Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan terhadap pelaksanaan Program Lembaga Ekonomi Produktif Masyarakat Mandiri (LEPMM) dalam rangka memberdayakan pengrajin kelambu di Desa Blawe, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri. Penelitian ini penting mengingat program LEPMM merupakan program yang menekankan pola "bottom up planning", dengan tujuan memberdayakan ekonomi masyarakat. Program LEPMM juga ditujukan dalam rangka mengatasi dampak krisis ekonomi yang telah menyebabkan kondisi masyarakat terpuruk. Kondisi masyarakat yang terpuruk akibat krisis ekonomi dapat dilihat dari perubahan-pentbahan yang sangat drastis terhadap aspek-aspek seperti jumlah pengangguran, jumlah penduduk miskin, inflasi, pendapatan riil per kapita dan tingkat pertumbuhan ekonomi. Berkaitan dengan hal itu program LEPMM di Desa Blawe ditujukan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat, khususnya yang bekerja di sektor kerajinan kelambu yang merupakan sentra industri kecil yang menyerap banyak pekerja. Namun demikian, bagaimana proses dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program LEPMM, apakah telah membawa perubahan menuju kemandirian masyarakat, khususnya pengrajin industri kelambu merupakan hal yang harus dikaji. Untuk itu diperlukan suatu penelitian yang menganalisa proses pemberdayaan serta faktor-faktor yang dapat mendorong dan menghambat menuju kemandirian pengrajin.Penelitian ini merupakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui proses studi kepustakaan, observasi lapangan, dan wawancara dengan informan. Selama dilakukan penelitian, penentuan informan dilakukan dengan metode selective purposive sampling, yakni pengambilan informan terpilih dengan maksud-maksud tertentu, sehingga diharapkan dapat memperoleh data yang relevan.Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya program LEPMM dapat dirasakan manfaatnya bagi pengrajin kelambu di Desa Blawe. Namun demikian masih banyak kekurangan-kekurangan dalam proses pelaksanaannya. Baik dilihat dari proses dan partisipasi masyarakat, peran pemerintah maupun pendampingan. Peran pemerintah terlihat dominan dalam tahap persiapan program, sedangkan pengrajin lebih banyak terlibat dalam tahap pelaksanaannya.Peran pemerintah yang dominan harus ditunjang oleh data yang mendukung, serta keterbukaan dalam menerima input yang positif baik dari masyarakat, kalangan asosiasi, atau organisasi non pemerintah lainnya. Demikian pula dengan program yang dilaksanakan harus bisa berlanjut dan terintegrasi dalam suatu kerangka kebijakan yang menyeluruh dan melibatkan semua pihak. Berdasarkan identifikasi terhadap faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kemandirian pengrajin maka diusulkan kegiatan-kegiatan yang terintegrasi sebagai berikut penbinaan, diklat, promosi produk, dan perbaikan sarana dan prasarana transportasi."

"The main characteristic of small business is economic activity to commited by "weak employer" or economic populist...."

"Penulisan tesis ini dilatarbelakangi oleh kenyataan yang terjadi selama ini, bahwa usaha kecil yang secara kuantitatif merupakan bagian terbesar dari pelaku ekonomi di Indonesia belum memberikan kontribusi yang berarti dalam pembangunan nasional. Fenomena ini diyakini oleh banyak kalangan sebagi akibat kebijakan perekonomian yang tidak memihak kepada sektor usaha kecil dan lebih memberi perhatian kepada sektor usaha besar yang jumlahnya kurang dari 0,5 persen dari jumlah seluruh pengusaha di Indonesia. Akibatnya antara lain dapat dilihat dari sumbangan seluruh usaha kecil terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) yang hanya sekitar 40 persen saja. Padahal sektor usaha kecil ini mampu menyerap lebih dari 80 persen tenaga kerja di Indonesia dan relatif lebih mampu bertahan di masa krisis. Khusus untuk sektor industri kecil, pada tahun 1998 hanya mampu memberikan kontribusi kepada PDB Indonesia sebesar 4,49 persen.Mengingat begitu luasnya cakupan bidang usaha sektor usaha kecil, maka penelitian dalam tesis ini hanya memfokuskan pada usaha kecil di sektor industri pengolahan. Dimana tesis ini mencoba mengidentifikasi dan meneliti kinerja serta karakteristik industri kecil dan rumah tangga baik dari sisi faktor pembedanya maupun dari sisi sifat fungsi produksinya kecil untuk mengetahui sejauh mana posisi industri kecil secara nasional, faktor kelemahannya dan bidang usaha yang potensial untuk dikembangkan maupun kurang potensial bagi industri kecil, dengan menggunakan alat analisis deskriptif, analisis diskriminan dan analisis cobb-douglas.Dari analisis deskriptif antara lain dapat diketahui bahwa selama krisis jumlah industri kecil mengalami penurunan sebanyak 23 persen, dan nilai outputnya mengalami peningkatan sekitar Rp 17 trilyun, namun peningkatan ini disertai dengan menurunnya nilai tambah terhadap output yang disebabkan meningkatnya nilai input antara lain sebagai akibat kenaikan nilai dollar terhadap rupiah. Selain itu kontribusi industri kecil terhadap industri nasional selama tahun 1991 sampai 1996 relatif masih kecil, yang ditunjukkan dengan persentase nilai output dan nilai tambahnya yang hanya 10 sampai 12 persen. Demikian juga pertumbuhan nilai output dan nilai tambahnya yang lebih lambat dibandingkan industri besar yaitu berkisar 16,67 dan 18,21 persen dibandingkan 18,12 dan 20,02 persen. Hasil lain juga menunjukkan bahwa sektor industri kecil dan rumah tangga lebih bersifat labour intensif yang ditunjukkan antara lain dari pertumbuhan tenaga kerjanya selama tahun 1991 sampai 1996 yaitu sebesar 7,42 persen, lebih besar dari pertumbuhan secara nasional yang 5,0 persen. Walaupun tenaga kerja di sektor industri kecil ini masih didominasi (sekitar 70 persen) oleh sumberdaya manusia yang berpendidikan setingkat SMP ke bawah.Selama masa krisis, secara umum industri kecil dan industri rumah tangga di semua sektor usaha menunjukkan peningkatan nilai output namun diiringi dengan penurunan nilai tambah per outputnya, kecuali industri kecil di sektor industri makanan, minuman dan tembakau (ISIC 31) yang mengalami peningkatan nilai ouputnya tanpa perubahan berarti dalam nilai tambah per outputnya. Sehingga kebijakan pembinaan yang dilakukan pemerintah sebaiknya lebih menekankan kepada kebijakan yang dapat menekan biaya produksi, seperti bantuan penyediaan bahan baku yang murah dan terjangkau serta kebijakan pengenaan tarif listrik minimum.Hasil analisis diskriminan menunjukkan bahwa faktor pembeda yang mempunyai pengaruh sangat besar terhadap kinerja industri kecil dan rumah tangga apabila dibandingkan dengan industri besar dan sedang adalah faktor tenaga kerja. Sehingga pembinaan yang mampu meningkatkan kualitas tenaga kerja di sektor industri kecil dan rumah tangga perlu untuk menjadi perhatian pemerintah, baik melalui pelatihan-pelatihan maupun penumbuhan iklim usaha yang dapat menarik tenaga kerja yang berkualitas untuk bekerja di sektor industri kecil.Sedangkan dari analisis Cobb-Douglas dapat disimpulkan antara lain bahwa industri kecil di sektor usaha industri makanan, minuman dan tembakau (ISIC 31), industri tekstil, pakaian jadi dan kulit (ISIC 32) dan di sektor industri kayu, bambu, rotan, rumput dan sejenisnya termasuk perabot rumah tangga (ISIC 33) menunjukkan kinerja dan prospek untuk dikembangkan yang relatif lebih baik dari sektor lainnya. Sedangkan bagi industri rumah tangga yang umumnya bersifat decreasing return to scale, pembinaan harus dilakukan dengan lebih hati-hati dan melalui pengkajian yang seksama. Mungkin pembinaan yang dilakukan tidak harus selalu ditekankan kepada upaya untuk mengembangkan mereka menjadi usaha menengah atau besar dengan resiko akan menghadapi persaingan keras dari usaha besar dan sedang yang telah eksis, akan tetapi mengarahkan mereka untuk melakukan usaha di sektor industri yang lebih menguntungkan apabila dikelola dalam skala mikro dan bagaimana agar mereka mampu berusaha secara efisien dalam skala usaha mikro dan menghasilkan produk yang dapat diterima pasar.Sehingga secara umum dapat disimpulkan bahwa faktor tenaga kerja memang masih merupakan titik lemah kinerja sektor industri kecil dan rumah tangga, yang kemudian menyebabkan kelemahan-kelemahan lain seperti kelemahan dalam mengakses pasar, pengelolaan usaha yang tidak efisien dan profesional, ketertinggalan dalam teknologi produksi, kelemahan dalam memperoleh informasi pasar dan lain-lain. Untuk itu di masa mendatang pemerintah harus lebih sungguh-sungguh dalam melakukan kebijakan untuk meminimalkan kelemahan ini dengan upaya untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia industri kecil dan rumah tangga, antara lain melalui berbagai bimbingan dan pelatihan di bidang teknik produksi dan manajemen usaha yang disertai dengan kebijakan pendukungnya seperti, penyediaan pasar bagi produk industri kecil dan penyediaan perangkat peraturan-peraturan yang mendukung bagi penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi industri kecil, serta ditingkatkannya koordinasi yang baik dan terpadu antara instansi pembina, baik di tingkat pusat maupun daerah."

"Salah satu upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembinaan dan pengembangan usaha kecil yang terarah dan terpadu serta berkesinambungan dan guna mewujudkan usaha kecil yang tangguh dan mandiri, serta dapat berkembang menjadi usaha menengah salah satunya dilakukan dengan menggalakkan program "kemitraan". Diharapkan melalui kemitraan dapat secara cepat tercipta simbiosis mutualistik, sehingga kekurangan dan keterbatasan pengusaha kecil dapat teratasi, serta usaha kecil akan memperoleh berbagai manfaat dengan prinsip win-win solution.Dalam konteks ini akan dikaji mcngenai dampak pelaksanaan program kemitraan tersebut, di DKI Jakarta, dengan mengambil studi kasus di PIK Pulogadung - Jakarta Timur. Kajian dipusatkan pada dampak berbagai pola kemitraan yang dilaksanakan pada usaha kecil tersebut, khususnya usaha kecil furniture, garment dan kulit. Teridentifikasi ada 3 (tiga) pola kemitraan pada usaha kecil furniture, garment dan kulit tersebut, yaitu sub-contracting up-stream, sub-contracting partial dan keterkaitan operasional. Khusus pada usaha kecil garment juga dapat diidentifikasikan pola kemitraan keterkaitan dagang.Berdasarkan argumentasi tersebut sebelumnya, baik pada furniture, garment maupun kulit di DKI Jakarta, implementasi pola kemitraan SC-upstream memiliki tingkat fleksibilitas (kecocokan) yang relatif lebih tinggi dalam memberikan dampak terhadap perkembangan UK tersebut, dibandingkan dengan pola SC-partial maupun PKO. Akan tetapi dalam hal perlu lebih dicermati bahwa, memang implementasi pola kemitraan SC-partial pada UK furniture, garment maupun kulit di DKI Jakarta relatif kurang fleksibel (cocok) dibandingkan dengan pola SC-up stream, akan tetapi pola SC-partial ini masih relatif membawa dampak yang bagus terhadap perkembangan UK tersebut. Karena pada dasarnya tingkat perbedaan yang ada hanya pada akses permodalan, dimana pada UK yang mengikuti pola kemitraan SC-partial lebih suka menggunakan penyertaan modal sendiri. Hal ini terjadi karena memang struktur permodalan mereka berada pada tingkat yang kuat.Sementara itu pada implementasi kemitraan PKO pada UK furniture, kulit maupun garment di DKI Jakarta, teridentifikasi memiliki tingkat fleksibilitas (kecocokan) yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan pola SC-up stream dan SC-partial. Hal tersebut terjadi karena UK yang mengikuti kemitraan PKO ini tidak memiliki posisi tawar (bargaining position) di hadapan pengusaha UM atau UB mitranya. Karena pada dasarnya UK yang mengikuti kemitraan PKO ini hanya berfungsi sebagai "tukang jahit". Karena hanya sebagai tukang jahit, maka pada kenyataannya yang terjadi UK yang bersangkutan hanya menjual "jasa tenaga kerja".Berdasarkan pada hasil penelitian, dan beberapa kesimpulan tersebut sebelumnya, mancatat bahwa pola kemitraan sub-contracting up-stream (SC-up steam) relatif paling cocok (fleksibel) diimplementasikan pada usaha kecil furniture, kulit maupun garment di DKI Jakarta pada khususnya, dan pada usaha kecil furniture, kulit maupun garment pada umumnya. Karena usaha kecil yang mengikuti pola kemitraan SC-up stream ini memiliki keunggulan; (a) Memiliki bargaining position yang tinggi, (b) Tidak memiliki karakteristik sebagai sekedar tukang jahit (maklon), dan (c) Pola hubungan kemitraan pada SC-up stream tersebut mencerminkan pola hubungan kerjasama dagang murni (kerjasama pemasaran). Karena keunggulan tersebut maka usaha kecil relatif menjadi pemegang kebijakan tingkat harga, kapasitas, jenis, mode, hingga ke kualitas produk.Oleh karena itu hendaknya kebijakan pembinaan terhadap pengembangan usaha kecil di DKI Jakarta pada khususnya, dan usaha kecil pada umumnya, khususnya yang terkait dengan implementasi program kemitraan, hendaknya diarahkan pada pemilihan pola kemitraan SC-up stream tersebut. Akan tetapi syarat utama yang harus dipenuhi adalah, pihak pemegang kebijakan harus memberikan dukungan bantuan permodalan usaha yang cukup, misalnya dengan melepaskan kredit lunak dan membantu membukakan akses permodalan bagi usaha kecil furniture. Karena syarat utama usaha kecil dapat melakukan pola kemitraan SC-up stream ini harus memiliki dukungan kemampuan permodalan sendiri/mandiri yang kuat."

"ABSTRAKTesis ini melakukan pembahasan mengenai pengaruh sebelum dan sesudah atas intervensi yang dilakukan oleh sektor swasta dalam melakukan pemberdayaan terhadap usaha mikro kecil dan menengah dalam studi kasus Wirausaha MudaMandiri. Beberapa hal yang akan dilakukan analisis adalah mengenai pengaruhatas intervensi swasta terhadap perkembangan usaha dari UMKM yang dilihatberdasarkan peningkatan omset, aset usaha dan net profit, kemudian mengenaiperngaruh atas intervensi swasta terhadap akses keuangan dari UMKM, sertapengaruh intervensi swasta dalam menarik perhatian Pemerintah terhadap parapelaku UMKM yang telah mendapatkan intervensi swasta

---

ABSTRACTThis thesis is a discussion about the effect before and after the intervention by theprivate sector in the empowerment of the micro small and medium enterprises incase study of Wirausaha Muda Mandiri . Some things that will be analyze is theimpact of the intervention of the private sector to the development of the businessof SMEs is seen by the increase in turnover , business assets and net profit , thenthe impact of the intervention of the private sector to the access to finance ofSMEs , as well as the effect of the intervention of private in drawing theGovernment's attention to the the SMEs that have gained private intervention ."

"Dalam strukur perekonomian nasional, usaha kecil merupakan komponen penting yang memiliki nilai strategis. Sesuai dengan amanat GBHN 1993, adalah suatu keharusan untuk membina dan mengembangkan usaha kecil. Salah satu upaya pembinaan terhadap usaha kecil dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan akuntansi bagi pengusaha kecil. Melalui penelitian ini, penulis ingin memperoleh gambaran tentang pengetahuan, sikap dan persepsi, serta penerapan pengusaha kecil terhadap akuntansi bagi usaha kecil. Kemudian berdasarkan data tersebut, penulis berharap dapat mengetahui lebih lanjut bagaimana bentuk pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pengusaha kecil. Penelitian ini menggunakan metode telaah kepustakaan dan observasi lapangan. Untuk mengumpulkan data, penulis menyebarkan kuesioner baik melalui pos maupun mengantarkannya langsung kepada responden. Responden dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu responden yang pernah dan yang tidak pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan di Balai Pelatihan Koperasi dan Pengusaha Kecil DKI Jakarta. Berdasarkan hasil penelitian, terbukti bahwa pengusaha kecil memang membutuhkan pendidikan dan pelatihan akuntansi demi pengembangan usahanya. Semoga kenyataan ini dapat menggugah pihak-pihak terkait, baik pemerintah maupun swasta, untuk terus berusaha mewujudkan suatu sistem pendidikan dan pelatihan akuntansi bagi usaha kecil yang terintegrasi dan mampu menunjang pembinaan dan pengembangan usaha kecil di Indonesia."

"Tesis ini membahas mengenai Strategi Pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh lembaga pendidikan yakni UKM Center FEUI. Dengan pendekatan kualitatif, pengumpulan data melalui studi literatur, wawancara dan observasi serta penarikan informan dengan purposif sampling.Hasil penelitian ini menggambarkan Strategi pemberdayaan UMKM yang dilakukan UKM Center FEUI, seperti langkah-langkah yang ada di dalamnya: need assessment, implementasi, monitoring dan evaluasi serta permasalahan yang ada seperti keterbatasan dana, keterbatasan jumlah SDM, serta kurangnya komitmen anggota binaan dalam melaksanakan strategi pemberdayaan tersebut. Namun, dari permasalahan tersebut, UKM Center FEUI bersama binaannya berupaya untuk mengatasinya dengan melakukan beberapa solusi.

---

The focus of this study is the Strategy of Micro, Small and Medium Enterprises which was been done by UKM Center FEUI. This research used a qualitative approach with descriptive research. While collecting data using study literature, observation, in-depth interview with purposive sampling technical, there are 9 informants from UKM Center FEUI Staffs and Members.

The results of this study show the strategy micro, small and medium enterprises, that are: need assessment, implementation, monitoring and evaluation. In the implementation, there are problems such as limited finance, limited human resource, and the low commitments members. Therefore UKM Center made problem solving to solve the problems."

"Accourding to statistic around 9 out of 10 businesses in Indonesia are small business.The sector alone employs 96,6 percent of the workforce and contributes to GDP 56 % ...."

"ABSTRAKModal merupakan salah satu komponen yang sangat esensial dalammendukung pengembangan usaha, apapun skalanya, baik usaha besar,menengah apalagi kecil. Bagi usaha besar masalah pendanaan dapat diatasimelalui pinjaman dan bank atau menjual sahamnya ke pasar modal. Tapi bagiusaha kecil, akses untuk mendapat bantuan modal dan bank relatif sulit. Untuk mempercepat pertumbuhan usaha kecit dan membuatnya menjadiusaha yang tangguh, salah satu usaha yang dilakukan adalah membenkemudahan untuk memperoleh, bantuan modal. Pemerintah melalui MenteriKeuangan, dengan Surat Keputusan Nomon 1232/KMK.O1 3/1 989 yangkemudian disempumakan dengan Surat Keputusan Nomor 316/KMK.016/1994telah mewajibkan seluruh BUMN untuk menyalurkan laba yang diperolehnyasebesar 1% sampai dengar, 5 % guna menibanitu permodalan usaha kecil. Bantuan yang sudah dimulai pada tahun 1990, menunjukkan nilai yangbesar. Penggunaan sumber-sumber ekonomi yang demikian besar, apabila tidakdikelofa secara baik akan menimbulkan pemborosan. Untuk melihat lebih dekat mengenaí penyaluran dana pembinaan usaha keciloleh BUMN, dalam karya akhir ini kami mencoba membahas mengenai efisiensipenyaluran dana pembinaan tersebut oleh PT JM (Persero) dan PT WK(Persero) perlode sampia dengan tahun 1996. Mitra binaan JM dan WK meliputi beibagai jenis usaha yang tersebar diberbagai daerah. Bantuan yang diberikan kepada mitra binaan tersebut meliputhibah berupa pendidikan dan pelatihan, bantuan pemasaran dan bantuan modalkerja. Dari penelitian yang dilakukan temyata bantuan pendidikan dan pelatihanyang diberikan belum terarah kepada mitra binaan. Sebagian hibah untukpendidikan dan pelatihan diserahkan kepada lembaga pendidikan yangpenggunaannya diserahkan kepada lembaga pendidikan tersebut dan sebagianlagi digunakan untuk melatih usaha kecil yang bukan merupakan mitra binaan.Akibatnya mitra binaan yang memerlukan pendidikan dan polatihan mengenaiaspek teknis produksi dan aspek manajenal tidak memperolehnya. Bantuan pemasaran yang diberikan dalam bentuk mengikut sertakanmitra binaan dalam pameran-pameran telah membantu usaha kecil dalammemperkenalkan produk yang dihasilkannya ke pasar dan mitra binaan tersebutmenjadí tahu apa yang díinginkan oleh konsumen terhadap produk yangdihasilkannya. Bantuan modal kerja yang merupakan alokasi paling besar atas danapembinaan usaha kecil, telah disalurkan ko berbagal jenis usaha kecil diberbagalidaerah. Untuk mendapatkan bantuan modal kerja, syarat-syarat yangharus dipenuhi oleh calon mitra binaan relatif mudah, bunga yang dibebankanatas pinjaman tersebut jauh lebih rendah dibandingkan bunga bank, serta untukmendapatkannya tidak disyaratkan untuk menyerahkan jaminan kebendaan.Kemudahan-kemudahan tersebut telah mengudang banyak usaha kecil"