Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini merupakan upaya untuk memahami Pengorganisasian Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kecamatan Kebayoran Baru sebagai salah satu aparat Pemda DKI Jakarta (khususnya aparat Pemerintah Wilayah Kecamatan setempat) dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta menegakkan Peraturan Daerah (Perda).Secara umum hasil penelitian yang bersifat eksploratif ini dapat mengidentifikasikan adanya "Gunung Es Permasalahan" yang sangat ruwet dan kompleks sifatnya, mengenai eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja di dalam Sistem Pemerintahan Daerah Propinsi DKI Jakarta. Namun, secara khusus apa yang dapat diungkapkan dan dibahas dalam tesis ini, hanyalah secuil realitas dari ?Gunung Es Permasalahan? yang terungkap ke permukaan.Kedudukan dan peranan Satpol PP sebagai aparat Pemda yang secara normatif begitu penting dan mengesankan, sebagaimana diamanatkan di dalam berbagai Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Daerah, dan Keputusan Gubernur; dalam kenyataannya di Kecamatan Kebayoran Baru justru mengalami "degradasi" hanya sekadar aparat Tramtib yang kegiatannya lebih terfokus kepada operasi-operasi penertiban yang bersifat represif terhadap berbagai aktivitas masyarakat yang dipandang telah mengganggu kepentingan umum dan melanggar Perda DKI Jakarta Nomor Tahun 1988, seperti penertiban terhadap para Pedagang Kaki Lima (PKL), pedagang asongan, joki "three in one," dan sebagainya. Hal ini terjadi, karena adanya berbagai peraturan hukum dan perundang-undangan yang tidak sinkron bahkan saling bertentangan satu dengan yang lain.Akibatnya, timbul "citra negatif" terhadap aparat Tramtib (Satpol PP), terutama di mata para "PKL ilegal" yang sering mejadi sasaran operasi penertiban; dan sebaliknya "citra negatif? PKL di mata para petugas Tramtib (Satpol PP) yang sering melakukan operasi penertiban tersebut. Kondisi semacam ini tidak jarang memicu teriadinya konflik di antara keduabelah pihak, yang tidak saja menggangu ketertiban umum, tetapi juga membawa korban harta dan korban fisik di antara masing-masing pihak. Deskripsi dan anlisis pola penyelesaian konflik di atas, juga melengkapi paparan dalam tesis ini."

"Penelitian ini hendak menjawab pertanyaan penelitian yaitu tentang kategori sistem politik Indonesia serta pengaruhnya terhadap kedudukan dan fungsi kepolisian serta ketahanan. Penelitian ini menjadikan bahan pustaka sebagai landasan utamanya, sehingga penelitian ini lebih merupakan sebuah penelitian dokumen (documentary study). Penelitian lapangan dilakukan juga dalam bentuk wawancara, untuk mendapakan konfirmasi dan pendapat tentang beberapa hal yang berkaitan dengan penelitian.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa sistem politik pemerintahan Circle Baru, adalah sistem politik yang memiliki ciri-ciri model rezim birokratik otoritarian (otoritarian birokratik), dan model korporatis negara. Ciri-ciri tersebut adalah : pertama, dipimpin oleh rniliter sebagai suatu lembaga, bekerjasama dengan para teknokrat sipil; kedua, penyusunan kebijaksanaan nasional bersifat teknokratik birokratik; ketiga, massa dimobilisasi melalui pembentukan perwakilan kepentingan; keempat, tindakan represif dilakukan untuk mengendalikan oposisi; kelima, peran yang sangat dominan lembaga kepresidenan. Hasil penelitian juga menunjukan bahwa sistem politik Orde Baru diatas membawa implikasi terhadap kedudukan dan fungsi kepolisian. Terhadap kedudukan Polri, pada masa Orde Baru, Kepolisian Negara diintegrasikan secara penuh kedalam wadah Angkatan Bersenjata. Pada masa Orde Baru, Polri tidak semata-mata sebagai alat penegak hukum dan pemelihara ketertiban melainkan juga sebagai kekuatan Hankam dan kekuatan sosial politik.Konsekuensi dari kedudukan dan fungsi tersebut, telah menyebabkan Polri tidak dapat menjalankan fungsinya secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya kinerja Polri, sebagaimana dipersepsikan oleh masyarakat melalui berbagai penelitian. Sementara itu, sistem politik yang otoriter dan rendahnya kinerja Polri menyebabkan lemahnya penegakkan hukum, dan adanya kesenjangan sosial ekonomi, yang muaranya memberikan kontribusi terhadap lemahnya ketahanan nasional pada masa Orde Baru."

"Tesis ini menguraikan tentang Administrasi Pencegahan Gangguan Kamtibmas di Polsek Metro Cilandak-Jakarta Selatan. Permasalahan dalam tesis ini difokuskan pada manajemen yang dilakukan Kapolsek beserta anggotanya pada kegiatan Pencegahan Gangguan Kamtibmas di Polsek Metro Cilandak-Jakarta Selatan, yang mendorong terciptanya suasana aman dan tertib dalam masyarakat, suasana kerjasama yang baik sesuai peran-peran yang dipunyai oleh Kapolsek dan anggotanya serta masyarakat, dan keteraturan kerja yang mendukung terciptanya Kamtibmas.Berdasarkan fungsi, peranan, tugas pokok, dan tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tanggung jawab di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. Tanggung jawab ini telah dijalankan Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak terbentuknya organisasi Polri, namun tanggung jawab yang dijalankan belum mencapai hasil secara efektif dan efisien.Ketidakefektifan dan ketidakefisienan kegiatan yang dilaksanakan dalam Pencegahan Gangguan Kamtibmas ini terlihat pada pelaksanaan kegiatan oleh polisi, instansi terkait dan warga masyarakat dimana masing-masing pihak belum melihat Administrasi Pencegahan Gangguan Kamtibmas sebagai suatu proses kerjasama antara pihak-pihak yang berkait (dalam hal ini polisi, instansi terkait, dan warga masyarakat), sehingga hasil yang dicapai belum efektif dan efisien. Selain itu dalam pelaksanaan Pencegahan Gangguan Kamtibmas, polisi, instansi terkait, dan warga masyarakat belum semuanya memahami dasar hukum pelaksanaan kegiatan Pencegahan Gangguan Kamtibmas dengan lengkap yang meliputi : aturan-aturan, azas, serta ukuran, yang mendukung kegiatan Pencegahan Gangguan Kamtibmas.Kegiatan-kegiatan yang dijalankan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat masih perlu ditata sehingga mencapai hasil yang efektif dan efisien. Ini berarti diperlukan administrasi yang baik dalam menjalankan kegiatan tersebut. Administrasi Pencegahan Gangguan Kamtibmas mutlak melibatkan instansi lain dan warga masyarakat sesuai dengan perannya masing-masing yang dijalin dalam kerjasama yang baik, karena tanpa adanya kerjasama antara Polisi, Instansi Lain, dan warga masyarakat, tujuan Kamtibmas tidak akan tercapai.Dalam melaksanakan tindakan-tindakan tersebut di atas, Polisi perlu menjaga hubungannya dengan masyarakat, sehingga dalam pelaksanaan Pencegahan Gangguan Kamtibmas, Polri tidak hanya mengandalkan kekuatan dan kemampuannya, tetapi melibatkan masyarakat secara langsung. Dalam pelaksanaan Pencegahan Gangguan Kamtibmas, Polri perlu menjaga hubungan-hubungan. Hubungan-hubungan ini terbentuk karena adanya interaksi sosial. Yang dimaksud dengan Hubungan di sini adalah kerjasama antara polisi, instansi terkait, dan warga masyarakat dalam menyelesaikan Gangguan Kamtibmas yang ada dalam masyarakat.Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang saya lakukan tentang Administrasi Pencegahan Gangguan Kamtibmas di Polsek Metro Cilandak adalah : (1) Dalam Manajemen Pencegahan Gangguan Kamtibmas di Polsek Metro Cilandak-Jakarta Selatan kurang menguasai pengetahuan hukum yang mendasari tindakan-tindakan Pencegahan, yang meliputi Aturan, Azas, dan Ukuran-ukuran dalam bertindak; (2) Kerjasama antara polisi, instansi terkait, dan warga masyarakat dalam Pencegahan Gangguan Kamtibmas masih kurang tertata, sehingga tujuan pencegahan belum tercapai secara efektif dan efisien, masing-masing instansi dan warga masyarakat cenderung melakukan sendiri kegiatannya dalam melakukan Pencegahan Gangguan Kamtibmas; (3) Anggaran operasional Pencegahan Gangguan Kamtibmas masih kurang, sehingga membuka peluang bagi penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Polsek Metro Cilandak. Berdasarkan kesimpulan ini, maka perlu pemahaman tentang konsep Administrasi Pencegahan Gangguan Kamtibmas oleh Polisi dan Masyarakat, sehingga dengan pemahaman yang sama, pelaksanaan Pencegahan Gangguan Kamtibmas lebih mudah dimanajemeni dan mencapai hasil yang diharapkan.Administrasi Pencegahan Gangguan Kamtibmas mutlak melibatkan instansi lain dan warga masyarakat sesuai dengan perannya masing-masing yang dijalin dalam kerjasama yang baik, karena tanpa adanya kerjasama antara Polisi, Instansi Lain, dan warga masyarakat, tujuan Kamtibmas tidak akan tercapai."

"Tesis ini bertujuan menunjukkan bagaimana pengendalian program kerja operasional yang dilakukan oleh pihak pimpinan Polres Metro Jakarta Selatan. Pengendalian yang dijalankan oleh pihak Polres akan terwujud pada pengendalian operasionainya. Dalam rangka pengumpulan data, digunakan metode penelitian kualitatif, dengan memfokuskan pengamatan pada aktivitas pusat-pusat tanggung jawab pada Polres yaitu Kapolsek dan Kepala Satuan pada Polres, dengan maksud memahami makna gejala yang menyebabkan efektif tidaknya pengendalian yang dijalankan di Polres Metro Jakarta Selatan. Selain dari tehnik pengamatan, penulis juga melakukan wawancara dengan sejumlah personel Polres tersebut temasuk personel Polsek. Teori dan konsep yang digunakan dalam mengkaji pelaksanaan pengendalian adalah teori pengendalian yang mencakup empat unsur utama dalam proses pengendalian, yaitu (1) Menetapkan standard kinerja,(2) Mengukur kinerja yang sedang berjalan,(3) Membandingkan kinerja dengan standard yang telah ditetapkan, serta (4) Mengambil tindakan untuk memperbaiki kalau ada penyimpangan. Berdasarkan pada analisis data yang terkumpul dari hasil penelitian, maka dapat diketahui bahwa pengendalian program kerja operasional yang dijalankan oleh pihak Poires tidak dapat efektif karena proses pengendalian yang terdiri dari empat unsur tersebut diatas yang diajukan oleh AF. Stoner, belum diikuti secara utuh. Nampak pada pembuatan program kerja yang seharusnya melibatkan seluruh unsur pimpinan lapangan tidak diikutkan, kemudian pada aplikasinya tidak diadakan pembetulan Iangsung, atau peneguran bila terjadi kesalahan serta pada tahapan evaluasi dijalankan hanya sebagai formalitas. Sebaliknya, Pengendalian program kerja akan Iebih efektif apabila tahapan pengendalian diikuti secara utuh atau setidaknya akan Iebih meningkatkan produktifitas Polres sebagai Kesatuan Operasional Dasar (KOD). Dalam penelitian ini ditemukan juga bahwa pembuatan program kerja yang dibuat oleh pihak Polres hanya sebagai formalitas dalam memenuhi kewajiban dari pihak Polres dalam membuat program kegiatan dan sebagai dasar pertanggung jawaban penggunaan keuangan yang dialokasikan kepada polres secara rutin setiap tahun. Pengendalian program kerja akan Iebih efektif apabila sejak awal telah melibatkan pusat-pusat tanggung jawab dalam menyusun/ merumuskan kegiatan-kegiatan yang akan dijalankan dan selama aplikasi program kerjanya para petugas mengetahui secara menyeluruh tentang apa yang menjadi tujuan dari kegiatan itu serta pada tahap evaluasi kegiatan yang telah dijalankan harus dalam bentuk tim dan merupakan masukan bagi pembuatan program yang baru."

"ABSTRAKTesis ini membahas dampak pengamanan yang dilakukan oleh unit informal dilingkungan usaha tempat hiburan di wilayah Taman Sari, Jakarta Barat. Pengamanandilakukan secara informal oleh kelompok orang yang tidak berbentuk kesatuan resmiseperti Satpam. Namun kelompok informal ini dapat bersinergi dengan satuan resmiseperti Satpam dan Polsek serta pengusaha setempat, yang lebih penting para tamutidak merasa terganggu bahkan justru merasa aman.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode etnografi serta tipepenelitian studi kasus. Sedangkan teknik pengumpulan data melalui pengamatan,pengamatan terlibat, wawancara dengan pedoman serta kajian dokumen untukmengungkapkan hubungan yang terjadi.Hasil penelitian dan analisa menggambarkan Jakarta sebagai ibu kota negara, pusatsegala kegiatan termasuk perekonomian, menjadi magnet bagi penduduk daerah lainuntuk datang dan mengadu nasib di Jakarta. Beberapa kelompok dibentukberdasarkan suku bangsa mereka, seperti kelompok suku Flores tempat hiburan Club36 di Taman Sari, Jakarta Barat. Mereka berfungsi sebagai kelompok pengamananinformal, yang bersinergi dan bekerjasama dengan unit Satpam dan manajemensetempat membantu aparat kepolisian menciptakan dan menjaga suasana keamananlingkungan memberikan rasa aman kepada pekerja serta pengunjung yang datang,sehingga merasa aman dan tidak ragu untuk berkunjung ke Club 36. Selain itu Polrisebagai aparat pemerintah yang bertanggung jawab mengenai masalah keamananmenjadi terbantu akan kehadiran mereka sebab itu Polri disarankan supaya secararutin melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kelompok pengamananinformal.

---

ABSTRACTThis thesis contains the analysis and results of the research on the securityimplementation conducted by the Informal Security unit at the entertainmentenvironment at Taman Sari, West Jakarta. Security implementation is informallyconducted by a non formalized group or organization such as Satpam security unit.However this non formalized group has been playing in a sinergycal way with themanagement and existing Satpam and Police in maintaining security. Moreover theirsecurity services were well appreciated by guest.The research was qualitatively conducted by using ethnographic method and casestudy. Data was collected through observation, envolved observation, interviews anddocument review guidelines.The results of research and analysis describe that Jakarta as the capital city and thecentre of various economic activities functions as a magnet to draw many peoplefrom other provinces to come to Jakarta. Several security group are established basedon ethnicity such as Flores group at Club 36 entertainment area at Taman Sari, WestJakarta. This group function as a non formal security group that provides securefeeling for all worker and visitors, and therefore they do not hesistate to visit theentertainment. Police as a responsible government officials on security matters willbe being helped, and therefore it is suggested for the police to empower thenonformal security groups."

"Analisa dan evaluasi implementasi Program Polisi RW di wilayah hukum Polsek Metro Tambora, Jakarta Barat, sebagai pilot project sejak 2 Maret 2023 lalu memperlihatkan keberhasilannya dalam menekan ancaman gangguan Kamtibmas. Program ini sudah diimplementasikan di seluruh Indonesia secara bertahap, namun untuk wilayah Polda Metro Jaya sudah 100%. Polsek Metro Tamansari, di bawah Polres Jakarta Barat, menjadi lokus penelitian karena gangguan Kamtibmas termasuk tinggi, dipengaruhi oleh banyaknya tempat hiburan malam. Informasi dari laporan kegiatan Polisi RW tersebut dihimpun untuk melihat pontensi ancaman pada tiap-tiap RW melalui sistem pelaporan online. Analisis dan penyajian informasi melalui pendekatan teori intelijen dalam bentuk deteksi dini dan cegah dini digunakan untuk memperkuat ketahanan nasional melalui penguatan pada aspek keamanan. Penelitian kualitatif melalui pengamatan mendalam pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Polisi RW 04 Glodok dalam bentuk penguatan keamanan wilayah melalui upaya deteksi dini dan cegah dini adalah implementasi strategi pemolisian prediktif. Strategi pemolisian prediktif ini dapat diperluas pada wilayah hukum Polda lainnya di seluruh Indonesia, khususnya dalam menghadapi potensi ancaman dari gangguan terhadap Kamtibmas.

---

Analysis and evaluation of the implementation of the RW Police Program in the jurisdiction of the Tambora Metro Police, West Jakarta, as a pilot project since March 2, 2023, has shown its success in suppressing the threat of public safety and order disturbances. This program has been implemented throughout Indonesia in stages, but for Polda Metro Jaya it is 100%. The Tamansari Metro Police, under the West Jakarta Police, became the locus of research because the number of security and order disturbances was high, influenced by the number of nightclubs. Information from the RW Police activity reports is compiled into a collection to see potential threats in each RW through an online reporting system. Analysis and presentation of information through an intelligence theory approach in the form of early detection and early prevention is used to strengthen national resilience through strengthening the security aspect. Qualitative research through in-depth observation of the activities carried out by the RW 04 Glodok Police in the form of strengthening regional security through early detection and early prevention is the implementation of predictive policing strategies. This predictive policing strategy can be expanded to other Polda jurisdictions throughout Indonesia, especially in dealing with the potential threat of disrupting public safety and order (Kamtibmas)."

"RINGKASANProgram Studi Kajian llmu KepolisianProgram Pascasarjana Universitas IndonesiaTesis, 1 Agustus 2001 Nama Judul TesisJumlah halamanAmran AmpulembangPERILAKU UNIT KERJA RESERSE DALAMPROSES PENYELESAIAN KASUS TINDAKPIDANA Dl POLRES DEPOKx + 186 halaman + 26 halaman lampiran RINGKASANPerilaku anggota reserse masih sering menjadi sorotan. Sebagai salah satu unsur pelaksana penegakan hukum, perilaku anggota reserse dianggap masih belum memenuhi harapan masyarakat. Tulisan ini berupaya mencermati perilaku anggota unit reserse di Polres Depok. Permasalahan yang dikemukakan adalah perilaku unit kerja reserse dalam proses penyelesaian tindak pidana di Polres Depok, dengan fokus perilaku anggota unit reserse. Permasalahan ini muncul, karena telah ada persyaratan perilaku yang seharusnya menjadi acuan anggota reserse, dalam melaksanakan tugasnya, namun kenyataannya masih terdapat perilaku angggota reserse yang tidak seharusnya dilakukan sebagai seorang penegak hukum.Tujuan penulisaan ini adalah untuk mendeskripsikan gejala-gejala sosial yang ada dalam unit reserse sehubungan proses penyelesaian perkara. Apa saja kegiatan yang dilakukan dan mengapa suatu perilaku tertentu bisa terjadi. Melalui pemahaman perilaku ini, diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan, dalam membentuk perilaku yang positip dari anggota reserse.Teori dan konsep yang digunakan adalah perilaku organisasi. Perilaku seseorang tidak terlepas dari karakteristik individu yang dimiliki, yang kemudian terbawa dalam organisasi. Organisasi juga membatasi perilaku anggotanya melalui berbagai peraturan. Adapun metode pendekatan dalam menganalisa permasalahan adalah metode kualitatif, dengan tehnik pengumpulan data : pengamatan, wawancara terstruktur dan pengamatan terlibat.Hasil penelitian adalah bahwa perilaku anggota reserse didasarkan pada adanya pengalaman, kemampuan, pengharapan yang dimilki oleh anggota reserse, sikap dan kepuasan kerja, beban dan situasi kerja yang dirasakan oleh anggota reserse, kebijakan pimpinan, dan kepemimpinan Ka Unit. Perilaku anggota reserse juga didasarkan pada faktor internal organisasi yang membatasi perilaku, seperti adanya pembagian tugas, kebijakan pimpinan, bentuk kegiatan yang harus dilakukan sehubungan proses penyelesaian perkara. Dalam menjalankan tugasnya, menyelesaikan perkara, masing-masing anggota reserse menampilkan variasi perilaku yang berbeda. Latar belakang pengalaman yang berbeda menghasilkan perilaku yang berbeda. Masing-masing anggota reserse menampilkan perilaku yang berbeda dalarn menyikapi perkara yang dihadapi. Mereka merespon kondisi yang ada sesuai dengan persepsinya masing-masing. Dalam menjalankan tugasnya perilaku anggota reserse tidak terlepas dari lingkungan atau iklim organises! yang ada, misalnya situasi kerja yang penuh keakraban. Masih terdapat perilaku anggota reserse yang tidak sesuai dengan harapan, misalnya bertindak sewenang-wenang kepada tersangka, membebani pelapor dalam proses penyefesaian perkara, dan berbagai perilaku lainnya yang tidak menunjukkan rasa tanggung jawab sebagai seorang polisi yang bertugas menyelesaikan perkara. Daftar Kepustakaan: 28 buku + 3 dokumen"

"Skripsi ini membahas Kewenangan Diskresi Kepolisian Dalam Menjalankan Tugas dan Fungsinya Sebagai Aparatur Penegak Hukum di Indonesia. Dalam melaksanakannya tugasnya Kepolisian mempunyai Kewenangan Diskresi untuk membantu melaksanakan tugasnya sebagai Aparatur Penegak Hukum di Indonesia.Skripsi ini mengambil lokasi penelitian di Polda Metro Jaya. Permasalahannya bagaimana Penggunaan Asas Diskresi Kepolisian dalam menjalankan tugasnya sebagai Aparat Penegak Hukum, bagaimana tata cara, syarat dan tanggungjawab hukum dalam pelaksanaan Kewenangan Diskresi oleh Kepolisian. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Dalam Penggunaan Asas Diskresi Kepolisian dalam menjalankan tugasnya sebagai Aparat Penegak Hukum harus mengikuti syarat-syarat yang telah diatur baik dalam Peraturan Perundang-Undangan ataupun Peraturan Internal dari Instansi Kepolisian itu sendiri.Penulis juga mendapat kesimpulan bahwa tata cara, syarat dan tanggungjawab hukum dalam pelaksanaan Kewenangan Diskresi oleh Kepolisian harus memenuhi asas legalitas, yaitu baik pengaturan Internal Kepolisian maupun Pengaturan Pengaturan dari Instansi lain yang berhubungan dengan kasus yang bersangkutan atau sesuai dengan fakta di lapangan, dan dalam kasus ini dikarenakan berhubungan dengan Anak yang berkonflik dengan Hukum maka berikut adalah pengaturan diluar dari Pengaturan Internal Kepolisian dan Undang-Undang."

"ABSTRAKPerkembangan zaman berkontribusi pada gangguan Kamtibmas yang semakin kompleks, sehingga berdampak pada permasalahan sosial dalam masyarakat dan berpotensi menimbulkan konflik. Hal tersebut tentunya akan menambah beban operasional tugas Polri di lapangan. Hal paling krusial yang dapat mendukung oprasional tugas Polri di lapangan adalah dengan adanya perencanaan sumber daya manusia yang professional dan akuntabel. Polri memiliki sebuah regulasi untuk mendukung pembinaan karier Polri yaitu dengan metode rekam jejak. Penelitian ini menganalisis konsistensi penetapan aturan rekam jejak dengan implementasinya di Polda Metro Jaya. Selain itu juga, penelitian ini menganalisis faktor yang mempengaruhi penggunaan metode rekam jejak dan merumuskan upaya-upaya yang dapat dilakukan agar metode rekam jejak dapat digunakan secara menyeluruh dan konsisten. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dan pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan melakukan studi literatur. Teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep efektitas, teori manajemen sumber daya manusia, teori penempatan dan teori sistem informasi manajemen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode rekam jejak Perwira Polri belum dilakukan secara menyeluruh di polda Metro Jaya, hal tersebut dikarenakan terbentur dengan kendala-kendala berupa belum jelas mengenai petunjuk pelaksanaan dan ada regulasi yang tidak digunakan sebagaimana mestinya, khususnya mengenai penilaian kinerja dengan sistem manajemen kinerja SMK Polri. Hal tersebut dikarenakan oleh faktor internal yang meliputi latar belakang pendidikan, kinerja, riwayat penugasan, Assessment Center, dukungan kesehatan, dan pengetahuan personel mengenai regulasi yang sedang berjalan. Sedangkan faktor eksternal meliputi struktur organisasi dan kebutuhan organisasi, penilaian sidang dewan kebijakan, kebijakan pimpinan, dan adanya interfensi baik dari pimpinan Polri maupun pimpinan di luar Polri. Selanjutnya upaya yang dapat dilakukan agar metode rekam jejak dapar digunakan secara menyeluruh adalah data rekam jejak harus komprehensif, setiap personel dapat mengakses dan diwajibkan untuk memperbaharui isi dari data rekam jejaknya, rekam jejak digunakan secara konsisten, dan dilakukan evaluasi secara periodik dan berkesinambungan.

---

ABSTRACTThe development of the times contribute to the increasingly complex intrusion of security and public order, thereby impacting social problems in society and potentially causing conflict. it will increase the operational burden of Police duties. The most crucial thing that can support the operasional duties Police is with a professional and accountable human resources planning. Indonesia National Police has a regulation to support the development of Police officer rsquo s career by the track record method. This study analyzes at the consistency of setting the rules of the track record with its implementation in Metro Jaya regional police headquarters. In addition, this study analyzes at what are the factors that influence the use of the track record method. and formulated the efforts to ensure that the track record method can be used thoroughly and consistently. This research used qualitative approach and data collection techniques use interview, observation, also conducting literature study. The concept used in this research is concept of effectiveness, the theory of human resource management, placement theory, and information management system theory. The results of this study indicate that the Police Officers track record method has not been done thoroughly in Metro Jaya regional police headquarters. it is because of being confronted with obstacles in the form of not yet clear about the implementation instructions and there are regulations that are not being used properly, particularly on performance appraisals with performance management systems. This is due to internal factors that include educational background, performance, assignment history, Assessment Center, health support, and personnel knowledge of ongoing regulations. While external factors include organizational structure and organizational needs, assessment of the board of policy, leadership policy, and the interference of both the leadership of INP and leaders outside the Police. Further efforts that can be done so that the trace method can be used as a whole is the track record data must be comprehensive, each personnel can access and are required to update the contents of their track record data, track records are used consistently, and periodically and continuously evaluated. "

"This research aims to determine how performance-based budget planning is implemented in the Civil service police force pematangsiantar city and to find out the constraint faced and to know tha efforts should be done. This research uses descriptive qualitative approach using data collection techniques participant observation, in-depth interviews and documentary studies. there are 12 key information in this research. To test credibility of data, it uses 3 methods namely the extension of the observation, improvement and triangulation of data triangulation and theory triangulation. The results shows that in budget planning the civil service police force pematangsiantar city still has not applied performance-based budgeting. the research find few obstacles encountered in implementing performance-based budgeting in the office of the civil sesrvice police force pematangsiantar city , including: 1. the low competence of human resources; 2. there are not any performance indicators;3. lack of internal coordination; 4. the limited budgeting allocated; 5. lack of coordination with making up taams budgets in the pematangsiantar city government and the parlianment pematangsiantar city."