Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembangunan perkotaan sejalan dengan meningkatnya pembangunan ekonomi, pertumbuhan penduduk dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya laju timbunan sampah merupakan salah satu masalah lingkungan yang dihadapi oleh masyarakat perkotaan, terutama masalah kesehatan lingkungan. Pembuangan limbah padat atau sampah, sebagai akibat dari aktivitas masyarakat perkotaan, tidak sebanding dengan kemampuan lingkungan alam untuk menyerapnya. Kota Palangka Raya dengan luas wilayah 8.032 Ha meliputi 6 Kelurahan dan kota dengan jumlah penduduk 106.024 jiwa dengan kepadatan rata-rata > 50 jiwa/Ha. Timbunan sampah yang dihasilkan oleh penduduk kota mencapai 360 m3/hari, sedangkan yang mampu diangkut 228 m3/hari atau (63,33 %); sedangkan yang tidak tertangani atau lambat terangkut adalah 132 m3/hari atau (36,67 %), sebagian dibuang ke saluran/drainase, lahan kosong, badan air, dan dibakar. Pembiayaan pengelolaan sampah diperoleh dari masyarakat melalui pendapatan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan baru mencapai 25 % dari keperluan biaya pengelolaan sampah di luar investasi untuk trek angkutan, alat berat di TPA dan pembangunan TPS maupun Transfer Dipo. Saat ini alokasi dana pengelolaan sampah dialokasikan melalui dana pembangunan/proyek dalam APBD, sumber dananya dari Dana Alokasi Umum (DAU), Guna mencapai motto Kota Palangka Raya sebagai kota "CANTIK". Pemerintah kota menetapkan 8 (delapan) program terpadu melalui PAM KUDP-P3KT, salah satunya program persampahan, dananya bersumber dari DAU, DAK dan APBD maupun pinjaman Bank Dunia. Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskan masalah: (1) peranan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dan alokasi dalam APBD terhadap biaya pengelolaan sampah, (2) potensi wajib retribusi yang dapat digali untuk meningkatkan pendapatan dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, dan (3) perubahan pola pengelolaan sampah dengan menekankan pada pengolahan sampah melalui pengomposan dan 3R. Hipotesis dalam penelitian, yakni : 1) Peranan pendapatan yang diperoleh dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dan alokasi dana dalam APBD masih rendah dibandingkan dengan kebutuhan biaya pengelolaan sampah. 2) Biaya pengelolaan sampah dapat ditingkatkan dengan menggali potensi yang lebih besar dari masyarakat untuk membayar retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. 3) Pelayanan persampahan/kebersihan dapat ditingkatkan apabila pola pengelolaan sampah untuk mengurangi timbunan sampah yang tidak tertangani dengan melakukan pengolahan sampah melalui pengomposan dan 3R. Sifat penelitian ini adalah deskriftif kuantatif dengan metode penelitian ekspos fakto, adapun variabel bebas adalah retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dan APBD serta variabel terikat adalah pengelolaan sampah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu pengumpulan data sekunder bersumber dari literatur dan kuesioner dari instansi yang telah ditentukan. Kemudian untuk mengetahui pengetahuan dan peranserta responden dalam pengelolaan sampah dan membayar retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dilakukan pengumpulan data primer melalui kuesioner. Jumlah populasi 24.045 wajib retribusi, diklasifikasikan berdasarkan luas bangunan, ditetapkan sample untuk luas bangunan < 71 m2 = 144 responden, luas bangunan 71 - 300 m2 = 72 responden, dan luas bangunan > 300 m2 = 30 responden. Teknis dan pengolahan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kuantitatif dengan analisis statistik, yaitu analisis regresi, korelasi, faktor matrix, dan Anova dengan menggunakan Duncan 's multiple range test dalam SPSS. Berdasarkan hasil analisis diperoleh: Analisis terhadap variabel retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dan APBD dalam pengelolaan sampah. Hasil pengolahan data terhadap variabel retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dengan alokasi dana dalam APBD. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai t hitung, pada variabel realisasi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebesar 9,148, sedangkan nilai tiahe sebesar 2,015 dengan demikian thitung 9,148 > tiahel 2,015] sehingga (Ho) ditolak dan (Ha) diterima. Ha diterima maka terdapat hubungan antara retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dengan realisasi biaya pengelolaan sampah. Hasil pengolahan data terhadap variabel realisasi biaya pengelolaan sampah/biaya operasional dalam APBD dengan keperluan biaya operasional sesungguhnya, hasil uji hipotesis (uji t) menunjukkan nilai thitung 49,316 sedangkan tabel sebesar 2,015; dengan demikian [th;n? ns 49,316> tth>x1 2,015] sehingga (Ho) ditolak dan (Ha) diterima. Ha diterima maka terdapat hubungan antara realisasi biaya pengelolaan sampah/biaya operasional dalam APBD dengan biaya operasional sesungguhnya. Analisis terhadap variabel wajib retribusi berdasarkan klasifikasi luas bangunan. Klasifikasi Luas Bangunan < 71 m2. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa nilai th; g 0,087 di mana tc,,e1 4,450 [th;.,8 < t.bd 6,1691 dengan demikian (Ho) diterima dan (Ha) ditolak, artinya tidak ada perbedaan antara retribusi pelayanan persampahan dengan pelayanan persampahan/kebersihan.Klasifikasi Luas Bangunan 71- 300 m2Hasil pengolahan data menunjukkan hasil thitung, 12,557 di mana t,h1x14,450 [t1ui,,,,R 12,557 > ttain] 4,450] dengan demikian (Ho) ditolak dan (Ha) diterima, artinya ada perbedaan nyata antara retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dengan pelayanan persampahan/kebersihan.Klasifikasi Luas Bangunan > 300 m2.Hasil pengolahan data menunjukkan hasil thiung 133,544 di mana ttabel 4,450 [thimns 133,544 > tmbe1 4,450] dengan demikian (Ho) ditolak dan (Ha) diterima, artinya ada perbedaan nyata antara retribusi pelayanan/persampahan dengan pelayanan persampahan/kebersihan.Analisis terhadap variabel pengelolaan sampah dengan menekankan pada pengolahan sampah melalui pengomposan dan 3R.Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa nilai thitung sebesar 32,691 sedangkan tthbe1 (df ; 7) sebesar 1,895 dengan demikian [ thitung 32,691 > t,hbci 1.895 ], (Ho) ditolak dan (Ha) diterima sehingga terhadap pengaruh antara timbunan sampah yang tidak tertangani dengan meningkatkan pengelolaan sampah melalui pengomposan.Hasil pengujian regresi linier menunjukan bahwa nilai konstanta (a) sebesar -28,212 pengelolaan sampah melalui penggunaan 3R negatif artinya bahwa sistem 3R secara nyata akan mengurangi pengelolaan sampah sebesar 28,212, sedangkan nilai regresi (b2) sebesar 1. Regresi akan menurunkan timbulan sampah 0,267 artinya terdapat konstribusi sampah terhadap proses pengelolaan sampah melalui 3R. Hasil hipotesis menunjukkan nilai tw,,,r,g sebesar 21,413 sedangkan ttabe1 sebesar 1,895 dengan demikian [thitung 21.413 > tIbei 1.895] dengan demikian (Ho) ditolak dan (Ha) diterima, artinya ada pengaruh antara timbunan sampah yang tidak tertangani dengan pengolahan sampah melalui 3R.Berdasarkan hasil analisis diperoleh kesimpulan: 1. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan peranannya masih rendah terhadap biaya pengelolaan sampah maupun peranannya dalam APBD, merupakan akar permasalahan dalam pembiayaaan pengelolaan sampah kota. 2. Potensi terbesar retribusi pelayanan persampahan/kebersihan terdapat pada wajib retribusi rumah tangga dengan klasifikasi luas bangunan 71 - 300 m2 dan luas bangunan > 300 m2 dan sebagian kecil dari potensi rumah tangga dengan klasifikasi luas bangunan < 71 m2, terjadi subsidi silang. 3. Timbunan sampah yang tidak tertangani dapat dikurangi melalui upaya pengomposan dan 3 R.

---

Role Of Retribution and Local Budget (APBD) in the Urban Waste Management (A Case Study in Palangka Raya Central Kalimantan Province)The urban development is paralleled with the improvement of the economic development, population growth, and the increase of the society's welfare. The improved garbage piles represents one of the environmental problems faced by the urban society, especially the problem of health and environment. The development of solid waste or garbage, as the consequence of the urban society's activities is incomparable with the capability of the natural environment to absorb.

Palangkaraya city with 8,032 ha width area covers 6 sub district and cities in the city by the 106,024 population with the average density > 50 people/ha. The garbage piles resulted by urban community reach 360 m3/day or (63.33 %), while which are not handled or in delay in transporting totally 132 m3lday or (36.67 %), some of them thrown to drainage, bare land, brink of waters, and burned.

The financing of garbage management which is obtained from people through garbage/cleaning service retribution revenue only reaches 25 % from garbage disposal cost outside the investment for transport truck, heavy equipment both at End Disposal Location (TPA) and Transfer Dipo. At this time garbage disposal fund allocation allocated the development/project fund in Regional Local Budget (APBD), its fund resources from General Allocation Fund (DAU).

To archive the motto Palangka Raya City " BEAUTIFUL" city. The local Government established 8 (eight) integrated program through P]M KUDPP3KT, one of them garbage processing, the fund comes from DAU, DAK, and APBD as well as from World Bank.

Based on above description, then the problem formulated: (1) the role of garbage processing/cleaning services retribution and the allocation in APED to garbage processing cost, (2) retribution compulsory potentials could be raised to increase the revenue from garbage process/cleaning services retribution, and (3) garbage processing pattern by emphasizing on garbage processing through compost and 3R.

Hypothesis in this research, namely:

1) Role of revenue obtained from garbage process cleaning services retribution and fund allocation in APBD still low compared to garbage processing required cost.

2) Garbage processing cost could be increased by raising the grater potential from the community to pay garbage/cleaning services retribution.

3) Garbage/cleaning services could be increased if garbage processing pattern to decrease the garbage pile which are not handled by conducting garbage processing through composting and 3 R.

The nature of this research in quantitative descriptive by research method of expos facto, while free variables are garbage/cleaning processing garbage.

Data collection technique applied by two ways those are secondary data collection comes from literature and questioner of specified institutions. Then to know the respondens knowledge and partisipation in garbage processing and to pay garbage/cleaning services retribution conducted the primary data collection through questioner.

The population number 24,045 on retribution compulsory, classified based on the building width, stipulated the sample for a building of < 71 m2 width = 144 respondents, building of 71 - 300 width m2 = 72 respondents, and building of > 300 m2 width = 30 responders. Data analysis technique and process applied in this research is by using quantitative method by statistic analysis, that is regression analysis, correlation, factor matrix., and Anova by using Duncan's multiple range test in SPSS.

Based on the analysis results obtained:

Analysis to variables of garbage/cleaning services retribution and APBD in garbage processing.

The results of data processing to variables of garbage/cleaning services retribution by the fund allocation in APBD. The hypothesis examination results show that tco,a,L value on variable of garbage/cleaning services retribution of 9.148 while ttable value of 2.015 so [tc,,.t 9.148 > ttab1e 2.015] so (Ho) rejected and (Ha) accepted, because Ha accepted then there the relationship between garbage/cleaning services retribution with the garbage processing cost realization.

Data processing result to garbage processing cost/operational cost realization variable in APBD with the actual operational needs, the hypothesis examination result (examine t) show t,,,,,, value of 49.316 while tubte value of 2.015 so, [t.,,,t 49.316 > tmble 2.015] so (Ho) rejected and (Ha) accepted, because Ha accepted then there is the relationship between garbage processing cost/operational cost realization in APBD with actual operational cost.

Analysis of retribution compulsory variable based on the building width classification.

The building of < 71 m2width

Data processing result show tcow t, value 0.087 where habit 4.450 [tcount < Liable 6.169] so (Ho) accepted and (Ha) rejected it means there is no difference between garbage service distribution with the garbage/cleaning service.

The building of 71 - 300 m2 width

Data processing result show Lco~,t value 12.557 where t1abit. 4.450 [tcd?nt 12.557 > ttabic 4.450] so (Ho) rejected and (Ha) accepted it means there is obvious difference between garbage service distribution with the garbage/cleaning.

The building of > 300 m2 width

Data processing result show .6,rt value 133.544 where ttabJe 4.450 [tcount 133.544 > tnblc 4.450] so (Ho) rejected and (Ha) accepted it means there is obvious difference between garbage service distribution with the garbage/cleaning.

Analysis to garbage processing variable by emphasizing on garbage processing through composting and 3R.

Hypothesis examination results show that result the hunt value of 32.691 while ttable (df;7) of 1.895 then [tcoV1i 12.557 > ttnble 4.450] so (Ho) rejected and (Ha) accepted so there is an influence between garbage piles which are not handled by increasing the garbage processing through composting.

Linear regression examination results show that constant (a) of - 28.212 garbage processing through 3R application is negative it means that 3R system obviously will decreace the garbage processing amounted 28.212, while regression value (b2) of 1. Regression will decreace the garbage piles of 0.267 it means there is garbage contribution to garbage process through 3R. By the hypothesis results show hunt value of 21.413 where hunt of 1.895 then [#count 21.413 > tiab]c 1.895] so (Ho) rejected and (Ha) accepted it means there is obvious influence between garbage piles which are not handled with garbage processing through 3R.

Based on the analysis, it can be drawn the following conclusion:

1. The retribution of garbage/cleaning services, which still plays low roles on the cost of garbage processing and on the regional budget, represents the root causes in financing the urban garbage processing.

2. The high potency of the retribution of the garbage/cleaning services occupies on the retribution payer of households with the building size of 71-300 m2 and the building size > 000 m` while little part of the potency remains at the households with the classification of the building size < 71 m2, so the cross subsidy occurs.

3. The garbage piles that is not handled can be reduced by composing and 3 R."

"Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga diperlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat termasuk dari kalangan remaja sebagai aset pembangunan berkelanjutan. Desa Paulan adalah salah satu desa di Kabupaten Karanganyar yang telah mengelola sampahnya secara mandiri. Namun, masih ditemukan prinsip-prinsip pengelolaan sampah berkelanjutan yang belum terpenuhi, salah satunya adalah kurangnya partisipasi remaja. Masalah dalam penelitian ini adalah perlunya optimalisasi partisipasi remaja untuk mewujudkan pengelolaan sampah rumah tangga yang berkelanjutan. Tujuan penelitian ini adalah mengoptimalkan partisipasi remaja untuk mewujudkan pengelolaan sampah rumah tangga yang berkelanjutan di Desa Paulan. Metode yang digunakan adalah metode riset kualitatif dengan wawancara mendalam yang didukung dengan hasil kuesioner pada tahapan pra-wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor kebiasaan/pengalaman, rasa tanggung jawab, pengetahuan dan pendidikan, agama, norma, dan budaya adalah enam faktor dominan yang dapat memengaruhi partisipasi remaja; hadirnya fasilitas pengolahan sampah di dekat sumber tidak memberikan pengaruh yang signifikan pada perubahan tingkat partisipasi remaja; dan pemerintah desa memiliki peran utama untuk memberdayakan remaja dan karang taruna dalam pengembangan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Kesimpulan penelitian ini adalah pemerintah desa perlu menjalankan fungsinya sebagai pembina dan menyusun program pemberdayaan remaja yang dibuat secara berkelanjutan untuk mengoptimalisasi partisipasi remaja Desa Paulan dalam pengelolaan sampah rumah tangga......Youths need to be involved in community participation to achieve sustainability in household waste management. Paulan Village is one of the villages in Karanganyar Regency that has managed its waste independently. However, it is still found that the principles of sustainable waste management have not been fulfilled, one of them is the lack of youth participation. The research problem is the need to optimize youth participation to realize sustainable household waste management. The research purpose is to optimize youth participation to realize sustainable household waste management in Paulan Village. The research method is qualitative method with in-depth interviews supported by questionnaire’s results at the pre-interview stage. The results of this study indicate that the factors of habit/experience, sense of responsibility, knowledge and education, religion, norms, and culture are the six dominant factors that affect Paulan’s youth participation; the presence of waste processing facilities does not significantly inlfuence youth participation; and the village government has a major role to empower youth and local youth organization (karang taruna) to achieve sustainable waste management system. The conclusion of this study is that the village government needs to develop youth empowerment program to optimize the participation of Paulan Village youth in household waste management."

"Peningkatan penggunaan alat pelindung diri (APD) oleh tenaga kesehatan selama pandemi COVID-19 berkontribusi terhadap peningkatan timbulan limbah medis rumah sakit. RSUD Doris Sylvanus merupakan RS Rujukan COVID-19 Provinsi Kalimantan Tengah yang menangani baik pasien COVID-19 dan non COVID-19. Dalam rangka memenuhi standar kesehatan lingkungan rumah sakit yang tertuang pada Peraturan Menteri Kesehatan No.7 tahun 2019, rumah sakit perlu mengupayakan pengelolaan limbah medis rumah sakit yang benar karena rumah sakit memiliki dampak terhadap lingkungan sekitar yang cukup besar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis ketaatan RSUD Doris Sylvanus dalam melakukan pengelolaan limbah medis APD selama pandemi COVID-19 tahun 2021 sesuai peraturan perundangundangan.Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui telaah dokumen, observasi langsung, dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa timbulan limbah medis meningkat sesuai dengan tren kasus COVID-19 dan sejalan dengan BOR rumah sakit. Estimasi proporsi limbah APD mencapai 22% di area COVID-19 dan 23% di area non COVID-19. Pengelolaan limbah medis APD mengikuti alur limbah medis secara umum karena pada akhirnya limbah APD akan dikelola layaknya limbah medis. Secara keseluruhan, pengelolaan limbah medis yang dilakukan RSDS telah taat terhadap Peraturan Menteri Kesehatan No.7 tahun 2019. Komponen yang masih tidak taat meliputi faktor SDM, kebijakan tertulis pimpinan rumah sakit, pelaporan berita acara penyerahan, jalur pengangkutan belum menggunakan jalur khusus dan warna kemasan. Hasil penelitian merekomendasikan pembuatan program seperti penimbangan limbah medis dan APD di ruangan, pelatihan SDM yang berkelanjutan, pembuatan kebijakan dan SPO, program evaluasi dan penelitian lanjutan terkait laju timbulan limbah medis, efisiensi penggunaan APD, dan faktor-faktor yang mempengaruhi ketaatan pengelolaan limbah medis di rumah sakit

---

The increased use of personal protective equipment (PPE) by health care workers during the COVID-19 pandemic has contributed to an increase in the medical waste generation. Doris Sylvanus General Hospital is a COVID-19 Referral Hospital in Central Kalimantan that provides care for both COVID-19 and non-COVID-19 patients. RSUD Doris Sylvanus is a COVID-19 Referral Hospital in Central Kalimantan Province that treats both COVID-19 and non-COVID-19 patients. In order to meet the environmental health standards in health care facilities as stipulated in the Minister of Health Regulation No. 7 of 2019, hospitals need to put attention on hospital medical waste management because of its huge impact on the surrounding environment. This study aimed to analyze the compliance of Doris Sylvanus General Hospital in managing PPE medical waste during COVID-19 pandemic in accordance with statutory regulations. This research was conducted qualitatively with a case study approach through document review, direct observation, and in-depth interviews. The results showed that medical waste generation increased in accordance with the trend of COVID-19 cases and in line with hospital Bed Occupancy Rate. The proportion of PPE waste showed 22% in the COVID-19 area and 23% in the non-COVID-19 area. The management of PPE medical waste follows the flow of medical waste because PPE waste will be handled like medical waste in the end. Overall, the medical waste management carried out by the RSDS has complied with the Minister of Health Regulation No. 7 of 2019. The components that are still disobedient include human resources factors, hospital policies, report of medical and PPE waste generation, transportation routes and waste bags colour. The results of the study recommend the creation of programs such as weighing medical waste and PPE in the room, continuous HR training, internal policy making and SOPs, evaluation programs and further research related to the rate of medical waste generation, the efficiency of the use of PPE, and factors that affect compliance with medical waste management in hospitals."

"Analisis dan Optimasi Kinerja Bank Sampah dan Unit Pengolahan Sampah UPS Dalam Pengelolaan Sampah di Kelurahan Beji Depok. Timbulan sampah Kota Depok terus meningkat akibat pertumbuhan penduduk yang meningkat setiap tahunnya. Peningkatan timbulan sampah membuat kondisi TPA Cipayung tidak mampu lagi menampung sampah yang dihasilkan oleh penduduk Kota Depok. Upaya yang dilakukan pemerintah Kota Depok dalam menangani hal tersebut adalah dengan membangun UPS Unit Pengolahan Sampah. Kondisi tersebut juga menggerakkan masyarakat untuk membangun bank sampah sebagai solusi dari permasalahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai recycling rate dan recovery rate dari bank sampah dan UPS serta timbulan dan karakteristik sampah di Kelurahan Beji. Selain itu dilakukan pula peninjauan manfaat ekonomi langsung dari dua model pengelolaan sampah yaitu bank sampah dan UPS serta optimasi kedua model pengelolaan tersebut dengan menggunakan analisis SWOT. Pengambilan data pada penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengukuran timbulan dan komposisi sampah yang sesuai dengan SNI 19 3964 1994 serta menggunakan data sekunder yang diperoleh dari penelitian sebelumnya ataupun yang berasal dari para stakeholder yang bersangkutan.Penelitian ini memberikan hasil berupa nilai recycling rate dan recovery rate dari bank sampah yang nilainya sama yaitu 0 17 Nilai recycling rate dan recovery rate dari UPS adalah sebesar 7 7 dan 53. Keuntungan dari penjualan material daur ulang oleh bank sampah adalah sebesar Rp 4 055 560 00 tahun sedangkan perhitungan keuntungan penjualan material daur ulang di UPS tidak dilakukan. Melalui optimasi secara analisis SWOT diperoleh strategi S O yang disarankan untuk mengoptimasikan kedua jenis pengolahan sampah tersebut. Pengurangan sampah yang masuk ke TPA dapat dilakukan dengan meningkatkan participation rate dari bank sampah dengan melakukan sosialisasi ke masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengolahan sampah di UPS dengan batas maksimal 30m3 hari juga dapat membantu mengurangi sampah yang masuk ke TPA.

---

Analysis and Optimization of Waste Bank and Material Recovery Facility Performance In Solid Waste Management at Beji Sub district City of Depok. The amount of waste in Depok is undoubtedly increasing each passing year in line with the growing number of its population. This leads to the insufficiency of space in Cipayung landfill site In order to solve the problem of insufficient space the local government has developed a unit named MRF. Meanwhile the community is attempting to build a waste bank on their own to reduce their own waste.

The objectives of this research are to determine the value of recycling rate and recovery rate of waste banks and MRF as well as waste characteristics in Beji sub district. Moreover this research also attempts to observe direct economic benefits along with the optimalization of the two models through SWOT analysis. The data of this research were collected through the measurement of waste generation and composition in accordance with SNI 19 3964 1994.

This research revealed that the value of recycling rate and recovery rate is 0 17 for waste bank while the value for MRF is 7 7 and 53. The profit gained through the sale of recycled materials from waste bank is approximately Rp4 055 560 00 year However the sale for MRF is not calculated. The S O strategy gained through SWOT analysis could be used to optimalize both models. Furthermore the reduction of waste in landfill site could be achieved by increasing the participation rate of waste bank supported by the socialization to the community. The research showed that the waste processing in MRF with the maximum value of 30m3 day was able to reduce the amount of waste in the landfill site."

"Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Solok, Nomor 05 Tahun 1995, telah ditetapkan bahwa tugas dan wewenang sebagai pelaksana pengelolaan sampah di Kabupaten Solok di limpahkan kepada Badan Pengelola Kebersihan Dan Keindahan (BPKK) Kabupaten Solok.Sejak mulai berdiri sampai saat ini BPKK Kabupaten Solok belum mempunyai rencana strategis dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Untuk mengantisipasi kecenderungan dimasa yang akan datang, permasalahan sampah dimasa yang akan datang di Kabupaten Solok, maka organisasi BPKK Kabupaten Solok ini dipandang sangat perlu mempunyai perencanaan strategis.Untuk dapat menyusun rencana strategis BPKK Kabupaten Solok, dilakukan penelitian operasional dengan analisis kualitatif dan kuantitatif. Penyusunan strategi ini dilaksanakan melalui tiga tahap. Tahap I (input stage) terdiri dari analisis lingkungan eksternal dan internal dari BPKK yang dilakukan oleh Decision Making Consensus Group (DMCG), yang terdiri dari Kepala dan seorang staf Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Kepala BPKK serta seorang pejabat dari Dinas Kesehatan dan Dinas Kependudukan/KB & Tenaga Kerja Kabupaten Solok. Kemudian pada Tahap II (matching stage), DMCG melakukan identifikasi alternatif strategi dengan analisis Matriks Internal-Ekstemal (1E) dan Matriks SWOT. Setelah itu dilanjutkan dengan Tahap III (decision stage) untuk menentukan prioritas strategis terpilih dengan menggunakan metode Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM). Berdasarkan hasil analisis Matriks SWOT memperlihatkan BPKK berada dalam kuadran Weaknesses-Opportunities (WO), dimana pada kondisi yang demikian BPKK dapat meminimalkan kelemahan internalnya dengan memanfaatkan peluang yang ada. Sedangkan pada analisisis dengan Matriks IC, inemperlihatkan posisi BPKK pada Sel V ( Hold and Maintain ), yang berarti BPKK masih punya peluang untuk melakukan pertumbuhan atau pengembangan organisasinya. Melalui analisa kedua matriks tersebut, maka strategi prioritas yang tepat untuk digunakan oleh BPKK Kabupaten Solok di dalam pengembangan organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi yang diembannya adalah sebagai berikut ; 1). Strategi Penetrasi Pasar, 2). Strategi Perluasan Pasar dan, 3). Strategi Diversifikasi Terkait.Secara umum ada tiga komponen kegiatan yang dapat dijalankan didalam penerapan strategi tersebut yaitu ; a). Melakukan peningkatan penjualan dan pemasaran, b). Melakukan peningkatan kemampuan operasi dan c). Melakukan pembenahan/peningkatan infrastruktur pendukung.Sebagai saran, agar perencanaan strategis BPKK yang telah dibuat ini dapat dioperasionalkan maka perlu adanya rekomendasi dan dukungan dari Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Solok, setelah itu baru dilakukan sosialisasi kepada pihak terkait untuk menjalin koordinasi didalam pelaksanaannya.

---

Chief Executive's (Bupati's) of Solok District Decree No.: 05, 1995, had given the responsibility and authority of waste management at Solok District to the Cleanliness and Beauty Management Board (BPKK).

Since it was founded, the Board has not had Strategic Planning to conduct its tasks and functions yet. To anticipate the future environmental cleanliness, especially in waste problems at Solok District, this Strategic Plan would be a necessity for Solok District organization of BPKK.

In order to build a Strategic Planning of this Board, this operational research had been conducted using qualitative and quantitative analyses. These strategies were built in three steps. First (input stage), consists of external and internal environmental analyses of BPKK through Decision Making Consensus Group (DMCG). People in this group include Head and one staff of District Financial Management Board (BPKD), head of BPKK and Head of District Health Office and Head of District Demographic/ Family Planning and Manpower Office. On the second stage (matching stage), DMCG identified alternative strategies by Internal-External Matrix and SWOT Matrix analyses. Finally, the third step (decision stage) was selecting the strategic priority, using Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) method.

Based on the result of SWOT Matrix Analysis, BPKK is positioned at Weaknesses-Opportunities (WO) quadrant, which means BPKK could minimize its internal weaknesses using the opportunities. Meanwhile, the result of IE Matrix shown a position of BPKK was at Cell five (Hold and maintain), it means that the Board still the opportunity to grow and develop its organization.

Both matrix analyses resulted in the priority strategies for organization development of BPKK, related to the tasks and functions, are as follows : 1). Market Penetration Strategy 2). Market Development Strategy and 3). Related Diversification Strategy.

In general, there are three of actions that can be done to apply the strategies: a). Increasing sales and marketing efforts b). Enhancing operational abilities, and c). Improving supporting infrastructures.

In order to operational this BPKK strategic planning, there is a need of recommendation and support from Bupati and District Parliament (DPRD). After ward socialization to the related sectors should be done to build coordination of the delivery of the programs."

"ABSTRAKPenelitian ini didasari kebijakan pengelolaan sampah di Kota Cirebon yang belummembahas tentang pengurangan sampah di tingkat sumber sampah. Penelitian inidilakukan dengan pendekatan post positivist serta analisis data yang bersifatkualitatif. Penelitian ini mendeskripsikan implementasi kebijakan PeraturanDaerah Kota Cirebon Nomor 2 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Kebersihandi Kota Cirebon dalam upaya pembangunan berkelanjutan di Kota Cirebon dilihatdari karakteristik masalah, karakteristik kebijakan dan lingkungan kebijakan.Pembahasan selanjutnya yaitu pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaansampah di Kota Cirebon (Studi Kasus Kecamatan Harjamukti) yang dilihat dariperspektif ekonomi, sosial dan lingkungan. Ketiga perspektif tersebut masihterdapat kekurangan karena hanya sebagian kecil masyarakat yang telahmengelola sampah dengan konsep 3R. Kelompok masyarakat yang dianggapberhasil yang mengelola sampah dengan konsep 3R adalah masyarakat Rw 08Merbabu Asih Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti. Hal ini dikarenakanadanya hambatan seperti kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya SDMpelaksana kebijakan, kurangnya lahan, kurangnya peran swasta, terbatasnyaanggaran dan kebijakan pengelolaan sampah yang masih terdapat beberapa halyang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentangPengelolaan Sampah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2010tentang Pedoman Pengelolaan sampah.

---

ABSTRACTThis research is based on waste management in Cirebon City which have notcontain about waste reduction in the waste source stage. This research used postpositivist approach and analyzing qualitative data. The result of this researchdescribes the implementation of the policy from Regional Regulation of CirebonNumber 2 of 2002 about the Realization of City?s Cleanliness Program in Cirebonfor sustainable development in Cirebon, which is assessed by tractability of theproblem, ability of statute to structure implementation, and nonstatutory variablesaffecting implementation. The next part deals with sustainable development ofwaste management in Cirebon (Case study: The district of Harjamukti) whichused economic, social, and environment perspective. All those three perspectivescould still be improved since there is only small number of people who couldapply the concept of 3R in dealing with waste. Groups of people that areconsidered successful in using the concept of 3R in dealing with waste are Rw 08Merbabu Asih, Larangan Subdistrict, The district of Harjamukti. This is caused bysome limitations like the lack of people?s awareness, the lack of human resourcesfor implementing the policy, the lack of space, the lack of private sector?s role, thelack of financial support, and the policy regarding to waste management that isnot in accordance with Act Number 18 of 2008 about waste management and TheRegulation Number 33 of 2010 from Ministry of Internal Affairs about theinstruction of waste management."

"Sistem pengelolaan sampah di DKI Jakarta masih bertumpu dengan sistem Kumpul-Angkut-Buang sehingga menambah beban pencemar di TPST Bantargebang sebagai satu-satunya TPA Jakarta. JRC merupakan suatu program yang dibangun untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah terpadu dengan meningkatkan peran serta masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta sehingga dapat mengurangi sampah. Penilaian program seperti ini perlu dilakukan untuk melihat keberlanjutan sistem pengelolaan sampah di kemudian hari. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan penilaian program JRC dan menyusun strategi keberlanjutan sistem pengelolaan sampah terpadu. Metode yang digunakan adalah melakukan penilaian dengan instrument Wasteaware Benchmark Indicators yang kemudian dilakukan analisis Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats (SWOT). Hasil dari penelitian ini adalah keberlanjutan sistem JRC ini memberikan nilai yang sedang/tinggi sehingga perlu dilakukan penguatan pada kegiatan daur ulang, sistem finansial pengelolaan sampah, kerja sama dengan pihak swasta dan juga memperkuat kelembagaan.

---

The waste management system in DKI Jakarta still relies on the Collect-Transport-Disposal system, thereby increasing the pollutant load at the Bantargebang Landfill, the only landfill in Jakarta. JRC is a program to create an integrated waste management system that increases the participation of the community, government, and private sector to reduce waste. An assessment of a program like this needs to be carried out to determine the sustainability of the waste management system in the future. The purpose of this research is to evaluate the JRC program and develop a strategy for the sustainability of an integrated waste management system. The method used is to carry out an assessment with the Wasteaware Benchmark Indicators instrument, which is then followed by a SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) analysis. According to the findings of this study, the sustainability of the JRC system provides a medium-to-high value, indicating that it is necessary to strengthen recycling activities, the financial system for waste management, collaboration with the private sector, and institutions."

"Peningkatan timbulan sampah di Kota Depok yang disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk menimbulkan masalah baru yaitu TPA Cipayung yang sudah mengalami kondisi overload sehingga tidak dapat menerima sampah lagi. Salah satu cara yang dilakukan agar dapat mengurangi jumlah sampah ke TPA Cipayung yaitu dengan dibangun UPS (Unit Pengolahan Sampah) di Kota Depok. UPS di Kota Depok sudah beroperasi sejak tahun 2007 hingga sekarang dengan berbagai penambahan jumlah UPS setiap tahunnya. UPS berfokus kepada pengolahan sampah organik. Saat ini, jumlah UPS yang terbangun sebanyak 45 UPS. Namun, belum diketahui bagaimana kondisi dan kinerja UPS di Kota Depok eksisting saat ini. Maka, dilakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kapasitas dan pengelolaan sampah pada UPS-UPS di Kota Depok saat ini. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah survei, wawancara, dan observasi untuk mengambil data primer dan sekunder. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa jumlah UPS yang terbangun sampai saat ini adalah 45 UPS yang tersebar di 11 Kecamatan Kota Depok dengan Kecamatan Cipayung memiliki UPS terbangun paling banyak dan Kecamatan Cinere dan Cilodong memiliki UPS terbangun paling sedikit. Dari 45 UPS terbangun, sebanyak 31 UPS beroperasi dan 14 tidak beroperasi. Pada UPS yang beroperasi, jumlah sampah yang diolah oleh 30 UPS (1 UPS tidak terhitung) pada kurun waktu 2016-2019 sebanyak 11.831,02 ton. Persentase kapasitas UPS di Kota Depok yang terpakai rata-rata sebesar 27,58% dari kapasitas desain per tahun. Pada proses penanganan sampah di UPS Kota Depok meliputi unloading, pemilahan, pencacahan, pengomposan, pengayakan, pengemasan, dan penyimpanan, serta penanganan residu dengan kemampuan rata-rata UPS dalam mengurangi sampah pada tahun 2016-2019 yaitu 96,15% per tahun. Lalu, untuk kesesuaian pelaksaan UPS digunakan Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 dimana sebagian besar UPS di Kota Depok sudah memenuhi rencana/kriteria pada semua aspek, kecuali aspek bangunan. Dengan mengetahui kapasitas dan proses pengelolaan pada UPS-UPS di Kota Depok, maka tingkat operasi pada UPS di Kota Depok dapat ditingkatkan.

---

The increasing of waste generation in Depok City that caused by the increase in the population raises a new problem when TPA Cipayung has undergone an overload condition so that it cannot receive wastes anymore. One way to reduce the amount of wastes that goes into TPA Cipayung is with the built of UPS in Depok. UPS in Depok has been operating since 2007 until now with additional amount of it for every year. UPS operating is focused on organic waste processing. Currently, the number of UPS that has built is 45. However, it is not yet known how the UPS conditions and performances for now. Therefore, this research is being done with the aim to know how the capacity and waste management at UPS in Depok. The methods used in the study were surveys, interviews, and observations to retrieve primary and secondary data. From the results of the research, it is known that the number of UPS that are reached until now is 45 UPS which spread in 11 sub districts of Depok, Cipayung have the most number of built UPS and sub districts of Cinere and Cilodong have the least number of built UPS. From 45 UPS that has built, as many as 31 UPS are operating and 14 UPS are not operating. At the operating UPS, the amount of waste processed by 30 MRFs (1 MRFs is not included) in the period 2016-2019 is as much as 11,831.02 tons. The average percentage of used UPS capacity in Depok City is 27.58% of the design capacity per year. The process of organic wastes handling in UPS Kota Depok are including unloading, screening, shredding, composting, sieving, packaging and storage, and also handling residue with the ability of the average UPS in reducing wastes for 2016-2019 is 96.15% per year. For the suitability of the implementation of UPS, the PERMEN PU No. 3/2013 is being used for the standard which most UPS in Depok already fulfill the plans/criteria on all aspects, except the building aspects. By knowing the capacity and management process on UPS in Depok City, the level of operation on UPS in Depok City can be increased."