Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Musibah krisis yang melanda beberapa negara di belahan dunia termasuk Indonesia pada akhir dekade 1998 hingga sekarang merupakan salah satu penyebab mundurnya perekonomian. Dengan melemahnya perekonomian masyarakat, maka kemampuan dunia industri untuk memproduksi barang kebutuhan masyarakat semakin rendah termasuk di sektor pendidikan. Keterbatasan kemampuan pemerintah menyelenggarakan pendidikan dan ditambah lagi dengan terpuruknya ekonomi masyarakat yang berakibat pada lemahnya kemampuan untuk membiayai pendidikan anggota keluarganya, maka efisiensi di bidang pendidikan merupakan pokok bahasan yang penting untuk dikaji. Meskipun keterbatasan daya dan dana, melaksanakan efisiensi pendidikan tidak harus mengorbankan kualitas pendidikan, kualitas yang telah dicapai harus dipertahankan, di samping itu upaya meningkatkan kualitas tidak boleh surut. Salah satu pertanyaan penting berkaitan dengan upaya rneningkatkan efisiensi sistem pendidikan adalah, sejauh mana tingkat efisiensi internal SMK-KBM di kotamadya Jakarta Timur (Jakarta Timur Dua). Tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk mengungkap besamya biaya perseorangan yang harus ditanggung oleh peserta didik dan biaya sosial yang harus ditanggung oleh masyarakat. Di samping itu, untuk mengukur tingkat efektivitas dan tingkat efisiensi internal program pendidikan SMK-KBM di wilayah Kotamadya Jakarta Timur (Jakarta Timur Dua). Populasi penelitian ini adalah siswa SMK-KBM dengan berbagai jenjang akreditasi (Negeri, Disamakan, dan Diakui. Sampel penelitian sebesar 400 siswa yang terdiri dari tiga program studi yaitu Akuntansi, Sekretaris, dan Manajemen Bisnis yang tengah duduk di kelas satu, dua dan tiga. Pengambilan sampel dilaksanakan dengan menggunakan teknik Strata fied Proporsional Random Sampling. Untuk mengungkap besarnya biaya digunakan tiga instrumen berupa kuesioner yaitu untuk sekolah, untuk kepala sekolah guru dan staf, dan untuk siswa. Masing-masing instrumen sebelumnya telah diujicobakan dan memenuhi syarat. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan statistik parametrik : Uji Normalitas data, Anova Single Factor, Anova Two Factor With Replication dan statistik Nonparametrik untuk uji Homoginitas dan Korelasi. Dari hasil perhitungan-perhitungan dan analisis didapatkan bahwa besarnya biaya perseorangan kelas satu lebih tinggi bila dibandingkan dengan biaya kelas dua dan kelas tiga. Kemudian jenis program studi tidak mempengaruhi biaya perseorangan. SMK-KBM status diakui lebih efektif dan efisien bila dibandingkan dengan SMK-KBM Negeri dan Disamakan."

"Studi kasus ini dilatarbelakangi oleh dimulainya pelaksanaan kebijakan desentralisasi pendidikan dasar dan menengah sejak awal 2001 pada kabupaten dan kota di Indonesia. Berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia (SDM), ternyata sektor pendidikan amat strategis dan fundamental sehingga memerlukan komitmen pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mewujudkan peningkatannya. Data dan fakta berbicara bahwa SDM Indonesia berdasarkan Laporan HDI - UNDP (1999) masih terpuruk pada urutan ke 105, sedangkan indeks tingkat pendidikan masih tergolong rendah yaitu 0,77% dibandingkan dengan dengan Philipina (0,99); Thailand (0,81) dan Vietnam (0,81). Dengan pelaksanaan kebijakan desentralisasi pendidikan, sebenarnya merupakan momentum peluang dan tantangan daerah, yang sangat diharapkan bahwa kondisi pengelolaan pendidikan akan semakin membaik, partisipatif, demokratis dan bertanggungjawab kepada masyarakatnya.Salah satu permasalahan krusial dalam sektor pendidikan adalah masalah anggaran atau pembiayaan pendidikan, baik secara nasional yang dialokasikan dalam APBN maupun secara daerah dalam APBDnya, yang merupakan wujud nyata komitmen pembiayaan pendidikan oleh pemerintah pusat maupun daerah (kabupaten dan kota). Oleh karena itu perlu dicermati dan dianalisis seberapa besar wujud nyata komitmen dimaksud, apalagi sejak pelaksanaan desentralisasi tahun 2001. Perlu diketahui mengenai kondisi pembiayaan baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, kabupaten dan kota Bekasi. Disamping itu bagaimana kondisi anggaran sekolah untuk mengetahui pembiayaan per siswa, dan mengenai kondisi kesiapan daerah kasus dalam pembiayaan sektor pendidikanya.Studi ini sengaja mengambil kasus daerah kabupaten Bekasi dan kota Bekasi dengan berbagai pertimbangan teknis dan non teknis, juga mengingat posisi dan karakteristiknya. Untuk itu pula dengan segenap keterbatasan, penelitian ini hanya mengambil sampel secara purposive sampling, yaitu sebanyak 24 sekolah untuk kabupaten dan kota dengan jenjang SD, SLTP dan SMU berstatus negeri dan swasta. Pengambilan data sekolah sampel tersebut diperlukan untuk dasar analisis mikro, yaitu menemukan biaya rata-rata per siswa untuk periode tahun 1999 - 2002 berdasarkan pendekatan budgeter (APBS). Sedangkan data untuk memperkuat analisis makro, berupa data APBN dan APBD serta PDB dan PDRB untuk daerah kasus. Cross-check data dengan berbagai data statistik daerah dan nasional juga ditempuh sesuai dengan kebutuhan studi.Berdasarkan tinjauan teoritis semakin menyakinkan bahwa pendidikan merupakan bidang garap analisis kebijakan publik yang bersifat lintas disiplin. Disamping itu pendidikan merupakan persoalan kebutuhan pokok (dasar) yang berarti pula termasuk kajian ekonomi pembangunan ataupun ekonomi publik, dan oleh karenanya pendidikan memerlukan campur tangan pemerintah agar tidak terjadi kegagalan pasar (market failure). Diketahui pula bahwa pembiayaan pendidikan merupakan suatu kajian penting dalam bidang ekonomi pendidikan.Hasil studi analisis ini menggambarkan bahwa kondisi pembiayaan pendidikan pada kedua daerah kasus (kabupaten Bekasi dan kota Bekasi) telah ada antisipasi dan komitmen alokasi anggaran sektor pendidikan terhadap total APBDnya (> 20%), terutama diperkuat alokasi anggaran rutin, kab. 36 % - 43 % dan kota 32 % - 42 %. Kota Bekasi nampak lebih dinamis dalam perkembangan alokasi anggaran baik rutin maupun pembangunan. Namun untuk alokasi anggaran pembangunan pada kedua daerah dimaksud masih timpang dibanding alokasi rutinnya. Sedangkan dilihat dari kontribusi pembiayaan sektor pendidikan terhadap PDRBnya, untuk kedua daerah tersebut masih di bawah 1 %.Selanjutnya hasil analisis data APBN dan PDB Indonesia selama periode 1999-2002, menunjukkan bahwa secara keseluruhan alokasi pembiayaan pendidikan masih konservatif terhadap total APBN, apalagi yang terjadi pada alokasi anggaran rutin yang menurun hingga 1,88 % (2002). Sedangkan untuk alokasi anggaran pembangunan kondisinya membaik hingga 30 % (2002), namun karena kecilnya porsi anggaran pembangunan terhadap total APBN menjadikan besaran anggaran pembangunan menjadi kurang memadai. Penyediaan anggaran sektor pendidikan untuk periode 2001-2002 terhadap total APBN sebesar 4,42 % dan 5,87 %. Apabila diperhatikan terhadap besaran PDB maka rata-rata hanya 1,13 %. Dibalik itu kondisi APBN sedang mengaiami berbagai kendala dan dilemma yang kompleks, termasuk beban defisit dan cicilan utang.Hasil perhitungan pendekatan mikro menunjukkan bahwa biaya rata-rata per siswa untuk Kota Bekasi dibanding dengan Kabupaten Bekasi secara umum lebih mahal, rata-rata biaya di kota, SDN Rp.467 ribu sedangkan di kabupaten Rp. 387 ribu per tahun. Namun biaya rata-rata per siswa SLTPN di Kabupaten nampak sedikit lebih mahal dibanding SLTPN di Kota Bekasi dan juga terhadap SLTPSnya. Diketahui pula bahwa biaya rata-rata per siswa SMUN Rp. 786 ribu dan SMUS Rp. 887 ribu di kabupaten masih lebih murah dibanding SMU di Kota SMUN Rp.981 ribu dan SMUS Rp.923 ribu. Selanjutnya perhitungan alokasi APBS berdasarkan unsur-unsur biaya didapatkan bahwa pengeluaran untuk gaji menyedot pembiayaaan 60-80%; kesejahteraan 10 %; PBM 6 -12 %, dan sisanya terbagi untuk TUS, SPS, adm, data dan PTE yang rata-rata kurang dari 5 %.Mengenai kondisi kesiapan pembiayaan daerah yang terjadi pada kedua daerah nampak telah ada antisipasi dan komitmen atas pelaksanaan desentralisasi pendidikan. Hal itu terbukti pada besaran alokasi anggaran sektor pendidikan terhadap total APBDnya maupun dalam alokasi anggaran rutinnya yang nampak cukup besar (35,61 % - 43,35 %). Sedangkan pada alokasi anggaran pembangunan komitmen yang tinggi untuk menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas strategis masih nampak kurang terjadi. Diantara kedua daerah kasus, Kota Bekasi nampak lebih maju dalam perkembangan alokasi pembiayaan baik pada rutin maupun pembangunan, yang ditunjukkan dalam derajat yang selalu meningkat. Sedangkan kabupaten juga meningkat namun fluktuatif perkembangan pembiayaannya, yang di tahun 2001 mencapai 13,32 %, pada tahun 2002 turun menjadi 9,77 %."

"Pendidikan mempunyai peranan yang penting dalam peningkatan kuaiilas sumber daya manusia. Pendidikan dapat mempengaruhi secara penuh pertumbuhan ekonomi suatu negara. Negara yang memiliki penduduk dengan tingkat pendidikan yang tinggi akan mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang pesat pula. Oleh karena itulah pendidikan merupakan nvestasi dalam sumber daya manusia yang sangat penting.Di negara kita selama ini pendidikan tidak pernah dianggap sebagai suatu masalah yang kuat, seperti masalah ekonomi dan politik yang mampu mempengaruhi banyak hal. Akibatnya alokasi dana pemerinlah untuk anggaran pendidikan relatif tidak besar. Untuk tahun 2001 misalnva, alokasi dana APBN untuk sektor pendidikan hanyalah Rp 2,8 triliun. Dari keseluruhan jumlah anggaran tersebut separuh lebih (Rp 5,4 triliun) digunakan untuk belanja rutin dan sisanya untuk belanja pembangunan. Dana yang kecil ini, terutama untuk belanja rutin, diperuntukkan hanya unluk membayar gaji guru yang jumlahnya sangat besar dan tersebar di seluruh Indonesia. Maka dapat dibayangkan berapa besar dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan sarana dan prasarana pendidikan di setiap sekolah.Di era otonomi dan desentralisasi saat ini, melalui PP No. 105 tahun 2000, telah menggariskan perlunya Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengetahui besarnya biaya dari kegiatan-kegiatan pelayanan yang akan dilakukannya (termasuk biaya di bidang pendidikan). Pengetahuan ini merupakan langkah awal untuk Pemda agar dapat menyusun anggaran kinerja, sebagaimana yang oleh PP tersebut dikatakan mesti disusun oeh Pemda. Oleh karena itu, tesis ini mencoba melakukan perhitungan terhadap biaya penyelenegaraan pendidikan melalui perhitungan terhadap total dan unit cost kegiatan pendidikan. Selain itu penelitian ini mencoba untuk menghitung besarnya subsidi pendidikan yang layak diberikan ke suatu sekolah berdasarkan hasil perhitungan total dan unit cost tersebut.Karena keterbatasan waktu dan biaya, maka penelitian ini dibuat sebagai suatu studi kasus yang memfokuskan kajiannya pada sekolah menengah kejuruan (SMK), dengan mengambil sampel SMKN 10 dan SMK Cahaya Sakti di Jakarta. Sedangkan keseluruhan informasi yang dijadikan sandaran penelitian ini adalah selama tahun kalender 2001 (mulai bulan Januari sampai Desember 2001).Untuk melakukan perhitungan total dan unit cost banyak sekali metode yang dapat digunakan. Penelitian ini menggunakan 2 metode yaitu metode double distribution untuk SMKN 10 Jakarta dan metode tradisional untuk SMK Cahaya Sakti Jakarta.Dari hasil penelitian ini dengan metode tersebut di atas, maka didapatkan-bahwa total cost penyelenggaraan pendidikan di SMK membutuhkan dana besar. Unit cost di SMK yang dijadikan sampel dalam penelitian ini iuga sangat besar jumlahnya. Sementara di sisi lain penermaan yang didapatkan SMK tidak sebanding dengan pengeluaran yang harus dikeluarkan sekolah untuk membiayai kegiatan pendidikannya. Sehingga SMK selalu mempunyai masalah defisit pada keuangannya. Hal ini sangatlah mengganggu kelancaran proses pengajaran di SMK.Untuk itulah maka subsidi pemerintah untuk SMK sangat dibutuhkan. Tetapi seperti telah diketahui bersama, alokasi dana pemerintah untuk sektor pendidikan tidaklah besar. Oleh karena itu subsidi yang seharusnya diberikan pemerintahpun sangatlah terbatas. Padahal SMK membutuhkan dana yang tidak sedikit terutama untuk melakukan kegiatan praktek bagi siswa/i-nya. Bagi SMK negeri maupun swasta yang dijadikan sampel penelitian ini, subsidi mutlak diperlukan. Tetapi sampai saat ini, baru SMK negeri saja yang mendapatkan prioritas bantuan dari pemerintah. Sedangkan SMK swasta lebih banyak mencari jalan keluar sendiri untuk memecahkan masalah ini. Disini terjadi ketimpangan yang men}buat SMK swasta merasa dianaktirikan oleh pemerintah. Padahal bagaimanapun juga keterlibatan swasta dalam menyediakan pendidikan di negara kita sangat dibutuhkan dan sangat memberikan kontribusi yang besar. Jadi sebaiknya pemerintah harus lebih arif dalam memberikan perhatiannya (terutama masalah pembagian dana bantuan) kepada SMK negeri maupun kepada SMK swasta."

"Pendidikan menengah diselenggarakan untuk melanjutkan dan meluaskan pendidikan dasar (SD dan SMP), menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan dan keterampilan untuk mengadakan hubungan-timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitar, serta dapat mengembangkan kemampuan lebih-lanjut dalam dunia kerja atau pendidikan tinggi. Pendidikan menengah di bawah pengelolaan Departemen Pendidikan Nasional adalah pendidikan umum dengan jenis Sekolah Menengah Umum/ SMU, dan pendidikan menengah kejuruan dengan jenis Sekolah Menegah Kejuruan/ SMK.Pendidikan Menengah Kejuruan mengutamakan pengembangan kemampuan siswa untuk melaksanakan jenis pekerjaan pada bidang tertentu dan mempersiapkan siswa untuk memasuki dunia kerja serta mengembangkan kemapuan profesional siswa. Dikaitkan dengan sistem pendidikan, program kejuruan terbagi dalam enam kelompok yaitu Kelompok Teknologi dan Industri (STM), Pertanian (SPMA), Pariwisata (SMKK), Kesejahteraan Masyarakat (SMPS), Bisnis dan Manajemen (SMEA), Seni dan Kerajinan (SMIK/SMKI). Dari enam kelompok tersebut terdapat 21 bidang keahlian yang terdiri atas 89 program keahlian (program studi). Pada saat kegiatan belajar-mengajar (KBM) berlangsung dan setelah siswa terjun ke dunia kerja SMK telah memanfaatkan sumber daya alam dan potensial mencemari lingkungan.. Untuk memenuhi tuntutan global akan tenaga kerja yang kompeten dan berwawasan lingkungan maka Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan bekerja sama dengan Swisscontact membuat Konsep Pendidikan Lingkungan hidup pada SMK.Berdasarkan Konsep Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) pada Sekolah Menengah Kejuruan (1996) organisasi pelaksanan pengelola PLH pada Pendidikan Menengah Kejuruan (PMK) adalah Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan, Pusat Pengembangan PLH untuk SMK, Pusat Pengembangan Penataran Guru (PPPG) lingkup kejuruan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi, dan SMK. Konsep ini dibuat agar pengelola PMK dapat melaksanakan perannya untuk mendukung pelaksanaan PLH di SMK. Sedangkan SMK diharapkan menyusun dan melaksanakan program PLH yang terintegrasi pada kegiatan kurikulum dan ekstrakurikuler, melaksanakan dan mengembangkan sekolah berbudaya lingkungan, serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan PLH di sekolahnya.Hasil monitoring dan evaluasi oleh Dikmenjur tahun 1997-2001 menunjukkan: (a) kurang kesadaran, pengetahuan dan keterampilan siswa sebagai cerminan perilaku siswa yang rasional dan bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup; (b) tamatan SMK belum mempunyai sikap profesional sesuai tuntutan pembangunan berwawasan lingkungan. Kedua hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan PLH di SMK tidak optimal sehingga tujuan PLH pada SMK tidak tercapai. Berdasarkan hal tersebut di atas, peneliti mengambil judul Optimalisasi Pengelolaan PLH pada Pendidikan Menengah kejurauan (Studi Kasus : Kelompok Teknologi dan Industri pada SMK Negeri Jakarta).Dalam proses tidak tercapainya tujuan tersebut di atas, peneliti membatasi permasalahan dan sekaligus mengasumsikan bahwa : (a) peranan stakeholder PMK dalam upaya pelaksanaan PLH di SMK negeri kelompok teknologi dan industri di DKI Jakarta belum optimal; (b) Peranan pengelola dan cara/pola pelaksanaan program PLH di SMK Negeri kelompok teknologi dan industri di DKI Jakarta belum optimal. (c) Pengetahuan, sikap dan keterampilan siswa SMK Negeri kelompok teknologi dan industri di DKI Jakarta setelah memperoleh PLH belum optimal. (d) Pencapaian pola pelaksanaan program PLH yang optimal di SMK kelompok teknologi dan industri di DKI Jakarta dapat dibuat melalui pelibatan seluruh stakeholder PMK, dan menerapkan manajemen pengelolaan lingkungan dan pencapaian kinerja PLH.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Hal ini mengingat data yang dikumpulkan relatif terbatas dari jumlah kasus yang relatif besar jumlahnya. Populasi sekolah negeri kelompok teknologi dan industri di Jakarta berjumlah 12 SMK. Penentuan sampel sekolah dengan cara purpose sampling sejumlah 6 SMK (50%). Sedangkan penentuan sampel warga sekolah dilakukan dengan cara stratified random sampling yakni dengan cara diundi. Responden terdiri dari 6 (enam) orang kepala sekolah, 33 guru, dan 226 siswa (5% dari 4490 jumlah keseluruhan siswa). Di samping itu 6 (enam) respoden dari stakeholder PMK ditetapkan sebagai key informan yaitu masing-masing 1 orang dari Direktorat PMK, Pusbang PLH, PPPG Teknologi Malang, Balai Penataran Guru, Dinas Pendidikan Propinsi DKI Jakarta, dan Dinas Pendidikan Kotamadya Jakarta.Instrumen penelitian yang digunakan adalah observasi, kuesioner, diskusi dan wawancara.Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan stakeholder PMK maupun SMK sebagai pelaksana PLH belum optimal. Hal ini dibuktikan :1. Kurangnya komitmen, koordinasi, dan evaluasi stakeholder PMK terhadap pelaksanaan program PLH secara terus-menerus (kontinyu), belum adanya tim dan program PLH pada Dinas Pendidikan Propinsi DKI Jakarta, Balai Penataran Guru, dan Dinas Pendidikan Kotamadya DKI Jakarta.2. Pada SMK bahwa : (a) dari 6 (enam) kepala sekolah yang telah menyusun program kerja PLH, belum satu pun yang membuat kerangka kerja dan peniaian keberhasilan pelaksanaan PLH di sekolah; (b) dari 33 responden guru baru 7 orang (21,21%) yang pernah mengikuti pelatihan PLH. Dengan kondisi seperti itu, kemampuan mengajar guru dalam tranformasi materi L-I menjadi faktor penghambat dan sekaligus mempengaruhi kemampuan mengajar dan pengusaan materi LH yang diajarkan. Selain itu panduan/ Cara pengintegrasian materi lingkungan hidup ke dalam materi bidang keahiian menjadi kendala akibat keterbatasan SDM tenaga pengajar.3. Pengetahuan, sikap dan keterampilan siswa SMK Negeri kelompok teknologi dan industri di DKI Jakarta setelah memperoleh PLH belum optimal. 54,16% responden menyatakan bahwa pengetahuan lingkungan hidup lebih banyak diperoleh dari luar sekolah, 35,84% diperoleh di sekolah. Sedangkan bentuk dan sifat pengetahuan lingkungan mencakup pola bersih (34,51%), pengetahuan umum (29, 65%), dan perilaku peduli terhadap lingkungan (17,70). Sikap dan keterampilan siswa terhadap pengelolaan limbah hasil praktikum menunjukkan rata-rata sedang (53,54%) artinya bahwa hasil praktikum dibuang langsung pada saluran pembuangan, kategori tinggi ( 38,94 %) memiliki arti bahwa limbah hasil praktikum dibuang pada wadah yang sudah disediakan, kategori rendah (7,97%) memiliki arti bahwa limbah tidak di kelola. 79,65% siswa juga menyatakan bahwa pelaksanaan PLH di sekolah belum memadai dan tidak efektif, sedangkan 20,35% menyatakan efektif.4. Dalam mencapai optimalisasi pengelolaan PLH di SMK Negeri kelompok teknotogi dan industri Jakarta . dapat dilakukan melalui pelibatan stakeholder PMK dan melaksanakan peranannya masing-masing. sedangkan SMK dapat meningkatkan pelaksanaan PLH melalui: (a) penerapan manajemen lingkungan (Plan, do, check, dan action); (b) pencapaian kinerja PLH yang meliputi integrasi materi lingkungan pada kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler, penampilan sekolah, sikap dan perilaku yang baik seluruh warga sekolah terhadap lingkungan hidup.E. Daftar Kepustakaan : 23 (1982-200)

---

Optimizing of Environmental Education Management in Vocational Secondary Education (Case Study : Technology and Industrial Programms at The Public Vocational High Schools in Jakarta)The purpose of secondary education is to continue and expand the basic education of primary school and junior secondary school, to develop the students ability as members of the society to interact with social, men-made, and natural environment, to develop the students knowledge to continue their studies to higher levels of education. The secondary education managed by the Ministry of National Education consisting the general secondary education namely the general high school (SMU) and the vocational secondary education or the vocational high school (SMK).Vocational high school provides priority to expanding specific occupational skills and emphasizes on the preparation of students to enter the workforce and expanding their professional attitude. As explained in the education system, vocational program is devided into six groups, i.e Technology and Industry, Agriculture and Forestry, Tourism, Community Welfare, Business and Management, and Art and Handicraft. Based on the six groups there are 21 streams consisting of 89 study programs. During the activities in the classroom and in the workplaces, the schools have included in natural resources utilization also its potential in contaminating or polluting to environment. To employ with the global needs of workers with a competence including their environment outlook, the Directorat of Technology Vocational Education in collaboration with the Swisscontact have prepared the Concept of Environmental Education for The Vocational High School.Based on The Concept of Environmental Education (EE Concept) at The Vocational High School (1996), the stakeholders are The Directorat of Technology Vocational Education (DTVE), Vocational Education Development Center (VEDC) Malang as The Development Center of EE, 6 Vocational Teacher Upgrading Centers, Ministry of National Education of DKI Jakarta, and The Vocational High School (SMK). The Concept of EE was made in order to enable the stakeholders to support the implementation of EE at The Vocational High School. The school is expected to arrange and to carry out the EE programs integrated in the activities of curriculum and extracurriculum, to conduct and develop an environmental-cultured school, and also to arrange and submit the report of EE implementation. The Monitoring and Evaluation by DIVE in 1997 - 2001 proves that the implementation of EE at SMK was not optimal so that to purposes are not reached, such as : (a) the students lack of awareness, EE outlook, and skills as reflections of their rational and responsible behavior towards environment, (b) the graduates from SMK don't have profesional attitude yet, demande by environmental development. Therefor, the writer took the title : Optimizing of Environmental Education Management in Vocational Secondary Education (Case Study : Technology and Industrial Programs at The Public Vocational High Schools in Jakarta).Because the purposes are not reached, the writer make some limits of the problems and assumptions : (a) the role of SMK stakeholders in the effort of EE implementation at SMK (technology and industrial program) is not optimal yet; (b) the role of managers and the methods of EE implementation at SMK (technology and industrial program) in DKI Jakarta is not optimal yet; (c) Knowledge, attitude and skills of the students after learning about EE is not optimal yet; (d) the optimal reaching of EE implementation at SMK (technology and industrial program) in DKI Jakarta could be attained by participation of all stakeholders of Vocational Secondary Education, application of environmental management, and EE performance achievement.The method used in this research is survey method, due to limited data from relatively large amount of cases. The Population of Public Vocational High School (technology and industrial program) in DKI Jakarta are 12 school. The method of determining the sample is purpose sampling, that is six SMK (50%). The members of school sampling done by stratified random sampling. The respondents are 5 principals, 33 teachers, and 226 students (5% out of 4490 (total number of students)). Besides, there are 6 key informants from the SMK stakeholders : 1 person from DIVE, Development Cenyer of EE, VEDC Malang, Regional Teacher Training Center (BPG) Jakarta, Dinas Pendidikan Propinsi DKI Jakarta, and Dinas Pendidikan Kotamadya Jakarta. The research instruments are observation, questionairs, discussions, and interview.The result of study proves that the implementation of EE at SMK done by stakeholder of Vocational Secondary Education and the schools are not optimal. The proofs are :1. The stakeholders show a lack of commitment, coordination and evaluation in conducting EE program continuosly. Besides, Dinas Pendidikan Propinsi DIU Jakarta, Regional Teacher Training Center (BPG) Jakarta, and Dinas Pendidikan Kotamadya Jakarta have no EE team and no EE program.2. SMK shows that : (a) among 6 principals which have made the EE operational program, no one makes work framework and assesment of EE achievment; (b) only 7 teachers (21,21%) out of 33 teachers who teach EE had been through EE training. in this condition, the ability of teachers in transforming the knowledge of environment becomes an obstacle and also influences their teching-learning and mastering the subject materials. Besides, the guidelines of integrating environment knowledge materials to the special skill materils are costraint by the lack of human resources.3. The knowledge, attitude, and skills of SMK (technology and industrial students.program) , after having EE, are not optimal. 64,16% respondents said that they knew more about environment from society activities, 35,84% at school activity. However the knowledge consist of sanitation (34,51%), general idea about environment (29,65%) and attitude towards environment (17,70%). The attitude and skills of the students about waste management of laboratory work is fare (53,54%), that means that the waste of laboratory work damp to the sewage, the high category (38,94%) that means that the waste of laboratory work throw on garbage cane, the lower category (7,97%) that means that the waste doesn't managed. 79,65% the Students explained that the implementation of EE isn't optimal and ineffective, but 20,35% state effective.4. In reaching of the optimizing of managing EE at the Public Vocational High Schools (technology and industrial program) can be done by participation of all stakeholders of Vocational Secondary Education. The schools can improve the. conduct of EE through : (a) application of Environment Management (plan, do, check, action); (b) EE performance achievement including integration of the environment material to intra curriculum and extracurriculum activities, school appearance, and good behavior and attitude of all members of the school toward their environment.E. Number of References 23 (1928-2040)"

"Sekolah merupakan tempat pengembangan pengalaman bagi kehidupan remaja termasuk di dalamnya pemilihan vokasional. Keberadaan Sekolah Menengah Kejuruan memiliki peranan yang panting dalam mengarahkan pilihan vokasional remaja. Sekolah Menengah Kejuruan merupakan salah satu alternatif bagi remaja untuk meneruskan pendidikan lanjutan. Salah satu prinsip penyelenggaraan pendidikan kejuruan adalah short education yaitu penyelenggaran pendidikan kejuruan harus dapat dilaksanakan secepat mungkin Hal ini dimaksudkan agar pendidikan kejuruan menghasilkan tenaga kerja yang siap pakai dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu pemilihan jurusan pada Sekolah Menengah Kejuruan hams disesuaikan dengan minat pekerjaan dari siswa yang akan masuk ke Sekolah Menengah Kejuruan tersebut. Minat merupakan salah sate faktor yang menjadi pertimbangan dalam menjuruskan siswa dalam satu program studi tertentu. Namun saat ini belum ada alat ukur yang mengukur minat kejuruan secara spesifik dalam sate kelompok Sekolah Menengah Kejuruan.Sekolah Menengah Kejuruan kelompok manajemen dan bisnis menghasilkan lulusan yang memiliki lapangan pekerjaan yang luas dan dibutuhkan oleh pasar. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk membuat suatu alat ukur dengan item-item yang valid dan reliable untuk mengukur minat kejuruan Sekolah Menengah Kejuruan khususnya kelompok Manajemen dan Bisnis. Alat ukur minat kejuruan ini disusun mengacu pada teori minat yang dikembangkan oleh Holland (1973) yang membagi minat ke dalam enam golongan yaitu: Realistic, Investigative, Artistic, Social, Enterprising, dan Conventional. Penggolongan minat ini dilandaskan pada enam tipe kepribadian atau kombinasi dari enam tipe tersebut, lingkungan pekerjaan yang disesuaikan dengan tipe kepribadian, serta interaksi antara kepribadian seseorang dan karakteristik dari lingkungan kerjanya.Salah satu cara untuk mengetahui minat seseorang menurut Super dan Crites (1958) adalah dengan melakukan inventarisasi minat yang diperoleh melalui kuisioner berisi pilihan atau preferensi daftar pekerjaan atau kegiatan wilayah yang berbeda yaitu Jakarta (SMK Tarakanita), Jawa Barat (SMK Putra Bangsa), dan Lampung (SMKN Bandarlampung). Perhitungan validitas dilakukan dengan menggunakan rumus chi-square yang dihitung secara manual, sedangkan untuk perhitungan reliabilitas dihitung dengan menggunakan rumus Kendall yang dilakukan melalui SPSS IO.Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa alat ukur minat ini terdapat 9 item yang tidak valid dan 1 item yang valid. Sedangkan untuk uji reliabilitas terdapat 9 item yang tidak reliabel dan I item yang reliabel. Sehingga jika ditarik kesimpulan secara keseluruhan hanya terdapat 1 item yang valid dan reliabel dalam mengukur minat kejuruan dengan kriteria penjurusan. Item-item yang tidak valid mungkin disebabkan oleh pilihan yang dibuat bukan berdasarkan minat tapi lebih pada kemampuan melaksanakan tugas, kurang meratanya bobot tugas dalam satu situasi, serta belum stabilnya minat dari responden. Oleh sebab itu disarankan untuk meminta masukan dari pihak sekolah untuk menilai isi (content) dari alat ukur yang dibuat sebagai analisa kualitatif Selain itu jika diadakan pengukuran Janjutan disarankan untuk menambah jumlah item, memperbaiki item yang buruk, serta memberikan instruksi baik secara lisan maupun tulisan."

"Minat menjadi faktor penting dalam pemilihan jurusan maupun pemilihan pekerjaan atau karir seseorang. Oleh karena itu seseorang perlu mengetahui minatnya agar is dapat memilih jurusan di sekolah ataupun pekerjaan yang disukainya. Tidak hanya bagi siswa SMA, siswa SMK juga perlu melakukan pemilihan jurusan yang sesuai dengan minatnya. Pentingnya mengetahui minat bagi siswa SMK saat pemilihan jurusan terkait dengan adanya tuntutan bahwa lulusan SMK harus siap memasuki lapangan pekerjaan atau dunia usaha dan industri sesuai bidang keahlian yang dimilikinya. Apabila siswa tersebut memilih jurusan yang sesuai dengan minatnya maka ia akan semakin termotivasi dalam belajar sehingga pada alchirnya akan mampu menguasai keterampilan yang dimilikinya dan menerapkannya. Dengan melihat pentingnya mengetahui arah minat bagi calon siswa SMK pada saat pemilihan jurusan yang dilakukan saat penerimaan siswa Baru, maka peneliti merasakan pentingnya suatu inventori minat bagi siswa SMK.Penelitian ini dilakukan di SMK Negeri 26 Jakarta yang merupakan SMK kelompok TeknoIogi dan Industri. Kelompok ini merupakan salah satu kelompok program yang cukup stabil dan diramalkan akan mengalami perkembangan yang wajar. Selain itu, SMK Negeri 26 Jakarta merupakan SMK percontohan untuk wilayah Jakarta sehingga memiliki jurusan yang lengkap.Hasil uji reliabilitas menggunakan Teknik korelasi rank Spearman yang diolah dengan program SPSS versi 10 for Windows menunjukkan bahwa terdapat empat pasang pernyataan tugas yang terbukti tidak reliabel dan 86 pasang pernyataan tugas terbukti reliabel dengan koefisien reliabilitas berkisar antara 0,023 sampai 0,483. Pemyataan tugas yang terbukti reliabel, yaitu pada Teknik Listrik Industri situasi (item) B, C dan D serta pada Teknik Mesin Perkakas situasi (item) A, C dan D. Adapun rentang koefisien reliabilitas berkisar antara 0,023 sampai 0,483 mengindikasikan bahwa kebervariasian skor inventori minat kejuruan ini yang mencerminkan kondisi responden yang sebenarnya atau minat kejuruan responden sebesar 2,3% sampai 48,3%, sedangkan sebesar 51,7% sampai 97,7% terkait dengan kesalahan dalam pengukuran. Hasil uji validitas inventori minat kejuruan SMK kelompok Teknologi dan Industri menunjukkan hanya satu situasi (item) B yang terbukti valid, sedangkan situasi (item) A, C, D, E dan F terbukti tidak valid.Peneliti menyarankan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut dengan sampel yang lebih luas di beberapa SMK kelompok Teknologi dan Industri (STM) dan meliputi siswa kelas 1, 2 dan 3 dengan rentang usia 16-18 tahun. Selain itu, perlu dilakukan perbaikan terhadap pernyataan tugas Teknik Listrik Industri pada situasi (item) B, C dan D serta pernyataan tugas Teknik Mesin Perkakas pada situasi (item) A, C dan D yang terbukti tidak reliabel. Penelitian selanjutnya juga perlu memperhatikan proses pengadministrasian tes terutama yang terkait dengan kondisi ruang tes dan posisi duduk responden."

"Studi ini memiliki hipotesis bahwa kematangan karir memiliki korelasi yang positif dan signifikan dengan keterlibatan ayah pada remaja. Untuk keperluan penelitian ini, peneliti telah melakukan studinya terhadap 248 responden di Jakarta. Alat ukur Career Development Inventory (CDI) digunakan untuk mengukur kematangan karir dan alat ukur Father Involvement Scale - Reported (FIS-R) untuk keterlibatan ayah. Melalui teknik statistik Pearson Correlation, ditemukan bahwa kematangan karir berkorelasi secara positif dan signifikan dengan keterlibatan ayah. Berdasarkan hasil dari studi ini, peneliti menyarankan agar para ayah di Indonesia dapat lebih terlibat lagi dalam pengembangan karir remaja.

---

This study hypothesized that career maturity correlates positively and significantly with father involvement. There are 248 adolescents in Jakarta involved in this study. Career maturity is measured with Career Development Inventory (CDI). On the other hand, father involvement is measured with Father Involvement Scale - Reported. The Pearson Correlation indicates that career maturity correlates positively and significantly with father involvement. Therefore, it is suggested that fathers in Indonesia should be more involved in their adolescents’ development, especially in their career development so that they can have career maturity."

"Penelitian ini bertujuan untuk menemukan ciri-ciri kepala sekolah pada sekolah menengah kejuruan yang efektif ,yaitu kepala SMK Merapi dan SMK Merbabu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepala SMK Merbabu menunjukkan ciri menonjol (punjul ing a papak,mrojol ing a kerep) sedangkan kepala SMK Merapi menunjukkan ciri yang pertama diantara yang sama'Primus interpares'..."