Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas kebijakan pemerintah Habibie tentang Timor Timur dengan mengambil kasus pemberian dua opsi tahun 1999. Penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan implikasi perubahan politik di Indonesia terhadap kebijakan pemerintah Habibie dalam menyelesaikan masalah Timor Timur. Pokok masalah dalam penelitian adalah mengapa pemerintah Habibie memberikan dua opsi tersebut kepada rakyat Timor Timur.Untuk menganalisis masalah tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan transisi politik dan teori elitisme. Metode penelitiannya menggunakan tipe penelitian deskriptif analisis, dan pengumpulan datanya dilakukan dengan wawancara mendalam.Hasi1 penelitian ini cenderung menunjukkan adanya tekanan publik internasional terhadap berbagai kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang menyebabkan pemerintah Habibie berupaya menyelesaikan masalah Timor Timur. Argumentasi yang dapat dikemukakan bahwa dengan memberikan dua opsi tersebut, pemerintah Habibie mengharapkan agar upaya memperoleh bantuan lembaga-lembaga internasional, terutama IMF dan Bank Dunia, yang dimaksudkan untuk memulihkan ekonomi dalam negeri dapat dilakukan. Keberhasilan memulihkan ekonomi diharapkan dapat meminimalkan delegitimasi publik. Dengan demikian, urgensi dan argumentasi pemerintah Habibie memberikan dua opsi tersebut kepada rakyat Timor Timur cenderung didasarkan dalam kerangka pragmatisme ekonomi-politik.Kebijakan dua opsi itu diambil setelah memperoleh kontribusi dari para staf ahli presiden, sehingga formulasinya cenderung lebih menunjuk pada tindakan yang tidak melibatkan proses institusionalisasi, yang dibuktikan dengan tidak terlebih dahulu dikonsultasikan dengan pihak legislatif dan berupa penggunaan mekanisme struktural yang dimiliki presiden terhadap sebagian birokratnya. Selain tahap dari otonomi khusus menuju munculnya tawaran dua opsi tersebut, substansi dan mekanisme yang dipilih (jajak pendapat) kelihatannya juga lebih didasarkan pada persepsi dan kepentingan pemerintah. Dengan demikian, formulasi pengambilan dua opsi itu bermula dari atas dan tidak didasarkan pada prinsip domokratisasi dan HAM, sehingga pernyataan komitmen pada nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945 cenderung dipandang sebagai justifikasi atas kebijakan yang telah diputuskan."

"Tesis ini membahas tentang dinamika politik Timor Timur yang terjadi pada masa transisi dan bagaimana pengaruhnya terhadap Indonesia. Pembahasan ini ditandai dengan proses integrasi Timor Portugis menjadi bagian dari Indonesia, persoalan referendum dalam integrasi Timor Timur, konflik pascareferendum, dan masa transisi Timor Timur. Selain itu, dijelaskan pula reaksi dari pihak Indonesia terhadap kondisi masa transisi, dan bagaimana dampak dari masa transisi tersebut terhadap Indonesia. Metode yang digunakan dalam tesis ini adalah metode sejarah. Selain itu, tesis ini juga mengedepankan studi literatur dan pendekatan kualitatif melalui wawancara lisan. Hasil dari penelitian ini memberikan persepsi bahwa isu pelanggaran HAM di Timor Timur yang menuding elite-elite militer di Indonesia memperburuk citra TNI dan Indonesia di mata internasional; sekaligus juga, membuka babak permasalahan baru terkait persoalan asset dan pengungsi.

---

This thesis discuss about the political dynamic of East Timor in transition era and how that influence affecting to Indonesia. This discussion is be marked by the process integration of Timor Portugal becoming a part of Indonesia, issues about self determination in integration of East Timor, conflicts after self determination, and transition era in East Timor. Furthermore, this thesis explained about the reaction from Indonesia rsquo sides to condition of transition era, and how transition era could affect to Indonesia. The method that is used in thesis is historical method. Moreover, this thesis also put forward literature study and qualitative approach by interviewing oral history. The result of this research give perceptions that the issues human right abuses in East Timor which accused military elites in Indonesia is aggravating TNI rsquo s reputation and Indonesia in international world at once, opening new round problems about asset and refuges."

"ABSTRAKDi dalam tesis ini akan ditunjukkan hubungan antara nilai-nilai budaya negara Amerika dan politik luar negerinya. Pandangan negara dan bangsa Amerika terhadap dunia luar berakar pada nilai-nilai budaya yang diyakini sebagai suatu pedoman hidup sehingga dalam situasi dan kondisi bagaimanapun biasanya akan dijadikan acuan utama. Nilai-nilai budaya yang membentuk karakter nasional itu secara implisit mendasari visi politik Amerika terhadap dunia luar, misalnya tentang nilai-nilai demokrasi dan kebebasan yang diyakini sebagai prinsip mendasar dalam kehidupan individu dan kehidupan kebersamaan (kolektif). Selanjutnya di dalam tesis ini pula penulis akan menunjukkan adanya penyimpangan politik luar negeri yang dilakukan Amerika dengan menyoroti dan menganalisis masa pemerintahan Presiden Ronald Reagan (1981-1988), terutama mengenai isu kebijaksanaan di bidang peningkatan (akuisiai) kekuatan kapabilitas militer dan intervensionisme. Dalam konteks ini penyimpangan yang dimaksud adalah berupa strategi dan langkah-langkah yang ditempuh Amerika secara tidak taat asas (inkonsisten). Selain itu juga merupakan suatu kenyataan bahwa inkonsistensi tersebut merupakan salah satu karakteristik politik luar negeri Amerika yang berkepanjangan dan hal ini dicoba ditinjau dari perspektif nilai-nilai budaya. Bagi bangsa Amerika, nilai-nilai budaya dan kebudayaan selain berfungsi sebagai pedoman hidup juga diyakini memiliki kebenaran atau validitas universal (Huntington, 1982). Keyakinan atas validitas universal tersebut pada gilirannya telah menimbulkan unsur-unsur hipokrit dari tradisi Amerika yang rnenekankan fungsi dan peranan sebagai bangsa penebus (redeemer nation) dan menggiring ke arah upaya untuk memaksakan nilai-nilainya ke negara lain (Hartz, 1955:81). Sebagai bangsa yang menempati sebuah benua, Amerika berusaha mengkonsentrasikan kepada penghormatan unsur kemanusiaan (humanity) dimana pranata-pranatanya ditujukan bagi kemajuan (progress) dan kebahagiaan (happiness) individu sesuai dengan ajaran Puritanisme. Kemajuan (progress) itu sendiri diyakini sebagai suatu "sense of realizing American ideals" (Huntington, 1982), baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Di dalam mempromosikan dan merealisir nilai-nilai Amerika di lingkungan eksternal melalui politik luar negeri itu, paling tidak telah menimbulkan 4 (empat) asumsi yang sering dipraktekkan secara tidak konsisten oleh para presiden Amerika selama ini (Huntington, 1932). Pertama, adalah keliru secara moral bagi Amerika untuk berupaya membentuk institusi-institusi atau pranata-pranata negara lain. Kedua, adalah sukar bagi Amerika untuk terus mempengaruhi perkembangan lembaga-lembaga politik di negara-negara lain. Ketiga, upaya membentuk pranata-pranata negara lain sebenarnya dapat membahayakan pencapaian tujuan politik luar negeri lainnya yang lebih penting terutama mengenai keamanan nasional dan kesejahteraan ekonomi. Keempat, untuk mempengaruhi pembangunan politik negara lain akan membutuhkan ekspansi kekuatan militer dan sumber ekonomi yang besar. Ini pada gilirannya akan membahayakan pelaksanaan demokrasi di dalam negeri Amerika sendiri."

"Skripsi ini membahas mengenai Resimen Mahasiswa dan kegiatan penataran yang dilakukan Satuan Tugas Resimen Mahasiswa (Satgas Menwa) di Timor Timur tahun 1978-1979 kepada Hansip, Wanra, serta masyarakat di sana. Kegiatan penataran itu berfokus pada enam bidang utama, yaitu, pertanian, peternakan,perikanan, kesehatan, pertukangan, dan pendidikan. Data yang digunakan dalam skripsi ini adalah hasil wawancara dengan anggota Satgas Menwa Timor Timur,dokumen, arsip, dan buku teks. Dalam kegiatan penataran itu, dapat dikatakan bahwa Menwa telah berkontribusi dalam pembangunan di Timor Timur yang nyatanya selaras dengan fungsinya sebagai organisasi.

---

This thesis discusses about Menwa (Resimen Mahasiswa/Student Regiment) and its inservice activities conducted by members of the Menwa in East Timor by 1978-1979. They were known as Satgas Menwa Timor Timur. Satgas Menwa had conducted workshops in agriculture, health, education, carpentry, fishery, and animal husbandry to Hansip (civil defense force), Wanra (people volunteers usually in conflict area), and people there. The datas used in this thesis are the result of interviews with the members of Satgas Menwa Timor Timur, documents,archives, and textbooks. As a result of that inservice activities, it can be said that Menwa had contributed to the development in East Timor, in fact it consistent with its function as an organization."

"Skripsi ini membahas mengenai implikasi konflik antar elit lokal di Surabaya terhadap pelaksanaan penutupan lokalisasi Dolly-Jarak tahun 2014. Penelitian ini mengaplikasikan konsep divided government dan unified and consensual elites sebagai kerangka analisis. Pencalonan Tri Rismaharini sebagai calon Walikota yang diusung PDIP pada Pilkada tahun 2010 telah menjadi sumber konflik internal antar elit PDIP Surabaya. Konflik tersebut mengakibatkan munculnya berbagai hambatan yang dihadapi Walikota selama masa pemerintahannya. Penelitian dilakukan melalui metode studi kasus dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu studi literatur, observasi, dan wawancara secara mendalam.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Walikota sempat mengalami kesulitan dalam menutup lokalisasi Dolly-Jarak tahun 2014. Namun, penutupan dapat tetap terlaksana karena Walikota dapat memperoleh dukungan di tingkat elit dengan cara melakukan konsolidasi dan konsensus antar elit. Dapat disimpulkan bahwa implikasi konflik antar elit lokal di Surabaya terhadap penutupan lokalisasi Dolly-Jarak dapat tercermin dalam dua kategori perdebatan yang timbul antar elit tersebut. Pertama, perdebatan terkait cara dan waktu pelaksanaan penutupan lokalisasi Dolly-Jarak. Kedua, perdebatan terkait kebijakan pasca penutupan, yakni nominal bantuan dana stimulant, upaya rehabilitasi, dan pembangunan di eks-lokalisasi Dolly-Jarak.

---

This thesis discusses the implication of local elites conflict towards the closure of Dolly-Jarak localization in 2014. This research applies divided government and unified and consensual elites concept as the analysis framework. The internal conflict of PDIP Surabaya?s elites is initially generated from Tri Rismaharini?s candidacy for Surabaya?s local leaders election in 2010 which is supported by PDIP. The conflict has raised all sorts of disturbances during Tri Rismaharini?s reign as the city?s mayor. This research uses case study method with literature observation study and in depth interview data collection technique.

The result shows that Tri Rismaharini has some difficulties in closing Dolly-Jarak localization in 2014. However, the closure is still executed because of the support from the elites which is gained by consolidation and consensus between elites. It concludes that the implication of local elites conflict towards the closure of Dolly-Jarak localization could be shown through the emergence of debates pertaining to the issue. The debates on the closure of Dolly-Jarak localization could be categorized into two types. First, the debate is about time and method of the Dolly-Jarak localization closure. Second, the debate is about post-closure policy which discusses nominal of the stimulant fund, rehabilitation, and the development of the ex-Dolly-Jarak localization."

"Pembicaraan masaIah Timor Timur tetap saja menjadi agenda PBB dari masa ke masa yang tidak pemah mengakui keutuhan wilayah Timor Timur sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sementara kondisi di dalam negeri Indonesia sendiri diterpa berbagai krisis yang mengakibaikan kegoyahan stabilitas nasional sejak pertengahan tahun 1998. Dalam kondisi semacam ini pemerintah Presiden Habibie berusaha untuk menyelesaikan priorilas masalah dengan sebaik-baiknya. Beberapa proses demokrasi dalam bidang politik telah berjalan didalam negeri seperti tenaksananya pemilihan umum tahun 1999 yang menghasilkan wakil-wakil rakyat terpilih secara domokratis sekaligus terpilihnya Presiden RI secara demokratis untuk yang pertama kaIi semenjak kemerdekaan.Krisis ekonomi yang akhirnya menjadikan Indonesia bergantung pada bantuan International Monetary Fund (IMF) telah banyak mempengaruhi kondisi di dalam negeri termasuk situasi sosial dan politik. IMF dan negara-negara asing yang terlibat didalamnya memberikan tekanan-tekanan terhadap Indonesia yang secara tidak Iangsung juga mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah RI.Kebijakan opsi kemerdekaan pada masa pemerintahan presiden Habibie untuk Timor Timur merupakan hasil sebuah proses pengambilan keputusan yang secara rasional telah dipertimbangkan. Opsi ini diberikan secara demokralis melalui Jajak Pendapat bagi masyarakat Timor Timur untuk menentukan aspirasi mereka dimasa mendatang. Opsi kemerdekaan muncul sebagai konsekwensi apabila masyarakat Timtim menolak opsi pemberian otonomi khusus yang diperluas.Dalam kurun proses pengambilan keputusan, pihak militer, tidak menyatakan secara kelembagaan, tidak sependapat dengan opsi kemerdekaan tersebut. kondisi ini dapat dipahami karena Tentara Nasional Indonesia (TNI) mempunyai sejarah yang sangat erat dengan Timtim. Pelepasan Timtim sebagai akibat dari Jajak Pendapat akan sangat melukai perasaan para prajurit militer khususnya yang pemah bertugas di daerah tersebut. Sebaliknya, Habibie adalah orang sipil yang tak pernah punya sejarah bertempur di Timtim sehingga dirinya hanya berpikir akan memberikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia."