Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Reformasi telah mengubah kebijakan pembangunan nasional dimana setiap kebijakan pembangunan kesehatan diisyaratkan harus mencakup paradigma sehat. Di sisi lain, lahir pula kebijakan otonomi daerah. Sebagai salah satu implikasinya adalah dalam pembiayaan kesehatan. Alokasi anggaran daerah untuk kesehatan menjadi sangat tergantung sepenuhnya pada keputusan di tingkat daerah.Dengan adanya krisis ekonomi yang belum kunjung teratasi maka terjadi peningkatan beban pembiayaan kesehatan, di lain pihak masyarakat semakin kritis menuntut pelayanan yang bermutu. Untuk dapat mencapai pembangunan kesehatan dan kecukupan alokasi pembiayaan kesehatan maka salah satu peluang adalah mobilisasi dana melalui mekanisme peningkatan tarif terhadap pelayanan kesehatan masyarakat, dengan sayarat sesuai kemampuan membayar masyarakat.Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai saat ini belum diketahui berapa besarnya tarif Puskesmas yang rasional, Melalui penelitian ini diharapkan didapatkan gambaran tarif Puskesmas yang rasional untuk wilayah kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan mempertimbangkan biaya satuan, kemampuan dan kemauan membayar masyarakat dalam membayar tarif pelayanan kesehatan.Penelitian ini dilakukan pada dua Puskesmas yang diambil secara purposive dari sembilan Puskesmas yang ada, dengan dasar kriteria pemilihan yang ditentukan dan diharapkan dapat mewaldli Puskesmas di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Puskesmas tersebut adalah Puskesmas Kuala Tungkal II yang berada di pusat Kabupaten dan Puskesmas Pijuan Baru yang berada di desa Pijuan Baru Kecamatan Tungkal Ulu.Analisis biaya menggunakan data sekunder yang tersedia di Puskesmas pada tahun 2001. Sedangkan analisis kemampuan dan kemauan membayar masyarakat dilakukan dengan survei terhadap masyarakat di dua wilayah Puskesmas tersebut, dengan pemilihan sampel rumah tangga yang berada dalam radius 5 km dari Puskesmas, masing-masing secara acak dipilih 100 responden.Penelitian ini menyimpulkan bahwa tarif Puskesmas Rp 2.000,- yang barn diberlakukan pada bulan September 2001 berada dibawah biaya satuan normatif (Rp 7.239,- untuk Puskesmas Kuala Tungkal II sampai Rp 9.899,- untuk Puskesmas Pijuan Baru) dan dibawah kemampuan dan kemauan membayar masyarakat. Dengan simulasi tarif yang dilakukan maka dengan tarif Rp 5.000,- yang diusulkan sebagai tarif yang rasional dapat meningkatkan pendapatan dan cost recovery rate Puskesmas namun masih realistis dilihat dari tingkat kemampuan masyarakat. Terhadap sejumlah masyarakat yang tidak mampu membayar akibat kenaikan tarif hams mendapat subsidi, misalnya dengan cara pemberian "Kartu Miskin".Dafar Pustaka : 26 ( 1983 sampai 2001 )

---

The current reform has changed national development policies, all policies in health have to be in line with healthy paradigms. On the other hand, regional autonomy policy has been set up One implication is that allocation for health budget depend on regional decision making.The economic crisis which not been recovered yet have increased the health financial burden. Meanwhile the society demand on health services has been increasing. To achieve the health development goal and to meet the budget allocation for health, one possibility opportune is through resource mobilization i.e. pricing adjustment in public institution.Up to now the rational tariff for PHC in Tanjung Jabung Barat District has not been determined yet. This research was carried out to describe the illus the rational tariff for PHC in Tanjung Jabung Barat District by considering unit cost, as well as ability to pay.Two out of nine PHC had purposively been sampled based on certain criteria to represent all of PHC in Tanjung Jabung Barat District. The two PHCs were PHC Kuala Tungkal II in urban area and PHC Pijuan Baru on Pijuan Baru village in Tungkai Ulu district/rural area.PHC cost analysis used the secondary data in 2001, while ability to pay analysis used survey data on two selected PHC. Respondents are families who reside within the 5 km radius of the PHC. Total number of samples is 100 respondents for each PHC area.The research found that the current price of Rp 2.000,- which has been adopted since September 2001 was below the normative unit cost (Rp 7.239,- for PHC Kuala Tungkal II up to Rp 9.899,- for PHC Pijuan Baru) and the community still can afford it. From the tariff simulation it is suggested that tariff could be adjusted to Rp 5.000; increasing revenue and cost recovery rate is expected could cover the need for opeartional cost. For the poor the government should provide subsidy, for example using "Kartu Miskin".Reference: 26 (1983 - 2001)"

"Perkembangan pelayanan di Indonesia sampai saat ini sangat pesat yang berdampak pula pada peningkatan biaya pelayanan kesehatan, dimana sampai saat ini pelayanan kesehatan masih dianggap sebagai komoditi sosial sehingga penetapan tarif yang dibebankan kepada pasien harus dilakukan secara hati - hati melalui analisis biaya dengan mempertimbangkan biaya satuan, kemampuan dan kemauan membayar masyarakat. Saat ini belum diketahui besarnya tarif yang realistis, dengan demikian tujuan umum penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran berapa tarif Puskesmas yang realistis untuk suatu wilayah kerja tertentu dengan mempertimbangkan biaya satuan, kemampuan dan kemauan membayar masyarakat dalam pernbiayaan pelayanan kesehatan. Penelitian dilakukan secara purposive sampling dari 40 Puskesmas yang ada, diambil 2 Puskesmas yang diharapkan mewakili berdasarkan pertimbangan besar kecilnya Puskesmas, lokasi Puskesmas ( perkotaan dan pedesaan) , tingkat kemampuan masyarakat ( Desa IDT dan Non IDT ) dan jumlah kunjungan Puskesmas. Lokasi yang diambil dalam penelitian ini yaitu Puskesmas TelukJambe dan Puskesmas Loji.

---

Rapid development of health services provision in Indonesia to date affects the increase of the cost of providing these service, and currently provision of such services is still considered as a social commodity in such a way that billing of the costs involved which could be passed on the patient should be in a careful manner.

The objective of this research was to obtain estimation what a realistic price would be for the Puskesmas involved within certain operational area in providing their services, based on the variables of unit cost, ability to pay and willingness to pay.

We purposively sampled two out of 40 existing Puskesmas based on size, location (town or village), level of affordability (whether or not the village has presidential Decree assistance) and the number of patient visits. The two Puskesmas selected for this study were Puskesmas Telukjarnbe and Puskesmas Loji."

"Kabupaten Tanjung Jabung Barat Bagian Hulu merupakan salah satu sentral utama kelapa sawit di Indonesia dengan tingkat ketergantungan ekonomi yang yang sangat tinggi, sehingga berpotensi menerima ancaman dan rentan terhadap penurunan harga CPO dunia. Indikator keterpaparan, sensitivitas dan kapasitas adaptif dikelompokan dengan metode cluster dan pembobotan menggunakan metode AHP untuk mendapatkan indeks kerentanan yang selanjutnya diverifikasi melalui survey lapangan. Hasil analisis keruangan menunjukkan kerentanan wilayah dengan hierarchical cluster cenderung lebih tinggi tingkatannya dibandingkan dengan k-means cluster, namun memperlihatkan pola keruangan yang cenderung sama. Wilayah dengan pola perkebunan PIR-Trans cenderung memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi dibandingkan pada pola perkebunan swadaya. Berdasarkan kondisi faktual dan uji statistik, penerapan metode hierarchical cluster lebih sesuai untuk menggambarkan kerentanan wilayah terhadap penurunan harga CPO dunia di Tanjung Jabung Barat dibandingkan dengan menggunakan metode k-mean cluster.

---

Tanjung Jabung Barat Regency in the hilly part is one of the central oil palm in Indonesian with a high dependence of economic changing, therefore potentially affected by threat and susceptible to the decreasing of World?s price of CPO. Indicators of exposure, sensitivity and adaptive capacity are grouped by cluster method and weighting with AHP method to get an index of vulnerability which further verified through field survey.

Spatial analysis of the results showed the vulnerability of the region to the hierarchical cluster tend to be higher with grades k-means, but the spatial patterns that tend to exhibit similar trend. The region with PIR-Trans plantation patterns tends to have higher levels of vulnerability than that of self-reliant plantation patterns.

Based on factual conditions and statistical test, applications of hierarchical cluster method is more appropriate to illustrate the vulnerability of the region to the world?s CPO price decline in Tanjung Jabung Barat compared to that of using k-means method."

"Cakupan persalinan dengan tenaga kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Lambur Kabupaten Tanjung Jabung Timur baru mencapai 68,75 %. Angka ini masih jauh dari target nasional yaitu 90%. Lima desa dalam wilayah kerja Puskesmas Lambur telah ditempatkan masing-masing satu orang bidan, sementara jumlah dukun bayi yang masih aktif sebanyak 13 orang.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui determinan penolong persalinan oleh ibu bersalin dalam rentang Januari 2012 sampai dengan April 2013. Desain penelitian ini adalah cross sectional dengan jumlah responden 94 orang dan data dianalisis secara univariat, bivariat dengan pendekatan chi square, dan multivariat dengan regresi logistik.Hasil penelitian didapatkan lima variabel yang ada hubungan signifikan dengan pemilihan penolong persalinan yaitu kepercayaan (p=0,021), pengetahuan (p=0,02), sikap (0,003), ketersediaan tenaga (0,03), dan dukungan keluarga (0,000). Faktor yang paling dominan adalah dukungan keluarga dengan Odds Ratio 8,253 dan CI 2,623-25,961.Diharapkan kepada dinas kesehatan dan puskesmas untuk meningkatkan advokasi kepada masyarakat tentang pentingnya pertolongan persalinan dengan tenaga kesehatan serta menerapkan reward and punishment kepada bidan yang melaksanakan pelayanan kesehatan ibu dan anak di desa."

"Dampak dari kelalaian pengisian partograf adalah tidak terdeteksinya kelainan yang akan timbul pada saat persalinan, Hasil studi dari manfaat partograf yang baik dan benar, telah diuji coba pada multicenter kesehatan di beberapa Negara Asia Tenggara dengan melibatkan 35480 persalinan, menyatakan partograf dapat menurunkan kejadian partus lama dari 6,4% menjadi 3,4% dan angka pertolongan Sectio Caesaria dari 6,2% menjadi 4,5% (WHO, 1994).Penelitian merupakan penelitian kuantitatif observasional dengan rancangan cross sectional untuk mengetahui factor-faktor yang berhubungan dengan penggunaan partograf oleh bidan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2012 dengan jumlah sampel 79 bidan dengan metode quota sampling. Data yang diperoleh menggunakan kuesioner dan lembaran observasi dengan menggunakan analisis univariat dan bivariat menggunakan uji kai kuadrat, uji t independen dan regresi logistik.Hasil penelitian adalah masih adanya bidan yang tidak menggunakan partograf untuk memantau persalinan 46,8%, sebagian bidan menyatakan penggunaan partograf untuk pengklaiman jampersal, hanya 64,6% bidan yang mempunyai peralatan ;engkap dan hanya 62% bidan yang mempunyai keterampilan baik tentang partograf. Variabel pengetahuan, sikap dan dukungan pemimpin memiliki nilai yang rendah sedangkan untuk nilai rata-rata umur adalah 33,6. Setelah dilakukan analisis maka variabel alasan, keterampilan, ketersediaan alat, sikap dan dukungan atasan memiliki hubungan yang signifikan dengan penggunaan partograf pada pertolongan persalinan.Saran untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah membuat perencanaan untuk kegiatan pelatihan, penyediaan anggaran untuk peralatan dan pembuatan kebijakan untuk reward dan punishment, untuk Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Tanjung Jabung Barat agar dapat mendatangkan pelatih pada saat acara arisan IBI dan untuk Bidan agar dapat memperbaiki pelayanan dengan menambah pengetahuan dan keterampilan penggunaan partograf.

---

Impact of neglect of partograph fulfillment is undetected of abnormality which will appear at delivery. Study result of correct and clear partograph benefit had been tried and tested to multicenter health in some of South-East Asian Countries involving 35,480 labors, it stated that partograph could decrease old partus occurrence from 6.4% to 3.4% and Secsio Caesaria number from 6.2% to 4.5% (WHO, 1994).

This study is a observational quantitative one using cross sectional design to find factors related to utilization of partograph by midwife in West Tanjung Jabung Regency 2012 by number of samples are 79 midwifes carried in quota sampling method. Data were collected by questionnaire and observation paper using univariate and bivairate analysis and chi square test, t test independent and logistic regression.

Study result shows that some midwifes did not utilize partograph to monitor labor (46.8%), part of them stated that partograph utilization was for Jampersal claim, only 64.6% of midwifes have complete devices and only 62% of midwifes have good skill of partograph. Knowledge, attitude, and leader support variable have low value whilst average value of age is 33.6. After analysis had been carried on that reason, skill, devices availability, attitude and leader support variables have significant correlation to partograph utilization in labor support.

Suggestion to Health Agency of West Tanjung Jabung Regency is to make a planning about conducting of training activity, provide budgeting for devices and male a regulation about reward and punishment, and for Indonesia Obstetric Association (IBI) of West Tanjung Jabung Regency to invite trainer in IBI social gathering event and for midwife to improve their service dealing with knowledge and skill of partograph utilization."

"Penetapan tarif Puskesmas Tanjung Paku selama ini belum mengacu pada suatu analisis biaya satuan pelayanan dan tingkat kemampuan membayar masyarakat. Apakah dengan tarif yang sekarang berlaku sudah mendekati biaya satuan pelayanan dan kemampuan membayar masyarakat dan bagaimana tarif yang rasional di Puskesmas Tanjung Paku, maka dilakukan suatu penelitian/analisis tentang tarif ini di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Paku kota Solok. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis dengan rancangan cross sectional. Data yang digunakan adalah data sekunder untuk pusat-pusat biaya dan untuk menentukan ATP (kemampauan membayar masyarakat) dipakai data Susenas 1999 dan data pengunjung Puskesmas. Data primer dilakukan dengan wawancara terpimpin dengan memakai kuesioner. Perhitungan biaya satuan pelayanan didapatkan dari analisis biaya dengan metode double distribution sedangkan analisis tarif dikembangkan melalui simulasi tarif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya satuan aktual tanpa Annualized Fixed Cost (AFC) dan gaji di Unit BP adalah Rp. 2.617,34 untuk KIA Rp. 3.630,14 dan untuk poli gigi Rp. 5.074,55. Biaya satuan normatif untuk unit BP adalah Rp. 4.603,96 untuk KIA Rp. 7.850,65 dan poli gigi Rp. 12335,55. Biaya satuan yang didapatkan ini lebih besar dari tarif yang berlaku sekarang yang hanya Rp. 1.500,﷓ Dari simulasi tarif di unit pelayanan BP, KIA dan Poli Gigi maka tarif yang rasional, untuk unit BP adalah Rp. 3.000,-dengan jumlah pengunjung Puskesmas yang mampu membayar adalah 97% dan Cost Recovery Rate (CRR) 108,18% untuk unit KIA adalah Rp. 4.000,- dengan jumlah pengunjung yang mampu membayar adalah 97% dan CRR 103,88% dan untuk poli gigi (pengobatan) adalah Rp. 6.000,- dengan jumlah pengunjung Puskesmas yang mampu membayar 94% dan CRR 105,14%. Hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan oleh Pemerintah daerah Kota Solok dalam menetapkan tarif rawat jalan di Puskesmas.

---

The Analysis of the Pricing Policy Outpatient Service Based on Unit Cost and the People Ability to Pay in Community Health Center, Tanjung Paku, Solok at the Year 1999/2000Determination of health care fee in Tanjung Paku Community Health center has not referred unit cost analysis of service and the people ability to pay. In order to know whether the current rate have approached unit cost of service and the people ability to pay and how rational rate in the Community Health Center in Tanjung Paku has done it, a research/analysis regarding this rate has been done in work area of Community Health Center in Solok.

This research is a descriptive analysis with cross-sectional design. The data used is secondary data for cost centers and to determine ATP (the people Ability To Pay) National Census 1999 data is used and data of the Community Health Center. The primary data is obtained by service unit cost is obtained from cost analysis by using double distribution method, while the rate analysis is developed by using rate simulation.

The result of research indicates that the actual unit cost without Annualized Fixed Cost (AFC) and the salary in General Policlinic unit is Rp. 2.617,34 Mother and Children Welfare section is Rp. 3.630,14,- and Dentist Policlinic is Rp. 5.074,55. The normative unit cost for General Policlinic unit is Rp. 4.603,96, Mother and Children Welfare section is Rp. 7.850,65,- and Dentist Policlinic is Rp. 12.735,55. The unit cost obtained is larger than the present rate is only Rp. 1,500,-.

From simulation of rate determination in General Policlinic is Rp. 3.000,- the patient that is able to pay 97% with Cost Recovery Rate (CRR) 147,47%, Mother and Children Welfare section is Rp. 4.000.- the patient that is able to pay 97% with CRR 103,88% and for Dentist Policlinic is Rp. 6.000,- the patient that are able to pay is 94% with CRR 105,14%. The Government of Solok Municipality in determining outpatient service rate in the Community Health Center can use the result of this research as consideration. "

"The research of the Gastropoda community structure in Pangkal Babu Mangrove forest was conducted on January until February 2012. The researcher used Purposive Random Sampling Method. There are 1950 Gastropods in mangrove forest of Pangkal Babu which consist of 15 species, 11 genera, and six families. From the 15 species, there are two types of the species which have a high frequency of subsistence. They are Cerithidea obtusa and Cassidula aurisjudae, that is 93.33% for each. The range of Gastropoda relative density is between 28 ind/m2-58.1 ind/m2, species diversity ranges from 1.5 to 1.9, evenness of species is between 0.553 to 0.684 and the distribution of species ranges from 2.4 to 3.9. In measuring of abiotic parameter, the temperature showed 29oC--34oC. Substrate salinity values at the research site varies between 20 ? -- 26 ?. Substrate type heavy foundation at Station 1, 2, and 3 in the Pangkal Babu Mangrove forest is a kind of mud contour and the degree of acidity of the mud (pH) varies between 5- 7. Spearman correlation test results indicated there is no correlation between the density of Gastropoda and abiotic parameters."

"ABSTRAK Penelitian mengenai studi populasi dan persepsi masyarakat terhadap pemanfaatan kerang Anadara granosa (Linn. 1758) telah dilakukan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi pada bulan Juli 2012 sampai Desember 2012. Penelitian bertujuan untuk mengetahui kepadatan, distribusi dan pola pertumbuhan Anadara granosa. Penelitian dilakukan di 3 stasiun yang berbeda ekosistem (lokasi di Suaka Kerang, lokasi di depan ekosistem mangrove, dan lokasi di depan pemukiman penduduk) dengan menggunakan metode Purposive Random Sampling. Kepadatan populasi Anadara granosa adalah 5,09 ind/m2 dengan kepadatan populasi tertinggi terdapat pada Stasiun 1 di Suaka Kerang. Pola distribusi kerang adalah seragam. Pertambahan panjang cangkang diikuti dengan penambahan berat. Terdapat perbedaan morfometri cangkang kerang darah antar stasiun. Ukuran morfometri kerang Anadara granosa adalah panjang rata-rata 3,36-3,94 cm, tinggi rata-rata 2,63-3,11cm, dan tebal rata-rata 2,41-2,91 cm. Terdapat korelasi antara panjang cangkang dengan biomassa dan antara kepadatan dengan pH dan salinitas. Penelitian mengenai persepsi masyarakat terhadap pemanfaatan kerang bertujuan untuk mengetahui pengetahuan lokal, pengelolaan dan pemanfaatan Anadara granosa. Penelitian dilakukan di 2 Desa yaitu Tungkal II dan Tungkal Harapan, menggunakan metode wawancara. Pemberian nama kerang berdasarkan lokasi dan cara penangkapan, pemanfaatan kerang untuk konsumsi, masyarakat masih belum mengetahui tentang konservasi dan budidaya kerang darah.

---

ABSTRACT Research on population study of Anadara granosa (Linn. 1758) in West Tanjung Jabung, Jambi Province was done on July to September 2012. The objectives of the study are to determine the density, distribution, morphometry and growth patterns of Anadara granosa. Data were collected by using purposive random sampling method in three stations, that had different ecosystems (locations in Suaka Kerang, in front of the mangrove ecosystem, and villages). The population density of Anadara granosa is 5.09 ind/m2 and the highest population density in Station 1 at Suaka Kerang. Distribution pattern of shells is uniform. Shell length increasing, followed by weight gain. There are differences between the blood clam shell morphometry station. Length average is 3.36-3.94 cm, the high average is 2.63-3.11cm, and the thickness average is 2.41-2.91 cm. There is a correlation between the length of the shell with biomass and density with pH and salinity. The objective of the study of the research on public perception of the use of the blood clam Anadara granosa is to determine the local knowledge on the management and utilization of Anadara granosa shellfish in Kuala Tungkal. Location of the study include in two village, Tungkal II and Tungkal Harapan. The result is a local naming shells based on the location and type of fishing gear, the use of shells by the public as a consumer, the public do not know about the blood clam conservation and cultivation."

"Dalam melakukan penetapan tarif pelayanan puskesmas selama ini lebih banyak bersifat kira-kira dan pertimbangan faktor politis, sehingga tarif puskesmas yang berlaku saat ini dirasakan tidak rasional. Tarif rasioal yaitu yang berusaha menangkap konsumer surplus. Ada beberapa faktor untuk menentukan tarif rasional antara lain tarif yang ditetapkan berdasarkan tingkat kemampuan dan kemauan membayar masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, tarif pesaing, biaya satuan. Dengan diberlakunya UU. No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, maka daerah dituntut menggali sendiri pembiayaan untuk kegiatan operasional, puskesmas dalam melaksanakan 18 program pokoknya, membutuhkan biaya yang besar, sementara subsidi dari pemerintah dirasakan tidak mencukupi seiring dengan tuntutan akan mutu layanan puskesmas yang semakin meningkat, salah satu cara adalah dengan melakukan penyesuaian tarif puskesmas, sesuai dengan kebijaksanaan puskesmas swadana, terutama jika dilakukan swadana murni maka perlu dilakukan perhitungan berapa sebenamya tarif pelayanan puskesmas yang harus dibayarkan oleh pelanggannya. Penelitian merupakan analisis deskriptif dengan rancangan Cross Sectional, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terhadap pengunjung puskesmas dalam sebulan terakhir sebelum dilakukan penelitian.Hasil penelitian menunjukan bahwa distribusi biaya yang dapat disediakan oleh masyarakat untuk setiap kali kunjungan di BP Umum minimum Rp.2.000, maksimum Rp.25.000, rata-rata Rp 9.200, Periksa kehamilan, bayi & anak minimum Rp.2.000, maksimum Rp.20.000, rata rata Rp 9.850, dan bila sakit gigi minimum Rp.3.000, maksimum Rp25.000; rata-rata Rp.10.050, dengan harapan adanya peningkatan kualitas layanan dan selalu diperiksa oleh dokter serta obat yang memadai. Hasil simulasi tarif dibandingkan biaya satuan normatif, tarif pesaing dan ATPI, maka tarif yang dapat direkomendasikan adalah untuk BP Rp 5.000, KIA, Rp 9.000, dan BP Gigi Rp. 12.500. Masyarakat yang tersingkir perlu diberikan subsidi silang, melalui upaya kartu sehat yang pengaturannya ditentukan bersama dengan pemerintah kecamatan dan desa. Puskesmas merupakan pilihan utama masyarakat Lubuk Alung Kabupaten Padang pariaman untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Masalah ini karena biaya puskesmas terjangkau, serta lokasi puskesmas dengan sarana transportasi relatif lancar.

---

In performing the price determination of public health center it is done in an arbitrary and political consideration, So that price of public health center services in is felt no Rational. The rational is price that try to consumer surplus. There are several factors to determine a rational price. One of them is determined based on public ability and willingness to pay for the health service, competitors price, and unit cost. With the ratification of Law No. 22 year 1999 regarding Regional Autonomy, the districts goverment is demanded to explore its own financial sources for its operations. The public health center is performing its 18 major programs needs a large amount of money, while the subsidy from the government is insufficient. While it must improve the quality of its services. So, one of the way to adjust the health community center according to the self-financing policy or pure self-financing is the recalculation of the actual rate of the health community services that must be paid by the customer. This research is a descriptive analysis by using Cross-Sectional method. It user interview to collect data interviview is conducted with visitors of public health center in the last month before the research is done.

The result of the research indicates that the cost distribution that can be covered by the people for each visit to General Health Clinic is at minimum of Rp. 2.000; and maximum Rp. 25.000; and average Rp. 9.200.- Mother and children care consultation at minimum of Rp 2.000.- and maximum Rp. 20.000.- and average Rp. 9.850.-, dental health care at minimum of Rp. 3.000.- and maximum Rp. 25.000.-and average Rp. 10.500.- , with the expectation that the quality of service will increase and always examine by doctors with sufficient medicines. The result of price simulation compared to normative unit - cost, the competitor's price ATP1 indicate that the price to be recommended for Health Clinic is Rp. 5.000.-, Mother and Children Health Clinic is Rp. 9.000: and Dental Clinic is Rp. 12.500. The disadvantaged people need to subsidized with cross-subsidy through health card, the arrangement of which can be done with the local government of sub-district and village. The public health center is the main choice of the people of Lubuk Alung, Padang Pariaman district to obtain health services, because the price of public health center reached and its location is accessible with relatively smooth transportation."