Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam masyarakat Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamma, terdapat beberapa organisasi lokal yang hidup dan berkembang bersama-sama masyarakat. Pengembangan masyarakat desa tentu tidak dapat dilepaskan dari peran organisasi lokal karena organisasi lokal memiliki peran sebagai saran yang efektif mengatur masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Bilamana keberadaan organisasi lokal ini terus berjalan dan keberadaannya diakui dan dibutuhkan oleh masyarakat, maka besar kecenderungannya bahwa organisasi lokal ini memiliki modal sosial yang tinggi.Guna meneliti modal sosial dalam aspek pertanian maka akan diketengahkan organisasi lokal (kelompok tani) dan institusi lokal (kelompok Tudang Sipulung). Modal sosial terkait erat dengan hubungan antara individu, norma dan kepercayaan yang memudahkan koordinasi dan kerja sama yang saling menguntungkan. Bagi masyarakat desa Sumbeijo dengan struktur masyarakatnya yang heterogen, merupakan hal yang tidak mudah dalam menciptakan suasana masyarakat yang kondusif. Pengembangan modal sosial merupakan salah satu alternatif dalam menyiasati pemenuhan kebutuhan sehari-hari.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) sejauh mana peran dan bentuk modal sosial dalam pengembangan masyarakat dalam aspek petanian. (2) faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan modal sosial dalam pengembangan masyarakat petani. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang merupakan penelitian interpretatif dengan mendeskripsikan atau menggambarkan secara sistematis mengenai modal sosial dalam masyarakat petani di Desa Sumberjo.Guna mendukung penelitian ini, maka diperlukan beberapa data. Sumber data yang digunakan adalah (1) Data primer yang berasal dari informan melalui wawancara mendalam (in-defth interview). (2) Data sekunder yang berasal dari dokumen, tulisan ilmiah, data statistik, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan model interaktif.Modal sosial yang ada dalam masyarakat dapat dijumpai pada lembaga-lembaga lokal, institusi informal yang hidup dan berkembang dalam masyarakat petani. Pada masyarakat mandani, nstitusi informal yang menjiwai kehidupan masyarakat tergambar pada kegiatan Tudang Sipulung. Tudang Sipulung merupakan wahana bagi petani untuk bekerja sama dalam menjalankan kegiatan sehari-harinya. Keberadaannya dianggap efektif dalam menanggulangi berbagai masalah dalam masyarakat.Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditengah-tengah masyarakat Desa Sumberjo, interaksi antar sesamanya, ada sikap dan nilai-nilai kerukunan, hidup gotong royong, saling bantu, ingin membangun lebih baik, tolong menolong, tidak menutup diri, ingin maju serta kerja keras untuk menghidupi keluarga secara mandiri. Hal tersebut selaras dengan norma-norma pengembangan masyarakat. Dan kehidupan masyarakat yang bermuatan modal sosial tersebut terlihat dalam kegiatan Tudang Sipulung yang sedikit banyak telah memberi warna jalannya kehidupan masyarakat secara umum.Pada akhirnya, studi ini hanya berusaha menterjemahkan pentingnya modal sosial di satu sisi dan pengembangan masyarakat petani di sisi lain. Kalau dalam realitanya ada ketimpangan, harapannya mampu manawarkan konsep perbaikan seperti perlunya penataan ulang semua perangkat, kebijakan, perlu dialog secara jujur, memperhatikan potensi yang tersedia seperti alam, masyarakat, dan kemampuan lainnya.Sebagai kesimpulan bahwa modal sosial sebagai sarana pengembangan masyarakat pada aspek pertanian yang tergambar pada institusi lokal dalam Tudang Sipulung yang berlaku dalam masyarakat petani di desa Sumberjo dan merupakan bagian paling penting dalam membangun masyarakat desa yang semakin kompetitif dewasa ini dan yang akan datang. Kendatipun demikian, harus diakui bahwa pemanfaatan fungsi modal sosial masih bersifat karikatif, bukan merupakan solusi yang substansial untuk mengatasi berbagai kesulitan pembangunan sosial dan ekonomi."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian mengenai pemberdayaan masyarakat miskin, melalui Program Pengembangan -Kecamatan, di Kabupaten Sumedang, Kecamatan Tanjungsari tahun 1999-2002.Dilatarbelakangi oleh ketidakberhasilannya program ini dalam meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat miskin, maka peneliti mencoba melakukan penelusuran terhadap proses sosialisasi ditahap perencanaan kegiatan, proses pelaksanaan kegiatan dan pemeliharaan program.Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif analitik untuk menghasilkan informasi-informasi tentang proses pelaksanan program, yang diperoleh melalui informan. Pemilihan informan didahului dengan membuat theoretical sampling dan dilanjutkan dengan penarikan sample secara "snowball sampling" yang meliputi petugas, dan penerima program. Untuk mendapatkan informasi dari informan tersebut peneliti menggunakan teknik "in-depth inleruiew ", observasi dan studi dokumentasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pemberdayaan masyarakat miskin di Desa Margaluyu kurang berhasil memberdayakan masyarakat miskin. Penyelenggaraan program tidak mampu meningkatkan pendapatan ekonomi bagi masyarakat miskin, bantuan yang diberikan program terutama untuk UEP dan KSP belum cukup memberikan peluang bagi peningkatan pendapatan, penyediaan lapangan kerja, dan juga belum bisa membangun kelompok masyarakat dalam bentuk UEP atau KSP yang kuat, juga malah membuat keharmonisan sebagian masyarakat dengan aparat desa menjadi terganggu karena kecurigaan-kecurigaan masalah dana proyek.Kegagalan ini berawal dari sosialisasi program yang kurang memasyarakat. yang berakibat pada persepsi yang berbeda, dan motivasi partisipasi yang berlainan, disini motif ekonomi sangat dominan dalam mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam program ini. Didukung oleh pendampingan yang tidak berkesinambungan, kompetensi sebagai cotmnunity worker tidak memadai dan pendamping masyarakat yang bekerja lebih berorientasi pada tugas sesuai petunjuk teknis dan petunjuk operasional bukan pada proses sehingga kurang bermanfaat bagi anggota kelompok dan anggota masyarakat pada umumnya. Juga pendekatan yang dilakukan pada proses pemberdayaan untuk mencapai.hasil yang maksimal perlu disesuaikan dengan komunitas yang ada, dalam satu komunitas ada saatnya `didekati' dengan pendekatan yang directive tetapi ada saatnya menggunakan pendekatan yang non-directive.Pola perguliran yang dikembangkan tidak menyebarluas menjangkau sasaran yang lebih jauh, tapi membentuk kelompok-kelompok kecil yang lebih eksklusif karena hanya orang-orang tertentu dan orang-orang yang sama yang bisa menikmati pelayanan program melalui UEP.Berbagai upaya perubahan dan perbaikan perlu dilakukan, program pemberdayaan harus dilakukan secara komprehensif dalam seluruh aspek kehidupan dengan memprioritaskan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dengan pendekatan directive atau non-directive. Membangun perekonomian desa dengan potensi yang ada dengan memperluas jaringan kerja, membangun lembaga perekonomian seperti misalnya koperasi, guna menghimpun petani tembakau dan kelompok UEP lainnya kedalam satu wadah yang dapat mempermudah dan daya tawar menjadi transparan, menguatkan kelompok UEP agar mampu bersaing dan menumbuhkan produktifitas yang pada akhirnya dapat mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin."

"Kebijakan Program Pembangunan Prasarana dan Sarana Desa (P3SD) dengan pola Imbal swadaya dilaksanakan di Kabupaten Bogor sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan kesejahteraan sosial melalui penyediaan prasarana dan sarana desa yang dapat menunjang perekonomian desa dan membuka akses masyarakat terhadap pusat-pusat pelayanan.Program ini dilaksanakan dengan pendekatan Community management sebagai upaya mengembangkan masyarakat agar mampu mengelola pelaksanaan program dari tahap persiapan sampai pada pelestarian program atau tahap pemeliharaan dan pengembangan. Untuk maksud tersebut maka diperlukan proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan secara instensif.Penerapan model pengembangan masyarakat merupakan salah satu intervensi Pemerintah Kabupaten Bogor dalam proses pemberdayaan masyarakat dengan mencoba mengembangkan inisiatif, partisipasi, dan swadaya masyarakat dalam pelaksanaan program P3SD Imbal Swadaya.Tesis ini meliputi Kebijakan Program P3SD secara umum dan penerapannya dalam model Pengembangan Masyarakat, terdiri dari tahapan pelaksanaan program dan faktor penghambat.Pengungkapan hal tersebut dilakukan dengan penelitian yang bersifat kualitatif terhadap pelaksanaan program dilapangan dan pengumpulan data dilakukan melalui Studi Kepustakaan, Wawancara dan Observasi.Dan hasil penelitian diperolah gambaran bahwa upaya pemberdayaan yang dilaksanakan sejak tahap persiapan sampai tahap pemeliharaan belum mencapai hasil yang optimal, karena masih terdapat kelemahan seperti masyarakat masih tergantung kepada petugas, tidak ada pembagian tugas yang jelas serta masih sulitnya masyarakat berpartisipasi dalam pemeliharaan.Maka dalam pelaksanaannya mengalami kesulitan, keterlibatan dan partisipasi masyarakat seperti yang diharapkan baru sampai pada tahap bekerja kearah perubahan atau hanya sampai pekerjaan konstruksi fisik selesai, sementara dalam tahap berikutnya, generalisasi dan stabilisasi keterlibatan belum ada.Adapun terminasi terjadi karena batas waktu untuk satu tahun anggaran sudah berakhir. Meskipun demikian ternyata dengan penerapan program yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat mampu memberikan hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Khususnya bagi masyarakat dengan adanya prasarana tersebut secara ekonomi berhasil menunjang proses pemasaran hasil produksi khususnya pertanian, dan secara sosial bermanfaat bagi membuka keterisolasian masyarakat dan menimbulkan beberapa perubahan sikap seperti masyarakat sudah mulai berpikir untuk menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang yang lebih tinggi.Program ini selanjutnya terus dilaksanakan sekaligus dikembangkan secara bertahap dalam pelaksanaannya, dengan berupaya memperbaiki beberapa permasalahan seperti, meningkatkan pelaksana yaitu LPM dan aparat desa serta upaya pembagian tugas kerja, kompensasi yang lebih efektif dan seimbang."

"Proyek Pembangunan Masyarakat Pantai dan Pengeloalan Sumber Daya Perikanan (Co-Fish Project) Riau, dari visi dan misinya merupakan program untuk memberdayakan masyarakat, khususnya masyarakat pesisir. Upaya ini dilakukan dengan anggapan dasar bahwa pada dasarnya setiap orang tersebut memiliki kelebihan dan mampu untuk dapat mengangkat diri sendiri dengan kekuatan yang ada pada mereka. Strategi pengembangan usaha alternatif untuk mengurangi ketergantungan masyarakat dan sumber daya laut yang potensi lestarinya semakin terbatas. Usaha alternatif ini merupakan usulan dari masyarakat sendiri yang kemudian dilakukan studi kelayakan oleh proyek untuk pengembangannya. Dengan proyek ini berarti merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dengan cara mengembangkan dan memberdayakannya.Visi dan misi pemberdayaan yang di emban Co-Fish Project ini merupakan program nyata yang ditujukan untuk memampukan masyarakat miskin menjadi aktor utama dari proyek itu, dari kenyataan ini muncul pertanyaan mengenai permasalahan yang dihadapi masyarakat, dan alternatif pemecahannya, proses pemberdayaan masyarakat oleh proyek serta sejauh mana proyek ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Latar belakang dan pertanyaan tersebut mendasari penelitian ini yang bertujuan untuk : 1) Mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat pesisir Desa Meskom Kecamatan Bengkalis. 2) Mendeskripsikan dan menganalisis bentuk proses pemberdayaan yang telah dijalankan selama ini terhadap masyarakat Pesisir di Desa Meskom, Kecamatan Bengkalis dalam upaya pemenuhan kebutuhan ekonominya. Serta 3) Mendeskripsikan dan melihat manfaat dari Proyek Pembangunanan Pantai dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Riau dalam Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan mengunakan metode kualitatif dengan tujuan mampu melihat permasalahan nyata yang dihadapi masyarakat serta mendiskripsikan dimensi-dimensi pemberdayaan yang dilakukan proyek serta melihat manfaat dari proyek itu secara objektif.Adapun upaya yang dilakukan proyek yaitu pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat, penyadaran masyarakat penegakan hukum, penguatan kelembagaan masyarakat, perbaikan dan pemulihan kondisi lingkungan pantai, pengadaan/ perbaikan sarana prasarana sosial serta pengembangan usaha kecil dan penganekaragaman pendapatan.Dalam penelitian ini telah berhasil diidentifikasikan dan didiskripsikan berbagai upaya pemberdayaan yang dilaksanakan proyek serta LSM kepada masyarakat. Dan hasil wawancara mendalam dan pengamatan selama penelitian serta analisa yang penulis lakukan, dapat dikatakan proyek ini berhasil memberdayakan masyarakat. Walaupun disana sini masih perlu pembenahan dalam pelasanaan selanjutnya. Keberhasilan pemberdayaan ini salah satu indikasinya yaitu munculnya partisipasi serta swadaya lokal sebagai generator bagi pembangunan di Desa Meskom, Masyarakat terlihat pro aktif dalam menanggapi setiap proyek yang ada di desanya. Bangkitnya kesadaran masyarakat ini tercermin pula pada kesadaran yang tinggi untuk menyekolahkan anaknya kejenjang yang lebih tinggi. Dan juga orang tua tidak lagi terlalu membebankan pekerjaan kepada anak-anaknya pada saat jam sekolah.Rekomendasi dari penelitian ini kepada Co Fish Project dan LSM yaitu, memperkuat dorongannya kepada masyarakat untuk meningkatkan sumber daya manusia, dan ini perlu di dorong secara optimal, lebih aktif mendorong masyarakat untuk menggali mata pencaharian alternatif. Untuk pemerintah direkomendasikan agar melakukan evaluasi terhadap proyek, serta bersama DPRD segera membuat perda untuk melindungi nelayan lokal, serta menindak tegas terhadap nelayan-nelayan yang merusak sumber daya perikanan."

"Masyarakat miskin di sekitar hutan tidak berdaya terhadap kekuatan dari luar (kebijakan pemerintah, sistem produksi dan sistem pasar), serta keterbatasan dalam dirinya (SDM yang rendah), sehingga mereka tidak bisa mengelola sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Penjarahan kayu di hutan merupakan alternatif terakhir mereka, walaupun disadari tindakan itu melanggar hukum, merugikan dirinya sendiri dan juga orang banyak, serta pemerintah. Alternatif solusi untuk menangani masalah ini, yaitu menghilangkan faktor dari luar yang menghambat dan meningkatkan faktor dari dalam yang terbatas dengan melibatkan mereka (mengajak masyarakat untuk berpartisipasi) secara penuh di dalam kegiatan pemberdayaan.Tema penelitian tentang partisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa di sekitar hutan, dimaksudkan untuk mengkaji strategi dan teknik dalam mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat pada kegiatan pemberdayaan oleh para institusi pemberdaya. Dimana model penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui pendekatan studi kasus. Teknik penggalian informasi dengan studi pustaka, wawancara mendalam, observasi partisipasi dan PRA.Secara umum hasil penelitian menunjukkan, kegiatan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan dalam mendorong dan meningkatkan partisipasi mereka bergerak ke arah positif, meskipun dalam waktu cukup lama. Pemberdayaan sosial dan ekonomi melalui program perhutanan sosial telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa di sekitar hutan, sehingga terjadi perubahan sikap dan perilaku masyarakat dalam menjarah kayu di hutan, serta semakin meningkatnya partisipasi mereka dalam program tersebut karena tuntutan kebutuhan hidupnya. Konsep kelembagaan sosial, permodalan, pendidikan dan pelatihan, pemanfaatan sumberdaya lokal, serta pendampingan juga telah tercover dalam aplikasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa di sekitar hutan.Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari dukungan para institusi pemberdaya di tingkat aplikatif, dimana mereka melakukan peranannya sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Setrategi yang dilakukan sebagai upaya mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat adalah memberikan akses lahan hutan melalui sistem kerjasama, penyuluhan kehutanan dan pertanian, bantuan modal usaha, membentuk jaringan kerja informal yang merespon kepentingan dan kebutuhan dari berbagai macam kelompok sosial (seperti keluarga, lingkungan RT, organisasi setempat), mensingkronkan berbagai gagasan, pikiran, harapan dan kebutuhan masyarakat, menegakkan aturan agar tercapai keterpaduan kelompok. Dimana strategi ini dilakukan melalui pendekatan konsultatif; delegasi dan pengendalian, serta pendekatan partisipatif. Sedang penumbuhan kesadaran masyarakat adalah dengan proses imitasi dan belajar dari pengalaman (refleksi), mengajak dan memberi contoh yang sesuai dengan kemampuan masyarakat setempat.Berbagai upaya tersebut akan berhasilguna dan berdayaguna apabila dari institusi-institusi pemberdaya dapat saling mengisi dan melengkapi dalam kegiatan pemberdayaan. Dengan demikian akan menciptakan sistem jaringan kerjasama dan finansial yang bisa menjadi bagian dan fungsi dari suatu strategi pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan. Kedekatan masyarakat sendiri dengan para institusi pemberdaya juga telah menciptakan suatu hubungan khusus yang informal tanpa menghilangkan substansinya, sehingga akan sangat memungkinkan bagi terciptanya dinamika masyarakat yang semakin cepat.Namun beberapa kelemahan yang terdapat di dalam program perhutanan sosial, yaitu seperti adanya penyimpangan praktek di lapangan, masalah jaminan kesinambungan mengelola lahan hutan, luas lahan dan mekanisme pembagian lahan, kebebasan dalam menentukan jenis tanaman pangan, serta pembagian hasil hutan kayu yang masih belum jelas dan belum menguntungkan masyarakat, telah berpengaruh terhadap menurunnya partisipasi masyarakat desa di sekitar hutan dalam kegiatan tersebut. Oleh karena itu kebijakan kehutanan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan yang diaplikasikan melalui program perhutanan sosial perlu dikaji kembali."

"Pembangunan ekonomi pada hakekatnya adalah upaya terencana dalam mengelola sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikator yang biasa digunakan untuk mengukur perkembangan pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu daerah adalah pertumbuhan ekonomi. Upaya yang dapat dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah diantaranya adalah pengembangan wilayah pada pusat-pusat pertumbuhan dengan investasi padat modal. Ia diharapkan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya merangsang kegiatan pembangunan wilayah.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat aksesibilitas kecamatan sebagai hinterland terhadap pusat pertumbuhan, mengetahui arah pengembangan kegiatan ekonomi dan mengetahui keterkaitan antar sektor perekonomian serta pengaruh nilai location quotient (LQ), nilai total aksesibilitas, dan belanja pembangunan terhadap perkembangan ekonomi daerah.Analisis dilakukan menggunakan data sekunder tahun 2001-2003 pada 17 kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir. Alat analisis yang digunakan adalah model gravitasi, LQ dan pendekatan ekonometrika. Dengan model gravitasi didapat bahwa sebagian besar kecamatan mempunyai tingkat aksesibilitas yang kuat terhadap pusat pertumbuhan Tembilahan. Berdasarkan kekuatan aksesibilitas dapat di kelompokkan hinterland-nya setiap pusat pertumbuhan. Dengan formula LQ Kecamatan Reteh yang memiliki sektor/sub sektor unggulan terbanyak (8 kegiatan unggulan). Penyebaran sektor/sub sektor juga tidak merata di setiap daerah. Dengan pendekatan ekonometrika model persamaan simultan, dapat diketahui keterkaitan antar sektor perekonomian dan variabel lainnya. Sektor bangungan/konstruksi (S5) berpengaruh positif terhadap perkembangan sektor pertambangan dan penggalian (S7). Sektor perdagangan, restoran dan hotel (S6) berpengaruh positif terhadap perkembangan sektor listrik, gas dan air bersih (S4); sektor transportasi dan komunikasi (57); dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (S8). Variabel belanja pembangunan hanya berpengaruh langsung dan signifikan terhadap perkembangan sektor pertanian (S1); sektor listrik, gas dan air bersih (S4); dan sektor bangunan/konstruksi (S7). Variabel aksesibilitas berpengaruh secara signifikan terhadap sektor bangunan/konstruksi (S5); sektor transportasi dan komunikasi (S7); dan sektor jasa-jasa.(S9). Sedangkan nilai LQ masing-masing sektor berpengaruh signifikan terhadap sektornya, kecuali sektor transportasi dan komunikasi (S7); dan sektor jasa-jasa (S9). Nilai LQ sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (S8) mempunyai elastisitas lebih tinggi dibandingkan dengan nilai LQ sektor lainnya."

"Program IDT adalah program pemberdayaan rakyat karena jika dikaji dari visi dan misinya merupakan program khusus untuk menerapkan falsafah dasar kebijaksanaan anti-kemiskinan dengan cara mempercayai orang miskin bahwa mereka dapat mengangkat diri sendiri dengan kekuatan yang ada pada mereka. Strategi pengembangan ekonomi rakyat yang mendapat porsi sangat besar didasarkan pandangan bahwa mengembangkan ekonomi rakyat berarti mengembangkan sistem ekonomi "dari rakyat", "oleh rakyat" dan "untuk rakyat". Dengan kata lain membangun ekonomi rakyat dalam IDT juga berarti meningkatkan kemampuan rakyat dengan cara mengembangkan dan mendinamisasikan potensinya, dengan kata lain memberdayakannya. Visi dan misi pemberdayaan yang diemban Program IDT yang merupakan program cetakbiru pemerintah dan ditujukan untuk memampukan masyarakat miskin menjadi subjek atau aktor utama pembangunan, dengan demikian memunculkan pertanyaan mengenai : dimensi-dimensi pemberdayaan apa yang terjadi dalam pelaksanaan program, bagaimana proses pemberdayaan itu dilakukan, serta sejauh manakah program IDT telah mampu memberdayakan para penduduk miskin dengan mengedepankan partisipasi dan keswadayaan mereka? Kemudian dengan adanya bukti-bukti fisik terjadinya akumulasi dan proses perguliran dana IDT di Kelurahan Galur, apakah dengan demikian juga berarti program tersebut telah mampu meletakkan suatu prakondisi yang mengedepankan basis lokalitas dan pribumisasi pembangunan yang menjadi fondasi bagi penduduk miskin mencapai kemandirian. Latar belakang dan pertanyaan tersebut mendasari penelitian ini yang bertujuan untuk (1) mengidentifikasi dimensi-dimensi pemberdayaan yang diterapkan di dalam pelaksanaan program IDT di Kelurahan Galur, {2} mengidentifikasi bagaimana proses pelaksanaan pemberdayaan tersebut, serta {3} mengetahui sejauh mana dimensi-dimensi pemberdayaan itu diterapkan di lapangan. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode penelitian kualitatif karena bertujuan untuk (a) mendeskripsikan dimensi-dimensi pemberdayaan yang terjadi, (b) mendapatkan makna subjektif dari pemberdayaan itu, dan (c) mendapatkan karakteristik khusus kajian yakni dimensi-dimensi pemberdayaan yang ada, serta hasilnya tidak untuk mendapatkan generalisasi. Dalam penelitian ini telah berhasil diidentifikasi dan dideskripsikan berbagai dimensi pemberdayaan yang terjadi yakni pemberdayaan pendamping oleh pemerintah dan pemberdayaan para anggota pokmas oleh pendamping. Secara umum dapat dikatakan bahwa kadar pemberdayaan yang terjadi masih rendah walaupun berbagai target program dapat dicapai. Tercapainya target atau tujuan-tujuan antara (objectives) program dengan kadar pemberdayaan yang rendah, ternyata disebabkan oleh upaya mobilisasi yang sangat kental dalam implementasi program. Mobilisasi ini menjadi alternatif paling "tepat" dan "mendapat pembenaran" karena berbagai muatan yang terkandung dalam program. Partisipasi dan swadaya lokal yang seharusnya generator pembangunan menjadi tenggelam dan menjadi sekedar alat untuk mencapai tujuan program tadi. Makna partisipasi dan swadaya lokal dari para pendamping dan penduduk miskin cenderung pasif, bersifat pseudo den manipulatif karena pemerintah masih berfungsi sebagai chief-protagonist atau pengambil keputusan utama. Akibatnya implementasi program di lapangan belum mampu merubah pola pembangunan klasik yang berorientasi produksi ke paradigma pembangunan berorientasi manusia dengan paradigma pembalikan dalam manajemen (reversal paradigm in management). Oleh karena itulah rekomendasi penelitian ini terutama ditujukan kepada pemerintah agar secara perlahan mengurangi peran-perannya dan mengedepankan peran, partisipasi dan swadaya pendamping dan warga lokal. "

"Telah banyak program pembangunan dilaksanakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani, tetapi hasil program belum dapat mengentaskan petani dari kemiskinan dan ketidakberdayaan. Kehadiran Program Aksi Pemberdayaan Masyarakat Tani Menuju Ketahanan Pangan Nasional (Proksidatani) dimaksudkan sebagai suatu upaya meningkatkan keberdayaan petani dan kelompok tani agar menjadi subyek pembangunan. Dengan perkataan lain, meningkatnya kemandirian atau daya saing petani dan kelompok tani maka akan berdampak kepada hasil produksi usaha tani dan dapat mewujudkan kesejahteraan petani serta tercapainya swasembada pangan nasional. Akan tetapi yang menjadi menarik untuk dikaji adalah bagaimanakah karakteristik program yang mengandung unsur pemberdayaan tersebut dan bagaimana pula implementasinya dilapangan. Untuk melihat karakteristik program digunakan pendekatan dari Korten tentang derajat kesesuaian antara kebutuhan pihak penerima dengan program, prasyaratan program dengan kemampuan mengungkapkan kebutuhan oleh organisasi pelaksana. Pemikiran Korten dipakai karena keberhasilan suatu program pembangunan yang dilaksanakan akan terkait erat dengan kesesuaian tiga arah tersebut. Kemudian, dari segi implementasi program dilihat dari pandangan Lewin yang mengungkapkan strategi-teknik dalam melakukan usaha perubahan yaitu mulai dari tahap: (a) pengembangan kebutuhan akan perubahan, (b) membentuk relasi perubahan, (c) bekerja ke arah perubahan yang terdiri dari; klarifikasi dan diagnosa permasalahan sistem klien, menelaah kemungkinan untuk mencari penyelesaian dan tujuan kegiatan, transformasi dari niat menjadi upaya perubahan yang nyata, (d) generalisasi dan stabilisasi perubahan (e) terminasi relasi perubahan. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif karena penelitian ini menggambarkan mengenai karakteristik dan implementasi program dalam meningkatkan keberdayaan petani dan kelompok tani, sedangkan pendekatan yang dipakai adalah kualitatif sebab penelitian ini menekankan pada sisi proses implementasi program. Untuk itu, teknik observasi partisipasi dan wawancara mendalam digunakan dalam menggali data dilapangan. Kelompok tani dan petani padi sawah di desa Cileunyi Kulon kecamatan Cileunyi kabupaten Bandung Jawa Barat diambil sebagai kasus hanya sebatas untuk melihat gambaran (kasus) antara karakteristik program (blue print) dengan implementasinya dilapangan, kemudian sampel penelitian yang digunakan adalah teknik snowball dan untuk menganalisa data yang telah diperoleh digunakan teknik editing (editing analysis style). Berdasarkan temuan lapangan, program Proksidatani di desa Cileunyi Kulon hanya dikenal oleh kelompok petani tertentu yaitu petani yang dekat dengan pelaksana program, sedangkan petani yang miskin atau yang kurang dekat dengan pelaksana program kurang memahami program tersebut. Pemilihan kelompok sasaran menjadi subyektif dimana petani yang berhak untuk memperoleh program tidak diprioritaskan, sehingga tujuan program yang semula dapat meningkatkan keberdayaan petani dan kelompok tani dari kemiskinan menjadi salah sasaran dan jatuh kepada petani yang tidak layak untuk menerima program. Pengenalan dan penggalian potensi wilayah menjadi terbatas pada pemenuhan prasyarat guna mencairkan "bantuan" dari pemerintah pusat. Koordinasi persiapan pelaksanaan program menjadi mandul dan terbatas pada usaha pencairan bantuan semata. Koordinasi yang semestinya menjadi suatu usaha kerjasama antara pelaksana dan penerima program untuk meningkatkan keberdayaan petani dan kelompok tani menjadi terbatas dikalangan kelompok elit desa. Dengan demikian, analisis data menjadi kurang tepat dan hanya terfokus pada pilihan data yang dapat mendukung atau membenarkan rencana pemberian bantuan atau pencairan kredit usaha tani semata. Tujuan bantuan yang semula sebagai rangsangan atau komponen pelengkap menjadi suatu target utama. Prioritas masalah (bantuan) untuk meningkatkan pendapatan dan kemandirian petani dan kelompok tani menjadi tidak jelas dan lebih menguntungkan elit desa. Program usaha peningkatkan keberdayaan petani belum dipahami secara tepat dan cermat oleh pelaksana ditingkat bawah. Unsur bantuan dalam komponen program akhirnya menjadi suatu bibit bagi nepotisme dan kolusi baru ditingkat bawah. Dengan adanya distorsi antara rencana dan implementasi maka keberlanjutan atau generalisasi dan stabilisasi belum berjalan dan tidak sesuai dengan harapan. Ukuran terminasi relasi kegiatan hanya diukur oleh habisnya bantuan yang telah dialokasikan dan tidak bersandar pada terbentuknya petani atau kelompok tani yang kuat dan berdaya. Oleh karena itu, suatu program yang akan diluncurkan kepada masyarakat ternyata diperlukan persiapan sosial yang matang dan sosialisasi secara terus menerus dengan memakai berbagai teknik seperti dengan pelatihan petani kader, seleksi penerima secara tepat atau pemilihan kelompok sasaran dan evaluasi secara terbuka oleh masyarakat sendiri."

"ABSTRAKPengelolaan wilayah pesisir sudah menjadi isu panting daiam rangka pembangungan berkelanjutan. Hal ini sehubungan dengan potensi pembangunan yang sangat besar terdapat di wilayah pesisir dan kecenderungan kerusakan lingkungan wilayah pesisir yang semakin meningkat. Sementara isu ini sudah semakin mengancam kelestarian ekosistem pesisir, tetapi usaha pengelolaan wilayah pesisir yang lebih baik belum begitu diperhatikan. Dalam upaya untuk merumuskan dan mengimplementasikan pengelolaan wilayah pesisir yang lebih baik, maka penelitian ini dilakukan.Tujuan studi adalah untuk : (1) mengetahui potensi sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan di wilayah pesisir, (2) mengetahui kontribusi pemanfaatan wilayah pesisir dan bagi masyarakat desa, (3) mengidentifikasi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh masyarakat, dan (4) merumuskan langkah-langkah strategis bagi pengelolaan wilayah pesisir, sehingga terwujud pola pembangunan wilayah pesisir secara optimal dan berkelanjutan serta dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk.Untuk mencapai tujuan studi di atas, diajukan hipotesis sebagai berikut : (1) Tingkat sosial ekonomi masyarakat akan meningkat, jika potensi sumber daya alam yang ada terjaga kelestariannya, dan sebaliknya. (2) Modal mempunyai hubungan yang lebih kuat daripada faktor sosial budaya dalam meningkatkan pendapatan nelayan dan pedagang ikan.Dengan menggunakan studi tingkat rumah tangga di desa Segara Jaya, ditemukan hasil-hasil sebagai berikut :1. Pendapatan nelayan secara nyata dipengaruhi oleh modal usaha, sementara pendapatan pedagang ikan tidak hanya dipengaruhi oleh modal usaha, tetapi juga oleh tingkat pendidikannya. Bagi nelayan ditemukan bahwa 1% kenaikan dalam modal usaha akan mengakibatkan 1,7% peningkatan pendapatan.2. Pendapatan per kapita rumah tangga nelayan desa Segara Jaya lebih rendah daripada pendapatan per kapita nelayan, petani dan PDRB per kapita Kabupaten Bekasi.3. Pengeluaran per kapita nelayan dan pedagang ikan relatif lebih besar daripada pengeluaran per kapita rumah tangga pedesaan dan perkotaan per bulan menurut garis kemiskinan.4. Pembangunan permukiman dan industri (PLTGU) tidak hanya mempengaruhi ekosistem wilayah pesisir, tetapi juga menyebabkan kerusakan ekosistem biota di wilayah tersebut bahkan mempengaruhi sumberdaya perikanan dan menimbulkan polusi di daerah penangkapan ikan.Atas dasar hasil penelitian ini, maka empat saran yang perlu dilakukan untuk memperbaiki pengelolaan wilayah pesisir di daerah penelitian pertama, pemerintah harus memberi perhatian yang lebih serius pada pengelolaan wilayah pesisir. Hal ini bisa dilakukan dengan pengembangan pengelolaan wilayah pesisir yang lebih baik; kedua, nelayan dan masyarakat wilayah pesisir harus diberi lebih banyak informasi mengenai pentingnya ekosistem wilayah pesisir. Ketiga, untuk meminimalkan dampak lebih jauh dari pertumbuhan permukiman dan industri, nelayan dan masyarakat miskin lainnya di desa studi harus didorong untuk menemukan alternatif pekerjaan lain. Dalam hal ini pemerintah setempat dan pengembang perlu menciptakan sumber pendapatan lainnya. Terakhir, nelayan dan masyarakat miskin di desa studi, perlu diberdayakan. Hal itu bisa dilakukan dengan bantuan modal usaha serta peningkatan pendidikan dan keterampilan mereka.

---

ABSTRACT

The Socio-Economic Activities of The Community in The Coastal Zones Management (A Case Study in Segara Jaya Village, Bekasi)The management of coastal zone has been one of the importance issues towards sustainable development. This is connection with the huge potential of the development in the coastal zone, in which there has been an increasing damage at the coastal zone environment. While this issue has been treating the sustainable of the coastal ecosystem, but there has been no attention to this issue. In line with the issue above, therefore this study has been conducted.

The objectives of this study are: 1) to examine natural resource potential and its services in the coastal area; 2) to examine social-economic contribution of the exploitation of coastal zone to the village community; 3) to identify environmental damage caused by the rural community, and 4) to formulate the strategy on the coastal zone management, in order to optimizing and sustaining the pattern of the development coastal zone, in turn to improve of the people welfare.

To achieve the above objectives, the study tested the following hypothesis:

1. The level of social-economic condition of rural community will increase if natural resource potential is maintained and vice versa.

2. Capital has a strong relationship than social and cultural factor in increasing income of fishermen and fish merchant.

Using household level study at Segara Jaya , it was found the following interesting findings

1. The fishermen income is significantly influenced by capital while the fish merchant is not only influenced by capital but also their education. For fishermen, it was found that one percentage increase in capital will increase 1.7% of income.

2. It was found that the per capita income of fishermen household of Segara Jaya village are lower than per capita income of farmers and GDRP per capita of Bekasi District

3. Per capita expenditure of fishermen and fish merchant are relatively greater than per capita expenditure of urban and rural households per month in term of poverty lines.

4. The development of housing settlements and industrial enterprises (especially PLTGU) does not only affect the coastal zone ecosystems, but also lead to damage of the biota ecosystems in the area. It even affects fish resources and polluter the fishing ground of fishermen.

Base on the result of this study, there are four suggestion on need to be implemented to improve the management of the coastal zone in the area of the study, firstly, the government should give more attention to the management of coastal zone. This can be done by establishing a better coastal zone management development. Secondly, fishermen and rural community around the coastal zone area should be given more information about the importance of coastal zone ecosystems & for environment. Thirdly, to minimize the adverse impacts of the growing industrial enterprises and housing settlements, fishermen and other rural poor community in the village surveyed should be encouraged to find other alternate jobs. In this case the local government and developer need to create other sources of income. Finally, fishermen and rural poor community in the surveyed village need to be empowered. This can be done for instance by providing capital assistance and educational and skill improvement."

"Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) merupakan program pembangunan untuk mengentaskan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat yang dilakukan secara nasional dengan biaya yang cukup besar dan merupakan yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia, adalah alasan pentingnya diadakan penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka permasalahan penelitian adalah "apakah praktek pemberdayaan masyarakat melalui program IDT mendorong berkembangnya masyarakat mandiri?". Secara umum tujuan penelitian adalah untuk mengetahui atau memperoleh gambaran tentang pelaksanaan pemberdayaaan masyarakat oleh pendamping melalui program IDT. Teori dan konsep yang dijadikan sebagai landasan dalam penelitian adalah teori dan konsep tentang pemberdayaan (empowerment), pengembangan masyarakat (community development), kemiskinan, dan program Inpres Desa Tertinggal (IDT). Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa : wawancara, studi kepustakaan, dan studi dokumentasi. Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa pengetahuan yang diberikan berupa pengetahuan tentang program atau proyek IDT, pemberian motivasi, dan pendekatan partisipatif dalam memberdayakan masyarakat. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan secara umum bahwa praktek pemberdayaan masyarakat melalui program IDT belum mendorong ke arah berkembangnya masyarakat mandiri. Untuk itu maka saran yang diaiukan adalah perlunya menumbuhkan kesadaran masyarakat dan memperkuat daya atau potensi yang dimiliki."