Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam beberapa belakangan setelah berakhirnya Perang Dingin, masalah terorisme telah menjadi ancaman yang semakin mengkhawatirkan bagi kebanyakan orang di negara maju. Serangan terorisme ke Amerika Serikat (AS) pada tanggal 11 September 2001 pada gilirannya telah menandai perkembangan baru gerakan terorisme, yang membawa implikasi terhadap perspektif keamanan global dan kawasan. Di tengah sistem dunia yang unipolar dan kebijakan unilateralise AS dalam perang terhadap terorisme, PBB mengeluarkan Resolusi DK PBB no. 1373 (2001) secara relatif dapat dikatakan sebagai multilateralisasi kepentingan AS dalam penanganan terorisme. Terlepas dari terorisme tersebut merupakan ancaman bersama, bobot isi resolusi tersebut, dapat diartikan sebagai wadah bagi kepentingan nasional AS. Resolusi DK PBB no. 1373 (2001) ini secara garis besar mewajibkan negara-negara anggota PBB untuk bekerjasama, antara lain lewat pengaturan serta perjanjian bilateral dan multilateral, mencegah serangan teroris, mengambil tindakan untuk melawan pelaku aksiaksi tersebut, dan secepat mungkin menjadi pihak pada konvensi-konvensi internasional serta protokol-protokolnya yang berkaitan dengan terorisme.Resolusi juga memutuskan untuk membentuk suatu Komite di Dewan Keamanan PBB, yang kemudian dikenal dengan Hama Counter Terrorism Committee (CTC). CTC ini menyerukan kepada semua negara untuk melapor kepada Komite tidak lebih dari 90 hari sejak tanggal resolusi ditetapkan dan setelah itu sesuai dengan jadwal harus diajukan kepada Komite guna penetapan langkah-langkah untuk mengimplementasikan resolusi tersebut. Pemenuhan kewajiban di Counter Terrorism Committee (CTC) memperlihatkan adanya keseriusan Pemerintah Indonesia dalam rangka pemberantasan terorisme khususnya melalui kerangka kerjasama multilateral. Keseriusan ini dapat dinilai dari waktu penyampaian laporan yang dilaksanakan sebelum batas waktu yang ditentukan. Keseriusan lain adalah isi laporan yang disusun berdasarkan masukan-masukan dari departemen terkait. Pencapaian ini jauh lebih baik dibandingkan dengan negara-negara anggota PBB lainnya. Pemenuhan kewajiban di CTC oleh Pemerintah Indonesia terlihat agak berbeda dengan opini yang ada di masyarakat Indonesia. Terlebih lagi opini yang berkembang di masyarakat ini sepertinya didukung pendapat atau pernyataan yang dikemukakan oleh pejabat tinggi negara, tokoh masyarakat, partai politik dan lain-lain. Opini yang berkembang di masyarakat cenderung menyatakan bahwa mereka tidak setuju dengan upaya pemberantasan terorisme yang ditempuh oleh Pemerintah Indonesia karena mereka menganggap sasaran akhir dari opini dunia yang sedang dibangun oleh negara-negara barat dalam rangka pemberantasan teroris adalah umat Islam.Teori-teori utama yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori kebijakan luar negeri dari W.D. Coplin, yang didukung oleh teori struktur politik dari Kenneth Waftz, Teori Rejim Keamanan dari Robert Jervis. Pertanyaan yang muncul dalam penelitian ini adalah mengapa Indonesia memenuhi kewajibannya di CTC sebagai langkah pemberantasan terorisme internasional. Dengan menggunakan penelitian deskriptif analitis, dapat dikatakan bahwa di tingkat ekstemal, unipolarisme dalam struktur sistem internasional saat ini tercermin dalam dominasi peran AS di PBB. Banyak negara, termasuk Indonesia tidak mempunyai ruang manuver yang cukup luas di forum multilateral untuk menentukan sendiri kebijakan luar negeri yang sesuai dengan aspirasi domestik yang sering kali berseberangan dengan kecenderungan pengambilan keputusan di forum PBB. Kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh Indonesia dalam forum multilateral adalah untuk mengantisipasi kebijakan negara lain atau posisi mayoritas yang mengemuka dalam masalah tersebut. Upaya Indonesia dalam CTC dilakukan dalam rangka memperkuat leverage posisi Indonesia nantinya. Hal ini dilakukan mengingat keterkaitan antara situasi domestik dengan kebijakan luar negeri tidaklah seerat dan seintensif keterkaitan posisi Indonesia di CTC dengan struktur sistefn internasional yang melingkupinya."

"Isu terorisme merupakan berita yang hangat terutama semenjak terjadinya serangan teroris pada menara kembar World Trade Center di New York dan Gedung Departemen Pertahanan Amerika Serikat Pentagon di Washington, DC pada tanggal 11 September 2001. Di Indonesia, isu ini menjadi semakin hangat semenjak terjadinya tragedi bom Bali, 12 Oktober 2002. Pengamatan pada pemberitaan tentang isu terorisrne memberikan indikasi adanya keberagaman pandangan, dilihat dari nada berita yang dilaporkan oleh media berita. Diamati pula bahwa ada kecenderungan menghubungkan Amerika Serikat (AS) pada kebanyakan berita tentang isu terorisme. Fenomena demikian nampaknya wajar berhubung isu terorisme menjadi wacana hangat di kalangan masyarakat setelah negara itu mengkampanyekan perlawanannya secara global. Dalam hal ini AS mendapat penilaian beragam, yakni positif netral, dan negatif seperti dapat dideteksi dari kemasan berita.Mengingat pentingnya pengaruh suratkabar pada khalayak pembacanya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar isu terorisme ditonjolkan dalam bentuk berita, dan nada yang bagaimana tentang AS yang disiratkan dalam berita-berita itu. Dengan memakai analisis isi sebagai penelitian unobtrusive, proses pengkodean dilakukan pada tiga suratkabar mainstream (Kompas, Media Indonesia, dan Jawa Pos) untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan: seberapa besar isu terorisme mendapat peliputan oleh ketiga suratkabar; seberapa besar AS disinggung dalam pemberitaan; seberapa besar tragedi bom Bali mempengaruhi frekuensi pemberitaan isu terorisme; bagaimana nada pemberitaan tentang AS; bagaimana tragedi bom Bali mempengaruhi nada tentang AS; bagaimana format berita berpengaruh pada nada tentang AS; bagaimana sumber berita berpengaruh pada nada tentang AS; dan seberapa besar subsidi berita dan Kedubes AS di Jakarta dipakai oleo ketiga suratkabar. Untuk mengetahui hubungan-hubungan itu dilakukan analisis kuantitatif terhadap isi ketiga suratkabar di atas dalam periode 19 hari sebelum dan 19 hari sesudah peristiwa bom Bali. Uji statistik terhadap data kuantitatif ini dilakukan dengan Chi-Square. Sebagai pendukung temuan-temuan kuantitatif, penelitian ini desertai analisis kualitatif pada level talcs, menggunakan analisis framing dengan mengadopsi model William A. Gamson.Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam pemberitaan tentang terorisme, ketiga suratkabar memberikan porsilfrekuensi yang cukup besar dan kurang lebih sama jumlahnya; persentase berita tentang isu terorisme yang menyinggung mengenai AS lebih besar dibandingkan dengan berita yang sama sekali tidak menyinggungnya; persentase jumlah berita tentang terorisme yang berorientasi sebagai isu (bukan semata-mata sebagai peristiwa) lebih besar secara signifikan sesudah tragedi bom Bali dibanding sebelumnya; persentase berita tentang terorisme yang bernada negatif mengenai AS lebih besar dibandingkan dengan yang bernada positif; persentase berita tentang terorisme dengan nada positif mengenai AS lebih besar setelah tragedi bom Bali dibanding sebelumnya; berita dengan format straight news cenderung lebih netral terhadap AS dibandingkan dengan berita dengan format lainnya; berita yang menggunakan sumber berita dari Barat cenderung bernada lebih netral tentang AS; dan subsidi berita tentang isu terorisme dari Kedubes AS di Jakarta sangat tidak signifikan pengaruhnya pada isi media pada ketiga suratkabar yang diteliti.Penelitian tentang masalah ini memiliki potensi besar di masa depan, dan agar suatu studi dapat menarik kesimpulan-kesimpulan yang valid serta dapat menggeneralisasikan temuan-temuannya, maka kepada pars perninat penelitian ini direkomendasikan agar analisis isi disertai dengan survey mengenai apa saja yang menjadi kendala bagi para gatekeeper dalam memberitakan suatu isu karena dengan cara itu akan dapat dideteksi faktor-faktor, kekuatan-kekuatan, dan aktor-aktor penyebab adanya ketidakleluasaan dalam pemberitaan suatu isu."

"Fenomena penyebaran faham radikalisme dan aksi terorisme merupakan permasalahan yang serius yang mengancam kesatuan dan persatuan Negara Republik Indonesia. Issue tentang perbedaan faham dan pandangan tentang akidah dan syariat agama menjadi hal yang paling mendasar, sehingga yang terjadi adalah intoleransi sesama umat Muslim, terlebih lagi dengan umat non muslim. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa sejauh mana pelaksanaan kegiatan atau program kontra radikalisme yang dilaksanakan oleh Bidang Pencegahan Densus 88 AT Polri, dan juga melihat sejauh mana kementerian dan lembaga yang terkait dalam menyikapi masifnya penyebaran faham radikalisme dan aksi terorisme saat ini. Dari penelitian ini, peneliti juga menyusun dan membuat suatu konsep pelaksanaan kegiatan kontra radikalisme yang terintegrasi, dimana pihak - pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan kontra radikalisme bersama - sama turun ke lapangan, berada di tengah - tengah masyarakat, sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi serta peranannya melaksanakan kegiatan pencegahan terhadap penyebaran faham radikalisme dan aksi terorisme di Indonesia. Dengan konsep kegiatan/program Kontra radikalisme yang terintegrasi diharapkan mampu menyentuh masyarakat di berbagai lapisan dan tingkatan maupun di berbagai komunitas masyarakat guna membentengi dan meng counter penyebaran faham radikalisme dan aksi terorisme yang terjadi di tengah - tengah masyarakat, sehingga kesatuan dan persatuan NKRI dapat terpelihara dan terjaga dari berbagai ancaman disintegrasi bangsa dan Negara yang terjadi.

---

The phenomenon of the spread of radicalism and terrorism is a serious problem that threatens the unity and integrity the Republic of Indonesia. Issue about the differences ideology and views on faith and religious laws become the most basic things, so that happen is intolerance among Muslims, especially with the non-Muslim community. This study aims to assess and analyze the extent to which the implementation of activities or programs carried out by the counter radicalism Prevention Division Densus 88 AT Police, and also look at the extent to which the relevant ministries and agencies in responding to the massive spread of radicalism and terrorism at this time.

From this study, researchers also compiled and made a draft implementation of the counter-radicalism integrated, where the relevant parties in the implementation of counter radicalism together down to the field, located in the middle of the community, according to their roles, responsibilities and functions as well as conducting preventive role against the spread of radicalism and terrorism in Indonesia.

With the concept of activities / programs Contra radicalism that integrates expected to be able to touch people in different layers and levels and in various communities in order to fortify and counters the spread of radicalism and terrorism that occurred in the middle - the middle of the community, so that the unity and integrity of the Republic of Indonesia can be maintained and awake from a variety of threats disintegration and state what happened."

"Buku ini berisi pernyataan DR. Subandrio, Menteri Luar Negeri RI dan Ketua Delegasi Indonesia ke majelis umum ke XVI PBB yang terbagi menjadi tiga hari, yaitu pada tanggal 9 Oktober 1961, 9 Nopember 1961 dan 20 Nopember 1961 ..."

"Terorisme merupakan issue keamanan yang mencuat sejak peristiwa 11 September 2001. Namun, Indonesia baru menyadari ancaman terorrisme terhadap keamanan setelah peristiwa bom Bali I pada 12 oktober 2002. Dalam kebijakan pemerintah yang pertama terkait dengan terorisme , kerjasama yang dibangun lebih difokuskan pada Kepolisian dan Intelejen. Hal ini seolah mengkuak konsep yang salah kaprah tentang keamanan. Artikel ini menjelaskan posisi pertahanan dalam pemberantasan issue terorisme dan kebijakan pertahanan yang seharusnya dibentuk oleh Pemerintah Indonesia. Artikel ini menggunakan teori sekuratisasi sebagai pisau analisis. Melalui teori ini, konsep keamanan dan proses pengamanan suatu objek dari ancaman yang tidak hanya dilakukan oleh aparat kepolisian dan intelejen, tetapi juga pertahanan, digambarkan dengan jelas. Selain itu, artikel ini juga menjelaskan bahwa pertahanan inmiliter mempunyai peranan yang sangat besar dalam upaya pemeberantasan terorisme. Hal ini disebabkan oleh permasalahan utama dalam pemberantasan terorisme adalah manipulasi ajaran agama yang mampu menarik perhatian generasi muda hingga bergabung dalam jaringan teroris."

"Terorisme merupakan isu keamanan yang mencuat sejak peristiwa 11 September 2001. Namun Indonesia baru menyadari, ancaman terorisme terhadap keamanan setelah peristiwa bom Bali 1 pada 12 Oktober 2001. Dalam kebijakan pemerintah yang pertama terkait dengan terorisme, kerja sama yang dibangun lebih difokuskan pada kepolisian dan intelejen. Hal ini seolah menguak konsep yang salah kaprah tentang keamanan. Artikel ini menjelaskan posisi pertahanan dalam pemberantasan isu terorisme dan kebijakan pertahanan yang seharusnya dibentuk oleh pemerintah Indonesia. Artikel ini menggunakan teori sekuritasi sebagai pisau analisis. Melalui teori ini, konsep keamanan dan proses pengamanan suatu objek dari ancaman yang tidak hanya dilakukan oleh aparat kepolisian dan intelejen, tetapi juga pertahanan, digambarkan dengan jelas. Selain itu, artikel ini juga menjelaskan bahwa pertahanan nirmiliter mempunyai peranan yang sangat besar dalam pemberantasan terorisme adalah manipulasi ajaran agama yang mampu menarik pertahanan generasi muda hingga bergabung dalam jaringan teroris."

"Masalah terorisme dalam dunia internasional sebenarnya bukanlah fenomena yang baru. Namun Tragedi 11 September 2001 telah memunculkan paradigma baru tentang aksi terorisme intemasional, terutama setelah Amerika Serikat (AS) menetapkan kelompok Al-Qaeda di bawah pimpinan Osama Bin Laden sebagai otak penyerangan tersebut dan menjadi target utama doktrin perang global melawan terorisme yang dipromosikan Presiden George Walker Bush sebagai kebijakan keamanan AS.Meluasnya fenomena perang global terhadap aksi terorisme, yang difokuskan pada upaya menumpas jaringan Al-Qaeda, juga mengimbas pada kawasan Asia Tenggara, khususnya Filipina, Malaysia dan Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara yang disinyalir sebagai tempat persembunyian jaringan terorisme internasional tersebut.Desakan AS dan terjadinya ledakan bom di Bali yang menewaskan ratusan wisatawan asing, memaksa pemerintah Indonesia untuk melakukan langkah-langkah pengamanan guna memadamkan aksi terror tersebut. Dinamika politik luar negeri Indonesia dalam menyikapi isu kontra terorisme terlihat mengalami pergeseran dari sikap pemerintah Indonesia yang tidak proaktif ke arah upaya yang lebih serius didalam upaya memberantas terorisme yang dibawa oleh AS. Dalam kurun waktu antara tahun 2001-2003 terdapat kebijakan yang berlainan mengingat dalam kurun waktu tersebut terjadi ledakan bom yang menewaskan ratusan wisatawan di Bali, Indonesia.Dikaitkan dengan tulisan ini, corak strategi kebijakan luar negeri Indonesia dalam menyikapi isu kontra terorisme dengan variabel pengaruh lingkungan eksternal dan konteks internal Indonesia, mengalami pergeseran dari accommodation strategy ke concordance strategy. Hal ini terlihat dari mulai seriusnya pemerintah didalam memerangi teroris dengan melakukan peningkatan aktifitas diplomatik dan keamanannya dengan melakukan berbagai pertemuan-pertemuan baik bilateral maupun multilateral didalam membahas isu kontra terorisme. Pergeseran tersebut akan dibahas dengan unit unit analisis dari politik luar negeri Indonesia dan pengaruh tekanan AS.Secara analitik, konsep strategi memiliki dua komponen dasar yaitu komponen ofensif, untuk memperoleh keuntungan dan komponen defensif untuk mencegah kerugian. Akan tetapi, sering kali kedua komponen ini secara bersama-sama terkandung dalam suatu strategi politik luar negeri. Teori tersebut akan digunakan penulis untuk membantu penulisan tesis ini.Pada akhirnya diyakini bahwa desakan AS dan terjadinya ledakan bom di Bali mempengaruhi perumusan kebijakan luar negeri Indonesia dalam kurun waktu 2001-2003 dalam menyikapi isu kontra terorisme, khususnya pada pergeseran strategi kebijakan Iuar negeri Indonesia dari accomodation strategy menjadi concordance strategy."

"Setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, begitu banyak masalah yang harus dihadapi dan diselesaikan, diantaranya masalah diplomasi modern yang sama sekali baru bagi bangsa Indonesia. Meskipun menurut ukuran kondisi dan situasi waktu itu masalah mempertahankan kelangsungan hidup negara lebih banyak menyangkut bidang kesiap-siagaan fisik, namun unsur diplomasi sebagai salah Satu alat untuk mempertahankan negara menduduki tempat yang juga sangat menentukan. Oleh karena itu, tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk melihat sejauh mana keberhasilan perjuangan diplomasi Indonesia di forum PBB. terutama setelah agresi militer II Belanda hingga pengakuan kedaulatan. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan, berupa buku-buku, dokumen, artikel majalah, Surat kabar, hasil-hasil sidang PBB, Serta wawancara. Masalah pertikaian Indonesia dengan Belanda telah masuk agenda PBB sejak: bulan Juli 1947 hingga bulan Desember 1949. Pengajuan masalah ini ke forum EBB, karena Pemerintah Indonesia beranggapan, bahwa masalah pertikaiannya dengan Belanda tenting siapa yang berdaulatan terhadap wilayah Indonesia, tidak dapat lagi diselesaikan melaui perundingan bilateral dengan Pemerintah Belanda. Dari hasil panelitian penulis, penulis melihat bahwa ada dua tahap perjuangan diplomasi Indonesia di PBB. Tahap pertama dari bulan Juli 1947 hingga Juli 1948, yang ternyata tidak berhasii. Ketidakberhasilan tersebut disebabkan adanya Perang Dingan antara Amerika Serikat dengan sekutu-sekutunya yang beraliran demokrasi berhadapan dengan Uni Soviet dan kelompoknya, yang berpahamkan komunis, yang melanda juga situasi persidangan di PBB. Akibatnya, usaha Indonesia untuk menggunakan PBB sebagai media panyelesaian pertikaiannya dengan Belanda dalam prakteknya selaluterbentur oleh kepentingan nasiona1 dari kedua negara adikuasa, tersebut, dan pada akhirnya juga mempengaruhi sikap yang harus diambil negara-negara anggota PBB 1ainnya. Dalam perkembangan kemudian, terutama setelah Belanda melancarkan agresi militernya yang kedua dan kemampuan Indonesia menumpas pemberontakan komunis di Madiun, Indonesia baru dapat menggunakan forum PBB secara efektif. Keberhasilan tersebut juga dipengaruhi oleh kemampuan delegasi Indonesia di luar negeri, khususnya di Amerika Serikat (PBB) membentuk suatu pendapat masyarakat dunia yang mendukung perjuanggan Indonesia melawan Belanda. Serangan Umum 1 Maret 1949 yang mengejutkan dunia internasional. Dan tak kalah pentingnya adalah kemampuan Indonesia memanfaatkan situasi Penang Dingin yang mengakibatkan perubahan sikap Amerika Serikat dari pasif' menjadi lebih aktif mendukung Indonesia dan mendesak Belanda agar mau berunding kembali kesemua faktor di atas akhirnya memudahkan Indonesia menggunakan PBB sebagai media diplomasina, guna menyelesaik.an pertikaiannya dengan Belanda rea1isasinya adalah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada bulan Desember 1949 melalui konperensi Meja Bundar yang diadakan di negeri Belanda."