Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Luxembur Jason Sihombing dalam Pengaruh Kredit Terhadap Usaha Industri Kecil Guna Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Daerah. Tesis ini menjelaskan bagaimana pengaruh kredit terhadap industri kecil yang meliputi pengaruh terhadap jumlah produksi industri kecil itu sendiri, jumlah penyerapan tenaga kerja sebagai akibat adanya kredit usaha kecil serta nilai tambah yang diciptakan oleh kredit terhadap industri kecil dilihat dari aspek ketahanan ekonomi daerah. Temuan penting dalam penelitian ini adalah model regresi linier sederhana Y= a + bx dimana koefisien regresi produksi = 0,023765 dan RS = 65,9% ; koefisien regresi tenaga kerja = 0,45891 dan RS = 75,4%; koefisien regresi nilai tambah = 0,0029090 dan RS = 63,7%. Secara statistik kredit memberikan sumbangan (koefisien determinasi) yang sangat berarti kepada ketiga variabel tersebut sedangkan sisanya sebesar 34,1% dari variabel produksi, 24,6% dari variabel tenaga kerja dan 36,7% dari variabel nilai tambah disebabkan oleh varibel lain yang tidak atau belum masuk dalam model. Dari model diperoleh bahwa kredit usaha kecil lebih dominan dalam menciptakan lapangan kerja baru dengan pengembangan usaha baru dibandingkan dengan jumlah produksi industri kecil dan penciptaan nilai tambah dari industri kecil itu sendiri. Pengembangan industri kecil tidak ditujukan untuk peningkatan nilai tambah dan mendapatkan keuntungan secara ekonomi semata. Kebijakan pemerintah pusat maupun kabupaten Sidoarjo kepada industri kecil merupakan upaya mengembangkan ekonomi daerah dan diarahkan untuk memperkuat perekonomian daerah dan ketahanan ekonomi masyarakat pedesaan. Dengan hadirnya industri kecil dapat menekan biaya tinggi dalam memenuhi kebutuhannya, karena pengembangan industri kecil juga ditujukan untuk memenuhi kebutuhan Jawa Timur dan kepentingan ekspor. Kredit yang diperoleh pengusaha kecil dalam menciptakan lapangan usaha dan memperluas kesempatan kerja telah memberikan kesempatan kerja kepada penduduk sekitar industri kecil, sehingga memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya dan lebih sejahtera. Ini berarti memberi sumbangan positif terhadap pendapatan masyarakat dan terhadap peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sidoarjo. Karena semakin jauh suatu perekonomian dari garis kemiskinan semakin tinggi tingkat ketahanannya. Tolok ukur ketahanan daerah ini dengan menggunakan pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Dari segi pendekatan kesejahteraan, tercukupinya kebutuhan mendasar, kecerdasan, kesehatan lahiriyah, ketaqwaan dan kemudahan untuk mendapatkan fasilitas pelayanan telah terpenuhi dapat dikatakan sejahtera. Dari parameter keamanan, ketentraman, ketertiban, keselamatan dan kemampuan untuk mengadakan pertahanan pada penduduk, maka keamanan telah terwujud. Posisi kabupaten Sidoarjo berada pada tingkat kemakmuran yang lebih baik setingkat dibawah PDRB perkapita Surabaya. Pentingnya industri kecil untuk memperkuat perekonomian daerah dan ketahanan ekonomi masyarakat pedesaan dengan pemerataan pendapatan, untuk saat ini hingga ke depan perlu dilakukan pembinaan terhadap industri kecil dengan tidak slogan-slogan semata baik dalam penyediaan modal (kredit) dengan suku bunga yang tidak mematikan pengusaha kecil, membantu dalam pemasaran baik pasar dalam negeri maupun luar negeri, membantu dalam manajemen usaha dengan memberikan pendidikan dan latihan yang sesuai dengan kondisi pengusaha kecil di daerah. Sehingga industri kecil dapat memperkuat perekonomian daerah dan ketahanan ekonomi masyarakat pedesaan, selanjutnya akan berpengaruh positif terhadap ketahanan daerah dalam bidang sosial.

---

Luxembur Jason Sihombing in Role of Credit in Small Industry for Enhancing Regional Economic Resilience. This thesis discusses the role of credit in small industry including impacts on total products of small industry, total manpower absorption as a result of the existence of credit for small enterprises as well as added value resulting from credit on small industry seen from the aspect of regional economic resilience. Important findings from this research are simple linear regression model Y= a + bx, where product regression coefficient = 0.023765 and RS = 65.9%; manpower regression coefficient = 0.45891 and RS = 75.5%; added value coefficient = 0.0029090 and RS = 633%. By statistics, credit gives significant contribution (determinant coefficient) to these three variables, while the remaining 34.1% of production variable, 24.6% of labor variable and 36.7% of added value variable are caused by other variables that are not or have not been included in the model. The model returned that credit for small enterprises is more dominant in creating new job opportunity by developing new business, in comparison to total product of small industry and creation of added value of small industry itself. Small industry development is not simply aimed at improving added value and creating economic profit. Policies of the central government and Sidoarjo Regency on small industry constitute efforts to develop regional economy and are aimed at strengthening regional economy and economic resilience of rural community. The presence of small industry can cut down high costs in meeting their needs, because small industry development is also aimed at meeting the needs of East Java and export interests. Credit received by small industry in creating business opportunity and expanding job opportunity has provided job opportunity for people around small industry centers, so that they earn income for meeting their needs and becoming more prosperous. This means that it gives positive contribution to income of the people and to improve Gross Regional Domestic Product of Sidoarjo. Because the farther an economy from poverty, the higher its resilience level will be. This benchmark of regional resilience adopts prosperity and security approaches. From prosperity approach, the people are said as being prosperous if they can fulfill basic needs, intelligence, physical health, piety and ease to obtain services facilities. From security parameter, security is achieved if the people live in peace, orderliness, and safety and are able to organize resilience in the community. Position of the Sidoarjo Regency in term of prosperity is one level below PDRB per capita of Surabaya. That small industry is essential for strengthening regional economy and economic resilience of rural community by way of even distribution of income, from now and on, it is necessary to develop small industry by providing capital (loan) at interest not killing small enterprises, assisting in both domestic and overseas marketing and in business management, and providing education and training suitable to the condition of small enterprises in the region. Its is hoped that small industry will be able to strengthen regional economy and economy of rural community, which, in turn, will have positive impacts on regional resilience in the field of social affairs."

"Dalam perekonomian Indonesia, sektor usaha kecil dan mikro (UKM) memiliki peranan yang sangat strategis dan penting, karena jumlah industrinya yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi, potensinya yang besar dalam penyerapan tenaga verja, memiliki kontribusi yang cukup signifikan dalam pembentukan PDB.Untuk lebih menjamin tersedianya pendanaan bagi usaha kecil, pada tahun 1990, Bank Indonesia menetapkan bahwa "Bank wajib memberikan Kredit Usaha Kecil (KUK) sekurang kurangnya sebesar 20% dari portfoiio kredit yang diberikan dalam rupiah dan atau valuta asing pada setiap tahun takwim".Sejak adanya kewajiban KUK, KUK yang disalurkan kepada UKM terus menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan dari Rp 14,06 triliun pada Desember 1989 menjadi Rp 56,62 triliun pada Desember 2000. Berdasarkan penelitian evaluasi KUK yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia pada tahun 2000, ditemukan bahwa sebagian bank merasa berkeberatan dengan adanya kewajiban KUK, khususnya bagi bank yang bisnis utamanya adalah membiayai kredit kepada nasabah besar/korporasi, dimana SDM dan sistem serta infrastruktur seperti jaringan kantor cabang tidak dipersiapkan untuk membiayai UKM.Oleh karena itu, pada tahun 2001, Bank Indonesia mencabut kebijakan kewajiban KUK menjadi hanya bersifat anjuran. Perubahan kebijakan ini diduga akan berpengaruh pada struktur dan kinerja industri perbankan Indonesia.Hipotesis yang menduga dengan dicabutnya kebijakan KUK akan terjadi perubahan pada struktur industri perbankan Indonesia yang tercermin pada turunnya total asset, kredit non KUK, KUK dan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan tidak terbukti. Setelah kebijakan KUK dicabut, total asset, kredit non KUK, KUK dan DPK tetap menunjukkan peningkatan.Hasil regresi untuk kinerja perbankan Indonesia menunjukkan bahwa hipotesis yang menduga dengan dicabutnya kewajiban KUK akan menurunkan ROA industri perbankan Indonesia tidak sepenuhnya terbukti, karena hubungan antara RDA dengan hampir semua variabel bebas menunjukkan hubungan yang positif, kecuali dengan kredit non KUK dan variabel krisis."

"Salah satu upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembinaan dan pengembangan usaha kecil yang terarah dan terpadu serta berkesinambungan dan guna mewujudkan usaha kecil yang tangguh dan mandiri, serta dapat berkembang menjadi usaha menengah salah satunya dilakukan dengan menggalakkan program "kemitraan". Diharapkan melalui kemitraan dapat secara cepat tercipta simbiosis mutualistik, sehingga kekurangan dan keterbatasan pengusaha kecil dapat teratasi, serta usaha kecil akan memperoleh berbagai manfaat dengan prinsip win-win solution.Dalam konteks ini akan dikaji mcngenai dampak pelaksanaan program kemitraan tersebut, di DKI Jakarta, dengan mengambil studi kasus di PIK Pulogadung - Jakarta Timur. Kajian dipusatkan pada dampak berbagai pola kemitraan yang dilaksanakan pada usaha kecil tersebut, khususnya usaha kecil furniture, garment dan kulit. Teridentifikasi ada 3 (tiga) pola kemitraan pada usaha kecil furniture, garment dan kulit tersebut, yaitu sub-contracting up-stream, sub-contracting partial dan keterkaitan operasional. Khusus pada usaha kecil garment juga dapat diidentifikasikan pola kemitraan keterkaitan dagang.Berdasarkan argumentasi tersebut sebelumnya, baik pada furniture, garment maupun kulit di DKI Jakarta, implementasi pola kemitraan SC-upstream memiliki tingkat fleksibilitas (kecocokan) yang relatif lebih tinggi dalam memberikan dampak terhadap perkembangan UK tersebut, dibandingkan dengan pola SC-partial maupun PKO. Akan tetapi dalam hal perlu lebih dicermati bahwa, memang implementasi pola kemitraan SC-partial pada UK furniture, garment maupun kulit di DKI Jakarta relatif kurang fleksibel (cocok) dibandingkan dengan pola SC-up stream, akan tetapi pola SC-partial ini masih relatif membawa dampak yang bagus terhadap perkembangan UK tersebut. Karena pada dasarnya tingkat perbedaan yang ada hanya pada akses permodalan, dimana pada UK yang mengikuti pola kemitraan SC-partial lebih suka menggunakan penyertaan modal sendiri. Hal ini terjadi karena memang struktur permodalan mereka berada pada tingkat yang kuat.Sementara itu pada implementasi kemitraan PKO pada UK furniture, kulit maupun garment di DKI Jakarta, teridentifikasi memiliki tingkat fleksibilitas (kecocokan) yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan pola SC-up stream dan SC-partial. Hal tersebut terjadi karena UK yang mengikuti kemitraan PKO ini tidak memiliki posisi tawar (bargaining position) di hadapan pengusaha UM atau UB mitranya. Karena pada dasarnya UK yang mengikuti kemitraan PKO ini hanya berfungsi sebagai "tukang jahit". Karena hanya sebagai tukang jahit, maka pada kenyataannya yang terjadi UK yang bersangkutan hanya menjual "jasa tenaga kerja".Berdasarkan pada hasil penelitian, dan beberapa kesimpulan tersebut sebelumnya, mancatat bahwa pola kemitraan sub-contracting up-stream (SC-up steam) relatif paling cocok (fleksibel) diimplementasikan pada usaha kecil furniture, kulit maupun garment di DKI Jakarta pada khususnya, dan pada usaha kecil furniture, kulit maupun garment pada umumnya. Karena usaha kecil yang mengikuti pola kemitraan SC-up stream ini memiliki keunggulan; (a) Memiliki bargaining position yang tinggi, (b) Tidak memiliki karakteristik sebagai sekedar tukang jahit (maklon), dan (c) Pola hubungan kemitraan pada SC-up stream tersebut mencerminkan pola hubungan kerjasama dagang murni (kerjasama pemasaran). Karena keunggulan tersebut maka usaha kecil relatif menjadi pemegang kebijakan tingkat harga, kapasitas, jenis, mode, hingga ke kualitas produk.Oleh karena itu hendaknya kebijakan pembinaan terhadap pengembangan usaha kecil di DKI Jakarta pada khususnya, dan usaha kecil pada umumnya, khususnya yang terkait dengan implementasi program kemitraan, hendaknya diarahkan pada pemilihan pola kemitraan SC-up stream tersebut. Akan tetapi syarat utama yang harus dipenuhi adalah, pihak pemegang kebijakan harus memberikan dukungan bantuan permodalan usaha yang cukup, misalnya dengan melepaskan kredit lunak dan membantu membukakan akses permodalan bagi usaha kecil furniture. Karena syarat utama usaha kecil dapat melakukan pola kemitraan SC-up stream ini harus memiliki dukungan kemampuan permodalan sendiri/mandiri yang kuat."

"UKM merupakan suatu usaha potensial yang padat karya sehingga menciptakan kesempatan kerja yang menyerap banyak tenaga kerja di Indonesia, termasuk di Kabupaten Cirebon. Keberadaan UKM menjadi semakin penting ketika krisis ekonomi melanda negeri ini dalam waktu yang cukup lama. Peneliti tertarik untuk menyusun tesis berjudul? Peran Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam rangka meningkatkan ketahanan daerah? (studi kasus di kabupaten Cirebon) dengan memperhatikan latar belakang seperti : implementasi otonomi daerah., kontribusi UKM terhadap daerah, trend globalisasi dan perdagangan bebas.Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui1. Seberapa besar UKM dalam menunjang pembangunan di kabupaten Cirebon2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kinerja UKM di kabupaten Cirebon.3. Seberapa besar peran UKM dalam meningkatkan ketahanan daerah kabupaten Cirebon.Penelitian ini rnerupakan penelitian deskriptif analitis yang menggambarkan secam objective tentang peran UKM dalam rangka meningkatkan ketahanan daerah di kabupaten Cirebon. Untuk mendapatkan data peneliti menggunakan tekhnik in depth interview (wawancara) dengan berpedoman kepada kuesioner yang telah disiapkan kepada sejumlah pengusaha UKM di kabupaten Cirebon.Secara umum ada tiga masalah penelitian yang ingin diketahui jawabannya dalam tesis ini, yaitu : Bagaimana UKM dalam menunjang pembangunan di kabupaten Cirebon; Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kinerja usaha kecil dan menengah (UKM) di kabupaten Cirebon; Bagaimana peran usaha kecil dan menengah (UKM) dalam meningkatkan ketahanan daerah kabupaten Cirebon.Berdasarkan hui! peneiitian maka UKM di kabupaten Cirebon cukup dalam menunjang pembangunan dengan menciptakan lapangan kerja, memperbaiki pendapatan masyarakat dan mengurangi kemiskinan; Sedangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja usaha kecil dan menengah (UKM) di kabupaten Cirebon adalah seperti sumber daya manusia., permodalan, bahan baku, teknologi/alat produksi dan pemasaran. Peran usaha kecil dan menengah (UKM) dalam meningkatkan ketahanan daerah kabupaten Cirebon yakni sebagai penggerak kegiatan perekonomian sehingga terwujud kesempatan kerja dan perbaikan pendapatan masyarakat melalui kegiatan usaha di daerah.

---

Small and medium enterprises are potential job-absorbing enterprises so that they eventually will offer many job opportunities for Indonesian people, including the people of Cirebon. The existence of small and medium enterprises is important when an economic crisis struck this country for a long time. The researcher is interested to write a thesis titled " The Role of Small and Medium Enterprises in improving the regional resilience" (A case study at Cirebon regency) by taking into consideration the following backgrounds : the implementation of regional autonomy, the contribution of small and medium enterprises to the region, the trends is globalization era, and the free trade.The objectives of the thesis are to find out : 1. The importance of small and medium enterprises in supporting the development process in the regency of Cirebon. 2. The factors influencing the performance of small and medium enterprises in the regency of Cirebon 3. The role of small and medium enterprises in improving the regional resilience of the regency of Cirebon.This research is an analytical descriptive research that describes objectively the role of small and medium enterprises in improving the regional resilience of the regency of Cirebon. In collecting the data, the researcher applies in depth interviews based on some questionnaires prepared for a number of entrepreneurs in the area of Cirebon regency.In general there are three problems to find out in the thesis : How do small and medium enterprises support the development process in the regency'-of Cirebon ? What factors are influencing the performance of small and medium enterprises in the regency of Cirebon ? How do small and medium enterprises improve the regional resilience in the regency of Cirebon ?Based on the result of the research, the researcher comes into a conclusion that the small and medium enterprises in Cirebon regency play a very important role in supporting the process of development, in providing job opportunities, in improving the income of the local people and in reducing the poverty level. The factors that influence the performance of the small and medium enterprises in Cirebon regency are the human resources, the capital, the raw material, the technology of production tools and the marketing strategy. In improving the regional resilience, the small and medium enterprises act as the motor of local economic activities so that job opportunities arise and eventually the income of the people improves through the economic activities there."

"UNIVERSITAS INDONESIAFAKULTAS ILMU SOS1AL DAN 1LMU POL1T1KPROGRAM PACASARJANAPROGRAM STUDIILMU ADMINISTRAS1KEKHUSUSAN ADMTNISTRASI DAN KEBIJAKSANAAN BISNISABSTRAKERY ARIANTO3996232292ANAUS1S PRESTASI PENYALURAN KREDIT KEPADA USAHA KECILDAN KOPERASIXiii+ 112 Halaman + 20 Tabel + 1 GambarDaftar Pustaka : 23 Buku, 10 lain-lain (1982 - 2001)Studi ini bertujuan untuk menganalisa prestasi penyaluran kredit kepada usaha kecil dan koperasi yang dilaksanakan oleh PT. Jamsostek (Persero) dimana sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebijakan pemerintah dalam hal menyisihkan sebagian labanya untuk dimanfaatkan oleh usaha kecil dan koperasi. Pemerintah mengharapkan BUMN dapat melakukan pembinaan terhadap usaha kecil dan koperasi, antara lain dengan alasan sebagai berikut:1. Dalam rangka mendorong kegairahan dan kegiatan ekonomi, memperluas lapangan kerja, meratakan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat.2. Adanya potensi yang relatif besar dalam pengembangan usaha kecil dan koperasi.3. BUMN mempunyai kemampuan untuk melakukan pembinaan/bimbingan dalam permodalan, pemsaran, dan peningkatan sumber daya manusia.PERPUSTAKAAN PUSAlHUNIVERSI1AS INDONESIA I r4. BUMN diharapkan menyisihkan labanya sebesar 1 - 3 % untuk dimanfaatkan oleh usaha kecil dan koperasi, sehingga pengembangan usaha kecil dan koperasi dapat tercapai.Penelitian ini memfokuskan perhatian pada masalah prestasi penyaluran kredit kepada usaha kecil dan koperasi sekaligus dapat mengetahui keinginan dari usaha kecil dan koperasi atas penyaluran kredit dari PT. Jamsostek (Persero) tersebut, Dengan demikian, pihak BUMN dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai salah satu bahan untuk melakukan evaluasi kinerjanya.Pelaksanaan pembinaan dilakukan mulai tahun 1991. Penelitian ini dibatasi hanya berdasarkan data tahun 1995 - 2000. Selama lima tahun terdapat 1.857 unit/mkra binaan yang berada dibawah pembinaan PT. Jamsostek (Persero) yang tersebar di 16 propinsi seluruh Indonesia. Dengan berbagai pertimbangan, penelitian hanya memfokuskan pada tiga propinsi, Sumatera Barat, Riau dan Jambi. Pembatasan ini sengaja dilakukan karena tiga propinsi tersebut diperkenalkan sistem mitra binaan ini dalam waktu yang hampir bersamaan.Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Pertama menyusun analisis berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari tiga propinsi sejak tahun 1995-2000. Data tersebut disusun berdasarkan jumlah besarnya pinjaman dana, sisa pinjaman dana yang tidak/belum terlunasi, kondisi mitra binaan terhadap pinjamannya (lancar, kurang lancar, lunas, macet dan ragu-ragu). Kedua, disebarkan sejumlah kuestioner yang dimintakan pendapat dan pandangan mitra binaan yang berada di tiga propinsi, untuk rnengevaluasi pembinaan yang telah diberikan BUMN, termasuk di dalamnya harapan mitra binaan terhadap sistem pembinaan yang diharapkan dapat mereka terima.Hasilnya, sebagian pinjaman termasuk dalam kategori macet. Jika dilihat alasan dan persepsi dari mitra binaan, mungkin saja hal ini terjadi karena terdapat perbedaan persepsi tentang sistem pembinaan yang dilakukannya. Walaupun yang dimaksud dengan pembinaan tidak melulu dengan pemberian pinjaman, tetapi termasuk juga pembinaan dalam hal manajemen, pemasaran, pelatihan SDM, penertapan teknologi dan sebagainya. Dari hasil analisis, ditemukan ternyata persepsi mitra binaan tentang pembinaan adalah lebih menekankan pada sisi manajemen. Sementara itu untuk masalah pemberian modal dan persyaratan-persyaratan lainnya diharapkan pihak BUMN yang memberikan rambu-rambunya, sehingga mitra binaan hanya bertindak sebagai pelaksana saja.Berkaitan dengan evaluasi kebijakan tentu tidak bisa dilakukan hanya satu kali. Hasil penelitian ini sedikit atau banyak dapat dipakai sebagai rujukan bagi pelaksanaan penyalur kredit kepada mitrabinaan, dalam hal ini PT. Jamsostek (Persero). Dengan demikian mitra binaan dapat berkembang dan dapat bersaing di era globalisasi ini."

"Penulisan tesis ini dilatarbelakangi oleh kenyataan yang terjadi selama ini, bahwa usaha kecil yang secara kuantitatif merupakan bagian terbesar dari pelaku ekonomi di Indonesia belum memberikan kontribusi yang berarti dalam pembangunan nasional. Fenomena ini diyakini oleh banyak kalangan sebagi akibat kebijakan perekonomian yang tidak memihak kepada sektor usaha kecil dan lebih memberi perhatian kepada sektor usaha besar yang jumlahnya kurang dari 0,5 persen dari jumlah seluruh pengusaha di Indonesia. Akibatnya antara lain dapat dilihat dari sumbangan seluruh usaha kecil terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) yang hanya sekitar 40 persen saja. Padahal sektor usaha kecil ini mampu menyerap lebih dari 80 persen tenaga kerja di Indonesia dan relatif lebih mampu bertahan di masa krisis. Khusus untuk sektor industri kecil, pada tahun 1998 hanya mampu memberikan kontribusi kepada PDB Indonesia sebesar 4,49 persen.Mengingat begitu luasnya cakupan bidang usaha sektor usaha kecil, maka penelitian dalam tesis ini hanya memfokuskan pada usaha kecil di sektor industri pengolahan. Dimana tesis ini mencoba mengidentifikasi dan meneliti kinerja serta karakteristik industri kecil dan rumah tangga baik dari sisi faktor pembedanya maupun dari sisi sifat fungsi produksinya kecil untuk mengetahui sejauh mana posisi industri kecil secara nasional, faktor kelemahannya dan bidang usaha yang potensial untuk dikembangkan maupun kurang potensial bagi industri kecil, dengan menggunakan alat analisis deskriptif, analisis diskriminan dan analisis cobb-douglas.Dari analisis deskriptif antara lain dapat diketahui bahwa selama krisis jumlah industri kecil mengalami penurunan sebanyak 23 persen, dan nilai outputnya mengalami peningkatan sekitar Rp 17 trilyun, namun peningkatan ini disertai dengan menurunnya nilai tambah terhadap output yang disebabkan meningkatnya nilai input antara lain sebagai akibat kenaikan nilai dollar terhadap rupiah. Selain itu kontribusi industri kecil terhadap industri nasional selama tahun 1991 sampai 1996 relatif masih kecil, yang ditunjukkan dengan persentase nilai output dan nilai tambahnya yang hanya 10 sampai 12 persen. Demikian juga pertumbuhan nilai output dan nilai tambahnya yang lebih lambat dibandingkan industri besar yaitu berkisar 16,67 dan 18,21 persen dibandingkan 18,12 dan 20,02 persen. Hasil lain juga menunjukkan bahwa sektor industri kecil dan rumah tangga lebih bersifat labour intensif yang ditunjukkan antara lain dari pertumbuhan tenaga kerjanya selama tahun 1991 sampai 1996 yaitu sebesar 7,42 persen, lebih besar dari pertumbuhan secara nasional yang 5,0 persen. Walaupun tenaga kerja di sektor industri kecil ini masih didominasi (sekitar 70 persen) oleh sumberdaya manusia yang berpendidikan setingkat SMP ke bawah.Selama masa krisis, secara umum industri kecil dan industri rumah tangga di semua sektor usaha menunjukkan peningkatan nilai output namun diiringi dengan penurunan nilai tambah per outputnya, kecuali industri kecil di sektor industri makanan, minuman dan tembakau (ISIC 31) yang mengalami peningkatan nilai ouputnya tanpa perubahan berarti dalam nilai tambah per outputnya. Sehingga kebijakan pembinaan yang dilakukan pemerintah sebaiknya lebih menekankan kepada kebijakan yang dapat menekan biaya produksi, seperti bantuan penyediaan bahan baku yang murah dan terjangkau serta kebijakan pengenaan tarif listrik minimum.Hasil analisis diskriminan menunjukkan bahwa faktor pembeda yang mempunyai pengaruh sangat besar terhadap kinerja industri kecil dan rumah tangga apabila dibandingkan dengan industri besar dan sedang adalah faktor tenaga kerja. Sehingga pembinaan yang mampu meningkatkan kualitas tenaga kerja di sektor industri kecil dan rumah tangga perlu untuk menjadi perhatian pemerintah, baik melalui pelatihan-pelatihan maupun penumbuhan iklim usaha yang dapat menarik tenaga kerja yang berkualitas untuk bekerja di sektor industri kecil.Sedangkan dari analisis Cobb-Douglas dapat disimpulkan antara lain bahwa industri kecil di sektor usaha industri makanan, minuman dan tembakau (ISIC 31), industri tekstil, pakaian jadi dan kulit (ISIC 32) dan di sektor industri kayu, bambu, rotan, rumput dan sejenisnya termasuk perabot rumah tangga (ISIC 33) menunjukkan kinerja dan prospek untuk dikembangkan yang relatif lebih baik dari sektor lainnya. Sedangkan bagi industri rumah tangga yang umumnya bersifat decreasing return to scale, pembinaan harus dilakukan dengan lebih hati-hati dan melalui pengkajian yang seksama. Mungkin pembinaan yang dilakukan tidak harus selalu ditekankan kepada upaya untuk mengembangkan mereka menjadi usaha menengah atau besar dengan resiko akan menghadapi persaingan keras dari usaha besar dan sedang yang telah eksis, akan tetapi mengarahkan mereka untuk melakukan usaha di sektor industri yang lebih menguntungkan apabila dikelola dalam skala mikro dan bagaimana agar mereka mampu berusaha secara efisien dalam skala usaha mikro dan menghasilkan produk yang dapat diterima pasar.Sehingga secara umum dapat disimpulkan bahwa faktor tenaga kerja memang masih merupakan titik lemah kinerja sektor industri kecil dan rumah tangga, yang kemudian menyebabkan kelemahan-kelemahan lain seperti kelemahan dalam mengakses pasar, pengelolaan usaha yang tidak efisien dan profesional, ketertinggalan dalam teknologi produksi, kelemahan dalam memperoleh informasi pasar dan lain-lain. Untuk itu di masa mendatang pemerintah harus lebih sungguh-sungguh dalam melakukan kebijakan untuk meminimalkan kelemahan ini dengan upaya untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia industri kecil dan rumah tangga, antara lain melalui berbagai bimbingan dan pelatihan di bidang teknik produksi dan manajemen usaha yang disertai dengan kebijakan pendukungnya seperti, penyediaan pasar bagi produk industri kecil dan penyediaan perangkat peraturan-peraturan yang mendukung bagi penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi industri kecil, serta ditingkatkannya koordinasi yang baik dan terpadu antara instansi pembina, baik di tingkat pusat maupun daerah."

"ABSTRAK Kerangka pembangunan daerah saat ini bertumpu pada pengembangan ekonomilokal dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu cara pengembangan perekonomiandaerah dengan mengoptimalkan peranan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Tesis inibertujuan mengevaluasi konsep pengembangan UKM di Kabupaten Klaten termasukhambatan yang mempengaruhi implementasi pengembangan UKM serta keterkaitannyadengan ketahanan ekonomi daerah.Hasil penelitian menunjukkan penyebaran sentra UKM di Kabupaten Klatentidak merata. Implementasi pengembangan UKM di Kabupaten Klaten dilaksanakanoleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM serta instansi/lembagaterkait. Pola pendekatan pengembangan UKM merupakan transisi pendekatan sentramenjadi pendekatan klaster. Hambatan yang mempengaruhi implementasipengembangan UKM di Kabupaten Klaten dapat berasal dari internal instansi ataupunpelaku usaha. Penelitian menunjukkan bahwa ijin usaha berperan dalam pengembanganusaha terutama untuk kemitraan usaha serta urusan terkait perbankan. Pelayananperijinan usaha oleh Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) masih belum berjalan maksimalpelayanannya disebabkan oleh beberapa faktor internal.Optimalisasi pemanfaatan potensi daerah menjadi upaya meningkatkanketahanan ekonomi daerah. Kegiatan produksi dan distribusi barang menjadi salah satuperan UKM dalam aspek ekonomi. Peran UKM dalam perekonomian daerah akanberpengaruh pada aspek-aspek lainnya pada ketahanan daerah. Pengembangan UKMdalam perspektif sosial berperan dalam penyerapan tenaga kerja, peningkatankesejahteraan masyarakat. Pada perspektif ideologi dan politik, pengembangan UKMmerupakan perwujudan dari komitmen politik yang diimplementasikan dalam kebijakandari Pemerintah Pusat. Perspektif aspek budaya, peran UKM dalam optimalisasipemanfaatan iptek dan penciptaan jejaring yang didasarkan pada hubungan sosial antarindividu untuk penguatan UKM.

---

ABSTRAK The current framework of regional development based on local economicdevelopment and community empowerment. One way to optimize regional economicdevelopment role of Small and Medium Enterprises (SMEs). This thesis aims to evaluatethe concept of the development of SMEs in Klaten district includes the constraintsaffecting the implementation of SME development and linkages with local economicresilience.The results showed the spread of SME centers in Klaten uneven. Implementation ofSME development in Klaten district conducted by the Department of Industry, Trade,Cooperatives and SMEs and agencies / institutions. The pattern approach to SMEdevelopment in the range of 2012 to now is a transition center approach into the clusterapproach. Constraints affecting the implementation of SME development in Klaten cancome from internal agency or business operators. Research shows that business licensesrole in business development, especially for business partnerships and banking relatedmatters. Licensing services by the Office of Integrated Services (KPT) is not runningoptimally ministry, thus causing people unwilling to take care of licensing.Optimizing the utilization of the potential of the region into an effort to increase theresilience of the regional economy. Production and distribution of goods to be one of therole of SMEs in the economic aspect. The role of SMEs in the economy of the area willaffect other aspects of the local resistance. SME development in the perspective of socialrole in employment, improving the welfare of local people. On the ideological andpolitical perspective, the development of SMEs is the embodiment of politicalcommitment aimed at the implementation of the 1945 Constitution which is implementedin the policies of the Central Government. Cultural aspects of the cultural perspective ofthe role of SMEs in optimizing the utilization of science and technology and the creationof networks that are based on social relationships between individuals for strengtheningSMEs."

"ABSTRAKIndustri kecil dalam program pembangunan ekonomi Indonesia merupakan prioritas sasaran sektor Industri. Sektor ini bukan saja berperan sebagai penyedia lapangan kerja yang utama bagi sebagian besar angkatan kerja, tetapi juga melakukan produksi dan distribusi barang dan jasa serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka program pengentasan kemiskinan. Implementasi dari kebijakan tersebut diwujudkan dalam program pengembangan dan pembinaan industri kecil. Penelitian ini mencoba menemukan karakteristik usaha industri kecil yang sangat heterogen dan bergantung pada kemampuan permodalan dengan mekanisme kerja yang kuat pada kelompok atas dasar kebersamaan, menuju iklim usaha kondusif yang mengarah pada usaha yang lebih produktif dan mandiri. Lembaga pendukung yang ada, baik pemerintah, swasta maupun lembaga swadaya secara umum masih terbatas dalam memberikan dukungan terhadap pengembangan usaha industri kecil, masing-masing masih berdasarkan kapasitas fungsional dan hanya berorientasi kepada program belum kepada problem. Dari hasil penelitian diatas diperoleh kesimpulan bahwa permasalahan kemampuan permodalan, kelembagaan dan kemampuan sumberdaya manusia serta pemasaran merupakan program program yang harus di kembangkan sehingga memperluas akses industri kecil terhadap sumber-sumber ekonomi (modal, pasar, teknologi, usaha, informasi dan sebagainya ). Beberapa rekomendasi penting dalam pengembangan industri kecil yaitu : Pertama, mekanisme kerjasama kelembagaan baik pemerintah, swasta maupun lembaga swadaya perlu di kembangkan atas dasar pembagian kerja fungsional. Terpadu dalam suatu sasaran yang jelas dan disepakati bersama di antara masing-masing yang terlibat. Kedua, Pengembangan sumberdaya manusia pada sentra industri Pandai besi Pasirjambu perlu di tingkatkan khususnya dalam perencanaan, teknologi, kwalitas serta pemasaran dengan memanfaatkan dan meningkatkan peran Pusat Pelayanan Pandai Besi yang telah ada secara berkelanjutan. Ketiga, Perlunya ditingkatkan pemihakan lembaga keuangan yang berorientasi kepada pengembangan industri kecil. Kebijakan Pengembangan Industri Kecil: Studi Kasus pada Sentra Industri Pandai Besi Pasirjambu Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung "

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang proses pelaksanaan kegiatan pembinaan pengembangan bagi industri mebel, yang dilaksanakan oleh Dinas perindustrian perdagangan, dan Koperasi kabupaten Musi Rawas, dan hambatan yang dihadapi oleh industri mebel dalam mengembangkan usahanya, serta upaya yang telah dilakukan oleh dinas dalam membantu mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini penting, mengingat industri mebel telah memberikan sumbangan terhadap peningkatan pendapatan bagi Kabupaten Musi Rawas. Selain itu dengan berkembangnya industri mebel, dapat membuka lapangan kerja bagi para pengrajin yang tinggal di sekitar lingkungan sentra industri tersebut.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang menghasilkan data deskriptif, yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan, observasi, dan studi kepustakaan. Pemilihan informan dilakukan dengan cara purposive sampling, dengan terlebih dahulu menetapkan sumber yang dapat memberikan informasi yang relevan sesuai dengan tujuan penelitian secara tepat dan mendalam.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pelatihan yang diikuti oleh para pengrajin, telah mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, sehingga dapat membantu didalam proses produksi pada sentra industri tempat mereka bekerja. Sementara pengusaha sentra industri mebel sendiri, belum mampu menetapkan hasil pelatihan yang diikuti dalam mengelola usahanya. Selain itu pengusaha belum mau mencoba melakukan diversifikasi usaha, untuk meningkatkan nilai tambah sentra industri tersebut.Adapun hambatan yang dihadapi oleh industri mebel, terutama sentra industri Erlangga dan Aneka Rotan yang menjadi lokasi penelitian, dalam mengembangkan usahanya, antara lain : Pertama, pengusaha kesulitan mendapatkan tambahan permodalan, terutama menyangkut agunan yang harus diberikan kepada pihak bank. Dinas Perindagkop belum mampu membantu pengusaha dalam mendapatkan pinjaman modal usaha, dari lembaga keuangan lainnya, yang tidak meminta agunan. Dinas hanya memberikan pinjaman modal bergulir, untuk membantu pengusaha di bidang permodalan, yang jumlahnya relatif kecil. Kedua, menyangkut pemasaran produk. Kedua sentra industri membel ini, dalam memasarkan produknya hanya terbatas pada wilayah Kabupaten Musi Rawas. Untuk itu dinas, telah mengikutsertakan pengusaha dalam kegiatan festival di Kota Palembang. Akan tetapi kegiatan tersebut belum membuahkan hasil. Ketiga, pengelolaan usaha kedua sentra industri ini masih masih menyatukan antara keuangan usaha dengan keuangan rumah tangga. Dinas telah meberikan pelatihan manajemen sederhana untuk pengusaha, tetapi hasilnya masih tetap sama. Kenyataan ini disebabkan kedua sentra industri ini merupakan usaha keluarga, yang dimiliki secara perorangan, sehingga pengusaha dapat mengambil uang dari keuangan usahanya, untuk memenuhi kebutuhan keluarga.Berdasarkan kondisi tersebut, ada beberapa saran yang diharapkan dapat dijadikan masukan dalam rangka mengembangkan sentra industri mebel, antara lain :Pemerintah Daerah kabupaten Musi Rawas, diharapkan dapat mengalokasikan dana dalam APBD untuk pengembangan industri mebel. Tersedianya dana untuk pelatihan, dan biaya operasional bagi pembina agar dapat menjalankan tugasnya.Dinas Perindagkop Kabupaten Musi Rawas, dapat menfasilitasi suatu hubungan kerja (kemitraan), antara pengusaha lokal dengan pengusaha di luar daerah, sebagai upaya untuk pengembangan industri mebel.Pengusaha mulai mengembangkan usahanya, dengan lebih berorientasi eksport. Dengan mencari informasi pasar, seperti kualitas produk, dan jenis desain yang sedang digemari oleh konsumen."