Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menyoroti tentang pelaksanaan peranan para pekerja sosial dalam proses rehabilitasi sosial penyandang cacat tubuh di PRSBD "Prof. Dr. Soeharso" Surakarta. Permasalahannya adalah bahwa di dalam proses rehabilitasi sosial, para pekerja sosial memiliki posisi yang sangat strategis bagi terbentuknya penyandang cacat tubuh yang mandiri. Posisi strategis dimaksud adalah bahwa para pekerja sosial berwenang penuh untuk melakukan intervensi terhadap klien melalui berbagai peranan yang dimiliki. Peranan pekerja sosial itu sendiri dalam penerapannya mencakup berbagai aspek kehidupan yang sangat luas, yaitu meliputi: individu, keluarga, kelompok dan organisasi sosial masyarakat. Konsep/istilah "peranan pekerja sosial" yang dipakai dalam penelitian ini, secara operasional pengertiannya mengacu pada ketentuan buku panduan pekerja sosial terbitan Departemen Sosial yang sampai sekarang masih dijadikan pegangan seluruh Pekerja Sosial di PRSBD "Prof. Dr. Soeharso" Surakarta. Tipe penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dukumentasi, wawancara dan observasi. Untuk setting penelitian ini dipilih sebanyak 41 orang sebagai informan yang terbagi dalam dua kategori, yaitu (1) 25 orang sebagai informan utama yang diambilkan dari para pekerja sosial di unit 1 seksi 1 instalasi yang secara teknis terlibat langsung di dalam proses rehabilitasi sosial, dan (2) 16 orang sebagai informan tambahan, yang terdiri dari 6 orang pejabat struktural (Kepala Seksi) yang terkait langsung dengan proses rehabilitasi sosial, serta ditambah 10 orang lagi informan dari klien yang sedang mengikuti rehabilitasi sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pekerja sosial di PRSBD "Prof. Dr. Soeharso" telah berusaha melaksanakan peranannya menurut ketentuan buku panduan, namun tidak semua peranan tersebut dapat terpenuhi. Hal ini disebabkan ada beberapa peranan di tingkat mikro (seperti: pencari informasi, evaluator, pembentuk opini, elaborator, pencatat teknisi prosedural, pengikut dan pengatur kompromi) dan di tingkat makro (peranan sebagai penggerak) tidak dapat/kurang relevan pelaksanaannya dalam kehidupan panti (seperti PRSBD). Peranan-peranan tersebut lebih relevan pelaksanaannya di luar panti. Misalnya, seperti yang dilaksanakan para pekerja sosial di kecamatan yang mendampingi kelompok masyarakat miskin dalam program Inpres Desa Tertinggal (IDT), atau Kelompok Usaha Bersama (KUBE) beberapa periode lalu. Di dalam penelitian ini juga terungkap bahwa profesionalisme pekerja sosial di PRSBD "Prof. Dr. Soeharso" masih menjadi persoalan, karena sebagian besar dari mereka berlatar belakang pendidikan SLTP/SLTA/Sarjana Mudal Sarjana Non Profesi Pekerjaan Sosial (lihat Tabel 5). Di samping masalah ketidakprofesionalan, para pekerja sosial dalam melaksanakan peranannya juga dihadapkan berbagai kendala, seperti : faktor klien (tingkat kemampuar yang berbeda, sensitif, tidak disiplin, dll.), faktor birokrasi (kurang koordinasi), maupun sarana dan prasarana yang sudah tidak dapat mendukung kegiatan operasional dan belum mendapatkan ganti atau ditambah jumlahnya. Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, maka yang dapat disarankan adalah agar pihak-pihak yang berkompeten melakukan upaya peningkatan profesionalisme para pekerja sosial, meminimalisir prosedur birokrasi yang cenderung berbelit-belit, serta diberikannya aksesibilitas seluas-luasnya bagi para eks klien (penyandang cacat tubuh) sehingga mereka menjadi mandiri dan dapat menjalankan aktivitas kehidupan dan penghidupannya secara layak sesuai amanat Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 1997, pasal 1."

"Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Handayani Sosial melibatkan pekerja sosial PKSA untuk berperan dalam penanganan ABH yang berada di lingkungan keluarga pasca reintegrasi sosial. Dengan pendekatan kualitatif, tesis ini menggambarkan peran pekerja sosial terhadap ABH di lingkungan keluarga pasca reintegrasi sosial. Adapun peran tersebut antara lain melakukan verifikasi, membantu pembukaan dan pencairan rekening tabungan, pemenuhan kebutuhan, pendampingan, penguatan keluarga dan laporan. Hambatan dalam pelaksanaannya antara lain lemahnya kualitas SDM, kurangnya pengawasan pihak PSMP Handayani, lokasi tempat tinggal ABH yang jauh, dan ketentuan/ kondisi dalam PKSA yang dirasa kurang efektif bagi pekerja sosial PKSA.

---

Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Handayani involving social workers to role in handling of children in conflict with the law (ABH). With a qualitative approach, this thesis describes the role of social workers within the ABH in the family after social reintegration. The roles include verification, making of savings, meet the needs, strengthening family, and reports. Barriers to implementation include lack quality of social worker, lack monitoring from PSMP Handayani, residence location of ABH far, and terms/ conditions in Child Welfare Program (PKSA) were deemed less effective for social workers."

"Skripsi ini dilatarbelakangi pandemi Covid-19 yang berdampak menimbulkan kendala pemberian pelayanan rehabilitasi sosial pada remaja korban penyalahgunaan Napza berupa adanya peran pekerja sosial yang tidak dapat dilakukan secara langsung. Urgensi dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengungkapkan solusi yang dilakukan terkait peran pekerja sosial dalam melakukan rehabilitasi sosial kepada remaja korban penyalahgunaan Napza pada masa pandemi Covid-19 di BRSKPN Bambu Apus, yang dibahas dari disiplin ilmu Kesejahteraan Sosial. Penelitian ini dilaksanakan pada rentang waktu Desember 2021 - November 2022, menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan melalui studi dokumentasi dan wawancara dengan sembilan informan. Informan dipilih secara purposive sampling berdasarkan kriteria kebutuhan penelitian ini. Analisa data dilakukan dengan open coding, axial coding, dan selective coding. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pandemi Covid-19 kegiatan rehabilitasi sosial remaja korban penyalahgunaan Napza yang terpaksa diberhentikan sementara adalah bimbingan fisik, visit keluarga, konseling terapi kelompok, kegiatan vokasional dan kegiatan di luar balai. Kegiatan tersebut diganti dengan alternatif berupa kegiatan secara daring/online, dinamika kelompok dan kegiatan di luar ruangan. Terdapat pula pembatasan waktu pada setiap kegiatan, dari biasanya 1 jam menjadi hanya 30 menit. Dengan adanya penyesuaian terhadap kegiatan yang dilakukan, maka hal ini berdampak pada perubahan penerapan peran pekerja sosial dalam melakukan manajemen kasus, sebagai edukator, enabler, fasilitator dan expert. Pekerja sosial memperhatikan perspektif person-in-environment tentang bagaimana menilai situasi klien dan mengidentifikasi alternatif solusi bagi mereka. Dalam memberikan pelayanan rehabilitasi sosial di masa pandemi Covid-19, pekerja sosial menghadapi kendala eksternal maupun internal. Kendala tersebut diantaranya kegiatan assessment menjadi terbatas, kegiatan pelayanan secara daring, dilema perasaan, penggunaan teknologi masih sulit. Agar pelayanan rehabilitasi sosial remaja korban penyalahgunaan Napza tetap berjalan dengan baik sesuai standar operasional, maka pekerja sosial melakukan solusi berupa menjaga kesehatan fisik dan mental, saling sharing pengalaman dan memotivasi, mengikuti pelatihan atau workshop, rekomendasi rawat jalan dan lain sebagainya, Kesimpulan penelitian ini adalah kegiatan rehabilitasi sosial pada masa pandemi Covid-19 mengalami beberapa penyesuaian dan peran pekerja sosial pun mengalami beberapa penyesuaian dalam melakukan proses rehabilitasi sosial pada remaja korban penyalahgunaan Napza. Kontribusi skripsi ini pada pengembangan ilmu kesejahteraan sosial adalah untuk mengungkapkan dan mendeskripsikan bagaimana peran pekerja sosial dan bagaimana cara menghadapi situasi tak terduga sebagaimana pandemi Covid-19.

---

This study is motivated by the Covid-19 pandemic which has had an impact on the provision of social rehabilitation services for adolescent victims of drug abuse in the form of the role of social workers who cannot be carried out directly. The urgency of conducting this research is to reveal the solutions made regarding the role of social workers in carrying out social rehabilitation for adolescent victims of drug abuse during the Covid-19 pandemic at BRSKPN Bambu Apus, which are discussed from the Social Welfare discipline. This research was carried out in the period December 2021 - November 2022, using a descriptive qualitative approach. Data collection was carried out through documentation studies and interviews with nine informants. Informants are selected by purposive sampling based on the criteria of the needs of this research. Data analysis is done by open coding, axial coding, and selective coding. The results of the research show that during the Covid-19 pandemic the social rehabilitation activities for adolescent victims of drug abuse who had to be temporarily suspended were physical tutoring,visit family, group therapy counseling, vocational activities and activities outside the hall.These activities were replaced with alternatives in the form of online activities/online, group dynamics and outdoor activities. There is also a time limit on each activity, from the usual 1 hour to only 30 minutes. With adjustments to the activities carried out, this has an impact on changes in the implementation of the role of social workers in carrying out case management, as educators, enabler, facilitator andexpert. Social workers pay attention to perspective person-in-environment about how to assess client situations and identify alternative solutions for them. In providing social rehabilitation services during the Covid-19 pandemic, social workers faced external and internal constraints. These obstacles include activities assessment become limited, online service activities, feeling dilemmas, the use of technology is still difficult. In order for social rehabilitation services for adolescent victims of drug abuse to continue to run well according to operational standards, the social worker provides a solution in the form of maintaining physical and mental health, sharing experiences and motivating each other, attend training or workshop, recommendations for outpatient care and so on. The conclusion of this study is that social rehabilitation activities during the Covid-19 pandemic underwent several adjustments and the role of social workers also experienced several adjustments in carrying out the social rehabilitation process for adolescent victims of drug abuse. The contribution of this study to the development of social welfare science is to reveal and describe the role of social workers and how to deal with unexpected situations such as the Covid-19 pandemic."

"Untuk abstrak tidak bisa copy"

"Anak yang Berhadapan dengan Hukum ditempatkan pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) untuk menjalani rehabilitasi sosial dan menyandang status sebagai ABH. Kasus yang melibatkan ABH mengakibatkan munculnya stigma negatif dari lingkungan sekitar anak, ABH seringkali dianggap sebagai anak nakal terutama pada ABH yang berstatus sebagai pelaku. Stigma negatif berpengaruh pada kurangnya rasa percaya diri anak. Kurangnya rasa percaya diri pada ABH memungkinkan terlibatnya kembali anak dalam tindakan hukum setelah masa rehabilitasi, khususnya jika anak merasa kurang percaya diri dan tidak yakin dengan kemampuan atau potensi yang dimiliki. Sedangkan semestinya, anak memiliki rasa percaya diri sehingga dapat mengembangkan kemampuan maupun keterampilan yang dimiliki untuk hal positif seperti melanjutkan pendidikan dan menghindari kembali terjadinya keterlibatan dengan hukum. Untuk dapat meningkatkan maupun menumbuhkan rasa percaya diri pada ABH, Pekerja Sosial dalam LPKS memiliki peran penting. Salah satu peran Pekerja Sosial dalam rehabilitasi sosial adalah untuk mengembalikan kepercayaan diri anak untuk menumbuhkan rasa optimis pada anak terhadap masa depannya setelah rehabilitasi. ABH saat awal masuk lembaga tergolong kurang percaya diri berdasarkan perilaku ABH yang cenderung menarik diri, kurang mampu mengungkapkan perasaan dan keluhan yang dirasakan, serta kurang aktif dalam berpendapat di kegiatan berkelompok. Maka dari itu, terdapat urgensi untuk dapat meneliti bagaimana pekerja sosial berperan dan berupaya untuk meningkatkan rasa percaya diri pada ABH. Penelitian ini membahas tentang upaya Pekerja Sosial dalam meningkatkan kepercayaan diri anak berhadapan dengan hukum selama masa rehabilitasi sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan selama 16 bulan sejak September 2022 s/d Desember 2023, dimulai dari proses perizinan, pengambilan data hingga penulisan laporan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui kondisi kepercayaan diri ABH di Sentra Handayani dan mengetahui bagaimana pekerja sosial berupaya untuk meningkatkan kepercayaan diri ABH selama rehabilitasi. Untuk dapat memenuhi tujuan penelitian, penelitian ini menggunakan tiga cara yaitu, wawancara, observasi dan studi literatur. Penelitian ini melibatkan setidaknya empat belas informan yang diwawancarai yang terdiri dari lima orang Pekerja Sosial, enam orang Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), Psikolog Lembaga, Koordinator Residensial, dan Penanggungjawab Residen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja sosial dalam meningkatkan kepercayaan diri ABH melalui pemberian konseling individu, bimbingan sosial dan kegiatan vokasional. Dalam meningkatkan kepercayaan diri ABH, Pekerja Sosial berperan sebagai konselor, edukator, fasilitator dan broker. Dalam ketiga kegiatan tersebut, Pekerja Sosial memberikan motivasi, apresiasi dan membuat ABH mampu mengemukakan pendapat, perasaan serta kesulitan yang dialami selama masa rehabilitasi serta mendorong anak untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan selama rehabilitasi untuk menumbuhkan rasa percaya diri pada anak. Setelah mendapatkan dukungan dari Pekerja Sosial, kepercayaan diri ABH diperlihatkan melalui ABH yang lebih mudah terbuka dalam konseling individu, mampu mengungkapkan perasaan dan kesulitannya serta aktif berpartisipasi dalam diskusi kelompok saat bimbingan sosial.

---

Children in Conflict with the Law (CICL) are placed in the Social Welfare Institution to undergo social rehabilitation and have the status of CICL. Cases involving CICL result in the emergence of negative stigma from the environment around children, CICL are often considered as delinquents, especially for ABH who are offenders. Negative stigma affects children's lack of self-confidence. Lack of self-confidence in CICL allows them to be re-involved in legal action after the rehabilitation period, especially if the child lacks self-confidence and is not sure of their abilities or potential. Children should have self-confidence so that they can develop their abilities and skills for positive things such as continuing their education and avoiding re-involvement with the law. To be able to increase or foster CICL’s self-confidence, Social Workers in Social Welfare Institution have an important role. One of the roles of Social Workers in social rehabilitation is to restore children's confidence to create a sense of optimism in children about their future after rehabilitation. CICL when they first entered the institution were classified as lacking confidence based on their behavior, which tended to be withdrawn, less able to express their feelings and complaints, and less active in expressing their opinions in group activities. Therefore, there is an urgency to be able to examine how social workers play a role and try to increase CICL’s self-confidence during rehabilitation. This research discusses the efforts of Social Workers in increasing self-confidence of Children in Conflict with the Law during rehabilitation period. This research uses a qualitative approach with descriptive type of research. This research was conducted for 16 months from September 2022 to December 2023, starting from the licensing process, data collection to writing research reports. This research objective is to identify self-confidence of CICL in Sentra Handayani and to identify Social Worker’s role in increasing CICL’s self-confidence during rehabilitation. To be able to fulfill the research objectives, this research uses three ways, which are interviews, observations and literature studies. This research uses a qualitative approach with descriptive research type. At least fourteen informants were involved in this research to be interviewed, including five Social Workers, six Children in Conflict with the Law, Institution Psychologist, Residential Coordinators, and Resident in Charge. Results showed that Social Workers efforts in increasing CICL self-confidence provided through individual counselling, social guidance and vocational activities. In increasing self-confidence of CICL, Social Workers acts as counsellors, educators, facilitators and brokers. In these three activities, Social Workers provide motivation, appreciation, and make CICL able to express their opinions, feelings and difficulties experienced during the rehabilitation period also encourage children to actively participate in activities during rehabilitation to grow children’s self-confidence. After receiving support from Social Workers, CICL's confidence is shown through ABH who are more open in individual counseling, able to express their feelings and difficulties and actively participate in group discussions during social guidance."

"Tesis ini membahas tentang proses pembentukan konsep diri pada penyandang disabilitas melalui komunikasi antarpribadi dengan pekerja sosial. Dengan berlandaskan paradigma konstruktivis, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana konsep diri penyandang disabilitas terbentuk dan faktor-faktor apa yang membentuknya. Melalui teori interaksionisme simbolik dan tahapan pembentukan konsep diri, peneliti berusaha menjelaskan bagaimana self seseorang terbentuk melalui interaksi dengan orang lain, khususnya dengan significant others-nya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan kaitan yang erat antara komunikasi antarpribadi yang dilakukan pekerja sosial terhadap konsep diri yang terbentuk pada diri penyandang disabilitas. Peneliti merekomendasikan agar penelitian ini bisa terus dikembangkan dengan melihat faktor lain yang dapat membentuk konsep diri penyandang disabilitas seperti media, lingkungan, dan lain-lain.

---

This thesis discusses the process of the formation on the concept of selft in interpersonal communication through the disabled with social worker. With the constructivist paradigm, based on this research aims to examine how the concept of the disabled self is formed and what factors that shape it. Through the theory of symbolic interactionism and the stages of self concept formation, researchers try to explain how a persons self is formed through interaction with others, especially with the significant others. The results of this study indicate a close relationship between interpersonal communication conducted by social workers to the concept of self that is formed on the disabled. Researchers recommend that this research can continue to be developed by looking at others factors that can shape the concept of selft disabled people such as media, environment, and others."

"Satu dari tiga siswa dengan usia 11 hingga 15 tahun di dunia telah mengalami perundungan. Kekerasan perundungan ini juga ditemukan di Indonesia dengan angka yang besar. Di Indonesia sendiri, pada tahun 2022 terdapat 226 kasus perundungan yang dilaporkan. Sebagai korban perundungan, ia merasakan berbagai dampak pada dirinya, seperti meningkatnya kecemasan, depresi, PTSD, isolasi sosial, dan kesulitan dalam fungsi interpersona. Korban perundungan juga merasakan dampak di masa depan akibat kekerasan yang dirasakannya, seperti kesulitan dalam stabilitas pekerjaan. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian serius dalam menangani kasus ini. Pihak-pihak yang menangani perundungan adalah guru, orang tua, pekerja sosial, dan pemerintah. Dalam menangani perundungan, pekerja sosial dapat menggunakan teknik manajemen kasus agar layanan yang didapatkan oleh korban perundungan sesuai dengan kebutuhan korban. Di PPPA DKI Jakarta, terdapat manajer kasus yang bertugas untuk mengelola kasus perundungan yang masuk agar korban perundungan mendapatkan intervensi yang sesuai dengan kebutuhannya. Penelitian ini memberikan gambaran terkait peran pekerja sosial sebagai manajer kasus dalam memberikan pelayanan kepada korban perundungan di PPPA DKI Jakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan peran pekerja sosial sebagai manajer kasus dalam memberikan layanan kepada klien perundungan dan hambatan yang dihadapi. Penelitian ini dilakukan dari bulan Maret hingga Juni 2024 dengan pengambilan data mulai bulan Mei hingga Juni 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara dan studi dokumen, sedangkan pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Kemudian, informan yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah sebanyak tujuh orang dengan rincian, empat manajer kasus, satu koordinator manajer kasus, satu Tenaga Ahli Pemenuhan Hak Korban, dan satu psikolog di PPPA DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajer kasus berperan sebagai enabler di tahap asesmen, sebagai communicator di tahap rencana intervensi, sebagai collaborator dan coordinator di tahap intervensi, sebagai social advocator di tahap monitoring, sebagai quality manager di tahap evaluasi, dan sebagai transition planner di tahap terminasi. Manajer kasus menemui hambatan internal dan eksternal ketika menangani perundungan.

---

One in three students aged 11 to 15 years in the world has experienced bullying. Bullying violence is also found in Indonesia in large numbers. In Indonesia alone, in 2022, there were 226 cases of bullying reported. As a victim of bullying, he felt various impacts on himself, such as increased anxiety, depression, PTSD, social isolation, and difficulties in interpersonal functioning. Victims of bullying also feel the impact in the future due to the violence they experience, such as difficulties in job stability. Therefore, serious attention is needed in handling this case. The parties who deal with bullying are teachers, parents, social workers, and the government. In dealing with bullying, social workers can use case management techniques so that the services received by victims of bullying are in accordance with the victim's needs. At PPPA DKI Jakarta, there is a case manager whose job is to manage incoming bullying cases so that victims of bullying receive intervention that suits their needs. This research provides an overview of the role of social workers as case managers in providing services to victims of bullying at PPPA DKI Jakarta. The aim of this research is to describe the role of social workers as case managers in providing services to bullying clients and the obstacles they face. This research was conducted from March to June 2024 with data collection from May to June 2024. This research used a qualitative approach with a descriptive type. The data collection technique in this research was carried out by conducting interviews and document studies, while the selection of informants was carried out using purposive sampling techniques. Then, the informants used in this research were seven people with details, four case managers, one case manager coordinator, one Expert in Fulfilling Victims' Rights, and one psychologist at PPPA DKI Jakarta. The research results show that case managers act as enablers at the assessment stage, as communicators at the intervention planning stage, as collaborators and coordinators at the intervention stage, as social advocates at the monitoring stage, as quality managers at the evaluation stage, and as transition planners at the termination stage. While handling bullying cases, case managers encounter internal and external obstacles."

"Penelitian ini berjutuan untuk menggali keberdayaan perempuan pekerja VCS dalam berelasi dengan klien dan pihak lainnya. Terdapat banyak studi yang membahas bahwa prostitusi online menyediakan ruang yang lebih aman dimana pekerja seks dianggap lebih mampu meminimalisir resiko (Jones, 2016; NSWP, 2016; Cunningham, 2019). Namun studi-studi sebelumnya lebih berfokus pada manfaat internet terhadap profesi pekerja seks ataupun alasan pekerja seks memanfaatkan media sosial. Terdapat hal menarik lain yang dapat diteliti lebih lanjut, yaitu mengenai upaya yang dilakukan oleh pekerja seks dengan memanfaatkan ruang virtual yang tersedia untuk menciptakan posisi yang berdaya selama berelasi dengan pihak lain seperti klien dan mucikari. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus terhadap 4 perempuan pekerja VCS yang mempromosikan dirinya melalui media sosial Twitter. Studi ini menggunakan konsep power, otonomi tubuh, dan teori pertukaran sosial sebagai pisau analisis. Temuan studi melalui wawancara mendalam secara virtual kepada ke-4 informan menyimpulkan pekerja VCS mampu untuk memiliki kontrol pada profesinya, kontrol atas tubuhnya, hingga kemampuan menciptakan posisi tawar yang baik. Hal ini menciptakan keberdayaan yang ditunjukan pada beberapa hal, seperti 1) Kemampuan untuk menolak dan menerima klien melalui penseleksian dan penyortiran klien yang mengacu pada kriteria klien serta kesepakatan kerja dengan klien; 2) Kemampuan dalam merespon dan menciptakan strategi untuk terhindar dari resiko capping, doxing, penipuan, online sexual harassement, hingga keberadaan faker; 3) Kemampuan pekerja VCS untuk dapat benegosiasi dengan klien selama proses transaksi seksual. Kemampuan pekerja VCS untuk dapat memproduksi kekuasaan dan menciptakan relasi kerja yang sejajar dengan klien disebabkan karena adanya pengetahuan terkait kondisi kerja, kesadaran kritis, keterampilan digital yang dimiliki, serta kemampuan untuk menciptakan sumberdaya alternatif yang dibutuhkan lainnya, yaitu uang, dengan menjaga dan memperluas pasarnya. Ruang digital juga seakan menjadi tembok pembatas antara pekerja VCS dan klien sehingga memudahkan pekerja VCS untuk menciptakan dan mengunakan kekuasaanya.

---

This study aims to explore the empowerment of women VCS workers in relating to clients and other parties. There are many studies that discuss that online prostitution provides a safer space where sex workers are considered to be better able to minimize risk (Jones, 2016; NSWP, 2016; Cunningham, 2019). However, previous studies have focused more on the benefits of the internet for the sex worker profession or the reasons sex workers use social media. There is another interesting thing that can be investigated further, namely the efforts made by sex workers by utilizing the available virtual space to create a position of power while dealing with clients. This study uses a qualitative approach with a case study method on 4 female VCS workers who promote themselves through social media Twitter. This study will use the concept of power, body autonomy, and social exchange theory as an analytical knife. The study findings through virtual in-depth interviews with the 4 informants concluded that VCS workers are able to have control over their profession, control over their bodies, to the ability to create a good bargaining position. This can be shown in several things that are done by VCS workers, such as 1) The ability to reject and accept clients through the selection and sorting of clients based on client criteria and work agreements with clients; 2) Ability to respond and create strategies to avoid the risk of capping, doxing, fraud, online sexual harassment, and the presence of fakers; 3) The ability of VCS workers to be able to negotiate with clients during the sexual transaction process. The ability of VCS workers to be able to produce power and create equal working relationships with clients is due to their knowledge of working conditions, critical awareness, digital skills, and the ability to create alternative resources needed, namely money, by maintaining and expanding the market. The digital space also seems to be a dividing wall between VCS workers and clients, making it easier for VCS workers to create and use their power."