Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berdasarkan Peraturan Daerah Kahupaten Lebak Nomor : 07 dan Nomor : 04 tahun 2000 Badan Pengawas Daerah (Bawasda) Kahupaten Lebak Propinsi Banten dibentuk dan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Lebak di bidang pengawasan. Dengan demikian Bawasda menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan togas semua instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak, melalui kegiatan pemeriksaan, baik reguler maunun monitoring, Efektivitas (keberhasilan) pengawasan yang dicapai, optimalnya sangat ditentukan oleh prestasi kerja para pengawasnya, oleh karena itu faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja para pemeriksa sangat mempengaruhi pula pada efektivitas pengawasan."

"Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992, tugas Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri adalah menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas semua unsur dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri dan jalannya Pemerintahan Daerah. Secara operasional penyelenggaraan pengawasan tersebut mencakup semua IPOLEKSOSBUD di Daerah Tingkat I dan II ditambah sepuluh komponen di lingkungan Kantor Pusat Departemen Dalam Negeri.Secara umum ada dua faktor yang dapat mempengaruhi organisasi dalam mencapai sasaran atau tujuannya yaitu secara internal dan eksternal. Dalam tesis ini penelitiannya lebih difokuskan dari faktor internal, organisasi Itjen Depdagri, khususnya menyangkut koordinasi, sumberdaya manusia (Skills) dan kepemimpinan dengan tujuan agar lebih mudah menyusun instrumen penelitian dan pembatasan masalah yang relevan.Untuk mengamati bagaimana efektivitas pengawasan Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri dilakukan, digunakaui metode penelitian korelasional (Corelational Research), yang penelitiannya dilakukan terhadap 60 responder terdiri dari empat strata : Strata I eselon II, Strata II eselon III, Strata 111 eselon IV Strata IV non eselon.Berdasarkan hasil penelitian dengan perhitungan rumus Chi kuadrat (X2) disimpulkan, ketiga subvariabel bebas yaitu : Koordinasi, Sumberdaya manusia dan Kepemimpinan, secara faktual tidak mempunyai- korelasi (hubungan) dengan efektivitas pengawasan, atau sangat kurang signifikan.Sesuai dengan identifikasi permasalahannya, maka disarankan ketiga sub variabel diatas dapat diperbaiki, yaitu :1. Untuk aspek koordinasi perlu dilakukan : a. Penyusunan jadwal pemeriksaan setelah PKPT ditentukan. b. Mengkaji ulang sistem tindak lanjut. Melakukan konfirmasi atas obyek yang diperiksa. c. Temuan disajikan dengan data yang faktual, sehingga mudah di tindak lanj uti sesuai rekomendasi.2. Untuk aspek Sumberdaya Manusia perlu dilakukan :a. Temu Wicara dengan Badan Diktat Depdagri, BPKP dan BPK guna pengikatanl kualitas Pengawasan,b. Penugasan lebih difokuskan berdasarkan disiplin ilmu dan pengalaman.3. Untuk aspek Kepemimpinan perlu dilakukan:a. Evaluasi LHP, menerapkan standar audit.b. Pemberian motivasi kepada pengawas meningkatkan daya saing (Competitiveness) serta menerapkan reward dan punishmen."

"Dilatarbelakangi akan kesadaran pentingnya peranan lembaga-tembaga pengawasan di daerah dalam era otonomi saat ini, maka studi ini dimaksudkan untuk mengetahui aspek aspek apa yang mempengaruhi efektivitas Bawasda Kabupaten Pelalawan dalam menjalankan fungsi pengawasannya.Setelah menganalisis empat indikator untuk menilai effektivitas pengawasan Bawasda, yaitu : (1) Cakupan Pemeriksaan, (2) Ketepatan waktu Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan, (3) Jumlah dan Kualitas Temuan Hasil Pemeriksaan dan (4) Jumlah Rekomendasi Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti, diketahui bahwa effektivitas pengawasan Bawasda Pelalawan tahun 2001-2002 masih belum optimal.Gambaran tersebut diperoleh dari : (1) Analisis hasil wawancara dengan tiga orang informan yang ditentukan dengan Porpusive Sampling, yaitu : Bupati Pelalawan, Kepala Bawasda dan salah satu Kepala Bidang di Bawasda. (2) Analisis dokumen dan laporan Bawasda.Berdasarkan kerangka pemikiran dari beberapa teori pengawasan, maka dalam tesis yang menggunakan metode kuantitaif ini delapan aspek telah mempengaruhi effektivitas Bawasda dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Kedelapan aspek tersebut adalah : (1) Tugas, Pokok dan Kewenangan, (2) lndependensi, (3) Perencanaan Pemeriksaan, (4) Penugasan Pemeriksaan, (5) Sumber daya manusia, (6) Dana dan Peralatan Kerja, (7) Hubungan Kerja, (8) Pemantauan Tindak Lanjut.Dengan demikian maka, disarankan agar dasar hukum mengenai tugas pokok, fungsi dan wewenang Bawasda diperjelas dan dipertegas, sumber daya manusia Bawasda khususnya untuk pengawasan ditingkatkan baik jumlah dan mutunya, perencanaan pemeriksaan lebih harus lebih terfokus kepada arahan pimpinan berupa kebijakan pengawasan dari Bupati."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku seks pra nikah dan faktorfaktor yang mempengaruhi perilaku ini pada mahasiswa Akademi Kesehatan X di Kabupaten Lebak. Jenis penelitian yang dilakukan adalah kuantitatif dengan pendekatan cross sectional dengan jumlah sampel 143. Proporsi perilaku seks pranikah 60,1% dengan alasan tertinggi (14,7 % ) adalah kedua belah pihak samasama senang melakukan hubungan seks. Variabel yang memiliki hubungan bermakna adalah faktor sikap, paparan media pornografi, dan adanya peluang, sedangkan variabel yang paling dominan adalah paparan media pornografi. Diperlukan upaya untuk meningkatkan kegiatan penyuluhan perilaku seks pranikah baik di kampus maupun di luar kampus, membentuk dan meningkatkan layanan informasi dan konseling seks pra nikah di lingkungan institusi atau lingkungan masyarakat.

---

The purpose of this research is to reveal premarital sexual behavior and factors that influence it on Health Academy X students in Kabupaten Lebak. The type of this research is quantitative with cross sectional approach with 143 samples. The proportion of premarital sexual behavior is 60.1% with the highest reason (14.7%) is that the couple enjoy having sex. Variables that have significant relation are behavior, the exposure to pornographic media, and opportunity. While the most dominant variable is the exposure to pornographic media. It is necessary to improve outreach activities of premarital sexual behavior in campus and out of campus, establish and improve information and counseling of premarital sex in the institution and society."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara terhadap efektivitas pemeriksaan pajak. Efektivitas pemeriksaan pajak dilihat dari 2 sudut pandang, yaitu efektifitas dilihat dari besarnya temuan pemeriksaan dan dilihat dari pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak. Analisis terhadap hasil penelitian dilakukan melalui analisis isi atas jawaban kuesioner dengan responden pemeriksa pajak dari Kantor Wilayah Pajak, Kantor Pemeriksaan Pajak, dan Kantor Pelayanan Pajak. Di samping itu, analisis juga dilakukan dengan menggunakan sumber data yang berasal dari laporan hasil pemeriksaan BPKP terhadap kantor pajak, ikhtisar hasil pemeriksaan banding pada MPP, sumber data lainnya yang terkait.Analisis data menggunakan pendekatan deskriptis analitis, dengan pendekatan pada analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif menggambarkan bahasan non angka, sedangkan analisis kuantitatif menjabarkan pengaruh angka-angka.Hasil penelitian menunjukkan:1. Tujuan pemeriksaan cenderung lebih berorientasi pada upaya memaksimalkan koreksi atau temuan pemeriksaan yang berpotensi menambah penghasilan negara. Hal ini tidak bisa dipisahkan dari beban yang harus ditanggung oleh aparat pajak pada umumnya dan pemeriksa pajak khususnya, sejalan dengan tingginya target yang harus dicapai dalam penerimaan pajak untuk kontribusinya terhadap penerimaan negara2. Dengan orientasi tujuan demikian, maka tujuan lainnya dalam rangkamempengaruhi kepatuhan wajib pajak tidak dapat dicapai secara efektif,yang terlihat dari tingkat ketidakpatuhan wajib pajak yang justrucenderung mengalami. peningkatan3. Tujuan pemeriksaan yang berorientasi pada maksimalisasi koreksi fiskalcenderung mengabaikan faktor obyektivitas, sehingga hasil koreksi yang dilakukan ditanggapi wajib pajak dengan mengajukan keberatan dan banding.4. Analisis atas hasil keputusan banding yang ditetapkan oleh majelisperadilan pajak menunjukkan bahwa keputusan banding yangmenguntungkan wajib pajak cenderung meningkat. Ini berarti koreksipemeriksaan secara substansial tidak sesuai dengan ketentuan perundang﷓undangan yang berlaku.Ekploitasi signifikan yang dapat digambarkan adalah bahwa pemeriksaan pajak sejak awal telah terkondisi sebagai suatu sarana memaksimalkan temuan hasil pemeriksaan, yang berorientasi kepada penambahan penerimaan negara. Hal ini bisa dilihat dari beberapa fakta temuan hasil penelitian, yaitu:1. Adanya target temuan hasil pemeriksaan yang harus dicapai oleh unit kerja pemeriksaan pajak dan pemeriksa pajak. Penetapan target temuan hasil pemeriksaan mengindikasikan bahwa sejak awal Kantor Pemeriksaan Pajak telah bertujuan memaksimalkan temuan hasil pemeriksaan, yang berarti bahwa tujuan yang ingin ditonjolkan adalah fungsi pemeriksaan pajak sebagai sumber penerimaan negara2. Adanya pengakuan dari pemeriksa bahwa sejak awal telah diberi beban target temuan hasil pemeriksaan, yang orientasinya adalah penambahan penerimaan negara. Implikasi dari adanya beban target ini adalah bahwa pemeriksa beranggapan bahwa tujuan pemeriksaan pajak adalah memaksimalkan penerimaan negara, dan mengabaikan tujuan meningatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga diperkuat oleh kenyataan bahwa temuan hasil pemeriksaan akan mempengaruhi pencapaian kinerja pemeriksa, di mana keberhasilan kinerja pemeriksa pajak adalah dilihat dari besarnya temuan hash pemeriksaan3. Hasil analisis terhadap keputusan majelis peradilan pajak terhadap banding wajib pajak menunjukkan bahwa secara signifikan keputusan banding yang menguntungkan wajib pajak meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa temuan hasil pemeriksaan pajak yang dihasilkan oleh pemeriksa pajak tidak secara menyeluruh didasarkan pada bukti obyektif, sehingga hasilnya tidak sesuai dengan fakta yang ada. Hal ini bisa dikaitkan dengan tujuan pemeriksaan pajak yang sejak awal lebih menekankan pada besarnya temuan hasil pemeriksaan pajak, yang berimplikasi pada kemungkinan ketidakobyektifan kesimpulan hasil pemeriksaan"

"ABSTRAKSeiring dengan lajunya gerak pembangunan, pada berbagai sektor terjadi pula masalah-masalah kebocoran, pemborosan, penyimpangan dan penyelewengan yang dalam hal ini berkaitan erat dengan terjadinya kerugian negara. Pada dasarnya sudah ada perangkat hukum serta prosedur yang mengatur penyelesaian kerugian negara yaitu ICW, Petunjuk Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (Juklak TP dan TGR) terbitan Bepeka maupun Departemen PU, namun perlu dikaji apakah dalam pelaksanaannya mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang telah terjadi.Di dalam penelitian ini kajian utama semula berfokus pada penyelesaian kerugian negara yang diproses oleh Biro Keuangan menyangkut TP dan TGR, tetapi kemudian harus dilengkapi dengan kajian penyelesaian kerugian negara hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional yang pelaksanaannya diatur secara tersendiri .Penelitian ini diawali dengan kajian kepustakaan menyangkut teori-teori efektivitas, kerugian negara, pengawasan dan konsep-konsep penyelesaian kerugian negara, selanjutnya diikuti dengan penelitian lapangan terutama di Biro Keuangan, Inspektorat Jenderal, dua Kantor Wilayah Departemen PU ditambah dengan Instansi Bepeka. Analisa yang dilakukan bersifat kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif alisis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian kerugian negara yang didasarkan pada ICW dan Juklak TP dan TGR belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan, sedang kerugian negara hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional yang ternyata mendominasi jumlah nominal kerugian negara di Departemen PU diwarnai pula dengan berbagai kerawanan. Oleh sebab itu dalam penanganan kerugian negara perlu dilakukan berbagai langkah meningkatkan pemahaman peraturan, peningkatan kualitas auditor dan pengaturan yang lebih jelas dan tegas atas penyelesaian hasil pemeriksaan.ix + 116 halaman + 4 tabel + 3 gambar + 9 lampiran Daftar Pustaka : 14 buku, 21 peraturan, 3 lain-lain."

"Angka kematian hayi masih merupakan masalah di Indonesia karena tertinggi di Asia Tenggara dan gangguan perinatal merupakan penyehab kedua setelah ISPA dan 40% terjadi pada usia dibawah 1 bulan. BBLR merupakan penyebab kedua Betelah tetanua neonatorum pada perinatal dan pada tahun 2000 nanti menjadi penyakit utama. Dengan mencegah BBLR akan menurunkan angka kematian bayi, anggaran kesehatan perinatal dan yang penting adalah mengurangi jumlah anak yang potensial menderita kelainan neurologis atau mental. Upaya yang dilakukan untuk menunjukkan BBLR antara lain dengan meningkatkan pelayanan antenatal dan mengurangi risiko BBLR. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran kejadian BBLR dan faktor-faktor yang menentukan kej adian BBLR. Metode penelitian yang digunakan adalah analisa data sekunder dari data Survei Cepat Kesehatan Ibu Tahun 1995. Variabel BBLR diukur dengan cara pertanyaan dengan konfirmasi KMS dan dirasakan mempunyai kemungkinan "Recall bias" yang besar. Pada survei cepat tarsebut teknik pengambilan sampelnya dilakukan dengan cara kluster dua tahap. Analisa datanya 'harus menggunakan paket prggram yang sesuai dengan teknik sampling yang kompleks yaitu menggunakan SUDAAN. Analisa statistik multivariahel yang dilakukan adalah regresi logistik dengan pemilihan model. Dari penelitian dihasilkan kejadian BBLR di kabupaten Cianjur 4,92%, Cirebon 4,41%, Lehak 1,94%, Tangerang 5,81% dan di empat kabupaten 4,34%. I-lasil ini. lebih rendah dibandingkan hasil penelitian lain, mengingat pengukuran BBLR yang lebih rendah validitasnya. Dalam pemodelan didapatkan faktor yang menentukan di empat kabupaten adalah imunisasi TT dan jumlah tablet yaag diminum ibu aadang di Tangerang adalah tempat pelayanan antenatal dan pemberian tablet besi. Imunisasi TT disini merupakan pancerminan dari pelayanan antenatal yang berkualitas karena ibu yang mameriksakan diri ke Posyandu akan mendapatkan imunisasi TT jika petugas Puskesmas hadir. Dari hasil tersebut disarankan agar program pemberian tablet besi tetap dipertahankan dan jumlahnya sesuai dengan ketentuan minimal dan petugas Puskesmas agar rutin mendatangi Posyandu supaya Posyandu dapat memberikan pelayanan yang ber!-nualitas. Upaya ini diharapkan dapat menurunkan kejadian BBLR.Infant Mortality Rate is a problem in Indonesia, since Indonesia has the highest in South.East Asia. The second cause of infant mortality is perinatal distress and 40% before 1 month of age. Low birthweight is the second cause of infant mortality on perinatal period and will he the major cause in the Year of 2000. The prevention of low birthweight will reduce the infant mortality rate, perinatal health budget and the most important is to minimize the number of children who have neurologic distress and mental disability. The action to be done are such as increase the antenatal care and minimize the risk of low birthweight.

The purpose of this research is to find out the figure of low birthweight and its determinant factors. This study is using of secondary analysis data of 1995 Mother Health Rapid Survey. The measurement of birthweight was done by asking the mother and confirm by the HMS. The technique of sampling design of this study is using two stages cluster sampling, therefore SUDAAN is used for data analysis. Logistic regression model was used to perform multivariat analysis.

The results of this research are the prevalence of low birthweight in Cianjur is 4.92%, Cirebon is 4.41%, Lehak is 1.94%, Tangerang is 5.81% and for 4 districs is 4.34%. These results are lower than the other studies. The determinants of low hirthweiht for 4 districs are immunization and the number of Ferrum tablets which were consumed by pregnant women and for Tangerang are antenatal care places and Ferrum tablets which given to pregnant women. Immunization is the reflection of the antenatal care quality, because the pregnant women who control themselves to Posyandu should have immunisation when provider (Puskesmas) was there. The suggestion are Ferrum tablets programme should be continued and the number of Ferrum tablets should be enough and the provider shoud go to Posyandu routineously."

"Kabupaten Aceh Tamiang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang laju pertumbuhan penduduknya terus meningkat dengan kepadatan penduduk yang kurang merata di Setiap kecamatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kepadatan penduduk kecamatan di Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan teori urbanisasi model Todaro Serta menganalisis sensitivitas jenis pekerjaan kepala rumah tangga disektor jasa, industri dan pertanian terhadap kepadatan penduduk kecamatan dalam Kabupaten Aceh Tamiang. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan model ekonometrika data panel OLS model Pooled/Common dan Fixed Eh?ect untuk melihat pengaruh antara variabel-variabel bebas (jumlah rumah tangga yang bekerja di sektor jasa, industri dan pertanian) terhadap variabel terikatnya (kepadatan penduduk secara absolut dan kepadatan penduduk secara relatif) pada 8 (delapan) kecamatan dalam Kabupaten Aceh Tamiang dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2004. Selanjutnya dipllih model yang terbaik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan model terbaik Fixed Effect pada taraf uji 95% jumlah kepala rumah tangga yang bekerja disektor industri berpengaruh positif terhadap kepadatan penduduk dan jumlah kepala rumah tangga yang bekerja disektor pertanian berpengaruh negatif terhadap kepadatan penduduk, Sedangkan jenis pekerjaan kepala rumah tangga disektor jasa tidak berpengaruh secara signiflkan terhadap kepadatan penduduk. Setiap peningkatan 1 persen jumlah keoala rumah tangga yang bekerja dl sektor industri, maka kepadatan penduduk akan naik sebesar 0,080 persen dibandingkan rata-rata kepadatan penduduk kecamatan lainnya dalam Kabupaten Aceh Tamiang. Setiap peningkatan 1 persen jumlah kepala rumah tangga yang bekerja disektor pertanian, maka kepadatan penduduk akan turun sebesar 0,081 persen dibandingkan rata-rata kepadatan penduduk kecamatan lainnya dalam Kabupaten Aceh Tamiang. Elastisitas jenls pekerjaan kepala rumah tangga disektor pertanian Ieblh besar daripada elastisitas jenls pekerjaan rumah tangga disektor industri."