Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini menguraikan tentang praktek penegakan hukum lalu lintas di wilayah hukum Polres Tangerang. Permasalahan dalam tesis ini difokuskan pada pelaksanaan penindakan serta proses penyelesaian pelanggaran lalu lintas yang diwarnai adanya penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Ialu lintas. Adapun untuk pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yang tujukan terhadap berbagai aktifitas yang dilakukan oleh anggota lalu lintas maupun para pemakai jalan khususnya para pelanggar lalu lintas.Hasil studi ini menunjukkan bahwa penyimpangan yang terjadi didalam penegakan hukum lalu lintas tidak semata-mata disebabkan oleh perilaku anggota yang sengaja memanfaatkan kewenangan yang dimilikinya, tetapi peranan dari para pelanggar lalu lintas serta pihak-pihak tertentu yang berusaha untuk menghindar dari ketentuan hukum juga memberikan andil yang cukup besar. Hal itu terlihat pada saat terjadi interaksi antara petugas dengan pelanggar lalu lintas, yaitu adanya hubungan pertukaran antara kedua belah pihak, dimana masing-masing mengharapkan adanya imbatan atau keuntungan atas tindakan yang dilakukannya. Petugas mengharapkan adanya imbalan berupa uang dengan tindakannya dalam membebaskan pelanggar dari ketentuan tilang, sedangkan pelanggar mendapatkan keuntungan berupa terbebasnya dia dari tindakan tilang yang semestinya diberikan oleh petugas.Penyimpangan yang terjadi di Iingkungan anggota satuan lalu lintas sepertinya diakui, diijinkan dan dipertahankan, karena dilakukan oleh sebagian besar anggota tanpa adanya pemberian sanksi atau tindakan yang tegas dari kesatuannya. Dari sudut pandang teori fungsionalisme tentang penyimpangan dalam suatu kelompok atau organisasi, maka penyimpangan di lingkungan satuan lalu lintas tersebut sebenarnya mempunyai fungsi bagi organisasi atau kesatuannya, karena sebagian dari hasil penyimpangan tersebut digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas. Sehingga penyimpangan yang terjadi selama ini cenderung untuk diijinkan dan dipertahankan sampai pada batas-batas tertentu, dimana terhadap anggota yang dianggap melampaui batas pada akhirnya akan diberikan sanksi atau hukuman serta dikeluarkan dari kesatuan Ialu lintas."

"Tesis ini tentang hubungan petugas Bimmas dengan warga masyarakat di wilayah Polsek Pamulang. Masalah penelitian saya adalah interaksi petugas Bimmas dengan warga masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Polsek Pamulang. Penelitian ini mencakup kebijaksanaan Kapolsek berkenaan dengan kegiatan Bimmas, hubungan formal dan hubungan sosial petugas Bimmas dengan warga masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Untuk mendukung kajian ini saya melihat interaksi interpersonal sebagai rangkaian kegiatan petugas Bimmas dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Selama penelitian saya menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode pengamatan terlibat dan wawancara berpedoman. Selanjutnya saya melihat hubungan antara petugas Bimmas dengan warga dan perspektif keduanya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa petugas Bimmas Polsek menggunakan interaksi/komunikasi interpersonal menyampaikan pesan-pesan Polri berkenaan dengan masalah keteraturan dan ketertiban sosial sehingga mewujudkan rasa aman warga masyarakat.Dengan interaksi/komunikasi interpersonal, petugas Bimmas Polsek dapat secara langsung menyampaikan pesan-pesan kepada warga, dan warga dapat segera memberikan reaksi terhadap pesan-pesan tersebut. Pesan-pesan tersebut memungkinkan mudah diterima oleh warga, karena dalam hubungan interpersonal terjalin hubungan perasaan dan emosi yang dapat dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga apa yang dikatakan petugas seolah-olah seperti apa yang para warga pikirkan.Implikasi dari tesis ini adalah perlunya petugas Bimmas Polsek membangun jaringan sosial dengan mengembangkan pendekatan-pendekatan langsung secara interpersonal kepada warga. Karena dengan melalui jaringan-jaringan sosial di desa-desa tersebut suatu sistem komunikasi sosial akan terbangun, sehingga memudahkan bagi petugas untuk menyampaikan pesan-pesan kepolisian secara cepat kepada seluruh warga. Penerapan pendekatan interpersonal perlu juga diikuti kontrol yang mewadahi sehingga dampak negatif dari suatu interaksi dapat dikurangi. Sedangkan kegiatan-kegiatan nyata yang dapat dilakukan untuk dapat meningkatkan kualitas hubungan inter-personal kepada anggota Polri antara lain sebagai berikut di bawah ini. Meningkatkan ketrampilan interpersonal (interpersonal skill) kepada para petugas Bimmas Polsek, terutarna kemampuan-kemampuan dasar perorangan yang terdiri dari ketrampilan mengamati, ketrampilan mendengarkan, ketrampilan untuk bertanya, ketrampilan mendiskripsikan, ketrampilan meringkas pesan yang diterimanya, dan ketrampilan memberikan umpan balik (feed back). Ketrampilan-ketrampilan tersebut merupakan ketrampilan dasar bagi setiap manusia untuk dapat berkomunikasi/berinteraksi dengan lingkungannya. Tanpa ketrampilan dasar tersebut atau salah satu diantaranya terganggu, maka manusia tidak akan dapat berkomunikasi dengan sempurna.Mengadakan pelatihan-pelatihan berkomunikasi yang efektif guna menumbuhkan rasa percaya diri bagi petugas Bimmas Polsek, sehingga mereka tidak canggung menghadapi warga.Dibuat suatu panduan tentang sistem komunikasi interpersonal yang memungkinkan dapat membantu petugas Bimmas Polsek dalam interaksinya dengan warga.Meningkatkan ketrampilan manajerial/kepemimpinan di tingkat Polsek, sehingga Kapolsek dan Kanit mampu bekerja sama dengan para anggotanya merencanakan hingga mengontrol kegiatan-kegiatannya secara konsisten, sehingga tugas-tugas dapat diselesaikan dengan efisien dan efektif.Hubungan interpersonal antara petugas dengan warga sangat sulit dikontrol oleh Kapolsek, oleh karena itu diperlukan adanya partisipasi aktif dari warga untuk dapat mengontrol kinerja petugas Polri di tengah-tengah masyarakat, sehingga penyimpangan-penyimpangan dapat dikurangi. Partisipasi warga dalam bentuk materi yang disampaikan kepada/melalui petugas hendaknya dapat dipertanggungjawabkan secara transparan demi pemeliharaan kamtibmas."

"Penelitian tentang kebudayaan polisi ini menggambarkan tentang kebudayaan yang dimiliki dan dioperasionalkan oleh polisi di Polsek Sumowono. Kebudayaan dilihat sebagai satuan gejala tentang pola-pola bagi kelakuan manusia (Keesing & Keesing, 1971) dan sebagai mekanisme kontrol bagi kelakuan dan tindakan-tindakan manusia (Geertz, 1973) yang diorganisasi dalam pikiran manusia, Berpijak dari definisi kebudayaan dari Marvin Harris, peneliti menempatkan kebudayaan polisi sebagai pola tingkah laku yang dikaitkan dengan polisi sebagai organ, fungsi, dan personal yang ada di dalam masyarakat Sumowono. Kebudayaan polisi di Polsek Sumowono terorganisasi dalam pikiran oleh pola tindakan polisi, enkulturasi, dan unsur kebudayaan.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode etnografi. Peneliti mengamati pengetahuan yang dimiliki polisi dalam menjalankan tugas dan di luar tugas yang terlihat dari tindakannya yang berpola. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan, dengan teknik pengamatan terlibat dan wawancara. Antisipasi kelemahan penelitian dilakukan dengan memperbanyak objek penelitian dan melibatkan diri secara langsung dalam penelitian.Hasil penelitian menggambarkan bahwa tindakan polisi memperlihatkan pola keteraturan tertentu dari setiap bentuk tindakannya karena adanya keterikatan pada pedoman yang mengatumya. Kebudayaan polisi di Polsek Sumowono mencakup tentang keteraturan perilaku dalam menjalankan tugas dan di luar tugas, serta keterikatan pada prinsip kebudayaannya yang meliputi aturan formal dan informal yang dipahami dan dipercayai."

"Penelitian yang membahas tentang penindakan pelanggaran lalu lintas oleh PPNS-PLLAJ di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat ini dilatarbelakangi oleh fenomena pelanggaran oleh aparat dalam menjalankan tugas yang justru makin membuat terpuruknya upaya penegakan hukum di bidang lalu lintas.Masalah penelitian adalah tindakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas, dan fokus penelitiannya dititikberatkan pada pelanggaran kewenangan hukum oleh PPNS-PLLAJ. Untuk itu dibuat hipotesa penelitian yaitu jika penindakan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh PPNS-PLLAJ di wilayah hukum Polrees Metro Jakarta Barat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka tindakan tersebut merupakan pelanggaran kewenangan hukum.Penelitian yang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi ini, Cara pengumpulan data dan informasinya dilakukan dengan teknik wawancara dan pengamatan secara langsung pada obyek yang diteliti. Adapun teori yang memayungi penelitian ini adalah teori penegakan hukum yang ditinjau dari teori kekuasaan, teori penyimpangan, serta teori koordinasi dan pengawasan.Hasil penelitian menunjukkan terdapat pelanggaran kewenangan hukum oleh PPNS-PLLAJ dalam penindakan pelanggaran lalu lintas, dan peraturan perundang-undangan yang diabaikan adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan, Nota Kesepakatan Bersama Kaplri dengan Para Direktur Jenderal selaku Pembina PPNS tanggal 24 Februari 1999 serta beberapa Keputusan Kapolri menyangkut koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis PPNS-PLLAJ.Dilihat dari sanksi hukumnya, bahwa pelanggaran pada tahap persiapan dan pengiriman berkas perkara yang tidak melalui Polri merupakan pelanggaran non pidana yang bersifat administratif, sedang pelanggaran pada tahap pelaksanaan penindakan merupakan pelanggaran pidana yang bertentangan dengan pasal 52 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta pasal 3 dan pasal 12 ayat (e) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Fenomena pelanggaran kewenangan hukum tersebut antara lain dilatarbelakangi oleh faktor kekuasaan, egoisme sektoral yang cenderung melepaskan diri dari konteks koordinasi dan pengawasan, serta kurangnya respon pihak Polri selaku penyidik, yang kesemuanya bermuara pada timbulnya penyimpangan dalam bentuk pungutan liar (pungli) yang merugikan masyarakat pemakai jalan.Bentuk-bentuk pelanggaran kewenangan hukum tersebut terutama dapat disimak dari penghentian kendaraan bermotor di jalan oleh PPNS-PLLAJ tanpa didampingi penyidik Polri, pelaksanaan penindakan yang tidak berada di bawah koordinasi Polri, pelaksanaan tilang yang menyimpang dari ketentuan penyidikan, penugasan personil yang tidak memenuhi syarat kualifikasi sebagai penyidik serta pengiriman berkas perkara tilang yang disampaikan langsung ke Pengadilan.Sehubungan dengan fenomena pelanggaran kewenangan hukum tersebut, penulis memberikan rekomendasi agar Nota Kesepakatan Kapolri dengan Para Direktur Jenderal selaku Pembina PPNS tahun 1999 yang lalu diperbarui, kemudian dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan untuk masing-masing bidang PPNS. Atas dasar Nota Kesepakatan yang baru ini, Mabes Polri menginstruksikan kepada para Kapolda dengan berkoordinasi dengan Direktur Lalu Lintas Pala membuat petunjuk teknis yang melibatkan para Kapolres.Selain itu, Mabes Polri diimbau untuk melakukan pemantauan secara berkala atas implementasi ketentuan yang baru tersebut dan mengambil langkah-langkah untuk memaksimalkan pelaksanaannya di lapangan. Di sisi lain, pertemuan berkala antara Kapolda dengan Dinas Perhubungan diperlukan untuk membahas hal-hal yang bersifat teknis administratif, serta ditindaklanjuti dengan pertemuan berkala para Kapolres dengan Suku Dinas Perhubungan untuk membahas hal-hal yang sifatnya teknis operasional.Dalam upaya mencapai tegaknya hukum di bidang lalu lintas, perlu direvisi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dengan cara menambah penjelasan pasal 7 secara jelas, yang kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaan oleh Menteri Kehakiman dan HAM atau keputusan Bersama Kapolri dengan Direktur Jenderal Perhubungan Darat.Demikian pula dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993, khususnya pasal 8 hendaknya dipertegas bahwa PLLAJ juga berwenang menghentikan kendaraan bermotor di jalan dalam rangka pemeriksaan. Sebagai upaya untuk mengurangi pelanggaran kewenangan hukum tersebut, diimbau kepada Pemerintah Propinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan kesejahteraan PPNS-PLLAJ dan petugas PLLAJ yang bertugas melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor."

"Menyadari peranan transportasi dalam pembangunan nasional sangat penting, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam satu sistim transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, nyaman, cepat, tepat, teratur, lancar dan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Mengingat pentingnya sarana jasa transportasi tersebut dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk menyediakan sarana angkutan umum.Terbatasnya angkutan umum yang mendapatkan izin oleh pemerintah, mendorong sebagian orang untuk menyediakan sarana tersebut. Hal ini dimungkinkan karena permintaan kebutuhan angkutan umum yang dibutuhkan oleh masyarakat semakin hari semakin bertambah. Di dalam menyediakan sarana angkutan umum yang disediakan oleh sebagian orang itu, karena izinnya tidak ada, maka angkutan tersebut tidak dilengkapi dengan saran atau syarat-syarat yang telah ditentukan sebagai kendaraan umum. Sarana angkutan umum yang tidak memenuhi syarat tersebut dikenal dengan istilah omprengan.Dengan adanya omprengan yang jelas-jelas telah melanggar peraturan perundang-undangan lalu lintas tersebut, merupakan tugas dari Polantas untuk melakukan tugas penegakan hukum . Penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan lalu lintas dilakukan dengan menggunakan tilang atau bukti pelanggaran.Berkaitan dengan adanya omprengan yang melayani jalur Tangerang - Kalideres - Kota yang khususnya pada jalur Tangerang - Kalideres yang mempunyai kewajiban untuk melakukan penindakan adalah Sat Lantas Polres Metro Tangerang. Namun dalam kenyataannya para petugas Polantas Polres Metro Tangerang tidak melakukan penindakan dengan tilang, tentunya hal ini merupakan pertanyaan yang perlu dijawab dalam penelitian.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami serta memberikan gambaran mengenai pertimbangan dalam memberikan suatu kebijakan dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Polantas Polres Metro Tangerang terhadap omprengan. Dengan demikian akan diketahui dan dipahami serta diperoleh gambaran tentang pertimbangan-pertimbangan dalam memberikan kebijakan dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Polantas.Metodologi penelitian yang digunakan adalah dengan mempergunakan pendekatan kualitatif dan metode pengumpulan data yaitu metode pengamatan, pengamatan terlibat terbatas terhadap adanya interaksi sosial antara pengemudi omprengan dengan pemilik omprengan, penumpang, petugas ngetem, petugas Polantas, pengemudi angkutan umum lainnya dan pelaksanaan penegakan hukum oleh Polantas serta didukung dengan mengadakan wawancara.Kebijakan yang dilakukan oleh Polantas Polres Metro Tangerang dalam melakukan penindakan terhadap pelanggar lalu lintas dengan menggunakan tilang terhadap omprengan pada jalur Tangerang - Kalideres - Kota terdapat beberapa pertimbangan. Pertama karena adanya kepentingan masyarakat pengguna jasa angkutan akan kebutuhan angkutan yang belum terpenuhi oleh angkutan umum yang resmi, sehingga masyarakat menggunakan jasa angkutan omprengan. Kedua adalah untuk menghindari resiko yang lebih besar apabila melakukan penindakan dengan menggunakan tilang terhadap omprengan, yaitu dapat terjadinya unjuk rasa dan demontrasi dari pengemudi omprengan yang dapat mengarah terjadinya kerusuhan. Hal ini dilakukan agar petugas Polantas tidak menjadi faktor pemicu, sedangkan kalau tidak ditindak manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat pengguna jasa angkutan umum yang belum terpenuhi yang mendapatkan izin dari pemerintah.Disamping adanya penyimpangan yang dilakukan oleh oknum petugas Polantas Polres Metro Tangerang yaitu dengan mendapatkan keuntungan dari kegiatan omprengan tersebut. Hal ini tentunya mempengaruhi petugas Polantas lainnya dalam melakukan penindakan dengan tilang terhadap omprengan tersebut. Tetapi penyimpangan ini tidak melibatkan satuan lalu lintas Polres Metro Tangerang.Tesis ini terdiri dari VI bab yaitu : bab I berisi latar belakang, permasalahan, tujuan tesis, hipotesis, ruang lingkup , metode penelitian dan kajian kepustakaan. bab II berisi gambaran umum Sat Lantas Polrestro Tangerang, bab III berisi kegiatan omprengan jalur Tangerang - Kalideres, bab IV berisi interaksi sosial dan keteraturan sosial pengemudi omprengan , bab V berisi pelaksanaan penegakan hukum dengan tilang terhadap Omprengan dan bab VI berisi kesimpulan."

"ABSTRAKPengelolaan sumber daya manusia Polri pada jabatan Atase Kepolisian di Divisi Hubungan Internasional Polri belum memiliki aturan yang mendukung tugas-tugas operasional dan pembinaan personel yang efektif. Penelitian ini menganalisa gambaran umum penugasan Atase Kepolisian serta pengelolaan sumber daya manusia Atase Kepolisian saat ini. Selain itu, penelitian ini juga memberikan penjelasan pengelolaan sumber daya manusia Atase Kepolisian yang efektif ssuai dengan kebutuhan. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data melalui teknik wawancara, observasi serta studi literature. Teori yang digunakan adalah teori manajemen sumber daya manusia, dan teori sistem pengendalian manajemen. Konsep rekrutmen dan seleksi, pelatihan, dan penilaian kinerja digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penugasan Atase Kepolisian hanya merujuk pada 2 dua Peraturan Kapolri yang hanya menjelaskan pengertian dan tugas dari Atase Kepolisian. Pengelolaan SDM Atase Kepolisian saat ini meliputi aspek kompetensi, manajemen karir, pengawasan pengendalian yang didalamnya terdapat proses penilaian kinerjadan rentang kendali. Pengelolaan SDM Atase Kepolisian yang efektif memerlukan adanya integrasi dari 4 empat aspek pengelolaan sebelumnya yang didukung dengan adanya penetapan aturan dasar yang mengatur penetapan aturan karir bagi Atase Kepolisian serta terintegrasinya database sistem informasi manajemen Atase Kepolisian dan sistem pelaporan yang berada di Divhubinter Polri dan Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia guna pengembangan karir Atase Kepolisian.

---

ABSTRACTThe management of Polri 39 s human resources in the position of Police Attache in the International Relations Division of the Police does not have rules that support operational tasks and effective personnel development. This study analyzes the general description of Police Attache assignment and human resources management of Police Attache at this time. In addition, this study also provides an explanation of human resource management of Police Attache which is effective with the needs. This research approach uses qualitative approach and data collection through interview technique, observation and literature study. The theory used is the theory of human resource management, and the theory of management control systems. The concept of recruitment and selection, training, and performance appraisal was used in this study. The results of this study indicate that the assignment of Police Attache only refers to 2 two Police Regulations which only explain the meaning and duty of Police Attache. Human Resource Management The Police Attache currently includes aspects of competence, career management, supervision of controls in which there is a process of performance assessment and control span. Effective human resource management An effective police Attach requires integration of the four prior management aspects supported by the establishment of the basic rules governing the setting of career rules for Police Attache and the integration of the Police Attache Management Information System database and the reporting system located in the Division of Relations International Police and the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia for the career development of Police Attache. "

"ABSTRAKDiskresi adalah kewenangan berdasar hukum untuk tidak menindak atau menindak pelanggaran atas suatu ketentuan hukum pidana positip, yang harus dilakukan dengan syarat, batas dan cara tertentu sesuai penilaian sendiri, demi kepentingan umum dan dapat dipertanggung jawabkan. Hal itu berkaitan dengan profesionalisme yang intinya pelayanan, standar tehnis dan moral. Tetapi kemaxnpaun tim-tim Sat Gasus yang menjaga, mengatur dan men indak pelanggaran lalu lintas di perempatan Halim Baru Cawang tidak seimbang dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya, dimana dukungan, imbalan, pengawasn dan koordinasinya sangat lemah, sehingga peran yang sudah dapat difahaminya tidak dapat dilaksanakan seperti demikian, dikalahkan situasi rutinitas, akal sehat dan kepraktisan yang berkembang, sehingga menutupi kemampuannya, menyesuaikan din dengan keadaan yang dihadapi dan memuaskan ketaatannya pada tugas, maka diambil taktik yang bernuansa diskresi, yang karena kurang dimengerti, terikat tradisi dan desakan kepentingan tertentu, maka pelaksanaannya cenderung menimbulkan ekses yang bersifat legal, professional and etical misconducts. "

"Penyimpangan pada hakekatnya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum dan norma agama serta membahayakan kehidupan masyarakat. Meskipun demikian perbuatan tersebut tetap saja terjadi dilakukan oleh setiap orang.Penyimpangan dalam penegakan hukum lalu lintas di jalan raya yang terjadi di lingkungan PJR dari dahulu sampai saat ini masih terus berlangsung dan dianggap sebagai hal yang biasa sebagai interaksi antara petugas PJR dengan pengemudi kendaraan yang melakukan pelanggaran.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu partisipasi observasi / pengamatan terlibat karena secara kebetulan peneliti adalah anggota polisi yang bertugas di tempat tersebut. Penelitian dilakukan dengan cara pengamatan terlibat dengan menumpang pada kendaraan dinas patroli secara bergantian.Kerangka teori utama yang digunakan adalah mengacu kepada teori Differential Association (Sutherland) yang berkaitan dengan masalah penyimpangan dalam penegakan hukum di jalan raya, tertetak pada learning theory yang menjadi hakekat subtansi teori dimaksud, sedangkan teori-teori penyimpangan lain adalah sebagai teori penunjang.Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa penyimpangan dalam penegakan hukum lalu lintas di jalan tol yang dilakukan anggota PJR terdapat dua pola penyimpangan yaitu pertama berupa denda damai dan yang ke dua adalah berupa salam tempel, pada masing-masing pola tersebut memiliki karakteristik yang bebeda. Pola-pola penyimpangan tersebut terus berlangsung sampai saat ini dikarenakan adanya kesempatan dalam tugas sebagai anggota PJR, adanya sosialisasi melalui pengalaman kerja, adanya dukungan kawan sejawat dan kurangnya pengawasan dalam pelaksanaan tugas di lapangan."

"Tesis ini adalah tentang corak diskresi dalam proses penyidikan kecelakaan lalu lintas di Polres blambangan. Perhatian utama dalam kajian ini adalah pada tindakan-tindakan penyidik dan penyidik pembantu dalam melakukan tindakan diskresi pada proses penyidikan kecelakaan lalu lintas yang cenderung menjadi korupsi. Tujuan dalam tesis ini adalah untuk menunjukan bentuk atau corak diskresi kepolisian yang merupakan diskresi birokrasi pada tingkat lokal, yaitu pada polres Blambangan yang cenderung menjadi korupsi corak diskresinya bisa bervariasi antar satu polres dengan polres lainnya dalam menyelesaikan penyidikan kecelakaan lalu lintas . Masalah penelitian dalam tesis ini adalah Diskresi birokrasi kepolisian dalam proses penyidikan kecelakaan lalu lintas pada tingkat polres yang tercermin pada tingkat kebijaksanaan birokrasi serta pada tingkat individual petugas polisi yang cenderung menjadi korupsi. Dalam mengkaji tindakan diskresi yang cenderung menjadi korupsi digunakan pendekatan kualitatif dengan metodologi etnografi, yang dilakukan dengan cara pengamatan terlibat , pengamatan dan wawancara dengan pedoman. Hasil dari penelitian ini ditemukan adanya tindakan-tindakan diskresi yang menyimpang sebagai akibat lemahnya sistem kontrol dan kendali, yang ditunjukan adanya tindakan-tindakan kolusi antara Penyidik dan Penyidik Pembantu dengan pihak tersangka, pihak Kejaksaan atau pihak Pengadilan. Di samping itu juga adanya pemerasan yang dilakukan oleh Penyidik Pembantu terhadap pihak tersangka. Tindakan penyuapan yang dilakukan oleh pihak tersangka kepada Penyidik atau Penyidik Pembantu untuk menagguhkan atau menghentikan perkaranya. Pertimbangan dilakukannya tindakan diskresi oleh petugas dalam menyelesaikan atau menangani kasus kecelakaan lalu lintas, di samping kebijaksanaan Penyidik atau Penyidik Pembantu juga dipengaruhi beberapa faktor antara lain karena tuntutan dari pihak korban pada umumnya adalah tuntutan ganti rugi atau santunan dari pihak tersangka dan adanya kewajiban untuk memenuhi kebutuhan pribadi atau organisasi. Tindakan tersebut bukan semata-mata kesalahan oknum Penyidik atau Penyidik Pembantu tetapi juga dari faktor kebijaksanaan dalam organisasi yang menjadikan diskresi sebagai upaya untuk mencari keuntungan untuk pribadi atau organisasi. Tindakan diskresi yang menyimpang sebagai akibat lemahnya sistem kontrol dan kendali,kurangnya dukungan anggaran untuk operasional, adanya tuntutan atau kewajiban yang harus dipenuhi baik untuk pribadi atau dalam unit di samping itu juga kurangnya gaji petugas kepolisian."