Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peningkatan Pendapatan Penduduk sebagai salah satu aspek penting yang perlu terus dibina dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang tersedia untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Biak Numfor perlu terus dibina dan dikembangkan melalui potensi sumberdaya yang tersedia dengan memperhatikan kondisi dan karakteristik daerah serta keadaan sosial budaya masyarakat sehingga memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat yang mampu dan mandiri dalam meningkatkan mutu kehidupannya dan ikut andil dalam keberhasilan pembangunan.Tanaman pinang sirih (areca catechu) merupakan tanaman perkebunan yang sudah dikenal oleh masyarakat Kabupaten Biak Numfar sejak dahulu karena tanaman ini bisa dapat dimanfaatkan dalam kehidupannya setiap hari terutama bijinya dapat dimakan dengan kapur dan sirih untuk menjaga kesehatan gigi agar gigi tidak bau dan tetap kuat juga dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan upacara--upacara adat serta untuk penyembuhan-penyembuhan lainnya. Dengan sudah dikenalnya tanaman ini dan memasuki tingkat perkembangan ekonomi pasar dewasa ini maka tanaman ini (biji pinang) semakin banyak diminati sehingga permintaannya pun cukup banyak di pasar lokal yang ada dan hal ini menjadi positif karena terciptanya lapangan kerja bagi peningkatan pendapatan penduduk/petani pinang sirih walaupun lahan pinang sirih yang ada adalah lahan yang sudah dikembangkan secara tradisional dan sebagiannya adalah merupakan warisan generasi sebelumnya yang kebanyakan kini sudah tua dan pemanfaatan batangnya untuk kebutuhan hidup masyarakat.Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan Pemerintah Kabupaten Biak Nurnfor dalam mengembangkan tanaman pinang sirih (arecha catechu) sebagai tanaman unggulan dan faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pengembangannya.Secara umum yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana kebijakan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dalam memberikan perhatian terhadap pengembangan komoditas tanaman pinang sirih scbagai salah satu potensi yang dapat diunggulkan dalam peningkatan pendapatan penduduk, marimba menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan komoditas tanaman pinang sirih di Kabupaten Biak Numfor.Ada beberapa faktor yang dianggap mempengaruhi pengembangan tanaman pinang sirih (arena catechu) di Kabupaten Biak Numfor yang terdiri dari kondisi sosial budaya masyarakat, kecocokan tanah, pemasaran, pemanfaatannya dan peran pemerintah daerah.Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah melalui studi kepustakaan, wawancara dan observasi. Informan dalam peneiitian ini dapat diambil sebanyak 28 orang yang terdiri dari unsur pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat, masyarakat petani pinang sirih atau pemilik lahan pinang sirih, dan beberapa anggota masyarakat lain. Informan pada masing-masing unsur dapat dipilih dan diambil sebanyak dua orang. Tempat penelitian yang dipilih yaitu pada Kantor BP3D, Dinas Perkebunan, Kecamatan Supiori Utara, Kecamatan warsa dan Kecamatan Biak Timur di Knbupaten Biak NumforDari hasil pengamatan di lapangan serta wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa Tanaman Pinang sirih (biji pinang) sangat disukai oleh masyarakat sehingga mempunyai dampak pada permintaan pasar lokal yang ada dimana sangat laku dijual dan hal ini sangat baik untuk peningkatan pendapatan penduduk.Saran yang disampaikan adalah agar Pemerintah Kabupaten Biak Numfor terus meningkatkan partisipasi masyarakat melalui program pengembangan tanaman Pinang Sirih (arecha catechu) karma tanaman pinang sirih sangat mudah untuk dikembangkan dan sangat cocok dengan tanah di wilayah Kabupaten Biak Numfor serta mempunyai peluang pasar yang baik untuk peningkatan pendapatan penduduk atau keluarga."

"Latar Belakang: Pemerataan pembangunan merupakan salah satu topik cukup hangat dibicarakan dalam memasuki rencana pembangunan lima tahun ke depan (Repelita VI), baik pemerataan antara kelompok masyarakat maupun pemerataan antar wllayah. Salah satu bentuk pemerataan yang cukup mendapat perhatian di Indonesia adalah pemerataan antar wilayah terutama antara Kawasaki Barat Indonesia OCR, dengan Kawasaki Timur Indonesia PI yang merupakan dua wilayah utama di Indonesia. Kurang adanya pemerataan antar daerah di Indonesia terutama antara KRI dan KTI dapat ditunjukkan dari hasil analisis (tampion) performance ekonomi dengan mengidentifikasikan berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita regionalnya. Hasil analisis tersebut mound Maildl (1997), pada tahun 1994- hampir sebagian besar propinsi-propinsi di KTI, antara lain : Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Irian Jaya, Maluku, dan Sulawesi Selatan termasuk dalam kategori pertumbuhan ekonomi rendah dan pendapatan regional rendah. Propinsi-propinsi yang termasuk dalam kategori ini adalah propinsi-propinsi yang secara ekonomis sangat tertinggal, baik dari segi pertumbuhan ekonomi maupun pendapatan per kapitanya atau dengan kata lain propinsi yang paling buruk keadaannya dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Kondisi pada tahun 1994 ini telah mengalami perubahan dibandingkan pada tahun 1991, dimana propinsi-propinsi yang termasuk dalam kategori pertumbuhan ekonomi rendah dan pendapatan rendah masih termasuk propinsi yang berada pada kawasan barat Indonesia, antara lain : Daerah Istimewa Yogyakarta, Bengkulu, Lampung, dan Jambi. Hai ini menunjukkan adanya perubahan performance yang semakin memperburuk kesenjangan antara KTI dan KRI selama kurun waktu 1991 sampai dengan 1994. "

"Dalam bidang ekonomi, khususnya ekonomi pembangunan, kajian tentang transformasi struktur ekonomi menghadirkan terjadinya proses evolusi Intelektual di pemikiran kalangan akademik yang mencoba menggambarkan tentang pola-pola pembangunan dapat berlangsung dengan berdasarkan proses terjadinya pergeseran peran sektor-sektor dalam struktur ekonomi. Di sisi Iain--masih dalam ilmu ekonomi pembangunan--terjadi juga proses evolusi intelektual dalam hal penggunaan indikator pembangunan sehingga mengemuka beberapa indikator lain yang diyakini dapat menjadi pelengkap dare indikator pertumbuhan dalam menilai hasil pembangunan, yang salah satunya adalah indikator yang menggambarkan tentang pola distribusi pendapatan. Kahan tentang proses transformasi struktur ekonomi yang dikaitkan dengan pola distribusi pendapatan untuk tingkatan regional menjadi rrienarik untuk dllakukan di daerah lain di Indonesia karena hal ini biasanya dilakukan untuk tingkat negara.Penelitian Ini bertujuan untuk (1) mengetahui pola transformasi struktur ekonomi yang terjadi dl Provinsi Lampung dalam kurun waktu 1969-2004; (2) mengetahui pola distribusi pendapatan yang terjadi di Provinsi Lampung dalam kurun waktu 1969-2004; dan (3) mengetahui pengaruh proses transformasi struktur ekonomi terhadap pola distribusi pendapatan di Provinsl Lampung. Penelitian ini menggunakan (1) metode pendekatan struktur produksi untuk melihat proses transformasi; (2) !coefisien gini ratio untuk melihat pola distribusi pendapatan; (3) regresi berganda dengan tehnik OLS untuk melihat pengaruh transformasi struktur ekonomi terhadap distribusi pendapatan; dan (4) Location Quotient (LQ) untuk melihat keunggulan komparatif antar sektor.Penelitian ini mendapatkan basil bahwa (1) proses transformasi struktur ekonomi berpengaruh signifikan terhadap distribusi pendapatan dl Provinsi Lampung yang dapat dlsebabkan oleh transisi peran antara sektor primer dengan sektor sekunder serta transisi peran antara sektor primer dengan sektor tertier. Sementara transisi peran antara antara sektor sekunder dan sektor tertier tidak mempengaruhi distribusi pendapatan di Provinsi Lampung; (2) dalam kurun waktu 35 tahun sejak tahun 1969 sampai dengan tahun 2004 belum terjadi pergeseran struktur ekonomi dalam Provinsi Lampung, akan tetapi arah menuju terjadinya pergeseran tersebut sudah terllhat dengan semakin menurunnya peran sektor primer khususnya sektor pertanlari yang diiringl dengan semakln meningkatnya sektor peran sekunder khususnya sektor Industri pengolahan sementara untuk sektor tertier relatif konstan. (3) Pola distribusi pendapatan di Provinsi Lampung selama kurun waktu 35 tahun sejak iahun 1969 sampai dengan tahun 2004 ternyata cukup rnerata dengan arah perkembangan dart tingkat distribusi pendapatan Ini menunjukkan trend yang semakin membaik."

"Pertumbuhan ekonomi dan distribusi atau pemerataan pendapatan merupakan dua hal yang penting dalam Pembangunan Ekonomi. Kedua-duanya bagaikan dua sisi dari satu keping mata uang, yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Kalau pembangunan ekonomi diandaikan sebuah keping mata uang, maka sisi yang satu adalah pertumbuhan ekonomi dan sisi lainnya adalah distribusi/pemerataan pendapatan. Jadi, adalah hampa jika membahas pertumbuhan ekonomi tanpa sekaligus membahas distribusi atau pemerataan Karena pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan yang tinggi, tetapi hanya dinikmati oleh segelintir orang adalah gagal. Sebaliknya, pembangunan ekonomi dengan pemerataan yang baik tetapi tanpa pertumbuhan adalah merupakan pemerataan kemelaratan/kemiskinan. Tesis ini bertujuan menganalisis distribusi pendapatan dan pembangunan ekonomi di wilayah Propinsi DKI Jakarta, dimana pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta relatif lebih tinggi dibanding rata rata pertumbuhan ekonomi secara nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, tesis ini menggunakan Analisis Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) atau Social Accounting Matrix sebagai kerangka kerja dan kerangka analisis. Oleh karena itu, membentuk kerangka SNSE Regional Propinsi DKI Jakarta merupakan salah satu tujuan lain dalam tesis ini. Kerangka SNSE Regional Propinsi DKI Jakarta, 1997 dirancang-bangun menjadi 21 Neraca, yaitu Neraca Faktor Produksi terdiri dari 2 (dua) neraca; Neraca institusi terdiri dari 7 (tujuh) neraca, yaitu 5 (lima) neraca rumahtangga, dimana 65,96 persen merupakan pendapatan berupa upah dan gaji. Di samping itu, kinerja perekonomian menunjukkan bahwa tabungan masyarakat telah mampu membiayai kebutuhan investasi. Berdasarkan analisis pengganda neraca (accounting multiplier) menunjukkan bahwa sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan jasa-jasa dalam lingkup sektor tertier (sektor jasa) telah berkembang menjadi sektor unggulan dalam perekonomian DKI Jakarta, sehingga perlu disarankan agar pemerintah DKI Jakarta mengambil kebijakan pengaturan anggaran dengan menambah alokasi pengeluaran di sektor jasa khususnya pada sektor pengangkutan dan komunikasi yang diarahkan untuk turut serta menyediakan atau turut mendorong ketersediaan infrastruktur fisik dan non fisik, serta lebih mendorong investasi swasta baik lokal maupun asing untuk menanamkan modal di sektor. Sedangkan dalam upaya penyelamatan terhadap masyarakat yang terkena dampak krisis ekonomi, berdasarkan analisis pengganda neraca (accounting multiplier) perekonomian Propinsi DKI Jakarta tahun 1997 menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran neraca institusi khususnya neraca ruimah tangga memberikan dampak yang relatif besar terhadap perekonomian. Hal ini selaras dengan hasil simulasi bahwa jika pemerintah menarnbah transfer berupa subsidi atau bantuan kepada rumahtangga akan berdarnpak terharlap peningkatan aktivitas perekonomian Sehingga jika krisis ekonomi masih terus berkepanjangan maka strategi penyelamatan berupa tindakan pemberian subsidi dan bantuan kepada rumahtangga masih harus dilaksanakan."

"

Proporsi kemiskinan perdesaan selalu lebih tinggi dibandingkan kemiskinan perkotaan di Indonesia. Program pengentasan kemiskinan, khususnya di perdesaan sudah seharusnya menempatkan masyarakat sebagai subjek dalam setiap program pengentasan kemiksinan. Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan kemiskinan yang signifikan termasuk di wilayah perdesaaan karena didukung sektor pariwisata yang mendorong peningkatan pendapatan per kapita Banyuwangi dari tahun ke tahun. Penurunan angka kemiskinan dan peningkatan pendapatan per kapita Banyuwangi tidak bisa dilepaskan dari program “smart kampung” dan pengembangan ekonomi lokal melalui pariwisata berbasis masyarakat yang dilakukan melalui industri lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sedangkan pengumpulan data menggunakan metode wawancara mendalam dengan 30 informan yang terdiri dari pemerintah daerah, organisasi ekonomi lokal dan masyarakat lokal. Hasil Penelitian ini menunjukan proses pengembangan ekonomi lokal melalui pariwisata berbasis masyarakat yang dilakukan sudah terlaksana dengan cukup baik. Kemudian BUMDes Ijen Lestari sebagai inovasi pelayanan publik memberikan dampak yang positif dalam pembiayaan kegiatan ekonomi lokal dan lapangan pekerjaan. Kemudian pemberian pelayanan dan media untuk perubahan dan interaksi. Selanjutnya pengembangan ekonomi lokal melalui pariwisata berbasis masyarakat terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat memberikan dampak positif, dimana ada kemajuan pola pikir ekonomi, bertambahnya mata pencaharian baru, peningkatan pendapatan dan pengelolaan keuangan serta cara dan perilaku kerja. Namun demikian, komunitas dan BUMDes Ijen Lestari perlu juga bermitra dengan stakeholder lainnya dalam upaya pengembangan destinasi strategis serta meningkatkan sumber daya manusia lokal untuk pemanfaatan Informasi dan Teknologi (IT) melalui website dan media sosial dengan konten yang menarik perhatian wisatawan.

 

---

The proportion of rural poverty is always higher than urban poverty in Indonesia. Poverty reduction programs, especially in rural areas, should put the community as the priority subject in each program. Banyuwangi Regency in East Java Province is one of the best example in poverty reduction program. Banyuwangi succeed to reduce its poverty rate significantly from tourism sector. This tourism increases income per capita of Banyuwangi from year to year. The poverty reduction in Banyuwangi is influenced by “smart kampung” and local economic development through a community-based tourism. (CBT) and Initiating local industry. This study uses a qualitative approach with a type of descriptive research. Whereas the data collection used in-depth interview method with 30 informants who were composed of local governments, local economic organizations and local communities. The results of this study show that the process of developing the local economy through CBT carried out quite well. Later, Village-Owned Enterprises (BUMDes) Ijen Lestari is an innovation for public services contributes to the community by giving loan fund to finance local economic activities and employment. BUMDes also provides services and a media for positive change and interaction. Furthermore, the development of the local economy through CBT on the economic well-being of the community has a positive impact, where there is progress in the economic mindset, increasing new livelihoods, increasing income and financial management and ways and work behavior. This research, concluded that communities and BUMDes gives positive impacts to provision of employment and tourism business income. However, as an innovation of public services, BUMDes also needs to enhance its networking with other stakeholders in order to develop its strategic destinations and improve the skills of their local human resources for using Information Technology to attract the tourists attention.

 

"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat aksessibilitas kecamatan seabgai hinterland bagi pusat pertumbuhan, mengetahui arah pengembangan kegiatan ekonomi kecamatan dan keterkaitan antar sektor perekonomian, serta menganalisis pengaruh nilai location quotient (lq), nilai total aksesibilitas dan belanja pembangaunan terhadap perkembangan ekonomi daerah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Alat analisis yang digunakan adalah model gravitasi, LQ dan pendekatan ekonometrika. Dari analisis model gravitasi diketahui bahwa sebagian besar kecamatan mempunya tingkat aksesibilitas yang lebih kuat terhadap Pusat Pertmbuhan Tembilahan dibanding pusat pertumbuhan lain. Berdasarkan kekuatan aksesibilitas juga dapat dikelpompokkan wilayah-wilayah hiterland bagi setiap pusat pertumbuhan. Dengan formula LQ diketahui bahwa kecamatan Reteh memiliki sektor / sub sektor unggulan terbanayak namun penyebaran sektor / sub sektro tidak merata antar kecamantan. Dari analisis model persamaan simultan diketahui bahwa variable belanja pembangunan tidak berpengaruh langsung dan signifikan terhadap semua sektor perekonomian begitu juga dengan variabel aksesibilitas. Semenara itu, nilai LQ masing masing sektor berpengaruh signifikan terhadap sektornya, kecualai sektor transportasi dan komunikasi dan sektor jasa jasa."

"Program Pengembangan Kecamatan untuk pertama kali dilaksanakan pada tahun 1998 dalam rangka penanggulangan kemiskinan pada masyarakat desa. Pengelolaan PPK diberikan secara langsung kepada masyarakat kecamatan melalui forum Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP ). Tujuan dari pelaksanaan PPK secara umum adalah mempencepat penanggulangan kemiskinan serta meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat dan aparat yang ditempuh melalui pemberian modal usaha untuk pengembangan kegiatan usaha produktif dan pembangunan prasarana dan sarana yang mendukung di perdesaan.Namun, berdasarkan data yang ada di PLKB Kecamatan Abung Timur pada tahun 2000 terdapat 245 KK yang termasuk keluarga pra sejahtera dart jumlah keseiuruhan 514 KK. Angka ini terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dimana jumlah keluarga pra sejahtera pada tahun 2001 meningkat menjadi 246 KK dan meningkat kembali pada tahun 2002 menjadi 248 KK.Berdasarkan uraian tersebut maka perlu kiranya dilaksanakan suatu penelitian yang membahas berbagai masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan PPK dimana pelaksanaannya selama ini dirasa kurang efektif dalam menanggulangi kemiskinan pada masyarakat desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektifitas pemanfaatan dana pinjaman PPK oleh masyarakat penerima pinjaman dana PPK dalam upaya meningkatkan pendapatan keluarga.Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan PPK khususnya pada kegiatan pemberian pinjaman modal usaha ekonomi produktif dalam upaya meningkatkan pendapatan keluarga di Desa Peraduan Waras maka perlu diadakan suatu penelitian untuk menilai pelaksanaan PPK tersebut. Metode kerja yang digunakan dalam menganalisis adalah dengan menggunakan kerangka logical frame work untuk mengetahui pencapaian kegiatan dari masing-masing aspek yang terdapat dalam project structure ( inputs, outpuuts, project objectives, wider objective) berdasarkan indicators and values menggunakan berbagai sumber verifikasi. Dari analisis ini juga dihasilkan important assumptions yang ingin dicapai dan masing-masing kegiatan yang terdapat dalam project structure tersebut.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Untuk memperoleh gambaran yang mendalam dan menyeluruh mengenai kondisi masyarakat sebelum dan seteiah pelaksanaan PPK, maka penelitian difokuskan pada 6 keluarga penerima pinjaman dana PPK T.A 1999/2000 yang berada di Desa Peraduan Waras Kecamatan Abung Timur. Adapun teknik pengumpulan data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, pengamatan dan studi dokumentasi yang berkaitan dengan masalah penelitian. Analisis data dilakukan dengan mengkategorikan data dan informasi yang diperoleh sesuai dengan skema analisis penelitian dengan menggunakan kerangka logical frame work.Pada pembahasan terhadap data dan informasi yang diperoleh di lapangan dengan menggunakan kerangka logical flame work diperoleh jawaban bahwa jalannya pelaksanaan PPK di Desa Peraduan Waras khususnya pada kegiatan pemberian pinjaman modal usaha ekonomi produktif dalam upaya meningkatkan pendapatan keluarga teiah melalui beberapa tahapan kegiatan sesuai dengan project structure (inputs, outputs, project objectives, wider objective). Dari indicators and values yang digunakan untuk mengetahui jalannya masing-masing kegiatan dalam project structure dengan menggunakan berbagai sumber verifikasi menunjukkan bahwa pelaksanaan tahapan kegiatan yang difasilitasi PPK sebagai upaya pemberdayaan tidak berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaannya dapat diidentifikasi berbagai masalah yang sekiranya akan menghambat pencapaian target dad pelaksanaan masing-masing kegiatan tersebut.Pemberian dana pinjaman PPK sebagai modal usaha ekonomi produktif kepada masyarakat Desa Peraduan Warns temyata belum dimanfaatkan dengan maksimal sebagai modal pengembangan usaha sehingga upaya peningkatan pendapatan masyarakat tidak berjalan dengan baik.Untuk mengatasi berbagai masalah yang ditemui dalam pelaksanaan PPK, make per-1u dilakukan sosialisasi yang lebih intensif melafui jalur formal maupun informal, pengadaan pelatihan administrasi kepada pengelola PPK di tingkat desa dalam upaya meningkatkan kualitas pengelola PPK di desa, pengadaan pelatihan usaha untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana pinjaman PPK seefektif dan seefisien mungkin dalam upaya meningkatkan pendapatan keluarga."

"Rendahnya taraf hidup dengan berbagai situasi dan kondisi yang dihadapi kelompok-kelompok ekonomis produktif adalah wujud kesenjangan dalam memperoleh pemerataan distribusi pendapatan dan rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomis. Akar permasalahan yang mencuat dipermukaan karena tidak adanya keseimbangan dalam memperoleh kesempatan untuk berkiprah mengembangkan sayap usahanya. Pembangunan dibidang ekonomi adalah satu-satunya tonggak dalam mengupayakan pemerataan yang diarahkan dengan menata struktur perekonomian tiga pelaku ekonomi nasional, yaitu semula dengan sistem perekonomian konglomerasi menjadi sistem perekonomian kerakyatan, dengan memberdayakan usaha kecil atau kelompok ekonomis produktif secara sistematis terpadu dan berkelanjutan. Salah satu program merupakan pencegahan kemerosotan dan mengangkat kembali mutu hidup masyarakat dari program JPS, yang dilaksanakan Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah melalui Proyek Pengembangan Program LEPMM, untuk mendorong tumbuhnya lembaga keuangan alternatif guna mempermudah akses dalam sumber permodalan bagi anggota kelompok usaha. Keberhasilan pengembangan program LEPMM sangat ditentukan adanya partisipasi dari anggota kelompok, namun didalam wujud partisipasi sangat banyak variabel-variabel yang mempengaruhinya diantaranya, tingkat kemampuan sosial ekonomi anggota kelompok dan pengetahuan anggota. Didalam penelitian ini akan diketahui hubungan variabel - variabel yang mempengaruhi tersebut, sehingga hubungan tersebut terlihat merupakan pendorong partisipasi anggota kelompok dalam melaksanakan program LEPMM sehingga tercapai sasaran dan tujuannya. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan secara setara antara kuantitatif dan kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Lembaga Ekonomi Produktif Masyarakat Mandiri (LEPMM) yang berada di Kabupaten Tangerang: pengambilan sampel ditetapkan sebanyak 60 responden dilakukan secara acak sederhana yang berlokasi di Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten. Data yang dikumpulkan melalui instrumen berbentuk angket dengan tekhnik wawancara, dalam bentuk instrumen pengukuran Kemampuan sosial ekonomi, Pengetahuan anggota kelompok terhadap LEPMM, dan Partisipasi dalam pelaksanaan program LEPMM.Dari permasalahan yang ada hasil penelitian menunjukkan bahwa : Pertama, terdapat hubungan positif antara kemampuan sosial ekonomi dengan partisipasi. Hubungan keduanya termasuk sedang ditunjukkan dengan adanya peningkatan kemampuan sosial ekonomi anggota kelompok karena adanya insiatif tinggi yang mendorong partisipasi anggota kelompok. Apabila dilakukan kontrol variabel pengetahuan maka kontribusi kemampuan sosial ekonomi memberikan peningkatan kepada partispasi yang cukup berarti. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan sosial ekonomi turut menentukan adanya variasi partisipasi. Kedua, terdapat hubungan positif antara pengetahuan dengan partisipasi. Hubungan keduanya adalah sedang, digambarkan dengan melakukan kontrol variabel kemampuan sosial ekonomi maka kontribusi yang diberikan oleh variabel pengetahuan terhadap partisipasi relatif cukup. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan sosial ekonomi anggota turut menentukan adanya variasi partisipasi anggota dalam menunjang keberhasilan LEPMM. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah kemampuan sosial ekonomi dan pengetahuan memiliki hubungan yang signifikan terhadap tingkat partisipasi anggota. Sedangkan kontribusi masing masing variabel antara tingkat kemampuan sosial ekonomi dan tingkat pengetahuan adalah relatif sedang, berarti masih ada variabel lainnya yang mempengaruhi tingkat partisipasi anggota. Diharapkan penelitian dapat bermanfaat bagi pembuat kebijakan, Lembaga Swadaya Masyarakat anggota kelompok dan peneliti dalam kaitannya dengan pelaksanaan Program LEPMM."

"Sampai saat ini telah banyak penelitian yang dilakukan untuk mengetahui aSampai saat ini telah banyak penelitian yang dilakukan untuk mengetahui hubungan antara ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, penelitian-penelitian tersebut hanya menghubungkan ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan. Penelitian tesebut tidak memasukkan faktor lain seperti kelompok kelas menengah yang mempunyai peranan penting, terutama peran secara ekonomi dimana kelompok ini merupakan konsumen potensial untuk berbagai barang dan jasa. Secara khusus, untuk kasus di Indonesia, belum ada penelitian yang memasukkan kelompok kelas menengah sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Berlandaskan pada alasan tersebut serta pentingnya peranan kelompok kelas menengah, tesis ini mencoba untuk berkontribusi dengan memasukkan kelas menengah sebagai salah satu peubah dalam meneliti hubungan antara ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi. Dengan menggunakan data panel dari 31 provinsi di Indonesia dari tahun 2005 sampai 2010, tesis ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi serta hubungan antara kelas menengah dan pertumbuhan ekonomi antar provinsi di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, tesis ini mengaplikasikan pooled OLS, fixed effect panel data model dan dynamic panel data model.Berdasarkan pada hasil dari dynamic panel model sebagai model utama dalam tesis ini, diketahui bahwa terdapat hubungan positif antara ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dimana semakin tinggi ketimpangan pendapatan dapat menyebabkan semakin tingginya pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, hasil lain menunjukkan bahwa kelas menengah tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selain itu, hasil dari penelitian ini juga mendukung hasil penelitian sebelumnya bahwa jumlah penduduk yang besar akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, hasil dari penelitian ini perlu diperhatikan karena sensitivitas dari pemilihan jumlah lag dan spesifikasi model yang digunakan dalam dynamic panel data modeltersebut hanya menghubungkan ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan. Penelitian tesebut tidak memasukkan faktor lain seperti kelompok kelas menengah yang mempunyai peranan penting, terutama peran secara ekonomi dimana kelompok ini merupakan konsumen potensial untuk berbagai barang dan jasa. Secara khusus, untuk kasus di Indonesia, belum ada penelitian yang memasukkan kelompok kelas menengah sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Berlandaskan pada alasan tersebut serta pentingnya peranan kelompok kelas menengah, tesis ini mencoba untuk berkontribusi dengan memasukkan kelas menengah sebagai salah satu peubah dalam meneliti hubungan antara ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi. Dengan menggunakan data panel dari 31 provinsi di Indonesia dari tahun 2005 sampai 2010, tesis ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi serta hubungan antara kelas menengah dan pertumbuhan ekonomi antar provinsi di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, tesis ini mengaplikasikan pooled OLS, fixed effect panel data model dan dynamic panel data model.

---

There have been numerous studies conducted to investigate the link between inequality and economic growth. However, typically, these studies only relate inequality and economic growth to poverty. They do not consider another factor, such as the middle class which has vital roles, especially economic roles where for example it can be potential consumers for goods and services. Especially in the case of Indonesia, there is no study that takes into account the middle class as one of determinants of economic growth. Considering this lack of study and potentially important role of the middle class, this paper tries to contribute by including the size of the middle class as one of variables while examining the inequality-growth relationship. By utilizing a panel data set from 31 provinces in Indonesia covering the years 2005 to 2010, this paper aims to examine the link between inequality and economic growth as well as between the middle class and growth across provinces in Indonesia. To meet these objectives, pooled OLS, fixed effect panel data model and dynamic panel data model are applied.

Based on a dynamic panel model which is the main specification on which this paper relies, the results show that there is a positive relationship between inequality and economic growth in Indonesia, implying higher level inequality can lead to higher economic growth. On the other hand, the result does not indicate that the middle class has an effect on economic growth in Indonesia. In addition, the result also supports the empirical evidence that a large population can be detrimental for achieving higher economic growth. Nevertheless, these results must be treated with caution due to the sensitivity of the results to choice of lag length and model specification in dynamic panel data model."