Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagai salah satu negara tujuan wisata dunia di wilayah Asia, khususnya di wilayah Asia Tenggara, dan agar mampu bersaing dengan negara-negara lain yang berada dalam satu kawasan, seperti halnya dengan negara-negara ASEAN dalam perebutan pangsa wisatawan mancanegara, maka selain diperlukannya dukungan kesiapan sarana dan prasarana pada sektor pariwisata, dukungan sumber daya manusia yang memiliki kualitas, keterampilan dan produktivitas kerja yang tinggi juga sangat diperlukan, termasuk aparatur pemerintah yang berada pada sektor ini. Dapat dibayangkan bagaimana jadinya apabila aparatur pemerintah yang berfungsi sebagai regulator, fasilitator dan dinamisator pembangunan dibidang kepariwisataan tersebut tiuak memiliki kualitas, keterampilan dan produktivitas kerja yang baik. Bertitik tolak dari permasalahan di atas, maka penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi, kepemimpinan dan iklim organisasi terhadap produktivitas pegawai. Sedangkan secara lebih khusus penelitian ini bertujuan untuk menganalisis signifikansi hubungan atau pengaruh antara variabel motivasi, kepemimpinan dan iklim organisasi terhadap variabel produktivitas pegawai. Populasinya adalah seluruh pegawai Badan Litbang dan Diklat Kebudayaan dan Pariwisata yang berjumlah 219 orang, dimana teknik penggumpulan datanya menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada 55 orang yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masing-masing variabel bebas, yaitu : motivasi, kepemimpinan dan iklim organisasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas pegawai, dan secara bersama-sama ketiga variabel tersebut juga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas pegawai, yang ditunjukkan oleh koefisien korelasi (R) sebesar 0,518 dan koefisien determinasi (R2} sebesar 0,268 serta ditunjukkan pula oleh signifikansi F ketiga variabel sebesar 0,001 dan signifikansi t untuk masing-masing varibel sebagai berikut : motivasi sebesar 0,032, kepemimpinan 0,047 dan iklim organisasi sebesar 0,036. Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka saran yang diberikan untuk meningkatkan produktivitas pegawai adalah dengan cars memberi perhatian yang lebih terhadap motivasi para pegawai secara terus menerus, selain itu diperlukan kemimpinan yang didasarkan pada majerial yang kokoh dan perlu diciptakannya iklim organisasi yang kondusit, agar para pegawai merasa nyaman dan betah dalam bekerja."

"Biro Umum dan Humas Departemen Perdagangan is one of echelon ll unit in Departemen Perdagangan, which one of the function it conduct service activities of liaison to public, covering information service to internal and external public. In execution of activity of liaison basically is realizing efficacy of mission which is Biro Umum dan Humas task as institution developing and looking after organizational image.

This research aim to knowing the quality of service of existing liaison this moment, and quality of expected by customer. Model used to analyse the quality of service use theory of SERVQUAL, what consist of five dimension that is reliability, responsiveness, assurance, empathy, and tangibles. Data analysis cover test of reliability, validity test, measurement of satisfaction storey level. Technique intake of data the used is spreading of questionnaire at customer of liaison in Biro Umum dan Humas, so that got l45 responder as research data sample.

Result of analysis data as whole there are service quality differences equal to -1,04 with satisfaction storey-level equal to 72,55%. This matter pointed that quality of service givem liaison still not chance yet, according to customer. Dimension of empathy and indicator sympathetic attitude of officer (QI4) owning lower service quality gap, and highest satisfaction storey-level . While dimension of tangibles, and indicator office equipment (QIS) owning highest service quality gap, and lower storey-level satisfaction."

"Perkembangan masyarakat yang semakin dinamis, dengan tingkat pendidikan yang semakin tinggi, secara perlahan telah membuat warga negara menyadari posisinya dalam berhadapan dengan pemerintah, mereka harus dilayani dan bukan sebaliknya. meningkatnya tuntutan masyarakat akan pelayanan yang optimal tidak dapat dihindari, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mengharuskan adanya pelayanan yang cepat dan tepat.Kecamatan sebagai ujung tombak yang langsung bersentuhan dengan masalah - masalah masyarakat merupakan kunci jawaban bagi peningkatan pelayanan, artinya jika pelayanan di tingkat kecamatan baik maka secara umum tanggapan masyarakat terhadap layanan publik juga baik, begitu juga sebaliknya. Kurang berkualitas layanan yang diberikan juga disebabkan karena belum baiknya perilaku birokrasi dalam memberikan pelayanan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sifat hubungan antara perilaku aparatur birokrasi dengan kualitas Iayanan publik, penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis prosentase atau distribusi frekuensi. Teknik analisis prosentase ini adalah data yang diperoleh dari responder di lapangan disusun dalam tabel-tabel (ditabulasikan) selanjutnya dilakukan penilaian analisis prosentase (%) yang selanjutnya disimpulkan kecenderungannya pada tiap-tiap jawaban responden terhadap pertanyaan/pernyataan yang diajukan dalam kuesioner. Selanjutnya digunakan Analisis kuantitatif Korelasional dengan melalui serangkaian uji statistik determinasi dan regresi.Unit analisisnya adalah warga masyarakat yang telah berumur 17 s/d 50 tahun di Kota Sabang yang tersebar pada dua kecamatan, dengan jumlah populasi sebanyak 11.544 jiwa. Dari jumlah tersebut, besarnya sampel ditetapkan sebanyak 95 jiwa.Perilaku aparatur birokrasi yang diukur dari dimensi kesopanan, keadilan, kepedulian, kedisiplinan, kepekaan dan tanggung jawab didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat belum maksimal atau cukup baik ini terbukti dari hasil jawaban responden terhadap sub-sub variabel sebagian responden memberikan jawaban cukup baik.Pelayanan yang dirasakan masyarakat diukur dari dimensi keterandalan, terjamin, bukti langsung, kepahaman, bermutu, kecepatan, adil, dan tersedia ketika diperlukan didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat belum maksimal atau cukup baik ini terbukti dari hasil jawaban responden terhadap sub-sub variabel sebagian responden memberikan jawaban cukup baik.Persepsi aparatur birokrasi kecamatan di Kota Sabang terhadap pelayanan masyarakat, masih terbatas pada pemahaman normatif tentang pelayanan tersebut, yang lebih cenderung memperlihatkan pemahaman yang kaku dan berorientasi tugas (task oriented) dengan tuntutan target melalui laporan-laporan formal kepada pihak pemerintah atasan, sehingga pertimbangan terhadap kepentingan masyarakat menjadi terkesampingkan.Antara perilaku aparatur birokrasi dengan kualitas layanan publik terdapat hubungan linear yang bersifat positif. Sifat hubungan yang demikian mengisyaratkan bahwa semakin responsif perilaku aparatur birokrasi, maka semakin berkualitas layanan yang diberikan oleh birokrasi kecamatan pada pemerintah Kota Sabang. Sedangkan dari hasil analisis koefisien korelasi antara variabel babas dengan variabel terikat, menunjukkan adanya hubungan positif, artinya semakin tinggi tingkat perilaku birokrasi maka semakin meningkat pula kualitas layanan publik. Selanjutnya setelah dilakukan test signifikansi dengan uji t, diperoleh bahwa nilai t hitung lebih besar daripada t label, yang berarti Ho ditolak dan Ha diterima atau terdapat hubungan yang signifikan antara perilaku aparatur birokrasi dengan kualitas layanan publik. Dengan demikian jumlah sampel yang diambil sebanyak 95 responden dari keselur'uhan populasi benar-benar bermakna.Sedangkan dari hasil analisis koefisien determinasi, diperoleh nilai sebesar 0,282. Ini berarti besarnya sumbangan variabel perilaku aparatur birokrasi terhadap variabel kualitas layanan publik adalah 28,2%, sisanya sebesar 62,8% adalah sumbangan faktor lain yang tidak diteliti. Terakhir dari hasil analisis regresi, diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,510. Ini berarti setiap terjadi peningkatan terhadap variabel perilaku aparatur birokrasi dalam satu satuan unit tertentu, maka akan terjadi peningkatan secara rata-rata pada variabel kualitas layanan publik sebesar 0,510."

"Remunerasi yang diterima oleh setiap pegawai harus mencerminkan keadilan, baik secara internal maupun eksternal. Dalam merumuskan remunerasi yang adil sangat sulit, karena beragamnya persepsi dari setiap pegawai. Penelitian dilakukan di RSUD Karawang dengan sampel penelitian sebanyak 109 orang. Cara pengambilan sampel dilakukan dengan simple random sampling. Metode dari penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif yang bersifat cross sectional. Remunerasi dikaji dari aspek internal maupun eksternal. Aspek internal diukur dengan menggunakan teknik point system, sedangkan aspek eksternal dikaji dengan melakukan benchmark remunerasi pada organisasi sejenis di daerah lain, yang pada penelitian ini diambil di RSUD Pasar Rebo Jakarta. Berdasarkan analisis, didapatkan sebagian besar responden telah menerima remunerasi yang sesuai (inpay) sebanyak 86 orang atau 87%. Namun masih ada beberapa responden yang menerima remunerasi tidak sesuai, yaitu overpay sebanyak 12 orang atau 11% dan underpay sebanyak 11 orang atau 12%. Ditinjau dari aspek eksternal, remunerasi di RSUD Karawang masih memiliki beberapa kelemahan. Remunerasi yang digunakan di RSUD Karawang adalah sistem indexing. Salah satu kekurangannya adalah belum mengutamakan kompetensi. Diharapkan dimasa mendatang, remunerasi di RSUD Karawang dapat terus dievaluasi untuk mencari yang terbaik, yang dapat memuaskan semua pihak.Remuneration received by each employee must reflect fairness, both internally and externally. In formulating a fair remuneration is very difficult, because of varying perceptions of each employee. The study was conducted at the Karawang General Hospital to sample as many as 109 people. The sampling is done by simple random sampling. The method of this study is a quantitative descriptive cross sectional. Remuneration examined from the internal and external aspects. Internal aspect was measured by using point system, while the external aspects assessed by performing benchmark remuneration on the organization of its kind in the region, which in this study was taken in Pasar Rebo general Hospital Jakarta. Based on the analised, obtained the majority of respondents have received appropriate remuneration (inpay) of 87% or 81 people. But there are still a number of respondents who did not receive appropriate remuneration, ie overpay as much as 11% or as many as 12 people and underpay 10% or 11 people. Judging from the external aspect, the remuneration in Karawang general hospital still have some drawbacks. Remuneration that is used in Karawang general hospital is indexing systems. One drawback of this remuneration is not based on the competency. Expected in the future, the remuneration in Karawang general hospital can continue to be evaluated to find the best one, which can satisfy all parties."

"Peningkatan kualitas pelayanan umum oleh aparatur pemerintah sudah merupakan tuntutan masyarakat di era reformasi sekarang ini, dimana masyarakat sudah mulai kritis dan mengerti akan haknya sebagai warga negara dan warga masyakarat.Pelayanan Umum Terpadu Satu Atap Kota Bandung (Yantap) dianggap merupakan salah satu jawaban terbaik perwujudan dari reformasi pelayanan publik dan kompetensi pelayanan prima serta merupakan salah satu paradigma baru dalam pelayanan umum.Dengan adanya penerapan pola pelayanan umum terpadu satu atap, maka masyarakat telah mendapatkan kemudahan dalam mengurus sesuatu jenis pelayanan perijinan, melalui proses pelayanan yang lebih cepat, baik, murah dan transparan.Hasil penelitian terhadap 75 (tujuh puluh lima) responden yang dijadikan sampel penelitian, menunjukkan bahwa pengaruh penerapan pola pelayanan umum terpadu satu atap terhadap peningkatan kualitas pelayanan umum adalah sebesar 45,2%. Hal ini berarti peningkatan kualitas pelayanan umum di Kota Bandung dipengaruhi oleh penerapan pola pelayanan umum terpadu satu atap dan 54,8% dipengaruhi oleh faktor lain.Pelaksanaan pola pelayanan umum terpadu satu atap tersebut, perlu lebih disempurnakan terutama menyangkut aspek mekanisme, sistem dan prosedur pelayanan, khususnya mengenai keberadaan loket pelayanan dari 14 (empat belas) loket pelayanan, disederhanakan menjadi 2 (dua) loket pelayanan. Kondisi ini akan memudahkan masyarakat dalam mengurus sesuatu jenis pelayanan.Dengan penyederhanaan tersebut, diharapkan kontak langsung antara petugas dan masyarakat dapat sedini mungkin dikurangi, sehingga petugas pelayanan dapat lebih berkonsentrasi terhadap proses penyelesaian berkas pelayanan melalui proses koordinasi intern antar Dinas/lnstansi terkait."

"Selain memberikan kontribusi positif, perkembangan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) juga membawa dampak negatif, seperti semakin banyaknya masyarakat yang menjadi korban perdagangan berjangka akibat adanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang telah memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat tentang perdagangan berjangka dengan memberikan informasi yang tidak jelas dan bersifat menjebak. Untuk mengantisipasi hal tersebut dan untuk menyebarluaskan informasi yang terkait dengan PBK, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) perlu membuka saluran komunikasi yang beragam, agar informasi dari masyarakat dapat diterima dengan cepat dan dapat ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat. Salah satu saluran komunikasi yang digunakan Bappebti untuk memberi pelayanan informasi yang cepat adalah e-Government, yaitu dengan menyediakan fasilitas website (www.Bappebti.go.id) sebagai sumber informasi, khususnya informasi yang sering dicari dan dibutuhkan masyarakat mengenai PBK. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan hubungan antara penerapan e-Govemment yang dilakukan Bappebti dengan kualitas pelayanan informasi Bappebti, juga untuk menjelaskan penilaian para pencari informasi PBK mengenai penerapan e-Govemment Bappebti dan kualitas pelayanan informasi Bappebti.Pada penelitian ini, digunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan populasinya adalah seluruh masyarakat yang pernah mengunjungi website Bappebti. Teori yang digunakan untuk menilai e-Govemment adalah teori electronic quality (e-qual) yang dikemukakan oleh Bames dan Vidgen, sedangkan untuk kualitas pelayanan informasi menggunakan teori service quality (servqual) yang dikemukakan oleh Zeithaml-Parasuraman-Berry.Dari hasil penelitian diketahui bahwa penerapan e-Government yang dilakukan Bappebti memiliki hubungan positif dan sangat kuat dengan kualitas pelayanan informasi Bappebti. Dari hasil penilaian penerapan e-Government Bappebti diperoleh hasil baik, namun masih terdapat beberapa kekurangan yang belum memenuhi harapan para pencari informasi PBK. Selanjutnya, untuk penilaian kualitas pelayanan informasi Bappebti juga masuk dalam kriteria baik, namun nilai kualitas pelayanan informasi Bappebti masih belum memuaskan karena masih banyak pencari informasi PBK yang merasa belum puas dengan pelayanan informasi yang diberikan Bappebti.Berdasarkan hasil temuan, dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasinya, Bapebti dapat meningkatkan pelayanan melalui e-Governmentnya karena penerapan e-Government memiliki hubungan yang sangat kuat dengan kualitas pelayanan informasi Bappebti. Untuk meningkatkan e-Governmentnya, Bappebti perlu menampilkan informasi-informasi yang lebih lengkap pada websitenya, terutama informasi yang sering dibutuhkan masyarakat. Bappebti juga harus menjaga informasi-informasi yang ada pada website agar tetap up to date. Selanjutnya, untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasinya, koordinasi antar bagian di Bappebti perlu ditingkatkan.

---

In addition to give the positive contribution, the development of the Commodity Futures Trading (CFT) also gives the negative impact, such as there are more people become the victims of the futures trading caused by the irresponsible persons who exploit the people who do not know about the futures trading by giving unclear and trapping information. To anticipate the said matter and to wide spread the information relating to CFT, it is necessary for the Supervisory Council of Commodity Futures Trading (Bappebti) to open the venous communication channels in order that the information from the community can be received immediately and can be followed up immediately and properly. One of the communication channels utilized by Bappebti to give immediate information is the e-Government, namely by providing the website facility (www.Bappebti.go.id) as the information source, especially the information which is frequently searched and needed by the community about CFT. Objective of this research is to explain the relationship between the e-Government application carried out by Bappebti with the infomiation service quality of Bappebti, and also to explain the evaluation of BPK information seeker concerning the e-Government application of Bappebti and the quality Bappebti information service.

This research utilizes the descriptive analysis method with quantitative approach and the population is all communities who have ever visited Bappebti website. The theory that is utilized to evaluate the e-Government is electronic quality (e-qual) which is proposed by Bames and Wdgen, while the information service quality utilizes the senlice quality (serqual) which is proposed by Zeithaml-Parasuraman-Berry.

From the results of the research it is known that the application of e-Government which is carried out by Bappebti has the positive and strong relationship with the quality of Bappebti information service. Results of the evaluation toward the e-Government application carried out by Bappebti are good, however there are still several shortages that haven't fulfilled the expectation of the CFT information seeker. Then, the evaluation toward the quality of Bappebti information service is also good, but the quality value of Bappebti infomation service has not been satisfying yet because there are still many CFT information seekers who feel unsatisfactory with the information service provided by Bappebti.

Based on the finding results, it can be concluded that to improve the quality of its information service, Bappebti can improve the service through its e-Government since the application of e-Government has the strong relationship with the quality of Bappebti information service. To improve its e-Govemment, Bappebti needs to provide the more complete information on its website, especially the information which are frequently needed by the community. Bappebti has also to keep the information available on the website up to date. Then, to improve the quality of its information service, coordination among the sections in Bappebti needs to be improved."