Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas bagaimana persebaran dan hubungan pemukiman etnis Cina di Kawasan Medan pada akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20. Pada pemukiman dilihat bagaimana persamaan dan perbedaan karakteristik setiap situs pemukiman etnis Cina. Tujuan umum penelitian ini adalah merekonstruksi kebudayaan masa lalu etnis Cina di Medan. Selain itu, penelitian ini bertujuan khusus untuk mengetahui karakteristik setiap situs pemukiman etnis Cina.Penelitian ini menggunakan metode arkeologi pemukiman tingkat makro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persebaran situs-situs pemukiman etnis Cina menunjukkan pola linier di mana berkembang dari utara menuju pusat Kota Medan. Sementara itu, hubungan antarsitus berkaitan dengan faktor migrasi dan ekonomi.

---

This undergraduate thesis is talk about distribution and relationship chinese settlement in Medan from the end of 19th century until early 20th century. This research is look at the similarities and differences between each site. General purpose is to reconstruction the culture of chinese in the past. Besides, the special purpose is to understand the characteristics of each site. Method that had been used is the archaeology of settlement in macro scale. The result is the distribution of chinese settlement in Medan shows that the pattern is linear. Meanwhile, the relationships between each site cause of migration and economy."

"Penyeragaman bentuk Pemerintahan Desa seperti yang tercantum dalam UU Nomor 5 Tahun 1979 merupakan awal terciptanya hukum nasional di bidang Pemerintahan Desa. Di Sumatera Barat, lahirnya UU Nomor 5 Tahun 1979 tersebut telah menyebabkan perubahan yang mendasar bagi penyelenggaran Pemerintahan Nagari, terutama karena ditetapkannya Jorong (wilayah administratif dari Pemerintahan Nagari) menjadi Desa.Dua puluh tahun kemudian, sejalan dengan gencarnya tuntutan reformasi dan demokratisisasi di berbagai bidang, Pemerintah mengganti UU Nomor 5 Tahun 1979 tersebut dengan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. UU Nomor 22 ini membuka pintu seluas-luasnya bagi refomasi bentuk Pemerintahan Desa.Tesis ini merupakan hasil penelitian yang dilaksanakan pada Desa Kampung Baru dan Desa Situjuh Ladang Laweh Kabupaten Lima Puluh Kota Propinsi Sumatera Barat dengan judul "Dari Sistem Pemerintahan Desa Kembali Ke Sistem Pemerintahan Nagari" (Studi di Desa Kampung Baru dan Desa Situjuh Ladang Laweh Kabupaten Lima Puluh Kota). Rumusan masalah dari penelitian ini adalah faktor-faktor apakah yang memotivasi masyarakat untuk kembali ke sistem Pemerintahan Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota.Meskipun perubahan sistem Pemerintahan Desa kembali menjadi Pemerintahan Nagari merupakan perubahan organisasi formal yang menjadi objek kajian dalam administrasi negara, namun dalam tesis ini perubahan Desa kembali menjadi Nagari akan dilihat sebagai proses sosiologis yaitu proses perubahan lembaga sosial baik pada tingkat pranata sosial yaitu perangkat kaidah-kaidah status dan peran dan pads tingkat organisasi yaitu kelompok individu yang terlibat dalam dalam aktivitas lembaga Pemerintahan Desa dan Nagari. Perubahan Sistem Pemerintahan Desa Kembali Menjadi Sistem Pemerintahan Nagari akan dilihat dalam keutuhan sistem sosial melalui penelusuran gejala-gejala empirik yang dianalisa dan dijelaskan dalam kaitan dengan berbagai kegiatan dan fenomena proses pembangunan.Penelitian ini menggunakan pendekatan kuaiitatif. Dengan demikian dalam penelitian ini tidak digunakan model serta uji statistik angka-angka dan laporan statistik digunakan dalam rangka memperjelas masalah atau gejala yang diteliti.Penelitian ini hanya akan difokuskan pada tiga faktor yang diduga sebagai faktor yang mempengaruhi motivasi untuk kembali ke Sistem Pemerintahan Nagari, yaitu :1) terjadinya krisis kepemimpinan di tingkat Desa dan Nagari,2) terjadinya disintegrasi sosial masyarakat Nagari dan3) terlantarnya harus kekayaan Nagari.Krisis Kepemimpinan adalah merosot atau berkurangnya kewibawan serta kurangnya keleluasaan untuk berinisiatif dari Pemerintah Desa dan Kerapatan Adat Nagari dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibandingkan dengan Pemerintah Nagari. Disintegrasi Sosial adalah suatu keadaan dimana hubungan timbal balik antar sesama warga masyarakat Nagari tidak berlangsung dengan balk yang terlihat dari semakin melemahnya semangat kelompok kekerabatan dalam masyarakat Nagari. Terlantarnya Harta Kekayaan Nagari adalah suatu keadaan dimana Marta kekayaan Nagari tidak terkelola dengan baik sehingga tidak dapat memberikan manfaat yang optimal kepada masyarakat Nagari.Tesis ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi masyarakat untuk kembali ke Sistem Pemerintahan Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota, dan dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam menata pemerintahan terendah untuk menyikapi aspirasi masyarakat.Tesis ini berkesimpulan bahwa sepanjang sejarah Minangkabau, belum ada ideologi di tingkat supra Nagari yang secara radikal menghapus sistem otoritas tradisional Minangkabau. Melihat sejarah perkembangan Pemerintahan Nagari sampai dengart berlakunya UU Nomor 22 Tahuh 1999, maka bentuk pemerintahan terendah di Kabupaten Lima Puluh Kota idealnya adalah kembali ke sistem Pemerintahan Nagari, karena sistem itu berakar dari kekuatan dasar-dasar sosiologis, ekonomis dan politis."

"Petir adalah merupakan peristiwa alamiah yang berupa pelepasan muatan antara awan yang satu dengan awan yang lain dan antara awan dengan bumi. Sambaran petir ke bumi dapat mengakibatkan kerugian bagi manusia, baik akibat sambaran langsung (direct effect) yang menyebabkan kematian, kehancuran, kebakaran dan ledakan serta sambaran tidak langsung (indirect effect) yang berupa efek elektromagnetik pada saluran udara (overhead lines} dan peralatan instrumentasi. Sebagai studi kasus pada kabel data antara jetty (deck) dengan control room dari loading arm dok 3 PT. Badak NGL Kalimantan Timur akan dilakukan pemodelan dan analisis perhitungan tegangan induksi akibat medan listrik dan medan magnet dari sambaran petir tidak langsung. Pemodelan perhitungan dilakukan berdasarkan pada standar IEC 61024 : 1990 mengenai parameter arus petir dan memperkirakan pusat sambaran petir yang mungkin terjadi berdasarkan keadaan geografis dari dok 3. Pada perhitungan tegangan induksi yang terjadi di kabel data merupakan efek dari medan listrik dari awan cumulonimbus dengan ketinggian tertentu. Sedangkan pada perhitungan besarnya tegangan induksi disimulasikan bahwa pusat sambaran petir yaitu sambaran petir antara awan dengan awan kemudian sambaran petir awan ke bumi di antara kabel data dan sambaran petir awan ke bumi di luar kabel data. Untuk analisis dilakukan pembahasan mengenai karakteristik tegangan induksi yang didapatkan dari pemodelan perhitungan kemudian memperkirakan lokasi sambaran petir di dok 3 yang mampu menimbulkan kerusakan pada peralatan instrument yang terhubung dengan kabel data."