Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang proses, mode dan bentuk transmisi gerakan kebangkitan Islam yang berlangsung di Timur Tengah ke Indonesia yang terjadi pada rentang waktu antara tahun 1990 hingga 2002. Kasus yang diambil sebagai objek studi adalah gerakan Tarbiyah yang kemudian berkembang menjadi Partai Keadilan Sejahtera dan gerakan Hizbut Tahrir yang kemudian menjadi Hizbut Tahrir Indonesia.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, sedangkan data diperoleh melalui kepustakaan dan wawancara mendalam dengan para tokoh yang berperan penting dalam transmisi ini.Tesis ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: Gerakan revivalisme Islam yang bermula dari Timur Tengah telah menyebar hampir ke seluruh dunia Islam termasuk ke Indonesia. Transmisi gerakan ini ke Indonesia terjadi melalui modus dan sarana yang beragam. Ada beberapa modus dan sarana dominan yang memiliki andil signifikan dalam proses transmisi tersebut Pertama, transmisi melalui para alumnus Timur Tengah. Kedua, melalui penyebaran buku-buku dan sarana informasi lainnya. Ketiga, melalui kontak personal dengan para aktifis gerakan revivalisme Islam di Timur Tengah.Transmisi ini melahirkan pengaruh yang cukup signifikan. Tingkat yang paling intensif adalah diadopsinya pemikiran, ideologi dan manhaj gerakan. Hal ini terjadi pada kasus Gerakan Tarbiyah yang mengadopsi pemikiran dan ideologi serta manhaj Ikhwanul Muslimin di Mesir dan Hizbut Tahrir Indonesia yang menjadi bagian dari jaringan Hizbut Tahrir internasional yang berpusat di Yordania.Kelahiran gerakan Tarbiyah sendiri terinspirasi dan terdorong oleh pemikiran Ikhwanul Muslimin. Selanjutnya, Ikhwanul Muslimin memasok gagasan, pemikiran, ideologi, semangat dan-metode gerakan Tarbiyah. Meskipun terdapat berbagai modifikasi dan adaptasi, pemikiran Ikhwanul Muslimin tetap menjadi acuan gerakan ini.Demikian juga dengan Hizbut Tahrir di Indonesia. Kelahiran gerakan ini sendiri dibidani dan dipelopori o1eh beberapa orang anggota dan simpatisan Hizbut Tahrir yang telah bersentuhan langsung dengan gerakan ini di Timur Tengah. Sehingga, nama, bentuk, doktrin, ideologi dan metode gerakannya benar-benar mengikuti Hizbut Tahrir di TimurTengah. Bahkan, Hizbut Tahrir Indonesia merupakan cabang dari jaringan Hizbut Tahrir Internasional dan bertanggungjawab kepada pengurus pusat Hizbut Tahrir di Yordania."

"Tema pemikiran Islam sebagai ideologi politik, dalam konteks wilayah dan kurun waktu yang tak terbatas, merupakan bagian dari pergulatan wacana gerakan kebangkitan Islam. Ketika gerakan Islam itu sendiri telah berwujud kedalam sebuah kekuatan praksis politik, maka nilai-nilai politis dalam dimensi keagamaan dengan sendirinya pula menjadi bagian yang tak terpisahkan. Secara sederhana, pergulatan "wacana hegemonik" dan "nilai-nilai fundamental" dalam faham keislaman terus beradu dalam praksis gerakan Islam di dua wilayah: "Negara" dan "Agama" Di satu sisi, negara seringkali memperkuat struktur yang deskriminatif dan melegitimasi ketidakadilan terhadap realitas pergerakan. Di sisi lain, interpretasi dan pemahaman terhadap teks-teks normatif keagamaan menjadi sebuah keharusan untuk diterjemahkan dalam tataran praksis aplikatif.Penelitian ini berbentuk studi fenomenologis yang bersifat kualitatif dengan tipe penelitian "deskriptif-analitik". Dalam perspektif historis, peneliti mencoba untuk memahami secara komprehensif mengenai fundamentalisme Islam yang dipahami sebagai ideologi politik dalam realitasnya. Penelitian ini berawal dari fenomena merebaknya aksi Hizbut Tahrir sebagai gerakan kontra-hegemoni dan kontrabudaya dalam upaya untuk menterjemahkan konsep Islam secara aplikatif di Indonesia. Peneliti berusaha mereduksi realitas ideologi dan tradisi Islam pada praksis gerakan Hizbut Tahrir, yang menampilkan corak dinamikanya tersendiri. Untuk itu, praksis gerakan Islam-politik Hizbut Tahir merupakan realitas gerakan yang menjadi objek penelitian di sini.Pemaknaan negatif masyarakat luas, serta dominasi yang berwujud intervensi negara terhadap praksis gerakan Islam-politik, merupakan faktor penghambat yang turut diteliti dalam aktualisasi gerakan Islam Hizbut Tahrir semenjak kelahirannya di Timur Tengah. Jika dicermati lebih mendalam, tampaknya pola eksperimentasi pergerakan Hizbut Tahrir Indonesia dalam konteks politik di Tanah Air, menyisakan persoalan bagi konsep "Negara Kebangsaan" dalam bingkai "Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)". Pergulatan hegemoni tidak dapat dihindari ketika dalam pandangan politik Hizbut Tahrir terdapat upaya untuk mengganti sistem yang sedang berlaku tersebut.Pola pergerakan Islam-politik ini pada gilirannya memunculkan respon tersendiri bagi kalangan aktifis pergerakan di Indonesia, dalam menyikapi pergeseran wacana Islamisme dari teologis-religius menuju praksis ideologis-politis. Pergulatan pemikiran dalam penelitian ini merangsang interpretasi lebih jauh terhadap perjuangan penerapan syariat Islam di Indonesia, yang bagi Hizbut Tahrir harus dimulai dari penegakan kembali sistem khilafat Islam, sebagai sebuah doktrin perjuangan yang telah mereka gariskan.

---

The Reality of Hizbut Tahrir Movement in Indonesia: Hegemonic Discourse and Ideological Praxis (A Study of Middle Eastern Islamic Thinking within the Political Islamic Fundamentalist Movement in Indonesia)

The theme of Islamic thinking as political ideology, in an unlimited territorial context and period of time, represent a part of the discourse of the Islamic Revivalism Movement. When the Islamic Movement became a political force, political and religious values became inseparable. In other words, the "hegemonic discourse" and "fundamental values" of Islam, continue to crop up in the Islamic movement in two areas: "State" and "Religion". On one hand, the state strengthens a discriminative structure and legitimizes injustice against the movement. On the other hand, understanding of an interpretation of normative texts has become a necessity to be translated into applicative practical level.

This research is a qualitative phenomenological study, using the descriptive-analytical technique of the political Islam ideology of the Hizbut Tahrir Islamic movement. In a historical perspective, the researcher will try to comprehend Islamic fundamentalism as a political ideology with the existence of the Hizbut Tahrir movement as a part of its political-ideological reality. This Research begins with the phenomenon of spread of the Hizbut Tahrir movement actions as a "counter-hegemony" and "counter-culture" movement, which trying to apply its concept of Islam to Indonesia. The researcher will attempt to detail the ideological reality and Islamic traditions in the Hizbut Tahrir movement, which has shown itself, to be unique within their dynamics pattern. So, the Hizbut Tahrir political Islam movement is a reality, which is the subject of the research.

Widely held negative views from the community as well as state intervention towards the political Islam movement as obstacles will to the actualization of the Hizbut Tahrir Islamic movement since its birth in the Middle East, will be researched. If further examined, it seems that the experimental model of the Indonesian Hizbut Tahrir movement raises questions about the concept of "the Nation State" and "the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI)". However, hegemonic struggle can not be avoided because Hizbut Tahrir's political view includes an attempt to alter the current system.

In turn, the model of the political Islam movement has drawn a response from the movement's activist in Indonesia, regarding the shift of Islamic discourse from religious-theological issues to political-ideological ones. The ideological polemic in the research has stimulated various interpretations of the struggle for the implementation of Sharia Law in Indonesia, which for Hizbut Tahrir, must begin with the reestablishment of an Islamic Caliphate systems, as the basic doctrine of their struggle."

"Kajian tentang gerakan Islam fundamentalis kembali menarik perhatian berbagai kalangan ilmuwan sosial dan polilik beberapa tahun belakangan. Beberapa kejadian di tingkatan Internasional maupun domestik yang terjadi beberapa tahun terakhir yang diawali dengan kasus penyerangan terhadap Gedung WTC 11 September 2001 dan berbagai kejadian di dalam negeri sepanjang 1998-2003, mulai dari peledakan bom secara sporadis di Malam Natal tahun 2000, tragedi Bom Bali 12 oktober 2002, dan aksi bom bunuh dlri di Hotel Merriot Jakarta, yang kesemuanya telah menelan banyak korban, telah semakin mengukuhkan bahwa gerakan Islam fundamentalis yang dalam aksi-aksinya sering kali memakai cara-cara radikal benar-benar nyata adanya dan telah menjadi ancaman bersama.Proses demokratisasi yang berlangsung di Indonesia sejak 1998 secara langsung ataupun tidak telah memberikan ruang bagi organ-organ Islam fundamentalis dan radikal untuk tumbuh dan berkembang. Transisi politik yang sering kali diwarnai berbagai macam kegalauan dan aneka persoalan, telah menyebabkan kurangnya perhatian akan potensi-potensi dari gerakan organisasi-organisasi islam fundamentalis dan radikal ini terhadap masa depan nasional. Patut untuk diakui bahwa seiring dengan kecenderungan ke arah krisis governabilitas dan ketidak becusan para elit-elit untuk mengkondisikan situasi ekonomi dan politik yang stabil dan kondusif, sedikit banyak mengimplikasikan semakin menguatnya daya tarik nilai-nilai alternatif yang ditawarkan oleh perkumpulan-perkumpulan keagamaan yang ekstrim tersebut. Kembali mengerasnya tuntutan untuk pemberlakuan syariat Islam dapat dipahami salah satunya oleh faktor menipisnya kepercayaan rakyat terhadap penegakan hukum yang berjalan di Indonesia, sehingga alternatif lain serta merta dipandang sebagai solusi terbaik.Beberapa tindak kekerasan yang telah beberapa tahun berlangsung, telah menyebabkan beberapa aktifis gerakan Islam fundamentalis radikal duduk dalam kursi pesakitan. Organisasi yang menjadi fikus kajian dalam tesis lni, FPI, Majelis Mujahidi, Laskar Jihad, dan Hizbut Tahrir Indonesia, benar-benar berada dalam posisi yang Iemah. Baik akibat berbagai penangkapan terhadap tokoh-tokohnya ataupun karena tekaanan-tekanan yang makin keras dari berbagai kalangan di luar dan dalam negeri. Namun demikian, realitas telah menunjukkan bahwa masyarakat mulai terpikat dengan beberapa agenda utama yang diperjuangkan oleh elemen-elemen ini, sekurangnya telah banyak survei memperllhatkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap berlakunya syariat Islam.Dalam penelitian ini ditemukan bahwa konsepsi gagasan dan pemikiran organisasi yang menjadi subyek kajian ini hampir semuanya secara frontal bertolak belakang dengan nilai dan prinsip demokrasi. Lebih jauh, demokrasi dianggap sebagai sistem kufur yang harus diperangi. Dan beberapa diantaranya masih bersiteguh untuk mendirikan suatu kekuasaan polilik berbentuk Negara Islam atau Daulah Khilafah lslamiyyah. Konstruksi politik yang diangankan oleh kelompok-kelompok ini, diukur dari cara pandang demokrasi, sangat jelas bersifat eksklusif dan diskriminatif. Hal ini dlbuktikan dengan konsepsi mereka yang mengharamkan kepemimpinan politik perempuan misalnya, atas kepemimpinan warga non muslim.Tentu adanya kenyataan yang demikian menjadi tantangan serius bagi seluruh elemen yang berkomitmen dengan penegakkan prinsip demokrasi, yang menghargai pluralitas dan toleransi. Sejauh mana masa depan demokrasi di Indonesia akan terus eksis dan terus bertumbuh kuat, pada hemat penulis, akan tergantung kepada bagalmana para elit-elit strategis negeri ini dapat membuktikan kinerja pemerintahan yang demokratis akan memberikan hasil yang optimal dan mensejahterakan masyarakatnya. Termasuk juga, bagaimana elemen-elemen muslim moderat yang menghargai pluralitas, kebersamaan, dan toleransi dapat meyakinkan kepada masyarakat luas akan kebaikan dan keutamaan prinsip-prinsip tersebut, dibandingkan apa yang selalu ditawarkan oleh kelompok Islam fundamentalis radikal."

"Pemikiran dan reformasi dari suatu keadaan akan selalu terjadi dimana saja, kapan saja dan dalam bentuk apa saja. Reformasi dalam konteks ini mempunyai ragam dan bentuknya, setidaknya ada tiga kecenderungan dari reformasi itu sendiri ; Pertama, kecenderungan untuk mempertahankan sistem dari abad-abad permulaan Islam sebagai sesuatu sistem yang benar dan tentunya setelah dibersihkan dari bid'ah, Kedua, kecenderungan dalam usaha untuk membangun kembali ajaran yang benar serta apabila dipandang perlu akan disesuaikan dengan pengertian-pengertian dan pemahaman-pemahaman kantemporer, disesuaikan dengan zaman dan kebutuhan yang dihadapinya, khususnya yang mencakup segi-segi agama, kesusilaan dan kemasyarakatan. Tentunya bagi mereka yang berupaya untuk memformulasikan sumber-sumber hukum Islam ke dalam realitas sosial serta disesuaikan dengan keadaan zaman yang selalu berkembang dan berubah, maka sangatlah dibutuhkan adanya ijtihad. Ketiga, kecenderungan dalam berpegang teguh kepada dasar-dasar ajaran Islam yang diakui pada umumnya, tetapi tidak menutup pintu bagi pandanganp-andangan baru yang biasanya datang dari Barat.Dari tiga kecenderungan itu, penulis dengan segala keterbatasan mencoba untuk mengkaji dan meneliti sebuah pemikiran politik Islam dari seorang pemikir Islam yang berkaliber internasional yaitu Abul A'la al-Maududi yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah, yaitu sebuah tesis dengan judul "Perbandingan Pemikiran Politik Islam Abul Ala Al-Maududi dengan Pemikiran dan Gerakan Partai Bulan Bintang di Indonesia"Dalam kajian ini penulis memfokuskan bahasan khusus pada pemikiran politik meliputi konsep negara atau pemerintahan dan tujuannya, dasar negara, demokrasi, struktur pemerintahan dan hukum menurut pandangan Maududi. Dari pemikiran yang berawal dari pembenahan sistem itulah Maududi mempunyai idealisme yang tinggi yaitu menjadikan Islam as way of life - sebagai jalan hidup - secara totalitas dan harus menjadi pijakan bagi manusia khususnya bagi ummat Islam. Maududi menghendaki ummat Islam pada zaman modern ini apabila ingin kembali mengalami kejayaan dan keemasannya sebagaimana yang telah dilewati pada awal tradisi Islam, maka ummat Islam harus kembali kepada dua sumber hukum Islam (al-Qur'an dan as-Sunnah) secara mutlak serta mengembalikan sistem pemerintahan yang sedang dijalankan pada abad modern ini kepada sistem yang telah dibangun Rasulullah SAW dan Khulafa ar-Rasyidin.Maududi tidak menerima sistem pemerintahan yang sedang dijalankan pada zaman modern ini, ia selalu memperjuangkan simbol Islam, bahwa Islam harus diterapkan sebagai dasar negara karena menurutnya didirikannya suatu negara adalah sebagai manifestasi dan misi besar Islam dan iapun menolak demokrasi yang berpaham kedaulatan rakyat, maka sebagai alternatifnya ia menawarkan sistem kekhalifahan dengan paham kedaulatan Tuhan, manusia harus tunduk pada aturan Tuhan karena manusia hanya merupakan wakil Allah di muka bumi. Tentang struktur pemerintahan, Maududi memandang bahwa struktur yang telah diterapkan oleh Rasulullah SAW dan Khulafa ar-Rasyidin adalah struktur pemerintahan yang dapat pula dijalankan di abad modern ini karena struktur itu merupakan struktur ideal yang dibangun di awal pemerintahan Islam. Oleh karenanya hukum atau undang-undang yang harus diberlakukanpun adalah syari'at Islam secara apa adanya sebagaimana yang dijalankan di awal tradisi Islam tanpa perlu adanya ijtihad karena Islam merupakan sistem yang komprehensif dan sesuai dengan situasi dan kandisi zaman. Dengan demikian, apa yang menjadi idealisme besar Maududi yaitu ingin menjadikan Islam kembali sebagai way of fife akan dapat direalisasikan.Pandangan dan pemikiran politik Maududi di Pakistan sangat banyak berpengaruh pada dunia Islam, maka untuk mengetahui lebih lanjut tentang pengaruh dari pandangan pemikiran tersebut, penulis mencoba mengadakan kajian khusus pada organisasi dan gerakan Islam yang ada di negara lain, dalam hal ini penulis mengambil obyek gerakan Islam pada Partai Bulan Bintang di Indonesia yang kemudian akan mengambil perbandingan dari dua pemikiran tersebut.Sebagaimana halnya pemikiran politik Islam Maududi di Pakistan, pemikiran Politik Islam di Indonesiapun pada prinsipnya menghendaki tegaknya Syari'at Islam dan menjadikan Islam as way of life, salah satunya pemikiran politik Partai Bulan Bintang. Partai Bulan Bintang merupakan Partai yang berasaskan Islam yang mempunyai kecenderungan dalam gerakannya lebih pada modernis dan kompromis dengan idealisme Islam/ Islam wal-Muslimiin yang dalam implementasinya dapat disesuaikan dengan kebutuhan zaman yang selalu berubah. Substansi dari ajaran Islam merupakan hal yang utama daripada simbol-simbol Islam itu sendiri, Ajaran Islam dapat disesuaikan dengan segala zaman. Oleh karenanya dalam rangka mencari solusi dari suatu hal yang baru diperlukan ijtihad dengan tetap mengacu kepada dua sumber hukum Islam yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah. Kedaulatan berada di tangan rakyat, karena sistem pemerintahan merupakan urusan yang bersifat mua'malah dan manusialah yang harus menjalankan sistem pemerintahan dari suatu negara. Dalam urusan pemerintahan dan simbol-simbolnya, kalau memang situasi memaksa untuk kompromi maka Partai Bulan Bintang lebih mengedepankan adanya kompromi dan mengakui pluralisme dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.Dari kedua pemikiran politik tersebut, yaitu pemikiran Maududi yang diimplementasikan pada gerakan organisasinya yaitu Tama at Islami di Pakistan dengan pemikiran dan gerakan Partai Bulan Bintang di Indonesia. Yang kedua organisasi politik ini mengumandangkan pemberlakuan Islam as way of life dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, juga dengan adanya idealisme besar dari Partai Bulan Bintang yaitu Izzul Islam wal Musliminm. Dari dasar dua pemikiran inilah penulis mengadakan penelitian dengan metode Studi Kasus pada Partai Bulan Bintang dan Studi Pustaka dalam mengambil data untuk menganalisis pemikiran dan pandangan-pandangan politik Islamnya Abul Ala al-Maududi, yang kemudian mengambil perbandingan dari kedua pemikiran tersebut.

---

Comparing Islamic Political Thought of Abul A'la Almaududi to The Thought and The Movement of The Crescent Star Party in Indonesia (Politics and International Relations in the Middle East)The thought and the reform of a condition will always occur wherever, whenever and in any kind of form. The reform in this context has its own variations and foams. There are at least three tendencies of the reform itself First, tendency to maintain the system from the early centuries of Islam as a proper system and definitely after it has been purified from any heresies. Second, tendency in efforts to rebuild the right tenet, which will necessarily comply with contemporary understandings and comprehensions according to the era and needs that it has to go through, and particularly with the religious, moral, and community aspects. For those who try to formulate the sources of Islamic law into social reality and to comply with the changing and evolving era, it is necessary to have the Ijtihad. Third, tendency to hold tightly onto the basics of the Islamic tenet, commonly recognized, but not to refuse the new views, which usually come from the West.

With those tendencies, the author, with all her limitations, tries to study and analyze the Islamic political thought from an internationally recognized Islamic thinker, Abul A'la Almaududi, which the author will disclose in her thesis entitled "Comparing Islamic Political Thought of Abul A'la Almaududi to the Thought and the Movement of the Crescent Star Party in Indonesia".

This thesis focuses on political thoughts including the concept of state or government and its purpose, state basic principles, democracy, government structure and law in Maududi's point of view. From the thought that is preceded by the improvement of the system, Maududi has a great idealism to make Islam totally as a way of life and as a platform for human kind and for the Islamic society in particular. In Maududi's opinion, if the Islamic society seeks for glory like the one they had in their early tradition, it has to return totally to the sources of Islamic law, i.e. Koran and Sunnah and reform the government system in this modem age with the system created once by Rasulullah SAW and Khulafa Arrasyidin.

Maududi refuses government system of this modern age. He consistently struggles for Islamic symbol: Islam has to be adopted as state basic principles. Maududi thinks that the establishment of a state is a manifestation of Islamic great mission. He also refuses the people's sovereignty of the democracy. Alternatively, he proposes God's sovereignty of the caliphate system. Mankind must obey God's rule since it is a representative of God in the Earth. Regarding government structure, Maududi considers that the structure implemented by Rasulullah SAW and Khulafa Arrasyidin can be applied in this modem era because the structure is an ideal one built in the beginning of Islamic government. Therefore, the law that has to be applied is sharia like the one implemented during the early tradition of Islam and without having to adopt the ijtihad. Islam is a comprehensive system and adjustable to the situation and condition nowadays. Hence, what becomes his great idealism, which is to make Islam as way of life, can be realized.

Maududi's political view and thought in Pakistan has much influenced the Islamic world. To find out more about the influence of that view and thought, the author tries to conduct specific studies on the Islamic organization and movement outside Pakistan. In this case, the author takes the Islamic movement of the Crescent Star Party in Indonesia as an object and makes comparison of the two thoughts.

Similar to the Islamic political thought of Maududi in Pakistan, the Islamic political thoughts in Indonesian seeks to enforce the sharia and to make Islam as a way of life. One of them is the political thought of the Crescent Star Party. This party is based on Islamic principles, which tends to have a modernistic and compromised movement, bringing the idealism of Izzul Islam wal Muslimin that in its implementation can meet the needs of this changing era. The substance of Islamic tenet is the main thing, instead of the Islamic symbols itself; and it complies with any eras. Therefore, in order to find a solution of actual problems, the ijtihad is necessary while referring consistently to the two sources of Islamic law, the Koran and Sunnah. The sovereignty is in the people's hands since the government system is categorized as muamalah and it is humankind who has to carry out the government system of a state. Facing with government affairs and their symbols, in the circumstances when compromise is inevitable, the Crescent Star Party prioritizes the compromise and recognizes the pluralism in the community, nation, and state.

These two political thoughts are applied in a form of an organization: Maududi with his Jama?at Islami in Pakistan, and the Crescent Star Party in Indonesia. Both organizations declare the implementation of Islam as a way of life in the nation and state life supported by the great idealism of the Crescent Star Party, Le. Izzul Islam wal Muslimin. Based on those two ideas, the author conducts a research by using the case study method on the Crescent Star Party and the literature study method to collect data as well as to analyze the thought and the views of Maududi concerning the Islamic politics, and makes comparison of the two thoughts."

"Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis hubungan antara fungsi simbol Islam dengan tingkat dukungan masyarakat terhadap partai politik pro Islam dalam dinamika politik sadder di Turki. Selain itu juga menganalisis strategi dan faktor-faktor penyebab revivalisme Islam hingga naiknya Partai Kesejahteraan (Refah) dan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP).Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan sosiologi-antropologi. Konsep-konsep agama dan kebudayaan dikemukakan oleh banyak pengamat seperti Dhurkheim, O'Dea, Nottingham, Geertz, dan Dhaouadi. Menurut Geertz, agama merupakan sistem simbol yang membentuk pola budaya. Bagi Dhaouadi, inti simbol budaya manusia adalah membuat human distinct identity dan simbol budaya bisa bersifat materialistik dan supranatural.Dengan metode deskriptif-analitis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa simbol Islam mengalami perubahan fungsi dalam dinamika politik di Turki dari periode Utsmani hingga era Republik Ketiga. Sejak tahun I980-an, "sintesis Turki-Islam" menimbulkan iklim baru keislaman di Turki Intelektual dan business man Muslim berwawasan modern dengan sentimen keislaman yang kuat muncul untuk mengintegrasikan budaya Turki, modernisme dan Islam.Ketika sekularisme gagal menggeser ideologi dan tradisi Islam yang telah lama rnengakar dalam masyarakat Turki, revivalisme Islam muncul sebagai alternatif . Indikasinya adalah berdirinya partai Partai pro-Islam seperti Partai Orde Nasional, Partai Keselamatan Nasional, Partai Kesejahteraan (Refah) dan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP). Ketika partai politik pro-Islam menggunakan simbol Islam secara terbuka, reaksi keras datang dari kelompok sekuleris dan di dukung militer. Kemudian, kelompok Islam mengubah strategi untuk menghapus citra "fundamentalis" dengan menggunakan tema-tema keadilan, kesejahteraan, HAM, demokrasi dan sebagainya yang pada dasarnya merupakan substansi nilai-nilai Islam.

---

The object of research is to analysis the linkage between the function of Islamic symbol and level of society support to political party pro-Islam in secular political dynamic in Turkey. Beside this, to analysis strategies and factors cause Islamic revivalism until Welfare Party (Refah) and Justice and Development Party (AKP).

This research uses library research with sociology-anthropology approach. Concepts of religion and culture were explained by intellectuals like Dhurkheim, O'Dea, Nottingham, Geertz and Dhaouadi. For Geertz, religion is a symbolic system that shape cultural pattern. And for Dhaouadi, nucleus of human cultural symbol makes human distinct identity and human symbol can be materialistic or supernatural.

Through descriptive-analytic method, this research examination show that Islamic symbol had been experienced function change in political dynamic in Turkey since Ottoman period until Third Republic era. "Synthesis Turkish-Islam" raised a new situation of Islam in Turkey. Muslim intellectual and businessman with modern views and strong sentiment on Islam appear to integrate Turkish culture, modernism and Islam.

When secularism was failed to shift Islamic ideology and tradition of Islam that was rooted in society long time ago, Islamic revivalism was appear as an alternative solution. The indicators are the birth of political party pro Islam i.e. National Order Party, National Salvation Party, Welfare Party (Refah) and Justice and Development Party (AKP).

When political party pro-Islam used to Islamic symbol openly, secularist group and military react hard. Then, Islamic group change strategies to erase "fundamentalist" image by uses themes like justice, welfare, human right, democracy etc. that they are substance of Islamic values."

"Penelitian dalam tesis ini bertujuan untuk mengetahui posisi dua organisasi gerakan dakwah dan politik Islam, yaitu Ikhwanul Musalimin dan Partai Keadilan Sejahtera yang tumbuh dan berkembang di dua kawasan yang berbeda, khususnya yang berkaitan dengan isu relasi Islam dan negara. Selain mendeskripsikan posisi kedua organisasi diatas ditengah-tengah pemikiran politik Islam, penelitian ini jugs mencoba mengungkapkan pengaruh satu organisasi terhadap yang lainnya dalam kaitan pemikiran hubungan politik dan agama.Penelitian ini menggunakan metode diskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka dan wawancara mendalam terhadap orang yang dianggap ahli dalam bidang yang diteliti serta berbagai sumber lainnya. Berrnula dari temuan akar permasalahan berupa perdebatan politik dalam Islam, kemudian mengungkapkan satu persatu dari dua organisasi yang diteliti dan proses pengaruh gerakan dakwah lkhwanul Muslimin terhadap Partai Keadilan Sejahtera, khususnya tentang masalah hubungan Islam dan negara.Temuan penelitian ini antara lain adalah, bahwa pengaruh Ikhwanul Muslimin terhadap Partai Keadilan Sejahtera sangat dominan melalui proses pemikiran yang dibawa oleh para alumni perguruan di Timur Tengah dan penerbitan buku terjemahan karya tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin yang kemudian banyak dijadikan materi kaderisasi Partai Keadilan Sejahtera, bahkan secara ekstrim bisa dikatakan bahwa PK-Sejahtera itu Ikhwanul Muslimin yang diindonesiakan, dalam artian dominasi tersebut sangat kental, namun disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia dan atau ditambah dengan mengambil metode gerakan Islam lainnya. Walaupun hubungan keduanya sangat mirip dan dekat, namun secara organisatoris, hal tersebut tidak dicantumkan dalam AD/ART partai ataupun statuta kebijakan politik lainnya.Khusus tentang pemikiran politik Islam yang berkaitan dengan negara, kedua organisasi ini meneruskan tradisi pemikiran Sunni yang menginginkan tegaknya kekhalifahan, namun dalam upaya ke arah itu, PK-Sejahtera mengambil langkah politik yang moderat, untuk saat ini mereka lebih mengkonsentrasikan terhadap upaya islamisasi masayarakat Indonesia dibawah naungan NKRI dengan memperjuangkan nilai-nilai Islam (maqasid al-syari'ah) terhadap kehidupan individu, sosial dan negara; seperti mengentas kemiskinan, menegakkan keadilan dan memberantas KKN.

---

This research would like to explore the position of two da'wah movements and Islamic politics; Ikhwanul Muslimin and Justice Party of Welfare (Partai Keadilan Sejahtera) which grows and develops in two different areas, especially, in the correlation with the issue on Islam and state relation. Besides, it would like to describe the position of certain organizations in Islamic political thought, this research would like to express the one's influence to another in the discourse on the relation between religion and politics.

This research used descriptive method with qualitative perspective through library research, depth interview with the experts and other sources. Based on the problem on political polemic in Islam, this research will explore two studied organizations and the influencing process of Ikhwanul Muslimin toward Justice Party of Welfare, especially, on the relation between Islam and state.

The results of this research: the influence of Ikhwanul Muslimin toward Justice Party of Welfare is very dominant through the spread ideas brought by Middle East universities' alumni and published translating book written by Ikhwanul Muslimin leaders that is used as the matters of Justice Party of Welfare cadre education. Moreover, Justice Party of Welfare can be claimed, extremely, as Indonesian Ikhwanul Muslimin, but appropriated with the condition of Indonesia society and added by using other Islamic movement method. Although, there is close correlation between certain organizations, but in the sense of organization, it is not grafted in the bill of organization or other political policies.

Especially, on the discourse of Islamic politics which related with state, both organizations continues Sunni tradition that want to upright khilafah, but to achieve that goal, Justice Party of Welfare uses moderate political steps. Now days, they give more concentration on Islamization of Indonesian society in the shadow of United State of Republic of Indonesia (NKRI) by struggling Islamic values (maqashid al-syari'ah) toward the life of individual, social and state; such as, poverty solving, justice upright and corruption erasing."