Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 148636 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Inayati
"Government's Fixed Assets should be manage prudently. it is because fixed asset plays a very important role in public service. Besides, Government's Fixed Assets have a very material value, so that imprudence in fixed assets management have a very high risk.
Fixed Assets management included planning, stocking, repairing, and write off of fixed assets. Fixed assets management also held about fixed assets accounting. The main issues of this thesis is, how is the accountability of fixed assets accounting in Pemerintah Propinsi DKI Jakarta ?
Accounting of fixed assets is the part of Government Accounting. Government Accounting as the administration or Public Finance included recording of revenue and public spending. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara and Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara regulated about Government Accounting.
There ara two main goals of Government Accounting. Managenal Control and Accountability. Subject of Managerial control is using Government Accounting as the base of decision making process. While Accountability has three domains, Financial Accountability which teamed is Financial Statements, Operational Accountability -with the use of resources as a r, lain focus- and Fiscal Accountability that related to the budget conformity. Accountability not just focused on implementation of the laws or regulation. More than that, it's also about the use of resources effectively and efficiently.
There are some problems in the implementation of :;ed assets management in Pemerintah Propinsi IaKI Jakarta. The problems are : (a) there is no regulation about assessment of fixed 4saets need, (b) i 1accurate factors in reporting of fixate assets. This mistakes aiiae from the official's misunderstanding and lack of control in day to day implementation. These problems influence The Financial Reports of Pemerintah Propinsi DKI Jakarta.
This problems also influence accountability of Pemerintah Propinsi DKI Jakarta's fixed assets accounting. It's difficult to reach Fiscal Accountability because inaccurately of fixed asset value in Balance Sheet released by Pemerintah Propinsi DKI Jakarta. It's also not easy to achieve Operational Accountability criteria because the absence of assessment needs regulations. On the other hand, Fiscal Accountability relatively easy to reach because almost all of the process of fixed assets management formally has done as the regulation want.
Generally, Pemerintah Propinsi DKI Jakarta has a policy to increase the quality of accountability in fixed assets management. We can see this from the regulations that regulate this subjeta. The problems that arise more technically and cause of the lack of operational regulation that can be used as a guidance for the officials.
The effort of Pemerintah Propinsi DKI Jakarta to make an Accounting Standard as a guidance in accounting practice, is a very good effort. This is a proactive step because National Standard Accounting for Government is not yet exist until now. Pemerintah Propinsi DKI Jakarta is suggested to finished the Amounting Standard immediately.
Also to make a regulations about assessment need of fixed assets that can be used as a guidance to implementation the regulation or rules. Control of accounting process also has to be a priority to prevent inaccurately of Financial Reporting, included Balance Sheet.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004
T11922
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Kerrigan, Harry D.
New York: McGraw-Hill, 1969
657.98 KER f
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Rengkung, Leonardus Ricky
"ABSTRAK
Kemiskinan dapat dikatakan sebagai suatu situasi serba kekurangan yang menyebabkan ketidakmampuan manusia dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Menurunnya penduduk miskin dari 70 juta pada tahun 1970 menjadi 27 juta pada tahun 1990 merupakan hasil nyata dari pelaksanaan berbagai program pembangunan. Meskipun telah jauh berkurang, jumlah penduduk miskin tersebut masih cukup besar, sehingga diperlukan upaya khusus untuk menanggulanginya.
Sejak tahun 1994, pemerintah meluncurkan program khusus sebagai tambahan dari program yang telah ada yaitu program Inpres Desa Tertinggal (IDT). Program ini dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan penduduk miskin dalam berusaha. Guna mempercepat upaya tersebut disediakan dana sebagai modal kerja bagi penduduk miskin untuk berusaha sehingga mereka bisa membangun dan mengembangkan kemampuan dirinya. Sifat dari usaha yang digerakkan dengan dana bantuan program IDT ini dapat dikatakan sebagai suatu jenis usaha kecil karena melibatkan tenaga atau pekerja yang sedikit dengan jumlah modal yang diusahakan relatif sedikit.
Kesuksesan usaha yang digerakkan dengan dana IDT tentunya tergantung dari beberapa faktor yang ada, baik eksternal maupun internal, misalnya adanya penganalisaan lingkungan usaha, kemampuan kewirausahaan, adanya penentuan strategi usaha, pengelolaan modal yang baik, serta adanya manajemen yang baik.
Dengan mempertimbangkan uraian di atas, maka penelitian ini mencoba untuk melihat tingkat keefektifan pengelolaan dana IDT di Kabupaten Minahasa serta faktor-faktor yang diperkirakan mempengaruhi tingkat kesuksesan dana IDT. Faktor¬-faktor tersebut adalah ada tidaknya manajemen (planning, organizing, coordinating, staffing dan controlling), ataupun kewirausahaan (entrepreneurship) yang dimiliki para pelaku usaha serta apakah para pelaku usaha mampu melihat lingkungan usahanya (market, consumen, technology dan location analysis) sehingga dapat menentukan jenis usaha yang sesuai. Selain itu, akan dilihat juga pengaruh dari keterlibatan pendamping serta tingkat pendidikan yang dimiliki para pelaku usaha.
Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah multi stage purpose sampling dengan didasarkan pada kelompok masyarakat (Pokmas) pada desa/kelurahan di Kabupaten Minahasa yang menerima dana IDT dari tahun anggaran 199411995, 1995/1996 dan 199611997. Unit analisa dalam penelitian ini adalah Kelompok Masyarakat (Pokmas).
Dalam penelitian ini dibutuhkan data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan berdasarkan wawancara langsung dengan memakai kuesioner serta observasi langsung terhadap lingkungan usaha kelompok. Dalam menguji keakuratan dan kualitas daftar pertanyaan dilakukan Pilot Test yang dilanjutkan dengan Uji Reliabilitas dan Validitas.
Beberapa analisa dan uji statistik yang digunakan adalah analisa deskriptif, pendugaan parameter, teknik korelasi dan analisa logistik. Analisa deskriptif dimaksudkan untuk melihat gambaran setiap variabel bebas (faktor-faktor yang diperkirakan mempengaruhi pengelolaan dana IDT) serta variabel tak bebas (sukses dan gagal). Pendugaan parameter bertujuan untuk melihat perbedaan rata-rata masing-masing variabel bebas dari populasi sukses dan gagal. Penghitungan korelasi dimaksudkan pertama, untuk melihat hubungan antar variabel bebas terutama untuk mendeteksi adanya multicollinearity serta kedua, untuk melihat hubungan antara variabel bebas dengan variabel tak bebas. Dalam penelitian ini digunakan analisa logistik, karena dependent variable yang bersifat binary choice (sukses dan gagal).
Hasil studi menunjukkan bahwa dari 112 Pokmas yang diteliti terdapat 64 Pokmas yang sukses sedangkan yang gagal berjumlah 48 Pokmas. Berdasarkan pendugaan estimation of population keefektifan pengelolaan dana IDT berkisar antara 53% sampai 69% (untuk a=10%) dan 51% sampai 71% (untuk a=5%).
Tingkat pemahaman para pelaku usaha untuk proses manajemen, secara rata-rata memiliki kemampuan 'cukup' untuk planning, organizing, coordinating, staffing dan controlling. Dalam proses analisa lingkungan usaha, para pelaku usaha secara rata-rata juga memiliki kemampuan 'cukup' baik untuk market, consumer, technology dan location analysis. Jika dilihat dari kemampuan kewirausahaan para pelaku usaha dapat dikatakan bahwa dan 112 responden yang diteliti, terdapat 61 (54%) pelaku usaha yang memiliki kemampuan kewirausahaan dan 51 (46%) pelaku usaha yang tidak memiliki kemampuan kewirausahaan. Kemampuan pendidikan para pelaku usaha jika dilihat dari lamanya duduk di bangku pendidikan, paling banyak pada jenjang 9 sampai 10 tahun, sedangkan prosentase keterlibatan pendamping dalam membimbing para pelaku usaha, umumnya pada kategori 'lebih rendah', atau tidak sepenuhnya membimbing para pelaku usaha.
Hasil analisa secara partial menunjukkan bahwa semua faktor-faktor yang diperkirakan mempengaruhi keefektifan pengelolaan dana IDT ternyata memiliki kontribusi atau korelasi yang cukup signifikan dalam mempengaruhi keefektifan pengelolaan dana IDT. Namun, basil analisa dengan model logistik secara 'forward stepwise' menyimpulkan bahwa peluang sukses pelaksanaan usaha yang dijalankan Pokmas hanya dipengaruhi oleh 4 faktor yaitu Planning (perencanaan), Organizing (organisasi), Consumen (konsumen) dan Kewirausahaan (kewirusahaan). Adanya kolinearitas yang cukup tinggi antar variabel bebas menyebabkan tidak signifikannya variabel bebas lainnya dalam mempengaruhi keefektifan pengelolaan dana IDT.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun usaha yang dijalankan oleh Pokmas adalah usaha yang berskala kecil, namun pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan praktik pengelolaan usaha berskala besar yang mempertimbangkan faktor proses manajemen, analisa lingkungan usaha, kewirausahaan dalam upaya membantu menyukseskan usaha yang dijalankan Pokmas.
"
1997
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 1992
S18300
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Putri Nugrahaningsih
"Penelitian ini akan membahas mengenai masalah tata kelola (governance) penatausahaan Aset Tetap dalam rangka mewujudkan akuntabilitas keuangan pada Universitas Sebelas Maret. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dan penelitian studi kasus. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Pelaksanaan Penatausahaan Aset Tetap di UNS sebagian besar sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara. Akuntabilitas Pelaporan Aset melalui pelaksanaan SIMAK BMN relatif akuntabel yang tercermin dari kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi Badan Layanan Umum (BLU) UNS dan kebijakan akuntansi aset tetap yang termuat dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) secara keseluruhan telah sesuai dengan SAP dan Peraturan terkait BLU. Laporan Keuangan (LK) BLU UNS juga telah memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Langkahlangkah penerapan penatausahaan aset tetap di UNS telah sesuai dengan 14 prinsip tata kepemerintahan yang baik (Bappenas). Kendala-kendala yang dialami dalam Penatausahaan Aset Tetap di UNS antara lain kendala yang terkait dengan permasalahan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), kendala yang terkait dengan belanja modal, dan kelemahan terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BMN.
Saran utama yang diberikan dalam penelitian ini antara lain (a) meningkatkan ketertiban dalam penatausahaan aset tetap, (b) perlu didukung dengan SDM yang handal di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan, (c) meningkatkan pengendalian intern terutama dengan melakukan reviu secara lebih intensif terhadap Laporan Keuangan, (d) reviu dan monitoring oleh SPI UNS serta koordinasi yang lebih intensif dengan unit yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan, (e) SOP yang jelas dalam permintaan penghapusan BMN dan SOP pencatatan barang hibah, (f) UNS agar segera melakukan rencana aksi (action plan), dan (g) komitmen UNS untuk transparan dan akuntabel dalam kerangka perwujudan tata kelola yang baik (good governance). Pemahaman mengenai Governance Penatausahaan Aset Tetap pada Universitas dapat diperdalam dengan memperluas cakupan lingkup penelitian terkait Pengelolaan BMN, menggunakan analisis berdasarkan governance structure, dan penambahan Periode Laporan untuk penelitian selanjutnya.

This research study the governance problems of the Fixed Assets Administration in order to realize the financial accountability at Sebelas Maret University. The methodology in this study is descriptive and case study analysis. This study finds that the implementation of the Fixed Assets Administration at UNS in accordance with the regulation of the Minister of Finance number 120/PMK.06/2007 about the State Property Administration. The accountability of Assets Reporting through the implementation of SIMAK BMN which is reflected in the relatively accountable conformity with Government Accounting Standards (GAS). The accounting policies of Public Service Bodies (BLU) UNS and the accounting policies of fixed asset contained in the Notes to Financial Statements are overall in accordance with Government Accounting Standards (GAS) and the regulations of BLU. Financial Statements BLU UNS also fulfil the qualitative characteristics of financial statements that are relevant, reliable, comparable, and understandable. Implementation steps of the Fixed Assets administration at UNS in accordance with the fourteen principles of good governance (Bappenas). The constraints experienced in the Fixed Assets Administration at UNS are constraints related to problems of the State Property Management, constraints related to capital expenditures, and weakness related to transparency and accountability in the management of State Property.
The main recommendation given in this study include (a) improve the regularity of the Fixed Assets Administration of, (b) must be supported by reliable human resources in the accounting and financial reporting, (c) improve internal control especially by doing more intensive review of the Financial Statement; (d) review and monitoring by SPI UNS and coordination with the unit that responsible for preparation of the financial statements, (e) Standard Operating Prosedure (SOP) of BMN removal requests and SOP of the recording of donation are clearly, (f) UNS immediate to implement of action plan, and (g) UNS’s commitment to transparency and accountable in the context of implementing good governance. Understanding of Fixed Assets Administration Governance at University can be deepened by expanding coverage of the research scope of related to State Property Management, analyze based on governance structure, and the addition of Reporting Period for future research.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
T35458
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rachma Aprilia
"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi peran masyarakat dalam pengawasan Dana Desa di Desa Jeungjing Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang. Jumlah dana yang dianggarkan bagi Dana Desa dalam APBN 2017 mencapai Rp60 triliun, meningkat hampir 300 dibandingkan anggaran Dana Desa tahun 2015. Namun demikian, hasil pantauan ICW terhadap kasus korupsi desa selama tahun 2015-2017 menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Desa Jeungjing merupakan salah satu desa tertinggal di Kabupaten Tangerang dan mengalami kasus keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban Dana Desa Tahap 1 Tahun 2017. Permasalahan dalam pengawasan masyarakat di Desa Jeungjing diteliti menggunakan teori akuntabilitas yang memandang suatu mekanisme akuntabilitas sebagai interaksi antara aktor dan forum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada multiple unit analysis meliputi masyarakat desa, perangkat desa dan lembaga pengawas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengawasan masyarakat di Desa Jeungjing masih belum optimal disebabkan kurangnya akses informasi laporan pertanggungjawaban dan masih rendahnya tingkat pemahaman dan kepedulian masyarakat desa. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya meningkatkan akses informasi dan upaya pendidikan dari pemerintah kepada masyarakat desa terkait peran masyarakat dalam pengawasan dana desa dan struktur saluran pengaduan masyarakat.

The purpose of this research is to evaluate the role of the community in monitoring the Village Fund in Jeungjing Village, Cisoka Sub District, Tangerang District. The total budgeted funds for the Village Fund in the 2017 APBN has reached Rp60 trillion, up to nearly 300 compared to the Village Fund budget in 2015. However, Indonesian Corruption Watch 39 s monitoring of village corruption cases during 2015 2017 shows an upward trend every year. Jeungjing Village is one of the deprived villages in Tangerang District and experiencing cases of delay in reporting realization of Village Funds Stage 1 Year 2017. Problems in community monitoring in Jeungjing Village were analyzed using accountability theory which looked at mechanism accountability as the interaction between actors and forums. This research uses qualitative method with case study approach on multiple unit analysis including village community, village government and oversight institution. The result of the research shows that the supervision of Jeungjing Village society to the Village Fund is still not optimal due to the low level of understanding and awareness of the community and inadequate access to information. The implication of this research is the need to improve the access of information and educational efforts from the government to the village community related to the role of the community in village funds monitoring and the structure of complaint channel of the community."
2018
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Reyhan Alif
"Laporan Magang ini membahas perlakuan akuntansi untuk aset tetap di PT TKP yang merupakan perusahaan yang menjalankan usaha di bidang jasa pelayaran. Laporan ini juga membahas prosedur audit yang dijalankan KAP RES untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017. Proses audit dilaksanakan berdasarkan RAS Global Audit Guide yang telah disesuaikan dengan ISA. Selama melakukan audit, auditor melihat kesesuaian kebijakan akuntansi terkait aset tetap dengan PSAK 16 sebagai standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Hasil audit menunjukkan beberapa temuan terkait reklasifikasi aset sewa pembiayaan dan penurunan nilai aset tetap. Namun, kedua temuan tersebut dinilai tidak material sehingga tidak dilakukan penyesuaian. Secara keseluruhan, aset tetap pada PT TKP dinyatakan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material.

This internship report examined the accounting treatment for fixed assets in PT TKP, a company engages in shipping services. This report also discusses the audit procedure carried out by KAP RES for the period ended 31 December 2017. Audit process are implemented based on RAS Global Audit Guide which is adopted from ISA. During audit process, auditor analyses the conformity of accounting treatment related to fixed assets using accounting standard that applicable in Indonesia, which is PSAK 16. The audit result shows that there are some findings related to reclassification of finance lease assets and impairment of fixed assets. But, since the amount those two findings are considered immaterial, no audit adjustment was made. In conclusion, fixed assets of PT TKP is presented fairly in all material respects."
Depok: Fakultas Eknonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2018
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Michael Hans Clement
"Laporan magang ini membahas evaluasi perlakuan akuntansi aset tetap di PT AAA, perusahaan hasil penggabungan empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada tahun 2021, yang bergerak di jasa kepelabuhanan. Pengalaman magang di perusahaan dijadikan sebagai objek evaluasi. Secara keseluruhan, PT AAA telah menerapkan perlakuan akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, dengan beberapa pengecualian. Hasil evaluasi menyarankan bahwa PT AAA perlu mengadakan diskusi tentang komponenisasi aset tetap, menyelaraskan sistem akuntansi, menyederhanakan administrasi, mengadakan pelatihan, maupun mengevaluasi secara rutin estimasi maupun pencatatan akuntansi. Selain itu, laporan ini menampilkan refleksi diri selama magang. Hal yang telah berjalan dengan baik adalah kemampuan berpikir kritis dan kreatif, kerja sama, dan manajemen waktu. Hal yang belum berjalan dengan baik adalah kemampuan komunikasi dan adaptasi terhadap lingkungan baru. Tindak lanjut terkait refleksi diri termasuk mempersiapkan diri untuk memasuki tempat kerja baru, mengambil sertifikasi yang terkait, meningkatkan keterampilan excel, dan mengasah kemampuan komunikasi.

This internship report focuses on the evaluation of accounting treatment for fixed assets in PT AAA, the surviving entity of a merger between four State-Owned Entities (SOE) in 2021, which operates in port services. Internship experience in the company is the object of the evaluation. Overall, PT AAA has implemented accounting treatment in accordance with the financial accounting standards used in Indonesia, with several exceptions. The evaluation results suggest that PT AAA should hold a discussion about componentization of fixed assets, align the accounting systems, simplify the bureaucracy, hold trainings, and do routine evaluations about the accounting estimates and records. Moreover, this report shows a personal reflection during the internship. The things that went well were the ability to think critically and creatively, cooperation, and time management. The things that had not gone well were the ability to communicate and adaptation to a new environment. Action plans regarding the personal reflection include self-preparation for new work place, taking relevant certifications, improving excel skill, and honing communication ability."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Norhikmah Razzaq
"ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan akuntansi aset tetap di Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta dengan pendekatan soft systems methodology. Penelitian mengidentifikasi beberapa permasalahan akuntansi aset tetap seperti pengakuan aset tetap yang hanya dilakukan pada akhir tahun atau akhir semester, belum ditindaklanjutinya hasil sensus tahun 2013, serta kurangnya kompetensi pegawai terkait akuntansi aset tetap. Permasalahan-permasalahan tersebut berusaha dipecahkan oleh penelitian ini bersama para pihak terkait di Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta serta menghasilkan kesepakatan untuk dilakukan penyusunan regulasi penilaian aset tetap, penyusunan petunjuk teknis akuntansi aset tetap, peningkatan kapasitas pegawai, dan pemutakhiran database aset tetap.

ABSTRACT
This research aims to optimize fixed asset accounting in Dinas Bina Marga Jakarta Provincial Government using soft systems methodology. The research identifies some problematical situations related with fixed asset accounting such as fixed asset recognition is only performed at the end of year term, the follow up of fixed asset physical inventory has not been done, and the lack of staf capacities. Those problematical situations are resolved by this research with related actors and Dinas Bina Marga will do the following action composing regulation of fixed asset valuation, composing fixed asset accounting technical guidelines, upgrading staf capacities, and updating fixed asset database.
"
2016
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Siagian, Dewi Sartika
"ABSTRAK
Penerapan akuntansi berbasis akrual pada manajemen aset tetap diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pemerintah dalam pengelolaan aset tetap secara efisien dan efektif untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis kepatuhan Kementerian Keuangan dalam menerapkan akuntansi akrual pada manajemen aset tetap sesuai regulasi yang berlaku dan analisis langkah-langkah yang perlu dilakukan demi peningkatan kepatuhan Kementerian keuangan dalam penerapan akuntansi akrual pada manajemen aset tetap. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kementerian Keuangan belum sepenuhnya comply terhadap regulasi akuntansi akrual pada manajemen aset tetap sesuai regulasi yang berlaku. Penyusunan regulasi yang lebih teknis, penyempurnaan aplikasi akuntansi, dan pembinaan SDM akuntan pemerintah yang efektif perlu dilakukan demi peningkatan kepatuhan Kementerian keuangan dalam penerapan akuntansi akrual pada manajemen aset tetap.

ABSTRACT
The implementation of accrual accounting on fixed asset management is expected to improve the quality of government decision-making in the management of fixed assets efficiently and effectively to the public prosperity and welfare. The aim of this study was to analyze compliance of the Ministry of Finance in implementing accrual accounting in the management of fixed assets according to the regulation in force and analyze the steps that need to be done in order to improve compliance of the Ministry of Finance in implementing of accrual accounting on fixed asset management. This research is a qualitative case study approach.
The results showed that the Ministry of Finance has not yet fully complied with the regulation of accrual accounting in the management of fixed assets according to the regulation in force. The preparation of more technical regulation, improvement of accounting application system, and effective government accountant development are needed to be done in order to improve compliance of the Ministry of Finance in implementing of accrual accounting on fixed asset management.
"
Fakultas Eknonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2015
S61622
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>