Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Menghadapi perkembangan ekonomi di masa depan, arah kebijakan pembangunan transportasi pada GBHN 1999-2004 dan prinsip kebijakan pembangunan angkutan udara sangat mendukung kebijakan otonomi daerah, sebagai dasar pelaksanaan proses desentralisasi dalam peningkatan potensi sumber daya ekonomi oleh daerah sebagai upaya mewujudkan pemerataan pembangunan.Peningkatan potensi sumber daya ekonomi oleh daerah di wilayah Indonesia Bagian Timur, dimana wilayah sangat luas dan terdiri dari pulau-pulau tersebar perlu dukungan sarana pengangkutan bahkan perlu lebih dahulu dibangun, dalam hal ini adalah sarana angkutan udara mengingat kemampuan potensi sarana dan prasarana lebih dapat menjangkau daerah terpencil dan terisolasi.Penyelenggaraan jasa angkutan udara saat ini, sesuai sifat atau karakteristik umum angkutan udara lebih berfungsi sebagai sektor penyedia jasa pelayanan (the servicing sector) terhadap permintaan tersedia (existing demand) dampak kegiatan ekonomi dan kurang berfungsi sebagai sektor penunjang pembangunan (the promoting sector) pada peningkatan permintaan potensial (potensial demand) dampak pemanfaatan potensi sumber daya ekonomi.Angkutan udara perintis diselenggarakan oleh pemerintah sebagai sektor penunjang pembangunan melalui keikutsertaan perusahaan angkutan udara niaga nasional. Pada pengoperasian dan pengelolaan terdapat banyak faktor penyebab sehingga belum mencapai tingkat efektivitas pelayanan sesuai harapan, antara lain yaitu berkurang jumlah armada dan terdapat aspek komersial dalam pengelolaan.Kebijakan bidang-bidang angkutan udara dan pengelolaan angkutan udara perintis menyebabkan jaringan struktur rute utama, rute pengumpan dan rute perintis sebagai rute penerbangan tersedia kurang berintegrasi lebih baik dalam pemenuhan kapasitas angkutan, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi peningkatan volume angkutan udara.Upaya dalam meningkatkan volume angkutan udara, adalah melalui pembaruan terhadap kebijakan bidang-bidang angkutan udara dan pengelolaan angkutan udara perintis agar terjadi integrasi lebih baik pada pola jaringan rute penerbangan dalam pemenuhan kapasitas angkutan pada rute utama dan rute pengumpan dimulai dari rute perintis sebagai sektor penunjang pembangunan dalam mendukung upaya pemerataan pembangunan.Wujud pembaruan tersebut dapat diketahui, melalui langkah evaluasi terhadap kebijakan bidang-bidang angkutan udara dalam membentuk sistem angkutan udara, sebagai dasar guna melakukan langkah kajian terhadap konsep kebijakan bidang-bidang angkutan udara dalam membentuk pembaruan sistem angkutan udara melalui peningkatan pelayanan pada kegiatan ekonomi didasari oleh lebih menunjang upaya pemerataan pembangunan, dalam bentuk pembaruan kebijakan pola jaringan rute penerbangan di wilayah Indonesia Bagian Timur."

"ABSTRAKDunia seakan tidak berbatas karena adanya era globalisasi dimana banyak perusahaan perusahaan yang tidak lagi diam disatu negara tetapi mereka mulai membuka cabang cabang mereka dinegara lain. Maka tantangan bagi perusahaan penerbangan berjadwalpun akan dirasakan semakin berat, baik penerbangan domestik maupun internasional. Persaingan ini dipengaruhi dengan berkembangnya dan perubahan yang sangat cepat dalam bisnis penerbangan dan dihadapkan dengan issue-issue penting seperli deregulasi, liberalisasi, privatisasi, multiliteral agreement, dan strategi aliansi yang telah mendorong munculnya mega carrier yang berskala global.Bagi PT. Garuda Indonesia, prospek usaha pada bisnis penerbangan yang dihadapi saat ini dan masa yang akan datang, mempunyai potensi yang besar untuk berkembang. Pasar yang ada di berbagai kawasan masih dapat ditumbuh kembangkan lebih lanjut, diperkirakan pasar Garuda Indonesia tumbuh sebesar kurang-lebih 5.7% pertahun. Hal tersebut sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat baik di dalam negri maupun di kawasan Asia Pasifik. Namun demikian, tanpa persiapan yang matang serta penerapan strategi korporasi yang terpadu secara menyeluruh, maka PT. Garuda Indonesia bisa jatuh justru ditengah maraknya industn penerbangan dalam masa recovery setelah masa perang teluk dewasa ini.Meski proteksi pemerintah masih mungkin dapat dilakukan untuk melindungi airline Domestik, tetapi dimasa yang akan datang tampaknya hal itu harus dilepaskan. Mengingat adanya desakan open Sky? baik melalui multilateral agreement seperti GATT maupun Bilateral agreement yang semakin kuat, serta pertimbangan ekonomi bahwa sumbangan dunia bisnis penerbangan kurang Iebih hanya sebesar 7% dan perekonomian secara keseluruhan. Sebagal contoh telah dikeluarkan PP-20 yang memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi swasta asìng(PMA) untuk mendirikan perusahaan di Indonesia, serta adanya kerja sama antara Pemenntah Indonesia dengan Pemerintah Singapura di bidang pariwisata, yang telah membuka jalur penerbangan Iangsung dari singapura ke beberapa kota di Indonesia , baik oleh Singapore Airline maupun carrer di Indonesia dan juga pemberian fifth freedom kepada Singapore Airline untuk penerbangan ke Austyralia.Untuk menghadapi hal itu maka perlu bagi para eksekutif di PT. Garuda Indonesia mendapatkan peralatan yang cukup sehingga mereka dapat menghadapi persaingan ¡ni dengan Iebih baik. Para eksekutif itu harus dllengkapi dengan sebuah sistem informasi yang canggih sehingga mereka dapat mengetahui keadaan mereka. Jika mereka tidak diperlengkapi dengan informasi yang aktual maka mereka seakan mengendarai pesawat udara tanpa mempunyai sistem navigasi dan radar yang memadai. Tanpa informasi yang aktual para eksekutif akan merasa aman, yang seharusnya sudah harus dalam situasi gawat dawrat.Kelemahan dari sistem informasi yang berada di PT. Garuda Indonesia adalah banyaknya personnel yang belum menyadari akan pentingnya data. Data bagi beberapa orang hanya merupakan sesuatu yang tidak berarti sama sekali. Tetapi mereka lupa bahwa para eksekutif memerlukan data yang balk untuk mengambil keputusan yang lebìh baik. Sering ditemui penginman data yang tidak lengkap dari perwakilan sehìngga sistem yang canggih dianggap tidak dapat menangani persoalari. Juga kemauan untuk belajar sesuatu yang baru, sehingga terkadang mereka menganggap komputer sebagal pesaing mereka dan perlu dimusuhi. Tidak jarang komputer yang ada akhimya dipergunakan hanya sebagai mesin ketik dan tidak dipergunakan sebagaimana mestinya. Juga dapat dilihat bahwa sistem informasi yang berada di PT. Garuda Indonesia sangat banyak jenisnya sehingga datapun agak sulit untuk dìhubungkan satu dengan yang lain sehingga untuk pengolahan data-data ¡tu untuk menjadikan sebagai informasi sangatlah sulit dan lama. Untuk itu perlu dicarikan jalan keluar supaya komputer-komputer yang ada dapat terintegrasi secara baik.Sistem Informasi Eksekutif sangatlah berguna bagi para eksekutif kita karena selain dapat mengetahul keadaan dari perusahaan secara menyeluruh dari hari kesehari mereka juga dapat mendapatkan masukan mengenai keadaan pesaing. Maka dengan sistem informasi eksekutif yang dirancang secara baik maka akan diharapkan pula para eksekutif dapat bekerja secara maksimal sehingga dapat memajukan perusahaan.Pada karya akhir ini diberikan gambaran mengenai Sistem Informasi Eksekutif yang sebaiknya di buat untuk para eksekutif PT. Garuda Indonesia. Pembuatan model dan Sistem Informasi Eksekutif ini dilakukan dengan menggunakan Commander prism dan pemasukan data dilakukan secara manual karena belum adanya sistem yang dapat merubah dari data yang ada kedalam program aplikasi ini secara Iangsung. Dengan memasukan data secara manual maka juga didapatkan bahwa banyak data yang sulit didapatkan karena sistem yang rumit dan sulit mengkonrfersikan data kedaLam bentuk ascii yang dapat di baca.Sebagai saran penulis juga menjelaskan bagaimana sebaiknya mengintegrasikan komputer komputer yang ada di PT. Garuda Indonesia. Dengan sistem yang terintegrasi dìharapkan pemasukan data akan dapat dilakukan secara otomatis dan penyajian informasi kepada para eksekutif dapat dilakukan secara lebih baik dan menyeluruh."

"Tesis ini membahas mengenai perjanjian kerjasama usaha antara PT Angkasa Pura I Persero dengan PT Execujet Indonesia tentang pengelolaan pelayanan general aviation di bandara internasional I Gusti Ngurah Rai - Bali. Permasalahan dalam Tesis ini adalah bagaimana perjanjian kerjasama usaha tersebut dilihat berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dan bagaimana seharusnya KPPU menyikapi adanya bisnis General Aviation Terminal yang merupakan bisnis perintis yang belum ada pengaturannya di Republik Indonesia. Metode yang digunakan dalam penulisan Tesis ini adalah yuridis-normatif. Dalam penelitian yuridis-normatif ini, penelitian akan mengacu pada semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. Setelah itu, akan dilihat mengenai penerapan dari peraturan-peraturan tersebut. Perjanjian tersebut bukan merupakan pelanggaran berdasarkan UU No. 5/1999. Akan tetapi, tindak lanjut dari Perjanjian tersebut yaitu tindakan penetapan harga secara sepihak oleh PT Execujet Indonesia lah yang merupakan tindakan yang dilarang berdasarkan UU No. 5/1999 dikarenakan tindak lanjut tersebut tergolong ke dalam praktik monopoli penyalahgunaan posisi monopoli sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat 1 UU No. 5/1999. KPPU mempunyai tugas sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 35 angka 5 UU No. 5/1999 yaitu memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Dikarenakan bisnis GAT ini merupakan bisnis perintis yang belum ada pengaturannya di Indonesia, seharusnya KPPU menjalan tugas tersebut. Dalam hal ini seharusnya KPPU melakukan pembinaan terlebih dahulu kepada PT Angkasa Pura I Persero dan PT Execujet Indonesia agar dalam melakukan kegiatan usahanya mewujudkan iklim usaha yang kondusif.

---

This thesis discuss the cooperation agreement between PT Angkasa Pura I Persero and PT Execujet Indonesia regarding management of general aviation services at I Gusti Ngurah Rai International Airport. The issues of this Thesis are how the cooperation agreement reviewed based on Law Number 5 of 1999 and how should KPPU have responded to the business of General Aviation Terminal which is a pioneer business that currently has no regulation in the Republic of Indonesia. The method that used in this Thesis is juridical normative. This method will refer to the prevailing laws and regulations pertaining to legal issues being addressed. After that, will be viewed about the application of these laws and regulations. Such agreement is not a violation based on Law No. 5 1999. However, the follow up of such agreement that is a unilateral pricing action by PT Execujet Indonesia which is an act that is prohibited under Law No. 5 1999, hence, such follow up is categorized into monopolistic practice abuse of monopoly position as regulated in Article 17 paragraph 1 of Law No. 5 1999. KPPU has duties as mandated by Article 35 number 5 of Law No. 5 1999 which provides advice and consideration to government policies related to monopolistic practices and or unfair business competition. GAT business is the pioneer business that has no regulation in Indonesia, KPPU should conduct its duty. In this case, KPPU should conduct guidance to PT Angkasa Pura I Persero and PT Execujet Indonesia in order to create a conducive business climate."

"[ABSTRAKWilayah udara yang berada di atas sebuah negara merupakan hak negara tersebutsecara penuh dan eksklusif. Namun, ketentuan itu tidak selalu dapat diikuti. Halini ditunjukkan dengan adanya pengaturan wilayah penerbangan di atas negara ?negara di dunia, Flight Information Region (FIR), yang tidak selalu mengikutigaris batas negara. Kondisi tersebut dialami oleh Indonesia. Sebagian wilayahudara di kawasan Kepulauan Riau dan Natuna didelegasikan kepada Singapurakarena ketidakmampuan Indonesia konon dalam mengelola navigasi penerbangan.Melalui pendelegasian wilayah udara tersebut, terdapat berbagai kerugian yangdiderita oleh Indonesia. Namun, pemerintah Indonesia tetap meneruskan kerjasama pengelolaan wilayah udara tersebut walaupun perjanjian pendelegasian,yang dibuat pada tahun 1995, telah berakhir masa berlakunya, dan kondisiIndonesia telah memungkinkan untuk mengambil kembali kewenangannya. Halinilah yang menjadi anomali dari sikap negara berdaulat. Oleh sebab itu, tesis inimenggunakan teori politik birokratik (bureaucratic politics theory) dalampembedahan isu untuk melihat proses pemutusan kebijakan politik luar negeri diantara birokrasi ? birokrasi di dalam negeri. Pembedahan tesis dibagi sesuaidengan variabel dalam teori ini, yaitu aktor/birokrasi yang terlibat, faktor yangmenentukan masing ? masing aktor, dan sikap aktor dalam menyatukanpertimbangan untuk menghasilkan keputusan dan tindakan pemerintah. Setelahmendapatkan ketiga variabel penelitian, langkah selanjutnya adalah memetakanpolitik birokratik Indonesia terkait isu tersebut. Pada akhirnya, ditemukan adanyamasalah politik birokratik intranasional yang menyebabkan limitasi pilihan bagipemerintah dalam proses pemutusan kebijakan politik luar negeri menanggapi isupendelegasian wilayah udara nasional kepada Singapura. Masalah ini jugamerefleksikan persaingan antara Indonesia dan Singapura di beberapa aspek.

---

ABSTRACTAir territory, located above a country, is exclusively and fully considered a rightowned by the subjacent state. However, this provision does not always succeed tofollow. This is indicated by the Flight Information Region (FIR) which mostunlikely follow the country demarcation line. That condition is experienced byIndonesia with most of the air territories in Riau Islands and Natuna are delegatedto Singapore due to the country?s inability in managing air navigation. Bydelegating the air territory, Indonesia suffers various losses. However, Indonesiangovernment still continues the air territory management cooperation although thedelegation agreement in 1995 has expired, and the condition of Indonesia hasmade it possible to take back the authority. This is considered an anomaly of thesovereign state?s attitude. Therefore, this thesis applies the bureaucratic politicstheory in dissecting issues to look at the foreign policy decision making processamong bureaucracies in the country. Thesis dissection is divided according to thevariables in this theory, the actor/bureaucracy involved, the factors that determineeach actor, and the attitude of each actor in aggregating to yield governmentaldecisions and actions. After obtaining three variables of the study, Indonesianbureaucratic politic, related to the issue, is mapped. In the end, the identifiedproblems of intra-national bureaucratic politics cause choices of limitation in thegovernmental foreign policy decision making process in response to the issue ofnational air territory delegation to Singapore. Furthermore, this issue also reflectsthe competition between Indonesia and Singapore in several aspects.;Air territory, located above a country, is exclusively and fully considered a rightowned by the subjacent state. However, this provision does not always succeed tofollow. This is indicated by the Flight Information Region (FIR) which mostunlikely follow the country demarcation line. That condition is experienced byIndonesia with most of the air territories in Riau Islands and Natuna are delegatedto Singapore due to the country?s inability in managing air navigation. Bydelegating the air territory, Indonesia suffers various losses. However, Indonesiangovernment still continues the air territory management cooperation although thedelegation agreement in 1995 has expired, and the condition of Indonesia hasmade it possible to take back the authority. This is considered an anomaly of thesovereign state?s attitude. Therefore, this thesis applies the bureaucratic politicstheory in dissecting issues to look at the foreign policy decision making processamong bureaucracies in the country. Thesis dissection is divided according to thevariables in this theory, the actor/bureaucracy involved, the factors that determineeach actor, and the attitude of each actor in aggregating to yield governmentaldecisions and actions. After obtaining three variables of the study, Indonesianbureaucratic politic, related to the issue, is mapped. In the end, the identifiedproblems of intra-national bureaucratic politics cause choices of limitation in thegovernmental foreign policy decision making process in response to the issue ofnational air territory delegation to Singapore. Furthermore, this issue also reflectsthe competition between Indonesia and Singapore in several aspects., Air territory, located above a country, is exclusively and fully considered a rightowned by the subjacent state. However, this provision does not always succeed tofollow. This is indicated by the Flight Information Region (FIR) which mostunlikely follow the country demarcation line. That condition is experienced byIndonesia with most of the air territories in Riau Islands and Natuna are delegatedto Singapore due to the country’s inability in managing air navigation. Bydelegating the air territory, Indonesia suffers various losses. However, Indonesiangovernment still continues the air territory management cooperation although thedelegation agreement in 1995 has expired, and the condition of Indonesia hasmade it possible to take back the authority. This is considered an anomaly of thesovereign state’s attitude. Therefore, this thesis applies the bureaucratic politicstheory in dissecting issues to look at the foreign policy decision making processamong bureaucracies in the country. Thesis dissection is divided according to thevariables in this theory, the actor/bureaucracy involved, the factors that determineeach actor, and the attitude of each actor in aggregating to yield governmentaldecisions and actions. After obtaining three variables of the study, Indonesianbureaucratic politic, related to the issue, is mapped. In the end, the identifiedproblems of intra-national bureaucratic politics cause choices of limitation in thegovernmental foreign policy decision making process in response to the issue ofnational air territory delegation to Singapore. Furthermore, this issue also reflectsthe competition between Indonesia and Singapore in several aspects.]"

"ABSTRAKKetinggian jelajah pesawat terbang harus dikendalikan tetap pada koridor rute yang ditentukan untuk memenuhi pengaturan lalu lintas udara di ruang udara. Performansi gerak longitudinal N 250 produksi PT IPTN pada ketinggian jelajah dengan kecepatan 250 Knot bila dikenai masukan impulse pada elevatornya sangat osilatif dengan lewatan maksimal meneapai 2000 meter dan error ketinggian jelajah yang akan dapat menyebabkan ketinggian terbangnya keluar dari koridor rutenya. Kendall otopilot N 250 untuk regulator ketinggian jelajah pesawat terbang dirancang dengan kriteria indek performansi kuadratik linier dengan umpan balik keadaan. Pemilihan regulator kuadratik liner ini dimaksudkan untuk memperoleh kendali elevator minimal, dengan menetapkan harga-harga gain umpan balik keadaan untaian tertutupnya secara simultan dan terjadwal pada setiap kondisi-kondisi terbang jelajahnya . Dengan menggunakan observer keadaan dan memilih matrik pemberat keadaan kuadratik Q = diag([10 3750 10 3750 0 10 0]) dan matrik pemberat kuadratik kendali pR = [0.001] , didapatkan gain-gain umpan batik keadaan yang mampu mengendalikan ketinggian jelajah dengan lewatan maksimal tidak lebih dari 0,042 meter dengan faktor redanian minimal 0,7563 dan waktu penetapan kurang dari 1,0 detik, pada kondisi terbang dengan kecepatan 150 Knot sampai dengan 250 Knot dan dengan ketinggian jelajah dari 20.000 Ft sampai dengan 30.000 Ft. Dengan memperhitungkan kemungkinan ketidak akuratan pemodelan sistem dan prakiraan terjadinya gangguan putih proses dan pengukuran yang bersifat stokastik, aplikasi Filter Kalman sebagai estimator keadaan pada rancangan regulator ketinggian jelajah kuadratik linier, menghasilkan performansi ketinggian jelajah N 250 tetap tangguh walaupun faktor redamannya turun menjadi 0,50 dengan lewatan maksimalnya 5,0 meter dan waktu penetapan 5 detik. "

"Pembahasan dalam tesis ini diawali dengan membuat model matematika gerak pesawat terbang berdasarkan teori Euler dan hukum Newton tentang gaya dan momen, dari model tersebut dapat diketahui parameter kendali yang akan digunakan. Secara teoritis gerak pesawat terbang terdiri dari dua jenis gerak yaitu gerak longitudinal dan gerak latera. Gerak longitudinal merupakan sistem satu masukan satu keluaran dengan pasangan masukan defleksi elevator dan keluaran pitch angle. Gerak lateral merupakan sistem dua masukan dua keluaran dengan pasangan masukan yaitu defleksi rudder keluaran yaw rate, dan pasangan masukan defleksi aileron dan keluaran hank angle. Berikutnya adalah pembahasan perancangan sistem kendali dengan Nonlinear Predictive Control berbasis Neural Network dengan menggunakan algoritma BFGS dan kriteria minimasi General Predictive Control, Simulasi sistem pengendalian dengan Nonlinear Predictive Control menggunakan program matlab versi 6.1. dan hasilnya dibandingkan dengan hasil simulasi pengendalian dengan pengendali PID. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa pengendalian gerak pesawat terbang, dengan pasangan defleksi elevator dan pitch angle, menggunakan Nonlinear Predictive Control menghasilkan tanggapan yang mempunyai overshoot lebih kecil, rise time, peak time dan settling time lebih cepat. Dan dengan pasangan defleksi rudder dan yaw rate, serta defleksi aileron dan bank angle menghasilkan tanggapan yang mempunyai overshoot lebih kecil, settling time lebih cepat, rise time dan peak time lebih lambat dibandingkan dengan menggunakan pengendali PID.

---

The discussion in this thesis is started by building mathematical model of flight vehicle motion based on Euler theory and Newton low about force and moment, from the model controlled parameter will be known. Theoretically, flight vehicle motion is composed of longitudinal motion and lateral motion. The longitudinal motion represents single input single output system with the elevator deflection and pitch angle as the input output pairs. The lateral motion represents two input two output system, which input output pairs are the rudder deflection and yaw rate, and the aileron deflection and bank angle. The next step is to design controller based on Neural Network with Nonlinear Predictive Control architecture by using BFGS algorithm and minimization of the General Predictive Control criterion. The simulation of control system with Nonlinear Predictive Control is using Matlab program version 6.1 and the results are compared to the results of simulation system with PLO controller. The comparison indicates that the control of flight vehicle motion using the pairs elevator deflection and pitch angle, yields batter responses having smaller overshoot, faster rise time, peak time and settling time. Using control pairs rudder deflection and yaw rate, aileron deflection and bank angle, controlled by Nonlinear Predictive Control, yields responses having smaller overshoot, faster settling time, slower rise time and peak time."

"Automatic passenger seat manifest merupakan sebuah aplikasi sistem yang akan mencatat secara otomatis data posisi penumpang yang berada dipesawat. Dengan aplikasi ini penumpang dapat bertukar tempat duduk, namun pihak perusahaan penerbangan tetap memiliki data posisi atau perubahan posisi tempat duduk dari seluruh penumpang yang berada dalam sebuah pesawat.Pada tesis ini dilakukan perancangan sistem Automatic Passenger Seat Manifest. Cara kelja sistem adalah pada saat kamera menangkap gambar dihadapannya yang berisi kode bar, sistem akan menangkap atau membuat file gambar yang ditangkap oleh kamera, kemudian gambar akan di baca arti kode bar yang berada didalamnya, disimpan dalam tile ren dan dikirim ke komputer lain yang diinginkan. Perangkat lunak yang digunakan dalam membangun sistem adalah Windows XP SP2, Visual Basic 2005, dan qsBarCode Code39. Pengambilan gambar dilakukan dengan menggunakan perangkat keras yang berfungsi sebagai demultiplexer.Pada dunia penerbangan, usaha untuk menghindari atau mengurangi faktor-faktor yang dapat menimbulkan kecelakaan teiah banyak dilakukan. Apabila terjadi kecelakaan, telah tersedia berbagai teknologi untuk mencari tahu penyebab terjadinya kecelakaan. Dan hasil pengujian sistem automatic passenger seat manifest ini bekerja dengan baik dan dapat membantu mempercepat pencarian atau pendataan secara akurat para korban suatu kecelakaan penerbangan. Dengan demikian ada lebih banyak waktu untuk mencari sumber penyebab kecelakaan itu sendiri. Pada sistem yang diuji pengumpulan gambar memakan waktu 2.207 ms, konversi gambar dalam bentuk file bmp menjadi suatu kode bar memakan waktu 502 ms, sedangkan proses pencatatan file memakan waktu 978 ms."

"Penelitian ini mengkaji aspek ergonomis pada desain pintu kabin penumpang kendaraan tempur Armoured Personnel Carrier (APC) dalam Virtual Environment. Tujuannya adalah mengevaluasi desain aktual pintu kabin penumpang kendaraan tempur dan menentukan konfigurasi paling ergonomis ditinjau dari tinggi pintu dan posisi pijakan. Dihasilkan 6 buah konfigurasi yang akan dianalisis. Pengambilan data gerakan dilakukan dengan menggunakan Vicon System dan dianalisis dengan menggunakan software Jack 6.2.1. Pendekatan yang digunakan adalah Posture Evaluation Index (PEI) yang mengintegrasikan analisis dari tiga metode analisis: Low Back Analysis, Ovako Working Posture Analysis, dan Rapid Upper Limb Assessment. Hasil penelitian ini yaitu adanya perubahan tinggu pintu sejauh 10 cm ke atas dan diberikan pijakan dengan jarak dari dasar pintu sejauh 30 cm serta dengan sudut 50°.

---

This research studies the ergonomic aspect from passenger cabin door of combat vehicle Armoured Personnel Carrier (APC) in Virtual Environment. The purpose of this project was to evaluated the actual design from passenger cabin door of combat vehicle and determine the most ergonomic configuration that concern at door high and tread position. Vicon System was used to capture motion and Jack 6.2.1 was used to analyze it.

Posture Evaluation Index was an approach that integrated the results of these tree methods: Low Back Analysis, Ovako Working Analysis System, and Rapid Upper Limb Analysis. The results suggest that the most ergonomic design is with door high increase 10 cm above and put on the tread 30 below the door with 50° angle. "