Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Masyarakat dunia saat ini sedang mengalami suatu perubahan sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang cepat. Perubahan ini terkait dengan fenomena globalisasi, khususnya ekonomi, yang ditandai dengan perdagangan bebas antar negara melalui persaingan tinggi dan tajam, serta tingginya laju teknologi komunikasi dan informasi. Globalisasi menuntut suatu bentuk pembangunan instan (cepat), yang dapat mengakomodasi perluasan investasi modal negara-negara maju di negara dunia ketiga. Hal ini membawa akibat terjadinya urbanisasi dan modernisasi besar-besaran, terutama di kota-kota besar Asia Tenggara. Sebagai ibukota sekaligus kota terbesar, Jakarta merupakan jendela utama Indonesia dalam sistem ekonomi global. Sejak kemerdekaan Republik Indonesia, pembangunan kota Jakarta telah membawa arus urbanisasi besar dan menjadikannya sebagai tempat agglomerasi terbesar di Indonesia. Menarik untuk disimak, diantara gedung tinggi, mobil mewah, dan jalan lebar bebas hambatan yang terdapat di kota ini, ternyata hampir sekitar 67 persen dari total penduduk Jakarta ditampung dalam kantong-kantong pemukiman padat dan kumuh, yang dikenal dengan kampung. Tanpa memperhitungkan fungsi dan potensinya yang besar bagi kota Jakarta, tempat pemukiman penduduk berpenghasilan rendah ini dianggap mengganggu wajah kota oleh pemerintah dan akibatnya seringkali mengalami penggusuran. Kampung Luar Batang merupakan salah satu kampung tua di Jakarta. Dari segi letak geografis dan historis kampung ini mempunyai potensi besar, namun pelaksanaan beberapa kebijakan pemerintah yang dilakukan di wilayah sekitar kampung telah membawa dampak buruk bagi kondisi sosio-ekonomi dan lingkungan fisik kampung. Keadaan ini tentunya memperbesar ancaman tergusurnya penduduk kampung yang sebagian besar berpenghasilan rendah. Terkait dengan hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk memperlihatkan potensi yang dimiliki komunitas kampung Luar Batang, serta pemberdayaan komunitas kampung dalam segi ekonomi dan pengelolaan lingkungan, sehingga kampung tidak lagi dianggap mengganggu wajah kota. Pendekatan konsep modal sosial dipakai dalam penelitian untuk dapat memahami dan menggambarkan berbagai bentuk potensi/modal sosial yang dimiliki oleh komunitas, yang memungkinkan pemberdayaan komunitas kampung. Janis penelitian ini bersifat dekriptif dan eksplanatif untuk dapat menggali dan memahami berbagai kenyataan/data lapangan, berupa sejarah dan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya kampung, sehingga diperoleh gambaran utuh mengenai bentuk modal sosial yang ada dalam komunitas. Adapun subyek penelitian adalah orang-orang (aktor) dan berbagai kelompok/institusi (formal dan informal) dalam kampung. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dalam bentuk studi lapangan (field research) sehingga memberikan kesempatan pada peneliti untuk mengadakan interaksi langsung, interaksi face-to-face dengan penduduk kampung dalam setting lapangan kampung. Sehubungan dengan itu, penelitian ini menekankan data kualitatif, namun jugs data sekunder sebagai pelengkap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan tata guna lahan di sekitar kampung sejak dilaksanakannya proyek Mohammad Hoesni Thamrin (MHT) yang pertama membawa banyak dampak negatif dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya komunitas, serta penurunan kualitas fisik kampung. Temuan lapangan memperlihatkan komunitas kampung memiliki potensi/modal sosial dalam bentuk kelompok keagamaan, ikatan sosial yang erat dan rasa kebersamaan, norma sosial (agama), hubungan timbal-balik, sifat proaktif, serta nilai sejarah kampung yang tinggi dan pengetahuan lokal yang dimiliki komunitas. Namun demikian, modal sosial yang dimiliki komunitas belum mampu membawa penduduk pada suatu taraf hidup yang lebih baik. Hal ini terkait dengan temuan lainnya yang memperlihatkan bahwa akar masalah penduduk Luar Batang saat ini adalah keterbatasan/tiadanya akses terhadap sumber-sumber daya strategis, yang memampukan mereka untuk keluar dari masalah kemiskinan dan buruknya kualitas fisik lingkungan kampung. Dengan demikian modal sosial yang dimiliki dapat digunakan dengan baik. Melihat kenyataan di lapangan, penulis merekomendasikan pembentukan suatu Forum Warga Kampung sebagai suatu wadah memanfaatkan modal sosial yang dimiliki komunitas. Forum Warga Kampung ini berfungsi sebagai dewan kontrol kampung yang memiliki kompetensi dalam mengelola dan memecahkan berbagai masalah atau konflik yang dihadapi komunitas (baik sosial, budaya, ekonomi, dan politik)."

"Hubungan antara modal sosial dan dinamika kelompok dalam dua waktu yang berbeda serta pengaruhnya terhadap keberhasilan upaya pengembangan komunitas diteli dalam tesis ini. Data yang dipergunakan dalam tesis ini adalah data qualitative yang dikumpulkan dari 8 KSM sample. Dimensi modal sosial yang diteliti adalah: 1) kelompok dan jejaring; 2) trust dan solidaritas; 3) tindakan bersama dan kerjasama, dan 4) kohesi sosial dan inklusi. Terdapat perbedaan kekuatan antara masa aktif dan paska pendampingan dan hal ini mempengaruhi capaian kelompok. Terdapat penurunan dalam dua dimensi modal sosial yakni tindakan bersama dan kerjasama serta trus dan solidaritas.

---

Relationship between social capital and group dynamic in two difference times and its impact to the successful of community development efforts is examined. The data employed are qualitative primary data, collected from a sample of 8 selp-help groups. Social capital dimensions that are examined: 1) groups and networks; 2) trust and solidarity; 3) collective action and cooperation, and 4) social cohesion and inclusion. There are difference in social capital strength between active and post-project intervention and this affected achievement at groups levels. There are declining on two dimensions of social capital namely collective action and cooperation and trust and solidarity."

"ABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap fenomena terjadinyapartisipasi masyarakat dalam upaya pengadaan fasilitas umum di kampung kota.Masyarakat kampung kota memiliki karakter yang beragam. Kebanyakanmasyarakat kampung kota memiliki keterbatasan secara ekonomi dalam upayapemenuhan fasilitas umum di lingkungannya. Dalam menanggapi hal ini,pemerintah terus berupaya dalam memfasilitasi masyarakat dengan berbagaiprogram perbaikan lingkungan. Namun, upaya ini belum optimal karenapengadaan fasilitas umum oleh pemerintah ini setara pada setiap tempat dikampung kota yang ada di seluruh Indonesia. Hal ini berarti penyelesaian masalahyang dilakukan bersifat makro. Padahal secara mikro atau skala kecil kampungkota, terdapat permasalahan yang hanya dialami oleh masyarakat setempat.Penelitian lebih spesifik dilakukan dengan metode kualitatif- interpretasi karenapenelitian ini membutuhkan informasi yang didapat dari pengalaman dari sudutpandang orang yang tinggal di lokasi penelitian. Interpretasi terbentuk denganmembaca dan memaknai suatu proses aktivitas manusianya. Pembahasan berfokuspada pelaku partisipasi, proses partisipasi masyarakat di Kampung Tambak,mengungkap proyek pengadaan fasilitas umum dalam contoh kasus di KampungTambak, implikasi spasial dari partisipasi, serta partipasi masyarakat dalamkeberlanjutan ruang kampung kota.Keharmonisan hubungan sosial individu dengan latar belakang, kepentingan dankebutuhan yang berbeda satu dengan lainnya membentuk sistem sosial yangmendominasi di kampung kota. Peran aktif warga setempat bukan lagi dianggapsekedar unsur pelengkap perbaikan permukiman kampung kota, tetapi sudahmenjadi suatu unsur fundamental atau mutlak. Partisipasi membuat fasilitas yangdiadakan menjadi tepat guna karena diadakan oleh penggunanya. Dengan peranyang dilakukan bersama-sama oleh masyarakat akan memberikan pengaruh padapengelolaan dan pengembangan fasilitas selanjutnya.

---

ABSTRACTThe purpose of this study is to reveal the phenomenon of community participationin public facilities creation at kampung kota.Kampung kota community has a diverse character. Most of them have aneconomic limitation in to fulfill their public facilities. As a response, thegovernment continues their efforts to facilitate the community with some ofenvironmental improvement programs. However, these efforts have not beenoptimized for public facilities creation by the government, because the program isequivalent to any place in the kampung kota across Indonesia. This means, theproblem that solved is macro level. Whereas in micro or small-level, there is aproblem only experienced by the local community of kampung kota.More specific, research was done by using qualitative – interpretation method,because it requires information gained from the experience from the point of viewof the people that living in the study site. Interpretation is formed by a process ofreading and interpreted by human activity.The main focus of the research is to explain the participants, the process of publicparticipation in Kampung Tambak, the public facilities projects which revealed ina case in the Kampung Tambak, the spatial implications of participation, and thesustainability of the Kampung Kota by the public participation impact.Social harmony of relations from individuals with diversity of backgrounds,interests and needs from each other are the social system that dominate in thekampung kota. Participation of he local people is no longer considered acomplementary element of kampung kota, but has become a fundamental elementor absolute. Participation makes the facility that was held to be appropriatebecause it is held directly by the user. Togetherness of performance will affect themanagement and further development of the facilities."

"Salah satu wujud intervensi sosial Pemerintah Kota Medan dalam upaya penanggulangan kemiskinan nelayan adalah melalui program pembangunan Kampung Nelayan Indah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) sejauh mana upaya penanggulangan kemiskinan sebagai tujuan jangka pendek program pembangunan pemukiman KNI tercapai; (2) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tercapai atau tidak tercapai dari upaya penanggulangan kemiskinan melalui program pemukiman KNI.Untuk membuktikan hipotesis, maka digunakan jenis penelitian eksplanatif, dengan menggunakan data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif diperoleh dari hasil wawancara, studi dokumentasi dan observasi untuk variabel Intervensi Sosial Pemerintah; serta data kuantitatif diperoleh melalui penyebaran angket / kuesioner sebanyak 60 angket yang selajutnya dianalisis dengan menggunakan teknik korelasi ?product moment Pearson" untuk variabel partisipasi masyarakat.Unit analisa yang digunakan adalah 100 orang Kepala Keluarga Nelayan miskin yang tinggal di KNI, dan dimana populasinya bersifat homogen, yakni keluarga nelayan miskin. 40-orang KK digunakan pada saat uji coba angket dan 60 orang KK selanjutnya menjadi sampel pada saat pelaksanaan penelitian atau pelemparan angket ke-2.Hasil Penelitian menunjukkan bahwa secara garis besar, tidak ada strategi, teknik maupun kegiatan intervensi sosial dari Pemerintah Kota Medan guna menanggulangi kemikinan nelayan yang tidak baik maupun tidak diterima oleh warga nelayan. Akan tetapi terbukti adanya penyimpangan dalam pelaksanaan intervensi sosial di lapangan, yaitu (1) dalam pengawasan terhadap peruntukkan atau pengisian rumah ditemukan terdapat banyak Kepala Keluarga yang telah berdiam sejak awal tidak berprofesi sebagi nelayan, (2) terjadi kolusi dan nepotisme dalam hal penerimaan bantuan dan pelaksaan penyuluhan tidak secara bergilir, dimana yang mendapatkan hanya warga yang dekat serta mempunyai hubungan kekerabatan dengan pengurus Koperasi, Kepala Lingkungan maupun aparat Kelurahan, (3) hal ini ditambah oleh sikap atau mentalitas nelayan yang mau enaknya saja, tidak sabar dan mau cepat untung sehingga semakin banyak program bantuan tidak membuat mereka menjadi produktif, melainkan tergantung terhadap bantuan-bantuan selanjutnya.Hasil penelitian juga membuktikan keberhasilan penanggulangan kemiskinan tidak seperti diharapkan semula, dikarenakan rendahnya partisipasi masyarakat. Hasil tersebut diperoleh dari hasil penghitungan mean empirik yang lebih kecil dari mean hipotetik pada kedua variabel. Kesimpulan penelitian adalah : dalam melaksanakan intervensi sosialnya, terjadi penyimpangan yang dilakukan oknum aparatur di lapangan, baik dalam pengisian rumah sejak awal maupun dalam hal pemerataan giliran pemberian bantuan dan kegiatan penyuluhan serta bimbingan. Selanjutnya mentalitas sebagian besar nelayan mengakibatkan terjadinya sifat ketergantungan terhadap bantuan yang diberikan. Sikap atau mentalitas ini juga menyebabkan tingkat partisipasi aktif maupun pasif warga nelayan relatif rendah. Oleh karenanya, sebagai alternatif upaya pemberdayan yang berkelanjutan, terutama dalam melaksanakan intervensi sosialnya, Pemerintah Kota Medan diharapkan lebih memprioritaskan program-program pembukaan lapangan kerja di luar sektor perikanan, sehingga tersedia alternatif pekerjaan diluar sektor perikanan.

---

The Effort to Overcome the Poverty Through Out the Development of Beautiful Fisherman Village Housing One form of social intervention by Medan Government to overcome the fisherman's poverty is through the development of fisherman village such as "Kampung Nelayan indah". Therefore, this research was aimed to understand how far this effort worked; and also to explain the factors that influence the successfulness of the KNI development program.In order to verify the hypotheses, an explanative research was applied by using interviews, documents, and observation as the qualitative data to support the social intervention variable. Meanwhile it also used quantitative data from 60 questioners which then analyzed by "Product Moment Pearson" correlation technique, to support people's participation variable.Analyzes unit that used is 100 Heads of Family who live at KNI, which the population was homogeny such as poor fisherman's family. 40 Heads of Family are filling the questioner at The Pre-Test Time, and 60 others will be the sample at the research time or the questioner distributed for the second time.In general, none of the social intervention done by the government to overcome the poverty will do any harm or damage to the community. Unfortunately, this intervention some inappropriate implementation was found. They are: (1) many heads of the families in this village don't work as the fisherman, (2) There are also collusion and nepotism in the distribution of government's aids and in locating the extension of the fishery affairs, (3) at the end, most of the fisherman becomes unproductive, they are just sitting and waiting will the aids arrived.This research also found that successfulness of this program is not like what has been expected in the first place. It happened because of the lack of people's participation in succeeding the program.Based on this research, it is concluded that there're some deviations done by government officers in deciding the occupants of each residence and also the placement of the extension and guidance of fishery affairs. There are also certain attitudes and mentalities that make the level of resident's participation low relatively. Thus as an alternative to overcome the fisherman's poverty in Medan, The Government was expected to open new working fields other than fishery, so that they can improve themselves."

"Skripsi ini membahas upaya PKBM Kampung Cerdas Indonesia selaku pelaku perubahan meningkatkan partisipasi dalam program pengembangan masyarakat Kelurahan Curug, Cimanggis, Depok. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. PKBM Kampung Cerdas Indonesia merupakan sebuah komunitas sosial yang bergerak di bidang pendampingan pendidikan yang bertujuan untuk memberikan akses kepada anak-anak di kampung terhadap fasilitas pendidikan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa untuk memunculkan partisipasi masyarakat diperlukan upaya-upaya terencanadan sistematis.

---

The focus of this study is the effort of PKBM Kampung Cerdas Indonesia in order to increasing participation of Kelurahan Curug rsquo s community within community development program. This research is qualitative descriptive interpretive and the data were collected by means of depth interview. PKBM Kampung Cerdas Indonesia is a social community which concern in children education. The purpose of this community is to give accesses to the children in the village toward education facilities. The result of this research shows that systematic and planned efforts are needed to bring up community participation."

"Model pembangunan ekonomi yang berpusat pertumbuhan, menempatkan pendapatan perkapita sebagai indikator keberhasilan, tanpa melihat apakah pendapatan tersebut terdistribusikan kepada masyarakat secara seimbang, telah melahirkan banyak permasalahan sosial, seperti kesenjangan sosial, pengangguran, gelandangan dan pengemis, anak jalanan dan lain-lain tennasuk permasalahan kemiskinan. Berbagai fakta empirik menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak menjamin terciptanya pemerataan hasil-hasil pembangunan. Pembangunan ekonomi lebih bersifat sentralistik, dimana masyarakat dijadikan obyek dari program-program pembangunan. Konsep trickle down effect yang cenderung top-down pun tidak berfungsi sebagaimana mestinya.Berangkat dari kebijakan otonomi yang memberikan keleluasaan daerah untuk melaksanakan program pembangunannya, Pemerintah DKI Jakarta mencoba pendekatan pembangunan yang cukup inovatif di kelurahan-kelurahan yang ada di wilayahnya. Proyek ini bernama Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK). Program ini merupakan produk pemikiran yang merupakan hasil pengalaman cukup panjang dari pelaksanaan berbagai Program Jaring Pengaman Sosial dan program pengentasan kemiskinan yang telah lalu.Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan tujuan untuk menghasilkan data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan PPMK di Kelurahan Bintaro, kendala yang ada dalam pelaksanaan PPMK, kemudian upaya yang telah dilakukan untuk menanggulangi kendala tersebut. Pemilihan informan bersifat purposive sampling yang meliputi, ketua BPM Kodya, Camat, Lurah, Ketua Dekel, UPKMK, TPK-RW, RT, LSM Pendamping, tokoh masyarakat, warga dan pemanfaat.Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan PPMK di Kelurahan Bintaro, mencakup proses perencanaan, persiapan, pelaksanaan, serta pengawasan. Dalam pelaksanaan PPMK terdapat peningkatan kondisi masyarakat, dilihat dari elemen-elemen pemberdayaan yang dilakukan tidak hanya untuk ekonomi, tetapi juga pemberdayaan terhadap lembaga kemasyarakatan (RT/RW). Institusi RT/RW telah melaksanakan peran pembimbing, pendamping dan pengawas. Peningkatan kondisi masyarakat setelah memperoleh bantuan PPMK ditunjukkan dengan beberapa perubahan, yaitu: omset usaha meningkat, pengetahuan pemanfaat terhadap usahanya bertambah, adanya tabungan, mengenal sistem sumber. SeIain perubahan dari sisi ekonomi, terdapat perubahan dari sisi sosial, berupa meningkatnya keakraban antar warga, yang mengakibatkan tumbuhnya kepedulian dan kegotongroyongan pada komunitas RW. Kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan PPMK berkaitan dengan adanya dana macet/tunggakan dana bergulir, keberadaan kantor TPK-RW yang tidak memadai, lemahnya sanksi yang diberikan kepada penunggak.Berdasarkan temuan lapangan, penulis mengajukan saran, yaitu adanya penguatan institusi lokal (RTIRW) melalui pembinaan dan pelatihan secara berkala pada komunitas RT/RW, untuk memberdayakan komunitas tersebut, yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas yang merata pada seluruh level RT/RW di Kelurahan Bintaro. Kondisi ini ditopang oleh pengadaan atau pembenahan sekretariat di level RW, sebagai tempat pelaksanaan proses pemberdayaan. Hal ini untuk lebih menunjang pelaksanaan pemberdayaan di level komunitas RT/RW tersebut."

"Penelitian ini menganalisis pemberdayaan masyarakat adat di era desentralisasi dengan studi kasus pemberdayaan komunitas adat terpencil terhadap Suku Anak Dalam di Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi Tahun 2004-2006. Penelitian ini beragumen, bahwa desentralisasi mengakomodasi masyarakat adat melalui ketentuan legal di dalam UU No.32 Tahun 2004, namun desentralisasi belum mempengaruhi dalam aspek pembuatan program pemberdayaan komunitas adat terpencil. Analisis dalam penelitian ini menggunakan teori multikulturalisme yang berasal dari Kymlicka, Raz, dan Parekh. Serta, konsep desentralisasi politik, pemberdayaan masyarakat, dan masyarakat adat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam sebagai data primer, dan data sekunder seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan studi pustaka lainnya. Penelitian ini menemukan beberapa hasil, diantaranya; Pertama¸ pemerintah daerah tidak membuat program pemberdayaan komunitas adat terpencil dengan mekanisme bottom up, melainkan dengan pandangan subjektif terhadap Suku Anak Dalam yang harus di modernisasi. Kedua¸ program pemberdayaan terhadap Suku Anak Dalam tidak sesuai dengan kondisi budaya dan tidak memenuhi akses pelayanan sosial. Ketiga¸ pemerintah daerah masih bergantung terhadap mekanisme pemberdayaan dan anggaran pemberdayaan yang diberikan pemerintah pusat.

---

This research analyzes the empowerment of indigenous community in decentralization era with the case study of the empowerment of remote indigenous community towards Suku Anak Dalam in Kabupaten Muaro Jambi, Jambi Province in 2004-2006. This research argues that decentralization accommodates indigenous community within legal provision in UU No.32 Tahun 2004, but decentralization is not yet to take effect on affecting the manufacture of remote indigenous community programs.

This research uses the multiculturalism theory from Kymlicka, Raz, and Parekh. In addition, the researcher is also using political decentralizations concept, the concept of community empowerment, and indigenous community concept. This research employment qualitative methods with in-depth interviewing technique as the primary source of data, and legal provisions like law, government regulations, and other literature study, as the secondary sources.

This research find out that, First, the local government does not make the remote indigenous community empowerment program with a bottom up mechanism, rather with a subjective view towards Suku Anak Dalam that needs to be modernized. Second, the empowerment program for Suku Anak Dalam does not match the cultural condition. Third, the local government still depends on the empowerment mechanism and the empowerment budget that is given by the central government."

"Fenornena penduduk miskin yang tinggal di pemukiman kumuh merupakan persoalan global yang terjadi di berbagai belahan dunia terutama di negara - negara dunia ketiga termasuk Indonesia. Menteri Perumahan Rakyat Yusuf Asy'ari menyatakan sampai pada tahun 2005 di Indonesia terdapat sekitar 4.750 hektar perumahan kumuh yang menjadi tempat tinggal 17,2 juta kepala keluarga (Tempo, 21/07/2005. Sebagai upaya dilakukan untuk mengatasi persoalan ini seperti program perbaikan kampung, pembuatan Rumah Sederhana/ Rumah Sangat Sederhana (RS/RSS), pendirian rumah susun dan sebagairtya. Namun hingga saat ini pemukiman kumuh masih menjadi salah satu persoalan krusial di perkotaan dan ironisnya praktek penggusuran tanah diikuti dengan solusi yang memadai masih sering dilakukan untuk mengatasi permasalahan Hasil studi Bandung Institute Governance Studies menyimpulkan terdapat tujuh faktor yang membuat pemukiman kumuh menjadi persoalan yang pelik di Indonesia, yaitu : sulitnya mewujudkan tingkat penyediaan rumah yang layak dan terjangkau; penurunan kualitas lingkungan pemukiman yang signifikan di perkotaan, rendahnya kemampuan -kelompok masyarakat miskin dalam memenuhi- kebutulian perumahan; kelompok masyaxakat miskin seringkali hanya mampu mengakses lingkungan kumuh atau pemukiman liar di kota; tingginya harga tanah di perkotaan; sistem pembiayaan perumahan belum memberikan ruang bagi kelompok miskin dan kualitas kelembagaan bidang perumahan yang belum tertata baik (http:/ /www.bigs.or.id).Salah satu pemukiman kumuh yang bermasalah di Jakarta adalah pemukiman Penastanggul di bantaran kali Cipinang. Institut Sosial Jakarta (ISJ) sejak tahun 1989 mencoba melakukan pemberdayaan komunitas (community development) untuk meningkatkan kualitas kehidupan komunitas. Selain itu kegiatan ini juga berangkat dari pemikiran bahwa komunitas tersebut sangat rentan terhadap penggusuran dan berpotensi kehilangan akses terhadap hak- hak dasarnya sebagai warga negara. Dari gambaran di atas, studi ini dilakukan untuk memahami bagaimana proses pemberdayaan komunitas yang dilakukan ISJ. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif ini untuk dapat menangkap berbagai fenomena yang terjadi kemudian dianalisis dengan menggunakan kerangka teori dan konsep yang relevan. Pada bagian akhir penulis mencoba mengelaborasi apa saja rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan dalam kegiatan pemberdayaan komunitas tersebut.Warga yang tinggal di Penastanggul sebagian besar merupakan pendatang dari luar Jakarta dengan pola migrasi bertingkat yang memanfaatkan hubungan kerabat atau rekan satu daerah yang telah tinggal di kawasan tersebut lebih dulu. Mereka umumnya bekerja pada sektor informal dan karena keterbatasan kempuan ekonomi mereka akhirnya mereka tinggal di kawasan tersebut. Akibat status tanah kawasan pemukiman mereka yang "ilegal" mereka dianggap oleh peraerintah sebagai pemukim liar sehingga tidak memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan publik seperti KTP, akses terhadap listrik, air bersih dan sebagainya. Metode yang dilakukan oleh ISJ dalam proses pemberdayaan di Penastanggul meliputimelakukan integrasi sosial dengan komunitas; melakukan studi komunitas; pembentukan kelompok inti; melakukan pendidikan komunitas untuk mengembangkan kesadaran kritis masyarakat; pengorganisasian komunitas dengan melakukan pertemuan rutin warga untuk mendiskusikan masalah dan mencoba mencari solusinya serta membentuk forum warga; advokasi untuk mendapatkan pengakuan atas keberadaan pemukiman mereka.Pala pemberdayaan komunitas yang dilakukan ISJ di Penastanggul menggunakan kombinasi model development of community yang menempatkan komunitas sebagai aktor utama dan menekankan pada pengembangan kekuatan warga melalui proses pendidikan dan pengorganisasian dan development with community yang menekankan kolaborasi warga dengan aktor luar melalui berbagai kegiatan. Secara umum proses pemberdayaan komunitas yang difasilitasi ISJ telah berhasil membawa capaian sesuai dengan rencana awal, kehidupan komunitas Penastanggul jauh lebih baik dibandingkan ketika ISJ pertama kali masuk. Hal ini tampak dalam berkembangnya kesadaran warga alas hak - hak dasar mereka, solidaritas dan aktivitas kolektif untuk memecahkan persoalan yang mereka hadapi seperti ketika melakukan advokasi rencana penggusuran pada tahun 1991 serta mengupayakan pengakuan keberadaan pemuidman mereka maupun dalam pembangunan sarana fisik komunitas. Selain itu capain ini juga tercermin dari peningkatan kualitas kondisi fisik pemukiman seperti tata letak bangunan yang lebih teratur dengan sarana dan prasarana publik yang lebih memadai seperti aliran listrik, saluran air bersih, jalan lingkungan beraspal, dan MCK."

"ABSTRAKTesis ini mengangkat isu pembangunan sektor agraria perkebunan sawit diDesa Aek Batu, Kab. Labusel, Sumut. Tinjauan teoritis menunjukkan bahwa duamodal non-finansial, yaitu modal sosial dan fisik berperan sangat penting bagikesuksesan petani dalam pembangunan usaha perkebunannya.Dengan pendekatan kuantitatif, hasil uji hipotesis menunjukkan a) adakorelasi yang kuat antara modal sosial dengan kesejahteraan petani sawit, r =0,645; b) ada hubungan yang sedang antara modal fisik dengan kesejahteraanpetani sawit, r = 0,579; serta c) ada hubungan yang sedang antara modal sosialdengan modal fisik, r = 0,401.

---

ABSTRACTThis thesis is a quantitative research about the development of oil palmplantations at Aek Batu Village, Torgamba, South Labuhanbatu.Theoretical review shows that the two non-financial capital categories, iesocial and physical as factors that most important for the farmers/smallholders tothe development their oil palm plantations. Hypothesis test results indicate; a)there are high correlation between social capital with the welfare of oil palmsmallholder, r = 0.645; b) there are some moderate correlation between physicalcapital with the welfare, r = 0.579; and c) there are some moderate correlationsbetween social capital with physical, r = 0.401."

"Community development bagi perusahaan merupakan wujud dari tanggung jawab sosial dan juga merupakan suatu strategi dalam rangka pencapaian target positif image dan target community relations perusahaan. Pencapaian target pencitraan positif dan hubungan yang harmonis perusahaan dengan komunitas lokal, merupakan dambaan dan kebutuhan semua perusahaan. Citra positif dan hubungan yang harmonis merupakan suatu keniscayaan bagi perusahaan, karena bagaimanapun juga sebuah perusahaan berada dan terkait dengan tatanan kehidupan sosial suatu komunitas. Keterkaitan tersebut, kemudian saling mempengaruhi kepentingan dan keberadaan masing-masing pihak. Perusahaan di suatu pihak akan ikut dipengaruhi oleh kepentingan dan keberadaan suatu komunitas, demikian juga dengan komunitas yang ikut dipengaruhi oleh kepentingan dan keberadaan suatu perusahaan.Target pencitraan positif dan hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan komunilas akan tercapai dengan baik, manakala praktisi public relations mampu mendesain dan mengikuti prosedur serta tahapan sebuah perencanaan yang sistemalis. Diawali oleh penelitian, identifikasi masalah dan sasaran, menyusun program aksi, menyusun kebutuhan biaya, implementasi, melakukan kontrol, dan terakhir melakukan evaluasi.Penelitian bertujuan untuk mencari jawaban atas pertanyaan penelitian, yakni ingin mengetahui bagaimana strategi komunikasi PT. PIM dalam membangun hubungan dengan komunitas lokal. Bagaimana bentuk program sosial PT. PIM dalam melaksanakan wujud social responsibility perusahaan, dan bagaimana pandangan dan reaksi komunitas lokal terhadap PT, PIM dalam mewujudkan tanggung jawab sosialnya, serta apakah kekecewaan masyarakat Aceh terhadap kebijakan pemerinlah pusat mempunyai dampak terhadap hannonisasi hubungan PT. PIM dengan komunitas lokal setempat.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif analisis. Data atau informasi diperoleh melalui wawancara dalam bentuk tidak terstruktur, dengan sejumlah informan yang penulis anggap cukup kompeten untuk memberikan keterangan, diantaranya adalah Direktur Umum, Staf Ahli Direktur Utama, Kepala Biro Hupmas, dan Kepala Bagian Penerangan dan Publikasi PT. PIM sebagai pihak internal perusahaan Dari pihak eksternal adalah yang mewakili tokoh politik, tokoh perempuan, tokoh pemuda, aktivis LSM, tokoh pendidik, serta mewakili anggota komunitas lokal setempat yang merupakan desa binaan PT. PIM.Dari data-data yang dikumpulkan ternyata kekecewaan masyarakat Aceh terhadap pemerintah pusat, terutama diakibatkan oleh ketimpangan pembangunan ekonomi di Aceh yang tidak proporsional, dibandingkan dengan penghasilan negara dari eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di Aceh yang dilakukan oleh beberapa perusahaan BUMN dan semi BUMN (pemsahaan patungan). Perubahan iklim politik pada era reformasi, kemudian merubah kebijakan pemerintah pusat terhadap Aceh. Bahkan putra Aceh diberikan kesempatan untuk memimpin perusahaan PT.PlM. Iklim reformasi kemudian juga telah merubah kebijakan manajemen PT. PIM terhadap langgung jawab sosial perusahaan. Manajemen perusahaan sudah mulai memberikan perhatian terhadap kepentingan komunitas lokal, seperti perekrutan tenaga kerja untuk PT.PLM-II, yang diprioritaskan bagi pemuda di lingkungan perusahaan, program community development sudah mulai mendapat perhatian serius dari pihak manajemen. Program pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui pembinaan usaha kecil dan koperasi, prioritas pemberian beasiswa bagi anak-anak korban DOM, dan pernberdayaan lembaga pendidikan tradisional (pesantren). Namun, karena rentang waktu perusahaan kebijakan tersebut relatif baru, tingkat keberhasilannya belum begitu dirasakan oleh masyarakat. Di samping itu, pelaksanaan program yang tidak didasari oleh sebuah proses perencanaan yang matang dan sistematis, dengan tahapan-tahapan yang baik, mengakibatkan pelaksanaan program community development tcrsebut cenderung reaksional dan kondisional. Sehingga, belum dapat mencapai target pencitraan positif dan jalinan hubungan yang hamlonis dengan komunitas setempat.Oleh karena itu, manajemen perusahaan perlu melakukan perubahan orientasi pelaksanaan program community development, dengan melibat sepenuhnya partisipasi masyarakat dengan pola buttom-up. Di samping itu pihak manajemen juga perlu melakukan peningkatan sumber daya karyawan dalam pelaksanaan program community development, seperti diklat, atau pelatihan-pelatihan tentang community development itu sendiri."