Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kawasan pesisir sebagai ekosistem alami memberikan empat fungsi terhadap kebutuhan dasar manusia dan pembangunan ekonomi, yaitu mendukung kegiatan sebagai sumber kehidupan, keindahan dengan keramahan, sumber bahan baku, dan sebagai penampungan limbah. Dalam mendukung fungsi tersebut, diperlukan suatu perencanaan pengelolaan kawasan pesisir yang terintegrasi dan berkelanjutan yang dibangun atas dasar kepentingan bersama dan dilakukan bersama-sama dengan masyarakat. Sehingga partisipasi masyarakat pesisir secara aktif muliak diperlukan dalam penyusunan perencanaan dan pengelolaan lingkungan di daerah. Adanya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat secara langsung diharapkan akan terjalin suatu hubungan yang harmonis, sinergis dan saling ketergantungan satu sama lainnya dalam usaha untuk mengurangi tekanan-tekanan dari kegiatan yang mempunyai potensi merusak lingkungan baik tekanan dari dalam maupun tekanan dari luar.Kawasan Kepulauan Seribu yang merupakan kawasan konservasi laut khususnya di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, banyak sekali menerima tekanan dari luar dalam menjaga kelestarian lingkungannya, antara lain dari sektor industri pariwisata, overlshing, penggunaan bahan peledak dan racun ikan, limbah industri dan domestik, pertambangan, perusakan hutan mangrove dan penggunaan alat tangkap ikan yang merusak lingkungan.Bertitik tolak dari permasalahan yang ada dan melihat kondisi, persepsi dan partisipasi masyarakat pesisir Kepulauan Seribu dalam penentuan pengelolaan lingkungan, maka penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana partisipasi masyarakat dan kegiatan-kegiatan yang berpotensi merusak kawasan pesisir dan ekosistemnya serta sejauh mana usaha pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan dan dukungan terhadap pelaksanaan program pengelolaan lingkungan di wilayah studi.Penelitian telah dilaksanakan di Kelurahan Pulau Panggang, Kelurahan Pulau Kelapa dan Kelurahan Pulau Harapan yang berada di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu (KAKS). Penelitian dilapangan di mulai bulan April 2002 sampai dengan September 2002. Metode penelitian yang digunakan adalah metode partisipatif dengan Metode Participatory Rural Appraisal (PRA), dan metode survei dengan bantuan kuesioner atau wawancara. Teknis pengambilan sampel untuk pengumpulan data dan informasi dilakukan secara purposive random sampling yang digabungkan dengan metode PRA, terutama untuk data-data kondisi ekologi/lingkungan, kondisi sosial ekonomi dan budaya wilayah studi. Jumlah responden yang diambil sekitar 10 % dari jumlah populasi atau tergantung kondisi yang ada dilapangan yang disesuaikan dengan keperluan pelaksanaan PRA.Berdasarkan hasil studi telah teridentifikasi beberapa kegiatan atau tekanan yang berpotensi merusak lingkungan pesisir dan ekosistemnya di wilayah studi antara lain yang disebabkan oleh penambangan karang, kegiatan penggunaan bahan peledak dan racun ikan dalam penangkapan ikan, akibat pencemaran dan abrasi pantai, penggunaan alat tangkap ikan yang merusak atau tidak selektifnya penggunaan alat tangkap ikan. Hasil PRA menunjukan bahwa pada tahun 1970 an (80 %) kondisi mangrove di wilayah studi masih baik, kemudian menurun dan hingga tahun 1995.Bertitik tolak dari permasalahan yang ada dan melihat kondisi, persepsi dan partisipasi masyarakat pesisir Kepulauan Seribu dalam penentuan pengelolaan lingkungan, maka penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana partisipasi masyarakat dan kegiatan-kegiatan yang berpotensi merusak kawasan pesisir dan ekosistemnya serta sejauh mana usaha pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan dan dukungan terhadap pelaksanaan program pengelolaan lingkungan di wilayah studi.Namun demikian masyarakat pesisir kepuluan seribu sudah mempunyai persepsi dan ikut partisipasi dalam usaha menekan kerusakan-kerusakan lingkungan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhinya antara lain status pendidikan dan status di masyarakat sehingga berani melakukan teguran secara langsung apabila melihat nelayan dari luar atau dari dalam yang melakukan kegiatan-kegiatan yang merusak lingkungan. Sekitar 17,7% yang berani menegur langsung, kemudian ada pula yang melapor ke RT atau pamong adalah 15,5% tetapi yang kebanyakan mereka diam saja atau masa bodoh sekitar 67%. Kebanyakan penduduk yang berani menegur dan mengingatkan secara langsung kepada yang yang melakukan kegiatan yang merusak, bila dilihat statusnya adalah sebagai tokoh masyarakat (11,1 %) dan berpendidikan SLA (8,8%).Berdasarkan hasil studi PRA ternyata lembaga lokal yang memiliki hubungan dekat dan diterima masyarakat baik fungsi dan manfaatnya adalah lembaga RT/RW dan Kelurahan sedangkan lembaga LPM, LSM, Koperasi sudah cukup jauh dari masyarakat. Sehingga lembaga-lembaga tersebut sebagai alternatif pertama yang harus dilibatkan apabita ada program pembangunan di wilayah studi.Kesadaran masyarakat pesisir wilayah studi dalam pengelolaan sampah masih belum baik, hal ini ditunjukan masih banyak penduduk yang mempunyai kebiasaan membuang sampah ke pantai sekitar (93%), dikumpul di lubang dan dibakar (9%) dan dikumpul dan dibakar (9%). Sedangkan penggunaan air bersih untuk minum masih banyak yang menggunakan air hujan (97%) kemudian air sumur (95%), dan ada di beberapa tempat yang menggunakan air dan hasil penyulingan dengan membelinya. Pembuangan limbah rumah tangga masih banyak yang di pantai, walau pun sudah ada WC umum dan punya sendiri di rumah, karena merubah kebiasaan yang sudah turun temurun itu perlu proses dan waktu.Dalam rangka mengurangi tekanan-tekanan yang berpotensi merusak lingkungan tersebut, perlu dikembangkan suatu sistim usaha alternatif selain penangkapan ikan dan sifat kearifan lokal yang ada, sehingga dapat menurunkan tekanan yang khususnya datang dari irang dalam. Berdasarkan hasil studi, masyarakat Kepulauan Seribu lebih tertarik dengan usaha budi daya Rumput Laut dan budi daya ikan dengan keramba. adapun sistim pengelolaannya lebih tertarik dengan sistim bapak angkat atau dibentuk KUB (Kelompok Usaha Bersama). Hal ini disebabkan kekurangan modal dan kemampuan teknologi pengelolaannya.Berdasarkan hasil diatas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dari hasil penelitian ini sebagai berikut:Teridentifikasi kegiatan-kegiatan masyarakat yang bersifat merusak lingkungan pesisir di wilayah studi yang dilakukan oleh masyarakat/nelayan lokal dan masyarakat pendatang/luar terutama kegiatan penambangan batukarang, penambangan pasir laut, penebangan mangrove, penggunaan bahan peledak dan Potasium Sianida (KCN) dalam penangkapan ikan, penggunaan alat tangkap yang merusak, dan pencemaran pesisir dan laut. Sebenarnya apabila dibandingkan tekanan yang datang dari dalam dengan dari Iuar, lebih besar dari Iuar. Seperti yang menggunakan bahan peledak sekitar 95% dilakukan oleh orang Iuar, dan hanya 8% oleh orang dalam. Kemudian yang menggunakan alat tangkap yang merusak lingkungan adalah nelayan dari luar sekitar 95% dan nelayan lokal 11%.Berdasarkan hasil PRA, masyarakat Kepulauan Seribu masih mempunyai kearifan sosial dengan persepsi yang lama tentang pentingnya kelestarian lingkungan di daerah, hal tersebut berdasarkan dari jawaban beberapa peserta PRA bahwa mereka tidak - setuju dan mengecam perbuatan penggunaan bahan peledak/racun ikan dalam penangkapan ikan dan penggunakan alat tangkap yang bersifat merusak lingkungan serta paham bulan dan kapan boleh melaut serta daerah mana yang dilarang.Berdasarkan hasil studi menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan hasil tangkapan nelayan di wilayah studi dari tahun ke tahunnya, sejalan dengan terus menurunnya atau rusaknya kondisi ekosistem terumbu karang, mangrove dan semakin meningkatnya kegiatan-kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan alat yang bersifat merusak lingkungan.Persepasi dan partisipasi masyarakat Kepulauan Seribu dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan pesisir sudah teriihat, hal ini dapat ditunjukan sudah adanya keberanian dari sebagian masyarakat yang berani menegur langsung atau melapor ke pamong desa apabila melihat ada kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan di daerahnya.Berdasarkan kesimpulan tersebut disarankan sebagai berikut:Setiap program atau proyek pembangunan di Kawasan Kepulauan Seribu disarankan untuk melibatkan masyarakat secara aktif dan mempunyai manfaat secara signifikan untuk peningkapan pendapatan atau ekonominya.Adanya seleksi dalam pemanfaatan alat tangkap yang ramah lingkungan, dan adanya pembagian wilayah penangkapan ikan antara nelayan tradisional dan modern, dan disarankan adanya pengembangan usaha ekonomi altematif bagi masyarakat pesisirApabila akan memberikan bantuan atau program pembangunan sebaiknya melalui atau melibatkan lembaga yang paling dekat dan diterima oleh masyarakat yaltu altematif pertama melalui RT/RW dan Kelurahan, altematif kedua melalui LSM, LPM, Dewan Kelurahan dan Serikat Nelayan.Daftar kepustakaan: 50 (Tahun 1967 - Tahun 2002).

---

Coastal area as a natural ecosystem has four functions for human basic needs and economic development, such as, to support activity of living resources, as natural view and amenities, as raw material resources and as waste location. In order to support those functions, it is needed an integrated and sustainable coastal area management plan, which development is based on the same interest and implemented together with the community. Therefore active coastal community participation is absolutely needed to take part in arranging environment plan and management for its area. By the participation and empowerment of the community it is expected to be able to create a relation which is harmonious, synergy and mutual dependency in order to decrease that activity, which has a potency to damage the environment even from in side or out side of area. Seribu Islands are one of marine conservation area, especially in sub-district of North Seribu Islands, which has number of interference from outside, amongst offers from tourism sector, over-fishing, explosive usage and fish poisoning, domestic and industrial waste, mining, mangrove damage and fishing tools which are able to damage the environment. Based on those problems and the condition, perception and participation of the community in Seribu Islands in determining their environment management, this research proposed to identify coastal community participation and the activities which have potency to damage coastal area and its ecosystem as well as to analyze community participation and perception to give input and support for implementing environment management program in the study area.

This study was carried out in Kelurahan of Panggang island, Kelapa Island, and Harapan Island, which were located in Sub-District of North Seribu Islands, Administrative District of Seribu Islands (KAKS = Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu). Study started from April 2002 up to September 2002. The study used participation method with Participatory Rural Appraisal (PRA) is a technical approach, and survey activity using questioners or interview method. Sampling collection for data and information collection are conducted by using purposive random sampling that combined with PRA method, especially for ecological/environmental condition, social economy, and culture of study area. Number of respondent was 10 % of the total population or depending on the condition in the field, which was based on the PRA implementation need.

Based on the study result, number of activities or interferences have been identified which has a potency for damaging coastal ecosystems in the study area. Amongst others are coral reefs mining, the use of explosive material and cyanide poison for fishing, pollution, and coastal abrasion, fishing tools that able are destroy environment or non selective use of fishing tools. Based on PRA result showed that in 1970 (80%) mangrove condition in the study area was still good, then it keep going to decrease until 1995 by more than (10-20%) In fact, based on the answer of respondent showed that mangrove damage caused by cutting them for firewood and building material around 80°Io, pollution and abrasion around 82% and conversion fishpond 16°fo. Note, that the answer received from respondent in most cases more than one answer.

In fact, the number of coral reefs damage are caused by using explosive material and fish a poison (rCN), pollution, and fishing tool usage. Based on PRA, before 1975, the condition of coral reefs was still good. It was characterized with number of Stone fish and the fishermen were easy to find fishes around their living area. In 1975, fishermen from out side of Thousands Islands came and caught fish by using explosive material and other damaging fishing equipment.

Thus, in 1980, most of the coral reef condition was bad, only 40% coral reefs were in good condition. It was getting worse in 1985, when government projects used coral reefs as its building materials. In 1995 to present days, probably, there are only 15-20% coral reefs in good condition in the study area.

Fishing capture using catching equipment that could damage environment are Trawl net, Gardan net, "Hanyur net and other fishing gear used by outside fishermen. Most fishermen who used that equipment used to come from outside of study area (95%), which has enough capital, while local fishermen were only (11%). Most of local fishermen did not have enough capital and still used traditional equipment in catching fish, such as Mayang net, Bubu (trap net) and Tonda fishing in study area.

Nevertheless, coastal community in Seribu Islands has a perception and participation in order to decrease environmental damage. There were number of factors, which influence them such as education and status level in society, so they could give warning whenever they saw fishermen from in or out side of Seribu Islands conducted the activities, which caused environmental damage. It was around (17,7°!o) people, who were brave to give warning directly, (15,5%) report to RTor Pamong, but most of all did 82% and conversion fishpond 16°fo. Note, that the answer received from respondent in most cases more than one answer.

Based on the result of research, it concludes as follows: It had been identified communities activities, which were able to destroy coastal environment in study location conducted by local society/fishermen and outsider especially Coral Reefs and sand mining, mangrove felling, explosive and Potassium cyanide (KCN) usage in catching fishes, damageable fishing tools usage, and marine and coastal pollution. In fact, interference from outside were bigger than from inside of the study area. Such as explosive usage, (95%) were conducted by outsider, (8%) by local communities, then the use of fishing equipment that were able to damage environment, (95%) conducted by outside fishermen and (11°k) by local fishermen.

Based on PRA result, 5eribu Islands society still had social wisdom with the same perception of the importance of environment preservation for their area. It is based on the answer of some PRA participants that they did not agree and criticize the activities, which used explosive/chemical in catching fishes and using fishing gears, which were able to destroy environment.

Based on the study result showed that fishing in study area is decreasing from time to time, in line with the damage of coral reefs ecosystem condition, mangrove, and higher intensity in using fishing tools, which were able to destroy environment.

Perception and participation of Seribu Islands community in coastal management implementation has been recognized. It could be known by seeing their bravery to warn directly or report to the village chief whenever they saw the activity, which could destroy their environment.

Based on the conclusion, it was suggested that; each program for developing project in Seribu Islands should involve local community actively for significant benefit to improve community income or economy.

There is a selection in implementing fishing tools, which was save for the environment, fishing region allocation between traditional and modern fishermen, and alternative economy business development for coastal community.

If some are want to provide aid or development program, it would be better. to use or to involve the closest institution and acceptable by local community such as RT/RW and Kelurahan as first alternative, and LSM, LPM, Kelur4aahan Board, and Fishermen association as second alternative.

Bibliography: 50 (year 1967 - 2002)"

"Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis daya dukung lingkungan untuk pengelolaan pengembangan pariwisata. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis kesesuaian lahan pada masing-masing obyek wisata, menganalisis daya dukung lingkungan kawasan wisata, dan menganalisis skenario kebijakan pengelolaan pariwisata berkelanjutan di Pulau Pari. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Instrumen pengumpulan data berupa kuesioner, studi literatur (data sekunder) dan pengamatan di lapangan (data primer) yang diolah menggunakan analisiskesesuaian lahan, analisis daya dukung lingkungan, dan analisis trade off. Wisata snorkeling berada di Area Perlindungan Laut. Wisata pantai berada di Pantai Pasir Perawan, Pantai Kresek, Pantai Bintang, dan Pantai Berbintang.Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai indeks kesesuaian wisata pada obyek wisata snorkeling yaitu sesuai sebesar 66%, sedangkan nilai indeks kesesuaian wisata pada obyek wisata pantai yaitu sangat sesuai dengan nilai 98,5% untuk Pantai Pasir Perawan, 92,6% untuk Pantai Kresek, 91% untuk Pantai Bintang, dan 92,6% untuk Pantai Berbintang. Total nilai daya dukung lingkungan dari semua obyek wisata adalah 331 pengunjung/hari. Pengembangan pengelolaan pariwisata 100% dari daya dukung lingkungan yang ada (skenario C) dianggap sebagai skenario terbaik untuk pengelolaan wisata Pulau Pari dengan membatasi jumlah pengunjung yang tidak melebihi 331 pengunjung/hari.

---

This research is conducted using carrying capacity analysis method for management of tourism development. The purpose of this research is to analyze land suitability for each tourism site, to analyze the carrying capacityof tourism, and analyzing the authority scenario of sustainable tourism in Pari Island. This research conducted using quantitative method with data gathering through literary study (as secondary data), questioner, and field study (as primary data) which conducted using land suitability analysis, carrying capacity analysis, and trade off analysis. Especially the snorkeling that often seen in the Area Perlindungan Laut (APL). While the beach tourism often found in the Pasir Perawan beach, Kresek beach, Bintang beach, and Berbintang Beach.

The research shown that the tourist suitability index snorkeling tour at a tourist attraction that is appropriate for 66%, whereas the tourist suitability index on coastal tourism which is in accordance with the value of 98.5% for the Pasir Perawan beach, 92.6% for Kresek beach, 91% for Bintang beach, and 92.6% for Berbintang beach. The total amount of carrying capacity of environment effort above all tourism site is 331 tourist per day. The developing of tourism is 100% of the existing developing effort (scenario C) which considered as the best scenario for the development of tourism in Pari Island with carrying capacity amount that came per day which is not more that 331 tourists."

"Poros Maritim yang dicanangkan oleh pemerintah seharusnya menjadikan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai halaman depan Indonesia. Namun, kondisi yang terjadi ialah pulau-pulau kecil di Indonesia hampir nyaris tak terjamah dari segi pembangunan karena negara fokus pada wilayah daratan pulau besar yang padat penduduk. Kondisi tersebut dapat terlihat dari pelayanan masyarakat pulau kecil yang jauh dari standar di sektor kesehatan, pendidikan, transportasi, dan aspek yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat. Perbedaan cara pandang ini menimbulkan intervensi yang justru berpotensi merugikan masyarakat pulau. Hal ini terjadi pada Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) yang tengah disusun oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Salah satu daerah yang mendapat dampak dari implementasi RZWP3K ini ialah Pulau Pari, gugusan Kepulauan Seribu akan dijadikan pulau pariwisata yang tidak melibatkan masyarakat. Sedangkan, lebih dari 300 kepala keluarga di Pulau Pari mayoritas bekerja sebagai nelayan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan melalui RZWP3K tidak serta merta menjawab persoalan ruang di pulau kecil, sebab ada ketidakkonsistenan dan ketidaktegasan, serta dimensi kesejahteraan sosial yang terabaikan baik dari pemerintah pusat maupun daerah untuk mengelola dan memanfaatkan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

---

The maritime axis launched by the government should make the coast and small islands on the front page of Indonesia. However, the condition that occurs is that small islands in Indonesia are almost untouched in terms of development because the country focuses on large and densely populated mainland islands. This condition can be seen from the services of small island communities that are far from standard in the health, education, transportation, and aspects related to community needs. So far, the state's attention to small islands is under the auspices of Law Number 1 of 2014, revision of Law Number 27 of 2007 concerning Management of Coastal Areas and Small Islands. In small island management, there are often many debates, from an economic, geopolitical, to sociocultural perspective. This difference in perspective has led to interventions that have the potential to harm island communities. This is the case with the Coastal Zone and Small Islands Zoning Plan (RZWP3K) which is being drafted by the DKI Jakarta Provincial Government. One of the areas affected by the implementation of the RZWP3K is Pari Island, a group of Thousand Islands which will be turned into a tourism island that does not involve the community. Meanwhile, more than 300 households on Pari Island mostly work as fishermen. This research uses a qualitative approach, with a descriptive type of research. The results of this study indicate that the implementation of policies through RZWP3K does not necessarily address the problem of space on small islands because there are inconsistencies and indecisiveness, as well as neglected dimensions of social welfare from both the central and regional governments to manage and utilize coastal areas and small islands."

"ABSTRAKPenelitian ini menyajikan gambaran lengkap mengenai partisipasi masyarakat yang dilakukan dalam pengembangan pariwisata yang berlangsung di Pulau Pramuka. Keberadaan pariwisata di Pulau Pramuka saat ini tidak lepas dari keterlibatan secara aktif masyarakat setempat. Penelitian ini membahas mengenai proses partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat setempat Pulau Pramuka untuk melihat sejauh mana masyarakat berperan penting dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di suatu kawasan. Penelitian ini juga berfokus pada pengetahuan dan perspektif yang dibentuk oleh masyarakat Pulau Pramuka (emic) dengan menggunakan metode etnografi dan teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan partisipasi observasi. Melalui data-data tersebut nantinya akan menjadi penting dalam penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan selama ± 40 hari di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta.

---

ABSTRACT

This research presents a comprehensive picture regarding community participation in the development of tourism that takes place on Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. The existence of tourism on Pulau Pramuka is currently inseparable from the involvement of local community. This study discusses the participation process carried out by local community of Pulau Pramuka in which they play important role in the development of community-based tourism in stated area. This research also focuses on the knowledge and perspective created by the local community of Pulau Pramuka (emic) using ethnographic methods with in-depth interviews and participatory observation data colections techniques. Furthermore, these data will be important in this study. Data collection was carried out for ± 40 days on Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta."

"[Taman Nasional Kepulauan Seribu termasuk ke dalam Kawasan Perlindungan

Laut di Indonesia dan dikelompokkan ke dalam beberapa zonasi, salah satunya

yakni zona inti. Pada tahun 2010-2012, Balai Taman Nasional Kepulauan Seribu

menjalankan program Kampanye Pride yang bertujuan untuk mengubah perilaku

masyarakat agar tidak menangkap ikan di kawasan zona inti. Penelitian ini

bertujuan untuk mengetahui dampak program terhadap perilaku nelayan setelah

dua tahun program selesai dijalankan. Skripsi ini membahas dampak Program

Kampanye Pride di Kelurahan Pulau Harapan Kabupaten Administrasi Kepulauan

Seribu DKI Jakarta dengan menggunakan analisis metode kuantitatif terhadap 30

responden. Teori yang digunakan adalah teori dimensi-dimensi dampak oleh

Agustino yang terdiri dari dimensi pengaruh program terhadap kelompok sasaran,

keadaan program di masa kini, serta pengaruh tidak langsung program terhadap

kelompok sasaran. Simpulan yang didapatkan dari penelitian adalah Program

Kampanye Pride memberikan dampak positif terhadap perilaku masyarakat

nelayan di kelurahan Pulau Harapan., Kepulauan Seribu National Park is one of the Marine Protected Area in Indonesia

which is grouped into several zones, one of which is the core zone. In 2010-2012,

Kepulauan Seribu National Park’s Office ran Pride Campaign program that aims

to change fishermen’s behavior so they do not to catch fish in the core zone. This

study aims to determine the impact of the program on fishermen’s behavior after

two years this program is finished. This study discusses the impact of the Pride

Campaign Program at Kelurahan Pulau Harapan in Kepulauan Seribu, DKI

Jakarta by using quantitative analysis method to 30 respondents. The theory used

is dimensions of the impact’s theory by Agustino which consists: the impact of a

program to target groups, present state of the program, and the indirect impact of a

program to target groups. The conclusions obtained from the research is the

Kampanye Pride program had a positive impact on fishermen’s behavior in

Kelurahan Pulau Harapan.]"

"Dampak dari krisis ekonomi yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997 hingga saat ini masih membawa dampak bagi perekonomian Indonesia, terutama dibidang ekonorni yaitu melemahnya kinerja sektor keuangan domestik khususnya perbankan. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap sector riil perekonomian sehingga menimbulkan permasalahan sosial seperti pengangguran dan kemiskinan yang meningkat tajam (Penduduk miskin pada ahun 1997 berjumlah 22,5 juta jiwa meningkat menjadi menjadi 98 juta atau naik sebesar 48% pada tahun 1998 dan sekitar 70%nya merupakan penduduk desa).Dampak posistif dari krisis ekonomi tersebut, yaitu bangkitnya kegiatan usaha yang berbasis pada usaha kecil dan menengah khususnya yang berbasis pada sector produksi yang berpeluang strategis dapat memberikan nilai tambah cukup besar bail( nasional maupun daerah yaitu sektor perikanan dan kelautan.DKI Jakarta sebagai salah satu daerah yang mempunyai sumber pendapatan dari sektor perikanan dan kelautan, terlihat kontribusinya yang cukup dominan dalam PDRB yaitu menyumbang sebesar 71% kepada sektor pertanian, walaupun sektor pertanian hanya menyumbang sebesar 0,28 bagi pembentukan PDRB DKI Jakarta.Kotamadya Jakarta Utara dengan wilayah 97,8% merupakan wilayah lautan, sudah barang tentu sektor perikanan merupakan unggulan dari segi PAD. Dengan kapal motor sebanyak 3.299 buah dan 4 TPI (tempat pelelangan ikan) pada tahun 1999 telah menghasilkan produksi ikan sebanyak 70,119,5 ton dengan nilai sebesar Rp 120,1 milyar meskipun pada tahun 2000 menurun dengan nilai sebesar Rp 92,8 milyar.Pendapatan regional perkapita merupakan, salah satu indikator kesejahteraan penduduk yang dilihat dari segi produk yang dihasilkan. Selama kurun waktu 1996-1999 pendapatan regional perkapita atas harga berlaku naik dari Rp12,9. juta menjadi Rp.22,5 juta. Namun pada tahun 1998 turun sebesar 19,08% dibanding tahun 1997.Jumlah nelayan yang ada di Jakarta Utara sebanyak 21.012 orang atau 2,94% dari jumlah penduduk. Jumlah tersebut sebanyak 9.460 nelayan penduduk tetap selebihnya merupakan pendatang. Sedangkan jumlah nelayan di Kepulauan Seribu sebanyak 4.717 orang nelayan atau 56,5% dari jumlah penduduk di kepulauan Seribu. Persentase jumlah nelayan pekerja terhadap pemilik di Kepulauan Seribu mencapai 362, artinya sebagian besar nelayan (65%) yang ada di Kepulauan Seribu hanya sebagai pekerja.Kabupaten Kepulauan Seribu dibentuk dengan PP nomor 55 tahun 2001 dan SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 186 tahun 2000 tentang pembentukan Kelurahan di Kepulauan Seribu. Dengan pembentukan kecamatan menjadi kabupaten Kepulauan Seribu dapat diartikan bahwa Pemda Kepulauan Seribu harus dapat membiayai berbagai sarana dan prasarana maupun SDM untuk mendukung kegiatan pelayanan masyarakat maupun dalam membangun prasarana publik dan mencari sumber pembiyaannya.Kondisi sumberdaya alam Kepulauan Seribu memberikan peluang bagi sektor pariwisata dan perikanan laut. Komoditas yang dikembangkan adalah budidaya rumput laut dan ikan kerapu dengan jumlah petani sebanyak 460 nrang. Produksi perikanan laut mencapai 57,2 juta kg dengan nilai Rp 97,26 milyar pada tahun 2000 menurun dibanding pada tahun 1999 yang mencapai 63 juta ton. Meskipun produksi sektor perikanan di Kepulauan Seribu cukup besar namun masyarakat nelayan belum dapat menikmati hasilnya atau dapat diartikan tidak merubah kesejahteraannya atau masih tetap miskin. Dalam hal ini tidak ada hubungan antara jumlah penduduk pada satu wilayah dengan tingkat kesejahteraan masyarakat.Faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan para nelayan berdasarkan data yang tersedia adalah rendahnya kualitas sumberdaya manusia, alat tangkap yang masih tradisional, kurangnya sarana dan prasarana dasar (transportasi/Kapal/perahu motor, pendidikan, kesehatan), tempat pelelangan ikan (TPI), pencemaran laut, tingginya biaya hidup, namun masih perlu dibuktikan dengan suatu penelitian secara komprehensif.Penanggulangan kemiskinan masyarakat nelayan di Kepulauan Seribu, baik Pemerintah pusat maupun daerah telah mengambil beberapa kebijakan. Penanggulangan masyarakat pesisir/nelayan oleh pemerintah pusat melalui pemerintah daerah adalah bantuan PDM-DKE selama 2 tahun (1998-1999), bantuan ingub sudah cukup lama dan sampai sekarang (2002) dan Program PEMP dimulai tahun 2001 sampai sekarang (2002). Masalahnya adalah hanya sebagian kecil yang menerima bantuan dengan kriteria-kriteria tertentu dibandingkan dengan jumlah masyarakat miskin yang ada kepulauan Seribu.Program Penanggulangan Kemiskinan untuk pengelolaan wilayah pesisir dan pemberdayaan masyarakat nelayan, pada umumnya dengan menggunakan perencanaan strategis. Artinya penanganan suatu wilayah akan berbeda dengan wilayah lain karena harus didasarkan kepada permasalahannya. Perbedaan ini juga dapat dilihat dari Strength, Weakness, Opportunuity dan Threat. Namun perbedaan tersebut juga bisa dilihat dari segi nisi, misi, strategi dan sasaran yang hendak dicapai.Kebijakan-kebijakan yang ada di Kepulauan Seribu, pada umumnya masih bersifat Top Down, yaitu kebijakan yang dilahirkan dari pendekatan manajemen strategis, sementara masyarakatnya masih bersifat pasif atau menerima apa adanya, apalagi kegiatannya adalah bersifat bantuan dana.Pemilihan prioritas strategi kebijakan dalam tesis ini dilakukan dengan menggunakan metode TOWS dan metode Game Theory atau teori permainan. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mengidentifikasi permasalahan dan prioritas strategi serta dapat memecahkan masalah konflik antar stakeholder dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pemberdayaan nelayan karena prioritas strateginya merupakan kombinasi dari para stakeholder yang ada. Prioritas strategi kebijakan yang diusulkan sebagai suatu kebijakan baru adalah peningkatan kematnpuan teknis keterampilan penangkapan dan budidaya ikan serta konservasi bagi para nelayan dan masyarakat pesisir pada umumnya."

"Pulau kecil merupakan pulau yang memiliki keanekaragaman yang spesifik, sumberdaya aiam yang terbatas dangan masyarakat yang memiliki karakteristik sosial budaya yang beradaptasi dengan kehidupan pulau. Ekosistem kapulauan memiliki karakteristik adanya keterbataaan daya dukung Iingkungan baik lahan maupun air sebagai kebutuhan dasar.Pulau Panggang merupakan pulau dengan Iuas 9 Ha, pada tahun 2001 dihuni oleh 3.275 jiwa dengan kepadatan 364 jiwa/ha adalah melebihi kepadatan kota Jakarta (144 jiwa/ha). Kepadatan penduduk, di pulau kecil akan mengakibatkan terjadinya tekanan tarhadap Iingkungan dan berdampak pada penurunan sumberdaya pulau. Air bersih akan semakin langka dan mahal yang pada akhimya akan membebani perekonomian masyarakat pulau. Untuk mengatasi masalah tekanan penduduk terhadap sumberdaya air maka di pulau kecil harus dilakukan pengelolaan air bersih dengan tujuan untuk mempertahankan ketersadiaan air bersih yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk pulau.Pangelolaan air bersih di Pulau Panggang menjadi masalah penting karena keterbatasan sumber air bersih dan kemampuan masyarakat untuk membayar. Hingga saat ini penduduk Pulau Panggang memanfaatkan air bersih dari air hujan yang ditampung daiam tangki/bak penampungan. Penurunan kualitas Iingkungan dapat teridentifikasi dan penurunan kuantitas dan kualitas air sumur dangkal yang telah tercemar oleh Iimbah rumah tangga dan air laut.Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan belum dilakukan pengelolaan air bersih secara Iestari, membuat model pengelolaan air bersih secara Iestari dan mengidentifikasi faktor-faktor yang akan berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan air bersih secara lestari. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian adalah: Bila curah hujan total Iebih besar atau sama dengan jumlah kebutuhan air bersih penduduk puiau kecil, dengan melakukan pengelolaan air bersih secara Iestari maka kebutuhan air bersih penduduk dapat terpenuhi dan air hujan (air hujan dan air tanah dangkal).Peneiitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah ex post facto dan survei. Pengambilan sampel untuk kuesioner dilakukan dengan metode simple random sampling, dan kualitas air ditentukan berdasarkan uji fisik, kimia, dan bakteri coli.Berdasarkan hasil penelitian diketahui kebutuhan air bersih penduduk Pulau Panggang sebanyak 70 Iiter/orang/hari atau sebanyak 6.877,5 m3/bulan. Jumlah curah hujan rata-rata yang jatuh di wilayah Kepulauan Seribu sebanyak 127,5 mm/bulan atau 11.473,5 m3/bulan. Air Iarian sebanyak 3.442,05 m3/buIan. Neraca air di Pulau Panggang dengan laju pertambahan penduduk 1,8%/tahun maka hingga tahun 2026 akan terjadi surplus air bersih, dan pada tahun 2027 akan terjadi defisit air bersih.Penerapan teknologi RO di Pulau Panggang di nilai tidak Iestari karena, tujuan pembangunan RO hanya untuk memenuhi kebutuhan air minum sebesar 8 Iiter/jiwa/hari. Kebiasaan masyarakat adalah mengkonsumsi air hujan sehingga pada musim hujan penduduk Pulau Panggang tidak memanfaatkan air RO sehingga akan menjadi beban pemerintah dalam mengoperasikan unit pengolahan air bersih tersebut.Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan di Pulau Panggang belum dilakukan pengelolaan air bersih secara Iestari, disebabkan:1). Pengelolaan air bersih masih bersifat sektoral oleh antar instansi.2). Belum adanya konsep -pengelolaan air bersih dengan biaya murah sehingga tidak membebani anggaran pemerintah atau sesuai dengan tingkat ekonomi penduduk pulau Panggang.3). Keterbatasan sumberdaya manusia dan sumber ekonomi masyarakat Pulau Panggang.Untuk mengatasi masalah kebutuhan air bersih di Pulau Panggang harus melakukan pengelolaan air bersih secara Iestari, meliputi:1). Teknologi tepat guna Teknologi pengelolaan air bersih yang diterapkan dengan berdasarkan pada sifat dan fungsi Iingkungan alami pulau, dapat diterapkan dan sesuai dengan Iingkungan binaan dan lingkungan sosiai. Teknologi yang digunakan dapat dilaksanakan oleh masyarakat dan memberikan manfaat sesuai tujuan pengelolaan air bersih.2). Pengelolaan kuantitas air bersih, yaitu untuk meningkatkan jumlah relatif air bersih terhadap jumlah penduduk. Meliputi:a). Pemanenan air hujan, yaitu melakukan penangkapan air hujan dari atap dan ditampung dalam tangki/bak penampungan. Tempat penampungan air hujan harus dimiliki oleh setiap rumah dan di dalamnya dapat diberikan treatment sehingga air yang masuk ke dalam tangki tidak tercemar oleh pencemar yang ada pada Iingkungan dan dapat menambah mineral yang dibutuhkan oleh manusia.b). Penataan ruang dan mengatasi masalah kepadatan jumlah penduduk, melakukan penghijauan pada daratan pantai yang sesuai dengan Iingkungan pulau.c). Hemat dalam memanfaatkan air bersih.3). Pengelolaan kualitas air bersih.Bertujuan untuk mencegah bahan pencemar masuk ke dalam air bersih, baik yang ada dalam penampungan atau yang tersimpan sebagai air tanah dangkal. Pengeloaan kualitas air bersih dapat dilakukan dengan: perbaikan sanitasi dan pengendalian pengambilan air tanah.Hal berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan air bersih secara lestari adalah:1). Adanya konsep pengelolaan air bersih secara Iestari dengan menyesuaikan dengan sifat Iingkungan alam, Iingkungan binaan dan Iingkungan sosial.2). Adanya koordinasi antara dinas terkait dalam melakukan kegiatan pengelolaan air bersih.3). Melibatkan masyarakat dalam pengelolaan air bersih secara lestari.4). Sosialisasi pengelolaan air bersih secara menerus sehingga pengelolaan air bersih secara lestari dapat menjadi salah satu bagian dari aktivitas kehidupan penduduk pulau.

---

Small islands are islands that possess spesific diversity, limited natural resources with its people having social and cultural characteristics that adapts to the archipelago life. The island ecosystem has the characteristic of the limited environment condition to support their basic needs, both land and water.Panggang is an island with an area of 9 Ha. ln 2001, 3.275 people live here and its density population of 364 people/Ha outnumbered the density population of Jakarta (144 people/Ha). Such a high population in a small island can cause pressures on the environment and contribute to the deterioration of the island?s natural resources. Clean water will become rare and unaffordable and therefore burden the economic of the local community. To overcome the problem of the people?s pressures toward water resources, a management of clean water has to be conducted in the purpose of preserving the clean water supply that is useful for the local community.Clean water management has become an important issue on Panggang lsland because of the limited resources of clean water and the people?s lacking ability to pay for it. The people on Panggang Island have been using clean water that comes from rain, which is restored in reservoir. The environment quality deterioration can be identified from the decreasing quantity and quality of the land water, which has been contaminated by house waste pollution and seawater.The objectives of this research are for identification some factors which causes there is no sustainability of clean water management; for create a sustainability of clean water management model; and for identitication. which factors that, can causes this sustainability of clean water management to be succeed.The proposed hypothesis in this research is: When total rainfall is bigger than or is the same as total of clean water that people need on small island, with a sustainability of clean water management, the need of clean water of those people can be fulfilled by using water from rainwater (rain and shallow groundwater).This research is descriptive with a qualitative and quantitative approach. The research method used is ex-post facto and survey. The sampling for the questionnaire is completed by using the simple random sampling, and the water quality is determined from its physical and chemical test and also we do on colli bacteria test.Based on the result of this research, it is known that the need of clean water of the people on Panggang Island is 70 Iiter/people/day or approximately 6.877,5 m3/month. The amount of the rainfalls in Kepulauan Seribu area is approximately 127,5 mm/month or 11.473, 5 m3/month. The water flow is 3.442,06 m3/month. Based on the clean water scales in Panggang island and 1,8%/year the people rapid population growth, it is assumed that there will be a surplus of clean water in 2026, and will be a deficit in 2027.The use of the reverse osmosis technology on Panggang island is considered because the purpose ofthe reverse osmosis enstabilishment is merely to fulfill the need of clean water for 8 liter/people/day. The people usually consume rainwater, therefore in the rainy seasons the Panggang lsland?s local communities do not use the osmosis-reversed water, and this becomes a burden for local govemment in operating the clean water management.Based on the result of this research, it can be concluded that in Panggang Island, the clean water management has not been yet conducted in a sustainable way. This is caused by :1). The clean water management on small islands is still sectional and conducted merely by certain institutions.2). There has not been a concept of clean water management with a small budget that does not burden the local govemmenfs fiscal year, nor that suites the economy level of the Panggang Island community.3). The limit of human resources and financial sources for Panggang lsland's community.To overcome problem of clean water necessity in Panggang island, a sustainable management of clean water must be conducted. this includes :1). Efficacious technology.The technology of clean water management, which is used based on the characters and functions of the natural environment, shall be accepted and also be suited in the developed and social environment. So it can be conducted by the community and thus give advantages adjusted to the purpose of the clean water management2). The clean water quantity management, is to increase the relative amount of clean water toward the people which includes :a). Rain water harvesting, is to seize rainwater from roofs and restore them in the reservoir. Every house has to have a reservoir for rain water. They can give treatment inside of the tank to prevent water that fall into the reservoir from being contaminated by environmental contamination and to add minerals needed by human.b). Reforestation the whole island and solving the population problem, planting on the coastline that is suitable with the island's environmentc). Economizing the clean water.3). Clean water quality managementThe purpose of the clean water quality management is to prevent clean water, which is restored in the reservoir and in around shallow water, from being contaminated by environmental contamination. The clean water quality management could e conducted with repairing the sanitary equipments and controlling the the ground extraction.Things that give contributions to the successfulness of a sustainable clean water management of clean water are :1). The concept of clean water management by adjusting to the natural environment characters as well as to the developed and social environment.2). An obligation to have a good social coordination between the relative institutions in conducting the activities of the clean water management.3). Including the people in managing the clean water in sustainable way.4). A continous socialization of the clean water management in order to make it as one of the activities that becomes a habit ofthe people in doing their activities."

"Pengembangan sistem kelistrikan di Kepulauan Seribu, direncanakan terinterkoneksi antar pulau melalui kabel laut 20 kV atau 150 kV. Pengembangan tersebut cenderung mempertimbangkan pasokan (dan tidak memperhitungkan pemakai akhir rumah tangga secara individu . Di sisi lain, pemanfaatan pulau yang ada di Kepulauan Seribu memiliki fungsi yang beragam. Adanya perbedaan fungsi pulau diharapkan dapat memperhatikan pola kebutuhan yang tercermin dari pola konsumsi serta karakteristik rumah tangga dalam rencana penambahan transmisi listrik kedepan. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pola konsumsi listrik rumah tangga berdasarkan perbedaan fungsi pulau, serta mengetahui hubungan antara karakteristik rumah tangga terhadap pola konsumsi listrik rumah tangga di Kepulauan Seribu. Karakteristik rumah tangga meliputi pendapatan, luas bangunan, jumlah anggota rumah tangga, dan fungsi bangunan. Variabel pada penelitian ini dianalisis menggunakan analisis spasial deskriptif dan analisis asosiasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola konsumsi listrik pada pulau permukiman penduduk yang memiliki fungsi wisata lebih tinggi daripada pulau permukiman penduduk yang tidak memiliki fungsi wisata. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa pada pulau permukiman yang memiliki fungsi wisata, variabel pendapatan dan fungsi bangunan merupakan karakteristik rumah tangga yang memiliki hubungan dengan konsumsi listrik. Sedangkan pada pulau permukiman yang tidak memiliki fungsi wisata, hanya variabel fungsi bangunan yang memiliki hubungan dengan konsumsi listrik.

---

Development of the electricity system in the Seribu Islands is planned to interconnect among islands for 20 kV or 150 kV through sea cable. These developments tend to consider supply and not calculate the total consumption (demand) of each household. On the other hand, the utilization of islands in the Seribu Islands has various functions.  The difference in functions of island is expected that in the future, planning to increase electricity transmission can be more focused on the pattern of needs as reflected in consumption patterns and household characteristics. Therefore this study was aimed to determine the pattern of household electricity consumption based on differences in island function, and also to find out the relationship between household characteristics and household electricity consumption patterns in the Seribu Islands. The characteristics include household income, building area, number of household members, and building functions. The variables in this study were analyzed using the descriptive spatial analysis and spatial association analysis. The results of the study showed that the electricity consumption pattern on the function of the island a residential area in the tourism category was higher than the one in the non-tourism category. The results of statistical tests showed that on residential island tourism categories income variables and building functions represent households that have a relationship with electricity consumption. While on the island of a residential non-tourism category the function of the household building has a relationship with electricity consumption."

"ABSTRAKThis study is inspired by the debate between economic interests and environmental conservations where each interest has its own argumentation. The study employed the concept of involution used by Clifford Geertz when analyzing the planting pattern of sugar cane and rice in Javanese society. By using a similiar analytical framework this study examined how the interaction between the two factors (internal and external) that affected the coastal community and their relations with the natural resources. The study is located in kelurahan pulau Panggang, Kecamatan Pulau Seribu Utara, Kabupaten Administrasi Kepulaian Seribu. The study using qualitative approach. In-depth interviews, observation and focus group discussion methods and literature study for data collection and analysis."