Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kegiatan perusahaan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi memberikan dampak positif dan dampak negatif terhadap lingkungan. Dampak posititnya antara lain berupa penyediaan sumber energi, penghasil devisa negara, transfer teknologi dan penyerapan tenaga kerja. Sedangkan dampak negatifnya menghasilkan limbah yang dapat mencemari lingkungan.Untuk meminimalkan dampak negatif, diperiukan tindakan-tindakan pengelolaan limbah yang dimulai sejak tahap perencanaan, sehingga dapat dipersiapkan langkab-langkah untuk menanggulangi dampak negatif dan mengembangkan dampak positifnya. Selain itu limbah-limbah tertentu merupakan bahan yang masih mempunyai nilai dan tidak seharusnya diperlakukan sebagai barang yang menjijiikan, melainkan harus dimanfaatkan. sebagai bahan mentah atau sebagai bahan yang berguna lainnya.Saat ini pemanfaatan limbah agar mempunyai nilai ekonomi belum mendapat perhatian, misalnya limbah dapat didaur ulang, digunakan kembali atau dirubah menjadi bentuk lainnya. Pemanfaatan ini juga dapat melibatkan masyarakat, pemerintah daerah atau pihak swasta yang diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.Perusahaan migas tempat penelitian ini telah mempunyai Sistem Kebijakan Pengelolaan Limbah, namun kenyataan di lapangan dalam pelaksanaannya masih belum berjalan sesuai dengan kebijakan tersebut. Masih sering dijumpai bercampur aduknya limbah, penumpukan-penumpukan, dan ceceran-ceceran limbah sering terjadi. Selain itu mahalnya sewa kapal dan jadwal pengangkutan limbah dari anjungan lepas pantai ke TPA di base camp yang sering berubah-ubah dan sexing dikalahkan oleh kepentingan produksi, keadaan cuaca yang tidak dapat diramalkan, hal tersebut menjadikan terjadinya penumpukan limbah pada lokasi kegiatan. Pengelolaan limbah yang terjadi masih merupakan tugas tambahan dan bukan merupakan tugas utama. Banyak limbah non-B3 yang masih dapat dimanfaatkan untuk didaur ulang atau digunakan kembali namun masih belum dimanfaatkan.Kegiatan migas lepas pantai ini menghasilkan timbah cair, gas dan padat. Dalam penelitian ini dibatasi pada pengelolaan limbah padat, sehingga skenario yang diusulkan dalam penelitian ini membutuhkan usaha penanganan limbah mulai dari awal hingga akhir produksi. Pendekatan ini juga memerlukan penetapan instrumen lingkungan, ekonomi dan sosial melalui peningkatan kapabilitas kelembagaan yang mengelola limbah.Untuk mengoptimasi sistem kebijakan pengelolaan limbah pada perusahaan tersebut, diperlukan analisis kebijakan yang dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh dalam pengelolaan limbah di perusahaan migas lepas pantai, dan mencari alternative pengelolaan limbah di perusahaan migas lepas pantai melalui pendekatan pelaku pengelolaan.Analisis kebijakan dilakukan dengan menggunakan pendekatan Proses Hirarki Analitik (PHA) dengan menggunakan alat bantu Expert Choice 9.0, untuk mengetahui secara pasti faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengelolaan limbah oleh perusahaan migas lepas pantai tersebut dengan pendekatan yang memperhatikan pada aspek-aspek lingkungan, ekonomi dan sosial.Dalam penelitian ini ada 3 (tiga) skenario yang diajukan sebagai dasar untuk manual altematif pelaku pengelolaan limbah pada perusahaan tersebut, yaitu:a. Skenario I Menggunakan Sistem kebijakan pengelolaan limbah yang sudah ada di perusahaan yang bersangkutan,b. Skenario II Masyarakat setempat sebagai pengelola limbah,c. Skenario III Pihak Swasta profesional sebagai pengelola limbah.Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka faktor-faktor yang berpengaruh dalam pengelolaan limbah di perusahaan migas lepas pantai tersebut, adalah Faktor Perlindungan Lingkungan (0,400) dan Faktor Sosial (0,400). Kemudian alternatif pelaku untuk pengelolaan limbah pada perusahaan migas tersebut adalah mengkombinasikan Skenario 1 (Menggunakan Sistem kebijakan pengelolaan limbah yang sudah ada di perusahaan yang bersangkutan = 0,431) dengan Skenario 2 (Swadaya Masyarakat setempat sebagai pengelola limbah = 0,415).

---

Optimalization of the Waste Management Policy System in the Oil and Gas Industry: a Case Study One of the Oil and Gas Companies which operates in the Natuna Sea, Riau Province Operations of oil and gas exploration and production companies create positive and negative environmental impacts. The positive impacts, among others, are the production of energy sources, state foreign exchange, technology transfer, and the labor recruitment, whereas the negative impact is the production of wastes which pollute the environment.To minimize the negative impacts, waste management actions must be implemented since the planning stage. More over, wastes may contain materials which may be of some value and can be used as raw materials for other processes.Presently no attention to utilize wastes for obtaining economic values by recycling, reusing or transferring to other forms. This utilization may involve the communities, local government or private sectors for the improvement of the society life quality.The oil & gas company, where the present research was done, has had a Waste Management Policy System. The implementation, however, was not done according the policy system. Mixing of waste with non-waste, piling up of wastes, and waste spillages were found frequently. The high price of transport vessel rent, the frequent changes of waste transport schedule, unpredictable weather, the prioritizing of production over environment, had piled up wastes at production sites. Waste management was still an additional task, not a main task. Many usable non-hazardous wastes were not utilized.Although the oil and gas operations in this study produced liquid, gas and solid wastes, the present study focused only in the solid waste management. Therefore the scenarios proposed in the study were from the beginning to end of production processes. The approach also required environment, economic and social instruments by improving the capability of waste-management institutions.To optimize the waste management policy system at the company, policy analyses would be needed as considerations in implementation.The present study aims to identify factors in waste management of an offshore oil and gas company, and to find alternatives of waste management of an offshore oil company by understanding the management actors.Policy analyses was done by implementing the Analytical Hierarchical Process (Al-IP) using Expert Choice 9.0 to identify waste management factors in the oil and gas company with the approach considering the environmental, economic and social aspects.In the present research, 3 (three) scenarios were used the base in finding the alternative actors in waste management at the company, namely:a. Scenario I using the existing waste management policy system at the company;b. Scenario II, the local community as the waste management implementer, and c. Scenario Ill, professional private company as the waste management implementer.The study resulted in the following factors in the waste management at the oil and gas company, the Environmental Protection Factor (0.400) and Social Factor (0.400). The alternative implementers in the waste management were the combination of Scenario I (Waste management by the oil and gas company = 0.1431) and Scenario II (focal community as the waste management implementer = 0.415)Number of References: 35 (1977 - 2003)"

"Limbah konstruksi dihasilkan dalam setiap proyek konstruksi baik yang merupakan proyek pembangunan maupun yang merupakan proyek pembongkaran. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan dalam beberapa penelitian, kontribusi industri konstruksi terhadap timbulan sampah semakin meningkat. Di Jakarta, upaya pengelolaan yang umum dilakukan terhadap limbah ini adalah dengan cara membuang dan menggunakannya kembali.Penggunaan kembali utamanya bertujuan untuk mengurangi biaya konstruksi. Namun banyak faktor yang berpengaruh untuk mencapai hal yang dimaksud, oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian ini untuk mengidentifikasikan faktor-faktor berpengaruh yang menyebabkan terjadinya material limbah konstruksi di Jakarta. Pendekatan yang dilakukan adalah secara kualitatif melalui wawancara dan survey questioner.Penelitian ini diharapkan akan meningkatkan pemahaman akan upaya pengelolaan limbah konstruksi, karakteristik segmen industri konstruksi yang menggunakannya, dan bahan bangunan terdaur ulang (recycled material) dalam konsep sustainable construction."

"Pencemaran lingkungan dapat terjadi apabila suatu kegiatan usaha tidak memperhitungkan biaya pencemaran lingkungan dalam proses produksinya. Gejala seperti ini disebut eksternalitas yang menciptakan ketergantungan antara dua atau lebih kelompok orang yang tidak dapat dinilai dengan uang, Pencemaran lingkungan, terutama sungai oleh limbah cair pabrik banyak terjadi dan biasanya dinilai merugikan masyarakat sekitar yang menggunakan sungai sebagai sumber air. Kerugian yang ditanggung masyarakat dapat digolongkan ke dalam biaya sosial yang harus ditanggung oleh segolongan orang yang diakibatkan oleh kegiatan orang lain.Agar hal tersebut tidak terjadi, dibutuhkan suatu kerangka berpikir baru, yang menempatkan lingkungan sebagai sumberdaya terbatas sehingga dapat diberlakukan sistem harga bagi siapapun yang menggunakannya. Metode yang dapat digunakan untuk menghitung kerugian yang disebabkan oleh suatu kegiatan industri adalah metode valuasi lingkungan. Dengan kata lain, lingkungan tidak boleh dimasukkan ke dalam komponen eksternalitas ekonomi.Tujuan penelitian adalah: (1) menentukan efisiensi pengolahan limbah yang tidak merugikan semua pihak yaitu industri, masyarakat, dan alam yang diwakili oleh badan air; dan (2) mengoptimalkan biaya pengendalian pencemaran dan biaya sosial yang ditanggung oleh petani.Metode penelitian yang digunakan adalah metode ekspos fakto. Metode ini dipilih dengan mempertimbangkan kecukupan data dari penelitian sebelumnya dan untuk memenuhi persyaratan waktu penelitian yang terbatas. Pada dasarnya penelitian ini dilakukan untuk mengkuantifikasi efisiensi penyisihan bahan pencemar, kerugian masyarakat, dan daya beli masyarakat ke dalam harga dengan menggunakan data sekunder dari hasil penelitian sebelumnya.Penyisihan bahan pencemar yang optimum adalah antara 52,605% sampai dengan 60,290%. Dalam rentang tersebut, pendapatan petani berkisar antara Rp. 26.321.653 sampai dengan Rp. 34.527.171 per hektar per tahun, sedangkan biaya pengelolaan berkisar antara Rp. 26.321.409 sarnpai dengan Rp. 30.380.888 per hektar per tahun.Dengan keadaan tersebut maka:1. Pendapatan petani yang selama ini menggunakan sumber air yang tercemar, akan meningkat, dengan jumlah peningkatan yang berlainan tergantung dari karakteristik sumber air yang digunakannya. Peningkatan pendapatan petani sangat besar, bahkan untuk petani yang menggunakan limbah pabrik gula sebagai sumber airnya, pertambahan keuntungan petani per hektar mencapai 379% pada efisiensi pengolahan 52,605%, dan 5,232% pada efisiensi pengolahan 60,290%. Hal ini kemungkinan besar akan sangat berpengaruh pada perubahan taraf kehidupan petani.2. Dengan menggunakan harga gula di pasaran saat ini (Rp. 4.000 per kg), maka harga gula akan bertambah antara 0,914% sampai dengan 1,356% per kg. Dengan demikian maka harga gula tidak akan bertambah banyak. Hal ini menunjukan bahwa pengolahan limbah cair akan menambah biaya produksi gula paling tinggi sampai dengan Rp. 55/kg.Setiap pertambahan jumlah bahan pencemar yang disisihkan, akan menambah biaya pengolahan limbah dan pendapatan petani padi, tetapi dengan membandingkan gradien kedua grafik tersebut terlihat bahwa pertambahan pendapatan petani padi akan jauh lebih besar dibandingkan dengan biaya pengolahan limbah.Kesimpulan dari penelitian ini adalah:1. Efisiensi pengolahan limbah yang tidak terlalu merugikan semua pihak yaitu industri, masyarakat, dan bad an air berkisar antara 52,605% sampai dengan 60,290%2. Biaya pengendalian pencemaran yang optimum adalah sebesar Rp. 1.645.088.040 sampai dengan Rp. 1.898.805.504 per tahun3. Biaya sosial yang diderita oleh petani akan menurun sejalan dengan pertambahan keuntungan petani yang kenaikannya berkisar antara 379% sampai dengan 5.232%.4. Badan air akan lebih mudah menguraikan bahan pencemar karena toksisitas bahan pencemar sudah berkurang.Dengan demikian maka hipotesis telah teruji: internalisasi biaya lingkungan dengan persentase penyisihan bahan pencemar yang optimum antara 52,605% sampai dengan 60,290%, akan menghasilkan penambahan biaya produk sisebesar 0,914% sampai dengan 1,356% per kg yang lebih rendah dibandingkan dengan biaya sosial yang harus ditanggung petani apabila limbah tersebut tidak diolah yang pendapatannya akan menurun sebesar 379% sampai dengan 5.232%.

---

Wastewater Treatment Effect On Paddy Farmer's Income (A Case Study at Madukismo Sugar and Rubbing Alcohol Factory, and Paddy Farmers Around the Factory)Environmental pollution could happen if a production activity does not consider its pollution cost. This symptom is called externality that create interdependency between two or more persons group, which cannot be valued by money. Environmental pollution happening on rivers that caused by industrial wastewater usually creates additional social cost. This cost is categorized, as a cost created by a group of person that is has to be overcome by other.

In order to avoid this to happen again, it needs a new paradigm that put environment as a limited resource so we could make a price system on its utilization. The method used to calculate this loss (by industrial activity) is called valuation. In another words, environment could not be considered as an economic externality component.

The objectives of this research are: (1) to determine the level of wastewater treatment efficiency which make no significant harm to stake-holders: industry, society, and environment (receiving water); (2) to optimize the pollution management cost suffered by industry and social cost suffered by farmers.

Research methodology used is expose facto method, This method was chosen with considerations on data availability from previous research and to fulfill the limited research time Basically, this research is conducted to quantify pollutants treatment efficiency, society loss, and public buying capacity into the price using the secondary data of the previous research.

The optimum level of pollutants removal is 52,605% - 60.290%. In this range, the profit that could be obtained by fanner is between Rp, 26,321,653 - Rp. 34,527,171 per hectare per year, and the pollution management cost is between Rp. 26,321,409 - Rp. 30,380,888 per hectare per year.

Base on the above condition:

1. The profit of the farmers who use polluted water will increase, and the amount depends on the characteristics water used. The increase of farmer's profit per hectare could reach 379% on treatment efficiency level of 52.605%, and 5.232% on treatment efficiency level of 60.290%. The profit will greatly affect the farmer's living standard.

2. Using the recent sugar price (Rp. 4,000 per kg), it will raise up to 0.914% to 1.356% per kg. Consequently, the price of sugar will not increase significantly. The wastewater management will add the sugar price only by Rp. 55/kg.

On item added of pollutant removed, it will increase the wastewater management cost and the farmer's profit. But by comparing the gradients of both graphs, the profit is still much bigger than the wastewater management cost.

The conclusions of this research are:

1. The optimum wastewater treatment efficiency for all stakeholders is around 52.605% - 60.290%.

2. The optimum wastewater management cost is between Rp. 1,645,088,040 to Rp. 1,898,805,504 per year.

3. The social cost suffered by farmers will decrease along with the increase of their profit that could reach 379% to 5,232%.

4. The receiving water will degrade the pollutants easily because the toxicity of the pollutants has significantly reduced.

Therefore, the hypothesis stated on section 1.5 has been proved that the internalization of the environmental cost into the optimum pollutants removal (between 52.605% to 60.290%), will increase the product's price to 0.914%to 1.356% per kg which is lower than the social cost suffered by farmers if the wastewater is not treated (between 379% to 5,232%)."

"ABSTRAKUntuk mewujudkan hidup yang sehat, sangat diperlukan kondisi lingkungan yang bersih. Lingkungan yang bersih bisa terwujud apabila limbah dikelola dengan baik.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui berbagai faktor,yang berperan dan mempengaruhi keberhasilan pengelolaan limbah serta faktor mana diantara berbagai faktor tersebut yang kurang atau tidak berfungsi dalam menunjang keberhasilan pengelolaan limbah di Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan.Persepsi masyarakat terhadap peraturan kebersihan, peranserta masyarakat, retribusi limbah, tenaga pengelola limbah, sarana dan prasarana serta penyuluhan mengenai kebersihan lingkungan akan mempengaruhi keberhasilan dalam pengelolaan limbah.Dari uraian tersebut, telah disusun 6 hipotesis yaitu:1. Semakin baik persepsi masyarakat terhadap peraturan kebersihan, semakin berhasil pengelolaan limbah.2. Semakin tinggi peranserta masyarakat, semakin berhasil pengelolaan limbah.3. Semakin besar iuran atau retribusi limbah, semakin berhasil pengelolaan limbah.4. Tenaga pengelola limbah yang memadai, akan meningkatkan keberhasilan pengelolaan limbah.5. Sarana dan prasarana yang memadai, akan meningkatkan keberhasilan pengelolaan limbah.6. Semakin sering dilakukan penyuluhan mengenai kebersihan lingkungan, semakin berhasil pengelolaan limbah.Untuk mengetahui berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan limbah, dilakukan penelitian dengan cara membandingkan ciri-ciri atau karakteristik dari dua wilayah yaitu Kelurahan Menteng Atas yang kondisi pengelolaan limbahnya sudah cukup baik dan Kelurahan Karet Kuningan yang kondisi pengelolaan limbahnya belum baik.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan limbah di kedua wilayah penelitian terdapat dua sistem kegiatan operasionil yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah (meliputi pengangkutan limbah dari lokasi penainpungan sementara ke lokasi pembuangan akhir), serta kegiatan yang dilakukan oleh swadaya masyarakat (meliputi pengumpulan dan pengangkutan limbah dari rumah-rumah penduduk ke lokasi penampungan sementara).Pengelolaan limbah tidak akan berjalan dengan baik tanpa didukung oleh swadaya masyarakat. Sebaliknya tanpa usaha pemerintah, pengelolaan limbah juga tidak akan berjalan karena usaha tersebut membutuhkan sarana, prasarana, tenaga dan dana yang besar.Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa :1. Semakin baik persepsi masyarakat terhadap peraturan kebersihan, peranserta masyarakat yang tinggi, tersedianya tenaga pengelola limbah maupun sarana dan prasarana yang memadai, serta retribusi limbah yang tinggi dapat meningkatkan keberhasilan pengelolaan limbah. Di samping itu, sering diadakannya penyuluhan mengenai kebersihan lingkungan juga dapat meningkatkan keberhasilan pengelolaan limbah.2. Keenam faktor tersebut mempunyai hubungan dengan pengelolaan limbah dengan derajad sedang sampai kuat.3. Di daerah yang kondisi pengelolaan limbahnya belum baik, ke enam faktor tersebut masih belum berfungsi dengan baik dalam menunjang keberhasilan pengelolaan limbah.

---

ABSTRACT

In establishing a healthy life, a clean environment' is a necessity. A clean environment would be accomplished if the waste were managed properly. This study is implemented to identify various factors that function and affect the success of the waste management. On the other hand, this study is also intended to identify factors, which do not support or only has little contribution to the success of the waste management in Sub district Setiabudi of South Jakarta.

Community participation, the availability of waste management personnel and labors, logistic and infrastructures, community perception on environmental cleaning regulation, money contribution for waste collection and extension program on, environmental cleanness are factors influencing the success of the waste management.

Based on this explanation, six hypotheses have been established, namely:

1. The better the community perception on environmental cleaning regulation, the more successful the management of the waste.

2. The higher the community participation the more successful the management of the waste.

3. The bigger the amount of waste collection fee, the more successful the waste management.

4. The availability of the waste management personnel and labors in an appropriate number will contribute to the success of the waste management.

5. Reasonable amount of logistic and infrastructure will give support towards a successful waste management.

The more frequent the information and education on environmental cleanness is given to the community, the more successful the management of the waste.

In order to identify various factors that influence the success of the waste management, this study has compared the characteristics of two different areas namely the one that had acquire good waste management, and the area that has not had a good waste management.

The result of the study shows that there are two operational systems in those two studied areas: firstly, the system operated by the government, which covers the transportation of the waste from a dumping location to a final dumping location.

Secondly, the system that is carried but by the community themselves which covers the collection and transportation of the waste from houses to a temporary dumping location.

Without the community active participation, the waste management can not be carried out properly since the services provided by the government have not reached household level that produce those waste.

On the other hand, without the Government involvement the waste management in the housing area will not work properly since the effort needs logistic, infrastructures, manpower and a lot of funds.

Based on the result of the data analysis, it can be concluded as the followings:

1. The high community participation, the availability of personnel, logistic and infrastructures, a reasonable amount of waste collection fee, a good community perception against environmental cleaning regulation and the more frequent extension program on the matter, will increase the success of the waste management.

2. The six factors mentioned earlier have a relationship to the waste management level, from fair to strong.

3. In the area where the waste management has not been operating properly, the six factors are proved to be not functioning yet in supporting the success of the waste management."

"Sampah pasar merupakan sumber sampah kedua pada sampah perkotaan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengindentifikasi akar masalah pada sistem pengelolaan sampah padat pada pasar di Kota Y pada tahun 2019. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan melakukan obervasi menggunakan daftar tilik dan telaah dokumen. Untuk menentukan akar masalah pada sistem pengelolaan sampah padat di pasar peneliti menggunakan fishbone diagram yang dianalisis berdasarkan empat aspek yaitu, aspek kelembagaan, aspek teknis, aspek lingkungan, dan aspek sosial-budaya. Hasil penelitian menunjukkan akar masalah dari sistem pengelolaan sampah berdasarkananalisis fishbone diagram dan perhitungan skoring adalah aspek lingkungan karena tidak ditemukannya penerapan dari semua kriteria aspek ini. Kesimpulan dari penelitian ini, untuk menyelesaikan permasalahan pada aspek lingkungan diperl stakeholder, serta perlu adanya penguatan peran dari pengelola pasar yang dapat dibangun dengan pengadaan mekanisme fit and proper test. Selain itu penting untuk melakukan asesmen kebutuhan sarana-prasarana pengelolaan sampah berdasarkan luas pasar.

---

Market waste is the second source of municipal waste in Indonesia. This study aims to identify the root of the problem in the solid waste management system in market in City Y in 2019. This study uses a type of qualitative research by observation using a checklist and document review. To determine the root of the problem the researchers used a fishbone diagram which was analyzed based on four aspects, consist of organizational aspects, technical aspects, environmental aspects, and socio-cultural aspects. The results showed the root of the problem of the solid waste management system in market based on the analysis of fishbone diagrams and scoring calculations was the environmental aspect, with 0 implementation. The conclusion of this research, to solve the problem on environmental aspects, stakeholder analysis is needed, and it is necessary to increase the role of market managers that can be built with appropriate fit and proper test. In addition, it is important to assess the needs of waste management infrastructure based on wide of market area."

"Terjadinya penumpukan sampah yang terjadi di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan keterbatasan lahan yang dimiliki oleh daerah untuk membangun TPA menimbulkan masalah persampahan. Menanggapi hal tersebut, penulis melakukan penelitian untuk mengetahui pengelolaan sampah pada Tempat Pemrosesan Akhir Regional (TPA Regional) di Indonesia dengan studi kasus Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Banjarbakula Provinsi Kalimantan Selatan (TPA Sampah Regional Banjarbakula) dan hubungan kerja sama antardaerah kabupaten dan kota dalam satu provinsi terhadap pengelolaan sampah pada TPA Sampah Regional Banjarbakula sebagai upaya untuk mengatasi masalah persampahan tersebut dan mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan karena TPA atau pun TPA Regional merupakan tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif dengan bentuk penelitian yuridis-normatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa pengelolaan sampah yang dilakukan di TPA Regional sama seperti yang dilakukan di TPA, yaitu menggunakan metode lahan urug saniter; kerja sama yang dilakukan dalam pengelolaan sampah di TPA Sampah Regional Banjarbakula merupakan kerja sama daerah dengan daerah lain.

---

The accumulation of solid waste that happened in the Landfill and the boundaries of land owned by the region to build a Landfill created a solid waste problem. Responding to this, the author conducted a study for solid waste management at Regional Landfill in Indonesia with a case study of the Banjarbakula Regional Landfill, South Kalimantan Province (Banjarbakula Regional Landfill) and cooperative relationship between districts and cities in one province towards solid waste management at the Banjarbakula Regional Landfill as an effort to solve the waste problem and its negative impact on the environment because Landfill or Regional Landfill is a place to process and return waste to the environment safely for human and the environment. This was a qualitative study with a descriptive design with juridical-normative research. The results of study showed that the solid waste management carried out in the Landfill was the same as that carried out in the Regional Landfill and was applied sanitary landfill method; the engagement in solid waste management at the Banjarbakula Regional Landfill was regional beetwen one cities to the others."

"Pengelolaan sampah yang tidak baik dapat menjadi sumber berkembang biaknya mikroorganisme penyebab penyakit. Diare merupakan salah satu penyakit yang rentan terjadi sebagai dampak dari pajanan sampah tersebut.Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis dampak pengelolaan sampah terhadap prevalensi diare pada balita. Studi kohort retrospektif yang dilakukan pada 120 balita yang terpilih secara acak pada dua wilayah penelitian, yakni RW 06 Kelurahan Abadijaya (terpajan) dan RW 16 Keluarahan Bhaktijaya (tidak terpajan), Kota Depok. Peneliti melakukan pendataan menggunakan kuesioner dan observasi di lapangan untuk mengetahui kondisi pengelolaan sampah serta prevalensi diare pada balita di wilayah tersebut. Setelah itu dilakukan uji chi-square dilanjutkan dengan analisis regresi logistik ganda untuk mengetahui variabel pengelolaan sampah yang paling berpengaruh terhadap kejadian diare pada balita.Hasil studi menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara upaya daur ulang dengan RR = 3,669 (95 % CI : 1,278-10,553) dan posisi wadah sampah keluarga RR = 7,017 (95 % CI: 1,29- 3,09) terhadap kejadian diare pada balita. Hasil analisis multivariat menunjukkan posisi wadah sampah keluarga adalah variabel yang paling berpengaruh terhadap kejadian diare pada balita setelah dikontrol oleh variabel daur ulang sampah. Peneliti menyarankan agar pemerintah meningkatkan sosialisasi dan fasilitas bagi masyarakat untuk menerapkan pengelolaan sampah yang baik terutama peletakkan wadah sampah di luar rumah. Selain itu juga perlu dilakukan pelatihan upaya daur ulang dan prinsip 3R lainnya yang dapat diterapkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

---

Poor Waste management can be a breeding source of microorganisms cause the disease . Diarrhea is a disease that occurs in toddlers susceptible as a result of exposure to waste. Waste management consists of technical and nontechnical aspects, which of each has directly and indirectly effect to the relationship between waste and the incidence of diarrhea. The purpose of this research is to khow the impact of waste management on the prevalence of diarrhea in toddlers. Study design used was a retrospective cohort.

Researchers conducted an assessment of the condition of the community waste management in two areas that have been grouped into the exposed ( managed by goverment) and unexposed (managed by community). Each are of study taken 60 respondents families that have toddlers so that the number of respondents used was 120 respondents. Researchers used a questionnaire to collect data and observations in the field to determine the condition of waste management as well as the prevalence of diarrhea in children under five After the chi-square test reserchers used multiple logistic regression analysis to determine the variables most influential waste management on the incidence of diarrhea in toddlers.

The results of the study showed that no significant relationship exists between the recycling effort [RR = 3,669 (95 % CI : 1,278-10,553)] and the position of the family waste receptacle [RR = 7,017 (95 % CI: 1,29-3,09)] with the incidence of diarrhea in toddlers. Multivariate analysis showed the position of the familywaste receptacle is the most influential variable on the incidence of diarrhea in infants after controlled by variable recycling bins.Suggestion of this study that the government must be improve socialization and facilities for the community to implement better waste management, especially laying waste containers outside the home. It is also necessary to trainings recycling efforts and other 3R principles that can be families applied in life in order to reduce."

"Masalah utama yang dihadapi penduduk desa Barongan kota Kudus dalam mewujudkan lingkungan hidup yang bersih selain bersifat material mencakup pula bahwa, interaksi pemerintah dan masyarakat belum mencerminkan suatu keterpaduan. Pemerintah setempat yang berusaha menerapkan inovasi kebersihan modern yang berasal dari negara maju sebagai acuan, kurang memperhatikan sifat urban kita yang sudah terbiasa mengelola sampah rumah tangga secara tradisional. Perbedaan kerangka acuan tersebut akhirnya menghambat terciptanya sikap tanggung jawab masyarakat pada kebersihan rumah tinggal secara nyata. Oleh karena itu pengkajian sikap masyarakat pada kebersihan rumah tinggal dan kaitannya dengan inovasi penanggulangan sampah sebagai bagian dari pembinaan kebersihan lingkungan pemukiman menjadi hal yang penting.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk dan pelaksanaan, kecenderungan sikap masyarakat dalam kebersihan lingkungan rumah tangga,faktor sosial budaya yang mendominasi perilaku mereka terhadap sampah dan kategorinya, serta mekanisme sosial yang berkembang, sehubungan dengan program penanggulangan sampah yang diinovasikan.Penelitian ini dilakukan di desa Barongan, kota Kudus, dengan sample 80 keluarga (ibu rumah tangga dan atau didampingi suami), sebagai responden yang dipilih secara acak stratifikasi, pada 3 RW. Metode yang digunakan adalah diskriptif, teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan dibantu kuesioner serta studi kepustakaan.Hasil temuan dari penelitian ini adalah: diketahuinya bentuk inovasi kebersihan pada lingkungan hidup kota yang berpenduduk heterogen sosial budayanya, dengan pelayanan sampah sistem modul. Pelaksanaannya dengan melibatkan masyarakat dalam penyuluhan kebersihan, pewadahan sampah, membayar iuran kebersihan serta mendapat pelayanan pengambilan dan pengangkutan sampah dari tiap rumah tinggalnya. Mereka sebelumnya telah didominasi oleh pengetahuan, kepercayaan, kebiasaan, kesempatan dan keputusan membuang sampah dan limbah rumah tangga secara tradisional (dimasukan ke dalam lubang pekarangan sekitar rumah, dibakar dan ditimbun tanah, serta ke comberan). Kecenderungan sikap mereka, menyatakan persetujuannya terhadap gagasan baru tentang penanggulangan sanpah, kecuali menegur pada orang yang buang sampah sembarang tempat,masih relatip lemah. Mekanisme sosial yang terjadi tampak kurang lampu merubah perilaku kebersihan yang lama dalam kelola limbah rumah tangga, karena terdapat kelemahan perangkat inovasi (materi kurikulum, kadar penyuluh, peserta), sehingga akhirnya kurang tercipta disiplin warga pada ketentuan inovasi. Walaupun begitu, mereka telah memiliki sedikit pengetahuan inovasi kebersihan modern. Praktek buang sampah rumah tangga tradisional digeser dengan pelayanan sampah sistem modul.Dengan demikian kuat lemahnya penerimaan masyarakat terhadap inovasi kebersihan penanggulangan sampah, berhubungan dengan kesempurnaan komponen program dan tingkat kompleksitas psikologi,sosial dan budaya dalam masyarakat. Selanjutnya tahapan yang terjadi pada proses penerimaan dan penolakan dalam rejection-adoption theory berlaku pula pada masyarakat bersangkutan.

---

The man problem faced by the inhabitants at Barongan village Kudus city, in creating clean environmental surroundings is that, besides of non-material reasons, the interaction between the government and community, has not shown good coordination. The local government which tries to implement modern innovative environment cleanliness practices from developed countries as from of reference does not give enough consideration of local custom in overcome garbage traditionally. The difference in the two frame of reference in turn, hinders the implementation of sense of respons ability on part of inhabitants in creating clean household environmental. Therefore, studies on the attitudes of the society on home cleanliness in relation to wastes overcome innovation as part of building hosehold environmental cleanliness becomes prominent.The objective of this study is to know the patterns, implementatlon and tendency of social attitude is home environmental cleanliness, social-cultural factors dominating their behaviours towards wastes and their categories,and developing social mechanism in relation to innovative waste overcome / management programmes.This study is done at Barongan village, Kudus city, with sample of 80 household ( house-wives, either accompanied by their husbands or bs them selves) as respondents chosen with stratified random, at three RW' s. The method which is used is discriptive, and the techniques used in collecting the data are depth-interviews, questionairs, and literary studies.What have been found in this study are pattern of home environmental cleanliness programme implemented in a small town with heterogeneous social-cultures with modullar garbage services. The implementation includes the involvement of the inhabitants in spreading information on the importance of clean environment, putting garbage into containers,contributing cleanliness fund and getting garbage-taking-away services from every home. They were previously influenced by knowledge, belie£, customs, opportunities and decisions on throwing away hone waste and sewage traditionally (put into square holes in the ground around the houses, burned, and covered with soil and open sewage ditch). They tend to agree at the new ideas wastes management, but the practice on warning on other who throw garbages not provided repositories is relatively weak. Social mechanism does not seem to change old cleanliness practices on overcome domestic waste. Because of the weaknesses in the innovative package (syllabi, staff, participants). As a result the inhabitants have not been fully committed to the innovative movement. Nevertheless,the have got some knowledge on modern way of keeping the environment waste have been seplaced by modular waste services.Thus, weather or not the society has the full commitment to the inovative way of wastes overcome has much to do with the perfectness of the innovative program components and the levels of complexities of the psychological-social-cultures of the society.Then, stages in the processes of adoption-rejection theory is also true to the above-mentioned society."

"Dalam menjalankan perannya sebagai pelayan publik, pemerintah sebagai aktor pembangunan dihadapkan pada berbagai masalah yang terjadi dalam masyarakat. Sebagai upaya menjawab permasalahan tersebut, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan atau program-program pembangunan untuk mencapai tujuan tersebut. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Implementasi kebijakan pengelolaan limbah/sampah terpadu ini dibuat mengingat Kota Tangerang selatan merupakan kota mandiri pasca pemekaran daerah dari Kabupaten tangerang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskripsi. Informasi yang diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam dengan narasumber yang mempunyai pengetahuan tentang kebijakan dan implementasi kebijakan. Pengelolaan sampah yang sebelumnya merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Tangerang, tidak lagi merupakan urusan pemerintah kabupaten, tetapi menjadi urusan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, karena sudah mempunyai instansi sendiri yang menangani masalah sampah yaitu Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman (DKPP). Penelitian ini bertujuan untuk membahas implementasi kebijakan pengelolaan sampah di kota baru tersebut. Dari hasil penelitian, implementasi kebijakan pengelolaan sampah di kota baru tersebut belum berjalan maksimal karena masih adanya berbagai kendala.

---

In carrying out its role as public servants, government as development actors are faced with various problems that occur in society. In an effort to answer these problems, the government issued a policy or development program to achieve those goals. Implementation of the policy in principle is the way to a policy can achieve its goals. Implementation of waste management policy/integrated waste is made considering the Tangerang City South is an independent city after the regional expansion of Tangerang Regency. This research uses qualitative research approach to the description. Information obtained by conducting in-depth interviews with sources who have knowledge of policy and policy implementation. Waste management that were previously the responsibility of the Tangerang regency government, no longer a government business distric, but the affairs of South Tangerang City government, because it already has its own agencies that deal with waste that is Department of Hygiene, Landscaping and Cemetery (DKPP). This study aims to discuss the implementation of waste management policy in the new city. From the research, implementation of waste management policy in the new town is not running maximum because there still exists a variety of conctraints."

"Persoalan sampah di Provinsi DKI Jakarta hingga dewasa ini masih merupakan suatu persoafan yang befum tuntas. Pofa pengelolaan sampah termasuk pengelolaan prasarananya belum mengalami perubahan yang signifikan dari tahun ke tahun. Produksi sampah di Provinsi DKI Jakarta kurang lebih 6.000 ton per hari, dikelola dengan pola pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan/pemusnahan di Tempat Pemusnahan Akhir (TPA) Bantar Gebang. Fakta lapangan menunjukkan bahwa daya tampung atau umur pakai TPA Bantar Gebang tefah mencapai pada titik kejenuhan, yang berarti Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus mengeluarkan suatu kebijakan mengenai pengembangan prasarana pengelolaan sampah tersebut. Sejak beberapa tahun yang lalu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan beberapa kebijakan penaembangan prasarana pengelolaan sampah, salah satunya adalah Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) berupa Intermediate Treatment Facilities (ITF). Kebijakan tersebut adalah antara fain pembangunan prasarana ITF di Duri Kosambi-Jakarta Barat dan pembebasan lahan untuk ITF di Marunda-Jakarta Utara pada tahun 2005 dan 2006. Namun, sampai berakhirnya rentang waktu tersebut, kebijakan tersebut belum berhasil terealisir.Fakta di atas mencerminkan bahwa terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan tersebut. Menurut Edwards Ill (1980 : 9) terdapat empat faktor penting atau disebut variabel, yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan publik. Keempat faktor penting atau variabel tersebut adalah communication, resources, dispositions or attitudes, and bureaucratic structure. Terkait dellgan hal tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah, sebagai berikut: mendeskripsikan pengaruh komunikasi terhadap efektivitas implementasi kebijakan pengembangan prasarana pengelofaan sampah di Provinsi DKI Jakarta; mendeskripsikan pengaruh sumber-sumber yang dimiliki Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta terhadap efektivitas implementasi kebijakan pengembangan prasarana pengelolaan sampah di Provinsi DKI Jakarta; mendeskripsikan pengaruh disposisi (perilaku) di Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta terhadap efektivitas implementasi kebijakan pengembangan prasarana pengelolaan sampah di Provinsi DKI Jakarta; mendeskripsikan pengaruh struktur birokrasi terhadap efektivitas implementasi kebijakan pengembangan prasarana pengelolaan sampah di Provinsi DKI Jakarta serta menganalisis efektivitas implementasi kebijakan pengembangan prasarana pengelolaan sampah di Provinsi DKI Jakarta.Penelitian ini menggunakan pendekatan positivist social science dan metode penelitian deskriptif, dalam pengertian tidak sampai menganalisis hubungan kausalistis antara berbagai aspek yang diteliti. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara untuk mengumpulkan data primer dan studi dokumentasi untuk menghimpun data sekunder. lnforman dalam penelitian ini adalah para pegawai di Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober-November 2007.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengembangan prasarana pengelolaan sampah di Provinsi DKI Jakarta mencakup pembangunan ITF di Duri Kosambi-Jakarta Barat dan pembebasan lahan untuk ITF di Marunda-Jakarta Utara. Faktor-faktor, seperti komunikasi, sumber-sumber, (kecuali aspek fasilitas), disposisi dan struktur birokrasi berpengaruh terhadap implementasi kebijakan, yang mengakibatkan efektivitas implementasi kebijakan menjadi kurang maksimal, bahkan mengakibatkan implementasi kebijakan pembebasan lahan untuk ITF di Marunda-Jakarta Utara gagal selama rentang waktu tahun 2005 dan tahun 2006.Sejalan dengan hasil penelitian tersebut, seyogianya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera membuat kebijakan, berupa: kebijakan mengenai spesifikasi ITF secara mendetail (lengkap); memaksimalkan pelatihan-pelatihan bagi para staf; meminimalkan intervensi; lebih banyak melibatkan pelaksana (implementator) dalam perumusan kebijakan dan merumuskan petunjuk-petunjuk pelaksana yang lebih rinci serta memaksimalkan koordinasi antar unit yangterkait dalam implementasi kebijakan."