Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Setiap bangsa dan negara selalu berusaha untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Untuk maksud tersebut diselenggarakan sistem pertahanan keamanan negara. Agar pelaksanakan sistem pertahanan keamanan dapat terlaksana dengan baik, maka setiap warga negara harus memiliki kesadaran, hak, kewajiban dan tanggung jawab. Salah satu cara menumbuhkan kesadaran, hak, kewajiban dan tanggung jawab kepada setiap warga negara, yang paling efektif ialah melalui jalur pendidikan, yang disebut sebagai "Pendidikan Pendahuluan Bela Negara".Pendidikan Pendahuluan Bela Negara diberikan dalam dua tahap. Tahap pertama, diberikan sejak Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Tingkat Atas. Sedangkan tahap lanjutan diberikan di Perguruan Tinggi dalam bentuk Pendidikan Kewiraan.Proses penanaman nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme dikalangan mahasiswa akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan, apabila mereka bersikap "favorable" terhadap Pendidikan Kewiraan. Guna mengetahui apakah mahasiswa bersikap "favorable" atau tidak terhadap Pendidikan Kewiraan, maka diperlukan pengukuran sikap mereka terhadap Pendidikan Kewiraan. Penelitian dilakukan pada awal Maret hingga akhir Mei 1997 di wilayah DKI Jakarta. Responden utama dalam penelitian ini ialah mahasiswa Jakarta, dengan sampel 100 mahasiswa, yang berasal dari 1 Perguruan Tinggi Negeri, 1 Sekolah Tinggi Kedinasan, dan 3 Perguruan Tinggi Swasta; yang dilakukan secara "non-probability sampling". Pengukuran sikap dilakukan dengan menggunakan skala Likert, dan selanjutnya dianalisis dengan teknik "Chi-Square" dan "Contingency coefficient", dengan taraf signifikan 0,05 atau tingkat kepercayaan 95 %.Hasil penelitian menunjukkan secara kuantitatif 74 % mahasiswa Jakarta bersikap "favorable" dan yang bersikap "unfavorable" hanya 26% saja. Secara kualitatif sikap mahasiswa Jakarta terhadap Pendidikan Kewiraan tergolong "favorable" dengan "intensitas lemah", dengan nilai sikap rata-rata 85,49 ± 25,39, sedangkan estimasi terhadap populasi jangka panjang 80,02 < µ < 90,47. Tes hipotesis menunjukkan; motivasi dan perasaan sebagai faktor internal--mempunyai korelasi positif dengan sikap mahasiswa terhadap Pendidikan Kewiraan. Sedangkan faktor eksternal yang mempunyai korelasi positif dengan sikap mahasiswa terhadap Pendidikan Kewiraan ialah . Pertama, dosen, mencakup : Penampilan dosen, kemampuan dosen, dan keterbukaan dosen.Kadua, pemahaman (pengetahuan) anggota keluarga tentang Pendidikan Kewiraan.Mengingat jumlah mahasiswa Jakarta yang bersikap "favorable" terhadap Pendidikan Kewiraan lebih banyak dari pada yang bersikap "unfavorable", maka Pendidikan Kewiraan dapat memberikan dampak positif terhadap ketahanan nasional.Sekalipun demikian--secara kualitatif sikap mahasiswa Jakarta terhadap Pendidikan Kewiraan intensitasnya masih tergolong lemah, sehingga perlu ditingkatkan. Karena sikap mahasiswa terhadap Pendidikan Kewiraan sangat berkaitan dengan faktor dosen Kewiraan dan materi Pendidikan Kewiraan, maka perlu adanya peningkatan dalam kualitas maupun kuantitas dosen Kewiraan serta perlu adanya kaji ulang terhadap materi Pendidikan Kewiraan secara terus menerus."

"Reformasi bergulir sejak pertengahan bulan Mei 1998 ditandai dengan jatuhnya pemerintah Orde Baru. Reformasi diasumsikan sebagai era baru bagi lahir dan berkembangnya demokratisasi maupun transparansi. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia memiliki persepsi tentang reformasi sama dengan organisasi kemahasiswaan lainnya. Karena letaknya yang strategis di ibukota negara, gerakan dan sepak terjang organisasi ini dijadikan sebagai barometer bagi organisasi kemahasiswaan lainnya. Oleh sebab itu mengetahui berbagai pandangan yang mungkin berpengaruh pada sikap mereka terhadap jalannya reformasi menjadi signifikan. Bagaimana pandangan dan sikap BEM-UI terhadap jalannya reformasi? Faktor-faktor apa yang melatarbelakangi lahirnya pandangan dan sikap BEM-UI terhadap jalannya reformasi ? Bagaimana bentuk strategi aksi perjuangan mereka dalam mengawal jalannya reformasi di masa mendatang ?Hasil penelitian terhadap 30 mahasiswa yang dijadikan sampel penelitian menunjukkan bahwa pandangan dan sikap mereka 73,3% dipengaruhi oleh latar belakang asal mereka yang baik sehingga berdampak positif terhadap kualitas kegiatan institusi mereka. Faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan mereka terhadap jalannva reformasi ialah karena pemerintah belum menjalankan visi reformasi (53,7%), kasus KKN belum diberantas 62,5%, dan juga belum tampak itikad pemerintah meminta pertanggungjawaban terhadap pelaku-pelaku Orde Baru 12,50%. Juga karena aplikasi ilmu yang digeluti, seperti mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang mendominasi kesertaan mereka di BEM-UI mencapai 26,7%, dari Fakultas Teknik menduduki urutan kedua (20%), kesertaan mereka sebagai bentuk solidariras terhadap sesama mahasiswa dan satu almamater. Sedangkan dari Fakultas Kedokteran (0%), hal ini dimungkinkan karena padatnya jadwal perkuliahan, dan secara praktis aktivitas ini kurang menopang profesionalisme mereka. BEM-UI melakukan aksi turun ke jalan menuntut diakomodasikannya 6 visi reformasi yaitu: a) penegakan supremasi hukum, b) otonomi daerah yang seluas-luasnya, c) demokrasi yang rasional dan egaliter, d) pencabutan dwi fungsi TNI, e) amandemen UUD 1945, dan f) pertangggungjawaban Orde Baru dan kroni-kroninya.Implikasi pandangan dan sikap ini terhadap ketahanan nasional adalah menjadikan ketahanan nasional sebagai metode pemecahan masalah, melihat gerakan reformasi Indonesia sekarang ini belum menunjukkan arah perjuangan yang jelas. Hal ini terlihat dari adanya indikasi sebagai berikut : a) Kondisi kehidupan nasional pada kurun lima tahun mendatang belum dapat diprediksikan secara detail sebab gerakan reformasi ini belum menunjukkan suatu gejala arah gerakan yang jelas dan terukur; b) Malaysia telah mampu menentukan prediksi kondisi negerinya di tahun 2020, sementara Indonesia pada tahun 2020 belum dapat menentukan arah dan wujud kondisi nasionalnya; c) Jika kondisi kehidupan nasional awal Orde Baru relatif terkendali dan terarah gerakannya, maka pada masa reformasi ini menunjukkan ketidakteraturan dalam berbagai aspek, hal ini tercermin dari tuntutan 6 visi reformasi mahasiswa."

"ABSTRAKDalam naskah Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), Bab III huruf B, angka 3 dinyatakan bahwa sasaran utama Pembangunan Jangka Panjang adalah terciptanya landasan yang kuat bagi Bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatannya sendiri menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Sedangkan titik berat dalam Pembangunan Jangka Panjang adalah pembangunan bidang ekonomi dengan sasaran utama untuk mencapai keseimbangan antara bidang pertanian dan bidang industri, serta terpenuhinya kebutuhan Pokok Rakyat, yang berarti bahwa sebagian besar dari usaha pembangunan diarahkan kepada pembangunan ekonomi, sedangkan pembangunan di bidang-bidang lainnya bersifat menunjang dan melengkapi bidang ekonomi. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat ditetapkan, Pemerintah Negara Republik Indonesia berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan aspirasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1445 Pemerintah Orde Baru telah melaksanakan Pembangunan Nasional yang berencana yaitu melalui Pembangunan Lima Tahunan yang berkesinambungan. Kegiatan Pembangunan Nasional yang dilaksanakan Pemerintah tersebut sesuai dengan Amanat Rakyat Indonesia melalui Garis-Garis Besar Haluan Negara. Proses Pembangunan Nasional akan berlanjut dan efektif bila dapat terhindar dari segala macam tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan baik dari dalam maupun dari luar. Oleh karena itu upaya untuk mensukseskan Pembangunan Nasional yang sejalan dengan upaya meningkatkan Ketahanan Nasional di segala bidang perlu mendapatkan perhatian secara terus menerus. Di dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara dinyatakan bahwa Pembangunan Jangka Panjang harus mampu membawa perubahan-perubahan fundamental dalam struktur ekonomi Indonesia, sehingga produk Nasional yang berasal dari sektor-sektor diluar pertanian akan merupakan bagian yang semakin besar dan industri akan menjadi tulang punggung ekonomi. Dalam kaitan ini ditegaskan, bahwa pembangunan industri adalah bagian dari usaha jangka panjang untuk merombak struktur ekonomi kearah yang seimbang yaitu antara pertanian dan industri. Pembangunan industri sebagai bagian dari usaha pembangunan ekonomi jangka panjang diarahkan untuk menciptakan struktur ekonomi, yang lebih kokoh dan seimbang yaitu struktur ekonomi dengan titik berat industri, yang maju didukung oleh pertanian yang tangguh. Untuk itu proses industrialisasi lebih dimantapkan guna mendukung berkembangnya industri sebagai penggerak utarna peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja serta memperluas kesempatan berusaha. Untuk itu perlu mendayagunakan dengan sebaik-baiknya sumber daya manusia, sumber daya a1am, energi, sumber dana, termasuk devisa serta teknologi yang tepat dengan tetap memperhatikan kelestarian kemampuan lingkungan. Dalam melaksanakan pembangunan industri, perlu diusahakan agar struktur ekonomi dan struktur industri menjadi makin kokoh dengan mempererat keterkaitan antara sektor industri dengan sektor-sektor pembangunan lainnya. Pembangunan industri ditujukan untuk memperluas kesempatan kerja, memeratakan kesempatan berusaha, meningkatkan ekspor, menghemat devisa, menunjang pembangunan daerah dan memanfaatkan sumber daya alam serta sumber daya manusia. Tujuan pembangunan industri ini sejalan dengan tujuan penyelenggaraan kepariwisataan yaitu memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan dan meningkatkan mutu obyek dan daya tarik wisata, memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan antar bangsa, memperluas dan memeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta mendorong pendayagunaan produksi nasional. Pariwisata merupakan salah satu sumber devisa yang semakin penting. Seperti diketahui pariwisata memiliki keunggulan komparatif yang khas, dan sifat aktivitasnya yang banyak menyerap tenaga kerja sangat sesuai dengan strategi pembangunan nasional. Kemampuannya dalam menyesuaikan diri terhadap fluktuasi perekonomian dan moneter dunia, serta prospeknya yang sangat cerah, merupakan salah satu alasan mengapa pariwisata juga dapat dijadikan komoditas andalan. "

"ABSTRAKPada era post-truth sekarang ini bangsa Indonesia perlu bersikap waspada karenahoaks politik dapat melemahkan ketahanan nasional, bahkan dapat memecah belahNKRI, sehingga mengganggu proses pembangunan nasional yang sedang berjalan. Untukmengetahui ancaman dan seberapa besar dampak hoaks di Indonesia, tulisan ini akanmembahas tentang kondisi politik Indonesia di era post-truth, mengulas dampak hoaks terhadap ketahanan nasional, dan menguraikan bagaimana upaya mengatasi hoaks yang beredar, terutama dalam bidang politik."

"Kepulauan Indonesia dihuni oleh berbagai suku bangsa dengan memiliki aneka ragam latar belakang kebudayaan, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berpengaruh terhadap kelangsungan pembangunan nasional.. Hal ini bisa dimengerti karena mengatur dan mengurus sejumlah orang yang semuanya memiliki ciri, kehendak dan adat-istiadat sama, tentunya jauh lebih mudah dari pada sejumlah orang yang berbeda-beda. Kiasan di atas dapat diilustrasikan secara kongkrit dengan mengambil contoh pada negara-negara yang penduduknya mayoritas memiliki unsur-unsur kebudayaan homogin. Jepang misalnya, adalah suatu negara yang telah sukses dalam mencapai kemakmuran, karena kemajuan ekonominya cukup pesat jika dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia lainnya. Diantara berbagai hal yang merupakan pendorong bagi kemakmuran Jepang adalah keseragaman kebudayaan dan bahasanya, sehingga memudahkan bangsa tersebut untuk berkomunikasi dan menyusun perencanaan pembangunannya. Indonesia memiliki heteroginitas kebudayaan sangat kompleks, sebab keanekaragaman di Indonesia sangat khas, dimana masing-masing suku bangsa mempunyai kebudayaan sendiri, selain terdiri dari nilai-nilai dan aturanaturan tertentu juga terdiri dari kepercayaan-kepercayaan tertentu serta pengetahuan tertentu yang merupakan warisan dari nenek moyang suku bangsa yang bersangkutan. Masing-masing suku bangsa juga mempunyai bahasa sendiri,dan, ini, yang amat penting, mempunyai wilayah tempat pemukiman (tanah air) sendiri. Masalah keanekaragaman di atas pada umumnya mudah sekali menimbulkan salah faham antar suku bangsa, dan pada akhirnya akan menimbulkan ketegangan dan pertentangan sosial yang mengacu pada rasialisme, sukuisme dan keagamaan. Untuk itu permasalahan pokok yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang, adalah bagaimana memantapkan kesatuan dan persatuan dalam kehidupan bangsa yang anggota-anggotanya terdiri dari berbagai suku bangsa."

"Anggaran Pertahanan bagi suatu negara adalah merupakan masalah yang penting untuk tegaknya kedaulatan negara tersebut serta pengaruhnya dalam percaturan politik dunia Kebijakan anggaran pertahanan suatu negara adalah gambaran kemampuan dan kebijakan negara tersebut dalam mensikapi sistem pertahanan yang digunakan.Penelitian ini bertujuan menganalisis anggaran pertahanan tahun 2000-2004. Penelitian ini penting dilakukan dalam rangka mengetahui sistem pengelolaan anggaran pertahanan, faktor-faktor yang mempenganihi kebutuhan anggaran pertahanan dan pengaruh pengelolaan Anggaran Pertahanan terhadap ketahanan dibidang HANKAM dan Ketahanan Nasional serta membuat perkiraan anggaran pertahanan yang tepat untuk menghadapi situasi dan kondisi yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini dan masa yang akan datang.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode Deskriptif Analitis yaitu dengan mendiskripsikan berdasarkan data sekunder dan informasi yang diperoleh dari tiara sumber, kajian pustaka dan dokumen resmi pemerintah serta observasi Iangsung ke obyek penelitian dalam hal ini adalah Departemen Pertahanan dan Komisi I DPR R.I. Dari data tersebut kemudian peneliti menganalisisnya sehingga mendapatkan satu kesimpulan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama tahun 2001 sampai 2005 persentase anggaran pertahanan jika dibandingkan dengan APBN masih dibawah 10 %, bahkan rata-rata pertahun hanya 5,97 %. Persentase yang terendah terjadi pads tahun 2001 dimana besarnya anggaran pertahanan hanya 3,53 % dari APBN, dan yang tertinggi selama tahun 2001-2005 terjadi pada tahun 2004 yaitu 8,39 % dad total APBN atau sekitar Rp. 21,422.21 Milyar. Dengan total anggaran tahun 2004 raja tetap masih belum memenuhi kebutuhan minimal anggaran pertahanan. Bila dibandingkan dengan PDB rata-rata persentase anggaran pertahanan selama 5 tahun (2001-2005) sebesar 1,2 %. Ini masih jauh dibawah standard minimal yang biasa digunakan oleh negara lainnya. Hal ini berpengaruh terhadap profesionalitas TNI sebagai garda terdepan dalam sistem pertahanan negara.Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam sistem pengelolaan anggaran Departemen Pertahanan diselenggarakan dengan menggunakan pendekatan manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. Dengan prinsip-prinsip sebagai dari "bawah ke atas" (bottom up) yaitu setiap satuan bawah mengajukan rencana kebutuhannya kepada salmi atas . Dan dari "atas ke bawah" (top down) yaitu penentuan kegiatan satuan bawah oleh satuan atas, berdasarkan prioritas, kebijaksanaan dan kemampuan dukungan/keterbatasan sumber daya dan anggaran. Serta Azas "Satu Pintu" (one gate policy), setiap penyelenggaraan fungsi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian dilaksanakan secara terpisah oleh satu pintu. Dan hasil penelitian diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penganggaran anggaran pertahanan yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dengan penentuan kebijakan dan analisis yang tepat dapat ditentukan perkiraan anggaran pertahanan dimasa datang sehingga pertahanan dan keamanan nasional terwujud dalam kerangka ketahanan nasional.

---

Budget of Defense for a country is an important matter in order to uphold such country sovereignty and its impact in the world political constellation. Policy of defense budget of a country is a description of capability and policy of such country to respond the defense system applied.

This research aims to analyze the budget of defense year 2001-2005. this research is important in the frame to understand the management system of defense budget, factors influencing the needs of defense budget and impact of Defense Budget management to endurance in the sector Defense and Security (HANKAM) and National Endurance and to make proper estimation of defense budget to face the situation and condition faced by Indonesian nation at this time and in the future.

This research uses Analytic Descriptive methods that is to describe based on secondary data and information gained from the resource person, library research and official document of the government and direct observation to the research object, in this case the Department of Defense and Commission I DPR RL The researcher analyzes such data in order to find a conclusion.

The research concludes that during year 2001 up to 2005 percentage of defense budget comparing with the State Budget is under 10%, moreover the average per year is only 5,97%. The lowest percentage is in 2001 which the mount of defense budget is 3,53% from State Budget, and the highest one is in 2004 about 8,39% from the total State Budget or about Rp. 21.422,21 Billion. The total budget in 2004 has not fulfilled national needs of defense budget: Comparing PDB in average percentage of defense budget within 5 year (2001-2005) is amounting to 1,2%. It is far under the minimal standard usually applied in other countries. It influences to professionalism of Indonesian Armed Forces as the front guard of the state defense system.

The research concludes that in the defense budget management system of the Department of Defense by using management approaches namely planning, organizing, implementing and controlling. By the principles "bottom up" namely each lower unit proposes planning on its needs to upper unit. From "top down" is stipulation of unit activity of bottom by upper unit, based on priority, policy and capability, support/limit of resources and budget and "one door policy" principle, every implementation, supervision and control carried out separately by one policy. From the result on research, the factors influencing in budgeting is internal and external factors. Determination of proper policy and analysis is able to determine an estimation of defense budget in future, there fore national defense and security are able to realize in the frame of national endurance."

"Penelitian ini berawal dari keprihatinan pada keadaan masyarakat Indonesia saat ini, antara lain ketidakteraturan di jalan raya, mutu sumber daya manusia yang rendah, predikat sebagai koruptor dan lain sebagainya. Padahal sebelumnya, masyarakat Indonesia dikenal karena keramah-tamahannya, budaya dan rasa toleransi yang tinggi. Siapa atau apa yang bertanggung-jawab terhadap keadaan masyarakat Indonesia ini? Berkaitan dengan hal tersebut, penulis mengkaitkannya dengan perkataan Rogers (1983) yang menyatakan bahwa the best of education" sama dengan the best of therapy".Perkataan tersebut menyiratkan adanya hubungan antara pembentukan diri yang optimal dengan proses dalam pendidikan. Berbagai fenomena dalam masyarakat Indonesia menggambarkan banyak penyimpangan yang terjadi justru beriangsung dalam kalangan pendidikan, seperti fenomena jual-beli gelar, dan hal yang paling sederhana namun mewabah, yaitu mencontek. Hal ini menimbulkan pertanyaan: Bagaimana sebenamya pandangan anggota masyarakat terhadap pendidikan? Lalu, bagaimana pengaruhnya terhadap gambaran konsep diri mereka? Apakah ada diskrepansi (kesenjangan) antara diri sesungguhnya dengan diri ideal dan diri yang ditampilkan? Konsep diri merupakan konsep yang dimiliki oleh setiap orang. Konsep mengenai diri yang sesungguhnya. diri yang diinginkan dan diri yang ditampilkan dalam masyarakat. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dari ketiga konsep mengenai diri yang terdapat dalam diri individu, satu sama lain saling bertolak belakang, sehingga menimbulkan suatu kesenjangan, yang disebut sebagai diskrepansi.Penelitian ini mencoba untuk meneliti gambaran konsep diri, diskrepansi diri dan sikap terhadap pendidikan pada mahasiswa. Terpilihnya kelompok subyek ini karena subyek adalah peserta didik yang telah banyak merasakan berbagai pengalaman dalam pendidikan, dari jenjang pendidikan dasar, lanjutan sampai pendidikan tinggi. sehingga diharapkan cukup sesuai dalam menggambarkan diskrepansi diri dan sikap terhadap pendidikan.Dalam menjawab rumusan masalah, penelitian ini menggunakan teoriteori komponen konsep diri dari Baron (1994), diskrepansi konsep diri Higgins (dalam Bracken, 1996), 50c/a/se/f dari Fromm (1961), akibat-akibat diskrepansi dari Rogers, Fromm dan Higgins, kurikulum pendidikan dari Taba (1962) dan hubungan antara pengalaman belajar dan penerimaan diri dari Rogers (1983).Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif sebagai penunjang. Subyek penelitian adalah mahasiswa Universitas Indonesia, jenjang SI Reguler. Pengolahan data kuantitatif dilakukan dengan menggunakan pengukuran rata-rata, standar deviasi, oneway anova untuk dan pengukuran regresi serta effect coding pada regresi berganda.Dari hasil penelitian, didapat bahwa ciri-ciri yang ditampilkan oleh mahasiswa adalah ciri yang konform dengan masyarakat. Rendahnya diskrepansi diri- ideal dengan penerimaan terhadap diri real yang agak positif juga diperkirakan karena alasan konformitas dimana individu kurang berambisi untuk meraih diri ideal yang tinggi, yang juga terindikasi dari pemilihan aktivitas waktu luang yang bersifat kurang kreatif dan produktif. Rendahnya diskrepansi diri real-sosial, semakin memperkuat dugaan konformitas dimana diperkirakan karena diri yang sebenamya telah menyesuaikan dengan diri yang ditampilkan dalam masyarakat. Hasil penelitan menunjukkan adanya sumbangan sikap terhadap pengalaman belajar terhadap tinggi-rendahnya diskrepansi diri realsosial.Hasil tambahan menunjukkan adanya sumbangan makna pendidikan terhadap penerimaan diri mahasiswa Universitas Indonesia. Selain itu, hasil tambahan juga menunjukkan bahwa mahasiswa yang memaknai pendidikan sebagai hasil dan status memiliki diskrepansi real-ideal yang lebih tinggi dibandingkan dengan mahasiswa yang memaknai pendidikan sebagai pengembangan diri, sehingga mahasiswa yang disebutkan pertama lebih rentan untuk mengalami kekecewaan, kecemasan, insekuritas dan maiadjustement.Hasil tambahan juga menyebutkan sumbangan makna pendidikan terhadap rendahnya diskrepansi real-sosial, sehingga diperikirakan pendidikan belum mampu memberikan kemandirian akan persepsinya terhadap dirinya dimana diri yang ditampilkan adalah diri yang sesuai dengan harapan masyarakat sekitamya."

"Penelitian ini secara khusus membahas mengenai pendidikan kewiraan di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Pendidikan pendahuluan bela negara dalam bentuk pendidikan kewiraan menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional pada masa Orde Baru dan sempat menjadi salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa perguruan tinggi di Indonesia. Pemerintah bermaksud menanamkan doktrin dan strategi pertahanan keamanan (hankam) kepada mahasiswa agar menjadi warga negara Indonesia yang mempunyai kesadaran nasional dan kecintaan tanah air dalam rangka membela bangsa dan negara. Kajian ini ditulis menggunakan metode sejarah dengan membaca ulang buku teks dari modul pembelajaran dan wawancara dengan dosen serta mahasiswa yang aktif pada rentang waktu tahun 1989–1998. Hasilnya ditemukan bahwa unsur-unsur pendidikan kewiraan, seperti materi ajaran, cara dosen mengajar, dan respons mahasiswa berpengaruh terhadap upaya indoktrinasi pemerintah Orde Baru. Materi pembelajaran sebagian besar menyinggung konsep hankam yang umumnya hadir pada aktivitas bela negara secara fisik sehingga tidak relevan dengan kehidupan mahasiswa. Kesan materi yang militeristik juga diperkuat dengan keberadaan dosen kewiraan dari kalangan ABRI. Di samping itu, metode teacher center menyebabkan proses pembelajaran yang satu arah. Dari materi dan metode ajaran tersebut, pada akhirnya memunculkan ketidaksesuaian antara harapan pemerintah untuk menanamkan nilai bela negara dan pendapat mahasiswa yang menghubungkan pendidikan ini dengan pendidikan militer.

---

This research notably examines the kewiraan course at Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. During the New Order era, a preliminary state defense education program in the form of kewiraan course became a part of the national educational system and was once a compulsory subject for university students in Indonesia. The government sought to instill the doctrine and strategy of defense and security in students in the hope that they would become Indonesian citizens with national awareness and a spirit of patriotism in order to defend the nation and state. This study was written using the historical method by reviewing learning modules' textbooks and conducting interviews with lecturers and former students who were active between 1989 and 1998. The results found that elements of kewiraan course, such as teaching materials, lecturers' delivery, and student responses influenced the New Order government's attempts at indoctrination. Most of the learning materials touched on the concept of defense and security that was typically present in physical defense activities, therefore it was not pertinent to student life. The sense of militaristic in the materials was also added by the presence of kewiraan lecturers from the Armed Forces. In addition, the teacher-centered method led to a one-way learning process. In the end, there was a discrepancy between the government's objectives to instill the value of defending the country and the thoughts of students who associated this course with military education based on the materials and teaching methods."

"Ketahanan Nasional seperti yang dirumuskan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, pada hakekatnya adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara. Ketahanan yang demikian itu perlu pemeliharaan dan pengembangan terus menerus. Upaya ini dapat dilakukan melalui pembangunan nasional, dengan demikian pembangunan nasional itu pada hakekatnya merupakan upaya untuk mewujudkan ketahanan nasional. Ketahanan Nasional yang tanguh akan makin mendorong pembangunan nasional dan sebaliknya berhasilnya pembangunan nasional berarti meningkatnya kualitas ketahanan nasional. Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spirituil berdasarkan Pancasila, didalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat, dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai. Pembangunan tersebut tidak mungkin terwujud dalam beberapa tahun, atau beberapa pelita atau satu dua generasi. Yang penting bahwa semua upaya pembangu nan harus di arahkan sedemikian rupa hingga setiap tahap makin mendekati kearah tujuan tersebut dan akhirnya mencapai tujuan nasional yang sesuai dengan apa yang digariskan dalam pembukaan UUD 1945. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam keberhasilan pembangunan. Sumber daya manusia Indonesia cukup besar, jumlah penduduk Indonesia sampai saat ini menduduki urutan kelima di dunia setelah RRC, India, Uni Soviet dan Amerika Serikat. Menurut sensus penduduk tahun 1961 penduduk Indonesia berjumlah 97.085.348 jiwa dan pada sensus penduduk tahun 1971 berjumlah 119.208.229, sensus penduduk tahun 1980 berjumlah 147.490.298 dan sensus 1985 berjumlah 163.875.899. Laju pertumbuhan penduduk Indonesia tergolong cukup tinggi. Dalam kurun waktu 1964-1971 laju pertumbuhan penduduk rata-rata 2,1 persen pertahun, tahun 1971-1980 meningkat menjadi 2,3 persen , tahun 1981-1983 menjadi 2,2 persen dan tahun 1984-1987 menjadi 2,17 persen, sedangkan tahun 1988-1990 diperkirakan menjadi 2 persen pertahun. Dari laju pertumbuhan penduduk ini terlihat angka pertambuhan yang sangat menyolok pada penduduk yang berusia 0-20 tahun, dimana pada tahun 1985 berjumlah 82 juta (50%) , tahun 1987 berjumlah 85 juta (50%), tahun 1986 berjumlah 84 juta (50%), sedangkan pada tahun 1988 berjumlah 86 juta (49%). Jumlah penduduk yang besar dengan pertumbuhan yang cukup tinggi ini dapat merupakan modal dasar dalam pembangunan, tetapi dapat juga merupakan penghambat jalannya pembangunan itu sendiri. Jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan laju pertumbuhan dari seluruh aspek-aspek kehidupan nasional dapat menimbulkan berbagai kerawanan dan dapat mempengaruhi ketahanan nasional Indonesia. Sumber daya manusia yang tidak dapat dimanfaatkan menimbulkan pengaruh terhadap aspek-aspek sosial, ekonomi, politik dan pertahanan keamanan ke arah yang negatif. Dalam pembangunan nasional, wawasan nusantara mencakup perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik, satu kesatuan sosial kebudayaan, satu kesatuan ekonomi dan satu kesatuan pertahanan keamanan dengan Pancasila sebagai landasan Idealnya dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusionalnya. Selanjutnya wawasan nusantara sebagai wawasan nasional yang melandasi konsepsi ketahanan nasional Indonesia. Ketahanan Nasional pada hakekatnya adalah konsepsi pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan dalam kehidupan nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 atau dengan kata lain, konsep ketahahan nasional Indonesia adalah pengejawantahan Pancasila dan UUD 1945 dalam segala aspek kehidupan?"