Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perekonomian Indonesia adalah perekonomian transisional; yang antara lain terlihat dari mulai berubahnya struktur industri Indonesia dari yang semula terkonsentrasi menuju struktur industri yang bersaing. Kendala yang dihadapi oleh sebagian besar perekonomian transisional adalah besarnya kecenderungan antitrust enforcers untuk mengkompensasi posisi perusahaan-perusahaan yang besar akibat kebijakan pemerintah di masa lalu dengan pengawasan yang berlebihan. Selain itu, dalam penanganan kasus-kasus persaingan usaha yang melibatkan perusahaan dominan, antitrust enforcers di perekonomian transisional juga seringkali masih menunjukkan preferensi terhadap pendekatan struktural, yang semakin lama sudah semakin ditinggalkan oleh para ahli organisasi industri karena ketidakmampuannya untuk mencakup semua aspek persaingan usaha dunia industri modern.Kedua hal ini sering terjadi di perekonomian transisional mengingat penerapan Undang-Undang Persaingan yang masih relatif baru, dan persaingan usaha belum lama menjadi konsep yang mengemuka dan dibahas oleh banyak pihak sehingga pemahaman terhadap persaingan usaha terutama yang menyangkut perusahaan dominan belum tepat.Pemahaman yang tepat mengenai perusahaan dominan dan praktek-praktek bisnisnya sangat penting bagi perekonomian transisional seperti Indonesia. Karena pemahaman yang salah dapat menimbulkan disinsentif bagi perusahaan untuk menjadi besar yang mana akan merugikan konsumen karena kapasitas produksi perusahaan tidak dioptimalkan. Dengan mengacu pada Teori Organisasi Industri dan belajar pada pengalaman negara-negara lain yang telah lebih dulu menerapkan Undang-Undang Persaingan, diharapkan pemahaman tersebut dapat diperoleh sehingga penanganan terhadap perusahaan dominan dan praktek-praktek bisnisnya dapat dilakukan dengan tepat."

"After the severe fall of oil price in 1986, Indonesia has consistently maintained structural adjustment policy which has successfully shift it dependence from the oil sector to the non-oil sector. This alteration was absolutely necessary due to the fact that Indonesian economic performance could never rely anymore on oil revenue, which also meant reducing the goverment role in driving the economic growth. In order to achive that goal, several macroeconomic policies such as deregulations have been conducted to give private sector more space and a bigger role in the economy. The bigger role for the private sector, the more market mechanism will take place in controlling the equilbrium process. Yet another problem raised, particularly in the regional point of view, that private sector always seek profit opportunity in areas which have large marginal revenue of product. This condition is significantly taking place in Indonesia with the Western part of Indonesia playing as an ace for private investors. This regional imbalance between the Western and Eastern part of Indonesia has not also been creating resources accumulation in the Western part but also dragging resources out from the Eastern part. This condition will eventually restrain overall economic maximization since the Eastern part: production and consumption possibility are non-optimized. This study will analyze the impact of the incerase in development expenditure ,especially infrastructure, on Eastern part's economic dynamic : growth, private investment and strucutral transformation, using a regional macroeconometric model. Other objective is to compare those dynamics under several development scenarios : growth centre scenario and underdevelopment areas scenario. Regional economic consideration has been taken place since we finally realized the fact that national oriented macroeconomic policy often fails to create the desired performance. The nobility of top down approach is faced with the prevailing facts that different regional characteristics, which used to be taken for granted, caused each region acts differently or even oppositely from what is expected to be. According to this issue, this study also addresses its analysis in comparing results from top down to bottom up policy excercise in developing Eastern part of Indonesia's economy."

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk memahami keputusan pembiayaan untuk proyek pelabuhan di Indonesia dari berbagai perspektif. Pemahaman mengenai masalah, hambatan, dan perbaikan pembiayaan infrastruktur pelabuhan ini didapatkan dengan menggunakan sebuah survei online dan focus group discussion FGD yang diikuti oleh para pemangku kepentingan industri pelabuhan di Indonesia. Survei ini menemukan bahwa sindikasi perbankan domestik dan skema Public-Private Partnership PPP dengan dukungan fiskal dari pemerintah adalah metode pembiayaan yang paling diharapkan. Tesis ini juga menyajikan studi kasus dari sebuah proyek terminal container dengan membangun model simulasi arus kas berdasarkan skenario pembiayaan yang berbeda untuk mengilustrasikan efektivitas dari metode alternatif, yang diharapkan pada survei, untuk membiayai proyek infrastruktur pelabuhan. Tesis ini berkontribusi dan penelitian dan praktik manajemen dengan mengungkap ekspektasi dan relaitas pembiayaan proyek infrastruktur di Indonesia.

---

ABSTRACT This paper aims to understand the financing decision for seaport project in Indonesia from various perspectives. An online survey and a focus group discussion are conducted to gain insights from the Indonesian seaport stakeholders on the issues, barriers, and improvement of port infrastructure financing and to find out ideas on the most effective financing vehicle for port infrastructure projects. The survey finds that Indonesian domestic banks syndication and Public Private Partnership PPP schemes with government fiscal support are the two most awaited financing vehicles. In reality, however, the domestic banks have limited capacity and the PPP schemes are still ineffective. This paper presents case study of a port infrastructure project financing strategy by constructing cash flow simulation model based on different financing scenarios to illustrate the effectiveness of the alternate ways to finance seaport projects. In short, this paper contributes to the research and management practice by revealing the expectation and reality of infrastructure project financing in Indonesia."

"Bank Century Tbk. merupakan satu persoalan pokok yang sangat banyak dibahas belakangn ini menyangkut risiko sistemik dan pengelolaan risiko lainnya. Hal ini bermula dari kegagalan bayar PT Bank Century Tbk dan kemudian Pemerintah Indonesia (Bank Indonesia dan Kementrian Keuangan) memutuskan untuk memboiloutnya dengan cara menyuntikkan dana sebesar Rp 6,7 trilliun. Keputusan tersebut mendapat kritikan dari berbagai pihak dan menimbulkan gejolak politik, yang diikuti dengan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Bank century si Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tindakan tersebut menimbulkan banyak pertanyaan tentang ketepatan strategi bail out untuk menghindari risiko sistematik di sektor perbankan. Oleh sebab itu, tulisan ini pertama-tama akan mendeskripsikan tentang uraian krisis keuangan dan dilanjutkan dengan uraian risiko sistematik. Kemudian akan dibahas pula mengenai pengelolaan risiko atas kasus Bank century itu sendiri, sehingga kita dapat memahami dengan jelas akan strategi yang telah dijalankan dalam mengelola risiko sistemik."

"Untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia FISIP-U1, penulis melakukan penelitian dengan judul tersebut di atas dengan tujuan untuk mengetahui dan membahas: faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan tokoh masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan di Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing Kotamadya Jakarta Utara.Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Analisis didasarkan pada data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dan penyebaran polling terhadap 125 responden. Teknik pemilihan responden dengan teknik stratified random sampling.Kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: tingkat kesiapan tokoh masyarakat berada pada tingkat yang sedang. Hal ini ditunjukkan lebih dari sebagian responden yang berada pada skor sedang (27 - 36) yaitu sebanyak 87 responden (69,6%). Sementara itu hanya 16 responden (12,8%) yang berada pada tingkat kesiapan yang tinggi (skor > 38). Dan 22 responden (17,6%) yang mencapai tingkat kesiapan yang rendah (skor < 27). Tingkat kesiapan yang sedang ini meliputi aspek kemauan dan ketrampilan tokoh masyarakat. Aspek kemauan meliputi kesediaan meluangkan waktu, motivasi, penyampaian usulan dalam proses musyawarah, kemauan mengikuti proses musyawarah lebih lanjut, dan kemauan dalam pelaksanaan program pembangunan. Sedangkan aspek ketrampilan meliputi kemampuan dalam mengungkapkan permasalahan, kemampuan mengusulkan permasalahan yang perlu menjadi prioritas pemerintah, kemampuan menyusun langkah-langkah pemecahan masalah, kemampuan dalam proses pengambilan keputusan dan kemampuan dalam pelaksanaan hal-hal yang telah disepakati bersama.Sementara itu, tingkat pengetahuan tokoh masyarakat berada pada tingkat yang sedang. Hal ini ditunjukkan lebih dari sebagian responden yang berada pada skor sedang (23 - 31) yaitu sebanyak 104 responden (83,2%), Sementara itu hanya 12 responden (9,6%) yang berada pada tingkat pengetahuan yang rendah (skor > 31). Dan 9 responden (7,2%) lainnya berada pada tingkat pengetahuan yang sedang (skor 23). Tingkat pengetahuan tokoh masyarakat yang sedang ini meliputi tingkat pengetahuan tentang kondisi masyarakat, bagaimana cara mensejahterakan masyarakat, cara menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, dan tingkat pengetahuan tentang forum musyawarah pembangunan, baik fungsi dan mekanismenya.Sedangkan tingkat pengalaman tokoh masyarakat berada pada tingkat yang sedang. Hal ini ditunjukkan lebih dari sebagian responden yang berada pada skor sedang (25 - 36) yaitu sebanyak 94 responden (75,2%). Sementara itu hanya 22 responden (17,6%) yang berada pada tingkat pengalaman yang rendah (skor < 25). Dan 9 responden (7,2%) lainnya berada pada tingkat pengalaman yang tinggi (skor > 36). Tingkat pengalaman tokoh masyarakat yang sedang ini meliputi tingkat pengalaman tokoh masyarakat dalam organisasi formal dan informal, pengalaman dalam mengikuti rapat dalam organisasi tersebut, pengalaman dalam musyawarah pembangunan, dan pengalaman dalam kegiatan proyek pembangunan, baik langsung maupun tidak langsung.Dan hasil pengukuran regresi terlihat bahwa faktor pengetahuan tokoh masyarakat berpengaruh positif terhadap tingkat kesiapan tokoh masyarakat untuk berpartisipasi sebesar 0,389. Pengaruh ini, terbilang signifikan karena nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel (3,705 > 1,658),Sementara itu faktor pengalaman tokoh masyarakat berpengaruh positif terhadap tingkat kesiapan tokoh masyarakat untuk berpartisipasi sebesar 0,568. Pengaruh ini terbilang signifikan karena nilai t hitung Iebih besar dari nilai t label (10,655 > 1,658).Secara bersama-sama, faktor pengetahuan dan pengalaman tokoh masyarakat berpengaruh signifikan. Hal ini terlihat dari nilai F hitung yang lebih besar dari nilai F tabel (88,375 > 3,07). Dan hasil perhitungan tersebut juga terlihat bahwa faktor pengalaman tokoh masyarakat bepengaruh lebih besar daripada faktor pengetahuan tokoh masyarakat. Hal ini terlihat dari nilai koefisien regresi pengalaman tokoh nasyarakat yang lebih besar dari nilai koefisien regresi pengetahuan tokoh masyarakat (0,568 > 0,389).Berdasarkan kesimpulan tersebut, saran-saran yang penulis ajukan adalah sebagai berikut: Perlunya sebuah metode yang mampu menjadikan masyarakat sebagai objek sekaligus subjek dalam pembangunan, Penumbuhan kesadaran masyarakat hendaknya dimulai dari titik grass root; Pemerintah dalam merencanakan pembangunan harus melihat apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat luas, jangan hanya didasarkan kepada kepentingan politis golongan tertentu saja.; Perlunya sebuah mekanisme controling yang tepat agar peIaksanaan program-program pembangunan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini dapat dilakukan selain dengan memaksimalkan fungsi legislatif, juga melibatkan masyarakat secara langsung; Perlunya peningkatan pengetahuan dari masyarakat tentang arti dan mekanisme pembangunan melalui dunia pendidikan maupun secara langsung lewat penyuluhan maupun sarasehan dengan warga masyarakat."