Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang posisi perlindungan kesehatan reproduksi perempuan pekerja dalam kebijakan pengusaha. Kerangka pikir yang melandasi penelitian ini adalah kebijakan pengusaha, dunia industri yang kapitalis dan patriarkis, dan perlindungan hak dan kesehatan reproduksi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berperspektif perempuan, studi kasus peremuan pengusaha garmen industri kecil menengah di Jakarta. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan sebagai pengusaha tidak menganggap penting perlindungan kesehatan reproduksi karena kentalnya pengaruh sistem kapitalis dan patriarki di dunia industri. Akibatnya kesehatan reproduksi terabaikan dan perempuan pekerja tereksploitasi. Hal itu sesuai dengan yang dijelaskan oleh feminis marxis-sosialis yang mengatakan bahwa sistem kapitalis membentuk dominasi antar kelas. Perempuan pengusaha sebagai suatu kelas tersendiri mendominasi perempuan pekerja sebagai kelas yang lain. Dengan demikian, perempuan tidak akan memperoleh kesempatan yang sama, jika masih hidup di masyarakat yang berkelas. Perempuan akan tetap terekploitasi oleh siapa pun yang menguasai kapital.Perbedaan antar kelas perlu dipersempit dengan menggugah kepekaan gender pengusaha. Kepekaan gender akan membuat pengusaha lebih berempati kepada perempuan pekerjanya, sehingga mereka mau memperhatikan kepentingan pekerjanya.

---

The Protection of Women Worker's Reproductive Health under Entrepreneur Policy: A Case Study at Two Female-Headed Small-Medium Garment Industry in Jakarta This research aims to investigate whether or not women worker's reproductive health protected by entreupener's policy. Frame of thought referred in this research includes entrepreneur's policy, capitalism and patriarchy nature of industry world, reproductive right and health protection Using qualitative method with women's perspective approach, data gathered through in-depth interviews and observation. This research was conducted at two small-medium garment industries with two women entrepreneurs as key informants and four women workers with the enterprise as supporting informants.Research result indicates that woman, as entrepreneur is unlikely to have a particular policy to protect women's reproductive health due to pervasive capitalistic and patriarchal nature of the world of industry. This is in line with Marx-socialist feminism' thesis that capitalism produces class domination. In this case, women entrepreneurs of upper class dominate women's workers of lower class. Women thus will not be granted the same opportunities as long as they live in a society divided by class. Women will remain to be exploited by whoever holds capital.In conclusion, entrepreneur's gender sensitivity should be sharpened so as to take side on women worker's best interest."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengawasan hak-hak pekerja perempuan di dua perusahaan garmen oleh Suku Dinas Tenaga Kerja Kota Administrasi Jakarta Utara di wilayah Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung dan Hambatan yang dialami dalam pelaksanaan pengawasan hak-hak pekerja perempuan di dua perusahaan garmen oleh Suku Dinas Tenaga Kerja Kota Administrasi Jakarta Utara di Wilayah Kawasan Berikat Nusantara Cakung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yang meliputi pendekatan penelitian kualitatif dan wawancara mendalam. Pelaksanaan pengawasan hak-hak pekerja perempuan di kedua perusahaan garmen yang dilakukan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Utara belum terlaksana dengan baik dan maksimal. Hambatan yang dialami oleh seksi pengawas Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Utara yaitu kurangnya kuantitas dan kualitas pegawai pengawas. Diperlukannya perbaikan dalam pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan hak-hak pekerja perempuan dapat melalui penyempurnaan peraturan, dan pengadaan pengawas yang berkualitas dan kompeten.

---

This research is to know the supervision of the rights of women workers at two garment companies by Dept. of Manpower North Jakarta in the Nusantara Bonded Zone Cakung and Barriers experienced in exercising oversight rights of women workers at two garment companies by Dept. of Manpower North Jakarta in Region Nusantara Bonded Zone Cakung. The research methods used in this research is qualitative research and depth interview. Supervision rights of women workers in the garment enterprises conducted by Jakarta Dept. of Manpower North has not done well and the maximum. Barriers experienced by the section supervisor Dept. of Manpower North Jakarta, namely the lack of quantity and quality inspectors. The need for improvements in monitoring the implementation of labor rights of women workers can, by improving regulations, and procurement of qualified and competent supervisors."

"Penelitian dilatarbelakangi oleh kondisi masyarakat di Kota Bekasi yang masih miskin, sementara itu masyarakat Kota Bekasi yang sebagian besar beragama Islam. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bekasi memberlakukan Perda Kota Bekasi No. 02 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis efektifitas penerapan Perda Kota Bekasi No. 02 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat terhadap PNS di Kota Bekasi. Penulis menggunakan metode penelitian sosiologis yuridis dengan studi kepustakaan dan wawancara di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Perda Pengelolaan Zakat di Kota Bekasi belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Hal ini dikarenakan masyarakat Kota Bekasi sebagian besar beragama Islam namun belum memahami mengenai pengelolaan zakat serta kewajiban mereka untuk menunaikannya. Pada hakekatnya, Perda Pengelolaan Zakat ini merupakan cara untuk menjembatani antara kewajiban umat islam di Kota Bekasi untuk menunaikan zakat, dengan kondisi masyarakat Kota Bekasi yang masih berada di bawah garis kemiskinan sehingga diperlukan adanya Perda Pengelolaan Zakat di Kota Bekasi. "

"Industri garmen di Indonesia banyak menggunakan pekerja manusia dengan sistem kerja dimana setiap pekerja melakukan suatu tugas tertentu secara berulang (repetitif) yang dapat menyebabkan gangguan muskuloskeletal yang berhubungan dengan pekerjaan, salah satunya adalah Carpal Tunnel Syndrome. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kejadian Carpal Tunnel Syndrome dan faktor-faktor risiko yang berhubungan pada pekerja pekerja bagian produksi di Andalas Garmen Perkampungan Industri Kecil, Jakarta Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan obeservasional dengan desain studi cross sectional. Sampel penelitian ini adalah pekerja bagian produksi di Andalas Garmen sebesar 40 sampel. Instrumen penelitian berupa kuesioner, phalen test, tinel?s sign dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 28 pekerja (70%) mengalami keluhan yang berhubungan dengan CTS dan 15 pekerja (37.5%) positif terkena CTS. Tedapat hubungan yang bermakna antara gerakan repetitif (p=0.007) dengan kejadian CTS.

---

Garment industry in Indonesia using workers to work in system which each worker perform a certain task repeatedly (repetitive movement), that can cause work related musculoskeletal disorder. One of them is known as Carpal Tunnel Syndrome. This study was conducted to analyze CTS and risk factors related to production garment workers at Andalas Garmen, Perkampungan Industri Kecil, East Jakarta. It was used an observasional research with cross sectional method. The number of sample are 40 people. Research using questionnaire, phalen test, tinel?sign and observation. The results showed that 28 workers (70%) get CTS complaints and the prevalence of CTS in production workers were 15 workers (37.5%). Repetitive movement (p=0.007) had a significant relationship with CTS."

"Health and hygiene of the reproductive system of rural women in Indonesia; collection of articles."

"Satu dari tiga siswa dengan usia 11 hingga 15 tahun di dunia telah mengalami perundungan. Kekerasan perundungan ini juga ditemukan di Indonesia dengan angka yang besar. Di Indonesia sendiri, pada tahun 2022 terdapat 226 kasus perundungan yang dilaporkan. Sebagai korban perundungan, ia merasakan berbagai dampak pada dirinya, seperti meningkatnya kecemasan, depresi, PTSD, isolasi sosial, dan kesulitan dalam fungsi interpersona. Korban perundungan juga merasakan dampak di masa depan akibat kekerasan yang dirasakannya, seperti kesulitan dalam stabilitas pekerjaan. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian serius dalam menangani kasus ini. Pihak-pihak yang menangani perundungan adalah guru, orang tua, pekerja sosial, dan pemerintah. Dalam menangani perundungan, pekerja sosial dapat menggunakan teknik manajemen kasus agar layanan yang didapatkan oleh korban perundungan sesuai dengan kebutuhan korban. Di PPPA DKI Jakarta, terdapat manajer kasus yang bertugas untuk mengelola kasus perundungan yang masuk agar korban perundungan mendapatkan intervensi yang sesuai dengan kebutuhannya. Penelitian ini memberikan gambaran terkait peran pekerja sosial sebagai manajer kasus dalam memberikan pelayanan kepada korban perundungan di PPPA DKI Jakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan peran pekerja sosial sebagai manajer kasus dalam memberikan layanan kepada klien perundungan dan hambatan yang dihadapi. Penelitian ini dilakukan dari bulan Maret hingga Juni 2024 dengan pengambilan data mulai bulan Mei hingga Juni 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara dan studi dokumen, sedangkan pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Kemudian, informan yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah sebanyak tujuh orang dengan rincian, empat manajer kasus, satu koordinator manajer kasus, satu Tenaga Ahli Pemenuhan Hak Korban, dan satu psikolog di PPPA DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajer kasus berperan sebagai enabler di tahap asesmen, sebagai communicator di tahap rencana intervensi, sebagai collaborator dan coordinator di tahap intervensi, sebagai social advocator di tahap monitoring, sebagai quality manager di tahap evaluasi, dan sebagai transition planner di tahap terminasi. Manajer kasus menemui hambatan internal dan eksternal ketika menangani perundungan.

---

One in three students aged 11 to 15 years in the world has experienced bullying. Bullying violence is also found in Indonesia in large numbers. In Indonesia alone, in 2022, there were 226 cases of bullying reported. As a victim of bullying, he felt various impacts on himself, such as increased anxiety, depression, PTSD, social isolation, and difficulties in interpersonal functioning. Victims of bullying also feel the impact in the future due to the violence they experience, such as difficulties in job stability. Therefore, serious attention is needed in handling this case. The parties who deal with bullying are teachers, parents, social workers, and the government. In dealing with bullying, social workers can use case management techniques so that the services received by victims of bullying are in accordance with the victim's needs. At PPPA DKI Jakarta, there is a case manager whose job is to manage incoming bullying cases so that victims of bullying receive intervention that suits their needs. This research provides an overview of the role of social workers as case managers in providing services to victims of bullying at PPPA DKI Jakarta. The aim of this research is to describe the role of social workers as case managers in providing services to bullying clients and the obstacles they face. This research was conducted from March to June 2024 with data collection from May to June 2024. This research used a qualitative approach with a descriptive type. The data collection technique in this research was carried out by conducting interviews and document studies, while the selection of informants was carried out using purposive sampling techniques. Then, the informants used in this research were seven people with details, four case managers, one case manager coordinator, one Expert in Fulfilling Victims' Rights, and one psychologist at PPPA DKI Jakarta. The research results show that case managers act as enablers at the assessment stage, as communicators at the intervention planning stage, as collaborators and coordinators at the intervention stage, as social advocates at the monitoring stage, as quality managers at the evaluation stage, and as transition planners at the termination stage. While handling bullying cases, case managers encounter internal and external obstacles."