Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Program Pengembangan Kecamatan untuk pertama kali dilaksanakan pada tahun 1998 dalam rangka penanggulangan kemiskinan pada masyarakat desa. Pengelolaan PPK diberikan secara langsung kepada masyarakat kecamatan melalui forum Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP ). Tujuan dari pelaksanaan PPK secara umum adalah mempencepat penanggulangan kemiskinan serta meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat dan aparat yang ditempuh melalui pemberian modal usaha untuk pengembangan kegiatan usaha produktif dan pembangunan prasarana dan sarana yang mendukung di perdesaan.Namun, berdasarkan data yang ada di PLKB Kecamatan Abung Timur pada tahun 2000 terdapat 245 KK yang termasuk keluarga pra sejahtera dart jumlah keseiuruhan 514 KK. Angka ini terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dimana jumlah keluarga pra sejahtera pada tahun 2001 meningkat menjadi 246 KK dan meningkat kembali pada tahun 2002 menjadi 248 KK.Berdasarkan uraian tersebut maka perlu kiranya dilaksanakan suatu penelitian yang membahas berbagai masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan PPK dimana pelaksanaannya selama ini dirasa kurang efektif dalam menanggulangi kemiskinan pada masyarakat desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektifitas pemanfaatan dana pinjaman PPK oleh masyarakat penerima pinjaman dana PPK dalam upaya meningkatkan pendapatan keluarga.Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan PPK khususnya pada kegiatan pemberian pinjaman modal usaha ekonomi produktif dalam upaya meningkatkan pendapatan keluarga di Desa Peraduan Waras maka perlu diadakan suatu penelitian untuk menilai pelaksanaan PPK tersebut. Metode kerja yang digunakan dalam menganalisis adalah dengan menggunakan kerangka logical frame work untuk mengetahui pencapaian kegiatan dari masing-masing aspek yang terdapat dalam project structure ( inputs, outpuuts, project objectives, wider objective) berdasarkan indicators and values menggunakan berbagai sumber verifikasi. Dari analisis ini juga dihasilkan important assumptions yang ingin dicapai dan masing-masing kegiatan yang terdapat dalam project structure tersebut.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Untuk memperoleh gambaran yang mendalam dan menyeluruh mengenai kondisi masyarakat sebelum dan seteiah pelaksanaan PPK, maka penelitian difokuskan pada 6 keluarga penerima pinjaman dana PPK T.A 1999/2000 yang berada di Desa Peraduan Waras Kecamatan Abung Timur. Adapun teknik pengumpulan data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, pengamatan dan studi dokumentasi yang berkaitan dengan masalah penelitian. Analisis data dilakukan dengan mengkategorikan data dan informasi yang diperoleh sesuai dengan skema analisis penelitian dengan menggunakan kerangka logical frame work.Pada pembahasan terhadap data dan informasi yang diperoleh di lapangan dengan menggunakan kerangka logical flame work diperoleh jawaban bahwa jalannya pelaksanaan PPK di Desa Peraduan Waras khususnya pada kegiatan pemberian pinjaman modal usaha ekonomi produktif dalam upaya meningkatkan pendapatan keluarga teiah melalui beberapa tahapan kegiatan sesuai dengan project structure (inputs, outputs, project objectives, wider objective). Dari indicators and values yang digunakan untuk mengetahui jalannya masing-masing kegiatan dalam project structure dengan menggunakan berbagai sumber verifikasi menunjukkan bahwa pelaksanaan tahapan kegiatan yang difasilitasi PPK sebagai upaya pemberdayaan tidak berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaannya dapat diidentifikasi berbagai masalah yang sekiranya akan menghambat pencapaian target dad pelaksanaan masing-masing kegiatan tersebut.Pemberian dana pinjaman PPK sebagai modal usaha ekonomi produktif kepada masyarakat Desa Peraduan Warns temyata belum dimanfaatkan dengan maksimal sebagai modal pengembangan usaha sehingga upaya peningkatan pendapatan masyarakat tidak berjalan dengan baik.Untuk mengatasi berbagai masalah yang ditemui dalam pelaksanaan PPK, make per-1u dilakukan sosialisasi yang lebih intensif melafui jalur formal maupun informal, pengadaan pelatihan administrasi kepada pengelola PPK di tingkat desa dalam upaya meningkatkan kualitas pengelola PPK di desa, pengadaan pelatihan usaha untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana pinjaman PPK seefektif dan seefisien mungkin dalam upaya meningkatkan pendapatan keluarga."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang pelaksanaan program PEL melalui pengadaan alat tangkap dalam upaya pemberdayaan masyarakat nelayan di Kelurahan Balohan Kecamatan Sukajaya Kota Sabang Daerah Istimewa Aceh. Perhatian kepada kelompok masyarakat nelayan di wilayah ini penting dilakukan karena di samping memiliki potensi perikanan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, juga masih terdapat masyarakat nelayan yang relatif masih miskin.Program ini bertujuan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat di daerah yang berpotensi dengan cara meningkatkan nilai tambah produksinya melalui pembentukan dan pendayagunaan kelembagaan, mobilisasi sumber daya, serta jaringan kemitraan pengembangan usaha kecil sesuai kompetensi ekonomi lokal.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tahapan dalam pelaksanaan program PEL melalui pengadaan alat tangkap di lapangan, hambatan-hambatan, dan alternatif pemecahannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan, wawancara mendalam (indept interview) dan observasi langsung dimana peneliti langsung berada di lapangan. Informan dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling selanjutnya informan lain ditelusuri dengan mengikuti prinsip teknik snow ball.Dari hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan Program PEL melalui pengadaan alat tangkap meliputi beberapa tahap, yaitu tahap sosialisasi program, tahap persiapan, pelaksanaan dan tahap pelestarian kegiatan. Sosialisasi program terdiri dari kegiatan penyebaran informasi dan pelatihan. Penyebaran informasi melalui mimbar ceramah di meunasah (surau) lebih efektif dari pada papan informasi dan brosur-brosur, hal ini disebabkan masyarakat setempat sangat patuh terhadap agama dan aturan adat. Papan informasi dan brosur-brosur ternyata kurang menarik minat kelompok sasaran, karena masih kurangnya kemampuan dan minat baca dari masyarakat, sehingga informasi tentang program hanya beredar dan dipahami oleh kalangan terbatas. Pertemuan diskusi kelompok sasaran melalui lembaga yang telah tumbuh dalam masyarakat menjadi sarana dalam penyampaian informasi. Dalam sosialisasi program juga dilaksanakan pelatihan manajemen keuangan dan industri bagi masyarakat pemanfaat serta sifat dari program tersebut.Tahap persiapan pelaksanaan program meliputi pemilihan desa partisipasi, pembentukan kelompok, dan perumusan rencana kegiatan. Pemilihan desa partisipasi PEL dilaksanakan berdasarkan musyawarah, namun dalam hal ini terlihat adanya intervensi dimana forum musyawarah tersebut terlalu diarahkan oleh dikoordinator TPPK. Pembentukan, kelompok KMP masih dirasakan belum tepat sasaran yang mana keputusan lebih didominasi oleh pihak petugas dan begitu pula dengan perumusan rencana kerja masih terlihat kebutuhan yang diberikan belum mewakili dari kelompok masyarakat pemanfaat. Oleh karena itu persiapan pelaksanaan diharapkan dapat menjadi proses belajar bagi masyarakat, sehingga rencana program yang dibuat sesuai dengan kebutuhannya.Pelaksanaan kegiatan meliputi tahap pengajuan dan pencairan dana, kegiatan kelompok sasaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan. kegiatan pengajuan dan pencairan dana dilakukan berdasarkan rencana kegiatan (RK) yang telah dimusyawarahkan ditujukan kepada pimpinan proyek agar dana dicairkan ke rekening TPPK yang ada di bank lokal (BM), selanjutnya diajukan ke KPKN dengan dilengkapi tanda tangan ketua TPPK dan FK. Dalam pelaksanaan kegiatan PEL, keterlibatan kelompok sasaran belum memberikan masukan-masukan yang bersifat pemikiran, hal ini terlihat dari peralatan yang di berikan belum sesuai dengan kebutuhan KMP. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan hasil dilaksanakan oleh tim pelaksana dengan melibatkan warga masyarakat sehingga terbentuk suatu sistem dalam komunitas untuk melakukan pengawasan secara internal, tetapi sayangnya kegiatan tersebut hanya dilakukan pada awal-awal program saja. Peningkatan pendapatan tidak disebabkan oleh kerjasama kelompok, akan tetapi penggunaan alat tangkap yang efektif.Kemudian tahap pelestarian, dalam pelestarian program terlihat masih kurang berjalan karena tingkat kesadaran dari petugas masih kurang dalam mengarahkan dan memantau sistem perguliran dana, demikian juga dalam pemasaran, peran jaringan kemitraan dengan pihak swasta belum terlihat. Menurut pengamatan di lapangan terlihat bahwa terminasi yang dilakukan bukanlah karena masyarakat pemanfaat yang mandiri atau berhasil, melainkan karena habisnya waktu yang telah ditetapkan dalam proyek telah berakhir.Beberapa kendala dalam pelaksanaan program antara lain: kurangnya peran tim pelaksana (fasilitator) dalam pelaksanaan program, sosialisasi program kurang berhasil, kurangnya motivasi dan partisipasi masyarakat, rendahnya tingkat pendidikan dan kualitas masyarakat, minimnya tanggungjawab serta sikap malas (budaya malas) yang dimiliki oleh anggota kelompok sasaran, dengan demikian tingkat keberhasilan program rendah atau tidak mencapai tujuan.Perbaikan yang perlu dilakukan agar pelaksanaan program PEL melalui pengadaan alat tangkap berjalan dengan efektif maka perlu meningkatkan peran serta tim pendamping (fasilitator) sehingga kehadirannya dapat menjadi motivator, perlu dilakukan penataan ulang perencanaan agar tercipta keserasian antara tujuan dengan kebutuhan kelompok sasaran dalam pelaksanaan program, Pemerintah secara konsisten mendorong masyarakat untuk menuntut ilmu, disamping itu juga perlu dilakukan persiapan sosial dengan mengedepankan metode participatory rural appraisal (PRA), dan mengadakan pendekatan non-direktif."

"Tesis ini meneliti tentang upaya pemberdayaan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UPPKS) di desa Durian Daun dan Desa Padang Olo Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman Propinsi Sumatera Barat. Perhatian kepada Kelompok UPPKS ini penting dilakukan dalam rangka peningkatan penanggulangan kemiskinan, dengan cara meningkatkan kualitas keluarga sesuai dengan tahapan keluarga sejahtera, terutama keluarga pra sejahtera dan Keluarga sejahtera 1 agar dapat melepaskan diri dari keterbelakangan sosial ekonomi yang selanjutnya dapat menjadi kekuatan dan wahana pembangunan bangsa. Salah satu upaya penanggulangan kemiskinan tersebut adalah pemberdayaan ekonomi keluarga dengan melakukan Pembinaan Ketahanan ekonomi Keluarga melalui Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera dalam suatu wadah kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). Untuk mewujudkan upaya tersebut, maka perlu ditingkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan para pengelola dan pelaksana serta kader terutama dalam hal pengelolaan kegiatan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera.Adapun tujuan penelitian ini adalah Pertama, mempelajari kebijakan Kredit Usaha Keluarga Sejahtera (Kukesra) dan Tabungan Keluarga Sejahtera (Takesra) dalam kaitannya dengan pemberdayaan kelompok UPPKS. Kedua, memahami penerapan kebijakan pemberdayaan kelompok UPPKS pads. Kelompok Asoka Desa Durian Daun dan Kelompok Melati Desa Padang Olo. Ketiga, mempelajari faktorfaktor penyebab terjadinya perbedaan tingkat perkembangan kelompok UPPKS Asoka Desa Durian Daun dan kelompok UPPKS Melati Desa Padang Olo yang berdampak pada keberhasilan dan kurang berhasilnya Kelompok UPPKS.Metode Penelitian yang digunakan adalah dengan pendgkatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi langsung dimana peneliti langsung berada di lapangan, mengadakan wawancara mendalam tidak berstruktur dan studi dokumentasi.Hasil yang diperoleh dari penelitian ini, bahwa kebijakan pemberdayaan kelompok UPPKS di kedua kelompok ini adalah satu bentuk pemberdayaan terhadap institusi komunitas masyarakat dengan tujuan peningkatan ekonomi keluarga pra sejahtera dan sejahtera I dan telah berjalan selama 5 tahun. Kebijakan ini didukung dengan bantuan pinjaman modal usaha Kukesra danTakesra, yang dalam hal ini telah diwujudkan sampai pada putaran ke IV dan memasuki putaran ke V.Penerapan kebijakan pemberdayaan kelompok UPPKS pada Kelompok Asoka Desa Durian Dann dan Kelompok Melati Desa Padang Olo telah dilakukan mulai dari pembentukan kelompok, pengelolaan usaha kelompok, pengembangan usaha dan pemasaran produk. Namun walaupun kebijakan yang diterapkan sama, tetapi terdapat perbedaan dalam hal tingkat perkembangan kedua kelompok ini. Hal ini ternyata dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan tingkat perkembangan kedua kelompok ini yaitu : kemampuan pengurus kelompok dalam mengorganisir kelompoknya, kejelasan informasi yang diperoleh anggota kelompok, dukungan dari tokoh formal maupun informal, peran yang dijalankan petugas, perkembangan modal usaha serta perkembangan jaringan usaha dengan pola kemitraan. Pemberdayaan adalah penguatan yang lemah (power to powerless). Dalam pelaksanaan kebijakan pemberdayaan kelompok UPPKS ini telah dijalankan, dimana masyarakat desa yang tergolong lemah seperti keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I diberdayakan dengan membentuk suatu wadah yang disebut kelompok UPPKS.Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis merekomendasikan beberapa saran sebagai berikut : pertama, peningkatan pengetahuan aparat perencana di tingkat Kabupaten dalam memahami kerangka pemikiran dan konsep yang terbani tentang pengembangan masyarakat. Kedua, diberikan pelatihan secara berjenjang dan kontinyu dimulai dari pemahaman tentang kebijakan, peningkatan keterampilan dan pemahaman tentang perkembangan mutakhir pemikiran mengenai pengembangan masyarakat kepada petugas. Ketiga, disediakan fasilitas yang memadai untuk pelaksanaan terutama untuk petugas sehingga mampu menjangkau wilayah tugasnya yang leas dengan frekwensi pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan setempat. Keempat, mengevaluasi kembali program pemberdayaan kelompok UPPKS yang telah dijalankan dengan melibatkan peran serta dan partisipasi aktif dari masyarakat untuk menilai keberhasilan program yang telah dilaksanakan."

"Tesis ini meneliti tentang Peranan Kelompok Masyarakat Dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga sebagai suatu proses pelaksanaan Peningkatan pendapatan dan penghasilan melalui usaha memelihara unggas (ayam bukan ras) kepada kelompok wanita tani bina usaha di Lamreung Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar Propinsi Daerah Istirnewa Aceh. Program Peningkatan ekonomi keluarga bersumber dari biaya APBD Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 1998/1999 yaitu proyek pengembangan pemeliharaan unggas Dinas Peternakan Kabupaten Aceh Besar.Manfaat program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan dan penghasilan keluarga dari usaha memelihara unggas (ayam bukan ras) yang dulunya hanya berupa usaha konsumtif berubah menjadi usaha ekonomi produktif yang dapat menghasilkan tambahan pendapatan dan penghasilan keluarga atau yang dapat dijadikan sebagai surplus keluarga. Kegiatan program peningkatan ekonomi keluarga sebagai usaha ekonomi produktif yaitu memelihara unggas (ayam bukan ras). Modal pertama bantuan pemerintah sebagai dana bergulir kepada kelompok wanita tani bina usaha di Lamreung Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar kepada petani miskin dan mempunyai potensi memelihara unggas (ayam bukan ras).Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peranan kelompok masyarakat dalam proses pelaksanaan peningkatan ekonomi keluarga, kendala yang dihadapi kelompok masyarakat dalam proses pelaksanaan program dan upaya kelompok masyarakat untuk mengatasi kendala tersebut.Hasil penelitian dapat dimanfaatkan sebagai sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu-ilmu sosial yaitu pembangunan sosial yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Juga dimanfaatkan sebagai evaluasi program dengan melihat sejauhmana pelaksanaan program peningkatan ekonomi keluarga membawa manfaat kepada kelompok wanita tani bina usaha untuk peningkatan ekonomi keluarga dalam rangka meningkatkan kesejahteraanya. Kemudian sebagai bahan kajian untuk penyempurnaan program berikutnya agar lebih baik dan bermanfaat kepada masyarakat sebagai sasaran program.Metode penelitian yang digunakan adalah bersifat deskritif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang pada akhirnya dapat menghasilkan data deskriftif teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan, wawancara dan observasi langsung dilokasi penelitian yang sedang melaksanakan kegiatan pemeliharaan unggas (ayam bukan ras). Peneliti mengadakan wawancara tidak terstruktur dan studi dokumentasi, dengan mempelajari dokumen yang tersedia di perpustakaan. Informan yang dipilih adalah orang-orang yang mengetahui program peningkatan ekonomi keluarga, proses pelaksanaannya, kendala yang dihadapi dan upaya untuk mengatasi kendala tersebut. Orang-orang tersebut berasal dari Penanggung jawab yaitu pejabat struktural dan fungsional dari Kabupaten sampai ke desa, pelaksana, petugas, tokoh masyarakat, PKK, pengurus dan anggota kelompok wanita tani bina usaha.Hasil penelitian menunjukkan bahwa program peningkatan ekonomi keluarga melalui usaha ekonomi produktif memelihara unggas (ayam bukan ras) dapat tercapai yaitu adanya peningkatan pendapatan dan penghasilan (surplus) keluarga, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga kelompok wanita tani bina usaha. Usaha memelihara unggas bersifat sederhana dan tidak terlalu berat, tidak membutuhkan modal yang banyak dan pendidikan khusus, cocok sebagai usaha pendukung dan usaha pokok atau unggulan, sehingga memungkinkan untuk diberikan kepada kaum wanita atau ibu rumah tangga karena lokasi tempat usaha tidak jauh dari rumah. Pengembangan usaha adalah dari yang bersifat tradisional menjadi semi intensif atau intensif, artinya pemeliharaan unggas (ayam bukan ras) yang dilaksanakan menggunakan prisnsip sapta usaha pemeliharaan unggas. Hasil yang dicapai adalah sekitar 70 % anggota kelompok dinyatakan berhasil sedangkan yang lainnya kurang (20 %) dan tidak berhasil (10 %). Keberbasilan ini dapat dilihat dari perkembangan usaha yang dilaksanakan, peningkatan pendapatan dan penghasilan mereka semakin meningkat dan usaha tersebut dapat dikembangkan dan sebelumnya sebagai usaha pendukung keluarga menjadi usaha pokok dan unggulan keluarga. Dilaksanakan secara berkelanjutan dan dapat menampung tenaga kerja yang layak untuk meningkatkan kesejahteraan.Pembentukan kelompok dari masyarakat petani dan petemak yang sengaja dibentuk oleh Dinas Peternakan Kabupaten Aceh Besar, yang seharusnya dibentuk berdasarkan kelompok masyarakat yang telah ada seperti kelompok pengajian (perwiridan) ataupun yang lainnya. Cost yang dikeluarkan sejak dari pembuatan kandang dengan benefit yang diperoleh sangat lumayan karena setiap anggota kelompok mendapat penghasilan dan pendapatan minimal Rp. 400.000,- perbulan. Sekitar 50 % dan penghasilan kotor dapat digunakan sebagai benefit dan surplus keluarga untuk peningkatan kesejahteraanya dari peningkatan perekonomian keluarganya.Hambatan yang dihadapi yaitu unggas yang dipelihara sering sakit sehingga menghabiskan sampai 100 %, hilang karena diouri, kelangkaan vaksin, tempat usaha yang tidak cocok dan kemauan atau kemampuan melakukan usaha juga berbeda karena tidak mempuyai anggota keluarga yang dapat membantu usahanya. Untuk mengatasi hal tersebut, terutama dalam hal menanggulagi penyakit dan penyediaan obat, perlu penyediaan cadangan dari pengelola program dan secara berkala tenaga vaksinator melaksanakan vaksinasi unggas sesuai dengan jadwal. Pembentukan koperasi sebagai pengembangan usaha berikutnya, karena dengan adanya koperasi dianggap salah satu alternatif yang dapat memecahkan permasalahan tersebut. Memberikan peluang kepada anggota kelompok memelihara unggas yang lain sesuai dengan tempat usaha yang dimililanya, sehingga dapat berhasil seperti anggota yang lain yang telah berhasil."

"Penelitian yang berjudul Peran Pendamping Dalam Program Pengembangan Masyarakat (Studi Kasus Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Comdev Indonesia di Penjaringan, Jakarta Utara) ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai peran pendamping Comdev Indonesia dalam melaksanakan program pengembangan masyarakat yang berorientasi pada program pemberdayaan ekonomi di Penjaringan, Jakarta Utara, mendeskripsikan dan menganalisis mengenai hambatan yang dialami oleh pendamping Comdev Indonesia dalam melaksanakan pengembangan masyarakat yang berorientasi pada program pemberdayaan ekonomi masyarakat di Penjaringan, Jakarta Utara, dan mendeskripsikan dan menganalisis hasil dari proses pendampingan dalam pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat.Latar belakang dari pemilihan topik pada penelitian ini adalah belum optimalnya pencapaian tujuan program kemiskinan, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh LSM, termasuk program pengembangan masyarakat yang berorientasi pada program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan Comdev Indonesia. Padahal dalam, program-program tersebut ada pendampingan yang dilakukan oleh pendamping. Terdapat empat peran utama yang dirumuskan oleh Comdev Indonesia untuk para pendampingnya, yaitu : peran fasliitatif, peran edukatif (peran pendidikan), peran representatif (peran perwakilan), dan peran teknis. Oleh sebab itu, salah satu upaya agar program pengentasan kemiskinan khususnya program pengembangan masyarakat yang berorientasi pada program pemberdayaan ekonomi masyarakat berjalan sesuai dengan tujuannya yaitu untuk membantu masyarakat miskin seperti untuk meningkatkan pendapatan mereka karena pendapatan mereka masih di bawah standar (belum sesuai dengan upah minimum propinsi) belum bisa memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, dapat tercapai dengan adanya peran-peran yang dilakukan oleh pendamping sesuai dengan kebutuhan tempat pendamping di tugaskan atau ditempatkan. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sementara jenisnya adalah penelitian yang tergolong penelitian case study. Lokasi penelitian adalah kelurahan Penjaringan Jakarta Utara. Janis sampling (Type of Sampling) pada penelitian ini adalah nonprobab lity sampling atau nonrandom sampling dan penentuan informan dalam penelitian ini mengggunakan metode Snowball Sampling. Sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi dan wawancara untuk mendapatkan data primer dan studi dokumentasi untuk mendapatkan data sekunder. Pembahasan dalam penelitian ini menggunakan teori peran community worker dari Jim Ife. Jim Ife mengemukakan bahwa ada empat peranan utama yang dimainkan seorang ages pendamping (community worker) agar terwujudnya tujuan sebuah program pengembangan masyarakat, yakni pecan fasilitatif (facilitative roles), peran pendidikan (educational roles), peran.perwakilan (representational roles), dan peranan teknis (technical roles). Kelurahan Penjaringan adalah daerah yang pertama kali dilaksanakannya program pengembangan masyarakat yang berorientsi pada program pemberdayaan ekonomi masyarakat oleh Comdev Indonesia. Dan dari hasil peneiitian, terdapat beberapa peran yang dilakukan oleh pendamping Comdev Indonesia, yaltu: peran fasililatif yang meliputi animasi sosial, pemberi dukungan, fasilitasi kelompok, pemanfaat sumber daya dan keterampilan, serta mengorganisir; peran pendidik yang dilakukan oleh pendamping adalah membangkitkan kesadaran, memberikan informasi, memberikan pelatihan; peran perwakilan yang dilakukan oleh pendamping adalah mencari sumber daya manusia, sharing ilmu dan pengalaman; peran teknis yang dilakukan pendamping adalah mengumpulkan data (data collection), mengoperasikan komputer untuk memasukkan data-data yang yang sudah didapatkannya di lapangan, manajemen, pendamping membuat pembukuan sederhana yang dilaporan kepada Comdev, dan mengontrol keuangan. Selain itu, ada lima tahap intervensi yang dilakukan oleh pendamping yaltu pengenalan wilayah pemberdayaan, konsolidasi internal mitra komunitas, penyusunan rencana program, pelaksanaan program, dan monitoring dan evaluasi. Ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh pendamping dalam menjalankan program tersebut, yaitu hambatan internal dan eksternal. Hambatan tersebut disebabkan oleh tiga faktor yaitu, predisposisi yang terdiri dari kurangnya pengetahuan dan persepsi masyarakat mengenai bantuan. Faktor penguat terdiri dari banyaknya tengkulak, latar belakang pendamping bukan dari marketing, sikap pendamping yang kurang bisa berinteraksi secara luwes dengan ibu-ibu, dan tidak adanya keterlibatan dari pihak-pihak tokoh masyarakat, bailk formal maupun non formal secara langsung. Faktor pemungkin terdiri dari salary pendamping yang kecil. Namun meskipun mengalami hambatan ada beberapa hasil yang di dapat dari pelakasanaan program tersebut, seperti rneningkatnya pendapatan mitra komunitas (sasaran progam). Dalam rangka mengoptimalkan hasil dari proses pendampingan yang dilakukan oleb pendamping maka perlu kiranya dilakukan beberapa perbaikan yaitu: Pertama, peiibatan tokoh masyarakat, bailk tokoh masyarakat formal maupun informal. Kedua, pada setiap pengambilan keputusan yang nantinya berdampak kepada mitra komunitas maka hendaknya pendamping mengikutsertakan mitra komunitas. Ketiga, perlu kiranya pendamping meningkatkan hubungan dengan mitra komunitasnya. Keempat, pendamping sebaiknya lebih memperdalam keilmuan atau pun keterampilan baik dilakukan secara otodidak atau dengan Cara lainnya."

"Program perbaikan kampung yang telah dilakukan sejauh penulis amati, selalu memberikan prioritas kepada pembangunan sarana infrastruktur kampung, dan kurang memberikan pertalian pada sektor sosial ekonomi masyarakat.Hal tersebut kerap kali terjadi, karena pemerintah selalu menyeragamkan bentuk kegiatan program pada setiap kampung, padahal masing-masing kampung memiliki karakteristik, masalah dan pontensi yang berbeda. Untuk itulah penulis bertujuan mengidentifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat yang bisa dikembangkan untuk pelaksanaan program perbaikan kampung tersebut.Konsep yang menjiwai penelitian ini adalah bahwa kaum marjinal yang miskin sekalipun, memiliki potensi yang bisa dikembangkan untuk perbaikan kondisi kehidupan masyarakat sendiri. Terutama pada kampung di perkotaan yang mengalami proses marjinalisasi, dari perkembangan lingkungan sekitarnya yang menjadi sebuah kota.Jenis penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan realitas yang ada di Kampung Bulakambing. Populasi pada penelitian ini adalah kepala keluarga yang ada di Kampung Bulakambing, dengan mengambil 60 kepala keluarga sebagai sampel. Penelitian ini menggunakan kombinasi data kuantitatif dan data kualitalif. Data kuantitatif didapatkan dari hasil menyebarkan kuesioner, sedangkan data kualitatif didapatkan berdasarkan hasil observasi serta wawancara mendalam terhadap 9 orang informan, yaitu 7 orang dari masyarakat Kampung Bulakambing serta 2 orang pejabat Pemerintah Kota Tangerang.Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi sosial masyarakat kampung Bulakambing yang dapat dijadikan aset bagi pelaksanaan program perbaikan kampung, dapat terlihat dari homogenitas masyarakatnya, kuantitas usia produktif, bentuk masyarakat yang masih gemeinschaft, yang masih memiliki solidaritas diantara warga masyarakat yang cukup kuat serta hubungan sosial dan kerja sama yang baik diantara warga masyarakat.Temuan lain memperlihatkan bahwa, potensi masyarakat amat rendah pada aspek tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, jenis keterampilan, serta pendapatan, sehingga hal tersebut merupakan masalah yang harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program perbaikan kampung. Akan tetapi pada tataran implementasi justru aspek tersebut, kurang serius dilaksanakan oleh pemerintah Kota Tangerang. Besarnya dominasi pemerintah daerah yang tidak menyerap aspirasi masyarakat mewarnai pelaksanaan program perbaikan kampung di kampung Bulakambing tersebut.Sebagai rekomendasi, penulis menyarankan untuk pelaksanaan program perbaikan kampung hendaknya dilakukan dengan pendekatan partisipasi masyarakat, dad mulal identifikasi masalah dan potensi yang ada pada masyarakat, pengembangan program, sosialisasi program, implementasi program, sosialisasi implementasi program serta evaluasi program. Tentu saja pelaksanaan program tersebut melibatkan pemerntah daerah, masyarakat setempat serta stake holder lain. Adapun program pengembangan potensi sosial ekonomi masyarakat hams menempati prioritas utama dad pelaksanaan program perbaikan kampung tersebut."

"Peningkatan Pendapatan Penduduk sebagai salah satu aspek penting yang perlu terus dibina dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang tersedia untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Biak Numfor perlu terus dibina dan dikembangkan melalui potensi sumberdaya yang tersedia dengan memperhatikan kondisi dan karakteristik daerah serta keadaan sosial budaya masyarakat sehingga memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat yang mampu dan mandiri dalam meningkatkan mutu kehidupannya dan ikut andil dalam keberhasilan pembangunan.Tanaman pinang sirih (areca catechu) merupakan tanaman perkebunan yang sudah dikenal oleh masyarakat Kabupaten Biak Numfar sejak dahulu karena tanaman ini bisa dapat dimanfaatkan dalam kehidupannya setiap hari terutama bijinya dapat dimakan dengan kapur dan sirih untuk menjaga kesehatan gigi agar gigi tidak bau dan tetap kuat juga dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan upacara--upacara adat serta untuk penyembuhan-penyembuhan lainnya. Dengan sudah dikenalnya tanaman ini dan memasuki tingkat perkembangan ekonomi pasar dewasa ini maka tanaman ini (biji pinang) semakin banyak diminati sehingga permintaannya pun cukup banyak di pasar lokal yang ada dan hal ini menjadi positif karena terciptanya lapangan kerja bagi peningkatan pendapatan penduduk/petani pinang sirih walaupun lahan pinang sirih yang ada adalah lahan yang sudah dikembangkan secara tradisional dan sebagiannya adalah merupakan warisan generasi sebelumnya yang kebanyakan kini sudah tua dan pemanfaatan batangnya untuk kebutuhan hidup masyarakat.Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan Pemerintah Kabupaten Biak Nurnfor dalam mengembangkan tanaman pinang sirih (arecha catechu) sebagai tanaman unggulan dan faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pengembangannya.Secara umum yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana kebijakan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dalam memberikan perhatian terhadap pengembangan komoditas tanaman pinang sirih scbagai salah satu potensi yang dapat diunggulkan dalam peningkatan pendapatan penduduk, marimba menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan komoditas tanaman pinang sirih di Kabupaten Biak Numfor.Ada beberapa faktor yang dianggap mempengaruhi pengembangan tanaman pinang sirih (arena catechu) di Kabupaten Biak Numfor yang terdiri dari kondisi sosial budaya masyarakat, kecocokan tanah, pemasaran, pemanfaatannya dan peran pemerintah daerah.Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah melalui studi kepustakaan, wawancara dan observasi. Informan dalam peneiitian ini dapat diambil sebanyak 28 orang yang terdiri dari unsur pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat, masyarakat petani pinang sirih atau pemilik lahan pinang sirih, dan beberapa anggota masyarakat lain. Informan pada masing-masing unsur dapat dipilih dan diambil sebanyak dua orang. Tempat penelitian yang dipilih yaitu pada Kantor BP3D, Dinas Perkebunan, Kecamatan Supiori Utara, Kecamatan warsa dan Kecamatan Biak Timur di Knbupaten Biak NumforDari hasil pengamatan di lapangan serta wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa Tanaman Pinang sirih (biji pinang) sangat disukai oleh masyarakat sehingga mempunyai dampak pada permintaan pasar lokal yang ada dimana sangat laku dijual dan hal ini sangat baik untuk peningkatan pendapatan penduduk.Saran yang disampaikan adalah agar Pemerintah Kabupaten Biak Numfor terus meningkatkan partisipasi masyarakat melalui program pengembangan tanaman Pinang Sirih (arecha catechu) karma tanaman pinang sirih sangat mudah untuk dikembangkan dan sangat cocok dengan tanah di wilayah Kabupaten Biak Numfor serta mempunyai peluang pasar yang baik untuk peningkatan pendapatan penduduk atau keluarga."

"Rendahnya taraf hidup dengan berbagai situasi dan kondisi yang dihadapi kelompok-kelompok ekonomis produktif adalah wujud kesenjangan dalam memperoleh pemerataan distribusi pendapatan dan rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomis. Akar permasalahan yang mencuat dipermukaan karena tidak adanya keseimbangan dalam memperoleh kesempatan untuk berkiprah mengembangkan sayap usahanya. Pembangunan dibidang ekonomi adalah satu-satunya tonggak dalam mengupayakan pemerataan yang diarahkan dengan menata struktur perekonomian tiga pelaku ekonomi nasional, yaitu semula dengan sistem perekonomian konglomerasi menjadi sistem perekonomian kerakyatan, dengan memberdayakan usaha kecil atau kelompok ekonomis produktif secara sistematis terpadu dan berkelanjutan. Salah satu program merupakan pencegahan kemerosotan dan mengangkat kembali mutu hidup masyarakat dari program JPS, yang dilaksanakan Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah melalui Proyek Pengembangan Program LEPMM, untuk mendorong tumbuhnya lembaga keuangan alternatif guna mempermudah akses dalam sumber permodalan bagi anggota kelompok usaha. Keberhasilan pengembangan program LEPMM sangat ditentukan adanya partisipasi dari anggota kelompok, namun didalam wujud partisipasi sangat banyak variabel-variabel yang mempengaruhinya diantaranya, tingkat kemampuan sosial ekonomi anggota kelompok dan pengetahuan anggota. Didalam penelitian ini akan diketahui hubungan variabel - variabel yang mempengaruhi tersebut, sehingga hubungan tersebut terlihat merupakan pendorong partisipasi anggota kelompok dalam melaksanakan program LEPMM sehingga tercapai sasaran dan tujuannya. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan secara setara antara kuantitatif dan kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Lembaga Ekonomi Produktif Masyarakat Mandiri (LEPMM) yang berada di Kabupaten Tangerang: pengambilan sampel ditetapkan sebanyak 60 responden dilakukan secara acak sederhana yang berlokasi di Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten. Data yang dikumpulkan melalui instrumen berbentuk angket dengan tekhnik wawancara, dalam bentuk instrumen pengukuran Kemampuan sosial ekonomi, Pengetahuan anggota kelompok terhadap LEPMM, dan Partisipasi dalam pelaksanaan program LEPMM.Dari permasalahan yang ada hasil penelitian menunjukkan bahwa : Pertama, terdapat hubungan positif antara kemampuan sosial ekonomi dengan partisipasi. Hubungan keduanya termasuk sedang ditunjukkan dengan adanya peningkatan kemampuan sosial ekonomi anggota kelompok karena adanya insiatif tinggi yang mendorong partisipasi anggota kelompok. Apabila dilakukan kontrol variabel pengetahuan maka kontribusi kemampuan sosial ekonomi memberikan peningkatan kepada partispasi yang cukup berarti. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan sosial ekonomi turut menentukan adanya variasi partisipasi. Kedua, terdapat hubungan positif antara pengetahuan dengan partisipasi. Hubungan keduanya adalah sedang, digambarkan dengan melakukan kontrol variabel kemampuan sosial ekonomi maka kontribusi yang diberikan oleh variabel pengetahuan terhadap partisipasi relatif cukup. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan sosial ekonomi anggota turut menentukan adanya variasi partisipasi anggota dalam menunjang keberhasilan LEPMM. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah kemampuan sosial ekonomi dan pengetahuan memiliki hubungan yang signifikan terhadap tingkat partisipasi anggota. Sedangkan kontribusi masing masing variabel antara tingkat kemampuan sosial ekonomi dan tingkat pengetahuan adalah relatif sedang, berarti masih ada variabel lainnya yang mempengaruhi tingkat partisipasi anggota. Diharapkan penelitian dapat bermanfaat bagi pembuat kebijakan, Lembaga Swadaya Masyarakat anggota kelompok dan peneliti dalam kaitannya dengan pelaksanaan Program LEPMM."

"Salah satu bagi hasil sumber daya alam yang sangat menarik adalah sumber daya alam minyak bumi. Dalam dua tahun terakhir, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang dibagikan sekitar Rp. 11 triliun lebih. Minyak bumi memberikan kontribusi sekitar 50 persen dari seluruh Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yakni lebih dari Rp. 5 trilliun. Berdasarkan data tahun 2001 dari 31 propinsi yang ada di Indonesia, daerah yang dilimpahi sumber daya alam minyak bumi hanya 14 propinsi, dimana daerah Riau memberikan bagian hasil sumber daya alam yang besar sekali, yaitu sekitar 286 juta barrel minyak bumi.Besarnya Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi Riau tersebut tentunya akan menarik untuk dikaji lebih mendalam dengan prospek pertumbuhan ekonomi yang terjadi di propinsi tersebut. Riau diperhitungkan tidak menghadapi kendala fiskal dalam hal keuangan daerahnya sehingga diharapkan merupakan salah satu propinsi yang sanggup membiayai otonomi daerah yang telah digulirkan ini.Tujuan penelitian ini adalah membuat model keuangan daerah Riau yang menekankan pada pengaruh Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Minyak Bumi bagi pertumbuhan daerah, menganalisis peranan factor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan disparitas pendapatan regional Riau, dan memperkirakan implikasi kebijakan publik dengan melakukan simulasi kebijakan berdasarkan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Minyak Bumi daerah Riau yang dikombinasi dengan pemberian subsidi Pusat melalui Dana Alokasi Umum (DAU) bagi pertumbuhan dan disparitas pendapatan regional Riau.Kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah menghubungkan blok keuangan daerah, dimana Bagi Hasil Bukan Pajak (BHBP) dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai peubah kebijakan akan dapat mempengaruhi pertumbuhan (PDRB) dan pendapatan per kapita (PDRB per kapita), sebagai peubah target, yang berada pada blok makro ekonomi daerah yang diterangkan dalam 15 persamaan simultan (8 persamaan struktural dan 7 persamaan identitas). Beberapa simulasi kebijakan dicoba dianalisis untuk mencapai tujuan penelitian ini. Disparitas pendapatan diukur dengan indeks Williamson (Vw) dan analisis Koefisien Variasi.Selama periode analisis sepanjang tahun 1993-1999 pada 7 Kabupaten/Kota se-Riau menunjukkan bahwa peningkatan dana bagi hasil sumber daya alam minyak bumi, yang diwakili dengan bagi hasil bukan pajak sebelum diundangkannya UU no. 25/1999, berpengaruh positif terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi (PDRB) dan pendapatan per kapita (PDRB per kapita) regional Riau. Sementara peningkatan Dana Alokasi Umum (DAU), yang diwakili oleh Subsidi Daerah Otonom dan dana Inpres sebelum diundangkannya UU no. 25/1999, berfungsi sebagai penyeimbang penerimaan daerah, yakni selain ikut meningkatkan pertumbuhan dan pendapatan per kapita, juga menurunkan tingkat disparitas pendapatan regional Riau. Masih terdapat trade off antara pertumbuhan dan pemerataan (growth and equity).Di masa mendatang, dengan menambah data tahun pengamatan dan peubah-peubah penjelas yang lebih mampu menjelaskan kriteria-kriteria pendugaan model sehingga peubah endogen yang ada dapat diterangkan dengan lebih valid. Penggunaan data PDRB berdasarkan penggunaan secara relatif lebih nyata dan memenuhi keinginan karena berdasarkan pendapatan permintaan atau konsumsi, bukan produksi."

"Kemiskinan sosial ekonomi yang membawa dampak sulitnya keluarga nelayan di Pulau Tidung dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari disebabkan oleh faktor-faktor yang sangat kompleks.Kompleksitas permasalahan tersebut diperparah dengan adanya kebijakan pemerintah yang cenderung mengabaikan kepentingan nelayan dalam menjangkau aksesbilitas ekonomi laut yang selama ini menjadi sumber kehidupan dan penghidupannya.Dalam kaitan tersebut, maka LSM Sekretariat Bina DesaIINDHRRA Jakarta melakukan upaya pemberdayaan melalui Program Pendampingan Sosial sebagai suatu strategi pemberdayaan komunitas pesisir dengan Cara memfasilitasi masyarakat agar mampu memenuhi kebutuhan dasar secara wajar, mengartikulasikan berbagai pandangan dan kepentingan, serta menumbuhkan kemandirian secara politis dan ekonomis. Tujuan utama dari program tersebut adalah terbentuknya institusi sosial masyarakat sebagai wadah atau sarana untuk menggugah kesadaran kritis masyarakat sehingga sadar akan hak-hak ekonomi yang dimilikinya.Perumusan masalah yang diajukan dalam studi ini adalah : "Bagaimanakah proses dan hasil-hasil pemberdayaan yang dapat dicapai dalam pelaksanaan Program Pendampingan Sosial oleh Sekretariat Bina Desa/INDHRRA Jakarta sehingga dapat mengatasi permasalahan yang terjadi pada masyarakat nelayan di Pulau Tidung".Adapun konsep pemberdayaan yang digunakan dalam studi ini adalah menurut Cornell University Empowerement Group yang menyatakan bahwa "pemberdayaan adalah suatu proses yang disengaja dan terus menerus dipusatkan di dalam komunitas lokal, meliputi saling menghormati, sikap refleksi kritis, kepedulian dan partisipasi kelompok masyarakat yang merasa kurang memiliki rasa secara bersama sumber-sumber yang berharga, memperoleh akses yang lebih besar untuk mendapatkan dan mengontrol sumber-sumber tersebut" (dalam Seeelebey, 1992:85).Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah dengan jenis deskriptif dan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dan pengamatan terlibat yang kemudian dianalisis secara induktif. Data-data tersebut diperoleh melalui informan dengan Cara non probability sampling dan teknik sampel bertujuan (purposive sampling), yaitu terhadap warga masyarakat dan keluarga nelayan di Pulau Tidung, khususnya nelayan samudera, nelayan pantai, nelayan rumput laut, pemuka masyarakat, dan lembaga peyelenggara yaitu Sekretariat Bina Desa/INDHRRA Jakarta.Hasil studi menunjukkan bahwa keberadaan institusi sosial yang telah terbentuk belum cukup membantu dirinya sendiri dalam mengatasi persoalannya. Tekanan sosial ekonomi yang diakibatkan oleh kondisi kemiskinan struktural yang memang telah lama mereka jalani belum cukup mampu merespon dengan tindakan-tindakan sosial yang nyata membawa ke arah perubahan. Mereka lebih bersifat konservatif dan adaptif dalam menyikapi atau menyiasati terhadap dampak negatif perubahan sosial ekonomi yang berlangsung di lingkungannya. Dalam kaitan tersebut, perubahan yang terjadi dalam masyarakat masih terbatas sebagai awarenes campaign daripada perubahan yang substantif pemberdayaan.Persoalan atau isu-isu marjinal yang menjadi gagasan awal program yang dirumuskan oleh Sekretariat Bina Desa, kurang menyntuh dan dirasakan sebagai suatu masalah. Kebijakan pemerintah yang sistemik dari pusat hingga wilayah telah melembaga untuk mengemban misi pembangunan kota Jakarta sebagai Ibukota Negara.Dalam kaitan tersebut persoalan-persoalan sosial ekonomi yang diangkat sebagai isu utama, masih berakar dari faktor-faktor yang kompleks sehingga upaya-upaya untuk mengatasinya juga bertitik tolak dari masing-masing faktor tersebut. Namun demikian diakui bahwa dengan terbentuknya beberapa institusi sosial masyarakat di Pulau Tidung telah mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi pemecahan masalahnya secara mandiri. Bagi masyarakat nelayan di Pulau Tidung, pencarian sumber ekonomi yang beragam (diversifikasi usaha) merupakan persoalan krusial untuk menunjang kelangsungan hidupnya dalam jangka panjang.Untuk menggalang pengorganisasian masyarakat sebagai bentuk kesadaran komunitas, perlu upaya tindak lanjut terhadap terbentuknya institusi sosial tadi dan mempertimbangkan pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi sebagai titik awal yang langsung menyentuh persoalan dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, jika usaha yang tengah dilakukan institusi sosial di Pulau Tidung dapat berkembang dan berhasil dengan baik maka akan memicu anggota untuk memperkuat kerjasama dalam organisasi. Pada saatnya nanti institusi tersebut tidak saja merupakan institusi usaha ekonomi, tetapi merupakan wadah perjuangan rakyat dalam merespons berbagai persoalan yang berkembang, sebagai penyalur aspirasi anggota, sebagai tempat rakyat mengartikulasikan kepentingan secara utuh, baik sosial, ekonomi, politik, budaya, teknologi dan lingkungan."