Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagai salah satu negara sedang berkembang Indonesia menganggap bahwa proses pembangunan nasional memerlukan peranan investasi asing, khususnya investasi langsung (direct investment) dalam bentuk pendirian perusahaan-perusahaan multinasional PMA. Tetapi di sisi lain tugas Direktorat Jenderai Pajak dalam mengoptimalkan penerimaan pajak negara dimana salah satu obyeknya adalah penghasilan investasi asing harus mengakui kenyataan bahwa obyek pajak tersebut akan meliputi wewenang yurisdiksi perpajakan dua negara, yaitu Indonesia sebagai negara tempat investasi dan negara domisili investor, dimana proporsi pembagian hak pemajakan tersebut akan dirumuskan dalam suatu perjanjian penghindaran pajak berganda (tax treaty). Sehubungan dengan hal tersebut maka pokok permasalahan dari tesis ini meliputi : bagaimana ketentuan perpajakan domestik Indonesia dan ketentuan perpajakan internasional mengenai penghasilan investasi asing (foreign direct investment) melalui perusahaan multinasional PMA, faktor-faktor apa saja yang mendorong suatu negara untuk menyelenggarakan suatu perjanjian penghindaran pajak berganda (tax treaty) dan bagaimana pengaruhnya terhadap penerapan peraturan perpajakan atas penghasilan investasi asing, bagaimana ketentuan tax treaty Indonesia khususnya dengan negara-negara yang mempunyai tingkat investasi cukup besar di Indonesia dalam hal keseimbangan alokasi hak pemajakan penghasilan investasi asing, bagaimana pengaruh ketentuan tax treaty tersebut terhadap tarip efektif pemajakan penghasilan investasi asing serta kaitannya dengan praktek penghindaran pajak (tax avoidance) oleh perusahaan?perusahaan modal asing dengan memanfaatkan ketentuan dalam tax treaty.Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah deskriptif analitis. Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap buku literatur, peraturan perpajakan domestik dan internasional, karya ilmiah, jurnal, internet dan sumber tertulis lainnya. Untuk melengkapi studi literatur tersebut Penulis juga melakukan penelitian lapangan dengan melakukan inventarisasi dan analisa data serta wawancara dengan pihak-pihak terkait di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.Kekurangan modal dan kebutuhan terhadap peranan investasi asing di Indonesia merupakan salah satu faktor lemahnya posisi Indonesia dalam penyusunan suatu tax treaty dengan negara-negara maju yang merupakan negara investor. Dari 5 tax treaty Indonesia dengan negara-negara investor diketahui bahwa sebagian besar tax treaty tersebut disusun dengan kerangka dasar UN Model dimana proporsi pembagian hak pemajakan antar dua negara ditentukan berdasarkan negosiasi kedua negara. Tetapi terdapat 1 tax treaty yaitu tax treaty Indonesia - Jepang yang dapat dinilai memberikan hak pemajakan yang lebih menguntungkan kepada Jepang sebagai negara domisili.Secara umum bahwa ketentuan perpajakan internasional dalam bentuk tax treaty telah membatasi otoritas dari peraturan perpajakan domestik. Ketentuan perpajakan domestik telah memperlakukan disparitas perlakukan perpajakan atas penghasilan investasi antara dividen dibanding bunga, royalti dan imbalan jasa, karena dividen dikenakan pajak dua kali atau disebut dengan istilah pajak berganda ekonomis. Perbedaan perlakuan perpajakan tersebut menjadi lebih signifikan ketika terhadap obyek tersebut harus diberlakukan peraturan perpajakan international yang tertuang dalam tax treaty, karena selain tarip witholding tax yang lebih rendah masih terdapat obyek-obyek pajak yang hanya dapat dikenakan pajak di negara domisili atau dibebaskan dari pemajakan di Indonesia. Sehingga hal tersebut telah mendorong investor untuk melakukan tax planning melalui penghindaran pajak (tax avoidance) dengan menerima penghasilan dalam bentuk selain dividen, yang berakibat pada potensi kehilangan penerimaan pajak negara sumber.Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa apa yang dilakukan oleh perusahaan PMA tersebut tidak terlepas dari apa yang disebut transfer pricing, karena tidak sedikit pembayaran bunga, royalti dan imbalan jasa luar negeri dilakukan kepada perusahaan induk atau afiliasi di luar negeri. Sehingga hal yang lebih lanjut harus diperhatikan adalah apakah transfer pricing tersebut dilakukan dengan harga pasar yang wajar sesuai prinsip arm's lenght atau sebaliknya direkayasa dalam rangka penghindaran pajak di Negara sumber. Bila kasus pembayaran imbalan bunga, royalti atau imbalan jasa tersebut diindikasikan sebagai rekayasa transfer pricing maka untuk pembuktiannya di lapangan masih banyak mengalami hambatan. Sehingga upaya preventif dari DJP dalam bentuk pembatasan pembayaran bunga, royalti dan imbalan jasa, di antaranya melalui debt equity ratio maupun advanced pricing agreement merupakan alternatif yang lebih efisien dan lebih menjamin kepastian hukum dari sisi Wajib Pajak maupun Fiskus, serta lebih mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak."

"Membayar pajak merupakan salah satu bentuk kewajiban kenegaraan. Disini pengusaha bisa memandang pajak merupakan bagian dari biaya, pembagian laba, bahkan secara ideal sebagai bentuk perwujudan partisipasi dalam pembangunan nasional. Dalam rangka menekan beban pajak (tax burden), maka bagaimana PT "XYZ" tbk menyusun suatu tax planning yang baik sebagai salah satu faktor penunjang untuk meningkatkan kinerja perusahaan?. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan bahwa dengan tax planning yang memenuhi kriteria baiknya suatu tax planning, dapat meminimalkan besarnya beban pajak. Pelaksanaan tax planning hendaknya memperliatikan 3 prinsip dasar yang harus dipenuhi, yaitu tidak melangganr ketentuan Undang-Undang Perpajakan, secara bisnis masuk akal, dan harus didukung oleh bukti-bukti yang memadai. Untuk melakukan analisis, maka dilakukan pengumpulan data sekundair dari pejabat perusahaan PT "XYZ" tbk. yang bersangkutan dengan bidang tugasnya. Berdasarkan analisis data secara akuntansi ditemukan adanya ketidaklengkapan data pendukung yang memadai berupa perjanjian. Tax Planning yang dijalankan oleh PT "XYZ" tbk mutlak diperlukan karena ternyata dengan didukung sistem administrasi yang rapi, teratur dan tertib tax planning berjalan baik dan dapat meminimalkan beban pajak. Namun disarankan hendaknya dalam melaksanakan tax planning agar supaya jangan menggunakan ketentuan perpajakan yang rawan terhadap perubahan, agar tidak kecewa di kemudian hari."

"Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh kompensasi dan keberadaan direksi wanita terhadap penghindaran pajak, serta melihat peran dari risiko perusahaan terhadap hubungan antara kompensasi dan keberadaan direksi wanita terhadap penghindaran pajak perusahaan. Sampel yang digunakan adalah 98 perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada periode 2012 ndash; 2015 menggunakan data balanced panel. Sehingga, total observasi yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 392 tahun perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompensasi dan keberadaan direksi wanita berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan risiko perusahaan yang risk taker terbukti berperan memperlemah pengaruh negatif dari kompensasi direksi terhadap penghindaran pajak, tetapi risiko perusahaan tidak terbukti mempengaruhi hubungan antara keberadaan direksi wanita terhadap penghindaran pajak.

---

The objective of this research is to analyze the effect of compensatian and woman on board of director on tax avoidance. This research use balanced panel data from 98 companies listed on Indonesian Stock Exchange BEI from 2012 ndash 2015. Total observation is 392 firms year. This research find that compensation and woman director have negative effect on tax avoidance. This research also find that company risk have weaken the negative effect of compensation on tax avoidance. But the company risk not affect on the relations between woman on board of director and tax avoidance."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara penghindaran pajak terhadap jumlah kas yang dipegang oleh perusahaan dan terhadap penilaian perusahaan. Cash effective tax rate digunakan untuk mengukur penghindaran pajak. Logaritma natural (cash/net asset) digunakan untuk mengukur jumlah kas yang dipegang oleh perusahaan dan Tobin?s Q digunakan untuk mengukur penilaian perusahaan. Sampel penelitian ini 257 perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2011. Analisis regresi digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukan bahwa penghindaran pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah kas yang dipegang oleh perusahaan, diduga karena motif perusahaan dalam memegang kas bukan untuk melakukan penghindaran pajak, melainkan untuk motif transaksi, berjaga-jaga dan spekulasi. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukan bahwa penghindaran pajak tidak memiliki pengaruh terhadap penilaian perusahaan, diduga karena penilaian perusahaan dipengaruhi oleh kinerja perusahaan, harga saham dan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan untuk pihak investor.

---

This study was aimed to examine of tax avoidance to level firm cash holding and firm valuation. Cash effective tax rate is used to measure tax avoidance. Logaritma natural (cash/net asset) is used to measure level of firm cash holding adn Tobin?s Q is used to measure firm valuation. Sample of this study consist of 257 companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2011. Analysis of regression is used to test this hypothesis in this research. The result of first examination indicates that there is no significant relationship between tax avoidance and level firm cash holding, allegedly because firm's motive in holding cash are for transaction, precautionary, and speculative. The result of second examination indicates that there is no significant relationship between tax avoidance and firm valuation, allegedly because firm valuation be affected by performance of the firm, price of share and the firm's ability to generate profits for investors."

"Sistem Self Assesment menuntut Wajib Pajak untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan pajaknya sendiri. Namun kurangnya pengetahuan Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan serta seringkalinya peraturan perpajakan tersebut mengalami perubahan, sehingga membuat Wajib Pajak menjadi bingung dan lebih memilih menggunakan bantuan pihak ketiga yang mengerti akan peraturan perpajakan untuk membantu perusahaan dalam menjalankan kewajiban perpajakan yaitu pihak konsultan pajak. Persaingan bisnis konsultan pajak yang pesat, membuat konsultan pajak tersebut perlu menjaga pengguna jasanya agak tidak pindah ke konsultan pajak lain. Diantaranya dengan cara menjalankan kewajiban perpajakan kliennya dengan menggunakan perencanaan pajak agar dapat terhindar dari sanksi pajak. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk mengetahui apakah perencanaan pajak yang dilakukan Kantor Konsultan Pajak X dalam membantu pelaksanaan kewajiban perpajakan klien dalam rangka penghindaran sanksi pajak, apakah sudah memenuhi peraturan perundangundangan perpajakan, dapat meminimalkan sanksi atau tidak, serta apakah ada resiko yang muncul dari dijalankannya perencanaan pajak tersebut.Berdasarkan penelitian didapatkan hasil penelitian bahwa perencanaan pajak dari Kantor Konsultan Pajak X tidak semuanya tidak melanggar ketentuan perundang-undangan dan efektif dalam meminimalisir atau menghindari sanksi pajak. Namun ada juga perencanaan pajak yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Pajak X yang melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia sehingga dinilai tidak efektif dan menimbulkan resiko jika perencanaan pajak tersebut dilakukan.The Self Assesment system demanded the Taxpayers to calculate, remit and lodge his individual tax obligation. However, the lack of knowledge in regards of tax regulation as well as excessively tax regulation altered , has made confused the Taxpayers who finally chose to asked the third party who understood comprehensively in regards of tax regulation to help carrying out his tax obligation idest Tax Consultant. The vast competition within the Tax Consultant business, has made the Tax Consultant needs to persuade its clients so that they will not move to the other Tax Consultant. One of the persuasion is by performing tax planning in working the clients tax obligation to avoid tax penalty. This research utilized the qualitative research descriptive with the aim to know whether the tax planning that was done by the Tax Consultant X in working the clients tax obligation to avoid the tax penalty has fulfilled the tax regulation, could minimise sanctions or not, also for knowing whether the tax planning taken had any risk might emerged.

Based on the research, the results obtained that not all the tax planning done by the Tax Consultant X are in accordance with the Tax regulation provisions and effective in minimizing or avoiding tax sanctions. However there are also tax planning done by the Tax Consultant X which are not in accordance with the Tax regulation provisions applied in Indonesia which considered ineffective and may caused the risk if the tax planning carried out."

"Skripsi ini membahas pengaruh karakteristik perusahaan dan reformasi perpajakan terhadap penghindaran pajak. Variabel yang digunakan adalah ukuran perusahaan, leverage, intensitas modal, intensitas persediaan, reformasi perpajakan, return on asset, dan market to book ratio. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 52 perusahaan yang termasuk dalam industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan intensitas modal berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap adanya penghindaran pajak pada perusahaan, sedangkan intensitas persediaan berpengaruh secara negatif dan signifikan. Namun, leverage dan reformasi perpajakan tidak terbukti berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

---

This thesis discusses the effect of firm characteristic and tax reform to the tax avoidance. Variable used are firm size, leverage, capital intensity, inventory intensity, tax reform, return on asset and market to book ratio. The sample of this study was 52 companies listed on the Indonesian Stock Exchange in 2008-2010. The results showed that firm size and capital intensity positively affects the tax avoidance on the manufactured company on the Indonesian Stock Exchange in 2008-2010, otherwise inventory intensity negatively affects the tax avoidance. However, leverage and tax reform did not influence the tax avoidance."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris hubungan kompleksitas informasi dan biaya audit. Kompleksitas informasi bersumber dari transaksi pihak berelasi dan penghindaran pajak. Transaksi pihak berelasi diukur dengan penjumlahan transaksi penjualan, pembelian, peminjaman dan pinjaman antar pihak berelasi. Penghindaran pajak diukur dengan current ETR (sampel 1) dan cash ETR (sampel 2).Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2013-2017. Sampel final dalam penelitian ini adalah 241 observasi. Hasil dari penelitian ini adalah penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tidak mempunyai pengaruh positif terhadap biaya audit. Kemudian, transaksi antar pihak berelasi berpengaruh positif pada biaya audit. Selain itu, penelitian ini juga menguji peran dari kepemilikan institusi terhadap hubungan kompleksitas informasi (transaksi pihak berelasi dan penghindaran pajak) terhadap biaya audit. Penelitian ini mengungkapkan bahwa kepemilikan saham institusional tidak dapat memperlemah hubungan antara kompleksitas informasi (transaksi pihak berelasi dan penghindaran pajak) dan biaya audit pada sampel 1. Pada sampel 2, kepemilikan institusi terbukti dapat memperlemah hubungan antara penghindaran pajak dan biaya audit. Dengan adanya kepemilikan institusi sebagai external monitoring yang baik maka pengaruh penghindaran pajak terhadap biaya audit diharapkan dapat diminimalisir. Seiring dengan pemantauan dari investor insitusi, resiko yang dihadapi auditorpun akan berkurang dalam mengaudit dan hal ini akan berdampak pada biaya audit.

---

The purpose of this paper is to examine the relationship of information complexity and audit fee. The complexity of information comes from related party transactions and tax avoidance. Related party transactions are measured by the sum of sales, purchases, loans and loans between related parties. Tax avoidance is measured by the current ETR (sample 1) and cash ETR (sample 2). The population of this study is all companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the period 2013-2017. The final sample in this study was 241 observations.

The results of this study are tax avoidance does not have a positive relationship on audit fee. Then related party transactions have a positive effect on audit fee. In addition, this study also examined the role of institutional ownership on the relationship of information complexity (related party transactions and tax avoidance) to audit fee. This study reveals that institutional ownership cannot weaken the relationship between information complexity (related party transactions and tax avoidance) and audit fee in sample 1. In sample 2, institutional ownership has been shown to weaken the relationship between tax avoidance and audit fees. With the existence of institutional ownership as good external monitoring, the effect of tax avoidance on audit fee is expected to be minimized. Along with monitoring of institutional investors, the risks faced by auditors will be reduced in auditing and this will have an impact on audit fee.

"

"Penelitian ini mengamati kondisi perusahaan dengan rata-rata tarif PPh 21 sebesar 15 dan 30 , yaitu Firma Hukum X dan Firma Hukum Y. Penelitian ini bersifat kualitatif yang bertujuan membandingkan perencanaan PPh Pasal 21 dan menganalisis pemilihan metodenya. Hasil penelitian ini adalah perusahaan dengan rata-rata tarif PPh Pasal 21 sebesar 5-25 sebaiknya menggunakan metode Gross-up dan benefit-in-cash, sedangkan untuk tarif PPh Pasal 21 sebesar 30 sebaiknya menggunakan metode Gross dan benefit-in-kind. Berdasarkan perhitungan, Firma Hukum X menghasilan total beban pajak terkecil dengan Gross-Up, yaitu sebesar Rp 927.568.290, sedangkan Firma Hukum Y menggunakan Mix dengan total beban pajak sebesar Rp 2.373.047.199.

---

This study observed the characteristics of companies that have an average Article 21 Income Tax rate of 15 and 30, namely X Law Firm and Y Law Firm. This study is qualitative research that aim to compare the tax planning of Article 21 Income Tax and analyze its method selection. The results of this study are the companies with average Article 21 Income Tax rate of 5 25 should use Gross up and benefit in cash, whereas for companies with average Article 21 Income Tax rate of 30 should use Gross and benefit in kind. According to the calculation, X Law Firm produce the cheapest total tax burden by using Gross up to wit Rp 927.569.290, whereas Y Law Firm best using Mix with total tax burden Rp 2.373.047.199."

"Skripsi ini berisi penelitian yang bertujuan untuk menemukan bukti empiris mengenai pengaruh penghindaran pajak terhadap pergantian CEO pada perusahaan-perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2010-2015. Penghindaran pajak diukur dengan tiga pengukuran yaitu Current ETR, ETR dan Cash ETR. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak dengan pengukuran Current ETR dan ETR berpengaruh negatif signifikan terhadap pergantian CEO. Namun penghindaran pajak dengan pengukuran Cash ETR berpengaruh positif signifikan terhadap pergantian CEO.

---

Purpose of the research in this thesis is to find empirical evidence on the effect of tax avoidance on CEO Turnover in Non Financial Companies which Listed in Indonesia Stock Exchange 2010-2015. Tax avoidance are measured with three proxies which are Current ETR, ETR and Cash ETR. The result of this research suggests that tax avoidance using proxy Current ETR and ETR is negatively significant effect on CEO turnover. But tax avoidance using Cash ETR is positively significant effect on CEO Turnover."

"The government's vision of taxes--a spirit of encouraging an increase in revenue from the sector of taxes--will of course give significant influence on any corporate taxpayer in fulfilling its tax obligations. It is particularly because the corporate taxpayer will certainly aim at the interests in its income (operating profit) and smooth corporate cash flow that will eventually be accounted for to the company owner.Law Number 7 of 1983 on Income Tax lays down that the income of a foundation from capital and operational activities that are 'solely for public benefits, namely social interests, is exempted as an income tax object. By amendment to Law Number 7 of 1983 on Income Tax, lastly amended to become Law Number 17 of 2000, the income exempted from the Tax Objects is no longer regulated. Accordingly, if a foundation has any surplus or profit obtained from the income being a tax object, the surplus or profit will, after being deducted by the allowable cost, be subject to Income Tax.The subject matter of this survey is how the tax planning in the XYZ Foundation is realized. Has the Tax Planning complied with the tax regulations, and can the tax planning reach the foundation's objectives?The objectives of this Survey are to illustrate and describe the realization of the tax planning in the XYZ Foundation, analyze and explain the realization results of the tax planning complying with the tax regulations as well as to explain and describe steps in an effort to improve the future tax planning in reaching the foundation's objectives.The methodology of survey adopted in this thesis writing is a descriptive method of analysis with data collection techniques in the form of bibliographical study and field study. The analysis performed is qualitative by nature.From the analysis results, it is found that the tax planning in the XY'Z Foundation has applied a tax regulation governing use of surplus fund for facilities and infrastructure to avoid any tax rate and imposition. Apart from being able to avoid the imposition of a high tax rate, the method can also maximize the fiscal cost by depreciation so that the Foundation's taxable income is subject only to a lowest tax rate, that is 10%. All tax obligations as a form of tax planning have been performed. It is to anticipate and cope with administrative requirements in tax obligations.A conclusion drawn from this survey is that the realization of the tax planning, tax obligations and tax control of the XYZ Foundation can reduce tax obligations. This is evident from the small taxable income and the optimum use of surplus fund for facilities and infrastructure not harming the foundation's cash flow so as to support the achievement of objectives.A recommendation-given by the survey is that it is necessary to improve human resources within the XYZ Foundation in order that the future tax planning will be more effective and will continuously keep up with the ever-changing tax regulations."