Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian tentang kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Wilayah Kalimantan ini pada umumnya bertujuan untuk menentukan kualitas SDM daerah-daerah tingkat II di Wilayah Kalimantan dan sekaligus melihat perbedaan antar daerah dengan menggunakan metode Analisis Faktor. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data SUSENAS 2000 Wilayah Kalimantan. Dari data ini kemudian dipilih variabel-variabel yang didefinisikan dapat mengukur konsep kualitas sumber daya manusia daerah-daerah di Wilayah Kalimantan. Variabel-variabel yang dipilih tersebut merupakan gabungan dari berbagai sumber seperti Fadjri (2001), Agung dkk 1999, Rusli dkk (1995), LIPI (1992), serta Ananta dan Hatmadji (1985). Variabel-variabel yang terpilih ada 14, kemudian dikelompokkan secara substansi menjadi empat kelompok variabel tunggal yaitu kelompok pendidikan, kelompok kesehatan, kelompok keluarga berencana, dan kelompok aktivitas ekonomi. Dalam penelitian ini Analisis Faktor dilakukan dalam dua tahap. Analisis Faktor tahap pertama dilakukan berdasarkan setiap kelompok variabel tunggal untuk membentuk nilai faktor. Dari hasil analisis ini diperoleh nilai faktor pendidikan, nilai faktor kesehatan, nilai faktor keluarga berencana, dan nilai faktor aktivitas ekonomi. Kemudian dilanjutkan dengan analisis faktor tahap kedua yaitu membentuk nilai faktor baru dari hasil analisis faktor tahap pertama, menghasilkan sebuah nilai faktor total/gabungan yang disebut dengan nilai faktor kualitas sumber daya manusia. Dari nilai faktor total ini kemudian ditransformasi ke dalam Indeks Agung untuk mendapatkan Indeks Komposit Kualitas Sumber Daya Manusia (IKSDM). Dan nilai faktor total ini sekaligus juga dapat disajikan urutan ranking dan klasifikasi daerah. Hasil analisis menunjukkan ada 11 daerah tingkat II yang memiliki IKSDM terendah dan masuk dalam klasifikasi "Kurang". Lima daerah di Propinsi Kalimantan Barat yaitu Kabupaten Pontianak, Sanggau, Ketapang, Sintang, dan Kapuas Hulu. Lima daerah di Propinsi Kalimantan Selatan yaitu Kabupaten Barito Kuala, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, dan Hulu Sungai Utara. Satu daerah Propinsi Kalimatan Tengah yaitu Kabupaten Barito Selatan. Daaerah-daerah tingkat II yang masuk dalam klasifikasi "Kurang" ini perlu mendapatkan perhatian dan prioritas intervensi kebijakan pemerintah. Karena nilai IKSDM merupakan indeks komposit yang dibentuk dari 4 faktor yaitu Pendidikan, Kesehatan, Keluarga Berencana, dan Aktivitas Ekonomi, maka untuk membuat suatu kebijakan atau program perlakuan haruslah dilihat nilai yang terendah dari keempat faktor tersebut. Selanjutnya berkaitan dengan faktor terendah tersebut dilihat lagi nilai yang terendah untuk variabel tunggal yang bersangkutan. Jadi saran perbaikan untuk pemerintah adalah agar kebijakan atau program perlakuan yang akan dibuat mempunyai tujuan untuk meningkatkan nilai variabel tunggal terendah tersebut."

"Titik fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran kondisi ekonomi dan kualitas sumber daya manusia di Propinsi Jawa Barat dalam mempersiapkan dan menentukan skala prioritas pembangunan otonomi daerah.. Secara spesifik diuraikan karakteristik geografis, ranking dan indeks ekonomi dan kualitas sumber daya manusia menurut Kodya/Kabupaten, mengetahui dan memilih lima daerah yang mempunyai ranking dan indeks terendah, mengetahui pengaruh kualitas sumber daya manusia dan ekonomi terhadap kondisi sektor pembangunan dan memberikan alternatif kebijakan. Penelitian ini didasarkan pada dua literatur utama yaitu Teori Faktor Analisis dan Analisis Multivariate Linier Regression. Teori Analisis Faktor ini mampu memunculkan perbedaan relatif antar wilayah dengan memperhatikan kualitas sumber daya manusia dan ekonomi. Untuk memperkuat analisis maka dipergunakan Analisis Multivariate Linier Regression yang mampu menunjukkan pengaruh variabel bebas terhadap sembilan variabel terikat secara bersama-sama. Sehingga pada penentuan skala prioritas selain diketahui daerah dan sektor mana yang perlu diprioritaskan juga dapat diketahui variabel mana yang berpengaruh terhadap sektor pembangunan secara keseluruhan. Penelitian ini menggunakan data Susenas 1999, Podes 1999, PDRB 1999 dan Potensi Wilayah. Dari data Susenas diambil data-data yang berkaitan dengan karakteristik rumah tangga seperti Pendidikan, Kesehatan, dan Aktivitas Ekonomi. Dari data Podes diambil data-data yang berkaitan dengan sarana kantor pos, listrik, bank dan pasar. Dan data PDRB diambil data mengenai besarnya sumbangan sektor pembangunan terhadap PDRB. Sedangkan data potensi wilayah yang diambil dari pemerintah setempat berkaitan dengan potensi alam dan produk unggulan yang ada di daerah yang bersangkutan. Penelitian ini berhasil menguraikan perbedaan relatif antar wilayah. Secara keseluruhan daerah yang mempunyai ranking tertinggi adalah Kotamadya Bekasi dilihat dari kualitas sumber daya manusia dan ekonominya, sedangkan pada tingkat kabupaten yang mempunyai ranking tertinggi adalah kabupaten Bogor. Sedangkan untuk skala prioritas otonomi daerah diperoleh lima daerah yang mempunyai ranking terendah yaitu Kabupaten Pandeglang, Lebak, Cianjur, Sukabumi dan Garut. Bila diperhatikan berdasarkan sektor maka untuk pendidikan, Kabupaten Lebak mempunyai ranking terendah. Pada sektor kesehatan diperoleh daerah yang mempunyai ranking terendah adalah Kabupaten Garut. Pada sektor aktivitas ekonomi dan sarana perekonomian daerah yang mempunyai ranking terendah adalah Kabupaten Pandeglang. Sedangkan pada sektor pembangunan diperoleh Kabupaten Lebak yang mempunyai ranking terendah. Adanya Pengaruh dari kondisi kualitas pendidikan, kesehatan dan aktivitas ekonomi terhadap perkembangan sektor pembangunan telah terbukti dari hasil analisis yang telah dilakukan. Namun, pengaruh dan kondisi kualitas pendidikan, kesehatan dan aktivitas ekonomi tidak terjadi secara individual artinya pengaruh yang terjadi karena adanya keterkaitan satu sama lain. Dengan demikian, untuk meningkatkan sektor penyumbang PDRB harus memperhatikan kualitas sumber daya manusia dan kualitas ekonomi secara bersama-sama dengan lebih menekankan pada peningkatan variabel aktivitas ekonomi yang mempunyai pengaruh secara langsung."

"ABSTRAKPengelolaan wilayah pesisir sudah menjadi isu panting daiam rangka pembangungan berkelanjutan. Hal ini sehubungan dengan potensi pembangunan yang sangat besar terdapat di wilayah pesisir dan kecenderungan kerusakan lingkungan wilayah pesisir yang semakin meningkat. Sementara isu ini sudah semakin mengancam kelestarian ekosistem pesisir, tetapi usaha pengelolaan wilayah pesisir yang lebih baik belum begitu diperhatikan. Dalam upaya untuk merumuskan dan mengimplementasikan pengelolaan wilayah pesisir yang lebih baik, maka penelitian ini dilakukan.Tujuan studi adalah untuk : (1) mengetahui potensi sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan di wilayah pesisir, (2) mengetahui kontribusi pemanfaatan wilayah pesisir dan bagi masyarakat desa, (3) mengidentifikasi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh masyarakat, dan (4) merumuskan langkah-langkah strategis bagi pengelolaan wilayah pesisir, sehingga terwujud pola pembangunan wilayah pesisir secara optimal dan berkelanjutan serta dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk.Untuk mencapai tujuan studi di atas, diajukan hipotesis sebagai berikut : (1) Tingkat sosial ekonomi masyarakat akan meningkat, jika potensi sumber daya alam yang ada terjaga kelestariannya, dan sebaliknya. (2) Modal mempunyai hubungan yang lebih kuat daripada faktor sosial budaya dalam meningkatkan pendapatan nelayan dan pedagang ikan.Dengan menggunakan studi tingkat rumah tangga di desa Segara Jaya, ditemukan hasil-hasil sebagai berikut :1. Pendapatan nelayan secara nyata dipengaruhi oleh modal usaha, sementara pendapatan pedagang ikan tidak hanya dipengaruhi oleh modal usaha, tetapi juga oleh tingkat pendidikannya. Bagi nelayan ditemukan bahwa 1% kenaikan dalam modal usaha akan mengakibatkan 1,7% peningkatan pendapatan.2. Pendapatan per kapita rumah tangga nelayan desa Segara Jaya lebih rendah daripada pendapatan per kapita nelayan, petani dan PDRB per kapita Kabupaten Bekasi.3. Pengeluaran per kapita nelayan dan pedagang ikan relatif lebih besar daripada pengeluaran per kapita rumah tangga pedesaan dan perkotaan per bulan menurut garis kemiskinan.4. Pembangunan permukiman dan industri (PLTGU) tidak hanya mempengaruhi ekosistem wilayah pesisir, tetapi juga menyebabkan kerusakan ekosistem biota di wilayah tersebut bahkan mempengaruhi sumberdaya perikanan dan menimbulkan polusi di daerah penangkapan ikan.Atas dasar hasil penelitian ini, maka empat saran yang perlu dilakukan untuk memperbaiki pengelolaan wilayah pesisir di daerah penelitian pertama, pemerintah harus memberi perhatian yang lebih serius pada pengelolaan wilayah pesisir. Hal ini bisa dilakukan dengan pengembangan pengelolaan wilayah pesisir yang lebih baik; kedua, nelayan dan masyarakat wilayah pesisir harus diberi lebih banyak informasi mengenai pentingnya ekosistem wilayah pesisir. Ketiga, untuk meminimalkan dampak lebih jauh dari pertumbuhan permukiman dan industri, nelayan dan masyarakat miskin lainnya di desa studi harus didorong untuk menemukan alternatif pekerjaan lain. Dalam hal ini pemerintah setempat dan pengembang perlu menciptakan sumber pendapatan lainnya. Terakhir, nelayan dan masyarakat miskin di desa studi, perlu diberdayakan. Hal itu bisa dilakukan dengan bantuan modal usaha serta peningkatan pendidikan dan keterampilan mereka.

---

ABSTRACT

The Socio-Economic Activities of The Community in The Coastal Zones Management (A Case Study in Segara Jaya Village, Bekasi)The management of coastal zone has been one of the importance issues towards sustainable development. This is connection with the huge potential of the development in the coastal zone, in which there has been an increasing damage at the coastal zone environment. While this issue has been treating the sustainable of the coastal ecosystem, but there has been no attention to this issue. In line with the issue above, therefore this study has been conducted.

The objectives of this study are: 1) to examine natural resource potential and its services in the coastal area; 2) to examine social-economic contribution of the exploitation of coastal zone to the village community; 3) to identify environmental damage caused by the rural community, and 4) to formulate the strategy on the coastal zone management, in order to optimizing and sustaining the pattern of the development coastal zone, in turn to improve of the people welfare.

To achieve the above objectives, the study tested the following hypothesis:

1. The level of social-economic condition of rural community will increase if natural resource potential is maintained and vice versa.

2. Capital has a strong relationship than social and cultural factor in increasing income of fishermen and fish merchant.

Using household level study at Segara Jaya , it was found the following interesting findings

1. The fishermen income is significantly influenced by capital while the fish merchant is not only influenced by capital but also their education. For fishermen, it was found that one percentage increase in capital will increase 1.7% of income.

2. It was found that the per capita income of fishermen household of Segara Jaya village are lower than per capita income of farmers and GDRP per capita of Bekasi District

3. Per capita expenditure of fishermen and fish merchant are relatively greater than per capita expenditure of urban and rural households per month in term of poverty lines.

4. The development of housing settlements and industrial enterprises (especially PLTGU) does not only affect the coastal zone ecosystems, but also lead to damage of the biota ecosystems in the area. It even affects fish resources and polluter the fishing ground of fishermen.

Base on the result of this study, there are four suggestion on need to be implemented to improve the management of the coastal zone in the area of the study, firstly, the government should give more attention to the management of coastal zone. This can be done by establishing a better coastal zone management development. Secondly, fishermen and rural community around the coastal zone area should be given more information about the importance of coastal zone ecosystems & for environment. Thirdly, to minimize the adverse impacts of the growing industrial enterprises and housing settlements, fishermen and other rural poor community in the village surveyed should be encouraged to find other alternate jobs. In this case the local government and developer need to create other sources of income. Finally, fishermen and rural poor community in the surveyed village need to be empowered. This can be done for instance by providing capital assistance and educational and skill improvement."

"Bergulirnya Undang-Undang nomor 22 / 1999, tentang pemerintahan daerah, memberi peluang bagi daerah-daerah untuk mengurus rumah tangganya sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing. Sistem pemerintahan Nagari yang semenjak dahulu pernah berlaku di Minangkabau, kembali muncul. Pemerintahan Nagari mempunyai suatu wilayah kesatuan masyarakat hukum adat yang otonom yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional. Dengan demikian pemerintahan Nagari dapat mengembangkan peran serta seluruh masyarakat secara demokratis dengan memanfaatkan nilai-nilai budaya Minangkabau serta peranan lembaga adat dan lembaga lainnya sebagai mitra kerja dalam rangka pemberdayaan masyarakat.Keinginan yang kuat bagi masyarakat Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung untuk kembali pada sistem pemerintahan Nagari pada hakekatnya masyarakat sangat ingin memfungsikan kembali unsur-unsur yang terdapat dalam sistem pemerintahan Nagari yang disebut dengan Tungku Tigo Sajarangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat Nagari. Tiga unsur yang saling memberi kontribusi satu sama lainnya dan mempunyai peranan masing-masing yang sangat penting dalam suatu Nagari. Tiga unsur tersebut adalah Penghulu sebagai pemegang kekuasaan dibidang adat, Alim Ulama sebagai pemegang kekuasaan tertinggi bidang agama, cerdik pandai memegang peranan sebagai pemikir, peranan ketiga unsur ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari.Adapun pemulihan sistem pemerintahan Nagari yang dilaksanakan saat ini tidak seratus persen kembali pada sistem pemerintahan Nagari yang berlaku pada zaman dahulu, namun tentulah sistem pemerintahan Nagari yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Karena sebagai suatu aturan hidup adat Miinangkabau tidaklah bersifat kaku, sifat adat Babuhue Sintak yang artinya simpul atau ikatannya dapat dikencangkan atau dilonggarkan. Adat Minangkabau dapat menerima perkembangan baru sesuai pertimbangan Attie jo Patuik, menurut logika orang Minangkabau.Dengan berhasilnya sistem pemerintahan Nagari dalam mempertahan ketahanan daerahnya dari ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan baik yang datang dari luar maupun dari dalam daerahnya, sekaligus dapat meningkatkan ketahanan Nasional dan integrasi Nasional dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan Republik Indonesia."

"Krisis moneter yang melanda perekonomian Indonesia menyebabkan aktivitas perekonomian rakyat mengalami kemunduran termasuk di dalamnya adalah usaha budidaya peternakan ikan. Berdasarkan data yang diperoleh pada akhir tahun 1996, jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan tercatat 27 juta jiwa, namun pada tahun 1999 meningkat menjadi sekitar 54 juta jiwa.Luas wilayah Kabupaten Kampar ± 11.707,60 km2. dengan potensi lahan untuk pengembangan budidaya perikanan air-tawar dalam kolam seluas 2.000 ha yang terdiri dari kolam berpengairan irigasi luasnya 826,60 ha dan kolam tadah hujan luasnya 1.137,40 ha. Pemanfaatan lahan untuk kolam di Kabupaten Kampar tahun 2000 baru meliputi lahan seluas 538 ha, jadi untuk usaha pengembangannya masih terbuka peluang lahan yang sangat besar.Permasalahan dalam penelitian ini adalah:1. Apakah kegiatan budidaya air-tawar kolam dapat meningkatkan kualitas hidup peternak ikan di Kabupaten Kampar2. Faktor- faktor apa saja yang menentukan dalam peningkatan hasil produksi dan pendapatan dari kegiatan budidaya perikanan air-tawar tersebut.Tujuan penelitian ini adalah:1. Mengukur derajat huhungan meningkatnya hasil produksi budidaya perikanan air-tawar dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat2. Menentukan ukuran kolam budidaya yang layak dan dapat meningkatkan pendapatan.Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :1. Variabel-variabel budidaya perikanan mempunyai korelasi terhadap kualitas hidup2. Tingkat kemampuan sumber daya manusia masyarakat peternak ikan dalam pengembangan kegiatan budidaya perikanan sangat menentukan berhasilnya upaya peningkatan kualitas hidup.Lokasi penelitian ada tiga kecamatan di Kabupaten Kampar, ditentukan berdasarkan purposed sampling. Masing-masing kecamatan ditentukan tiga desa yang merupakan wilayah yang potensial dalam budidaya perikanan air-tawar dalam kolam. Penentuan banyaknya sampel individu (responden) di tiap-tiap desa digunakan cara simple random sampling, yang keseluruhannya berjumlah 180 responden.Pengumpulan data primer dilakukan dengan pengamatan lapangan serta wawancara berdasarkan kuesioner, wawancara dengan masyarakat peternak ikan, masyarakat bukan peternak ikan, dengan petugas lapangan. Sumber data sekunder diperoleh dari literatur dan pihak instansi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.Variabel-variabel kualitas hidup yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, 1) Kesehatan masyarakat 2) Pendapatan, 3) Pendidikan, 4) Peran serta, 5) Ketenteraman dan keadilan dan 6) Kualitas lingkungan.Analisis data dilakukan secara kuantitatif dengan memakai statistik non-parametrik, yaitu menggunakan rumus Chi-kuadrat yang diteruskan dengan uji contingency, disertai pula dengan analisis kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa peningkatan pendapatan dari usaha budidaya perikanan air-tawar merupakan salah satu faktor penting dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat.Berdasarkan pengukuran analisis kelayakan usaha budidaya perikanan air-tawar bahwa, ukuran kolam 400m2 layak untuk usaha budidaya ikan.Faktor-faktor yang menentukan dalam usaha pengembangan kegiatan budidaya perikanan air-tawar di Kabupaten Kampar adalah: 1) Faktor pelaku perikanan yaitu masih kurangnya kualitas sumber daya manusia peternak ikan sebagai pelaku langsung usaha perikanan; dan 2) Faktor yang terkait dengan kegiatan perikanan, yaitu: a. Aparatur perikanan yang profesional terbatas jumlahnya , b. Produktivitas Balai Benih ikan (BBI) di Bangkinang kurang mencukupi kebutuhan benih untuk budidaya, hal ini disebabkan masih kurangnya sarana dan prasarana pembenihan dan biaya operasional, c. Kurangnya permodalan untuk pengembangan usaha budidaya d. Koperasi belum berfungsi dengan baik dalam menyalurkan sarana produksi dan memperluas jaringan pemasaran, e. Sarana jalan dan tranportasi di beberapa tempat tertentu kurang memungkinkan untuk pengembangan usaha perikanan, f. Konsumsi ikan per kapita masyarakat per tahun masih rendah dan g. Sarana informasi perikanan masih kurang.

---

The Improvement of the Community Quality of Life through Fresh Water Fish AquacultureThe monetary crisis which influence economy in Indonesia causes people economy activity is undergoing decline include of the fish culture effort. Based on data in 1996, the population who lives under poverty line recorded 27 million person, but in 1999 increase to be 50 million people.

The wide area of Kabupaten Kampar ± 11.707,60 km2, with the land potency for fresh water fish aquaculture development in the pool wide area 2.000 ha consist of pool has irrigation waters system wide area 862,60 ha and temporary pool with the waters system come from rain wide area 1.137,40 ha. The utilization of land for pool in the Kabupaten Kampar for 2000 period consist of wide land 538 ha, the big opportunity effort to develop the land is open widely.

The problem in this research:

1. Does the fresh water fish aquaculture influence the community of life?

2. What kind of factors determine for the income improvement and fresh water fish aquaculture production.

The research has purpose to:

1. Measure degree of relation the increasing of fresh water fish aquaculture production with the community quality improvement

2. Measure benefits pool measurement in order to improve income and life quality entirely.

The location of research is divided into three location such as Kabupaten Kampar, determine is based on purposed sampling. Each sub-district is selected three villages that have potential area for fresh water fish aquaculture. Furthermore in order to determine individual sample (respondent) in every village is used by simple random sampling, with total amount of 180 respondents.

The primary data collection is carry out by using direct observation and also interview based on questionnaire, interview, with the fisherman community, non-fisherman community, with site survey staff. The secondary data source is taken from literature and institution party has connection with the issue.

The variables quality of life is used in this research as follows, 1) Community health 2) Income, 3) Education, 4) Community role, 5) Tranquility and Justice, and 6) Environment quality.

The data analysis is carrying out quantitative by using non-parameter statistic, such as using Chi-quadrate formulation which followed to the contingency test together with qualitative analysis.

Based on the above relation can take into conclusion that income improvement of fresh water fish aquaculture is one of essential factor in term of community life quality improvement has source of revenue.

The problem is recognized in order to develop fresh water fish culture activity effort to increase fishery production and income as follows: 1) The fisherman executor: there is still low of human resources quality as direct executor in the fishery field; and 2) Related factor with the fishery activity such as:

a. Limitation of human resources of fishery apparatus which is professional, b. There is still low of BBI productivity in Bangkinang due to lack of process of seed and operational cost. It is difficult for BBI to implement its function to produce enough and certain kind of fish seed, c. It is not yet investor which invests the asset to develop this pool aquaculture effort, d. It is no function well of the cooperative society to allocate production facility and expand of marketing network, e. Lack of road and transportation facility on several places which possible to develop fishery effort, f. There is still low of fish consumption by community per capita per year and g. lack of information facility."

"Pertumbuhan ekonomi regional di Jawa Barat menunjukan pola semakin ke bagian wilayah utara tingkat pertumbuhannya semakin baik. Demikian pula dengan pola tingkat konektifitas jaringan jalan yang terjadi di tingkat kabupaten/kotamadya yaitu wilayah bagian utara memiliki tingkat konektifitas yang lebih tinggi dibandingkan di bagian selatan bahkan rata-rata mendekati angka (100%). Pola tersebut dapat menunjukkan bahwa ada hubungan yang positif antara pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah dengan tingkat konektifitas jaringan jalan."

"Penelitian ini diniaksudkan untuk mengetahui dan mengukur kesenjangan pendapatan antar daerah kabupaten/ kota di provinsi Banten dan mengetahui pengaruh kesenjangan pendapatan antar daerah terhadap pertumbuhan ekonomi regional, serta faktor faktor lain yang dapat nrempengaruhi pertumbuhan ekonomi regional tersebut. Data dalam penelitian ini adalah gabungan dari data runtut waktu dengan keral lintang atau disebut dengan panel data periode 1993-2003. Estimasi dilakukan secara keseluruhan kabupaten/ kota dan pengelompokan data Banten Utara dan Banten Selatan.Hasil perhitungan kesenjangan (disparitas) antar daerah dengan menggunakan formula Williamson menunjukkan terjadi kesenjangan pendapatan antar daerah kabupaten/ kota selama kurun waktu 1993-2002. Nilai indeks Wlilliamson terendah terdapat di kola Tangerang (0,0999) pada tahun 2002 dan tertinggi terdapat di kola Cilegon (0,4465) pada tahun 2003.Sedangkan untuk mengetahui dampak kesenjangan dan variabel lain lerhadap pertumbuhan regional digunakan model regress persamaan tunggal sebagai berikut:In Y a = 1nA +/31nP, +y1 1nK? +y2 In N? + y3 IW, + y4 DPr+eaHasil estimasi dari model fixed effect dengan asumsi intercept (a) berbeda setiap individu dan koefisien (4) soma unluk semua individu adalah untuk keseluruhan sampel daerah kabupatenikota menunjukkan hubungan positif, tetapi tidak signifrkan secara statistik Sedangkan variabel aglomerasi, kapital, tenaga kerja, dan variabel dummy provinsi berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional yang significan secara statistik dengan lingkat kepercayaan 99% alau a =1 % (menggunakan uji-F). Jadi hasil estimasi menolak Ho dan menerima 1I .Hasil estimasi pengelompokan sampel dengan menghilangkan variabel dummy provinsi menus jukkan seluruh variabel berdampak posilif pada pertumbuhan ekonomi regional dan signifrkan secara statistik Namun variable tenaga kerja berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi regional, dan tidak signifikan secara stalistik.Hasil penelitian tersebut memiliki implikasi kebijakan pada yang diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi antara lain kebijakan distribusi pendapatan, kebijakan investasi, dan kebijakan tenaga kerja dan kependudukan.

---

This research is meant to know interregional disparity of kabupaten/ kota, to estimate the impact of interregional disparity, and to see other factors can influence the growth of regional economics of kabupaten/ kota in Banten province, The research uses panel data sample of the year 1993 - 2003. The estimation is conducted in a whole Kabuputen/ Kota exist in Banten province and it is divided Banten North and Banten South.

The result of calculation of interregional disparity using index of Williamson shows different kabupaten/ kota earning in 1993 - 2003 period. The lowest value of the index Williamson occurs in kola Tangerang (0, 0999) in 2002 and the highest occurs in kota Cilegon (0, 4465) in 2003.

Model of regression uses estimation by single equation, that is.

In Y a = 1nA +/31nP, +y1 1nK? +y2 In N? + y3 IW, + y4 DPr+ea

The result of estimation affixed effect model with assumption of intercept (a) is difference to each individual, while /3 coefficients are same for all individual. The estimation with whole samples indicated that the differences have an effect on the positive to growth of regional economics, but it does not have a significant statistic_ Whereas agglomeration variable, capital, labor, and variable of dummy have an effect on positive growth of regional economics and its significant statistic is 99% (a = I%)

The result of estimation pursuant to subdivision of panel data by eliminating a dummy variable that all of independent variables have a positive impact to the growth of regional economics, which is significant statistically. In contrary labor variable has a negative impact to the growth of regional economics. It does not have any significant statistics.

As the policy implication of the result of this research for example the policy of earnings redistribution, investment policy, labor policy of population."

"Apapun bentuk program dan proyek pembangunan yang digulirkan ke desa, hendaknya melibatkan masyarakat di dalam proses pembangunan untuk mewujudkan suatu perubahan terencana untuk mencapai kemajuan masyarakat lokal. Karena ditujukan untuk merubah masyarakat itulah, sudah sewajarnya masyarakat dijadikan sebagai pemilik program dan proyek pembangunan. Perubahan yang dituju adalah suatu tahapan pembangunan yang hasilnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.Wacana mengenai pembangunan desa tidak terlepas dari dua model perencanaan pembangunan top down planning dan bottom up planning. Pada dasarnya setiap program pemerintah senantiasa mencerminkan kedua model tersebut, hanya intensitasnya yang berbeda. Sesuai dengan tuntutan paradigma pembangunan yang berpusat pada manusia (people centered development), sudah semestinya pendekatan bottom up planning diperbesar dan menjadi inti proses pembangunan yang memberdayakan masyarakat.Tesis ini meneliti tentang suatu dimensi yang lebih khusus yaitu kajian tentang perencanaan pembangunan di tingkat lokal dalam desain progam dan proyek pembangunan yang aktual dan bersifat lokal, yaitu Program Dana Bantuan Pembangunan Nagori/Kelurahan (BPN/K), Program Pengembangan Prsarana Perdesaan (P2D) dan Proyek Pemberdayaan Kecamatan Terpadu (P2KT). Implementasi desain tersebut berupa keterlibatan masyarakat dalam local planning sebagai perwujudan proses pemberdayaan masyarakat.Penelitian ini berlokasi pada desa-desa (istilah desa adalah interchangeable dengan istilah Nagori sebagai sebutan lokal) di Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat masih rendah dalam perencanaan pembangunan. Tanpa disadari peranan pemerintah masih lebih besar, meskipun tidak secara fisik, akan tetapi dalam wujud regulasi yang kurang memberikan keleluasaan bagi masyarakat.Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode ini merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa ucapan orang-orang serta fenomena sosial yang dapat diamati. Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengamatan dan kajian secara langsung, selain wawancara yang tidak terstruktur dan mendalam untuk memperoleh data tentang keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di tingkat lokal.Temuan penelitian menunjukkan bahwa pada tataran desain, keterlibatan masyarakat sudah diadopsi dalam desain program dan proyek pembangunan yang digulirkan, sedangkan dalam tataran implementasi, keterlibatan masyarakat sudah baik dalam program BPN/K dan P2D, dibandingkan dalam proyek P2KT yang masih didominasi oleh birokrat kecamatan.Masyarakat sebenarnya antusias dan mempunyai respon yang tinggi dalam proses perencanaan pembangunan yang memang berkenaan langsung dengan kebutuhan lokal. Keterlibatan dalam proses pelaksanaan saja sudah dianggap baik, akan tetapi akan sangat lebih baik terlibat sejak dari perencanaan, namun banyak kepentingan yang menjadi tantangannya, sehingga tidak serta merta terwujud pada program dan proyek yang ada. Masyarakat banyak yang tidak mengerti tentang mekanisme dan segala aspek-aspeknya, akan tetapi mereka secara sederhana memahaminya kalau mereka disertakan dan klop dengan solusi permasalahan yang dihadapi."

"Masyarakat miskin di sekitar hutan tidak berdaya terhadap kekuatan dari luar (kebijakan pemerintah, sistem produksi dan sistem pasar), serta keterbatasan dalam dirinya (SDM yang rendah), sehingga mereka tidak bisa mengelola sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Penjarahan kayu di hutan merupakan alternatif terakhir mereka, walaupun disadari tindakan itu melanggar hukum, merugikan dirinya sendiri dan juga orang banyak, serta pemerintah. Alternatif solusi untuk menangani masalah ini, yaitu menghilangkan faktor dari luar yang menghambat dan meningkatkan faktor dari dalam yang terbatas dengan melibatkan mereka (mengajak masyarakat untuk berpartisipasi) secara penuh di dalam kegiatan pemberdayaan.Tema penelitian tentang partisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa di sekitar hutan, dimaksudkan untuk mengkaji strategi dan teknik dalam mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat pada kegiatan pemberdayaan oleh para institusi pemberdaya. Dimana model penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui pendekatan studi kasus. Teknik penggalian informasi dengan studi pustaka, wawancara mendalam, observasi partisipasi dan PRA.Secara umum hasil penelitian menunjukkan, kegiatan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan dalam mendorong dan meningkatkan partisipasi mereka bergerak ke arah positif, meskipun dalam waktu cukup lama. Pemberdayaan sosial dan ekonomi melalui program perhutanan sosial telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa di sekitar hutan, sehingga terjadi perubahan sikap dan perilaku masyarakat dalam menjarah kayu di hutan, serta semakin meningkatnya partisipasi mereka dalam program tersebut karena tuntutan kebutuhan hidupnya. Konsep kelembagaan sosial, permodalan, pendidikan dan pelatihan, pemanfaatan sumberdaya lokal, serta pendampingan juga telah tercover dalam aplikasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa di sekitar hutan.Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari dukungan para institusi pemberdaya di tingkat aplikatif, dimana mereka melakukan peranannya sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Setrategi yang dilakukan sebagai upaya mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat adalah memberikan akses lahan hutan melalui sistem kerjasama, penyuluhan kehutanan dan pertanian, bantuan modal usaha, membentuk jaringan kerja informal yang merespon kepentingan dan kebutuhan dari berbagai macam kelompok sosial (seperti keluarga, lingkungan RT, organisasi setempat), mensingkronkan berbagai gagasan, pikiran, harapan dan kebutuhan masyarakat, menegakkan aturan agar tercapai keterpaduan kelompok. Dimana strategi ini dilakukan melalui pendekatan konsultatif; delegasi dan pengendalian, serta pendekatan partisipatif. Sedang penumbuhan kesadaran masyarakat adalah dengan proses imitasi dan belajar dari pengalaman (refleksi), mengajak dan memberi contoh yang sesuai dengan kemampuan masyarakat setempat.Berbagai upaya tersebut akan berhasilguna dan berdayaguna apabila dari institusi-institusi pemberdaya dapat saling mengisi dan melengkapi dalam kegiatan pemberdayaan. Dengan demikian akan menciptakan sistem jaringan kerjasama dan finansial yang bisa menjadi bagian dan fungsi dari suatu strategi pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan. Kedekatan masyarakat sendiri dengan para institusi pemberdaya juga telah menciptakan suatu hubungan khusus yang informal tanpa menghilangkan substansinya, sehingga akan sangat memungkinkan bagi terciptanya dinamika masyarakat yang semakin cepat.Namun beberapa kelemahan yang terdapat di dalam program perhutanan sosial, yaitu seperti adanya penyimpangan praktek di lapangan, masalah jaminan kesinambungan mengelola lahan hutan, luas lahan dan mekanisme pembagian lahan, kebebasan dalam menentukan jenis tanaman pangan, serta pembagian hasil hutan kayu yang masih belum jelas dan belum menguntungkan masyarakat, telah berpengaruh terhadap menurunnya partisipasi masyarakat desa di sekitar hutan dalam kegiatan tersebut. Oleh karena itu kebijakan kehutanan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan yang diaplikasikan melalui program perhutanan sosial perlu dikaji kembali."

"Proses perencanaan pembangunan melalui Lembaga Masyarakat Adat Suku Mee (Lemasme) di kampung Kebo wilayah adat Pantai Utara, distrik Pantai Timur, kabupaten Pantai pasca otonomi daerah merupakan langkah awal dari pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab. Hal ini dirasakan bagi mereka/orang-orang yang seakan-akan telah lama dipaksa tunduk/takluk dan baru merasa/menikmati alam demokrasi karena mereka diberikan kebebasan bersuara menurut keinginan mereka tanpa intervensi dari pihak lain. Sebelum dikeluarkan UU Otonomi Daerah No. 25 Tahun 1999 sistim perencanaan yang partisipatif, aspiratif yang ditetapkan melalui permendagri No 09 Tahun 1982 rupanya telah dimanipulasi oleh pusat untuk kepentingan tertentu yang kemudian telah menempatkan masyarakat hanya sebagai objek yang diam dan bisu dimana mereka jarang diajak untuk menunjukkan/menyampaikan keinginan, aspirasinya dalam setiap usulan program pembangunan sebagai hak warga negara untuk memperoleh manfaat dari pembangunan bahkan pemerintah di daerahpun menerima dan menjalankan keinginan dari atas. Bentuk partisipasi umumnya dimobilisasi dalam melaksanakan dan menerima kehendak luar tanpa diikutkan dalam perencanaan oleh sebab itu sifat partisipasi hanya mendukung keinginan pusat dengan falsafahnya masyarakat yang baik adalah masyarakat yang mendukung dan mengikuti apa yang dirancang oleh Pusat melalui Bappenas. Meskipun telah dikeluarkan UU Otonomi Daerah No. 25 Tahun 1999 dimana sistim perencanaan yang partisipatif, aspiratif dipandang perlu dibangun sesuai dengan keberadaan sosial budaya lokal dengan melibatkan stakeholder dan grassroot namun dalam belum dapat diwujudkan pemerintahan yang bersih (good governance).Tesis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai bentuk, tingkat dan faktor pendorong, penghambat partisipasi suku Mee dalam proses perencanaan pembangunan melalui lembaga masyarakat adat dengan mengacu pada teori serta upaya atau mengetahui dan memahami cara apa yang telah dilakukan dan dapat dilakukan agar kesempatan masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan di kampung Kebo dan wilayah adat Pantai Utara dapat lebih terwujud.Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber datanya ialah informan yang didukung oleh dokumen serta pustaka. Informan-informan penting yang menjadi sampel penelitian ini adalah mereka yang terlibat dalam musyawarah adat (MA), teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan studi kepustakaan.Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk partisipasi suku Mee dimobilisasi oleh pemerintah dan Lemasme (Lembaga Masyarakat Adat Suku Mee), dan dalam pelaksanaan musyawarah dan pengambilan keputusan masih didominasi oleh personil Lemasme (Lemasme Masyarakat Adat Suku Mee) yang disebut "Tonawi" yang merangkap beberapa jabatan. Sementara itu posisi masyarakat adat meskipun telah diberikan kesempatan untuk terlibat dalam mengusulkan aspirasi program pembangunan, mereka belum sepenuhnya memahami bahwa merekalah yang berhak mengambil berbagai keputusan.Berangkat dari pemahaman diatas dan kondisi umum partisipasi suku Mee dalam perencanaan pembangunan di kampung Kebo dan wilayah adat Pantai Utara jika dinilai berdasarkan DELAPAN TANGGA PARTISIPASI MASYARAKAT menurut Arnstein menunjukkan bahwa tingkat partisipasi suku Mee dalam perencanaan pembangunan berada pada tangga pertama NON PARTICIPATION dan tangga ke dua TOKENISME. Dengan pengertian bahwa dua tangga pada Non Partisipasi adalah bentuk-bentuk peran serta yang dinamakan terapi dan manipulasi. Sedangkan di tingkat Tokenisme yaitu tingkat dimana peran serta masyarakat didengar dan berpendapat, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan jaminan bahwa pandangan mereka akan dipertimbangkan oleh pemegang keputusan. Peran serta pada tingkat ini memiliki kemungkinan yang sangat kecil untuk menghasilkan perubahan pada masyarakat. Pemahaman diatas dapat dirumuskan bahwa suku Mee telah menghadiri, mendengar dan mengusulkan program pembangunan tetapi mereka tidak memiliki jaminan bahwa apa yang diusulkan dapat diterima oleh pengambil keputusan.Penyampaian aspirasi masyarakat melalui Lemasme (Lembaga Masyarakat Adat Suku Mee) wilayah adat dan kampung dapat berjalan karena masyarakat yang diundang telah hadir dan menyampaikan usulan program pembangunan. Usulan yang disampaikan lebih mengarah pada kepentingan umum wilayah khususnya pembangunan sektor sosial. Hambatan yang dihadapi selain didominasi oleh tokoh lokal, diantara masyarakat yang terlambat mengetahui informasi perencanaan pembangunan mudah merasakan dipasifkan dan cenderung mencurigai bahwa hasil musyawarah dapat merugikan dan hanya mementingkan kelompok tertentu (kerabat saja), namun demikian personality tokoh lokal dapat menetralisir. Oleh sebab itu yang terpenting disini adalah membangun komunikasi dan konsultasi terlebih dahulu dengan tetap melibatkan tokoh lokal yang merepresentasi tiap dusun dan marga di kampung Kebo dan wilayah adat dalam proses perencanaan pembangunan."