Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pesatnya kemajuan teknologi telekomunikasi, media dan informatika atau yang disingkat dengan telematika serta meluasnya perkembangan infrastruktur informasi global telah merubah pola dan cara kegiatan bisnis di bidang industri, perdagangan, dan pemerintahan. Perkembangan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan dan masyarakat informasi telah menjadi paradigma global yang dominan. Kemampuan untuk terlibat secara efektif dalam jaringan infonnasi akan menentukan masa depan bangsa.E-commerce yang merupakan salah satu bagian dari perkembangan tersebut semakin diminati oleh masyarakat banyak, di seluruh penjuru dunia, tidak terkecuali di Indonesia.Perkembangan teknologi yang terjadi tersebut hendaknya dicermati oleh para pembuat kebijakan untuk mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin timbul di kemudian hari. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis kebijakan yang ada sekarang guna mengetahui apakah terdapat suatu kepastian hukum yang dapat menjamin bagaimana seharusnya perundang-undangan terhadap transaksi e-commerce diberlakukan di Indonesia, dengan menitikberatkan pada permasalahan pengenaan pajak penghasilan atas transaksi e-commerce.Analisis ini dilakukan dengan melakukan pendekatan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan mengenai transaksi e-commerce baik dalam peraturan undang-undang hukum dagang dan peraturan perpajakan Indonesia. Dari hasil analisis, secara umum diperoleh kesimpulan bahwa hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang secara terintegrasi mengatur dengan tegas aspek hukum dari transaksi e-commerce yang dapat menjamin kepastian hukumnya. Untuk itu apabila terdapat masalah didalam pengenaan hukum atas transaksi e-commerce masih akan menggunakan peraturan hukum yang sudah ada sebagai rujukan.Berdasarkan pada kesimpulan yang diperoleh diatas maka disarankan untuk melakukan beberapa pembenahan dan peninjauan ulang terhadap perangkat perundangundangan yang sudah ada saat ini guna mendapatkan suatu perangkat hukum yang dapat memberikan jaminan kepastian yang mutlak terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan transaksi e-commerce, baik masalah hukumnya maupun masalah perpajakannya, khususnya pajak penghasilan yang timbal dari transaksi e-commerce. Perangkat perundang-undangan yang dihasilkan dapat berupa peraturan pemerintah yang selaras dengan undang-undang yang berlaku."

"Electronic Commerce atau disingkat E-Commerce, adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (consumers), manufaktur (manufactures), service providers, dan pedagang perantara (intermediaries) dengan menggunakan jaringan komputer (computer network) yaitu Internet. Electronic Commerce berkembang begitu pesat dimana perkembangan tersebut hampir meliputi seluruh spektrum kegiatan komersial. Perkembangan Electronic Commrce yang begitu pesat tersebut ternyata juga menimbulkan perrnasalahan, dimana salah satu permasalahan tersebut menyangkut aspek hukum. Sebagaimana lazimnya dalam suatu perdagangan konvensional, dalam transaksi Electronic Commerce (e-Commerce) pun tidak tertutup kemungkinan akan terjadinya masalah-masalah hukum, khususnya dalam hukum perikatan, seperti wanprestasi atau inkar janji yang dilakukan oleh para pihak yang terlibat didalamnya. Bagaimankah penyelesaian masalah-masalah tersebut, apakah wanprestasi dalam transaksi Electronic Commerce tersebut dapat diselesaikan berdasarkan hukum perjanjian sebagaimana yang diatur dala KUHPerdata Buku ke-III, dan bagaimanakah konsekuensi terhadap wanprestasi tersebut ditinjau dari aspek hukum perjanjian."

"Dalam beberapa tahun belakangan ini, terdapat semakin banyak pelaku usaha maupun orang pribadi yang menyadari manfaat yang ditawarkan oleh electronic commerce ("e-commerce") khususnya dalam hal efisiensi. Hal ini memegang peranan penting dalam mendorong volume transaksi e-commerce melalui Internet untuk berkembang secara signifikan. Perkembangan e-commerce ini kemudian kerap dilihat sebagai suatu katalisator bagi pertumbuhan ekonomi di masa mendatang dan terbentuknya kemampuan bersaing para pelaku bisnis itu sendiri. Hal ini selanjutnya menjadi tantangan baru bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan Negara melalui pengenaan pajak atas penghasilan yang diperoleh dari transaksi e-commerce. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisa konsep umum pajak dengan bertitik berat pada konsep pajak penghasilan versi OECD Model yang dapat diterapkan dalam konteks e-commerce.Asas perpajakan yang digunakan akan mempengaruhi perlakuan pajak mengenai siapa subjek pajaknya dan apa objek pajaknya. Bentuk usaha tetap (permanent establishment) adalah suatu terminologi yang digunakan dalam konteks perpajakan atas suatu badan usaha yang dipergunakan oleh Wajib Pajak Luar Negeri dalam menjalankan usahanya di negara lain. Suatu negara bare memiliki hak untuk mengenakan pajak atas penghasilan usaha (business profits) yang diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri apabila Wajib Pajak tersebut menjalankan usaha atau memperoleh penghasilan tersebut melalui bentuk usaha tetap di negara tersebut. Namun demikian, penentuan keberadaan BUT cukup sulit dilakukan khususnya dalam konteks kegiatan e-commerce oleh karena karakteristik dari transaksi itu sendiri. Dalam konteks transaksi e-commerce, penghasilan yang diperoleh umumnya dikategorikan sebagai laba usaha atau royalti. Sejauh mana laba usaha dapat dikenakan pajak oleh negara sumber dapat ditentukan dengan menerapkan prinsip atribusi (attribution principle) alas laba usaha. Permasalahan dapat timbul jika penghasilan yang diperoleh dari kegiatan e-commerce dikategorikan sebagai royalti. Di Indonesia, ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan masih kurang lengkap dalam mendefmisikan royalti. Hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan perselisihan antara otoritas pajak Indonesia dengan negara lainnya. Metode transfer pricing juga akan menjadi bagian dalam pembahasan ini karena kaitannya dengan proses atribusi laba usaha."

"Pertumbuhan industri e-commerce di Indonesia saat ini mengalami pertumbuhan yang pesat, sehingga perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah Indonesia. Meningkatnya jumlah transaksi e-commerce belum mampu untuk dimaksimalkan oleh pemerintah khususnya otoritas pajak dalam memaksimalkan penerimaan negara terutama dari sektor pajak penghasilan. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak dalam mewujudkan cooperative compliance terkait pertumbuhan industri e-commerce yang sedang berkembang saat ini, sehingga penerimaan pajak penghasilan dari industri e-commerce dapat optimal. Penelitian ini menggunakan pendeketan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Direktorat Jendral Pajak telah berupaya untuk mewujudkan cooperative dengan pelaku e-commerce khususnya penyedia marketplace untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Penghasilan. Direktorat Jendral Pajak perlu untuk melakukan upaya lebih lanjut untuk mewujudkan cooperative compliance pada wajib pajak e-commerce. Selain itu, terdapat tantangan-tantangan dalam mewujudkan cooperative compliance pada industri e-commerce di Indonesia.

---

The growth of e commerce industry in Indonesia is currently experiencing rapid growth, so it needs special attention from the Indonesian government. The increasing number of e commerce transactions has not been able to be maximized by the government, especially the tax authorities in maximizing state revenues, especially from the income tax sector.

This research was conducted to get an overview of the efforts made by the Directorate General of Taxation in realizing cooperative compliance related to the growth of the current emerging e-commerce industry so that income tax revenue from the e-commerce industry can be optimal. This study uses qualitative shortcuts with data collection techniques through in depth interviews.

The results of this study indicate that the Directorate General of Taxes has been working to realize cooperative with e commerce actors, especially marketplace providers to optimize income tax revenue. The Directorate General of Taxation is required to make further efforts to realize cooperative compliance on e commerce taxpayers. In addition, there are challenges in realizing cooperative compliance in the e commerce industry in Indonesia."

"Invention Internet represent big revolution in the world of computer and communications. By finding of telephone, radio, television and computer have been happened by the new step in the world of integrated communications. Internet is a appliance of information spreading globally, a mechanism of information spreading and a media for colaboration and have interaction usher individual by using computer without blocked by a geographical boundary. Internet is a successful example from a invesment, dedication and komitmen to a researching into and the infrastructure development of information.Influence from internet do not only hit those who reside in area of information technology and just computer, but all walks of life which have exploited this internet as a means of online to finish assorted of their duty such as e-commerce and information acquirement.E-commerce is defined as the buying of goods and services in physical or electronic form, using an electronic communication device such as telephone, personal computer, online kiosk, automatic teller machine, smart card or smart phone through a telecommunications channel such as the traditional public telephone network, computer network, mobile communications network and the like A way of transaction business which can be conducted from long distance and without recognizing existence of state boundary of through later internet recognized by the name of e-commerce, generating existence of question of how the tax administration impose tax for income from transaction e-commerce, whether existing taxation rule now have adequate in imposing tax for income from transaction e-commerce and any kind of income got from transaction e-commerce.Method research is conducted by bibliography study to learn and analyze literatures of related to problems fundamental and interview with all expert.From research result known that after tax administration know characteristic from determinable transaction e-commerce hence the economic essence from each existing transaction as long as there is additional of economic ability of arising out of effect the transaction hence there is tax object which can be collected by tax, escaped what name weared by taxpayer but side administration of difficulty tax still trace transaction e-commerce without available of data or information that is needed, especially if the transaction conducted through server or taxpayer which beyond country. Taxation rule for income not yet adequate enough in tax imposition for income from transaction e-commerce. The regulation not yet arranged completely and totally hit taxation treatment for transaction e-commerce and tax treaty even also not yet arranged completely hit transaction e-commerce. About determination of transaction e-commerce earn assumed to own a permanent establishment even also at tax law number 17 in the year 2000 about taxation income not yet been arranged completely and totally although at article 5 (1) point P at Newest tax law Number 36 in the year 2008 about taxation income have been entered that computer, electronic agent, or the automatic equipments owned, rent, or used by organizer of electronic transaction to run business activity of through internet pertained into permanent establishment but the mentioned still less be specific because of this transaction e-commerce need a taxation rule which changing rules and need ability to adopt unique from this transaction e-commerce. Income got from transaction e-commerce. OECD TAG divide 28 type of transaction e-commerce and most of the the transaction generate production of effort and royalty."

"Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan aturan pajak atas transaksi e-commerce di Indonesia dan beberapa negara yang dipilih serta mengevaluasi hambatan yang dihadapi dalam implementasi aturan pajak atas transaksi e-commerce di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan studi literatur. Perbandingan peraturan pajak atas transaksi e-commerce dilakukan untuk negara Amerika Serikat, Uni Eropa, China dan Singapura. Amerika Serikat, Uni Eropa dan China dipilih karena transaksi e-commerce paling banyak terjadi di negara-negara tersebut sehingga menjadi rujukan dalam peraturan pajak transaksi e-commerce di negara-negara lain.  Kesimpulannya, transaksi e-commerce dapat dikenakan PPN atau PPh tergantung pada karakteristik kegiatan ekonomi di negaranya. AS lebih beroritensai pada aktivitas produksi sehingga lebih berfokus pada PPh badan sedangkan Uni Eropa dan Singapura aktivitas ekonomi negaranya lebih kuat pada sektor perdagangan dan konsumsi sehingga lebih berfokus pada PPN dan pajak penjualan. China, meskipun merupakan negara produksi terbesar, berfokus pada PPN dengan memberikan banyak insentif pajak untuk mendorong transaksi e-commerce menggunakan platform marketplace domestik. Di Indonesia, transaksi e-commerce dikenakan PPN serta subjek luar negeri penyelenggara e-commerce diperlakukan sebagai bentuk usaha tetap dan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan dalam UU no 2 tahun 2020. Pemerintah kemudian membuat beberapa peraturan pelaksana yang mengatur penetapan penyedia jasa luar negeri sebagai BUT dan PKP. Pengenaan PPN atas e-commerce yang dipotong oleh penyedia platform marketplace (PMSE) akan memudahkan administrasi pajak dan menjadikan penjualan secara e-commerce setara dengan penjualan secara tradisional (non-e-commerce). Tantangan bagi pemerintah untuk memberlakukan ketentuan pajak atas transaksi e-commerce adalah kemungkinan resistensi bahkan counter action dari negara dari mana perusahaan berasal, khususnya AS

---

This study aims to compare the tax rules on e-commerce transactions in Indonesia and selected countries and to evaluate the obstacles faced in implementing tax rules for e-commerce transactions in Indonesia. This research was conducted with a literature study. Comparison of tax regulations on e-commerce transactions carried out for the United States, European Union, China and Singapore. The United States, the European Union and China were chosen because e-commerce transactions occur most frequently in these countries so they become references in e-commerce transaction tax regulations for other countries. In conclusion, e-commerce transactions may be subject to VAT or income tax depending on the characteristics of economic activity in the country. The US is more concerned with production activities so it is more focused on corporate income tax while the European Union and Singapore have stronger economic activity in the trade and consumption sectors so they are more focused on VAT and sales tax. China, although it is the largest production country, it focuses on VAT by providing many tax incentives to encourage e-commerce transactions using their domestic marketplace platform. In Indonesia, e-commerce transactions are subject to VAT and foreign subjects implementing e-commerce transactions are treated as permanent establishments and subject to income tax in accordance with the provisions in Law no 2 of 2020. The government then makes several implementing regulations governing the designation of foreign service providers as BUT (permanent establishment) and PKP. The imposition of VAT on e-commerce that is deducted by the marketplace platform (PMSE) provider will facilitate tax administration and make e-commerce sales equivalent to traditional (non-e-commerce) sales. The challenge for the government to impose tax provisions on e-commerce transactions is the possibility of resistance and even counter action from the country from which the company originates, especially the US."