Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Menjelang diberlakukannya pasar bebas pada tahun 2020 dan juga AFTA pada tahun 2003, maka setiap perusahaan di Indonesia harus mempersiapkan diri untuk mampu bersaing secara bebas tanpa dapat lagi diproteksi oleh pemerintah melalui berbagai aturan yang dibuat. Pada saat tersebut perkembangan sebuah perusahaan akan sangat bergantung pada cara-cara perusahaan tersebut menyiasati perubahan-perubahan di dalam lingkungan bisnis yang akan terjadi. Hal ini berlaku pula dalam bisnis penerbangan komersial, khususnya penerbangan berjadwal di Indonesia. Pada saat ini dengan diberlakukannya kebijakan udara terbuka yang terbatas, semakin banyak perusahaan penerbangan asing yang menerbangi jalur penerbangan di Indonesia. PT. Merpati Nusantara Airlines sebagai salah satu perusahaan penerbangan berjadwal milik pemerintah/Badan Usaha Milik Negara (BUMN), selain memiliki fungsi bisnis, juga menjalankan fungsi sebagai agen pembangunan. Hal ini merupakan suatu dilema bagi perusahaan karena tidak dapat beroperasi pada skala ekonomis. Sehingga perusahaan harus melakukan strategi pemasaran khusus dalam rangka menghadapi persaingan global. Teknik penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan studi pendahuluan yang dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai strategi pemasaran yang diterapkan oleh PT. Merpati Nusantara Airlines, dan berupaya pula untuk melihat permasalahan yang ada. Studi lapangan yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara secara langsung dimaksudkan untuk mengetahui penerapan strategi pemasaran pada perusahaan. Dengan bantuan sumber data yang berupa data primer yang diperoleh dari subjek penelitian dan data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi perusahaan sedang mengalami penurunan yang disebabkan oleh beberapa faktor yang antara lain adalah kondisi perekonomian, stabilitas politik dan keamanan dalam negeri yang tidak kondusif bagi dunia usaha, menurunnya daya beli masyarakat serta kesalahan dalam manajemen perusahaan itu sendiri. Akibat dari kondisi penurunan ini, perusahaan harus membuat serangkaian perubahan yang bersifat manajerial terutama yang menyangkut masalah strategi pemasaran jasa angkutan penerbangan berjadwal. Adapun strategi pemasaran yang seharusnya dilakukan oleh PT. Merpati Nusantara Airlines adalah dengan mengupayakan angkutan barang/kargo udara dalam setiap penerbangan reguler berjadwal, karena hanya dengan cara ini perusahaan dapat bertahan dalam kondisi usaha yang sedang menurun dan bahkan akan sangat membantu perusahaan dalam segi peningkatan perolehan laba yang akan dipergunakan untuk menutupi kerugian operasional yang terjadi selama ini serta untuk ekspansi usaha."

"Industri pesawat tempur termasuk industri strategis untuk menjaga pertahanan Indonesia sebagai negara maritim. Terdapat kendala, seperti teknologi terbatas, pendanaan kecil, dan prosedur pengadaan yang tidak jelas. Sehingga pengembangan yang berlandaskan pada strategi harus diimplementasikan pada industri strategis pesawat tempur agar dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi bisa tertata rapi dan mencapai hasil yang maksimal demi kemandirian industri strategis pesawat tempur. Studi ini bertujuan menjelaskan pengembangan industri strategis pesawat tempur guna mendukung TNI angkatan laut terhadap pertahanan negara di perbatasan maritim. Penelitian ini termasuk studi kualitatif dengan model explanatory. Temuan pertama, tahap perencanaan dan pelaksanaan pengembangan industri pesawat tempur dalam negeri dapat mendukung TNI AL dalam menjaga pertahanan negara di perbatasan maritim. Dalam tahap perencanaan, TNI AL dapat terlibat secara langsung dalam setiap aktivitas seperti: memasang target industri, menyiapkan SDM, menyiapkan anggaran, dan menyediakan bahan baku. Pada tahap pengembangan, TNI AL dapat dilibatkan secara langsung dalam kegiatan seperti penerapan kedisiplinan waktu dan kualitas produk, penanganan masalah selama produksi, dan melakukan pengawasan selama produksi. Temuan kedua, upaya strategi yang perlu dilakukan agar dapat memproduksi pesawat tempur secara mandiri adalah perlu adanya keputusan strategis dari elite, perlu adanya kajian mendalam mengenai jenis pesawat tempur yang akan disasar.

---

The fighter aircraft industry is a strategic industry to maintain Indonesia's defense as a maritime country. There are obstacles, such as limited technology, low costs, and unclear procurement procedures. So that development based on strategy must be implemented in the fighter aircraft industry strategy so that planning, implementation, and evaluation can be neatly arranged and achieve maximum results for the sake of the independence of the fighter industry. This study aims to explain the development of a fighter aircraft industry strategy to support the Indonesian Navy for national defense on maritime borders. This study is qualitative and employs an explanation model. The first finding is that the planning and development stages of the domestic fighter aircraft industry can support the Indonesian Navy in maintaining national defense on maritime borders. In the planning stage, the TNI AL can be directly involved in every activity such as: setting up target industries, preparing human resources, preparing budgets, and providing raw materials. At the development stage, the Indonesian Navy can be directly involved in activities such as applying time discipline and product quality, handling problems during production, and conducting supervision during production. The second finding, the strategic effort that needs to be carried out in order to be able to produce fighter aircraft independently is the need for strategic decisions from the elite, the need for in-depth studies regarding the type of fighter aircraft to be targeted"

"Pengangkutan mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dengan semakin berkembangnya tehnologi dan perekonomian khususnya· di Indonesia, kebutuhan akan angkutan udara juga semakin meningkat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kesiapan Merpati dalam integrasinya dengan Garuda dalam usahanya meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengangkutan udara Indonesia. Metode penelitian adalah berdasarkan data primer dari pejabat Merpati, data sekunder yang dikeluarkan Merpati dan Direktorat Pehubungan Udara, serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan ad~nya dampak positif bagi Merpati sehubungan integrasi dengan Garuda. Kemampuan operasi Merpati semakin meningkat terutama dalam melayani jalur padat penumpang dan mengoperasikan pesawat bermesin jet. Namun berdasarkan peraturan pemerintah pada tahun 1980 yang mengijinkan perusahaan penerbangan swasta untuk mengoperasikan pesawat jet, maka Merpati menghadapi persaingan yang semakin hari terus meningkat. Untuk itu Merpati perlu terus meningkatkan pelayanannya dan mencari terobosan baru dalam memasarkan jasanya. Namun yang tepenting Merpati perlu meningkatkan citra dirinya dimata masyarakat, karena selama ini penerbangan Merpati relatif sering terlambat dan batal. Saran dari Hasil penelitian tersebut diharapkan Merpati terus meningkatkan kemampuan sumber, daya manusianya melalui pendidikan dan pelatihan. Pihak manajemen Merpati terus mengembangkan program-program pemasaran dan operasi baru untuk dapat meningkatkan permintaan akan jasa udaranya. Menekan tingkat keterlambatan dan penerbangan dengan mengadakan perampingan armada. sasaran pasar yang akan dilayani. Dengan angkutan pembatalan Menentukan memperbaiki kekurangan yang ada, dimasa yang akan datang Merpati dapat menjadi perusahaan penerbangan pemerintah yang terpercaya dan dapat berkembang tanpa perlindungan dan bantuan dari pemerintah lagi."

"ABSTRACTSkripsi ini membahas mengenai permohonan kepailitan terhadap Badan Usaha Milik Negara yakni PT Merpati Nusantara Airlines berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Selain itu, terdapat pembahasan mengenai beberapa kasus permohonan kepailitan terhadap beberapa Badan Usaha Milik Negara sebagai perbandingan, serta perdebatan mengenai lingkup keuangan negara dalam keuangan Badan Usaha Milik Negara. Metode yang digunakan untuk penulisan skripsi ini adalah metode penelitian kepustakaan dengan bentuk penelitiaan yuridis normatif yang berfokus kepada pengolahan data sekunder. Di akhir bagian, penelitian ini berkesimpulan bahwa PT Merpati Nusantara Airlines dapat diajukan permohonan pailit tanpa melalui Menteri Keuangan karena PT Merpati Nusantara Airlines merupakan Badan Usaha Milik Negara berbentuk Persero bukan berbentuk Perum yang melaksanakan kepentingan publik dan modalnya tidak terbagi atas saham berdasarkan pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan.

---

ABSTRACTThis thesis mainly discusses about the bankruptcy petition against a State-Owned Enterprise PT Merpati Nusantara Airlines based on The Act No. 37 Year of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment. Furthermore, this thesis will compare cases on bankruptcy petition of State-Owned Enterprises, and also presenting arguments about State-Owned Enterprises assets in correlation with States Assets. The method used in writing this thesis is literary research with the thesis being a juridical-normative report that focuses towards secondary-data processing. This thesis concludes that PT Merpati Nusantara Airlines is legible to be filed a bankruptcy petition without a prior notice from the Ministry of Finance due to PT Merpati Nusantara Airlines being a Persero-type of State-Owned Enterprise unlike the Perum type which serves public needs and its capital is."

"Alat utama system senjata merupakan bagian integral sistem pertahanan karena menentukan seberapa besar kekuatan militer yang dimiliki suatu Negara. Pesawat udara merupakan satu diantara alutsista yang ikut menentukan tingkat kesiapan tempur TNI dalam mewujudkan Ketahanan Nasional melalui operasi-operasi maupun latihan-latihan. Namun hal tersebut nampaknya masih terkendala karena beberapa alasan, satu diantaranya yaitu berkurangnya kesiapan alutsista dari tahun ke tahun akibat kecelakaan. Dampak peningkatan angka kecelakaan pesawat terbang militer terutama pada kurun waktu 10 tahun terakhir berbanding lurus dengan penurunan Kesiapan Tempur yang dimiliki TNI, terutama TNI AU. Oleh karena itu pencegahan kecelakaan pesawat sangat penting dilakukan dalam rangka meningkatkan kesiapan tempur atau paling tidak mempertahankan kesiapan tempur TNI AU. Penelitian ini dilakukan terhadap kecelakaan pesawat terbang militer dan selanjutnya dikhususkan terhadap helikopter yang dioperasionalkan dan diawaki oleh personel Lanud Atang Sendjaja selama kurun waktu tahun 2000-2010. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif - Analitik dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pengolahan data menggunakan metode statistik, DEMATEL dan ANP. Dari perhitungan nilai-nilai tersebut melalui software super decision diperoleh bobot prioritas atribut yang paling besar adalah training bagi awak pesawat. Oleh karena itu strategi yang perlu dilakukan adalah pemenuhan fasilitas yang belum dimiliki, peningkatan jam terbang latihan serta menetapkan jam terbang minimal yang dipersyaratkan dalam setiap pencapaian kualifikasi tertentu bagi awak pesawat, menambah jam terbang melalui training simulator dan mengoptimalisasi diklat bagi teknisi pesawat.

---

Main equipment of weapon system is part of integral defence system because determining how big strength of military owned by a country. Military aircraft is one of main equipment of weapon system which determine storey readiness of combating Indonesian Armed Forces in realizing National Resilliance through operations and also practices. But the thing likely still be burdened by some reasons, one between it is the lessen of readiness of alutsista from year to year as result of accident. Improvement impact of accident number of military aircraft especially at last range of time 10 years compared to straight with degradation of Combat Readiness owned by Indonesian Armed Forces, especially Indonesian Air Force. Therefore accident prevention of military aircraft of vital importance is done for the agenda of increasing readiness of combating or at least maintaining readiness of combating Indonesian Air Force.

This research done to accident of military aircraft and hereinafter is majored to helicopter operational and manned by personel Lanud Atang Sendjaja during range of time the year 2000-2010. Method applied in this research is method Deskriptif - Analytic with quantitative and qualitative approach. Data processing applies statistical methods, DEMATEL and ANP. From calculation the values through super software of decision is obtained the biggest attribute priority wight is training for air crew. Therefore strategy that need to be done is accomplishment of facility which has not been owned, improvement of hour flies practice and specifies hour to fly minimizing qualifyed in every attainment of certain qualification for air crew, adds hour to fly through training simulator and optimize practice for aircraft technician."

"Telah dilakukan penelitian untuk membuat material komposit sandwich dengan menggunakan epoxy dan lamina E-glass sebagai kulit dan polyurethane foam sebagai inti. Pembuatan material menggunakan metode Vacuum Assisted Resin Infusion (VARI), dan dibagi menjadi empat jenis material. Uji tarik dan uji tekan dilakukan untuk mengukur kekuatan mekanik material dan mengkarakterisasi jenis spesimen yang baik untuk digunakan dalam aplikasi kapal bersayap Wing in Surface Effect-8 (WiSE-8). Dari hasil pengujian didapatkan kekuatan mekanik terbaik dari panel III yang memiliki empat lapisan fiber dengan arah serat 0o, 90o, +45o, -45o dengan kuat tarik dan kuat tekan masing?masing bernilai 28,18 MPa 5,75 MPa. Kerusakan yang terjadi pada material berupa patahan yang dimulai dengan kegagalan pada inti dilanjutkan dengan kegagalan pada kulit akibat pengujian mekanik dilihat dengan menggunakan Scanning Electron Microscope (SEM).

---

Sandwich composite materials consisting of epoxy and lamina E-glass as the facing layer dan polyurethane foam as the core layer. The materials were manufactured using a Vacuum Assisted Resing Infussion (VARI) method, the products were classified into four types of panels, panel I, II, III, and IV. Tensile and flextural tests applied to the materials to measure the mechanical strengths and to characterize whether is applicable for WiSE-8 application. The mechanical properties were obtained from panel III which consisted of four layers and a fibre direction of 0o, 90o,+45o, -45o. The tensile and flextural strengths were 28,18 MPa and 5,75 Mpa respectively. Scanning Electron Microscope (SEM) observation of the mechanical tested sampler showed that the failure of the materials started from the core and propagated to the facing layer."

"[Pemberian kredit oleh perbankan membutuhkan dukungan kepastian hukum yangsetidaknya meliputi kepastian mengenai bentuk pengikatan jaminan yang dapatdilakukan, kelengkapan lembaga yang mendukung pelaksanaan pengikatanjaminan tersebut, kedudukan bank selaku kreditor pemegang jaminan, Pokokpermasalahan yang dibahas adalah bagaimanakah kedudukan kreditor dalampembebanan kepentingan internasional atas obyek pesawat udara yang timbulakibat perjanjian pemberian hak jaminan kebendaan, serta bagaimanakahperlindungan terhadap kreditor pemegang kepentingan internasional atas obyekpesawat udara yang timbul akibat perjanjian pemberian hak jaminan kebendaan.Penulisan Tesis ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan datasekunder sebagai sumber data utama yang diperoleh melalui studi kepustakaan.Dalam melakukan analisa, sumber hukum primer utama yang digunakan adalahUndang-undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan, Kitab Undang-undangHukum Perdata (Burgerlijke Wetboek), Undang-undang Nomor 4 tahun 1996tentang Hak Tanggunan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang BerkaitanDengan Tanah, Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia,Walaupun UU Penerbangan telah menyatakan bahwa pembebanan kepentinganinternasional atas obyek pesawat udara yang timbul dari perjanjian pemberian hakjaminan kebendaan menimbulkan hak prioritas kepada penerimanya, pengaturandalam UU Penerbangan masih menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukankreditor yang menerima pembebanan kepentingan internasional tersebut untukmenjamin utang atau kredit yang diberikannya, karena peraturan perundangundangantidak memberikan penjelasan mengenai bentuk hak jaminan kebendaanyang dapat digunakan dalam perjanjian pemberian hak jaminan kebendaanberdasarkan UU PenerbanganPenulisan Tesis ini memiliki tujuan untukmemperoleh jawaban atas permasalahan-permasalahan tersebut The extension of credit by banks, requires the support of at least the legalcertainty which includes certainty about the form of security that can beexercised, the avalibility of institutions that support the implementation of theexecution of the security, the position of the bank as creditor holders of collateral,The subject matter discussed herein, is how the position of creditors in theimposition of international interest on aircraft object arising from the securityagreement, as well as how is the protection of the interests of creditor as theholders of international interest againts aircraft arising from the securityagreement. The wiriting of this thesis use a normative juridical research approachwith secondary data as the primary data source obtained through libraryresearch. In conducting the analysis, the main source of primary law used is LawNo. 1 of 2009 on Aviation, Code of Civil Law (Burgerlijke Wetboek), Law No. 4 of1996 on the Hak Tanggungan, Law No. 42 of 1999 on Fiduciary, Although theAviation Law has stated that the imposition of international interest on aircraftobject arising from the security agreement granting the right of priority to therecipient, the regulation in the Aviation Law still raises questions about theposition creditors who receive the imposition of international interest arising fromsecurity agreement for guaranteeing a debt or credit that it provides, because thelegislation does not define the form of security interest that might be used in the inthe security agreement under the Aviation Law. The writing of this thesis has theaim to obtain answers to these problems. , The extension of credit by banks, requires the support of at least the legalcertainty which includes certainty about the form of security that can beexercised, the avalibility of institutions that support the implementation of theexecution of the security, the position of the bank as creditor holders of collateral,The subject matter discussed herein, is how the position of creditors in theimposition of international interest on aircraft object arising from the securityagreement, as well as how is the protection of the interests of creditor as theholders of international interest againts aircraft arising from the securityagreement. The wiriting of this thesis use a normative juridical research approachwith secondary data as the primary data source obtained through libraryresearch. In conducting the analysis, the main source of primary law used is LawNo. 1 of 2009 on Aviation, Code of Civil Law (Burgerlijke Wetboek), Law No. 4 of1996 on the Hak Tanggungan, Law No. 42 of 1999 on Fiduciary, Although theAviation Law has stated that the imposition of international interest on aircraftobject arising from the security agreement granting the right of priority to therecipient, the regulation in the Aviation Law still raises questions about theposition creditors who receive the imposition of international interest arising fromsecurity agreement for guaranteeing a debt or credit that it provides, because thelegislation does not define the form of security interest that might be used in the inthe security agreement under the Aviation Law. The writing of this thesis has theaim to obtain answers to these problems. ]"

"Hubungan dengan media (Media Relations) adalah salah satu aspek dari kegiatan lembaga Hubungan Masyarakat (humas) yang cukup penting dan strategis. Dikatakan demikian, karena media (diwakili oleh wartawan) sebagai mitra kerja humas memiliki fungsi penyampai informasi, mendidik dan membentuk opini publik melalui surat kabar atau majalah. Posisi media itu menjadi semakin penting bila respon publik dapat diterima dan dikomunikasikan kembali melalui media tersebut. Namun, pada prakteknya, untuk mencapai sebuah hubungan kerja yang baik antara humas dengan media tidak semudah yang dibayangkan. Meskipun juga disadari adanya kesalingtergantungan hubungan kerja antara humas dengan media, tetapi tak jarang timbul kesalahpahaman dan koflik di antaranya. Konflik itu menjadi semakin hebat, bila humas tertimpa oleh suatu krisis citra perusahaan. Dilatari oleh kondisi tersebutlah, penulis mencoba mengkaji aspek hubungan dengan media sebagai salah satu fungsi humas, dengan mengambil kasus Humas PT. Merpati Nusantara Airlines, dengan kajian lebih mendalam di saat Humas Merpati menghadapi krisis citra perusahaan. Contoh krisis yang diniaksud adalah ketika Merpati menghadapi musibah kecelakaan pesawat dan ketika adanya pergantian direktur utama beberapa waktu silam. 'Hasil penggalian data melalui wawancara mendalam terhadap pejabat Humas Merpati dan lima wartawan - 4 surat kabar nasional (KOMPAS, Republika, Media Indonesia, Suara Karya) dan 1 majalah Gatra - beserta observasi hubungan media secara langsung, dapat diperoleh gambaran sebagai berikut : 1. Meskipun kedudukan Humas Merpati telah berada pada posisi yang cukup ideal dan strategis di dalam tubuh organisasi perusahaannya, namun ternyata kehadirannya di dalam sistem perusahaan kurang banyak berperan. Hal ini lebih banyak disebabkan oleh adanya konflik personal yang sangat mempengaruhi hubungan kerja, baik itu konflik dari luar (Departemen Perhubungan) maupun dari dalam (Manajemen). 2. Hubungan media yang dilakukan oleh Humas Merpati telah berjalan cukup baik. Namun, terlalu baiknya hubungan tersebut -- baik formal maupun informal - nampaknya Humas Merpati "memanfaatkan" hubungan tersebut dalam mempengaruhi media untuk urusan pemuatan berita. 3. Hubungan media di saat krisis, Humas Merpati belum menampakkan perannya dalam memberikan informasi kepada media massa. Dalam hal ini, Humas Merpati lebih berkonsentrasi kepada kegiatan yang bersifat internal, seperti protokoler penyelenggaraan acaranya. "