Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan luar negeri Iran era Khatami memasuki suatu face baru, bergerak dari konfrontasi ke konsiliasi. Dalam gagasan kebijakan luar negerinya, tidak terdapat "benturan antar kebudayaan", dia lebih memilih "dialog antar kebudayaan". Kebijakan "detente" Khatami telah menciptakan suatu atmosfir yang mendukung untuk meningkatkan hubungan dengan dunia luar. Teheran tengah meningkatkan upayanya untuk memainkan peranan yang lebih besar di kawasan Teluk dan sekitarnya. Sekarang kebijakan "detente" menjadi "cornerstone" dalam Kebijakan Luar Negeri Iran.Masalah ini menarik untuk dikaji mengingat dibawah kepemimpinan Khatami, politik luar negeri Iran mempunyai corak baru yang secara signifikan berbeda dengan pendahulunya. Namun menyimpulkan bahwa Khatami sangat dominan dalam peran perubahan tersebut adalah terlalu menyederhanakan masalah. Sistem politik Iran yang khas, faktor geopolitik, geostrategi dan geoekonomi, tuntutan domestik, nasionalisme, agama, dan tentunya lingkungan eksternal, mempunyai peran yang tidak bisa diabaikan dalam perubahan ini.Tulisan ini akan berusaha mengeksplorasi perubahan dalam kebijakan luar negeri di Iran sejak revolusi tahun 1979, dengan titik berat pada masa pemerintahan Presiden Mohammad Khatami (1997-2001). Pertanyaan yang muncul dalam konteks ini adalah bagaimana suatu sistem politik yang pada mulanya berdasarkan pada doktrin religius secara ketat berhadapan dengan tuntutan domestik dan konteks internasional yang harus disikapi. Hal ini akan memperlihatkan bagamana suatu kebijakan luar negeri, yang berusaha untuk tetap hidup dalam prinsip-prinsip revolusi dan agama, secara simultan tiba pada suatu term pengembangan hubungan yang lebih rasional dan praktis dengan negara luar.Kerangka pemikiran yang digunakan untuk menjelaskan perubahan ini adalah teori determinants factors, serta teori pengambilan kebijakan. Dari hasil penelitian didapat bahwa peningkatan pragmatisme dalam kebijakan luar negeri Iran pada masa pemerintahan Khatami mempunyai kaitan dengan adanya perubahan dalam pola pengambilan keputusan dalam sistem politik Iran, kemunculan kaum reformis dalam kekuasaan eksekutif yang diikuti oleh kemenangan dalam pemilihan parlemen, kebutuhan ekonomi dan pertahanan serta perubahan konteks internasional.Pertimbangan-pertimbangan pragmatis kepentingan domestik berperan dalam terjadinya peningkatan pragmatisme dalam kebijakan luar negeri Iran. Pertimbangan pragmatis tersebut menyebabkan faktor-faktor normatif, seperti konsitusi, revolusi Islam dan nasionalisme Iran yang pada masa awal-awal revolusi Iran menjadi pendorong utama politik luar negeri Iran, pada masa Pemerintahan Khatami tidak lagi mendominasi."

"Tesis ini ingin menjelaskan unsur-unsur Confidence-Building Measures (CBMs) dalam politik luar negeri Presiden Muhammad Khatami dapat mempengaruhi perubahan hubungan antara Republik Islam Iran dan negara-negara yang tergabung dalam GCC. Iran dan negara-negara tetangganya terlibat dalam kesalingcurigaan dalam kurun waktu lebih dari satu dekade ketika Revolusi Islam Iran terjadi pada tahun 1979. Retorika-retorika para pembuat kebijakan di Iran memberikan kekhawatiran yang luar biasa pada para pemimpin negara-negara GCC. Hal itu ditambah lagi dengan reputasi Iran yang mempunyai keinginan kuat untuk menjadi hegemon di kawasan, dengan tetap mempertahankan status quo teritorial dan pembangunan fasilitas pertahanan, khususnya pembuatan rudal-rudal, pembangunan pertahan maritim yang semakin kuat di Teluk dan pengejaran senjata nuklir.Rasa khawatir para pemimpin GCC terhadap Iran terus berlanjut walaupun bapak Revolusi Iran, Ayatullah Khomeini, telah meninggal dunia, dan orientasi politik luar negeri Iran cenderung pragmatis.Kesalingcurigaan tersebut pada akhirnya membuat kawasan Teluk menjadi teramerikanisasi dan membahayakan keberadaan pemerintah Iran. Apalagi ketika pasukan AS berhasil menaklukkan Irak pada Maret 2003. Persepsi pemerintah Iran dalam memandang keamanannya adalah terkepung diantara negara-negara yang berada di bawah kontrol Amerika. Perbaikan hubungan dengan Amerika Serikat sampai saat ini belum bisa diwujudkan, padahal Iran harus mencari alternatif bagi pembangunan negerinya yang membutuhkan dana yang tidak sedikit dan melindungi rezim penguasa saat ini.Pilihan strategisnya adalah pendekatan yang dilakukan pada negara-negara Teluk yang selama ini menjadi target revolusi. Presiden Khatami telah memulainya sejak memegang jabatan presiden Iran pada tahun 1997, dan sedikit banyak telah mendapat perkembangan yang baik. Konflik konservatif-reformis mendukung perbaikan hubungan ini karena negara-negara Teluk adalah negara-negara muslim juga, walaupun memiliki kerja sama keamanan dengan AS.Saling kunjung para pejabat negara diantara dua pihak telah terjadi dan itu sebagai tanda tercapainva CBMs pada tahap awal. CBMs itu masih sangat jauh membantu upaya penciptaan sistem keamanan regional yang berbasiskan pada ide-ide dan kepentingan negara-negara kawasan, karena masih adanya berbagai kecurigaan yang timbul karena sengketa yang belum terselesaikan, seperti sengketa tiga pulau strategis.Daftar Pustaka : 39 buku; 10 artikel jurnal; 34 artikel dan berita website; 2 sumber lain"

"

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana terjadinya perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap program nuklir Iran pada periode pemerintahan Obama. Amerika Serikat lebih terbuka untuk berdiplomasi dengan Iran, tetapi masih mempertahankan pendekatan koersifnya. Guna memahami perubahan tersebut, penelitian ini menggunakan konsep perubahan kebijakan luar negeri oleh Jakob Gustavsson. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tujuh perubahan kebijakan luar negeri yang merupakan konsekuensi dari empat hal. Pertama, pelemahan power militer Amerika Serikat dan perubahan fokus wilayah Amerika Serikat ke Asia. Kedua, polarisasi politik domestik dan penguatan perekonomian Amerika Serikat. Ketiga, keinginan Obama untuk membatasi penggunaan militer di luar negeri dan menyelesaikan isu nuklir Iran melalui diplomasi. Keempat, dinamika pengambilan keputusan di Gedung Putih. Maka dari itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa keempat faktor ini berkontribusi terhadap tujuh perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap program nuklir Iran pada periode pemerintahan Obama. 

---

This research aims to answer how United States foreign policy towards Irans Nuclear Program change during the Obamas administration. United States is more open to diplomacy with Iran yet still maintain its coercive postures. In order to understand this problem, this research uses the concept of foreign policy change by Jakob Gustavsson. The methodology used on this research is a qualitative approach with descriptive analysis. This research shows there are seven foreign policy changes that are the results of four factors. First, United States declining military power and the shift of United States regional focus to Asia. Second, the polarized domestic politic situation and United States strengthening economic power. Third, Obamas personal preference in limiting the use of United States military power abroad and solve the Iran nuclear issue through diplomacy. Fourth, the decision-making process at the White House. Therefore, this research concludes that these four factors contribute to the seven changes of United States foreign policy towards Irans nuclear program. 

"

"Skripsi ini mengenai kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada masa pemerintahan Presiden Jimmy Carter, khususnya terhadap Terusan Panama. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan luar negeri yang diambil oleh Presiden Jimmy Carter untuk menyelesaikan masalah Terusan Panama. Presiden Jimmy Carter mengambil kebijakan dengan menandatangani perjanjian baru mengenai Terusan Panama, dimana dalam perjanjian itu juga disebutkan bahwa AS akan mengembalikan pengelolaan Terusan Panama sepenuhnya kepada Panama. Akan tetapi, perjanjian itu kemudian menimbulkan pertentangan di pihak AS. Perjanjian itu pun harus melalui perdebatan dan perundingan di Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat AS, sebelum akhirnya perjanjian itu disetujui dan disahkan. Pembahasan skripsi ini dibagi dalam empat bab. Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang, permasalahan, lingkup permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian, sumber penelitian, sistematika penulisan, serta bahasa dan ejaan yang dipergunakan.Bab kedua membahas kebijakan luar negeri AS pada tahun 1970 hingga 1980. Pada bab ini diuraikan secara umum kebijakan luar negeri AS, terutama kebijakan luar negeri AS setelah Perang Dunia II. Juga dibahas mengenai kebijakan Partai Demokrat dan Partai Republik, visi Jimmy Carter, kebijakan luar negeri pemerintahan Jimmy Carter.Bab ketiga adalah pembahasan inti mengenai kasus Terusan Panama dan dampaknya. Pada awal bab ini sedikit diuraikan mengenai latar belakang sejarah Terusan Panama. Kemudian dibahas kebijakan yang diambil Presiden Jimmy Carter terhadap Terusan Panama, dan akhirnya dampak dari adanya perjanjian baru Terusan Panama. Bab keempat merupakan kesimpulan menyeluruh dari pembahasan topik skripsi Perjanjian baru Terusan Panama yang pada awalnya ditentang, akhirnya disetujui dan disahkan oleh Senat AS. Perjanjian ini pun menguntungkan bagi kedua pihak, Panama dan AS."

"ABSTRAKKebijakan Amerika Serikat menyebarluaskan nilai-nilai demokrasi menempati posisi penting dalam kebijakan politik luar negeri pemerintahan Presiders Bill Clinton. Kebijakan pemerintahan Clinton terhadap Haiti pada tahun 1993-1994 adalah contoh kasus yang nyata dan terang-terangan dalam upaya Amerika mempromosikan demokrasi. Pemerintahan Clinton memandang bahwa rejim militer Haiti yang melakukan kudeta terhadap pemerintahan sipil yang sah hasil pemilihan demokratis merupakan pengingkaran terhadap aspirasi liberal bangsa Amerika yang sangat menjunjung tinggi kehidupan demokrasi. Oleh karena itu, pemerintahan Clinton merasa perlu melakukan upaya pemulihan dan promosi demokrasi di negara Kawasan Karibia tersebut. Misi Amerika di Haiti tersebut tidak semata-mata menyangkut promosi demokrasi, tapi juga dikaitkan dengan upaya Amerika memperluas pasar bebas (free market). Karena bagi pemerintahan Clinton, kebijakan demokrasi harus dikaitkan Pula secara terpadu dengan upaya memperluas pasar bebas. Pelaksanaan kebijakan ini sesungguhnya terkait dengan kepentingan nasional Amerika Serikat dan juga merupakan bagian dari strategi Amerika untuk menciptakan perdamaian di dunia yang didasarkan atas terciptanya pemerintahan demokratis di mana-mana."

"Perubahan kebijakan luar negeri Polandia yang terjadi setelah berakhimya kekuasaan komunis di negara itu pada tahun 1990, merupakan suatu rangkaian yang tidak terlepas dari peristiwa domestik yang ditandai dengan adanya tuntutan-tuntutan ke arah perubahan. Peristiwa politik domestik yang sarat dengan berbagai tuntutan-tuntutan reformatif yang sekaligus telah memperpanjang dan menimbulkan krisis-krisis ekonomi dan politik di negara tersebut telah membuat Polandia berada dalam sebuah situasi yang sangat memprihatinkan. Situasi yang memprihatinkan ini dapat kita lihat dari munculnya instabilitas dalam bidang ekonomi dan politik. Dalam situasi yang demikian inilah, pemerintahan baru Polandia mencoba melakukan berbagai langkah-langkah tertentu agar negara tersebut dapat keluar dari krisis yang menimpanya, yaitu keluar dari instabilitas kehidupan ekonomi dan politik. Langkah-langkah perbaikan itu dilakukan lewat penggunaan kebijakan-kebijakan reformatif, baik pada level ekonomi maupun pada level politik, dan salah satu kebijakan itu dilakukan lewat instrumen kebijakan luar negeri.Pilihan kebijakan luar negeri yang diambil oleh pemerintahan baru Polandia dalam rangka perbaikan-perbaikan kehidupan ekonomi politik domestik negara itu adalah dengan sikap dan pandangan yang "berkiblat ke Barat". Pilihan kebijakan luar negeri yang berkiblat ke Barat ini merupakan suatu sikap dan pandangan Polandia yang sangat berbeda dengan sikap dan pandangan luar negeri pada masa pemerintahan sebelumnya, yakni ketika negara itu masih di bawah kepemimpinan komunis. Sikap dan pandangan baru dari pemerintahan baru Polandia ini dapat kita lihat pada orientasi kebijakan kebijakan luar negerinya. Orientasi kebijakan itu adalah keinginan yang kuat dari pemerintah baru Polandia untuk bergabung dengan NATO dan UE. Orientasi pilihan ini dilakukan dengan tujuan mempercepat pencapaian keinginan-keinginan dometik tadi yang pada dasarnya adalah sekaligus menjadi kepentingan-kepentingan nasionalnya. Kemudian untuk tujuan ini., pemerintahan baru Polandia telah melakukan berbagai persiapan-persiapan, yaitu persiapan yang disesuaikan dengan keinginan-keinginan Barat itu sendiri (NATO dan UE). Kebijakan luar negeri Polandia yang menempatkan Barat sebagai orientasi pilihannya ini tentulah dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan. Pertimbangan utama dari pengambilan sikap dan pandangan ke Barat ini adalah !arena alasan-alasan ekonomi dan politik serta untuk memperoleh jaminan keamanan. Dengan demikian, dalam pandangan Polandia, Barat adalah satu-satunya pihak yang mampu mengembalikan kondisi instabilitas domestiknya tadi."

"Politik luar negeri Iran terhadap Amerika Serikat pada masa pemerintahan Ahmadinejad mempunyai ciri khas tersendiri yaitu konfrontatif. Politik luar negeri yang demikian ini dapat terjadi bilamana kepentingan nasional masing-masing negara tidak bisa dipertemukan atau bertentangan antara satu dengan yang lain. Konfrontatisme yang dikembangkan oleh Iran terhadap Amerika Serikat pada masa pemerintahan Ahmedinejad ini berlangsung sejak ia terpilih pada bulan Mei 2005, dan bahkan hingga dimasa awal periode kepemimpinannya yang kedua, yaitu pada setelah bulan Mei 2009. Terdapat indikator yang menunjukkan karakter konfrontasi itu antara lain disebabkan oleh sikap politik luar negeri Amerika Serikat yang cenderung berusaha mendominasi, mengembangkan unilateralisme dan menjalankan praktek hegemoni. Tipikal politik luar negeri Amerika Serikat yang demikian ini bertentangan dengan nilai dan orientasi politik luar negeri Iran yang lebih menekankan anti unilateralisme dan anti hegemoni. Konfrontatisme yang dikembangkan oleh Iran tersebut dapat dilihat ketika terjadi perdebatan pandangan yang mencolok terutama dalam memandang persoalan nuklir yang dikembangkan oleh Iran serta posisi dan status Israel sekaligus kesangsian atas peristiwa holocaust.

---

Iranian foreign policy toward the United States under the govemment of Ahmadinejad has its own characteristic, it is confrontational. Foreign policy can be happen when the nationai interests of each country cannot be reconcilable with each other. Confrontations which developed by Iran against the United States during the Ahmedinejad govemment since his election in May 2005, and even until the early days of his leadership of the second period after May 2009. There are indicators ihat show the character of the confrontation was partly due to the foreign policy stance of the United States tends to dominate, to develop a practice unilateralism and hegemony. The typical foreign policy of the United States is contrary to such values and orientation of Iran's foreign policy which emphasizes non-unilateralism and hegemony. Confrontations developed by Iran can be seen when there is a strong debate, especially in view of the nuclear issue which was developed by Iran and Israel's position as well as doubts over the Holocaust events."