Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Studi ini bertujuan untuk mempelajari latar belakang munculnya Perkumpulan Kematian Gading Rejo (PKG) sekaligus mengetahui mekanisme kerja dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan perkumpulan kematian dimaksud. Penelitian ini dianggap penting, karena perkumpulan yang juga merupakan organisasi ini, berakar dan dikembangkan sendiri oleh masyarakat dengan tetap memenuhi kebutuhan anggotanya walau telah berusia lebih dari 30 tahun. Semula perkumpulan ini memenuhi kebutuhan kematian dengan menyediakan peralatan kematian bagi anggota di RW 05 desa Gading Rejo. Namun sejak beberapa tahun yang lalu, perkumpulan ini juga meminjamkan peralatan pesta dengan sistem sewa. Fenomena ini yang menarik untuk diteliti.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan. Selain itu juga menggunakan metode PRA (Participatory Rural Appraisal) melalui pembuatan diagram Senn, yang dilakukan oleh sekelompok warga masyarakat RW 05. Penggunaan metode ini bertujuan untuk mengetahui organisasi di desa Gading Rejo yang memiliki kedekatan dan kemanfaatan bagi masyarakat.Penggunaan metode PRA menghasilkan bahwa organisasi Perkumpulan Kematian Gading Rejo (PKG) RW 05 desa Gading Rejo merupakan organisasi yang memiliki hubungan kedekatan yang sangat baik dengan kehidupan masyarakat dibandingkan organisasi yang lainnya.Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah, kemunculan perkumpulan kematian ini disebabkan karena adanya nilai-nilai, prilaku dan kebutuhan masyarakat terutama pada bidang kematian. Nilai-nilai dan prilaku dimaksud, yaitu tolong menolong meringankan beban pihak keluarga yang meninggal dunia, melayat atau bertakziah dan tahlilan.Pada kehidupan sosial lainnya terdapat nilai dan prilaku masyarakat diantaranya keharusan menghadiri setiap bentuk undangan yang diadakan masyarakat seperti undangan pesta, hajatan atau sunatan; lagan atau tolong menolong dalam pelaksanaan kegiatan pesta yang dimulai tiga hari sebelum hari pelaksanaan dan berakhir hingga adanya pembubaran panitia pesta, dan nilai dan prilaku terakhir adalah berdiskusi atau berkumpul membicarakan semua hal baik yang menyangkut kepentingan pribadi maupun kepentingan bersama di setiap pertemuan. Nilai dan prilaku yang telah melembaga ini serta adanya kebutuhan akan peralatan-peralatan kematian dan peralatan pesta, sehingga memunculkan sebuah organisasi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Hal yang menarik, lembaga yang menyelenggarakan kebutuhan ini dapat berbentuk apa saja, namun yang penting telah melembaganya norma dan prilaku di masyarakat.Dalam perjalanannya, perkumpulan kematian yang tidak memiliki AD/ART, tidak hanya memenuhi kebutuhan anggota yang ditimpa musibah kematian, namun juga memenuhi kebutuhan pesta bagi anggota dan orang lain dengan sistem sewa. Perkembangan ini disebabkan adanya akuntabilitas atau kepercayaan yang menjadi ciri utama dalam menjalankan roda organisasi, keikutsertaan anggota baik dalam merencanakan, evaluasi setiap kegiatan hingga pemilihan pengurus organisasi, sanksi sosial bagi pengurus yang menyalahi aturan berupa rasa malu, dan adanya insentif yang diberikan kepada pengurus. Untuk pengembangan selanjutnya, sebaiknya perkumpulan ini tidak menerima bantuan dari pihak lain karena akan mengurangi kemandirian dan keleluwesan anggota dalam memikirkan dan memajukan kelembagaannya."

"Dengan diberlakukannya UU No 22/99 tentang Pemda, telah membawa perubahan mendasar bagi keberadaan kelembagaan pemerintah kecamatan, dari perangkat dekonsentrasi menjadi perangkat desentralisasi. Menyikapi perubahan substansi tersebut, maka kelembagaan pemerintah kecamatan harus menyesuaikan diri dengan paradigma baru tatanan pemerintahan daerah, dimana pelaksanaan otonomi daerah pada daerah kabupaten/kota merupakan suatu keharusan.Mengingat kelembagaan kecamatan belum memiliki tugas pokok yang jelas, sementara pada saat yang sama pemerintah daerah dituntut untuk mensukseskan pelaksanaan otonomi. Kecamatan merupakan salah satu perangkat daerah harus memposisikan kedudukan dan fungsi kelembagaan pemerintah kecamatan agar dapat menjadi sebuah institusi yang kinerjanya membawa dampak bagi kemajuan daerah dan masyarakat. Kecamatan Kemang - kabupaten Bogor misalnya dari hasil penelitian lapangan data menunjukkan bahwa tugas dan fungsi kelembagaan (Perda No. 5/2001) belum mengacu pada Keputusan Bupati Bogor No. 6 Tahun 2002. sehingga perlu adanya pengembangan kelembagaan yang berorientasi pada UU No. 22/99.Hasil analisis terhadap 4 (empat) variabel utama yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan otonomi daerah yakni: kewenangan, kelembagaan, personil dan pembiayaan, secara konsepsi perlu adanya strategi pengembangan kelembagaan pemerintah kecamatan Kemang. Perubahan struktur kelembagaan dan fungsi merupakan yang direkomendasikan guna menyesuaikan dengan visi dan misi yang di emban oleh Pemerintah Kecamatan saat ini.Setelah melakukan pengkajian lapangan, perubahan yang bersifat evolusioner dianggap lebih tepat dalam pengembangan kelembagaan pemerintah Kecamatan Kemang. Pendekatan struktur kelembagaan yang berbentuk lini dan staf masih dianggap relevan, oleh karenanya hal yang mendasar berubah hanyalah departementasi bidang pekerjaan dan fungsi yang harus diemban. Desain kelembagaan pemerintah Kecamatan Kemang secara struktural terdiri dari : Camat, selaku unsur top manajer, sekretaris Camat selaku unsur pimpinan staf, yang memiliki tugas memberi dukungan administratif kepada Camat. Pada level operasional, didesain 4 (empat) seksi masing-masing (1) seksi pemerintahan (2) seksi pelayanan publik; (3) seksi perekonomian; dan (4) seksi kelembagaan dan ditambah 4 unit pelaksana teknis, yakni (a) sub dinas pertanian, perikanan dan peternakan, (b) sub dinas perdagangan, perindustrian dan pariwisata (c) sub dinas bina marga, cipta karya dan pengairan, d) sub dinas tata ruang dan bangunan.vii + 149 hal + 13 FigurDaftar Pustaka 42 buku (Tahun 1976 - Tahun 2003)

---

The enactment of laws No. 22 year 1999 on local government has lead fundamentally change to the existence of kecamatan (sub district) organization, from government apparatus (deconsentration) to local apparatus (decentralization). To anticipate such substantial change, then kecamatan organization should adjust it self wit new paradigms of local government orders in which the autonomy implementation at both district and municipality levels shall be an obligation.

The kecamatan organization has not had its real main duty, meanwhile at the same time local government has been kecamatan demanded to succeed autonomy implementation by which has been one of the local apparatus. then, like or dislike, local government should reposition assignment and function kecamatan organization to be art institution which performance may bring impact for local and society progress. Sub district of Kemang, Bogor district for instance, based on field research it has indicated that the present function and task of organization has not ready wisdom Bupati Bogor No 6 year 2001 it is necessary to develop organization shall be an obligation in order to adjust of lows No.22 year 1999.

The field research it four variable to succeed autonomy implementation comprising a) authority/competence b) organization/institution c) employees d) fund, it is necessary to develop organization sub district of Kemang. Structure and function institution changes at recommendation obligation in order to adjust the vision and mission brought by kecamatan organization.

Upon completing field study, evolutionary changes is deemed more precisely for developing organization of sub district of kemang, organization structure approach in line and staff structure is still deemed relevant due the most fundamental changes is just both departmentalization of work and function should be executed. Hence, the result of organization design of sub district of kemang structurally shall contain of : Head of sub district as top manager element, secretary as staff having main duty for giving administrative support to her/his boss (Head of sub district). In operational levels it is designed four sections comprising : (1) governing section (2) public service section (3) economic section (4) institution section, added with four technical unit which are : a) sub department agriculture, fishing, and cattle raising, b) sub department trading, industry, and tourism c) sub department bina marga, cipta karya and irrigation d) sub department space and building arrangement.

Reference 42 books (year 1976 - year 2003)"

"Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia dalam melaksanakan proses pembangunannya selama ini lebih menekankan perhatiannya kepada pembangunan ekonomi dibandingkan dengan pembangunan dibidang sosial. Salah satu akibatnya adalah terjadinya distorted development seperti yang dikemukakan oleh Midgfey tidak hanya berupa pengangguran, kemiskinan, kejahatan akan tetapi juga bisa berupa terjadinya diskriminasi rasial terhadap suatu etnik untuk ikut serta dalam proses pembangunan.Dari sekian banyak suku bangsa yang ada dan telah ratusan tahun lamanya menetap di Indonesia, salah satunya adalah etnis Tionghoa dan Kalimantan Barat oleh G. Tan disebut sebagai salah satu tempat yang paling banyak didiami oleh etnis Tinghoa. Dalam kehidupan sehari-harinya, etnis Tionghoa termasuk yang ada di Kota Pontianak kadangkala masih mengalami diskriminasi baik yang diberlakukan oleh pemerintah maupun dan masyarakat mengingat kepada etnis Tionghoa tersebut masih dilekatkan stereotip yang bersifat negatif yang lebih didasarkan kepada prasangka sehingga apapun yang mereka lakukan masih dicurigai oleh masyarakat di Indonesia.Tesis ini bertujuan untuk menggambarkan hasil penelitian tentang bentuk-bentuk dan aktifrtas-aktifitas yang dilakukan oleh organisasi atau perkumpulan dalam masyarakat etnis Tionghoa di Kota Pontianak. Penelitian ini juga dapat dikatakan awal sifatnya dan lebih ditujukan untuk memetakan secara umum pengelompokan-pengelompokan sosial warga masyarakat etnis Tionghoa di Kota Pontianak sehingga pendalaman terhadap satu atau dua organisasi atau perkumpulan belumlah dapat dilakukan.Metode penelitian ini mengggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena dipandang lebih relevan untuk digunakan dalam mengamati kondisi sosial dalam masyarakat sehingga didapatkan gambaran keadaan yang rill di lapangan dan latar belakangnya berdasarkan dukungan fakta dan informasi yang didapat dari wawancara kepada para informan, observasi dan studi kepustakaan.Berdasarkan hasil penelitian, di Kota Pontianak terdapat beberapa organisasi atau perkumpulan dalam masyarakat Tionghoa seperti yayasan kematian, yayasan pemadam kebakaran, yayasan kesehatan, perkumpulan olahraga, perkumpulan seni budaya, perkumpulan keagamaan dan perkumpulan pria/wanita. Organisasi atau perkumpulan tersebut juga dapat dikategorikan sebagai organisasi lokal menurut Esman dan Uphoff seperti Asosiasi Pembangunan Lokal, Ko-operatif ataupun Asosiasi Kepentingan (baik Asosiasi Kepentingan berdasarkan Fungsi maupun Asosiasi Kepentingan berdasarkan Kategori) dengan melihat keanggotaannya, penyerapan sumber daya yang dimiliki ataupun kesamaan minat dan perbaikan suatu fungsi tertentu.Selain memberikan manfaat kepada anggotanya yang lebih mengarah kepada pemenuhan kebutuhan kultural berupa ketenangan batin daripada pemenuhan fisik seperti pangan, sandang ataupun papan, aktifrtas dan keberadaan organisasi atau perkumpulan masyarakat Tionghoa tersebut juga memberikan manfaat berupa pelayanan kepada masyarakat luas di Kota Pontianak dan secara tidak langsung membantu program pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak. Contohnya adalah yayasan pemadam kebakaran yang insiatif dan pendiriannya diwujudkan oleh masyarakat Tionghoa. Yayasan pemadam kebakaran ini telah ada pada tahun 1949 sejak didirikannya BPAS oleh pemuka dan tokoh masyarakat Tionghoa di Siantan dan kemudian memancing didirikannya yayasan serupa di tempat lain oleh masyarakat Tionghoa yang ada di Kota Pontianak seperti Yayasan Pemadam Kebakaran (YPK) Panca Bhakti, YPK Budi Pekerti, YPK Khatulistiwa dan Unit Pemadam Kebakaran Gotong Royong.Pembahasan di dalam tests ini juga tidak dimaksudkan untuk menilai efektif tidaknya suatu organisasi lokal dalam suatu program pembangunan karena organisasi atau perkumpulan masyarakat Tionghoa tersebut hanya dilibatkan pada program yang insidentil sifatnya seperti sosialisasi Pemilu 2004, produk hukum ataupun sosialisasi kamtibmas seperti yang dilakukan Dinas Yayasan Bhakti Suci Pontianak. Oleh karena itu, walaupun organisasi atau perkumpulan tersebut dapat dikategorikan sebagai organisasi lokal tetapi mereka belum dapat disebut sebagai intermediaries atau penengah yang menghubungkan masyarakat Tionghoa dengan suatu organisasi yang lebih besar kekuasaannya yaitu Pemerintah.Tesis, 6 Bab, xiv, 225 halaman, 9 label, 7 lampiran, Bibliografi : 31 buku, 13 jumal, 22 artikel dan 5 dokumen (1967 - 2004)"

"Munculnya organisasi lokal (local organization) sebagai salah satu instrumen yang berupaya membantu masyarakat didalam mengatasi permasalahan-permasalahan akibat krisis multi dimensional perlu mendapatkan perhatian serius dari semua pihak khususnya Pemerintah, karena organisasi tersebut merupakan modal sosial (social capital) dan alat terpenting bagi upaya pemberdayaan masyarakat. Melalui organisasi, aspirasi masyarakat dapat diperjuangkan secara bersama-sama dan seluruh potensinya bisa disinergikan sehingga menghasilkan "social energy" yang lebih besar dan lebih kuat. Oleh karena itu, Pemerintah wajib memfasilitasi organisasi tersebut serta memberikan "power share" yang memadai. Di sisi lain seluruh warga masyarakat sebaiknya tergabung dan aktif terlibat dalam organisasi masyarakat.Namun demikian, hasil penelitian di lima (5) wilayah di DKI Jakarta yang dilakukan oleh Yayasan Kesuma Multiguna-DFID, menunjukkan bahwa dinamika hubungan diantara organisasi tersebut kurang memadai sehingga kurang terjadi komunikasi, koordinasi dan kerjasama diantara organisasi tersebut. Akibatnya potensi-potensi warga tidak dapat disinergikan secara memadai atau kurang dapat dimanfaatkan secara maksimal sebagai "social energy" bagi upaya pemberdayaan masyarakat setempat. Oleh karena itu Yayasan Kesuma Multiguna mencoba melakukan upaya memberdayakan organisasi masyarakat setempat dengan mengembangkan lembaga pengembangan masyarakat yang mampu mensinergikan kekuatan-kekualan yang ada, baik Pemerintah, swasta maupun masyarakat (civil society). Lembaga tersebut disebut Forum Warga yang dibentuk baik di tingkat RW maupun di tingkat Kelurahan.Upaya pemberdayaan organisasi lokal sebagai upaya pemberdayaan masyarakat yang sejalan dengan "People Centered Development" dan "Reinventing Government" bukan merupakan hal yang mudah, karena banyak faktor yang perlu diperhatikan baik faktor internal yang meliputi kondisi dan karakteristik organisasi masyarakat setempat serta faktor eksternal yang meliputi kegiatan, strategi dan metodeteknik, peranan dan keterampilan profesional CD Workers sebagai pendamping program serta peranan aktor pembangunan yang lain (LSM, Lembaga Donor, Perguruan Tinggi dan Pemerintah). Oleh karena itu, ruang lingkup permasalahan tesis ini meliputi: Bagaimanakah proses kegiatan pemberdayaan organisasi lokal?; Strategi serta metodeteknik yang digunakan?; Peranan dan keterampilan profesional yang dibutuhkan oleh community development workers (CD workers)?; Peranan organisasi lokal dan aktor eksternal lainnya serta bagaimana hasil yang dicapai dari proses kegiatan pemberdayaan organisasi lokal tersebut?.Unluk mengetahui gambaran proses pcmberdayaan organisasi lokal tersebut, dilakukan penelitian yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi tidak berstruktur terhadap pelaksanaan proses kegiatan pemberdayaan, wawancara tidak berstruktur kepada pihak-pihak yang terlibat didalam pelaksanaan proses kegiatan serta studi dokumentasi terhadap data-data serta laporan-laporan kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan. Data yang diperoleh, kemudian dianalisis secara kualitalif.Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa proses kegiatan pemberdayaan organisasi masyarakat lokal melipuli: Kegiatan Sosialisasi Program; Persiapan Sosial (Social Preparation); Kegiatan Pengorganisasian Masyarakat melalui Sosialisasi dan Pembentukkan Forum Warga di tingkat RW dan di tingkat Kelurahan, Implementasi Perencanaan Program Forum Warga melalui Program Aksi serta Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan dan jaringan Kerja Forum Warga baik di tingkat RW maupun di tingkat Kelurahan.Strategi serta metode/teknik yang digunakan terdiri dari metode/teknik yang partisipatif, meliputi: Ceramah, diskusi/tanya jawab serta dialog di dalam pertemuan sosialisasi secara bertingkat baik formal maupun informal; Refleksi, dinamika kelompok dan brainstorming serta ZOPP (Ziel Orientette Project Planning) dalam proses penyadaran dan pelibatan organisasi masyarakat di dalam perencanaan partisipatif; Manajemen partisipatif, pelatihan partisipatif, cost sharing serta membuat networking dengan aktor pembangunan lain di dalam pelaksanaan program aksi; serta presentasi/ceramah, tanya jawab, brainstorming di dalam pertemuan-pertemuan rutin dan kegiatan studi banding.Hasil yang dicapai antara lain: Masyarakat memahami dan menyadari pentingnya program pemberdayaan organisasi lokal dan bersedia menerima/mendukung serta berpartisipasi di dalam setiap proses kegiatan program; Masyarakat mendapatkan pengalaman belajar dan terlibat aktif di dalam perencanaan dan manajemen program secara partisipatif; Terbentuknya Forum Warga baik di tingkat RW maupun di tingkat Kelurahan sebagai lembaga pengembangan dan pemberdayaan masyarakat; dan Terjadinya dinamika perubahan sosial di tingkat komunitas yang memberikan arti penting bagi kehidupan mereka.Faktor--faktor lain yang mendukung kelancaran pelaksanaan program tersebut adalah: peranan dan ketrampilan CD Workers, antara lain: Peranan fasilitatif meliputi: Kemampuan melakukan animasi sosial, mediasi dan negosiasi, memberikan support, membangun konsensus, memfasilitasi kelompok, berorganisasi serta memanfaatkan keterampilan dan sumber; Peranan edukarif meliputi: Kemampuan menumbuhkan kesadaran, memberikan informasi dan pelatihan-pelatihan; Peranan representasi meliputi: Kemampuan memperoleh sistem/sumber, melakukan hubungan masyarakat, membentuk jaringan kerja dan melakukan advokasi; Peranan teknis meliputi: Kemampuan mengumpulkan dan menganalisis data serta melakukan presentasi baik lisan dan tulisan.Selain itu, peranan organisasi masyarakat lokal (akar rumput), LSM/Yayasan dan lembaga-lembaga donor, Perguruan Tinggi serta lembaga-lembaga pemerintah baik di tingkat lokal maupun regional sebagai aktor pembangunan juga sangat mendukung kelancaran dan keberhasilan program pemberdayaan ini, baik sebagai pemberi Jaya (empowering, enabling) dan pemberi kemudahan (facilitating) maupun keterlibatannya secara aktif di dalam setiap proses kegiatan."

"Penelitian dilakukan dengan tujuan, di satu pihak untuk mengetahui upaya pengembangan organisasi Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, di lain pihak untuk menelaah tingkat efektivitas organisasi Dinas dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung. Penelitian ini menerapkan metode deskriptif analisis yang dimaksudkan agar secara jelas dan faktual dapat menggambarkan berbagai permasalahan yang sedang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung pada saat penelitian dilaksanakan, serta berdasarkan data yang berhasil dihimpun, kemudian dianalisis untuk memperoleh kesimpulan. Bertitik tolak dari analisis sebagaimana dipaparkan di atas, diperoleh gambaran bahwa latar belakang pengembangan organisasi Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, sifatnya sangat birokratis, atau didominasi atau terlalu berorientasi kepada dasar hukum baik yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Barat, maupun beberapa dasar hukum yang diterbitkan. oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Bandung. Dengan kata lain pengembangan organisasi Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, kurang memperhatikan kerangka kerja teoritik yang merupakan prinsip-prinsip pengembangan organisasi. Kenyataan tersebut menyebabkan hasil dari pengembangan organisasi tersebut belum sepenuhnya dapat menjawab atau mengatasi tantangan tugas yang semakin kompleks."

"ABSTRAKJakarta dengan kedudukannya sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia, sekaligus menjadi pusat pemerintahan dan pintu gerbang Internasional telah berkembang menjadi kota industri, perdagangan dan pariwisata. Saat ini penduduk Jakarta diperkirakan lebih dari 8 Juta jiwa dan rata-rata pertumbuhannya 2,41 % per tahun, di mana arus urbanisasi diperkirakan rata-rata 3 % per tahun.Di satu sisi kota Jakarta mengalami proses pembangunan mulai dari industri kecil, industri besar dan kegiatan usaha lain, namun disisi lain juga dihadapkan pada problematik yang sangat rumit yaitu keterbatasan lahan yang tersedia, dan timbulnya limbah sebagai akibat dari kegiatan hidup masyarakat kota Jakarta.Penanganan Kebersihan lingkungan, khususnya penanganan sampah telah diupayakan Oleh Pemerintah Daerah dari waktu ke waktu untuk meningkatkan pelayanannya agar membuat kota Jakarta bersih, indah, sehat serta tertib.Perkiraan jumlah sampah yang di hasilkan oleh masyarakat mencapai 3,70 liter/orang/hari , sehingga produksi sampah kota Jakarta saat ini diperkirakan mencapai 25,404 m3/hari. Dan volume sampah tersebut, yang dapat terangkut baru mencapai 21,085m3/hari atau 83 %, sedang sisanya (17 %) dimanfaatkan oleh masyarakat dan didaur ulang oleh pemulung/pengais sampah.Dengan volume sampah yang tidak tertangani sebesar 17 % dari volume yang diproduksi masyarakat Jakarta, maka dengan pertumbuhan penduduk Jakarta rata-rata diasumsikan sebesar 2 % , secara matematis pada tahun 2005, sampah yang diproduksi volumenya adalah 35.000 m3/hari. Jika dari volume tersebut yang tidak tertangani oleh karena kemampuan dari Dinas Kebersihan yang tidak bertambah, maka volume tersebut adalah 5950 m3/hari. Ini tentu suatu angka yang perlu memperoleh perhatian yang sangat khusus. Masalahnya akan semakin rumit jika bukan hanya volume yang bertambah, tetapi juga kualitas dan sampah yang bertambah, dalam arti memerlukan penanganan yang lebih khusus.Keadaan yang demikian tentu saja tidak akan dapat teratasi jika struktur organisasi tidak dibenahi dan dikembangkan. Pembenahan dan pengembangan atas kelemahan tersebut terutama antara lain pada bagian penunjang (technostructure) yang tidak terisi, bahkan fungsi tersebut terdapat pada operating core. Kelemahan lainnya yaitu pada sisi mekanisme koordinasi yang dijumpai, seperti terlihat adanya kepentingan pada operating core, namun koordinasinya harus dengan bagian penunjang (support staff) melalui strategic apex. Kondisi demikian tentu saja menjadi kendala dalam kecepatan pelayanan. Dan beberapa keadaan yang digambarkan itu maka salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan dari organisasi oleh karena perubahan yang terjadi pada lingkungan sedemikian besar, maka memperbaiki konfigurasi organisasi serta melakukan penyesuaian struktur pada fungsi yang baru adalah salah satu alternatif penyelesaian, guna mengantisipasi perkembangan sampai pada era 2005."

"ABSTRAKPenelitian ini dilakukan di daerah Kabupaten Kampar, dengan judul "Analisis Pengembangan Brganisasi Pads Proyek Pembangunan Perkebunan PIR Trans. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengembangan organisasi yang dilakukan dalam pembangunan perkebunan pola PIR Trans, menganalisis keberhasilan proyek perkebunan serta untuk menganalisis hubungan antara "pengembangan organisasi" proyek dengan "keberhasilan proyek". Dari hasil penelitian ketiga sub variabel "pengembangan organisasi proyek" keberadaan organisasi, kemampuan aparat organisasi dan gaya kepemimpinan aparat organisasi menunjukkan bahwa organisasi pembina PIR Trans belum dapat menciptakan suatu sistem nilai yang mengarah kepada terbentuknya organisasi yang bersifat terbuka. Pembentukan aturan dan prosedur kegiatan pembinaan masih menggunakan pendekatan "instruktif", konsekuensinya terbentuk pola hubungan antara organisasi Pembina dengan organisasi petani sebagai hubungan antara atasan dan bawahan, dan banyak kebutuhan-kebutuhan atau kepentingan petani yang kurang mendapat perhatian. Organisasi pembina proyek masih belum mampu memenuhi kebutuhan akan aparat pembina yang diturunkan ke lapangan baik dalam kwalitas maupun kwantitasnya. Konsekuensinya, organisasi pembina tidak mampu menciptakan cara kerja yang efektif untuk membina petani PIR Trans agar petani termotivasi meningkatkan kemampuan berproduksi, ekonomis dan sosial. Kemampuan aparat yang diturunkan ke lokasi proyek masih belum memiliki pengalaman dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh petani. Masih banyak aparat pembina lapangan yang mengembangkan pola sikap/perilaku yang mengarah kepada "gaya otokratif" sehingga informasi yang berharga dan dibutuhkan tidak dapat terungkap. Petani PIR Trans kurang diberi kesempatan untuk mengungkapkan berbagai kebutuhan dan permasalahan-permasalahan usaha tani. Selanjutnya dari hasil penelitian terhadap keberhasilan proyek perkebunan PIR Trans menunjukkan bahwe petani masih belum mampu meningkatkan kemampuan teknis perkebunan dan pangan terutama bidang teknik yang berhubungan dengan "perubahan kondisi alam", pada musim kemarau sering terjadi "pengecilan buah" sehingga menggangu kelancaran pemetikan hasil produksi kelapa. Sedangkan dibidang teknis lainnya tidak banyak mengalami hambatan dan dapat segera diatasi petani. Masih banyak petani yang mempunyai kemampuan ekonomis rendah tergolong berpendapntan rendah. Kondisi ekonomis ini telah menyebabkan rendah tingkat kemampuan para petani untuk membayar angsuran kredit. Demikian juga halnya dengan tingkat kemampuan sosial petani untuk berpartisipasi dalam organisasi petani tergolong rendah, oleh karenanya organisasi yang sudah dibentuk "organisasi pembina" tidak berfungsi dengan baik. Konsekuensinya, kontrol sosial tidak berjalan baik dan akibatnya muncul tindakan "indisipliner" dan "petani Kontrakan". Dari hasil analisa Uji Statistik x2 (Chi Kuadrat) dan analisa tabulasi silang menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara sub variabel "pengembangan organisasi" dengan "keberhasilan proyek" PIR Trans, hanya satu hipotesa yang tidak mempunyai hubungan yang signifikan, yaitu "keberadaan prosedur Pembinaan organisasi" dengan "peningkatan partisifasi petani dalam organisasi petani". "

"PT Perusahaan Gas Negara (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang transmisi dan distribusi Gas Bumi. Masalah utama yang dihadapi oleh PT.Perusahaan Gas Negara (Persero) adalah pengembangan jaringan transmisi dan distribusi gas bumi memerlukan pendanaan cukup besar, disamping itu juga masalah regulasi dari Pemerintah dalam hal pengaturan gas bumi di Indonesia. Penelitian ini diawali dengan menganalisis kondisi lingkungan eksternal dan internal perusahaan dengan menggunakan analisis SWOT dengan maksud agar diperoleh gambaran yang obyektif tentang kekuatan dan kelemahan perusahaan serta ancaman dan peluang. Sedangkan untuk menentukan kompetensi inti PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) digunakan Analisis Rantai Nilai. Dari hasil analisis SWOT diperoleh peta posisi bisnis PT Perusahaan Gas Negara (Persero) berada pada kuadran I, yang berarti Perusahaan harus melakukan Strategi Pertumbuhan. Dari hasil analisis Rantai Nilai diperoleh Kompetensi Inti Perusahaan adalah operasi jaringan pipa, pemasaran, dan pelayanan pelanggan. Dengan berbekal kompetensi inti ini dimana Perusahaan akan mengembangkan bisnisnya, untuk tantangan yang akan datang harus menerapkan strategi aliansi, baik aliansi pendanaan maupun aliansi pengoperasian transmisi."

"PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) adalah salah satu perusahaan negara yang telah dipersiapkan untuk menangani, mengelola dan mengembangkan kebutuhan pemakaian energi gas domestik, sebagai salah satu alternatif substitusi Bahan Bakar Minyak (BBM), sehingga ketergantungan kepada BBM dapat dikurangi dan selanjutnya Indonesia sebagai "Net Importer" minyak dapat menjadi mundur, sehingga devisa negara dari hasil ekspor minyak bumi dapat berkelanjutan. Telah dicanangkan rencana pembangunan jaringan Pipa Transmisi Gas Terpadu Indonesia sepanjang 3.800 Km dengan kebutuhan dana sebanyak $US 3.800 Million, yang pelaksanaannya terbagi atas tiga tahap yaitu tahap rencana jangka pendek, menengah dan panjang. Dengan perencanaan tersebut, maka PGN perlu mencari mitra strategis yang selain dapat membantu penyediaan dana, juga kemampuan manajemen dan teknologi. Untuk melangkah kearah itu, timbul pertanyaan apakah organisasi dan manajemen PGN saat ini sudah siap dan cukup menarik bagi kemitraan ?. Penelitian yang dilakukan bersifat analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode diagnosis organisasi untuk membaca kondisi organisasi dan merancang struktur berdasarkan pemahaman tentang kondisi tersebut. Berdasarkan hasil diagnosis organisasi, diketahui bahwa PGN saat ini baru berkiprah dalam kegiatan distribusi gas dengan manajemen terpusat, dimana kegiatan bisnisnya meningkat selama lima tahun terakhir dengan kondisi keuangan yang baik. Akan tetapi dengan adanya rencana pengembangan usaha yang saat ini hanya bergerak dibidang distribusi gas, menjadi perusahaan yang akan bergerak dibidang transmisi dan distribusi gas, maka perlu dilakukan perubahan struktur organisasi dimana PGN sebagai holding company dengan bentuk struktur organisasi multidivisi dengan penerapan manajemen tidak terpusat. Pada akhirnya, keberhasilan pelaksanaan dari proses perubahan struktur organisasi ini selain bermula dari perumusan strateginya, perlu perhatian terhadap momentum waktu dalam pelaksananaan dan keterbukaan dalam informasi bagi segala lapisan yang terkait."

"PIA Ardhya Garini adalah organisasi istri Angkatan Udara yang lahir di Bandung tanggal 25 November 1956, merupakan organisasi di bawah pembinaan TNI Angkatan Udara dan berinduk pada organisasi Dharma Pertiwi. Pada struktur organsiasi TNI Angkatan Udara, kedudukan PIA Ardhya Garini merupakan kedudukan non-struktural, artinya PIA Ardhya Garini tidak memiliki garis komando di dalam kedinasan TNI Angkatan Udara, organisasi PIA Ardhya Garini hanya mendukung tugas pokok TNI Angkatan Udara dalam meningkatkan kesejahteraan anggota TNI Angkatan Udara dan keluarganya.Anggota PIA Ardhya Garini saat ini berjumlah ± 25000 orang yang tersebar di seluruh Indonesia, berdomisili di pangkalan-pangkalan udara tipe A, B, C, D dan sekitarnya. Istri perwira berjumlah 5382 (Penyebaran anggota PIA Ardhya Garini terdapat pada lampiran 1).Seorang wanita yang menikah dengan anggota TNI Angkatan Udara secara otomatis akan menjadi anggota PIA Ardhya Garini. Artinya apabila ia mempunyai profesi atau keahlian tertentu ia akan menyandang peran tambahan, selain sebagai istri dari seorang suami yang TNI Angkatan Udara, ia juga mempunyai peran tambahan lain sebagai anggota organisasi PIA Ardhya Garini dan peran anggota masyarakat dengan profesi tertentu. Apabila ia mernpunyai anak maka tambahan peran lainnya adalah seorang ibu, mengurus suami, anggota organisasi PIA Ardhya Garini, anggota masyarakat dan mempunyai profesi tertentu, dan seterusnya.Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah tertangkap keluhan :

1. Anggota PIA mengalami konflik internal tentang peran ganda dalam kapasitas sebagai isteri prajurit. Di satu sisi sebagai istri yang dinikahi oleh prajurut TNI-AU secara otomatis terikat dengan "kebiasaan" dalam organisasi TNI-AU sebagai anggota dari isteri prajurit (PIA). Di sisi lain sebagai seorang istri, tambahan peran yang merupakan konsekuensi dari tambahan status baru sebagai seorang wanita mungkin kurang dihayati dan ditangkap sebagai hal yang positif, sehingga yang bersangkutan merasakannya "kebingungan" untuk mengelola peran yang menimbulkan konflik internal.
2. Seorang prajurit, terutama perwira TNI-AU yang menetapkan untuk berkeluarga, memperoleh wanita pendamping dalam perjalanan hidup dan karir di TNI-AU, mungkin kurang mampu membayangkan konsekuensi-konsekuensi yang akan dialami pasangannya sejak mereka terikat dalam status perkawinan. Mereka (suami) lebih mengenal dengan baik peran yang akan diembang pasangannya sebagai isteri dalam tata cara kebiasaan budaya yang ada di Indonesia (isteri dikenal sebagai ?kanca wingking?). Dengan konsep yang demikian dapat dimengerti bila anggota TNI-AU bersikap kurang supportif terhadap peran istri dalam organisasi isteri prajurit, khususnya sebagai pengurus. Sikap yang kurang supportif kemungkinan menggambarkan terjadinya disonansi kognitif (pembenturan kognitif) pada perwira yang pada gilirannya memperkuat gejala di butir pertama tentang : terdapat kerancuan tentang peran ganda isteri (sebagai istri dari pasangan dan sebagai istri perwira yang otomatis menjadi anggota PIA).

"