Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 21343 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Eduarny Tarmidji
"Wacana-wacana untuk mewujudkan negara Islam dan krisis kepemimpinan yang terjadi di Indonesia memotivasi penelitian ini. Walaupun pemikiran politik al-Farabi ini dikemukakannya lebih dari 10 abad yang lalu, namun tentu bukan tanpa implikasi atau relevansi apapun terhadap perpolitikan di Indonesia saat ini. Beberapa hal yang dapat ditarik dari penelitian terhadap konsep al-Farabi tentang Negara Utama ini adalah: Pertama, motivasi atau dorongan alamiah manusia untuk berkelompok dan saling bekerjasama dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan dan kesempurnaan hidupnya, Kedua, kondisi dan proses pembentukan negara oleh manusia atau warga yang mempunyai rasionalitas, kesadaran, dan kemauan bulat untuk membentuk negara, di mana masyarakat sempurna yang terkecil (kamilah sugru) merupakan kesatuan dari masyarakat yang paling ideal untuk dijadikan negara. Ketiga, pentingnya seorang pemimpin Negara Utama dianalogikan seperti jantungnya tubuh manusia, dan kualitasnya mensyaratkan seorang yang paling unggul dan sempurna di antara- warganya, yaitu kualitas seorang filsuf yang mempunyai pengetahuan yang luas dan memiliki keutamaankeutamaan. Keempat, negara dibedakan berdasarkan prinsip-prinsip (mahadi') dari para warga negaranya, yaitu prinsip yang benar (Negara Utama) dan prinsip yang salah (negara jahiliah, fasik dan lain-lain). Kelima, pemimpin membimbing warga negaranya untuk mencapai kebahagiaan (al-Sa'adah) sebagai tujuan negara. Dari motivasi manusia berkelompok, proses pembentukan negara sampai tujuan negara tersebut dianalisa dengan metode analistis, komparatif dan refleksif, serta dengan pendekatan "hermeneutikfenomenologi" Paul Ricoeur. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa pemikiran al-Farabi tentang Negara Utama merupakan hasil perpaduan antara filsafat dan agama, sesuai dengan keterpengaruhannya dari pemikiran-pemikiran politik Plato dan Aristoteles serta doktrin-doktrin agama Islam yang diyakininya. Dengan kata lain, al-Farabi dianggap dapat mengharmoniskan antara filsafat politik (Yunani kuno) dan agama Islam, di mana hidup manusia selalu berhubungan dengan penciptanya.
Konsep kepemimpinan al-Farabi dalam Negara Utama yang menjunjung tinggi kebajikan dan keutamaan (khususnya keteladanan), yang terangkum dalam kriteria seorang "filsuf yang berkarakter nabi" kiranya dapat dijadikan pertimbangan dan acuan dalam kepemimpinan di Indonesia, yang saat ini membutuhkan seorang pemimpin yang diharapkan dapat membawa Indonesia "keluar" dari berbagai masalah atau yang popular dengan istilah krisis multi-dimensi."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2004
T11618
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
M. Nasroen
Jakarta: Aksara Baru, 1986
352.13 NAS a
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Pepen Irpan Fauzan
"Tesis ini membahas perbedaan pemikiran dan sikap politik Natsir berhadapan dengan Isa Anshary tentang negara yang berlandaskan Pancasila versus Islam. Perbedaan ini disebabkan oleh pengaruh lingkungan dan pengalaman politik keduanya yang berbeda. Penelitian ini menemukan bahwa Natsir dapat berkompromi menerima Pancasila sebagai dasar negara. Pandangan dan sikap politik Natsir moderat disebabkan pengalaman aktivitas politiknya dalam praktik pemerintahan. Berbeda dengan Natsir, Isa Anshary menolak Pancasila sebagai dasar negara. Pandangan dan sikap politik Isa Anshary berorientasi fundamentalistik disebabkan pengalaman aktivitas politiknya dalam revolusi fisik yang selalu berada di luar sistem pemerintahan. Tujuan penelitian ini ingin menunjukkan bahwa politik Islam yang dipresentasikan elite Persis tidak monolitik. Studi ini memanfaatkan sumber tulisan (pustaka) untuk melihat dan mendeskripsikan pandangan politik Persis yang tidak monolitik. Hubungan antara struktur lingkungan politik dengan individu-individu elite menjadi fokus uraian tesis ini.

The focus of this study is the difference of political view and attitude between Natsir and Isa Anshary about State which is grounded by Pancasila versus Islam which is caused by the effect of their both environment and political activities. This study found that Natsir's view about Pancasila was moderate caused by his political experience in goverment. The opposition of Natsir's political view was Isa Anshary's. His politival view about Pancasila was radical caused by his political experience in revolution and his activity always out of goverment system. The purpose of this study is to understand that Islamic politic which is presented by Persis's ellite is not monolitic. This study mainly using the written sources to find out and describe political view of Persis's ellite which is not monolitic. The main focus of this thesis is explaining the relations between stucture of political environment and ellite's political view and attitude."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2011
T30249
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Zainal Abidin Saleh
"Langkah M. Natsir antara tahun 1952-1957 memimpin Partai Politik Masyumi sebagai Ketua Umum yang jumlah anggotanya meliputi puluhan juta tersebar di seluruh Indonesia. Masyumi dilahirkan di Jogyakarta sebagai satu pemusatan perjuangan kaum muslimin. Cita-cita dan tekadnya dirumuskan dengan kalimat-kalimat yang sederhana dalam anggaran dasar, yakni "Menegakkan Republik Indonesia dan Agama Islam", tahun 1952 dengan jelas Partai merumuskan garis tujuan dan perjuangannya "melaksanakan ajaran dan hukum Islam dalam kehidupan orang-seorang, masyarakat dan negara". Islam pada tabiatnya pula adalah satu revolusi memberantas kemelaratan dan kemiskinan, memberantas eksploitasi (penggarapan dan pengrusakan) manusia dalam bentuk apapun juga. Islam meletakkan dasar bagi masyarakat hidup berdasarkan keseragaman, bukan atas dasar siapa yang kuat menindas dan siapa yang lemah tertindas.
M. Natsir sebagai pemimpin Masyumi pada waktu itu memberikan sikap pandangannya menolak dasar sekularisme dalam ketatanegaraan karena sekularisme ialah suatu cara hidup yang mengandung paham, tujuan dan sikap hanya di dalam batas hidup keduniaan dan tidak mengenal akhirat, Tuhan, dan sebagainya. Pertentangan seperti yang dikemukakan ini berlanjut terus sampai kita merdeka, malah secara jujur dapat melihat pertentangan itu sampai kini. Meskipun keadaan sudah berlainan, M. Natsir yang dikenal keras pada tahun 1945, tahun 1950-an dan tahun-tahun pertama masa-masa kebangkitan Orde Baru, ketegasan dan kekuatannya memegang prinsip akidah perjuangannya tetap bertahan sampai akhir hayatnya.
Untuk mewujudkan cita-cita dari asas Masyumi, M. Natsir menentukan suatu garis perjuangan yang meliputi tiga lapangan, yaitu sebagai berikut:
Lapangan Parlementer, Perwakilan (legislatif);
Lapangan Pemerintahan (eksekutif);
Lapangan Pembinaan Ummat.
Dari pembahasan di atas maka M. Natsir sebagai tokoh pejuang dan pemimpin partai Masyumi mengemukakan pandangan umumnya di konstituante pada tanggal 12 November 1957. Sebagaimana juga seluruh partai yang mewakili umat Islam di Indonesia, Masyumi mengajukan gagasan Islam sebagai dasar hidup bernegara. Adalah tugas penulis untuk mencari alasanalasan bagi usaha umat Islam dalam menjadikan Islam sebagai dasar negara Indonesia. Tentang latar belakang sejarah pemikiran kenegaraan dalam Islam.
betapa pun barangkali belum terlalu mendalam. Dalam bab-bab berikutnya diuraikan secara kritis masalah yang sangat krusial, yaitu pengajuan Islam sebagai dasar falsafah negara oleh partai-partai Islam dan tentangan kelompok nasionalis dalam sidang-sidang konstituante Republik Indonesia. Perbenturan ideologi antara kedua kekuatan politik itu sangat mewarnai iklim demokrasi Indonesia.
Pokok Permasalahan
Dari uraian yang telah dikemukakan secara garis besar di atas ada beberapa masalah yang menarik untuk dikaji, yaitu sebagai berikut:
Pertama: Motivasi apakah yang mendorong M. Natsir demikian gigih dalam perjuangan konstitusionalnya tentang dasar negara Republik Indonesia.
Kedua : Sejauh manakah gerakan perjuangan M. Natsir antara harapan dan kenyataan (das sein dan das sollen) terhadap konstitusi tentang dasar negara Republik Indonesia.
Ketiga : Sagaimanakah perjuangan konstitusional para nasionalis lslami tentang dasar negara Republik Indonesia di mana M. Natsir secara langsung bersama-sama terlibat di dalam proses tersebut?."
Depok: Universitas Indonesia, 1999
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Saylor, J. Galen
New York: Holt, Rinehart and Winston, 1981
375.001 SAY c
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Ni'matul Huda
Jakarta: Rajawali, 2011
320.1 NIM i
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>