Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini meneliti mengenai radikalisasi gerakan mahasiswa dengan studi kasus HMI MPO tahun 1998 hingga 2001. Rentang waktu ini merupakan rentang waktu dimana aksi-aksi HMI MPO menunjukkan radikalisasinya, misalnya terlihat pada penolakan HMI MPO terhadap pemerintahan Habibie, menolak sidang istimewa MPR, menuntut empat elit politik (Abdurrahman Wahid, Megawati, Amin Rais dan Akbar Tanjung) untuk mundur dari jabatannya, hingga munculnya pemikiran tentang perlu dibentuknya Dewan Presidium Nasional. Realitas ini memunculkan suatu pertanyaan bagi penulis, mengapa terjadi radikalisasi gerakan pada HMI MPO?Penulis menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan multilevel analysis untuk menjawab pokok pennasalahan tersebut. Sebuah metode penelitian yang berusaha melukiskan realitas sosial yang komplek melalui penyederhanaan dan klasifikasi dengan memanfaatkan konsep-konsep yang bisa menjelaskan suatu gejala sosial secara analitis. Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka/dokumen dan wawancara. Sementara teori yang digunakan untuk menelusuri radikalisasi pemikiran politik HMI MPO adalah teori radikalisasi yang dikemukakan oleh Horace M Kallen yang mengemukakan bahwa radikalisasi ditandai oleh tiga kecendenmgan, pertama; radikalisasi merupakan respon terhadap kondisi yang sedang berlangsung, kedua; adanya upaya mengganti tatanan yang ada dengan tatanan lain yang digagasnya, dan ketika; kuatnya keyakinan kaum radikal terhadap program atau ideologinya. Untuk membantu menelusuri radikalisasi gerakan HMI MPO yang merupakan organisasi Islam, penulis memberi porsi bagi penggunaan teori pemikiran politik Islam khususnya yang berdekatan dengan pemildran politik Islam yang radikai. Hal ini terdapat pada Khomaini, Ali Syariati, dan Murthadha Muthahari yang pemikirannya mengilhami revolusi Islam Iran 1979.Berdasarkan teori dan metode yang digunakan tersebut, serta data-data yang di lapangan ditemukan bahwa radikalisasi gerakan HMI MPO merupakan respon terhadap kondisi yang sedang berlangsung ini ditemukan ketika penulis menelusuri sejarah munculnya HMI MPO maupun konteks perkembangan HMI MPO selanjutnya sebagaimana rentang waktu studi ini (tahun 1998 hingga 2001). Ini menunjukkan teori Horace M Kellen yang mengemukakan bahwa radikalisasi merupakan respon terhadap kondisi yang sedang berlangsung, masih cukup relevan. Berdasarkan hal tersebut, ditemukan ada tiga faktor kondisi yang mempengaruhi terjadinya radikalisasi gerakan HMI MPO; Pertama, kondisi perkembangan dunia Islam pads akhir tahun 1970-an dan awal tahun 1980-an, khususnya persentuhan HMI MPO dengan kondisi dunia Islam pada saat itu, yakni adanya peristiwa Revolusi Islam Iran tahun 1979. Dimana pemikir Islam seperti Khomaeni, Ali Syariati, dan Murthadha Muthahari yang sedikit banyak telah mengilhami revolusi Islam Iran, pemikirannnya telah jugs di baca kalangan aktifis HMI MPO hingga kemudian mempengaruhi lahimya Khirtah Perjuangan HMI MPO sebagai paradigma perjuangannya. Dalam Khiltah Perjuangan inilah terlihat persentuhan pemikiran antara HMI MPO dengan ketiga pemikir Iran tersebut, antara lain misalnya mengenai keyakinan HMI MPO terhadap ajaran Islam yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, terrnasuk dalam hal politik. Dalam konteks ini, nampaknya pengaruh All Syariati lebih dominan dibanding Khomeini dan Murthadha Muthahari. Khittah Perjuangan tersebut digunakan sebagai materi utama atau materi pokok dalam perkaderan HMI MPO hingga saat ini, sehingga radikalisasi gerakan HMI MPO yang terjadi pada 1998-2001 sesungguhnya merupakan produk dari perkaderan HMI MPO yang menggunakan Khirtah Perjuangan tersebut sebagai hasil persentuhan HMI MPO dengan revolusi Islam Iran 1979.Kedua, realitas kebijakan orde bani yang represif juga menjadi faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya radikalisasi gerakan HMI MPO. Hal ini terjadi ketiga Orde Baru mengeluarkan kebijakan Azar. Tunggal Pancasila melalui UU No.8 tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan dan HMI MPO menolak kebijakan tersebut (merujuk Horace M Kallen,ini menunjukkan kuatnya HMI MPO terhadap idiologi atau program yang dianutnya). HMI MPO kemudian muncul sebagai salah satu kelompok gerakan mahasiswa yang radikal yang melawan Orde Baru bersama kelompok radikal lainnya hingga jatuhnya Orde Baru tahun 1998. Kedge', realitas perkembangan reformasi yang dinilai oleh HMI MPO diwarnai kegagalan dengan adanya penghianatan terhadap agenda reformasi yang dilakukan elit politik pasca reformasi Mei 1998 adalah juga menjadi faktor yang berpengaruh terhadap munculnya radikalisasi gerakan HMI MPO. Hal ini terjadi hingga munculnya kehendak HMI MPO tentang perlu dibentuknya Dewan Presidium Nasional (DPN).Merujuk pada teori Horace M Kallen, kehendak HMI MPO tentang DPN ini menunjukkan adanya upaya untuk menggantikan tatanan yang ada. Artinya terdapat relevansi teoritis atas realitas radikalisasi gerakan HMI MPO.Selain itu, penulis menemukan bahwa radikalisasi yang terjadi pada HMI MPO tidak hanya sebagai respons terhadap kondisi yang ada, misalnya faktor persentuhan dengan perkembangan dunia Islam, represifnya Orde Baru, gagalnya reformasi, tetapi jugs terbentuk karena peran aktor atau tepatnya peran para pengader dan alumni HMI yang mendukung perjuangan HMI MPO. Tetapi justru karena peran itulah independensi HMI MPO sebagai sebuah organisasi menjadi berkurang, bahkan diragukan."

"Pemikiran al-Ikhwan al-Muslimun yang diwakili Hasan al-Fianna dan Sayyid Quthub di Mesir ternyata diadopsi ke dalam gerakan sosial politik Islam di berbagai negara, tanpa terkecuali di Indonesia. Salimat al-Agldcrlr al-Islamiyah yang jadi tema pemikiran Hasan al-Banna dan Sayyid Quthub merupakan fondasi bagi munculnya berbagai gerakan Islam. Dan implikasi dari salimat al-Agidah al-Islamiyah adalah terjadinya pengokohan terhadap Islam dan kenegaraan yang tidak memiliki keterpisahan. Sungguhpun demikian, pada tataran praktis ketidakterpisahan Islam dan politik acapkali diwarnai oleh kekacauan konsepsional, sehingga penyatuan Islam dan politik yang dianggap aksiomatik itu dalam pratiknya tidak serta merta menimbulkan kemaslahatan. Disinilah lalu, pentingnya konsep tarbiyah sebagaimana digagas al-Ikhwan al-Muslimun. Sebab tarbiyah dalam konsepsi al-Ikhwan al-Muslimun adalah upaya substansiasi untuk tujuan kemaslahatan dalam konteks hubungan yang tak terpisahkan antara Islam dan politik. Terjemahan karya-karya Hasan al-Banna dan Sayyid Quthub ke dalam bahasa Indonesia dan besarnya animo mahasiswa Indonesia belajar keislaman ke Timur Tengah merupakan faktor terjadinya transmisi di Indonesia. Di dalamnya termasuk juga tersedianya sarana masjid kampus untuk mempermudah para aktifis dakwah kampus untuk melakukan segala aktifitas keislaman. Seiring dengan berlangsungnya proses demokratisasi, maka gerakan Islam di kampus-kampus perguruan tinggi semakin leluasa mengembangkan kiprahnya. Kenyataan ini mengkondisikan berlangsungnya transmisi pemikiran Hasan al-Banna dengan intensitas yang tinggi. Menarik menelaah kenyataan di atas dalam kaitannya dengan eksistensi Partai Keadilan. Karena pemikiran al-Ikhwan al-Muslimun yang diwakili Hasan al-Banna dan Sayyid Quthub ketika diadopsi Partai Keadilan sebagai bagian pemikiran politik terjadi modifikasi. Bahkan beberapa demon tentang hubungan Islam dan politik berada pada posisi yang kontradiktif dibandingkan dengan hubungan Islam dan politik dalam perspektif Partai Keadilan."

"Penelitian mengenai pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) masih meluas, belum terspesialisasi terhadap sharia governance. Sedangkan penelitian mengenai CSR dengan menggunakan elemen-elemen corporate governance pada perusahaan konvensional telah beragam muncul, namun fungsi tata kelolanya berbeda dengan institusi keuangan Islam. Penelitian ini menggunakan content analysis untuk mendapatkan tingkat pengungkapan ISR pada perusahaan asuransi syariah dan regresi random effect censored tobit untuk menemukan elemen-elemen sharia governance yang mempengaruhi pengungkapan ISR. Penelitian dilakukan terhadap 24 sampel laporan tahunan perusahaan asuransi syariah di Indonesia, Malaysia, negara-negara GCC, dan Indian Subcontinent pada tahun 2010 dan 2011. Hasil pengujian menunjukkan bahwa ukuran sharia board, komponen sharia board report, perusahaan yang memiliki keanggotaan di AAOIFI, dan tekanan sosial politik di suatu negara mempengaruhi pengungkapan ISR, namun tidak dengan rasio penduduk Muslim di suatu negara. Ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol tidak mempengaruhi pengungkapan ISR. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi perusahaan asuransi syariah untuk tidak hanya fokus dalam menjaga kesehatan dan stabilitas perusahaan saja, tetapi juga dapat lebih peduli terhadap aktivitas sosial yang sesuai dengan prinsip Islam serta pelaporan dan pengungkapannya kepada para stakeholder perusahaan.

---

Researches related to factors affecting Islamic Social Reporting (ISR) are still widespread which have not specialized to sharia governance. Even though there are various researches related to CSR using elements of corporate governance in the conventional companies, but their governance function is different to the Islamic financial institutions'. This research uses content analysis to get the level of ISR disclosure on the Islamic insurance companies and random effect censored tobit regression to find sharia governance elements affecting ISR disclosure. This research uses 24 samples of 2010 and 2011 annual reports presented by Islamic insurance companies in Indonesia, Malaysia, GCC countries, and Indian Subcontinent.

The result shows that sharia board size, sharia board report?s components, AAOIFI membership, and political and civil repression of the country influence the level of ISR disclosure, but not for number of Muslim population in the country. Company size as a control variable does not influence the level of ISR disclosure. This result is expected to give benefits for Islamic insurance companies to not only focus on maintaining their soundness and stability, but also concern about implementation of social activities which comply to Islamic principles as well as their reporting and disclosing to the companies? stakeholders."

"ABSTRACTPenelitian ini mengeksplorasi pola gerakan Fahmina Institute sebagai civil Islam melakukan advokasi kesehatan reproduksi dengan berbagai strategi advokasi melalui Jaringan Cirebon untuk Kemanusiaan dalam Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kabupaten Cirebon. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui strategi studi kasus dengan data primer dan data sekunder. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa Fahmina Institute melalui tokoh ulamanya Kiai Husein Muhammad melakukan transformasi sosial yang menghasilkan perubahan sosial peran agama dalam kehidupan sosial masyarakat di ruang publik. Transformasi sosial itu melahirkan suatu jaringan sosial yang memiliki kesamaan pandangan, kemudian, membawa permasalahan sosial ke ranah publik melalui advokasi isu kesehatan reproduksi dalam Perda di Kabupaten Cirebon. Advokasi itu memerlukan strategi advokasi untuk mempengaruhi masyarakat melalui information politics symbolic politics agar mendapat klaim bahwa isu kesehatan reproduksi merupakan masalah bersama, kemudian, strategi advokasi mempengaruhi pemerintah melalui leverage politics dan accountability politics dengan melakukan audiensi, memberikan usulan, dan lobbying kepada Yuningsih selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon yang memiliki hubungan emosinal dengan Fahmina Institute dan Jaringan Cirebon untuk Kemanusiaan. Fahmina Institute telah melakukan perannya sebagai civil Islam dengan mengadvokasikan permasalahan kesehatan reproduksi dalam Perda sampai disahkan.

---

ABSTRACTThis research explores the movement patterns of Fahmina Institute as civilIslam which advocate reproductive health with various advocacy strategies through the Jaringan Cirebon untuk Kemanusiaan in Regional Regulation Number 7 Year of 2016 concerning the Implementation of Health Services at Cirebon District Regent. This research method uses a qualitative approach through case study strategy with primary data and secondary data. The research findings show that Fahmina Institute through its ulama Kiai Husein Muhammad carried out a social transformation that resulted a social change in the role of religion in the public life. The social transformation results a social network that shared the same view, then, brought social problems into the public domain through advocacy on reproductive health issues in the regional regulation in Cirebon District Regent. The advocacy requires advocacy strategies to influence the public through information politics and symbolic politics in order to claim that reproductive health issues are a common problem, then advocacy strategies to influences the government through leverage politics and accountability politics by holding hearings, making proposal of issues and lobbying to Yuningsih as The Chairperson Deputy of Regionals House of Representative Cirebon District Regent that has an emotional connection with Fahmina Institute and the Jaringan Cirebon untuk Kemanusiaan. Fahmina Institute has carried out its role as civil Islam by advocating reproductive health issues in the Regional Regulation until it is ratified."