Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hakikat tujuan pembangunan pedesaan adalah mengubah secara sadar dan bertahap tatanan kehidupan warga masyarakat desa dari sistem nilai tradisional ke arah sistem nilai modern. Atau dengan kata lain, pembangunan pedesaan adalah suatu proses modernitas kehidupan masyarakat desa yang dilakukan secara terpola dan terarah untuk meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan warga masyarakat desa, dimana arti dan fungsi nilai-nilai teori (penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi) dan nilai-nilai ekonomi (kesejahteraan masyarakat) menjadi lebih dominan dari nilai-nilal lainnya.Dalam pelaksanaannya, tujuan pembangunan desa ternyata masih jauh dari kenyataan yang diinginkan. Hasil pembangunan pedesaan tampaknya belum merata, dan bahkan terdapat indikator yang menunjukan bahwa gerak pembangunan pedesaan terkesan lamban bila dibandingkan dengan gerak pembangunan perkotaan. Berangkat dari pemikiran inilah, penulis mencoba mengkaji kebijakan dan strategi pembangunan desa dengan mengambil studi kasus di Desa Kota Baru Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat Sumatera Selatan.Secara umum, dari hasil observasi dan studi pustaka yang dilakukan selama penelitian berlangsung, menunjukkan adanya distorsi pembangunan yang disebabkan oleh kemandegan fungsi kelembagaan masyarakat desa khususnya di Kota Baru. Persoalan ini muncul berawal dari penerapan UU No. 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa yang kemudian disusul dengan kepmendagri No.27 Tahun 1984 tentang susunan organisasi dan tata kerja Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Keberadaan undang-undang tersebut ternyata telah mendisfungsikan kelembagaan masyarakat yang semestinya demokratis, aspiratif dalam penyusunan rencana pembangunan desa. Akibatnya kemudian adalah berhentinya fungsi LMD dan LKMD sebagai lembaga pengambilan keputusan dan perencana pembangunan di desa sebagai representasi kebutuhan masyarakat.Dari hasil observasi di desa Kota Baru menunjukkan bahwa, pola perencanaan top-down dalam pembangunan pedesaan yang dipraktekkan sejak orde baru ternyata kurang efektif dalam upaya membangun dan memberdayakan masyarakat desa sebagai obyek sekaiigus subyek pembangunan.Dari hasil penemuan tersebut, maka penulis mencoba menyarankan untuk dilakukannya reformasi kelembagaan masyarakat di desa Kota Baru, agar lebih demokratis, aspiratif terhadap kebutuhan masyarakat, serta berkualitas dalam pengertian bahwa aparatur yang duduk di kelembagaan tersebut memiliki kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam merencanakan dan mengambil kebijakan dalam rangka mensukseskan pembangunan desa di Kota Baru Kabupaten Lahat Sumatera Selatan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan rill masyarakat desa Kota Baru."

"Tesis ini adalah hasil penelitian tentang pelaksanaan Program Pembangunan Perumahan Nelayan Desa Penjajap di Desa Pemangkat Kota sebagai salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam program pembangunan perumahan, dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan yang terkena bencana abrasi pantai dan gelombang pasang. Program pembangunan perumahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas tersebut dengan melibatkan partisipasi masyarakat yang dimulai pada tahun 2001 dengan membangun sebanyak 112 unit rumah dengan sistim swakelola dan stimulan bagi penerima sasaran.Program pembangunan perumahan yang melibatkan partisipasi masyarakat pada era sekarang ini merupakan suatu instrumen yang lebih efektif dan efisien serta sebagai sumber investasi baru bagi pembangunan. Masyarakat adalah objek dan sekaligus merupakan subjek dan sasaran hingga pada saat yang lama, ia menjadi unsur yang dominan dalam keikutsertaannya untuk menentukan keberhasilan atau kegagalan kegiatan pembangunan yang dilakukan.Tujuan penelitian ini untuk mendiskripsikan tentang pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan perumahan nelayan desa Penjajap di dusun Sebangkua Desa Pemangkat Kota dan mengetahui faktor-faktor penghambat / pendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan perumahan.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui studi pustaka, observasi dan wawancara mendalam (in-depth interview) dengan para informan. Sementara itu pemilihan memberikan petunjuk tentang informasi yang tepat dan mendalam atas informan yang berikutnya.Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam program pembangunan perumahan sejumlah 112 unit rumah tahun 2001 ini terbatas kepada kegiatan pembangunan prasarana, pembentukan kelompok kerja dan kegiatan pembangunan perumahan. Hal ini dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas karena merupakan rangkaian dari program-program bantuan sebelumnya yang pernah ada di kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, dengan melaksanakan sistim swakelola dan stimulan.Program pembangunan perumahan tersebut dilaksanakan 3 (tiga) tahap. Tahap I tahun 2001 sebanyak 112 buah. Tahap II akan dilaksanakan tahun 2003, sebanyak 106 buah dan Tahap III akan dilaksanakan tahun 2004, sebanyak 118 buah. Partisipasi masyarakat dalam program pembangunan perumahan pada tahap I dimulai bulan Pebruari 2001 dan selesai dibangun bulan September 2002 sebanyak 112 unit rumah. Ternyata pada pelaksanaannva terdapat berbagai faktor penghambat dan pendorong dalam pelaksanaan program. Faktor penghambat partisipasi tersebut adanya perencanaan sentralistik, sifat ketergantungan masyarakat dan kebiasaan masyarakat. Hal ini mengakibatkan sebanyak 86 KK yang bersedia menetap di lokasi yang baru, dan 26 KK yang tidak bersedia pindah. Namun di antara 86 KK tersebut terdapat 11 KK yang sering kembali ke rumah asalnya dan hanya sesekali menetap di rumahnya yang baru. Sehingga dengan demikian, masyarakat yang murni menetap di dusun Sebangkau Desa Pemangkat Kota adalah sebanyak 75 KK.Sedangkan faktor yang mendorong mereka bersedia pindah adalah kondisi dan kebutuhan masyarakat akan rumah, peran fasilitator (tim penyuluhan dan pembinaan pemindahan penduduk) dan peran tokoh-tokoh formal dan informal desa Penjajap dalam mendukung program tersebut.Partisipasi program pembangunan tersebut dapat dikatakan berorientasi kepada proyek yang kurang mengarah kepada kepentingan masyarakat. Hal ini dapat menjadikan beberapa asumsi yang belum sesuai dengan konsep pentingnya partisipasi dan tujuan partisipasi dimana feed back yang diharapkan adalah pelibatan masyarakat, mulai dari persiapan program, proses perencanaan program, pelaksanaan program dan proses pembuatan keputusan program, masyarakat harus dilibatkan. Kemudian secara komprehensip dan terintegrasi melibatkan dinas instansi terkait, kepala Desa serta Lembaga-lembaga desa yang ada di desa yang bersangkutan."

"Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan proses perencanaan pembangunan di tingkat akar rumput (grass roof), dimana lokasi yang dipilih adalah di Desa Kekasewa Kecamatan Ndona Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur.Secara spesifik, penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan proses perencanaan program pembangunan di lokasi penelitian dan mengidentifikasi serta menjelaskan faktor-faktor pendukung dan penghambatnya.Melalui penelitian deskriptif kualitatif, digambarkan secara lebih akurat dari pengamatan yang dilakukan secara lengkap tentang suatu gejala atau situasi sosial diantaranya melalui pengamatan dan wawancara. Beberapa informan yang dipilih adalah aparat pemerintah, lembaga masyarakat, dan warga masyarakat. Analisis dilakukan dengan menelaah data yang diperoleh dari berbagai sumber dan informan.Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa:1) penerapan prinsip-prinsip partisipatoris dalam proses perencanaan program pembangunan di Desa Kekasewa dapat dikatakan berjalan meskipun tidak mengikuti sepenuhnya prinsip-prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat,2) proses perencanaan program pembangunan di Desa Kekasewa telah dilakukan proses perencanaan program pembangunan yang partisipatoris, yang langkah-langkahnya meliputi: tinjauan keadaan atau review situasi, identifikasi kebutuhan ke depan, identifikasi ketersediaan sumberdaya, dan penyepakatan rencana.Disamping itu, hasil yang dapat dicatat dari lapangan menunjukkan bahwa dari empat faktor pokok yang mempengaruhi proses perencanaan partisipatoris di lokasi penelitian, dua faktor diantaranya (adanya rasa saling percaya dan kesepakatan yang demokratis) terbukti merupakan faktor pendukung dalam proses perencanaan program/kegiatan pembangunan. Sedangkan untuk dua faktor lainnya (profesionalisme sumberdaya manusia dan pemahaman terhadap persoalan pembangunan sendiri) secara umum belum memperlihatkan perannya dalam mendukung kelancaran proses perencanaan program pembangunan, dan justru (saat ini) menjadi penghambat proses perencanaan.Terhadap hasil penelitian di atas beberapa hal panting yang direkomendasikan dalam penelitian ini adalah:1) mempertahankan proses perencanaan yang ada karena secara esensial sudah memenuhi prinsip dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Kalaupun harus ada langkah perbaikan, disarankan untuk mempertajam dan mempertegas fungsi dan peran forum Musbangdus dan Musbangdes sebagai wahana penyaringan/seleksi dengan menerapkan skala prioritas,2) mempertimbangkan fungsi Musbangdus dan Musbangdes sebagai sarana atau media sosialisasi bagi usulan rencana yang ada baik yang diusulkan oleh warga maupun usulan rencana yang sektoral,3) memanfaatkan lembaga adat melalui kesepakatan bersama dengan pemerintah desa untuk menanamkan nilai yang relevan kepada seluruh warga masyarakat untuk lebih perhatan terhadap masalah waktu, misalnya melalui wora nau yang disampaikan oleh para mosafaki sehari sebelum hari pertemuan, dan4) peningkatan kesadaran melalui pelatihan in situ berkenaan dengan survei swadaya pengenalan potensi atau bentuk-bentuk participatory rural appraisal (PRA) lainnya."

"Kebijakan Program Pembangunan Prasarana dan Sarana Desa (P3SD) dengan pola Imbal swadaya dilaksanakan di Kabupaten Bogor sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan kesejahteraan sosial melalui penyediaan prasarana dan sarana desa yang dapat menunjang perekonomian desa dan membuka akses masyarakat terhadap pusat-pusat pelayanan.Program ini dilaksanakan dengan pendekatan Community management sebagai upaya mengembangkan masyarakat agar mampu mengelola pelaksanaan program dari tahap persiapan sampai pada pelestarian program atau tahap pemeliharaan dan pengembangan. Untuk maksud tersebut maka diperlukan proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan secara instensif.Penerapan model pengembangan masyarakat merupakan salah satu intervensi Pemerintah Kabupaten Bogor dalam proses pemberdayaan masyarakat dengan mencoba mengembangkan inisiatif, partisipasi, dan swadaya masyarakat dalam pelaksanaan program P3SD Imbal Swadaya.Tesis ini meliputi Kebijakan Program P3SD secara umum dan penerapannya dalam model Pengembangan Masyarakat, terdiri dari tahapan pelaksanaan program dan faktor penghambat.Pengungkapan hal tersebut dilakukan dengan penelitian yang bersifat kualitatif terhadap pelaksanaan program dilapangan dan pengumpulan data dilakukan melalui Studi Kepustakaan, Wawancara dan Observasi.Dan hasil penelitian diperolah gambaran bahwa upaya pemberdayaan yang dilaksanakan sejak tahap persiapan sampai tahap pemeliharaan belum mencapai hasil yang optimal, karena masih terdapat kelemahan seperti masyarakat masih tergantung kepada petugas, tidak ada pembagian tugas yang jelas serta masih sulitnya masyarakat berpartisipasi dalam pemeliharaan.Maka dalam pelaksanaannya mengalami kesulitan, keterlibatan dan partisipasi masyarakat seperti yang diharapkan baru sampai pada tahap bekerja kearah perubahan atau hanya sampai pekerjaan konstruksi fisik selesai, sementara dalam tahap berikutnya, generalisasi dan stabilisasi keterlibatan belum ada.Adapun terminasi terjadi karena batas waktu untuk satu tahun anggaran sudah berakhir. Meskipun demikian ternyata dengan penerapan program yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat mampu memberikan hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Khususnya bagi masyarakat dengan adanya prasarana tersebut secara ekonomi berhasil menunjang proses pemasaran hasil produksi khususnya pertanian, dan secara sosial bermanfaat bagi membuka keterisolasian masyarakat dan menimbulkan beberapa perubahan sikap seperti masyarakat sudah mulai berpikir untuk menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang yang lebih tinggi.Program ini selanjutnya terus dilaksanakan sekaligus dikembangkan secara bertahap dalam pelaksanaannya, dengan berupaya memperbaiki beberapa permasalahan seperti, meningkatkan pelaksana yaitu LPM dan aparat desa serta upaya pembagian tugas kerja, kompensasi yang lebih efektif dan seimbang."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang pelaksanaan Proyek Belitang Buay Madang oleh Yayasan Budi Asih di Desa Pandan Sari Kecamatan Madang Suku I Kabupaten Ogan Komering Ulu, sebagai upaya yayasan tersebut ikut menunjang program pemerintah daiam bidang Usaha Kesejahteraan Sosiai (UKS). Penelitian ini penting mengingat terpuruknya perekonomian bangsa ini sejak pertengahan tahun 1997 yang dampaknya berkepanjangan hingga saat ini, semakin memperparah kondisi kemiskinan yang memang sudah ada. Ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan bukanlah hanya togas pemerintah semata, namun juga harus melibatkan semua pihak baik itu swasta maupun lembaga lembaga swadaya masyarakat, karena memang pemerintah memiliki keterbatasan. Untuk itu maka pemerintah khususnya Pemerintah Daerah sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah saat ini, harus memberikan ruang yang cukup bagi sektor lain untuk membantu masyarakat keluar dad kondisi kemiskinannya.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang diperoieh meiaiui wawarlcara mendalam dengan para informan, observasi, dan studi kepustakaan dan dokumentasi. Pemilihan informan dilakukan dengan cara purposive, dengan memilih sumber yang dapat memberi informasi yang relevan. Dengan demikian maka informan yang dipilih dapat memberikan informasi yang diperiukan dalam penelitian ini secara tepat dan mendalam.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melaksanakan Proyek Belitang Buay Madang Yayasan Budi Asih menerapkan dua strategi pendekatan. Dimulai pada pendekatan sosio-karitatif dengan program yang sifatnya bantuan semata (charity) ke arah pendekatan sosio-ekonomis dengan program yang bersifat pengembangan. Pelaksanaan kedua pendekatan ini dilakukan dengan cara bertahap. Pada pendekatan yang sifatnya bantuan semakin tahun semakin dikurangi, dan sebaliknya pada pendekatan pengembangan kegiatannya semakin beragam. Dilaksanakannya pendekatan sosio-ekonomis (pengembangan) ini sebagai upayaYayasan Budi Asih memandirikan masyarakat, agar apa yang telah mereka bantu dapat tetap dipertahankan jika proyek telah berakhir. Keterlibatan yang penuh dan masyarakat pada pelaksanaan proyek ini memberi pecan kepada masyarakat bukan hanya sebagai subyek dalam pembangunan, melainkan sebagai aktor yang menetapkan tujuan, mengendalikan sumber days, dan mengarahkan proses yang mempengaruhi kehidupannya sebagai mana yang ingin dituju pada paradigma pembangunan yang berpusat pada rakyat (people centered development).Meski pelaksanaan proyek ini mampu berjalan dengan baik, ada beberapa catatan kiranya dapat dijadikan pemikiran untuk memperoleh hash yang lebih balk iagi. Sehingga pendekatan pengembangan yang dilaksanakan akan menjadi pendekatan yang strategis. Dengan pendekatan yang strategis masyarakat memiliki kemampuan dasar untuk mengakses fasilitas pelayanan sosial dan pemenuhan hakhak individu, kelompok dan masyarakat dalam mencapai kualitas hidup dan kesejahteraan sosial. Penambahan wawasan dan pengetahuan masyarakat desa, merupakan sesuatu yang panting agar apa yang mereka usahakan dapat memperoleh hash yang maksimal. Demikian juga menyiapkan petugas Yayasan Budi Asih sendiri, agar lebih beragam budaya yang mereka miliki. Serta yang juga panting adalah bagaimana memanfaatkan potensi laical yang ada di Desa Pandan Sari. Tentunya potensi iokal ini adalah potensi yang memang bisa dikembangkan.Sangat disayangkan adalah kurangnya keterlibatan dan dukungan Pemeritah Daerah terhadap pelaksanaan proyek ini. Padahal apa yang telah dikerjakan oieh yayasan Budi Asih nyata sebagai upaya untuk membantu mengurangi tanggungan pemerintah dalam memerangi kemiskinan yang memang merupakan tanggung jawabnya. Bahkan sebenamya Pemerintah Daerah dapat belajar bagaimana pendekatan dan strategi yang digunakan Yayasan Budi Asih dalam melaksanakan proyek ini, untuk dapat dicontoh dan ditularkan pada proyek serupa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah pada desa-desa lain."

"Tesis ini meneliti tentang keterlibatan lembaga-lembaga desa dalam kegiatan pemhangunan dalam rangka upaya pemberdayaan masyarakat.Pemerintah desa beserta unsur-unsurnya dan lembaga kemasyarakatan seperti (LKMI) dan lembaga adat dipandang memiliki peran tersendiri dalam pemhangunan desa. Perlunya lembaga-lemhaga desa itu terkait erat dengan mekanisme yang dijalankan pemerintah dalam menyampaikan program pembangunan kepada masyarakat dengan memanfaatkan kelembagaan yang ada.Pada sisi yang lain lembaga-lembaga itu sudah dikenal oleh masyarakat sehingga akan menjamin partisipasi aktif masyarakat. Ditinjau dari segi pemberdayaan, lembaga-lembaga itu merupakan bentuk representasi masyarakat. Relevan dengan itu, penelitian ini akan mengkaji heherapa program dan kegiatan pembangunan, baik yang bersumher dari pemerintah maupun swadaya masyarakat di Desa Sami, Kabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Barat.Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuannya untuk mendeskripsikan karakteristik dari pelaksanaan pembangunan desa dalam kerangka upaya pembeerdayaan masyarakat dan mcngetahui kondisi dari lembaga-lembaga desa yang ada. Data diperoleh dengan wawancara kepada sepuluh informan penting di lokasi penelitian ditambah dengan studi data sekunder dan observasi."

"Tesis ini membahas perubahan sosiokultural masyarakat pedesaan, yang dikaitkan dengan telah tembusnya jalan trans-Biak ke daerah-daerah pedesaan di Biak, Kabupaten Biak-Numfor. Tiga dari sekian banyak aspek kebudayaan yang menjadi sasaran penelitian ini, adalah aspek perubahan perilaku ekonomi, hubungan kekerabatan, dan aspek pendidikan yang telah terjadi dalam kehidupan masyarakat desa di Biak. Desa Bosnabraidi di Kecamatan Biak Utara telah dipilih sebagai daerah studi kasus. Adapun ketiga aspek sosiokultural yang menjadi objek studi tersebut di atas, hanya dibatasi pada kurun waktu sejak tembusnya jalan trans-Biak di daerah Kecamatan Biak Utara, tahun 1975 sampai dengan tahun 1994.Latar Belakang Masalah Jalan merupakan prasarana perhubungan vital dan sifatnya amat klasik, di antara prasarana dan sarana perhubungan lainnya. Keberadaannya agak unik jika dibandingkan dengan fasilitas perhubungan yang lain. Manusia menggunakan jalan sejak ada dalam kandungan sampai lahir ke bumi (merangkak, berdiri, dan berjalan sendiri) fasilitas klasik ini selalu digunakan dalam derap langkah kehidupan atau tingkah lakunya tiap saat.Silvia Sukirman mengemukakan bahwa "Pada awalnya, jalan hanyalah berupa jejak manusia yang mencari kebutuhan hidup ataupun sumber air. Setelah manusia mulai hidup berkelompok jejak-jejak itu berubah menjadi jalan setapak" (1992:1), lalu berkembang mengikuti fase perkembangan peradaban manusia, mulai dari jalan setapak (tradisional) sampai dengan jalan raya yang modern, yaitu mengikuti arus perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagai hasil manifestasi dari kebudavaan manusia itu sendiri.Jadi, sebelum adanya fasilitas yang lain (sarana) seperti, mobil, perahu, kapal dan pesawat terbang, jalanlah yang menempati posisi utama dalam perhubungan dan kehidupan manusia, sebagaimana diungkapkan dalam bahasa Biak bahwa "Nyandayuk ima isya ro kenem pampondi. Ima imaniso wurek kankenem. Inja isyaba (irnuk) ido na komar." (Jalan ada semenjak kehidupan dahulu. la bagaikan urat nadi kehidupan. Akan matilah kita jika tak ada jalan/putus).Dengan dibangunnya jalan trans-Biak ini, maka dampaknya terhadap pembangunan ekonomi tradisional, kekerabatan dan pendidikan di daerah ini sangat berarti. Jalan mendorong lajunya pembangunan ekonomi, perubahan dalam hubungan kekerabatan dan kemajuan pendidikan yang nyata di daerah pedesaan.Prasarana klasik ini memberikan inspirasi, motivasi, dan saluran informasi bagi masyarakat desa, untuk lebih mengintensifkan sistem produksi, distribusi, dan konsumsi barang, dalam konteks kebudayaan masyarakat setempat secara total. Masyarakat dengan mudah mendistribusikan produksi pertanian, perikanan dan hasil-hasil lainnya ke kota untuk dijual dan sebaliknya konsumsi barang-barang menjadi lebih tinggi sehingga perekonomian daerah lebih maju karena masuknya jaringan jalan sampai di desa-desa."

"Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) yang dilandasi oleh Kebijakan Keputusan Presiden (Kepres) No. 3 tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan telah berjalan sejak 1 April 1994. Program ini secara ideal adalah untuk memberdayakan kaum miskin dan desa tertinggal baik di pedesaan maupun perkotaan Dari dimensi politis program ini adalah untuk menunjukkan bahwa pembangunan adalah untuk rakyat, artinya kepedulian pemerintah terhadap kaum tertinggal (penduduk dan desa miskin) bukan sekedar slogan pembangunan. Sebuah program adalah perencanaan yang terkadang antara konsep dan pelaksanaan di lapangan berbeda, perbedaan ini dapat disebabkan oleh konsep yang terlalu sulit untuk diterapkan, pelaksana di lapangan yang tidak mampu menterjemahkan suatu konsep ataupun kedua-duanya. Pelaksanaan program IDT di desa yang menjadi lokasi penelitian menunjukkan kurangnya sinkronisasi dan pengawasan program yang ketat terutama dalam pemberian dana dari pemerintah Kurangnya sinkronisasi menunjuk pada pembangunan infrastruktur desa yang kurang diarahkan pada variabel ketertinggalan desa (dalam penentuan desa tertinggal menggunakan 27 variabel, lihat lampiran 2); kurang tanggapnya Pemerintah Daerah dalam memberikan informasi dan mempersiapkan penduduk miskin calon penerima IDT sehingga terkesan program ini hanya'membagi-bagi dana tanpa membekali calon penerima dengan manajemen pengelolaan dana yang memadai. Sedangkan pengawasan yang kurang ketat menunjuk pada kurangnya instansi terkait dari pihak pemerintah dalam memberikan pengawasan pengelolaan uang dari para penerima dana IDT atau kurang ketat dalam mengevaluasi pengguliran dana, sehingga kurang jelas tingkat keberhasilan dari kelompok-kelompok masyarakat sebagai basis penerima dana IDT. Program IDT yang memberikan dana kepada masyarakat tertinggal di desa tertinggal sebanyak Rp. 20.000.000,- per desa/tahun dan setiap desa penerima akan menerima selama 3 tahun berturut turut jadi dalam 3 tahun (1994, 1995 dan 1996) setiap desa penerima IDT mendapatkan dana sebanyak Rp. 60.000.000,- yang langsung diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat di desa yang sengaja telah dibentuk untuk menyongsong program ini. Dari banyaknya dana tersebut, jika dikelola dengan baik akan memberikan prospek yang cerah pada setiap desa tertinggal. Pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan dana dari setiap penerima IDT sangat diperlukan demi tercapainya program ini yakni memberdayakan masyarakat miskin. Pemberdayaan masyarakat harus mencakup segala dimensi seperti sosial, ekonomi, budaya, politik dan hukum. Artinya dimensi ekonomi lewat pemberian dana IDT kepada masyarakat tertinggal harus pula dibarengi dengan pemberdayaan dimensi lain agar sesuai dengan maksud dan tujuan pemerintah yakni pembangunan disegala bidang. Pembangunan yang berhasil apabila semua program mampu membangkitkan daya masyarakat untuk secara otonom menjadi subjek dalam pembangunan."

"Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa dinamika masyarakat pada tingkat desa dapat terwadahi dalam tiga institusi utama yaitu Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah desa untuk mengelola, merencanakan dan melaksanakan pembangunan dengan menggali swadaya gotong royong masyarakat. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat merupakan pengganti dari Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan semangat otonomi daerah. Pembangunan desa merupakan upaya pembangunan yang dilaksanakan di desa dengan ciri utama adanya partisipasi aktif masyarakat dan kegiatannya meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat baik fisik material maupun mental spiritual. Untuk itu dilakukan penelitian tentang peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan desa di Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor.Penelitian ini ingin mengkaji dan mengungkap peranan LPM serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor. Selain itu juga mengetahui bagaimana hubungan peranan LPM dan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa, serta kontribusi pembangunan desa dalam rangka meningkatkan ketahanan daerah. Penelitian dilakukan dengan metode survey. Dilaksanakan penelitian deskriptif maupun asosiatif agar dperoleh kejelasan terhadap variabel yang diteliti. Data dikumpulkan melalui kegiatan wawancara, observasi, kuesioner dan pemanfaatan data sekunder yang selanjutnya diolah serta dianalisis dengan analisis korelasi dan regresi.Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan tingkat sedang sebesar 0,56 antara peranan LPM dan partisipasi masyarakat secara bersama-sama terhadap pembangunan desa. Peranan LPM dan partisipasi masyarakat saling mendukung dan memperkuat dalam meningkatkan pembangunan desa. Pengaruh peranan LPM dan Partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa dinyatakan ke dalam persamaan regresi Y = 46,67 + 0,1 X1 + 0,28 X2 untuk keperluan prediksi. Sesuai nilai koefisien determinasi (r2) = 0,32 mencerminkan bahwa 32 % variasi variabel pembangunan desa dipengaruhi oleh adanya variasi variabel peranan LPM dan partisipasi masyarakat secara simultan.Diperoleh kesimpulan bahwa peranan LPM belum optimal dan merata diwujudkan di seluruh desa. Hal ini karena terbatasnya kemampuan pengurus LPM, kurangnya sosialisasi tugas dan fungsi LPM kepada masyarakat, kurangnya pembinaan dari Pemda serta tidak ada dukungan dana operasional. Partisipasi masyarakat lebih besar kontribusinya dari peranan LPM dalam pembangunan desa. Adanya partisipasi masyarakat tidak selalu dimotori oleh pengurus LPM, bisa oleh tokoh masyarakat lainnya sehingga menjadi tantangan bagi pengurus LPM untuk menarik dan memperoleh dukungan masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kontribusi pembangunan desa di Kecamatan Bojonggede dalarn rangka meningkatkan ketahanan daerah di Kabupaten Bogor antara lain adanya pemahaman dan pengamalan ideologi Pancasila cukup baik oleh masyarakat, Pemilu berlangsung lancar dan pilihan kepada desa berlangsung secara demokratis, kegiatan ekonomi masyarakat cukup dinamis walaupun jumlah pengangguran, keluarga pra sejahtera cukup banyak, perubahan struktur sosial maupun gaya hidup sangat drastis akibat pengaruh kota sehingga perlu diwaspadai perkembangannya, saat ini kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat terkendali.

---

Act Number 32, 2004 on Local Government Stated that the community activities on the rural level conducted through three principal institutions, which are, the rural government, rural house of deliberation, and the society institution. Society Empowerment Institution (SEI) is one of the society institutions which functioned as working partner of the rural government for managing, planning and executing the development projects through the elaboration of the community's local resources. SEI is the replacement as well as continuation of the now abolished rural society resilience institution which considered being no longer relevant with the local autonomy spirit. Rural development is the effort of development which carried out in rural areas, with main characteristics of the presence of active participation from the local community and its activities are encompassing all aspects of the local community's daily life, both material and spiritual. It is in the light of the principal that this research was conducted to study the role of SEI in the rural development, in Bojonggede, regency of Bogor.The goal of this research is to study and reveal the role of SEI, as well as the local community participation toward the rural development, and the contribution of the rural development in enhancing the regional resilience. This research was conducted by utilizing survey method. Both descriptive and associative research was used, to achieve a degree of accuracy and clarity of the variables being studied. The data were collected through interviews, observations, questioners, and the proper utilization of secondary data which were analyzed with correlation and regression analysis.The outcome of the research indicated the existence of medium level relation 0.56 between the SET role and the community participation, which simultaneously affected the rural development. Both of the SEI role and the rural community participation are mutually supporting as well as mutually strengthening in enhancing the rural development. The influence of SEI role and community participation toward rural development are stated in the following regression equation = 46,67 + 4,lXfi + 0,28X2 for the means of prediction. According to the determination of coefficient value (?) = 0.32 indicated that the 32% variation of rural development variables was influenced by the presence of variation of simultaneous SEI role and community participation variables.The research concluded that the SEI role has not reached its utmost optimality, and the presence throughout the rural area is still considered to be uneven. The primary causes of such condition mainly are the limited capability of the SEI personnel, the lack of socialization on the task and function of the SEI among rural community, and the lack of assistance as well as operational budget from the regional government. Currently, the contribution of community participation is still larger in comparison to the SEI role, since that traditional participation frequently do not initiated by the SEI personnel, which become a considerable challenge for the SEI to be able to attract and to win popular support in executing its task and function of developing rural area. The primary contributions of the rural development in Bogor regency are correct understanding and application of Pancasila within Bogor society, the success of the 2004 general election, as well as the local rural government executive official election, which also achieved a considerable success. The contribution also reflected in economic domain, visible from the dynamic economic activity of the society, in spite of the still quite high number in jobless persons, poor families, and the changes in both social structure as well as the way of life which drastically altered due to the urban influence which are needed' special attention. However, above all else, the condition of the local resilience, security and public order, is still in favorable term."