Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan adalah upaya untuk mengatasi masalah kesehatan di Indonesia. Tetapi pemetaan ilmu kesehatan masyarakat di Indonesia belum dilakukan, sehingga penelitian yang telah dilakukan tidak dapat dinilai apakah telah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah dirumuskan sebelumnya.Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mencoba mengembangkan dan mengaplikasikan metode bibliometrik untuk membuat peta ilmu pengetahuan. Metoda tersebut mengkaji puluhan bahkan ratusan dokumen penelitian, sehingga memerlukan perangkat lunak untuk membantu analisis dan mengeluarkan hasilnya yaitu berupa peta dan grafik.Tujuan dari tesis ini adalah mengembangkan sistem yang dapat menganalisis ilmu kesehatan masyarakat secara bibliometrik dan menampilkan hasil analisis dalam bentuk peta dan grafik.Tesis menggunakan metodelogi pendekatan sistem yaitu dengan melakukan analisis dan perancangan prototype. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendaiam terhadap informan-informan kunci dan kajian pustaka. Sedangkan analisis data dilakukan dengan cara analisis isi (content analysis).Pengembangan sistem menghasilkan aplikasi basis data yang dapat menganalisis dokumen penelitian secara otomatis dengan tehnik co-word dan analisis produktivitas subjek, penulis, instansi penelitian dan kategori penulis. Output dari sistem adalah berupa peta ilmu kesehatan masyarakat secara dan grafik produktivitas.Kesimpulan dari tesis adalah sistem mampu menganalisis dokumen penelitian dengan tehnik co-word dan menampilkan hasil analisis berupa peta KIDS. Selain itu sistem juga mampu menghitung produktivitas dan menampilkan hasilnya berupa grafik produktivitas. Disarankan pengembangan dan peningkatkan kemampuan sistem selanjutnya.Daftar bacaan: 43(1983-2003)

---

Development of System for Mapping on Public Health in Indonesian Institute of Sciences (LIPI)Research and development on health is an effort to solve the problems in Indonesia. However mapping on public health has not been done yet, therefore the previously researches could not be valued. It is best for the researches be suitable with the program that has been drafted before.Indonesian Institute of Sciences (LIPI) has been trying to develop and apply the bibliometrics to map the science. Those methods are using numbers of research document so need a database application to support the analysis and give the result of a map and graphic.This thesis purposes to develop a system that have capable to analysis the research documents using bibliometrics and to display the result as a map and graphic.The methodology is the system approach by doing analysis and design a prototype. Data is collected through in-depth interview of key informants and literature study, and then the data is analyzed by content analysis.This thesis yields a database application that has capable to analyze the research documents on Public Health using bibliometrics automatically. The outputs of the database application are a map by using co-word techniques and graphics of productivity.The conclusions are the database application could display a map with co-word techniques and graphics of productivity. To develop and gain the capable of the database application are the suggestion.References: 43 (1983-2003)"

"Departemen Kesehatan Republik Indonesia dalam menuju Indonesia sehat 2010 telah menetapkan kebijaksanaan umum pembangunan kesehatan antara lain peningkatan derajat kesehatan sumber daya manusia dibidang kesehatan.Dengan mengacu kepada UU no. 22 tahun 1999, dan UU no.25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan PP no. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi. Semenjak dimulainya Otonomi Daerah tahun 2001 ini, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman dipandang perlu mempunyai rencana strategik.Untuk dapat menyusun rencana strategik Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman dilakukan penelitian Operasional dengan analisa kualitatif. Penyusunan rencana strategik ini dilaksanakan melalui tiga tahap yaitu tahap I (Input stage) terdiri dari analisis lingkungan eksternal dan internal dari Dinas Kesehatan yang dilakukan oleh Consensus Decision Making (CDM) yang terdiri dari Kepala Puskesmas, Kepala Subdinas, dan Kepala Seksi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman. Kemudian pads tahap II (Making Stage, CDM) melakukan identifikasi alternatif strategik dengan analisis internal dan eksternal (IE) Matrix dan SWOT Matrix. Setelah itu dilanjutkan dengan tahap III (Decision Stage) untuk menentukan prioritas strategik terpilih dengan menggunakan metode Quantitative Strategic Planning Matrixs (QSPM).Berdasarkan hasil analisis SWOT Matrixs memperlihatkan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman berada dalam kuadran Strenghths-Opportunities (S-O), dimana pada kondisi yang demikian Dinas Kesehatan dapat menciptakan Strategik yang menggunakan Kekuatan untuk memanfaatkan peluang sedangkan pada analisis dengan Matrixs IE memperlihatkan posisi Dinas Kesehatan berada pada set II (Growth and Build) yang berarti Dinas Kesehatan masih punya peluang untuk melakukan pertumbuhan dan pengembangan organisasinya.Melalui kedua analisis Matrixs tersebut maka Strategik prioritas yang tepat untuk Dinas Kesehatan adalah Strategik Intensif dan Strategik Integratif.Sebagai saran agar rencana strategik Dinas Kesehatan yang telah dibuat ini dapat dioperasionalkan maka perlu adanya rekomendasi dan dukungan dari Kepala Daerah dan DPRD Pasaman, setelah itu baru dilakukan sosialisasi kepada pihak terkait untuk menjalin koordinasi di dalam pelaksanaannya.

---

Strategic Planning of health office of Pasaman Regency Within framework of Regional Autonomy, Year 2001-2005Department of health, the Republic of Indonesia according to Healthy Indonesia Year 2010 has determined general policy of health aspect development such as increasing of human resource in health aspect.Referring to Law Number 22 Year 1999, and Law Number 25 year 1999 regarding Financial Balancing between central government and the regional government and Government Regulation Number 25 year 2000 regarding authority of the government and the provinces as autonomous regions. Beginning Pasaman District of autonomous in 2001, certainly the health office of Pasaman District would be a necessity this strategic Planning.In order to build a strategic planning of this Board this operational research has been conducted using Qualitative analyses, this strategic we build in three stage. First (Input stage), Consists of external and Internal environmental analyses of health office. Through Consensus Decision Making (DMC) people in this group include Head public Health Centre, Head Sub District, Health office and Head Section Health office from Health Pasaman District. On the second stage (Matching Stage), intended alternative strategic by Internal-External Matrixs and SWOT Matrix analyses. Finally the third Stage (Decision Stage) was select the strategic priority, using Quantitative strategic Planning Matrix (QSPM) Method.Based on the result of SWOT Matrix analyses, Health Pasaman District is positioned at Strenght-Opportunities (S-0) Quadrant, which means Health Pasaman District could maximizes its Internal strength using the opportunity meanwhile, the result of IE Matrix shown that position of health Pasaman District was at cell two (Growth and Build), it means that the Board still have the Opportunity to grow and develop its organization.Both Matrixes analyses resulted in the priority strategic for organization development of Health Pasaman District are as follows intensive strategy and integrative strategy.In order to Operational this Health Pasaman District Strategic Planning. There is a need of recommendation and support from Bupati and District Parliament (DPRD) after word socialization to related sectors should be done to build Coordination of the delivery of the programs."

"Pembangunan Kesehatan yang merupakan salah satu upaya penunjang Pembangunan Nasional, dibutuhkan tersedianya sumberdaya manusia yang tangguh, mandiri serta berkualitas, dengan desentralisasi memmberlkan wewenang kepada Kabupaten/Kota untuk menentukan sendiri prioritas pembangunan kesehatan daerahnya sesuai kemampuan, kondisi dan kebutuhan setempat, sehingga diharapkan mampu melakukan perencanaan kesehatan dan dapat memecahkan masalah kesehatannya sendiri, metode perencanaan dan penganggaran yang tepat akan dapat memberikan dampak pada perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan, oleh karena anggaran yang diserahkan dari Pemerintah Pusat dalam bentuk block grant, dengan demikian kualitas perencanaan dan penganggaran kesehatan serta efektifitas advocacy mentadi sangat menentukan alokasi anggaran yang akan diperoleh dinas kesehatan, dimana akan menentukan pelaksanaan operasional program dalam kegiatan tahun berlalan.Kota Payakumbuh merupakan salah satu Kabupaten/Kota yang ada di Propinsi Sumatera Barat, secara struktur Organisasi baru berjalan lebih kurang 1 (satu) tahun dengan peningkatan eselonering, 4 (empat) Sub dinas, 1 Bagian yang salah satu Sub Dinasnya adalah Sub Dinas Bina Program. Penelitian ini bertujuan memperoleh informasi tentang Sistem Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Tahun 2004 dengan mengkaji komponen Input, komponen Proses dan komponen Output.Dari hasil penelitian ini dalam pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Tahun 2004, telah dapat dilakukan dengan bottom up planning, hambatan yang timbul berkaitan dengan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Kesehatan, antara lain kuantitas dan kualitas sumber daya tenaga belum memadai, sarana komputasi, transportasi dan komunikasi belum memadai, belum tersedianya dana khusus untuk penyusunan perencanaan, ketersediaan data yang masih kurang dan kevalidan datanya, masih rendahnya pemahaman tentang metode perencanaan, pelaksanaan langkah - langkah perencanaan belum optimal. Dengan keterbatasan yang ada dalam penyusunan Perencanaan dan Penganggaran, maka perlu ditingkatkan kernampuan melakukan advocacy terhadap penentu kebijakan dalam kaitannya menentukan pembiayaan kesehatan.Proses dokumen perencanaan dan penganggaran di Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Tahun 2004 belum sesuai yang diharapkan karena belum didukung oleh data yang akurat dan valid dan dokumen yang dihasilkan adalah Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK), Proposal Proyek Health Workforce and Services (HWS) dan Rencana Strategi Kesehatan Kota Payakumbuh yang disyahkan serta merupakan dokumen penting dalam melakukan kegiatan evaluasi dan acuan selama melakukan kegiatan pembangunan kesehatan di Kota Payakumbuh yang akan dilakukan oleh Dinas Kesehata n.Saran yang harus dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh yaitu penempatkan sumberdaya manusia yang tepat dengan posisinya sesuai dengan pendidikan dan keahliannya dengan mempertimbangkan profesionalisme, diperlukan visi organisasi yang menjadi komitrnen bersama oleh seluruh staf dan penguatan kepemimpinan di semua jenjang administrasi

---

Analysis on Health Planning and Budgeting Development System in Payakumbuh City Health Office year 2004Health development is one pillar of national development and necessitates the availability of strong, independent, and high quality human resources. Decentralization has given the districts/cities rights to self determine their own health development priorities according to their capacities, conditions, and needs. Thus it is expected that districts/cities are able to do their own planning and budgeting and solving their problems. Planning and budgeting method will have significant impact on the resulted plan and budget, and in a situation where budget and fund are provided by central government in form of block grant, quality of planning and budgeting along with effective advocacy will determine funding allocation for health sector to be received by health office. This, in turn, will strongly influence the operational of the program.

Payakumbuh City is one of city in West Sumatera Province, and structurally the organization of this city has just been running for around one year with increasing numbers of echelon in the government organization. This study aimed to obtain information on health planning and budgeting development system in Health Office of Payakumbuh City year 2004 by analyzing input, process, and output components.

The study shows that health planning and budgeting development system in Health Office of Payakumbuh City year 2004 has employed bottom up planning method, with constraints including insufficiency of human resources in term of quantity and quality,

lack of computational, transportation, and communication facilities, no specific budget for planning development, lack of valid relevant data, low understanding of planning method, and suboptimal implementation of planning steps. With those limitations, it is necessary to improve the ability to provide better advocacy to the policy maker in order to get sufficient allocation for health development.

The documentation process of health planning and budgeting development system in Health Office of Payakumbuh City year 2004 was not fully appropriate as expected due to lack of accurate and valid data. The produced document was Working Unit Budget Document (DASK), Health Workforce and Services (HWS) Project Proposal and Payakumbuh City Health Development Strategic Plan which have been legalized and are important as to provide guidance in evaluation and to be referred during implementation of health development in Payakumbuh City by Health Office.

It is suggested to Payakumbuh City Health Office to place appropriate human resources in accordance to education background by considering professionalism. There is also a need to set organization vision to be committed by all staff and to strengthen leadership in all administrative level."

"Pada sektor kesehatan, desentralisasi adalah terjadinya pelimpahan kewenangan dari Departemen Kesehatan kepada Dinas Kesehatan Propinsi dan Kabupaten/Kota, yang berakibat terjadinya perubahan terhadap struktur, fungsi dan tanggung jawab, dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Disadari, bahwa desentralisasi ini berdampak juga pada sistem perencanaan pembangunan kesehatan, yaitu daerah mempunyai kewenangan besar untuk melakukan perencanaan dan penganggaran sesuai dengan situasi dan kemampuan daerah, sehingga beberapa permasalahan perencanaan terjawab dengan adanya sistem desentralisasi dengan Bottom Up Planning.Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang mekanisme Sistem Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Kesehatan Pada Era Desentralisasi Di Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan Tahun 2003, dengan menggunakan metode kualitatif dan melakukan pengumpulan data primer terhadap kompunen input, komponen proses dan komponen out put dengan menggunakan teknik wawancara mendalam, melakukan observasi dan telaahan dokumen data skunder.Hasil penelitian ini dalam pelaksanaan Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Kesehatan Pada Era Desentralisasi Di Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan Tahun 2003, telah dapat dilakukan dengan mekanisme bottom up planning. Hambatan yang timbul berkaitan dengan penyusunan perencanaan program pembangunan kesehatan pada era desentralisasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan, antara lain kualitas dan kuantitas sumberdaya tenaga belum memadai; kedudukan unit perencanaan pada sub bagian perencanaan di bawah bagian tata usaha, sehingga dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan program pembangunan kesehatan tidak optimal; tidak tersedianya dana khusus untuk penyusunan perencanaan; sarana komputasi, transportasi dan komunikasi belum memadai; rendahnya ketersediaan dan kevalidan data; rendahnya pemahaman terhadap metode perencanaan; pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan perencanaan belum maksimal; pelaksanaan konsultasi mengenai penyusunan perencanaan belum optimal; pelaksanaan langkah-langkah perencanaan belum maksimal; koordinasi lintas program sudah dilaksanakan akan tetapi terdapat hambatan mengenai sumberdaya manusiannya; perlu ditingkatkan untuk melakukan advocacy kepada pihak Pemerintah Daerah, DPRD dan Bapeda dan belum masuknya wawasan terhadap program pembangunan kepada sektor lain;' penggunaan pedoman penyusunan perencanaan dengan menggunakan konsep P2KT, serta melakukan rencana anggarannya dengan mengacu Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002; pedoman satuan biaya yang digunakan adalah pedoman satuan biaya dari Pemerintah Kabupaten dalam bentuk Keputusan Bupati; jadwal penyusunan perencanaan sudah dibuat secara sistematis akan tetapi penggunaannya belum maksimal serta realisasinya sering tidak tepat; dilakukannya pendokumentasian perencanaan program pembangunan kesehatan dalam bentuk DIPDA(DASK, Proposal, Master plan 2001-2005; adanya peningkatan anggaran pada tahun 2003. Kemudian adanya kegiatan district grant PIP I, guna mendorong pelaksanaan desentralisasi bidang kesehatan yang didanai oleh pinjaman luar negeri (World Bank).Saran utama untuk mendorong kemampuan Pemerintah Kabupaten khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bidang kesehatan yaitu dengan meningkntan kualitas dan kuantitas sumberdaya tenaga guna melakukan advokasi secara sitematis sehingga dapat memperoleh komitmen pengambil keputusan di daerah agar sektor kesehatan dapat dijadikan sebagai pilar pembangunan daerah melalui pelaksanaan bimbingan teknis; melakukan konsultasi; melaksanakan penyusunan perencanaan sesuai dengan langkah-langkah perencanaan; adanya koordinasi lintas program dan lintas sektor; adannya petunjuk perencanaan; menyusun anggaran biaya sesuai dengan pedoman satuan biaya; melakukan penjadwalan perencanaan sampai pelaksanaan kegiatan program pembangunan kesehatan.

---

In the health sector, the decentralization means the submission of authority from the Department of Health to the Health Office of Province and Regency/ Municipality, which cause the change towards the structure, function and responsibility, in order to provide health services to the people. It is realized that the decentralization also effect the health development planning system, namely the region have greater authority to perform the planning and budgeting according to the situation and the regional ability, that some planning problems are responded with the decentralization system with Bottom Up Planning.

This research is intended to obtain the description regarding the mechanism of Health Development Program Planning Preparation During The Decentralization Era In The Health Office Of Way Kanan Regency In The Year 2003, by using qualitative method and performing the primary data collection by using the in-depth interview technique, observation and study of documents of secondary data.

This results of this research in implementation of the Health Development Program Planning Preparation in the Decentralization Era in the Health office of Way Kanan in the year 2003, has been done with bottom up planning mechanism. The constraints faced related to the preparation of the health development program planning in the decentralization era in the health office of Way Kanan Regency, among others are the quantity and quality of the human resources that are not sufficient; the position of the planning unit in the sub division of planning under the administration unit, that in the implementation of the health development program planning preparation is not optimum; the lack of fund available especially for the planning preparation; insufficient computation and communication facilities, the low availability and validity of data; the low understanding towards the planning method; the technical guidance implementation is not optimum; consultation implementation regarding the planning preparation has not optimum; planning steps implementation has not maximum; the inter programs coordination has been dome but there is human resource constraint; the advocacy to the regional Government, DPRD and Bapeda needs to be increased due to lack of understanding toward the development program of the other sector; the use of planning preparation guide by using the concept of P2KT, and the prepare the budget by referring to the Kepmendagri No. 29 year 2002; the standard unit cost used is standard the unit cost from the regency government in the form of Decree of the Head of Regency; schedule of the planning preparation has been systematically, however, the usage is not maximum yet and the realization is often inaccurate; the documentation of health development planning in the form of DTPDAIDASK, Proposal, Master plan 2001-2005; the increase of budget in the year 2003. Then with the district grant PHP 1, in order to encourage the decentralization in the health sector which is financed by the foreign loan (World Bank).

The main suggestion to encourage the ability of the Regency Government, especially the Health Office of Way Kanan in order to implement the decentralization of the health sector, namely by increasing the quality and quantity of human resources in order to perform the advocacy systematically that the commitment of decision maker in the region can be obtained in the health sector to be used as the regional development pillar through technical guidance implementation; perform the consultation; perform the planning preparation according the planning steps; the inter programs and inter sector coordination; the planning guidance; prepare the budget according the standard unit cost perform the planning schedule up to the implementation of the health development program activities."

"Buku ini berisi rencana dan kebijakan-kebijakan yang akan diambil pemerintah dalam mencapai Indonesia sehat tahun 2010."

"Perencanaan kesehatan adalah salah satu dari fungsi manajemen yang terpenting, yang harus dikerjakan lebih dahulu sebelum mengerjakan fungsi manajemen yang lain. Output perencanaan kesehatan tahunan Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II Kabupaten Bandung hingga saat ini kualitasnya masih rendah, padahal dilihat dari inputnya cukup memadai, diduga proses perencanaannya yang tidak benar. Untuk itu perlu dilakukan penelitian secara mendalam tentang proses perencanaan kesehatan tahunan itu sendiri.Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik wawancara secara mendalam dan diskusi kelompok terarah. Adapun hasil temuan penelitian bahwa proses perencanaan kesehatan tahunan di Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II Kabupaten Bandung masih jauh dari sempuma, langkah-langkahnya masih banyak yang tidak sesuai dengan prosedur tetap perencanaan kesehatan. Penyebabnya adalah kemampuan dan pengetahuan perencana masih kurang, struktur organisasi perencana rendah tidak sesuai beban kerjanya, mekanisme kerjasama lintas program dan lintas sektor tidak jalan.Agar perencanaan kesehatan tahunan yang dihasilkan berkualitas proses perencanaannya perlu diperhatikan, kualitas Sumber Daya Manusia perencana perlu ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan yang intensif dan adekuat, pembinaan oleh atasan lebih diintensifkan. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah struktur organisasi perencanaan di Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II Kabupaten Bandung, perlu dibenahi lagi agar sesuai beban tugas yang diembannya. Menggalang kerjasama lintas program dan lintas sektor dengan memanfaatkan otoritas pemerintah daerah.

---

The Analysis of the Annual Health Planning Process in Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II Kabupaten Bandung 1995/1996Health planning is one of the most important management functions which have to be done first before doing the other management functions. The quality of the annual health planning output in Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II Kabupaten Bandung is still low so far, whereas the input is adequate. It is hypothesized that the process of the annual health planning needs conducting.

The research method used is the qualitative method by using an In-depth Interview and Focus Group Discussion. The result is that the process of the annual health planning in Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II Kabupaten Bandung needs more improving, its steps are not in accordance with the porcedur of health planning. The causes are the skill and knowledge of planner still low, the structure of planning organization not in accordance with the work load, the mechanism of cooperation between cross-program and cross-sectoral not functioning.

In order to produce a qualified annual health planning, the planning process requires considerable attention, the quality of human resource of planner needs improving by conducting education and training intensively and adequately, the supervision by the head needs improving intensively. The other matters require considerable attention are the structure of planning organization in Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II Kabupaten Bandung needs straightening so that it is in accordance with the work load, performed and the cooperation between cross-program and cross-sectoral needs supporting by using the authority of the local government."

"Upaya besar Bangsa Indonesia dalam merumuskan kembali arah pembangunan nasional menuntut reformasi total kebijakan pembangunan disemua bidang termasuk bidang kesehatan. Derajat Kesehatan Masyarakat dan lndeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan termasuk pembangunan di bidang kesehatan.Perencanaan Kesehatan merupakan bagian terpenting dari fungsi manajemen kesehatan. Pada Era Otonomi Daerah dan Desentralisasi kemampuan tenaga perencana kesehatan kabupaten dalam mcnyusun perencanaan dan penganggaran kesehatan kabupaten dengan menggunakan metode yang tepat akan memberikan dampak terhadap kualitas perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan. Dengan efekiivitas advocacy pejabat pengambii keputusan di dinar kesehatan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD, akan diperoleh alokasi anggaran untuk sektor kesehatan yang sesuai dengan kehutuhan.Kabupaten Way Kanan yang berdiri 27 april 1999 merupakan kabupaten bare yang begitu lahir langsung memasuki era otonomi daerah dan desentralisasi. Berbagai keterbatasan terutama keterbatasan jumlah dan kualitas sumber daya manusia menjadi permasalahan dasar dalam menjalankan kegiatan fungsi manajemen kesehatan termasuk fungsi perencanaan kesehatan.Penelitian ini bertujuan memperolieh informasi aplikasi P2KT yang dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi implementasi P2KT dalam penyusunan Master Plan (rencana induk) Pembangunan Kesehatan Kabupaten Way Kanan 2002 - 2005 dan Perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan Tahun 2001 dan 2002 dengan mengkaji komponen input (sumber Jaya), komponen proses (mekanisme penyusunan P2KT) dan komponen output.Dari hasil penelitian diperoleh gambaran keadaan bahwa otonomi daerah dan desentralisai khususnya bidang kesehatan telah berjalan namun masih banyak kendala, demikian juga dengan pelaksanaan sistem anggaran block grant. Jumlah dan kualitas SDM yang terlibat dalam perencanaan di dinas kesehatan masih terbatas dan banyak jabatan sruktural yang kosong karena terbentur persyaratan administratif. Tidak tersedia alokasi dana khusus untuk perencanaan, dan keterbatasan sarana. Data dan informasi yang digunakan untuk penyusunan perencanan dinas kesehatan belum seperti yang diharapkan. Data bersumber pada facility based data, data hasil survey (population based data) belum banyak digunakan untuk penyusunan perencanaan. Metode P2KT baru digunakan untuk perencanan PHP (Provincial Health Project) dan banyak kendala dalam menggunakan metode P2KT akibat keterbatasan kemampuan SDM dalam menjalankan metode P2KT yang tidak sederhana.Dalam upaya memperoleh hasil aplikasi P2KT yang lebih sesuai dengan kondisi di Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan, telah dilakukan CDMG (Consensus Decision Making Group) oleh pejabat pengambil keputusan dan petugas perencana di Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan, yang menghasilkan Draft Rumusan Aplikasi P2KT Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kan.Dari pembahasan peneliti, maka diperoleh Hasil Aplikasi P2KT Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan, yang merupakan interpretasi dari Draf Rumusan Aplikasi P2KT Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan. Dalam Aplikasi P2KT tersebut dilakukan penyederhanaan konsep Perencanaan Dan Penganggran Kesehatan Terpadu, dimana penganggaran basil aplikasi P2KT dikombinasikan dengan Keputusan Mendagri No. 29 tahun 2002.Untuk penyempurnaan Hasil Aplikasi P2KT ini, maka perlu pengkajian lebih lanjut oleh para ahli atau profesional bidang perencanaan dan penganggaran kesehatan. sehingga kemudian akan didapatkan satu hasil aplikasi P2KT yang lebih tepat dan sesuai dengan situasi dan keadaan di Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan, yang lebih sempurna.Daftar Bacaan: 62 (1980 - 2002)Applicational Study of IHPB (Integrated Health Planning and Budgetting) Model in The Health Authority of Way Kanan of Lampung Province The big effort of Indonesia in reformulating the national development direction is to strive the total reforms of development policy in all sectors including health sector. Public Health and Human Development Index (HDI) level acts as indicator that is used to examine development's successfulness, including health sector's development.

Health planning is the most vital organ of health management function. In the Era of Regional Autonomy and Decentralization the ability of regency health planner in arranging regency's health planning and budgeting by using appropriate method will impact the quality of planning and budgeting that are produced. The effectively of decision maker's advocacy in health authority to the Local Government (so called Pemda) and Local House Representative (so called DPRD) will obtain appropriate budget allocation to the necessity.

Way Kanan Regency, which was founded on 27`h April 1999. It is a new regency that directly entering autonomy era and decentralization after being founded. A variety of limitations especially number and quality human resources were becoming fundamental problem in carrying out health management function activities including health-planning function.

This research aimed to get information on the application of IHPB in the Health Authority of Way Kanan Regency after examining the implementation of IHPB in arranging Health Development Master Plan of Way Kanan Regency for the period of 2002-2005 and Health Authority Planning in 2001 and 2002 by studying input (resources), process (IHPB arrangement mechanism) and output components.

The result of the research showed that regional autonomy and decentralization especially in health sector has run even with many constraints, the implementation of block grant system budget does too. The number and quality of human resources involved in planning in health authority was still limited and much structural vacant position due to the administrative qualification. The special allocation for planning was unavailable, and facilities were limited too. Data and information that used to arrange the health authority planning still were not as expected. The data that were acquired from the facility based data, and from the result survey (population based data) were not used in arranging the planning. IHPB's new method was used for the PHP (Provincial Health Project) planning, however, there were many constraints in using IHPB method due to the limitation of human resources ability in carrying out the complicated IHPB method.

In the effort of acquiring the result of IHPB's application that is more compatible to Way Kanan Regency's Health Authority, CDMG (Consensus Decision Making) has been conducted by decision maker and planning staff in the Health Authority of Way Kanan Regency that resulted the Draft of Application's Formulation of /HPB of the Health Authority of Way Kanan Regency.

From the researcher's discussion, it is obtained the result of Application of (HPB in the Health Authority of Way Kanan Regency. that is interpreted from Application's Formulation of IHPB of the Health Authority of Way Kanan Regency.In the application of IHPB model. the simplification of the concept of IHPB has been done, where the prediction of IHPB's application was combined with the Minister of Internal Affairs" Decree No. 29 year 2002.

To complete the result of IHPB's application, a further study needs to he conducted by the experts or professionals in planning sector and health budgeting, so it will obtain a result of IHPB's application that is more compatible to the situation and condition of Health Authority of Way Kanan Regency.

References: 61 (1980-2002)"

"Perencanaan tenaga kesehatan yang tidak baik akan mengakibatkan terjadinya kesenjangan antara kebutuhan tenaga kesehatan dengan realisasi. Akibatnya menimbulkan ketidakmerataan tenaga kesehatan. Satu wilayah mendapatkan tenaga kesehatan yang memadai, sementara wilayah lain kurang tenaga kesehatan sehingga akan mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan. Proses perencanaan yang baik meliputi : (1) perkiraan demand , (2) perkiraan supply , (3) mempertahankan (retaining), anggaran (budgeting).Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran perencanaan tenaga kesehatan di Kabupaten Bogor tahun 2002 dengan mempergunakan analisis SIPOC, yaitu dilihat semenjak dari Suppliers - Inputs - Processes - Outputs -- Customer.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan teknik wawancara mendalam, observasi, dan penelusuran dokumen agar dapat digali informasi yang mendalam tentang perencanaan tenaga kesehatan di Kabupaten Bogor tahun 2002.Adapun hasil dari penelitian ini adalah unsur pemasok (suppliers) telah memberikan dengan baik, walaupun masih ada pemasok lain yang belum dilibatkan dalam perencanaan tenaga kesehatan di Kabupaten Bogor tahun 2002 adalah organisasi profesi dan institusi pendidikan. Belum adanya SOP, dana yang tidak ada, sarana penting untuk untuk perencanaan yaitu IT belum memadai, dan tenaga perencana yang belum memadai dari segi kuantitas dan kualitas sangat mempengaruhi mutu Masukan (inputs). Sementara dalam unsur proses ditemukan bahwa prakiraan demand masih menggunakan metode "ratio tenaga terhadap jumlah penduduk", pada prakiraan supply masih sangat tergantung pada Dinkes Propinsi dan Pemda Kabupaten dalam reknit-ilea, prose retaining dengan strategi "layanan cepat-tepat-sejahtera", dan tidak memiliki anggaran khusus untuk pengembangan tenaga kesehatan. Pada unsur keluaran (outputs) sudah ada usulan kebutuhan. penempatan dan pengembangan nakes, akan tetapi belum memenuhi syarat sebuah usulan yang baik.Sementara pada unsur customer/ pelanggan sudah merasa cukup puas dengan hasil perencanaan, namun tidak puas dengan realisasinya.Untuk terlaksananya perencanaan yang baik perlu ditingkatkan kemampuan personil di Subdin Perencanaan dan Pengembangan, dilengkapi IT yang memadai agar Sistem Informasi Kesehatan dapat beroperasi, disediakan alokasi dana untuk perencanaan, dan harus banyak melakukan advocacy ke berbagai pihak dalam rangka mengoptimalkan perencanaan.Daftar pustaka : 34 ( 1984-2001)

---

Analysis of Health Workforce Planning in Bogor in The year of 2002 The improper planning of medical staff will cause differences between the need of the staff and the number of staff in reality. The result is unequal number of the staff; in one place the number of the staff is sufficient but in another place isn't. The lack of the staff will influence the quality of the medical service. The good planning process involves (I) demand estimation, (2) supply estimation, (3) retaining , and (4) budgeting,

The purpose of this research is to know the medical staff planning description in Bogor Region in2002 using SIPOC analysis, from Supplier-Input-Processes-Outputs-Customer.

The method used in this research is qualitative method , using in depth interview technique, observation and document tracing. These techniques enable to dig information deeply about the planning of medical staff in Bogor region in 2002.

From this research, it is known that the Supplier has given well. But there are suppliers that are not involved in Bogor medical staff planning 2002, that are profession organization and educational institution. The non-existence of SOP, no funds, the insufficient of IT, and the insufficient of the quality and the quantity of the planning staff; influence the quality of the Inputs. Mean while; in the Process; demand estimation still using -staff ratio toward the number of people-' method. In the recruitment, supply estimation still depends on the province health institution and region authority. The retaining process using "Layanan cepat-Tepat-Sejahtera" (Fast-Accurate-Welfare) strategy and doesn't have special budget to develop the medical staff. In Output there has been a need of proposal , medical staff placement and development, but it is considered not fulfill the requirement of a good proposal. In Customer, the customers have felt satisfied by the planning , but they are disappointed with the carrying out.

To carry out the planning well, it is necessary to improve the personnel ability in Planning and Development Subsection, supplied with sufficient IT; so medical information system can work. Fund allocation is prepared for the planning, and advocacy must be done to people who concern to optimize the planning.

Bibliography: 34 (1984 - 2001)"