Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"HIV/AIDS dan Hepatits B sering digambarkan sebagai suatu fenomena yang tragis dan kompleks yang memunculkan reaksi emosional dan psikologis pada semua orang yang terlibat di dalam penyakit tersebut. Salah satu kelompok yang dapat melukiskan dampak psikologis terhadap penyakit tersebut yaitu perawat. Perawat adalah anggota multidisiplin yang menyediakan perawatan keseluruhan kepada penderita HIV/AIDS dan Hepatitis B. Pemberian perawatan yang optimal bagi pasien HIV/AIDS dan Hepatitis B hanya dapat diberikan apabila perawat mempunyai tingkat pengetahuan yang cukup baik mengenai HIV/AIDS dan Hepatitis B. Dengan pengetahuan yang balk pula diharapkan perawat mempunyai koping yang konstruktif dalam merawat pasien. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah ada hubungan antara tingkat pengetahuan tentang penularan HIV/AIDS dan Hepatitis B dengan jenis koping yang digunakan oleh perawat. Penelitian ini dilaksanakan di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta, tepatnya di IRNA B lantai IV, V, dan VI, kanan dan kiri pada tanggal 16 - 29 Desember 2003. Desain penelitian ini menggunakan deskriptif korelasi dengan jumlah responden 73 orang. Dart hasil analisa data didapatkan p sebesar 0.001. Nilai ini lebih kecil dari nilai α yang sudah ditetapkan sebesar 0.05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan tentang penularan HIV/AIDS dan Hepatitis B dengan jenis koping yang digunakan oleh perawat. Dari penelitian ini diharapkan perawat dapat menyadari bahwa dengan pengetahuan yang baik akan mempengaruhi pelayanan yang diberikan kepada pasien. Dan juga diharapkan dari penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya."

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisis recall Lily Chadidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) disebabkan oleh perwakilan politik yang dianut oleh keduanya. Penelitian ini berargumen, bahwa hak recall menimbulkan hak subjektivitas oleh partai politik serta membatasi hak-hak anggota partai sebagai anggota DPR. Recall yang dilakukan terhadap Lily Chadidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie dilakukan atas dasar subjektivitas dari PKB sebagai partai politik. Untuk menjawab pertanyaan, peneliti menggunakan teori perwakilan politik yang berasal dari Gilbert Abcarian pada tahun 1970 dan Jane Mensbridge pada tahun 2003. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara mendalam dan observasi serta menggunakan data sekunder. Recall terhadap Lily Chadidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie dilakukan oleh PKB setelah keduanya menyatakan dukungan untuk mengusut kasus Bank Century dan mafia pajak. Penelitian ini menemukan bahwa Lily Chadidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie di recall adalah karena keduanya tidak mengikuti keputusan PKB disertakan dengan keduanya yang menerapkan perwakilan politik trustee dengan tipe perwakilan gyroscopic representation. Oleh karena itu, recall terhadap Lily Chadidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie dilakukan berdasarkan kepentingan partai politik.

---

ABSTRAKThis thesis is analyzing the cause of Lily Chadidjah Wahid and Achmad Effendy Choirie were recalled by Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) is the political representatives. This thesis is arguing that the right of recall by politic party causing subjectivity by politic party and also limiting the rights of its member as the member of House of Representatives. Lily Chadidjah Wahid and Achmad Effendy Choirie were recalled based on subjectivity from PKB. To answer that question, the writer using political representative theory from Gilbert Abcarian in 1970 and Jane Mansbridge in 2003. This thesis is using qualitative method with in-depth interview and the observation, and also the secondary data. This thesis found that Lily Chadidjah Wahid and Achmad Effendy Choirie were recalled because both of them didn't followed PKB's instructions. Lily Chadidjah Wahid and Achmad Effendy Choirie were recalled after both of them giving the support to investigate the case of Bank Century and mafia pajak. Hence, Lily Chadidjah Wahid and Achmad Effendy Choirie were recalled based on the value of political part"

"Tesis ini membahas tentang Penerapan Peraturan Presiden Bersifat Mendesak Yang Ditentukan Oleh Presiden Untuk Kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Sistim Hukum Nasional (Berdasarkan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Keberadaan peraturan presiden jika merujuk pada UUD 1945 tidak disebutkan secara langsung, yang ada hanya peraturan pemerintah sebagai produk eksekutif. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 telah mengatur materi muatan perpres yaitu materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, dan materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, pembentukan peraturan perundang-undangan terdiri dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Namun dengan adanya Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, telah meniadakan tahapan penyusunan peraturan presiden yaitu pembentukan panitia antar kementerian dan/atau antar nonkementerian (PAK) dan proses pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi. Hasil dari penelitian tesis ini adalah Presiden mempunyai kewenangan membentuk peraturan presiden yang berasal dari delegasi kewenangan atau atribusi kewenangan. Beberapa contoh peraturan presiden yang dibentuk berdasarkan Pasal 66, ternyata tidak implementatif dan menimbulkan kegaduhan publik, sehingga status Pasal 66 Perpres No. 87 Tahun 2014 dalam sistim hukum nasional, tidak tepat secara ilmu pengetahuan perundang-undangan, asas pembentukan dan materi muatan peraturan perundang-undangan serta RPJM ke-3 (2015-2019) bidang hukum.

---

This thesis discusses the Application of Urgent Presidential Decree Predefined By President To Governance Needs In The National Legal System (Based On Article 66 of Presidential Decree Number 87 Year 2014 On The Implementation of Law Number 12 Year 2011 About The Establishment of Legislation). The existence of the presidential decree refers to 1945 is not mentioned directly, there is only government regulation as the executive products. The Law Number 12 Year 2011 on the Establishment of legislation has been set the material content of presidential decree which are material that was ordered by the Act, material to carry out government regulation, and materials to carry out the implementation of governmental power. Under the Article 1 point 1 of Law No. 12 year 2011, the formation of legislation consists of planning, arrangement, discussion, approval or establishment and promulgation. However, the presence of Article 66 of Presidential Decree Number 87 Year 2014 on the Regulation on the Implementation of Law Number 12 Year 2011 on the Establishment of legislation has excluded the sequences of presidential decree arrangement, which are not forming inter-ministerial committee and / or inter non-ministerial (PAK) and processing of harmonization, rounding and stabilization of conception. The results of this thesis shows that president has the authority to form a presidential derived from the delegation of authority and the authority of attribution. Few examples of the presidential decree which was established by the provisions of Article 66 shows that it is not implementable and it causes a public outcry, so that the position of Article 66 of Presidential Decree No. 87 year 2014 in the national legal system is not appropriately fit to the science of laws and regulations, principles of formation and substance of the legislation and the 3rd Development Plan (2015-2019) of the legal field."