Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini meneliti tentang Peranan Kelompok Masyarakat Dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga sebagai suatu proses pelaksanaan Peningkatan pendapatan dan penghasilan melalui usaha memelihara unggas (ayam bukan ras) kepada kelompok wanita tani bina usaha di Lamreung Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar Propinsi Daerah Istirnewa Aceh. Program Peningkatan ekonomi keluarga bersumber dari biaya APBD Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 1998/1999 yaitu proyek pengembangan pemeliharaan unggas Dinas Peternakan Kabupaten Aceh Besar.Manfaat program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan dan penghasilan keluarga dari usaha memelihara unggas (ayam bukan ras) yang dulunya hanya berupa usaha konsumtif berubah menjadi usaha ekonomi produktif yang dapat menghasilkan tambahan pendapatan dan penghasilan keluarga atau yang dapat dijadikan sebagai surplus keluarga. Kegiatan program peningkatan ekonomi keluarga sebagai usaha ekonomi produktif yaitu memelihara unggas (ayam bukan ras). Modal pertama bantuan pemerintah sebagai dana bergulir kepada kelompok wanita tani bina usaha di Lamreung Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar kepada petani miskin dan mempunyai potensi memelihara unggas (ayam bukan ras).Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peranan kelompok masyarakat dalam proses pelaksanaan peningkatan ekonomi keluarga, kendala yang dihadapi kelompok masyarakat dalam proses pelaksanaan program dan upaya kelompok masyarakat untuk mengatasi kendala tersebut.Hasil penelitian dapat dimanfaatkan sebagai sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu-ilmu sosial yaitu pembangunan sosial yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Juga dimanfaatkan sebagai evaluasi program dengan melihat sejauhmana pelaksanaan program peningkatan ekonomi keluarga membawa manfaat kepada kelompok wanita tani bina usaha untuk peningkatan ekonomi keluarga dalam rangka meningkatkan kesejahteraanya. Kemudian sebagai bahan kajian untuk penyempurnaan program berikutnya agar lebih baik dan bermanfaat kepada masyarakat sebagai sasaran program.Metode penelitian yang digunakan adalah bersifat deskritif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang pada akhirnya dapat menghasilkan data deskriftif teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan, wawancara dan observasi langsung dilokasi penelitian yang sedang melaksanakan kegiatan pemeliharaan unggas (ayam bukan ras). Peneliti mengadakan wawancara tidak terstruktur dan studi dokumentasi, dengan mempelajari dokumen yang tersedia di perpustakaan. Informan yang dipilih adalah orang-orang yang mengetahui program peningkatan ekonomi keluarga, proses pelaksanaannya, kendala yang dihadapi dan upaya untuk mengatasi kendala tersebut. Orang-orang tersebut berasal dari Penanggung jawab yaitu pejabat struktural dan fungsional dari Kabupaten sampai ke desa, pelaksana, petugas, tokoh masyarakat, PKK, pengurus dan anggota kelompok wanita tani bina usaha.Hasil penelitian menunjukkan bahwa program peningkatan ekonomi keluarga melalui usaha ekonomi produktif memelihara unggas (ayam bukan ras) dapat tercapai yaitu adanya peningkatan pendapatan dan penghasilan (surplus) keluarga, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga kelompok wanita tani bina usaha. Usaha memelihara unggas bersifat sederhana dan tidak terlalu berat, tidak membutuhkan modal yang banyak dan pendidikan khusus, cocok sebagai usaha pendukung dan usaha pokok atau unggulan, sehingga memungkinkan untuk diberikan kepada kaum wanita atau ibu rumah tangga karena lokasi tempat usaha tidak jauh dari rumah. Pengembangan usaha adalah dari yang bersifat tradisional menjadi semi intensif atau intensif, artinya pemeliharaan unggas (ayam bukan ras) yang dilaksanakan menggunakan prisnsip sapta usaha pemeliharaan unggas. Hasil yang dicapai adalah sekitar 70 % anggota kelompok dinyatakan berhasil sedangkan yang lainnya kurang (20 %) dan tidak berhasil (10 %). Keberbasilan ini dapat dilihat dari perkembangan usaha yang dilaksanakan, peningkatan pendapatan dan penghasilan mereka semakin meningkat dan usaha tersebut dapat dikembangkan dan sebelumnya sebagai usaha pendukung keluarga menjadi usaha pokok dan unggulan keluarga. Dilaksanakan secara berkelanjutan dan dapat menampung tenaga kerja yang layak untuk meningkatkan kesejahteraan.Pembentukan kelompok dari masyarakat petani dan petemak yang sengaja dibentuk oleh Dinas Peternakan Kabupaten Aceh Besar, yang seharusnya dibentuk berdasarkan kelompok masyarakat yang telah ada seperti kelompok pengajian (perwiridan) ataupun yang lainnya. Cost yang dikeluarkan sejak dari pembuatan kandang dengan benefit yang diperoleh sangat lumayan karena setiap anggota kelompok mendapat penghasilan dan pendapatan minimal Rp. 400.000,- perbulan. Sekitar 50 % dan penghasilan kotor dapat digunakan sebagai benefit dan surplus keluarga untuk peningkatan kesejahteraanya dari peningkatan perekonomian keluarganya.Hambatan yang dihadapi yaitu unggas yang dipelihara sering sakit sehingga menghabiskan sampai 100 %, hilang karena diouri, kelangkaan vaksin, tempat usaha yang tidak cocok dan kemauan atau kemampuan melakukan usaha juga berbeda karena tidak mempuyai anggota keluarga yang dapat membantu usahanya. Untuk mengatasi hal tersebut, terutama dalam hal menanggulagi penyakit dan penyediaan obat, perlu penyediaan cadangan dari pengelola program dan secara berkala tenaga vaksinator melaksanakan vaksinasi unggas sesuai dengan jadwal. Pembentukan koperasi sebagai pengembangan usaha berikutnya, karena dengan adanya koperasi dianggap salah satu alternatif yang dapat memecahkan permasalahan tersebut. Memberikan peluang kepada anggota kelompok memelihara unggas yang lain sesuai dengan tempat usaha yang dimililanya, sehingga dapat berhasil seperti anggota yang lain yang telah berhasil."

"Penanggulangan kemiskinan dengan menitikberatkan pada masyarakat sebagai pendekatan operasional, merupakan wujud komitmen pemerintah dalam merealisasikan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program-program penanggulangan dan pengentasan kemiskinan.Untuk tujuan ini dipertukan program-program pembangunan gampong melalui upaya-upaya terobosan dalam bentuk gerakan pembangunan yaitu GEMA ASSALAM' (Gerakan Masyarakat Aceh Darussalam). Program pembangunan Gema Assalam merupakan pengembangan lebih lanjut dari program pembangunan gampong masa sebelumnya dalam penanggulangan kemiskinan, dengan menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasionalnya. Masyarakat gampong dengan difasilitasi oleh aparat pemerintah merupakan subyek utama sekaligus pemanfaatan potensi yang ada di gampong sehingga mampu memutuskan sendiri kegiatan pembangunan secara musyawarah sesuai dengan kebutuhan masyarakat gampong setempat.Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang pemberdayaan masyarakat melalui Program Gema Assalam terutama untuk mengetahui apakah telah terjadi proses pemberdayaan didalam usaha ekonomi produktif, serta untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan pemberdayaan tersebut.Penelitian ini menggunakan tipe pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan Program Gema Assalam. Data diperoleh melalui studi pustaka, observasi dan wawancara mendalam (indepth interview) dengan para informan. Sedangkan pemilihan para informan pertama-lama dilakukan melalui teknik purposive sampling, yaitu dengan memilih secara mendalam dan bisa dipercaya untuk dijadikan sumber data, dan selanjutnya dipadukan dengan teknik snowball sampling, dan informan pertama tersebut diminta memberikan petunjuk tentang informan berikutnya yang dapat memberikan informasi yang tepat dan mendalam.Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa pemberdayaan (empowerment) yang dilakukan oleh Program Gema Assalam mulai terlihat dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan kegiatan sampai tahap pengawasan hal ini dapat dilihat dari adanya partisipasi dari masyarakat pada tahapan-tahapan tersebut (bottom-up planning) terutama pada pembentukan kelompok usaha ekonomi produktif. Sudah mulai nampak terjadinya transfer daya (power) kepada masyarakat baik itu berbentuk kesempatan atau peluang. Transfer pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), modal (capital) sehingga diharapkan lerjadi peningkatan kapasitas masyarakat. Akan tetapi pelaksanaan kegiatan Program Gema Assalam di Mukim Biskang ini masih belum dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat miskin yang merupakan sasaran dari program ini, hal ini dapat terlihat dari penggunaan dana yang sangat besar untuk kegiatan fisik yang tidak langsung menyentuh masyarakat miskin. Hal ini juga diakibatkan oleh pengawasan yang dilakukan belum optimal dan juga rendahnya peran lembaga swadaya masyarakat.Pada saat pelaksanaan Program Gema Assalam ini terdapat beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung terlihat dari adanya partisipasi masyarakat. Sedangkan faktor penghambat adalah sumber daya manusia yang masih rendah, kondisi geografis lokasi kegiatan yang kurang mendukung, dominasi yang besar dari Imum Mukim dan lemahnya penegakan aturan."

"Tesis ini meneliti tentang upaya pemberdayaan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UPPKS) di desa Durian Daun dan Desa Padang Olo Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman Propinsi Sumatera Barat. Perhatian kepada Kelompok UPPKS ini penting dilakukan dalam rangka peningkatan penanggulangan kemiskinan, dengan cara meningkatkan kualitas keluarga sesuai dengan tahapan keluarga sejahtera, terutama keluarga pra sejahtera dan Keluarga sejahtera 1 agar dapat melepaskan diri dari keterbelakangan sosial ekonomi yang selanjutnya dapat menjadi kekuatan dan wahana pembangunan bangsa. Salah satu upaya penanggulangan kemiskinan tersebut adalah pemberdayaan ekonomi keluarga dengan melakukan Pembinaan Ketahanan ekonomi Keluarga melalui Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera dalam suatu wadah kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). Untuk mewujudkan upaya tersebut, maka perlu ditingkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan para pengelola dan pelaksana serta kader terutama dalam hal pengelolaan kegiatan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera.Adapun tujuan penelitian ini adalah Pertama, mempelajari kebijakan Kredit Usaha Keluarga Sejahtera (Kukesra) dan Tabungan Keluarga Sejahtera (Takesra) dalam kaitannya dengan pemberdayaan kelompok UPPKS. Kedua, memahami penerapan kebijakan pemberdayaan kelompok UPPKS pads. Kelompok Asoka Desa Durian Daun dan Kelompok Melati Desa Padang Olo. Ketiga, mempelajari faktorfaktor penyebab terjadinya perbedaan tingkat perkembangan kelompok UPPKS Asoka Desa Durian Daun dan kelompok UPPKS Melati Desa Padang Olo yang berdampak pada keberhasilan dan kurang berhasilnya Kelompok UPPKS.Metode Penelitian yang digunakan adalah dengan pendgkatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi langsung dimana peneliti langsung berada di lapangan, mengadakan wawancara mendalam tidak berstruktur dan studi dokumentasi.Hasil yang diperoleh dari penelitian ini, bahwa kebijakan pemberdayaan kelompok UPPKS di kedua kelompok ini adalah satu bentuk pemberdayaan terhadap institusi komunitas masyarakat dengan tujuan peningkatan ekonomi keluarga pra sejahtera dan sejahtera I dan telah berjalan selama 5 tahun. Kebijakan ini didukung dengan bantuan pinjaman modal usaha Kukesra danTakesra, yang dalam hal ini telah diwujudkan sampai pada putaran ke IV dan memasuki putaran ke V.Penerapan kebijakan pemberdayaan kelompok UPPKS pada Kelompok Asoka Desa Durian Dann dan Kelompok Melati Desa Padang Olo telah dilakukan mulai dari pembentukan kelompok, pengelolaan usaha kelompok, pengembangan usaha dan pemasaran produk. Namun walaupun kebijakan yang diterapkan sama, tetapi terdapat perbedaan dalam hal tingkat perkembangan kedua kelompok ini. Hal ini ternyata dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan tingkat perkembangan kedua kelompok ini yaitu : kemampuan pengurus kelompok dalam mengorganisir kelompoknya, kejelasan informasi yang diperoleh anggota kelompok, dukungan dari tokoh formal maupun informal, peran yang dijalankan petugas, perkembangan modal usaha serta perkembangan jaringan usaha dengan pola kemitraan. Pemberdayaan adalah penguatan yang lemah (power to powerless). Dalam pelaksanaan kebijakan pemberdayaan kelompok UPPKS ini telah dijalankan, dimana masyarakat desa yang tergolong lemah seperti keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I diberdayakan dengan membentuk suatu wadah yang disebut kelompok UPPKS.Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis merekomendasikan beberapa saran sebagai berikut : pertama, peningkatan pengetahuan aparat perencana di tingkat Kabupaten dalam memahami kerangka pemikiran dan konsep yang terbani tentang pengembangan masyarakat. Kedua, diberikan pelatihan secara berjenjang dan kontinyu dimulai dari pemahaman tentang kebijakan, peningkatan keterampilan dan pemahaman tentang perkembangan mutakhir pemikiran mengenai pengembangan masyarakat kepada petugas. Ketiga, disediakan fasilitas yang memadai untuk pelaksanaan terutama untuk petugas sehingga mampu menjangkau wilayah tugasnya yang leas dengan frekwensi pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan setempat. Keempat, mengevaluasi kembali program pemberdayaan kelompok UPPKS yang telah dijalankan dengan melibatkan peran serta dan partisipasi aktif dari masyarakat untuk menilai keberhasilan program yang telah dilaksanakan."

"Rendahnya taraf hidup dengan berbagai situasi dan kondisi yang dihadapi kelompok-kelompok ekonomis produktif adalah wujud kesenjangan dalam memperoleh pemerataan distribusi pendapatan dan rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomis. Akar permasalahan yang mencuat dipermukaan karena tidak adanya keseimbangan dalam memperoleh kesempatan untuk berkiprah mengembangkan sayap usahanya. Pembangunan dibidang ekonomi adalah satu-satunya tonggak dalam mengupayakan pemerataan yang diarahkan dengan menata struktur perekonomian tiga pelaku ekonomi nasional, yaitu semula dengan sistem perekonomian konglomerasi menjadi sistem perekonomian kerakyatan, dengan memberdayakan usaha kecil atau kelompok ekonomis produktif secara sistematis terpadu dan berkelanjutan. Salah satu program merupakan pencegahan kemerosotan dan mengangkat kembali mutu hidup masyarakat dari program JPS, yang dilaksanakan Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah melalui Proyek Pengembangan Program LEPMM, untuk mendorong tumbuhnya lembaga keuangan alternatif guna mempermudah akses dalam sumber permodalan bagi anggota kelompok usaha. Keberhasilan pengembangan program LEPMM sangat ditentukan adanya partisipasi dari anggota kelompok, namun didalam wujud partisipasi sangat banyak variabel-variabel yang mempengaruhinya diantaranya, tingkat kemampuan sosial ekonomi anggota kelompok dan pengetahuan anggota. Didalam penelitian ini akan diketahui hubungan variabel - variabel yang mempengaruhi tersebut, sehingga hubungan tersebut terlihat merupakan pendorong partisipasi anggota kelompok dalam melaksanakan program LEPMM sehingga tercapai sasaran dan tujuannya. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan secara setara antara kuantitatif dan kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Lembaga Ekonomi Produktif Masyarakat Mandiri (LEPMM) yang berada di Kabupaten Tangerang: pengambilan sampel ditetapkan sebanyak 60 responden dilakukan secara acak sederhana yang berlokasi di Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten. Data yang dikumpulkan melalui instrumen berbentuk angket dengan tekhnik wawancara, dalam bentuk instrumen pengukuran Kemampuan sosial ekonomi, Pengetahuan anggota kelompok terhadap LEPMM, dan Partisipasi dalam pelaksanaan program LEPMM.Dari permasalahan yang ada hasil penelitian menunjukkan bahwa : Pertama, terdapat hubungan positif antara kemampuan sosial ekonomi dengan partisipasi. Hubungan keduanya termasuk sedang ditunjukkan dengan adanya peningkatan kemampuan sosial ekonomi anggota kelompok karena adanya insiatif tinggi yang mendorong partisipasi anggota kelompok. Apabila dilakukan kontrol variabel pengetahuan maka kontribusi kemampuan sosial ekonomi memberikan peningkatan kepada partispasi yang cukup berarti. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan sosial ekonomi turut menentukan adanya variasi partisipasi. Kedua, terdapat hubungan positif antara pengetahuan dengan partisipasi. Hubungan keduanya adalah sedang, digambarkan dengan melakukan kontrol variabel kemampuan sosial ekonomi maka kontribusi yang diberikan oleh variabel pengetahuan terhadap partisipasi relatif cukup. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan sosial ekonomi anggota turut menentukan adanya variasi partisipasi anggota dalam menunjang keberhasilan LEPMM. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah kemampuan sosial ekonomi dan pengetahuan memiliki hubungan yang signifikan terhadap tingkat partisipasi anggota. Sedangkan kontribusi masing masing variabel antara tingkat kemampuan sosial ekonomi dan tingkat pengetahuan adalah relatif sedang, berarti masih ada variabel lainnya yang mempengaruhi tingkat partisipasi anggota. Diharapkan penelitian dapat bermanfaat bagi pembuat kebijakan, Lembaga Swadaya Masyarakat anggota kelompok dan peneliti dalam kaitannya dengan pelaksanaan Program LEPMM."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang pelaksanaan program PEL melalui pengadaan alat tangkap dalam upaya pemberdayaan masyarakat nelayan di Kelurahan Balohan Kecamatan Sukajaya Kota Sabang Daerah Istimewa Aceh. Perhatian kepada kelompok masyarakat nelayan di wilayah ini penting dilakukan karena di samping memiliki potensi perikanan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, juga masih terdapat masyarakat nelayan yang relatif masih miskin.Program ini bertujuan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat di daerah yang berpotensi dengan cara meningkatkan nilai tambah produksinya melalui pembentukan dan pendayagunaan kelembagaan, mobilisasi sumber daya, serta jaringan kemitraan pengembangan usaha kecil sesuai kompetensi ekonomi lokal.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tahapan dalam pelaksanaan program PEL melalui pengadaan alat tangkap di lapangan, hambatan-hambatan, dan alternatif pemecahannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan, wawancara mendalam (indept interview) dan observasi langsung dimana peneliti langsung berada di lapangan. Informan dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling selanjutnya informan lain ditelusuri dengan mengikuti prinsip teknik snow ball.Dari hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan Program PEL melalui pengadaan alat tangkap meliputi beberapa tahap, yaitu tahap sosialisasi program, tahap persiapan, pelaksanaan dan tahap pelestarian kegiatan. Sosialisasi program terdiri dari kegiatan penyebaran informasi dan pelatihan. Penyebaran informasi melalui mimbar ceramah di meunasah (surau) lebih efektif dari pada papan informasi dan brosur-brosur, hal ini disebabkan masyarakat setempat sangat patuh terhadap agama dan aturan adat. Papan informasi dan brosur-brosur ternyata kurang menarik minat kelompok sasaran, karena masih kurangnya kemampuan dan minat baca dari masyarakat, sehingga informasi tentang program hanya beredar dan dipahami oleh kalangan terbatas. Pertemuan diskusi kelompok sasaran melalui lembaga yang telah tumbuh dalam masyarakat menjadi sarana dalam penyampaian informasi. Dalam sosialisasi program juga dilaksanakan pelatihan manajemen keuangan dan industri bagi masyarakat pemanfaat serta sifat dari program tersebut.Tahap persiapan pelaksanaan program meliputi pemilihan desa partisipasi, pembentukan kelompok, dan perumusan rencana kegiatan. Pemilihan desa partisipasi PEL dilaksanakan berdasarkan musyawarah, namun dalam hal ini terlihat adanya intervensi dimana forum musyawarah tersebut terlalu diarahkan oleh dikoordinator TPPK. Pembentukan, kelompok KMP masih dirasakan belum tepat sasaran yang mana keputusan lebih didominasi oleh pihak petugas dan begitu pula dengan perumusan rencana kerja masih terlihat kebutuhan yang diberikan belum mewakili dari kelompok masyarakat pemanfaat. Oleh karena itu persiapan pelaksanaan diharapkan dapat menjadi proses belajar bagi masyarakat, sehingga rencana program yang dibuat sesuai dengan kebutuhannya.Pelaksanaan kegiatan meliputi tahap pengajuan dan pencairan dana, kegiatan kelompok sasaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan. kegiatan pengajuan dan pencairan dana dilakukan berdasarkan rencana kegiatan (RK) yang telah dimusyawarahkan ditujukan kepada pimpinan proyek agar dana dicairkan ke rekening TPPK yang ada di bank lokal (BM), selanjutnya diajukan ke KPKN dengan dilengkapi tanda tangan ketua TPPK dan FK. Dalam pelaksanaan kegiatan PEL, keterlibatan kelompok sasaran belum memberikan masukan-masukan yang bersifat pemikiran, hal ini terlihat dari peralatan yang di berikan belum sesuai dengan kebutuhan KMP. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan hasil dilaksanakan oleh tim pelaksana dengan melibatkan warga masyarakat sehingga terbentuk suatu sistem dalam komunitas untuk melakukan pengawasan secara internal, tetapi sayangnya kegiatan tersebut hanya dilakukan pada awal-awal program saja. Peningkatan pendapatan tidak disebabkan oleh kerjasama kelompok, akan tetapi penggunaan alat tangkap yang efektif.Kemudian tahap pelestarian, dalam pelestarian program terlihat masih kurang berjalan karena tingkat kesadaran dari petugas masih kurang dalam mengarahkan dan memantau sistem perguliran dana, demikian juga dalam pemasaran, peran jaringan kemitraan dengan pihak swasta belum terlihat. Menurut pengamatan di lapangan terlihat bahwa terminasi yang dilakukan bukanlah karena masyarakat pemanfaat yang mandiri atau berhasil, melainkan karena habisnya waktu yang telah ditetapkan dalam proyek telah berakhir.Beberapa kendala dalam pelaksanaan program antara lain: kurangnya peran tim pelaksana (fasilitator) dalam pelaksanaan program, sosialisasi program kurang berhasil, kurangnya motivasi dan partisipasi masyarakat, rendahnya tingkat pendidikan dan kualitas masyarakat, minimnya tanggungjawab serta sikap malas (budaya malas) yang dimiliki oleh anggota kelompok sasaran, dengan demikian tingkat keberhasilan program rendah atau tidak mencapai tujuan.Perbaikan yang perlu dilakukan agar pelaksanaan program PEL melalui pengadaan alat tangkap berjalan dengan efektif maka perlu meningkatkan peran serta tim pendamping (fasilitator) sehingga kehadirannya dapat menjadi motivator, perlu dilakukan penataan ulang perencanaan agar tercipta keserasian antara tujuan dengan kebutuhan kelompok sasaran dalam pelaksanaan program, Pemerintah secara konsisten mendorong masyarakat untuk menuntut ilmu, disamping itu juga perlu dilakukan persiapan sosial dengan mengedepankan metode participatory rural appraisal (PRA), dan mengadakan pendekatan non-direktif."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemberdayaan ekonomi rakyat yang sedang digulirkan pemerintah terkait terhadap kecenderungan perilaku masyarakat pada ketahanan nasional di daerah ini. Penelitian dilakukan pada seluruh masyarakat Kalimantan Barat. Metode yang digunakan adalah Expost facto. Unit analisis yang digunakan bersifat agregatif yakni dengan menggunakan masyarakat kelurahan/desa sebagai unit analisis. Perhitungan sampel minimal dilakukan dengan formula Cohen, dan dihasilkan sampel minimal sebanyak 150 kelompok masyarakat. Setiap kelompok masyarakat diwakili oleh tiga orang sumber informasi. Tiga orang sumber informasi yang digunakan itu adalah mereka yang dalam kelompok masyarakat tersebut selalu dijadikan acuan baik pendapat atau nasehatnya. Data diperoleh dengan menggunakan kuesioner. Dalam pelaksanaannya ada yang langsung diisi oleh sumber informasi (sumber data), tetapi ada pula yang dilakukan dengan wawancara langsung.Hasil penelitian menunjukkan: (1) perilaku masyarakat cenderung kurang menunjukkan perilaku yang mengacu atau mendukung ketahanan nasional; (2) sikap masyarakat Kalimantan Barat terhadap kebijakan pembangunan yang dibuat pemerintah umumnya positif; (3) masyarakat menilai kurang baik terhadap program pemberdayaan. ekonomi yang diberikan kepada mereka; (4) pola pemberdayaan ekonomi rakyat yang diberikan kepada masyarakat masih belum menyentuh pengembangan kemampuan masyarakat sendiri; (5) adanya perilaku masyarakat yang kurang mengacu atau mendukung ketahanan nasional disebabkan adanya sikap yang masih belum semuanya positif terhadap kebijakan pembangunan dan adanya persepsi yang menilai kurang baik (positif) program pemberdayaan ekonomi yang di berikan pemerintah kepada mereka. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perilaku masyarakat yang mengacu atau mendukung ketahanan nasional sangat ditentukan oleh sikap dan penilaian masyarakat sendiri terhadap kebijakan pembangunan. dan pemberdayaaa yang diberikan kepadanya.Hasil penelitian menyarankan agar para pembina politik dan Pemda Tingkat I serta Tingkat II yang ada di Kalimantan Barat berupaya melibatkan masyarakat dalam setiap perencanaan pembangunan yang akan diberikan kepada mereka. Di samping itu disarankan pula agar aparat pemerintah lebih mengedepankan perspektif moral dalam melakukan pembinaan pada masyarakat. Untuk penelitian berikutnya, disarankan agar dikaji pola perilaku masyarakat yang berorientasi pada ketahanan nasional dalam kaitannya dengan etnis yang ada, khususnya di Kalimantan Barat."

"ABSTRAKFokus tesis ini adalah pelaksanaan, faktor pendukung dan penghambat dan dampak usaha ekonomi produktif tiga kelompok usaha bersama pada komunitas adat terpencil di desa Hamak Utara. Tesis ini merupakan penelitian kualitatif melalui studi kasus. Landasan utama pelaksanaan ini adalah memberdayakan komunitas adat terpencil untuk memahami program, memutuskan kegiatannya, memprosesnya dari perencanaan sampai evaluasi, membantu kelompok sasaran menjadi mandiri. Pendamping berperan sebagai pemercepat perubahan, tetapi pelaksanaan program penguatan ekonomi komunitas adat terpencil tidak dapat dilaksanakan sebagai mana mestinya. Faktor pendukung pelaksanaan tersebut adalah: kebijakan anggaran dari pemerintah, kemauan kelompok untuk meningkatkan pendapat. faktor kebiasaan, keterbatasan sumber daya selama proses pendamping pada pelaksanaan program, kekecewaan dan terbatasnya jaringan kerjasama. Dampak sosial: semakin baikm=nya hubungan sosial diantara kelompok, dampak lain: program tidak dapat meningkatkan pendapatan dan terjadinya pengrusakan hutan. Saran: perlunya perbaikan kebijakan pelaksanaan, bimbingan dan pelatihan terus menerus serta menghadiri pertemuan-pertemuan dengan instansi lain terkait, jaringan kerjasama, baik dengan pemerintah maupun non pemerintah."

"Program perbaikan kampung yang telah dilakukan sejauh penulis amati, selalu memberikan prioritas kepada pembangunan sarana infrastruktur kampung, dan kurang memberikan pertalian pada sektor sosial ekonomi masyarakat.Hal tersebut kerap kali terjadi, karena pemerintah selalu menyeragamkan bentuk kegiatan program pada setiap kampung, padahal masing-masing kampung memiliki karakteristik, masalah dan pontensi yang berbeda. Untuk itulah penulis bertujuan mengidentifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat yang bisa dikembangkan untuk pelaksanaan program perbaikan kampung tersebut.Konsep yang menjiwai penelitian ini adalah bahwa kaum marjinal yang miskin sekalipun, memiliki potensi yang bisa dikembangkan untuk perbaikan kondisi kehidupan masyarakat sendiri. Terutama pada kampung di perkotaan yang mengalami proses marjinalisasi, dari perkembangan lingkungan sekitarnya yang menjadi sebuah kota.Jenis penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan realitas yang ada di Kampung Bulakambing. Populasi pada penelitian ini adalah kepala keluarga yang ada di Kampung Bulakambing, dengan mengambil 60 kepala keluarga sebagai sampel. Penelitian ini menggunakan kombinasi data kuantitatif dan data kualitalif. Data kuantitatif didapatkan dari hasil menyebarkan kuesioner, sedangkan data kualitatif didapatkan berdasarkan hasil observasi serta wawancara mendalam terhadap 9 orang informan, yaitu 7 orang dari masyarakat Kampung Bulakambing serta 2 orang pejabat Pemerintah Kota Tangerang.Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi sosial masyarakat kampung Bulakambing yang dapat dijadikan aset bagi pelaksanaan program perbaikan kampung, dapat terlihat dari homogenitas masyarakatnya, kuantitas usia produktif, bentuk masyarakat yang masih gemeinschaft, yang masih memiliki solidaritas diantara warga masyarakat yang cukup kuat serta hubungan sosial dan kerja sama yang baik diantara warga masyarakat.Temuan lain memperlihatkan bahwa, potensi masyarakat amat rendah pada aspek tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, jenis keterampilan, serta pendapatan, sehingga hal tersebut merupakan masalah yang harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program perbaikan kampung. Akan tetapi pada tataran implementasi justru aspek tersebut, kurang serius dilaksanakan oleh pemerintah Kota Tangerang. Besarnya dominasi pemerintah daerah yang tidak menyerap aspirasi masyarakat mewarnai pelaksanaan program perbaikan kampung di kampung Bulakambing tersebut.Sebagai rekomendasi, penulis menyarankan untuk pelaksanaan program perbaikan kampung hendaknya dilakukan dengan pendekatan partisipasi masyarakat, dad mulal identifikasi masalah dan potensi yang ada pada masyarakat, pengembangan program, sosialisasi program, implementasi program, sosialisasi implementasi program serta evaluasi program. Tentu saja pelaksanaan program tersebut melibatkan pemerntah daerah, masyarakat setempat serta stake holder lain. Adapun program pengembangan potensi sosial ekonomi masyarakat hams menempati prioritas utama dad pelaksanaan program perbaikan kampung tersebut."

"Latar BelakangPerekonomian Indonesia selama orde baru menitik beratkan kepada pertumbuhan ekonomi telah menciptakan konglomeratisasi atau penguasaan perekonomian dari hulu sampai hilir oleh sekelompok orang maupun golongan. Terjadinya resesi ekonomi global yang berefek domino menyebabkan perekonomian Indonesia terkena imbasnya. Sistem perekonomian yang diterapkan bangsa Indonesia telah menyebabkan tumbuhnya masyarakat proletar, dimana sebagian masyarakat sangat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan perut dan sebagian lainnya memiliki usaha atau deposito yang nilainya bermilyar-milyar bahkan sampai trilyunan. Sebagian masyarakat kesulitan untuk memiliki tanah sebagai tempat berteduh dan sebagian lainnya mempunyai tanah baik itu pribadi ataupun perusahaan sampai beratus-ratus hektar bahkan berjuta-juta hektar. Dengan adanya reformasi, perekonomian kerakyatan diharapkan menjadi penggerak perekonomian Indonesia dengan memberdayakan masyarakat sebagai lapisan dasar dari ekonomi Indonesia serta pengusaha besar sebagai pendorong dengan hubungan saling menguntungkan. Perekonomian Kerakyatan ini adalah sistem ekonomi yang mengikutsertakan seluruh masyarakat dalam proses pembangunan. Namun untuk menuju perubahan itu, tentunya ada prasyarat yang harus dipenuhi, yakni pengalokasian sumberdaya, penguatan kelembagaan, penguasaan teknologi serta pemberdayaan sumberdaya manusia sendiri."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang pemberdayaan masyarakat melalui kelompok dalam Program Kredit Taskin Inkra. Juga dibahas tentang faktor pendukung dan penghambat proses pemberdayaan. Program Kredit Taskin Inkra untuk mengatasi kemiskinan bertujuan untuk meningkatkan kegiatan usaha ekonomi produktif keluarga-keluarga yang tergabung dalam kelompok Taskin lndustri Kecil dan kerajinan rakyat guna meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Peraksanaan Program Kredit Taskin Inkra di Kecamatan Porsea merupakan hasil kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Samosir dengan PT. Bank Sumatera Utara dengan memberikan kredit modal usaha kepada kelompok taskin berdasarkan tanggung jawab bersama (tanggung renteng).Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan, observasi dan studi kepustakaan. Pemilihan informan dilakukan secara purposive dan snowball sampling terhadap aparat pemerintah daerah, tim teknis, petugas pendamping, kepala desa, tokoh masyarakat dan Kelompok Tenun Siragi dengan jumlah 20 orang. Hasil penelitian dianalisa dengan mengaitkan kebijakan program dan kerangka pemikiran tentang kemiskinan, pembangunan daerah, industri kecil, pemberdayaan masyarakat serta partisipasi.Dalam tahap sosialisasi, peserta tidak hanya mendengar namun diberi kesempatan untuk bertanya apabila ada hal yang kurang dimengerti. Selanjutnya peserta sosialisasi ikut berpartisipasi untuk mensosialisasikan program di desa masing-masing, membantu tugas dari tim teknis, sehingga tujuan sosialisasi dapat tercapai. Dalam tahap pelaksanaan, peran petugas pendamping memberdayakan kelompok terlihat pada kegiatan pembinaan tehnis dan manajemen usaha, khususnya pengajuan usulan kredit dan pelaporan.Pelaksanaan proses pemberdayaan masyarakat terlihat sejak awal, pembentukan kelompok merupakan syarat utama untuk memperoleh kredit taskin inkra, diserahkan sepenuhnya kepada para pengusaha industri kecil dan pengrajin tanpa campur tangan dari pihak manapun. Dalam tahap pelaksanaan kegiatan pembinaan tehnis dan manajemen usaha dilakukan petugas pendamping dengan cara diskusi kelompok, anggota kelompok memperoleh penambahan pengetahuan dan keterampilan tentang ragam ulos untuk souvenir dan pemasaran ulos secara bersama-sama. Variasi ulos untuk meningkatkan pendapatan mereka dan pemasaran bersama dapat mengurangi waktu pemasaran yang dapat dipergunakan untuk mempercepat pembuatan ulos. Dalam kegiatan penyusunan usulan kredit dan pelaporan, petugas pendamping turut membantu diminta oleh anggota kelompok, namun pada dasarnya, sepenuhnya diserahkan kepada kelompok.Dalam pelaksanaan Program Kredit Taskin Inkra masih terdapat faktor penghambat baik dari anggota kelompok maupun dari petugas pendamping. Faktor penghambat dari anggota kelompok adalah rendahnya tingkat pendidikan yang didominasi tamatan SD dan SLTP, usia diatas 40-an juga berpengaruh terhadap rendahnya motivasi belajar bidang admisnistrasi serta pembuatan laporan. Untuk mengatasinya petugas mengadakan kunjungan rumah dan mengingatkan pentingnya laporan untuk perbaikan kebijakan atau pengembangan program. Faktor penghambat yang lain adalah kurangnya koordinasi petugas pendamping dalam pembagian tugas serta proses administrasi (pengisian formulir) yang cenderung menyulitkan anggota kelompok.Disamping faktor penghambat juga terdapat faktor pendukung seperti prilaku masyarakat yang terbuka, ikatan kekeluargaan antara anggota kelompok serta lokasi yang strategis. Merujuk kepada faktor penghambat di atas, dikemukakan saran yang sekiranya dapat diterapkan pada program yang akan datang yakni ; kepada pemerintah daerah, diperhatikan peran masing-masing petugas pendamping serta dilakukan pemantauan dan pembinaan oleh tim teknis, di masa mendatang para suami hendaknya ikut diberdayakan dengan memantapkan peran pendamping dari BKKBN, sekiranya memungkinkan dibentuk lebih dari satu kelompok pada program yang akan datang karena tampaknya dana dapat dikembangkan; kepada anggota kelompok, direncanakan pengembangan usaha; kepada petugas pendamping, secara berkata mengawasi pembuatan ulos agar kualitas dan motif ulos tetap terjaga, pendamping dari Kantor Koperasi berperan dalam pemasaran dan pembentukan Koperasi.ix + 6 bab + 134 halaman + 3 lampiran + Bibliograf 48 buku + 8 Peraturan Perundang-undangan dan lain-lain (1977 s/d 2002)"