Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini meneliti tentang profil pengrajin kain tenun adat Sambas dan upaya peningkatan peran koperasi dalam pemberdayaan pengrajin. Perhatian terhadap pengrajin ini sangat penting dilakukan karena sejak awal keberadaannya hingga sekarang ini belum mengalami perkembangan yang berarti, dan terlebih lagi belakangan ini keadaannya sangat memperhatikan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: mengidentifikasi lebih lanjut dan mendalam berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pengrajin kain tenun adat Sambas, dan mencoba memberikan solusi melalui peningkatan peran koperasi dan institusi lainnya.Metode yang digunakan dalam penelitian ini kombinasi antara metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kualitatif. Metode kuantitatif hanya disajikan dalam bentuk tabel. Selanjutnya diberikan analisis deskriptif yang akan dikaitkan pula dengan temuan dari penelitian lain yang sejenis. Adapun penelitian ini dilakukan di desa Tumok Manggis Kabupaten Sambas, dengan jumlah responden sebanyak 32 orang pengrajin.Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan dengan didukung data primer dan sekunder, maka penulis menarik beberapa kesimpulan. Pertama, permasalahan-permasalahan yang dihadapi pengrajin antara lain: sulit dalam mendapatkan modal, sulit dalam mendapatkan bahan baku, sulit dalam memasarkan, dan pembinaan yang diberikan masih kurang. Kedua, Pemecahan masalah tersebut dapat dilakukan dengan pemberdayaan pengrajin, di dalam melakukan pemberdayaan tersebut harus ada yang memberi kemampuan atau keberdayaan dalam hal ini yang paling tepat adalah Koperasi, BUMN dan Pemerintah. Namun selama ini peran dari institusi tersebut masih kurang. Terutama Koptenas atau koperasi tenun adat Sambas sebagai wadah yang dimiliki pengrajin kain tenun adat Sambas sampai saat ini perannya sangat dirasakan kurang. Berdasarkan hasil temuan di lapangan ada beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut antara lain : Sumber daya manusia pengurus masih rendah, pendelegasian tugas antara ketua terhadap bawahan terlalu berlebihan, kurang keseriusan pengurus dalam pengelolaan koperasi.Untuk itu perlu keseriusan pihak terkait untuk membantu membenahi Koptenas agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang diharapkan pengrajin sebab dengan berfungsinya koperasi tentu akan berdampak terhadap pencapaian proses pemberdayaan pengrajin, terutama dalam hal pinjaman modal, penyediaan bahan baku dan membantu dalam memasarkan. Begitu halnya dengan peran BUMN juga harus ditingkatkan terutama dalam hal pinjaman modal, hendaknya pinjaman modal ini dapat merata keseluruh pengrajin, sebab dengan banyaknya modal yang dimiliki pengrajin akan berpengaruh juga dalam proses pemberdayaan pengrajin. Peran pemerintah juga masih dirasakan kurang terutama dalam hal pembinaan untuk meningkatkan sumberdaya pengrajin, dan peningkatan hasil produksi. Kendala alokasi dana yang masih kurang yang dihadapi pemerintah dalam memajukan usaha industri kecil di Kabupaten Sambas semoga secepatnya mendapatkan jalan keluarnya karena dengan alokasi dana yang besar akan memudahkan pihak terkait dalam hal ini Sub Dinas Perindustrian untuk melakukan proses pemberdayaan pengrajin."

"Tulisan ini mencoba untuk menggambarkan upaya rekonsiliasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas dalam mengharmoniskan kembali hubungan antara etnis Madura dan etnis Melayu Sambas akibat konflik. Munculnya minat penulis untuk meneliti dan menulis tema ini sangat terkait dengan adanya dua keinginan yang berbeda dan bahkan berlawanan dari kedua etnis tersebut, yaitu antara keinginan untuk rujuk dan hidup berdampingan kembali disatu pihak, dan menolak terhadap keinginan tersebut dipihak lain.Melalui penelitian yang bersifat deskriftif dengan tehnik pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi, diungkap upaya atau langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas dalam mengharmoniskan kembali hubungan kedua etnis tersebut agar dapat harmonis dan dapat hidup berdampingan kembali. Selain itu, diungkap pula faktor-faktor yang ikut menjadi pendorong dan penghambat upaya rekonsiliasi yang dilakukan.Hasil penelitian terungkap bahwa Pemerintah Kabupaten Sambas bekerjasama dengan Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat telah mencoba mengupayakan rekonsiliasi diantara kedua etnis yang pemah terjadi konflik tersebut. Namun upaya ini belum memberikan hasil yang diinginkan, karena sampai saat ini masyarakat Melayu Sambas belum mau mengizinkan etnis Madura untuk berkunjung bahkan tinggal di wilayah Kabupaten Sambas.Belum berhasilnya upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas ini tidak terlepas dengan intervensi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sambas dalam memfasilitasi setiap pertemuan yang belum maksimal. Sementara tidak adanya agenda yang jelas, dan tidak terwakilinya kelompok atau lapisan masyarakat yang justru memiliki masalah dalam menolak keinginan etnis Madura juga luput dari perhitungan untuk menjadi perhatian dalam setiap pertemuan. Dipihak lain, belum berhasilnya upaya rekonsiliasi oleh Pemerintah Kabupaten Sambas ini tidak terlepas pula adanya beberapa faktor yang ikut menjadi penghambat. Faktor-faktor ini dirasakan akan senantiasa menjadi penghalang bagi keberhasilan dari rekonsiliasi yang dilakukan.Untuk itu, agar upaya ini berhasil direkomendasikan langkah-langkah baik dalam bentuk jangka pendek, menengah, dan panjang yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas. Melalui langkah-langkah ini diharapkan dapat membantu dalam memperlancar upaya rekonsiliasi yang dilakukan, dan kedua belah pihak dapat harmonis dan hidup berdampingan kembali."

"Krisis moneter yang menimpa bangsa Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 hingga akhir tahun 2000 ini, belum ada tanda-tanda akan berakhir, bahkan telah berubah menjadi krisis multidimensi. Krisis tersebut, selain berdampak pada perubahan tatanan dalam segala aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, juga telah mengakibatkan semakin meningkatnya jumlah angka kemiskinan. Sebelum terjadinya krisis atau tepatnya akhir tahun 1996, jumlah penduduk miskin tercatat 21.854.800 jiwa (11 %) dan total pend uduk Indonesia (BPS, 1997,25-26). Namun dalam perkembangan selanjutnya, berdasarkan hasil Susenas BPS, sampal Juni 1998, jumlah penduduk yang berkategori miskin meningkat cukup tajam yakni mencapai 79,40 juta jiwa. Ini berarti, dalam kurun waktu kurang dan dua tahun, pertambahan angka penduduk miskin mencapai 363,30 %.Tetapi yang Iebih menarik diperhatikan untuk dikaji dan diteliti dan peningkatan jumlah angka kemiskinan tersebut, adalah realitas dan dimensi masalahnya. Kemiskinan ternyata tidak hanya dialami dan didominasi oleh penduciuk yang berlatar belakang pendidikan rendah, tidak memiliki ketrampilan dan keahlian, tidak mempunyaí pekerjaan tetap, malas, bodoh dan hal-hal lain yang telah didirikan dan diidentikkan dengan keberadaan orang-orang miskin, sebagaimana anggapan yang berlaku selama ini.Tetapi juga bisa menimpa dan menghimpit masyarakat yang memiliki ketrampilan an keahlian di bidang tertentu serta memiliki tingkat ketekunan dan keuletan yang tinggi dalam bekerja.Diantara masyarakat yang memiliki ketrampilan dan keahlian serta keuletan dan ketekunan dalam bekerja itu, namun masih dihimpit oleh masalah kemiskinan adalah masyarakat Desa Banyumulek Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Propinsi NTB, dimana sebagian besar penduduknya bermata pencahaniar' sebagai pengrajin gerabah. Salah satu indikator bahwa pekenjaafl mereka didasarkan atas ketrampilan dan keahlian yang disertai dengan keuletan dan ketekunan dalam bekerja, aclalah gerabah-gerabah yang dihasilkan oleh pengrajin telah menembus pasar mancanegara dan suclah rnendapatkan pengakuan standar mutu internasional, dengan diterìmanya Iso 9002 pada awal tahun 2000 ini. SelaIn itu, gerabah juga merupakan salah satu komoditas eksport dan Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan nilai devisa yang dihasilkan menempati urutan ketiga setelah komoditas mutiara dan batu apung. Hanya saja, ketrampilan dan keahlian yang dimiliki pengrajin tersebut belum dapat mengangkat dan mengeluarkan mereka dan situasi cian himpitan kemiskinan yang dialaminya.Berbagai upaya dan program telah diluncurkan, balk oleh pemenintah maupun swasta untuk memberdayakan pengrajin. Misalnya melalui program IDT, Diktat, pemagangan dan bantuan modal usaha, namun belum menghasilkan manfaat yang optimal bagi peningkatan kesejahteraan hidup pengrajin. Ironisnya lagi, program-progam yang diluncurkan tersebut, manfaatnya Iebih banyak dirasakan oleh pengusaha gerabah atau pemifik modal (‘bos', istitah setempat) yang memodali pengrajin dalam berusaha.Penelitian ini menemukan bahwa salah satu hal mendasar yang menyebabkan pengrajin tidak bisa keluar dan lilitan kemiskinan adalah terbatasnya kemampuan mereka dalam mengakses pasar secara Iangsung, baik pada tingkat pasar domestik maupun pacla pasar globaL Keterbatasan ¡ni, setain dipicu oleh SDM pengrajin yang masih Iemah dalam membangun relasi dengan dunia di luar lingkungannya, juga karena ketiadaan modal (finansial) yang menunjang dan mendukung upaya dimaksud. Kelemahan pengrajin ini dimanfaatkan secara optimal oleh pengusaha gerabah untuk mencari keuntungan yang sebesar besarnya. Termasuk dalam menetapkan harga secara sepihak. Dengan demikian, pengrajin tidak memiliki 'bargaining position' yang signifikan atas pelaku pasar gerabah.Berdasarkan temuan tersebut, dipandang perlu bagi semua pihak terutama pemerintah dan lembaga-lembaga pemberdaya lainnya termasuk LSM dan pengusaha gerabah untuk memperkuat komilmennya dalam upaya mengentaskan kemiskinan pengrajin. Dengan adanya komitmen yang kuat, diharapkan tercipta komunikasi dan kerjasama serta koordinasi yang sinergis dan produktif dalam rangka pembinaannya, dengan tetap memperhatikan dimensi pemberdayaan, guna menunjang upaya pengentasan kemiskinan pengrajin secara komprehensif dan berkesinambungan. Selain ¡tu, perlu juga dipikirkan untuk mendirikan pusat informasi pasar gerabah yang bisa langsung diakses oleh pengrajin. Penelitian yang diabstraksikan di atas bersifat deskriptif kualitatit, sehingga dalam pelaksanaannya tidak menguji suatu teori atau pun hipotesis tertentu. Melainkan hanya mempelajari dan mencani sebab sebab kemiskinan pengrajin, disamping menjawab pertanyaan mengapa program pemberdayaan yang diluncurkan belum melepaskan mereka dan kemiskinan. Karena ¡tu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang pemberdayaan masyarakat melalui kelompok dalam Program Kredit Taskin Inkra. Juga dibahas tentang faktor pendukung dan penghambat proses pemberdayaan. Program Kredit Taskin Inkra untuk mengatasi kemiskinan bertujuan untuk meningkatkan kegiatan usaha ekonomi produktif keluarga-keluarga yang tergabung dalam kelompok Taskin lndustri Kecil dan kerajinan rakyat guna meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Peraksanaan Program Kredit Taskin Inkra di Kecamatan Porsea merupakan hasil kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Samosir dengan PT. Bank Sumatera Utara dengan memberikan kredit modal usaha kepada kelompok taskin berdasarkan tanggung jawab bersama (tanggung renteng).Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan, observasi dan studi kepustakaan. Pemilihan informan dilakukan secara purposive dan snowball sampling terhadap aparat pemerintah daerah, tim teknis, petugas pendamping, kepala desa, tokoh masyarakat dan Kelompok Tenun Siragi dengan jumlah 20 orang. Hasil penelitian dianalisa dengan mengaitkan kebijakan program dan kerangka pemikiran tentang kemiskinan, pembangunan daerah, industri kecil, pemberdayaan masyarakat serta partisipasi.Dalam tahap sosialisasi, peserta tidak hanya mendengar namun diberi kesempatan untuk bertanya apabila ada hal yang kurang dimengerti. Selanjutnya peserta sosialisasi ikut berpartisipasi untuk mensosialisasikan program di desa masing-masing, membantu tugas dari tim teknis, sehingga tujuan sosialisasi dapat tercapai. Dalam tahap pelaksanaan, peran petugas pendamping memberdayakan kelompok terlihat pada kegiatan pembinaan tehnis dan manajemen usaha, khususnya pengajuan usulan kredit dan pelaporan.Pelaksanaan proses pemberdayaan masyarakat terlihat sejak awal, pembentukan kelompok merupakan syarat utama untuk memperoleh kredit taskin inkra, diserahkan sepenuhnya kepada para pengusaha industri kecil dan pengrajin tanpa campur tangan dari pihak manapun. Dalam tahap pelaksanaan kegiatan pembinaan tehnis dan manajemen usaha dilakukan petugas pendamping dengan cara diskusi kelompok, anggota kelompok memperoleh penambahan pengetahuan dan keterampilan tentang ragam ulos untuk souvenir dan pemasaran ulos secara bersama-sama. Variasi ulos untuk meningkatkan pendapatan mereka dan pemasaran bersama dapat mengurangi waktu pemasaran yang dapat dipergunakan untuk mempercepat pembuatan ulos. Dalam kegiatan penyusunan usulan kredit dan pelaporan, petugas pendamping turut membantu diminta oleh anggota kelompok, namun pada dasarnya, sepenuhnya diserahkan kepada kelompok.Dalam pelaksanaan Program Kredit Taskin Inkra masih terdapat faktor penghambat baik dari anggota kelompok maupun dari petugas pendamping. Faktor penghambat dari anggota kelompok adalah rendahnya tingkat pendidikan yang didominasi tamatan SD dan SLTP, usia diatas 40-an juga berpengaruh terhadap rendahnya motivasi belajar bidang admisnistrasi serta pembuatan laporan. Untuk mengatasinya petugas mengadakan kunjungan rumah dan mengingatkan pentingnya laporan untuk perbaikan kebijakan atau pengembangan program. Faktor penghambat yang lain adalah kurangnya koordinasi petugas pendamping dalam pembagian tugas serta proses administrasi (pengisian formulir) yang cenderung menyulitkan anggota kelompok.Disamping faktor penghambat juga terdapat faktor pendukung seperti prilaku masyarakat yang terbuka, ikatan kekeluargaan antara anggota kelompok serta lokasi yang strategis. Merujuk kepada faktor penghambat di atas, dikemukakan saran yang sekiranya dapat diterapkan pada program yang akan datang yakni ; kepada pemerintah daerah, diperhatikan peran masing-masing petugas pendamping serta dilakukan pemantauan dan pembinaan oleh tim teknis, di masa mendatang para suami hendaknya ikut diberdayakan dengan memantapkan peran pendamping dari BKKBN, sekiranya memungkinkan dibentuk lebih dari satu kelompok pada program yang akan datang karena tampaknya dana dapat dikembangkan; kepada anggota kelompok, direncanakan pengembangan usaha; kepada petugas pendamping, secara berkata mengawasi pembuatan ulos agar kualitas dan motif ulos tetap terjaga, pendamping dari Kantor Koperasi berperan dalam pemasaran dan pembentukan Koperasi.ix + 6 bab + 134 halaman + 3 lampiran + Bibliograf 48 buku + 8 Peraturan Perundang-undangan dan lain-lain (1977 s/d 2002)"

"Tesis ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan terhadap pelaksanaan Program Lembaga Ekonomi Produktif Masyarakat Mandiri (LEPMM) dalam rangka memberdayakan pengrajin kelambu di Desa Blawe, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri. Penelitian ini penting mengingat program LEPMM merupakan program yang menekankan pola "bottom up planning", dengan tujuan memberdayakan ekonomi masyarakat. Program LEPMM juga ditujukan dalam rangka mengatasi dampak krisis ekonomi yang telah menyebabkan kondisi masyarakat terpuruk. Kondisi masyarakat yang terpuruk akibat krisis ekonomi dapat dilihat dari perubahan-pentbahan yang sangat drastis terhadap aspek-aspek seperti jumlah pengangguran, jumlah penduduk miskin, inflasi, pendapatan riil per kapita dan tingkat pertumbuhan ekonomi. Berkaitan dengan hal itu program LEPMM di Desa Blawe ditujukan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat, khususnya yang bekerja di sektor kerajinan kelambu yang merupakan sentra industri kecil yang menyerap banyak pekerja. Namun demikian, bagaimana proses dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program LEPMM, apakah telah membawa perubahan menuju kemandirian masyarakat, khususnya pengrajin industri kelambu merupakan hal yang harus dikaji. Untuk itu diperlukan suatu penelitian yang menganalisa proses pemberdayaan serta faktor-faktor yang dapat mendorong dan menghambat menuju kemandirian pengrajin.Penelitian ini merupakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui proses studi kepustakaan, observasi lapangan, dan wawancara dengan informan. Selama dilakukan penelitian, penentuan informan dilakukan dengan metode selective purposive sampling, yakni pengambilan informan terpilih dengan maksud-maksud tertentu, sehingga diharapkan dapat memperoleh data yang relevan.Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya program LEPMM dapat dirasakan manfaatnya bagi pengrajin kelambu di Desa Blawe. Namun demikian masih banyak kekurangan-kekurangan dalam proses pelaksanaannya. Baik dilihat dari proses dan partisipasi masyarakat, peran pemerintah maupun pendampingan. Peran pemerintah terlihat dominan dalam tahap persiapan program, sedangkan pengrajin lebih banyak terlibat dalam tahap pelaksanaannya.Peran pemerintah yang dominan harus ditunjang oleh data yang mendukung, serta keterbukaan dalam menerima input yang positif baik dari masyarakat, kalangan asosiasi, atau organisasi non pemerintah lainnya. Demikian pula dengan program yang dilaksanakan harus bisa berlanjut dan terintegrasi dalam suatu kerangka kebijakan yang menyeluruh dan melibatkan semua pihak. Berdasarkan identifikasi terhadap faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kemandirian pengrajin maka diusulkan kegiatan-kegiatan yang terintegrasi sebagai berikut penbinaan, diklat, promosi produk, dan perbaikan sarana dan prasarana transportasi."

"Pemberdayaan adalah upaya untuk meningkatkan daya yang ada pada din manusia, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Setiap manusia pada hakikatnya memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada manusia yang sama sekali tanpa daya, karena kalau demikian akan punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu. Oleh karena itu penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang merupakan langkah awal yang harus ditempuh yang diiikuti dengan langkah nyata berupa penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses berbagai peluang (opportunities) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya, dan selanjutnya menciptakan suatu strategi pembangunan daerah yang menghasilkan produk unggulan ( core competence ). Salah satu produk unggulan ( core competence ) sekaligus peluang ( opportunities ) yang dimiliki oleh masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Sambas adalah prospek pengembangan tanaman jeruk siam ( citrus nob/1/s ). Melalui produk unggulan inilah Pemerintah Kabupaten Sambas kemudian mencanangkan program rehabilitasi dan pengembangan jeruk untuk menggali potensi yang ada seiring dengan upaya memberdayakan petani. Adapun tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan proses pemberdayaan yang dilakukan terhadap petani melalui program rehabilitasi dan pengembangan jeruk di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas serta mengetahui kendala-kendala apa raja yang dihadapi dalam proses pemberdayaan. Penelitian ini merupakan suatu analisis deskriptif terhadap proses pemberdayaan terhadap petani melalui program rehabilitasi dan pengembangan jeruk dengan menggunakan metode kualitatif. Adapun sumber data yang diperoleh yaitu dengan menggunakan studi pustaka, observasi, dan wawancara mendalam { indepth interview ) terhadap pemerintah daerah setempat, masyarakat serta dunia usaha sebagai informan dengan teknik purposive sampling. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data yang lebih mendetail dan akurat. Berdasarkan hasil penelitian, pemberdayaan petani melalui program rehabilitasi dan pengembangan jeruk dilakukan dalam beberapa tahapan yang dimulai dengan pemilihan obyek bahan, proses pelaksanaan kegiatan yang meliputi rekrutmen tenaga fasilitator, proses pembentukan kelompok, dan proses penyusunan rencana kegiatan kelompok. Tahap selanjutnya adalah penyaluran bantuan serta monitoring dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya. Dari keseluruhan rangkaian tahapan yang telah dilakukan, terlihat bahwa pemberdayaan yang dilakukan terhadap petani melalui program rehabilitasi dan pengembangan jeruk belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan petani belum sepenuhnya dilibatkan dalam berbagai tahapan pelaksanaan program. Dalam pelaksanaannya ditemui pula kendala-kendala dalam proses pemberdayaan ini. Seleksi persepsi dan ingatan ( selevtive perception and retention ) terus melekat dalam ingatan petani akibat hancurnya tanaman jeruk pada masa lalu sehingga memerlukan proses pendekatan yang intens serta sosialisasi yang dilakukan secara simultan. Di sisi lain ditemui kendala pula berupa Ketergantungan ( dependency ) petani terhadap bantuan yang diberikan pemerintah. Mengingat besarnya harapan petani terhadap kucuran modal yang diberikan pemerintah membuat tingkat ketergantungan petani semakin tinggi dan pada akhirnya petani akan manja dan tidak ada upaya untuk mandiri.

---

Empowerment is an effort to increase the power that exists in humans, by encouraging, motivating, and raising awareness of their potential and trying to develop it. Every human being essentially has potential that can be developed. This means that there is no human being who is completely powerless, because if so, they will become extinct. Empowerment is an effort to build that power. Therefore, creating an atmosphere or climate that allows the potential of the community to develop is the initial step that must be taken, followed by real steps in the form of providing various inputs, as well as opening access to various opportunities that will make the community more empowered, and then create a regional development strategy that produces superior products (core competence). One of the superior products (core competence) as well as opportunities (opportunities) owned by the community and the Sambas Regency Government is the prospect of developing Siamese orange plants (citrus nob/1/s). Through this superior product, the Sambas Regency Government then launched a citrus rehabilitation and development program to explore the existing potential along with efforts to empower farmers. The purpose of this study is to describe the empowerment process carried out on farmers through the citrus rehabilitation and development program in Tebas District, Sambas Regency and to find out what obstacles are faced in the empowerment process. This study is a descriptive analysis of the empowerment process for farmers through the citrus rehabilitation and development program using qualitative methods. The data sources obtained were by using literature studies, observations, and in-depth interviews with the local government, the community and the business world as informants using purposive sampling techniques. This was done to obtain more detailed and accurate data. Based on the results of the study, farmer empowerment through the citrus rehabilitation and development program was carried out in several stages starting with the selection of material objects, the process of implementing activities including the recruitment of facilitators, the process of forming groups, and the process of preparing group activity plans. The next stage is the distribution of assistance and monitoring and evaluation of various activities that have been carried out previously. From the entire series of stages that have been carried out, it can be seen that the empowerment carried out on farmers through the citrus rehabilitation and development program has not been fully running well. This is because farmers have not been fully involved in various stages of program implementation. In its implementation, obstacles were also encountered in this empowerment process. Selective perception and retention continue to stick in the memory of farmers due to the destruction of citrus plants in the past, thus requiring an intense approach process and simultaneous socialization. On the other hand, obstacles are also encountered in the form of farmer dependency on assistance provided by the government. Given the high expectations of farmers for the capital injection provided by the government, the level of farmer dependency is getting higher and in the end farmers will be spoiled and there will be no effort to be independent."

"Local Birocracy Performance on The Controlling and to Meassures Forest and Land Fires (Case Study : at Pontianak and Sambas Districts West Kalimantan Province)

Forestry sectors has been playing important role on economics at West Kalimantan is 23,68% (BPS,2000). Forest in this province is categorized as protection forests, wildlife sanctuary, national park, limited production forest, production forest and converted areas, totally number 9,030 acre. Those natural resources is needs to be maintain and to preserve.

Forest and land fires is one of the cause of deforestation, often resulting in loss on several dimensions:such as economics, environmental, ecological, and social. According to Directorate Protection of Forestry Department (1998) in 1997 26.590,36 acres forest and land were on fires.This number included production forest 23.811 acres, ,wildlife sanctuary 1,378 acres. At national level West Kalimantan was on the third rank largest areas loss due to fire.

Local birocracy issued a policy in controlling and to measure forest and land fires. The policy carried out through institutions that were inter-related local birocracy. Institutions whose have responsibilities and duties in solving and handling the fires problems. Nonetheles, those institutions have not perform optimal yet in controlling and to measures, as much as expected. Therefore we need to study the main cause of non optimal performance institutions on local birocracy in controlling and to measure forest and land fires.This problem emerges research quoctions:

In which inter-related local birocracy to performed a role in controlling and to measure forest and land fires at both districts Pontianak and Sambas West Kalimantan?

How does local birocracy perform in controlling and to measure forest and land fires at both districts Pontianak and Sambas West Kalimantan?

What are the component to support local birocracy performance in controlling and to measure forest and land fires at both districts Pontianak and Sambas West Kalimantan?

The aim of this research are:

Inter-related local birocracy to performed a role in controlling and to measure forest and land fires at both districts Pontianak and Sambas West Kalimantan.

Local birocracy performance in controlling and to measure forest and land fires at both districts Pontianak and Sambas West Kalimantan.

The component to support local birocracy performance in controlling and to measure forest and land fires at both districts Pontianak and Sambas West Kalimantan.

This study refered to organizational structure, human resources, budgets, programmes, and facilities as supporting element on local birocracy performance.

Input elements are organizational structure, human resources, budgets, programmes and facilities. Those inputs later on became variables, which indicate local birocracy performance in controlling and to measure forest and land fires.

This research used survey method by using secondary data. Generally,this research used analytical descriptive methods and using ex post facto. In order to analyze raw data, this research used scaling techniques. Refers to goal achivement on each variables, the point of view of analysis is to know about performance of local birocracy at two districts; Pontianak and Sambas.

The conclusions could be drawn from this research are:

Inter-related local birocracy to performed a role in controlling and to measure forest and land fires at both districts Pontianak and Sambas West Kalimantan, are: Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan and Dinas Kehutanan dan Perkebunan and Dinas Pertanian dan Kehutanan.

Local birocracy performance at Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan and Dinas Pertanian dan Kehutanan in Pontianak districts categorized less succes; whereas at Sambas districts, performance at Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan categorized not success and at Dinas Pertanian and Kehutanan less success in in controlling and to measures forest and land fires

3_ Component to support local birocracy performance in controlling and to measure forest and land fires at both districts Pontianak and Sambas West Kalimantan, are: organizational structure, human resources, budgets, programmes and facilities.

There are no decreasing number in forest and land fires and hotspots on 2002 mean vulnerability for forest and land fires in West Kalimantan province still high."

"Tesis ini merupakan hasil peneiitian yang dilakukan untuk melihat keterkaitan pendekatan spiritual dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan cara membandingkan pola kemitraan usaha yang dilakukan 2(dua) perusahaan yang bermitra/bekerjasama dengan kelompok-kelompok pengrajin bagian-bagian sandal kayu di Tasikmalaya. Perusahaan pertama adalah yang mencantumkan secara khusus pendekatan spiritual yaitu PT. Cahaya Timur Ruhama dan perusahaan lainnya tidak mencantumkan pendekatan spiritual secara khusus yaitu CV. Arti Wood Natural.Masalah yang diteliti adalah mengenai perbedaan pola kemitraan usaha antara PT. Cahaya Timur Ruhama dan CV. Arti Wood Natural dengan para pengrajin sandal/pengusaha kecil, perbedaan pendapatan yang diperoleh oleh para pengrajin/pengusaha kecil dan benefit (keuntungan) yang dirasakan oleh para pengrajin (Target group) terhadap kemitraan dengan kedua perusahaan. Dari tiga pertanyaan tersebut diharapkan dapat menjawab peranan pendekatan spiritual dalam memberdayakan ekonomi masyarakat.Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Data tersebut diperoleh melalui studi pustaka, pengamatan dan wawancara terhadap responden secara mendalam. Untuk teknik pemilihan informan, digunakan tipe snowball sampling atau bola salju, informan pertama memberikan petunjuk kepada peneliti tentang informan berikutnya yang dapat memberikan informasi yang tepat dan mendalam.Dari hasil penelitian menunjukkan pendekatan spiritual yang diterapkan oleh PT. Cahaya Timur Ruhama mempengaruhi keberhasilan kemitraan usaha, karena kemitraan usaha antar mereka dengan para pengrajin sandal dilandasi dengan landasan spiritual yaitu iman dan kasih sayang dan dalam tahapan kemitraan perusahaan terlebih dahulu melakukan pembinaan insan terhadap SDM yang akan diberi amanat untuk mengelola kemitraan usaha sehingga menjadi SDM yang siap bekerja ikhlas. Sedangkan CV. Arti Wood Natural kemitraan usaha yang mereka lakukan lebih cenderung dilandasi kepentingan ekonomi yaitu mencari keuntungan secara bersama-sama, dan tahapan kemitraan yang dilakukan mirip dengan tahapan kemitraan yang sering dilakukan oleh perusahaan yang melakukan kemitraan. Temuan lainnya adalah dari segi pendapatan pengrajin yang didapatkan melalui kemitraan tidak jauh berbeda dan bila dibandingkan dengan harga pasaran di Tasikmalaya harga yang dipatok kedua perusahaan relatif lebih tinggi. Sedangkan dari benefit yang dirasakan oleh para pengrajin, dari segi pendapatan (lahiriah) relatif sama, tapi dari segi batiniah (ruhaniah) mereka lebih banyak mendapatkan ketika bermitra dengan Ruhama yaitu mendapatkan motivasi keimanan dan jalinan kasih sayang laksana keluarga yang menyelaraskan para pengrajin dengan Ruhama.Permasalahan yang timbul adalah pertama, menurunnya produksi sandal refleksi yang dikelola Ruhama. Kedua, adanya sikap CV. Arti Wood Natural yang cenderung mengeksploitasi para pengrajin.Dari hasil penelitian ini direkomendasikan : 1) kepada PT Cahaya Timur Ruhama agar secara intensif mempublikasikan pola kemitraan usaha yang mereka terapkan, diantaranya bekerja sama dengan pemerintah. 2) Kepada kedua perusahaan agar bekerjasama agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat. 3) CV. Arti Wood Natural sebaiknya mencontoh pola kemitraan yang dilakukan oleh Ruhama terutama untuk menjalin kerjasama dengan pengrajin."