Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dan pengamatan awal yang dilakukan teridentifikasi bahwa kualitas pelayanan kepabeanan di bidang impor pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus Tanjung Priok I, Kantor Wilayah IV Jakarta, masih belum optimal, bila dinilai dari fungsi strategis pelayanan tersebut. Belum optimalnya pelayanan kepabeanan yang dimaksud antara lain terlihat dari kurang profesional dan belum akuratnya aplikasi Sistem Electronic Data Interchange yang berbasis pada fungsi teknologi komputer.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan membahas seberapa besar pengaruh Kebijakan Reformasi Pelayanan dan Aplikasi Sistem Electronic Data Interchange terhadap Kualitas Pelayanan Kepabeanan pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus Tanjung Priok I.Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Kebijakan dari Dunn, Teori Aplikasi Sistem EDI dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 dan Teori Pelayanan dari Parasuraman.Penelitian ini menggunakan metode Kuantitatif terhadap data primer yang didapat dari sampel penelitian sebanyak 100 responden yang terdiri dari pegawai dan importir untuk Kuesioner Pengujian Hipotesis dan 100 pegawai untuk Kuesioner Learning Organization. Metode Kualitatif digunakan untuk mengolah rujukan teori dan data fungsional yang diperoleh dari berbagai buku dan dokumen.Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif Kebijakan Reformasi Pelayanan dan Aplikasi Sistem Electronic Data Interchange terhadap Kualitas Pelayanan Kepabeanan pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus Tanjung Priok I. Pengaruh positif ini menjadi isyarat bahwa apabila terjadi peningkatan pada variabel Kebijakan Reformasi Pelayanan dan variabel Aplikasi Sistem Electronic Data Interchange, maka peningkatan pada kedua variable babas tersebut secara bersama-sama akan diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan kepabeanan di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus Tanjung Priok I. Hasil penelitian ini selanjutnya menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan kepabeanan di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus Tanjung Priok I dapat ditingkatkan dengan meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan reformasi pelayanan dan dengan meningkatkan juga efektivitas dan efisiensi aplikasi Sistem Electronic Data Interchange dalam proses pelayanan tersebut.Adapun saran-saran yang dikemukakan adalah sebagai berikut :KPBC Tipe A Khusus Tanjung Priok I perlu merumuskan dan melaksanakan secara khusus kebijakan reformasi pelayanan yang tertuju untuk meningkatkan etos kerja di kalangan pegawai, terutama pegawai yang langsung melaksanakan teknis pelayanan kepabeanan.Untuk meningkatkan profesionalisme dan keahlian kerja para pegawai yang bertugas dalam pelaksanaan Sistem EDI perlu diadakan pelatihan teknis fungsional secara intensif sesuai dengan perkembangan dan tantangan teknologi komputer.Guna lebih memantapkan pelaksanaan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, maka KPBC Tipe A Khusus Tanjung Priok I perlu mengembangkan konsep Learning Organizalion dengan cara mengembangkan berbagai program diklat pegawai, peningkatan kesejahteraan pegawai dan pengembangan konsep kepemimpinan situasional yang komunikatif."

"Directorate General of Tax as a public organization has to implement tax administration reform in order to improve the service quality to taxpayer. For that purpose, Foreign Investment For Tax Office has applied Modern Tax Administration System since the year 2004. This research is meant to know how significant is the influence of Moern Tax Administration System at Foreign Investment Four Tax Office to service quality. Modern Tax Administration System is an implementation of the tax adminsitrative reform that is defined as the deliberate use of authority and influence to apply new measures to an administrative system so as to change its structure procedure, strategy, and culture to improve public sector performance. Meanwhile, service quality id defined as a stake holder value regarding the service dimension whch is perceived as positive value acquirement to the degree of satisfaction. It is measured by ten dimensions that is tangibel, reliable, responsiveness, competence, courtesy, credibility, security, acess, communication, and understanding the customers. This research is carried out by using an explanation method which explaining a causal relationship between independent variables and a dependet variable. It uses a quantitative approach. Data is collected with survey by giving questionnaires to all officer of Foreign Investment Four Tax Office. Then the data is analysed with correlation and regression. The result of this analysis indicate that there is a positive strong relationship between Modem Tax Administration System together which consist of organization chart modemization, organizational procedure modernization, organizational strategy modernization, and organizational culture modernization and service quality. All sub variables of the Modern Tax Adrninistration System have significant influences to service quality of Foreign Investment Four Tax Ofiice. The research proposes that Foreign Investment Four Tax Office should improve Modem Tax Administration System higher either organization chart, organizational procedure, organizational strategy, and organizational culture to support the service quality using approaches: making a job description more detail to prevent duplication, making an easier access of getting new regulations from the intemet or intranet, promoting knowledge and skill of the employees through in house training, out bond training, and improving moral and ethics of the employees through ?kultum" and Emotional Spiritual Quotient (ESQ) training."

"Evaluasi layanan Kantor Pelayanan Pajak dilakukan untuk mengetahui kualitas pelayanan restitusi PPN di Kantor Pelayanan Pajak "X" dengan menggunakan pendekatan konsep Service Quality (SERVQUAL) yaitu melalui dimensi tangibles, realibility, responsiveness, assurance dan empathy. Kemudian mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan yaitu faktor budaya organisasi, struktur organisasi, sumber daya manusia, sistem dan prosedur dan kepemimpinan. Berdasarkan faktor-faktor tersebut dibuat rekomendasi untuk peningkatan kualitas pelayanan Kantor Pelayanan Pajak "X". Metode penelitian yang dipakai adalah deskriptif. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan menggunakan kuesioner, wawancara Iangsung terhadap informan dan pengamatan Iangsung (observasi) terhadap kejadian di lapangan. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelusuran berbagai kepustakaan dan dokumen. Analisis data yang terkumpul dari kuesioner dilakukan dengan menggunakan perhitungan statistik Weight Mean Score (WMS) atau perhitungan nilai rata-rata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wajib Pajak cukup puas atas pelayanan yang diberikan oleh KPP "X". Hal ini dijelaskan oleh faktor-faktor sebagai berikut: budaya organisasi yang kurang mendukung kreativitas dan inovasi bagi karyawan, struktur organisasi yang terlalu birokratis, perencanaan sumber daya manusia masih terpusat di Ditjen Pajak, sistem dan prosedur yang masih berbelit-belit dan kepemimpinan yang kurang dapat mengoperasionalisasi dan mensosialisasikan visinya. Agar kualitas pelayanan restitusi PPN di KPP "X" dapat ditingkatkan, penulis menyarankan agar Ditjen Pajak memperbaiki sistem dan prosedur restitusi PPN, mengubah orientasi kepemimpinan kepada pencapaian visi pelayanan restitusi PPN yang baik, pendelegasian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang lebih besar kepada Kepala Seksi PPN, pengembangan sumber daya manusia dan perubahan budaya organisasi ke arah yang lebih kondusif bagi pelayanan terhadap Wajib Pajak."

"ABSTRAKSalah satu fungsi pelayanan Direktorat Jenderat Pajak adalah menyiapkan sarana bagi Wajib Pajak untuk menyampaikan laporan tentang pemenuhan kewajiban perpajakannya. Sarana bagi Wajib Pajak untuk menyampaikan laporan dimaksud dipersiapkan dan disediakan oleh Direktorat Jenderat Pajak. SPT Tahunan Pajak merupakan sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang. Penyampaian SPT Tahunan merupakan indikator kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajibannya sebagai Wajib Pajak.Kepatuhan Wajib Pajak dalam hat pemenuhan kewajibannya dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis. Kedua jenis kepatuhan itu adalah kepatuhan formal dan kepatuhan materiil.Untuk menunjang fungsi pelayanan tersebut, Direktorat Jenderat Pajak, melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Nota Kesepahaan I MoU tentang Koordinasi berdasarkan keputusan nomor : 63 tahun 2001 dan nomor : 4101PJ.12001, tanggal 21 Juni 2001.Koordinasi dan kerjasama ini difokuskan pada kegiatan ekstensifikasi. Namun demikian, hasil kegiatan bersama ini, akan mendukung upaya kegiatan intensifikasi penerimaan pajak yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderat Pajak.Kerangka teori tentang koordinasi yang dipergunankan dalam penulisan tests ini mempergunakan definisi yang dikemukakan o:eh Malone dan Crowston. Definisi koordinasi yang dikemukakan oteh Malone dan Crowston sebagai berikut : "Coordination is managing dependencies between activities" (koordinasi adalah cara mengelola saling ketergantungan diantara kegiatan-kegiatan).Macam-macam ketergantungan yang harus diatur tersebut adalah :1. Berbagai sumber daya,2. Hubungan produser / konsumer,3. Hambatan yang terus menerus ada,4. Penugasan.Kerangka pikir tentang kepatuhan, mempergunakan konsep kepatuhan formal dan kepatuhan materiil, sebagaimana berlaku dalam perpajakan.Lokasi Penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Grogol Petamburan. Penelitian ini dikhususkan pada seksi-seksi yang berhubungan dan berkaitan langsung dengan kegiatan koordinasi tersebut diatas, yaitu Seksi Tata Usaha Perpajakan, Seksi Pengolahan Data dan Informasi, Seksi Pajak Penghasilan Perseorangan, dan Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan.Data Primer dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan daftar isian kuisioner untuk diisi oleh para responden. Hasil isian kuisioner tersebut, diolah dengan menggunakan program SPSS versi 13. Data sekunder, diperoleh dari laporan-laporan yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Grogol Petamburan.Namun demikian, penulis juga melakukan penyebaran kuisioner pada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta khususnya pada Subdis BHP dan BHBP, serta pada Biro Administrasi Wilayah Kotamadya Jakarta Barat. Hal ini dilakukan semata-mata hanya sebagai pembanding.Hasil olah data tersebut menunjukkan bahwa koordinasi berperan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dari 4 (empat) sub variabel yang ada dalam koordinasi, yang dominan berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak adalah sub variabel hubungan produser konsumer antara Pemda dengan DJP.Dari penelitian yang dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan bahwa adanya koordinasi dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, terutama bila ditekankan pada komponen hubungan produsel konsumer antara Pemda dengan DJP.

---

ABSTRAK

One of many service delivery functions that has to be undertaken by Directorate General of Taxes is to provide a means for taxpayers in fulfilling their rights and obligations related to taxation matters. Annual Income Tax Return is a medium for taxpayers in reporting their taxes payable under the tax laws. As such, submission of Annual Income Tax Return has become an indicator of the taxpayers' compliance to the laws.

Taxpayers' compliance in terms of fulfilling their obligation to file tax returns can be categorized into two types of compliance namely formal and materiil compliance.

To support such a function, Directorate General of Taxes has established a Memorandum of Understanding (MoU) with Local Government of Jakarta Province on coordination and cooperation under a joint decree between the two institutions which are decree number 63 year 2001 and number 4101PJ.12001 dated 21 June 2001.

This MoU focuses on the extension activities to increase the number of registered taxpayers. In addition, this cooperation is also intended to intensify the efforts of the Directorate General of Taxes to improve taxes revenue collection.

Theoretical framework of the coordination utilized in this thesis is derived from the definition stated by Malone and Crowstone. In their book, they define coordination as follow: "coordination? is managing dependencies between activities".

The kinds of dependencies that need to be regulated are as follows.

1. Sharing resources;

2. Producer I consumer relationship;

3. Simultaneity constraints;

4. Task /Sub Task

Conceptual framework of compliance utilized in this thesis is the concept of formal and materiil compliance as generally used in the field of taxation. For this purpose, research has been conducted in Tax Service Office Jakarta Grogol Petamburan, particularly in sections which directly relates to the coordination activities as above mentioned. These include sections of Tax Administration, Data and Information Management, Individual income Tax and Withholding Tax on income.

Primary data of the research has been obtained through a questionnaire that has been filled out by respondents. The program of SPSS version 13 is used to process the result of questionnaire.

For comparison purposes, the author has also distributed a questionnaire to persons in Local Revenue Authority of Jakarta Province, especially BHP and BHBP, and Administrative Bureau of the District of Jakarta Barat.

The result shows that coordination has a positive correlation to the taxpayers' compliance. From four components of coordination, producer and consumer relationship (between DGT and Local Government) has become the most dominant factors contributing to the improvement of taxpayer?s compliance.

Based on the above research, it can be concluded that coordination, in particular producer and consumer relationship (between DGT and Local Government) contribute to the improvement of taxpayers' compliance."

"Penelitian ini bertujuan untuk menentukan faktor-faktor apa saja yang signifikan mempengaruhi efektivitas dan efisiensi administrasi perpajakan terhadap tunggakan pajak di wilayah DJP Jakarta Barat. Model analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektifitas dan efisiensi administrasi perpajakan terhadap tunggakan pajak dan melakukan analisis rasio untuk menetapkan efektifitas dan efisiensinya.Hasil penelitian pada lima model regresi linier berganda membuktikan bahwa ada dua faktor (independen variabel) yang selalu konstan mempengaruhi tunggakan pajak dari tahun 2005 s.d. 2007, yaitu Hasil Pemeriksaan dan Hasil SK Pembetulan/SK Keberatan/Putusan Banding yang selalu memberikan hasil uji t0 yang signifikan (di bawah 5%). Secara keseluruhan dari tahun 2005 s.d. 2007 diketahui bahwa rata-rata pencapaian target adalah sebesar 81%. Hal ini berarti target tidak 100% tercapai sehingga dapat dikatakan bahwa administrasi perpajakan terhadap tunggakan pajak dilaksanakan dengan efektifitas 81%. Efisiensi administrasi perpajakan terhadap tunggakan pajak dikatakan dari tahun 2005 hingga 2007 masih dibawah 1% sehingga dapat dikatakan masih efisien.Berdasarkan hasil penelitian, perbaikan kualitas audit pajak dan etika yang baik sebaiknya ditingkatkan dengan diklat/pendidikan secara berkala. Pada penagihan pajak, strategi pencairan tunggakan pajak harus lebih dicermati, misalnya dengan menekankan pada pencairan tunggakan pajak Wajib Pajak yang memiliki tunggakan besar dan relatif masih baru.

---

The objective of this research is to identify some significant factors influencing tax administration effectiveness and efficiency toward delinquent tax in west Jakarta DGT region. Double linier regression analysis model used to find out factors influencing tax administration effectiveness and efficiency toward tax delinquent and analysis ratio to set its effectiveness and efficiency.The results of five double linier regression models prove two factors (independent variable) that always constantly influence delinquent tax from year 2005 to 2007, such as audit result and decree for revision /decree for objection/appeal that always give significant result (below 5%) of t0 test. Overall from year 2005 to 2007 show that the average of target achievement is 81%. It means that the target can not be achieved 100% so the tax administration toward delinquent tax can be said the effectiveness is 81%. The efficiency of tax administration toward delinquent tax from year 2005 to 2007 still below 1%, so it can be said efficient.Based on the results of the research, the improvement of tax audit quality and ethic should be increase with course/education continually. In tax collection, the strategy of delinquent tax should be prepared carefully. For example, focus on the payment that has large amount delinquent tax and still relatively new."

"Direktorat Jendral Pajak telah memulai beberapa langkah reformasi administrasi perpajakan yang menjadi landasan bagi terciptanya administrasi perpajakan modern, efisien, efektif dan dipercaya Wajib Pajak. Dalam penerapan sistem yang baru ini terdapat beberapa perubahan pada Kantor Direktorat Pajak, diantaranya adalah struktur organisasi yang baru yang dirancang berdasarkan fungsi. Sedangkan perubahan dalam pelayanan menyangkut penerapan teknologi informasi juga dilakukan secara signifikan dengan berbagai kemudahan misalnya Wajib Pajak melakukan kewajiban perpajakannya berdasarkan azas-azas perpajakan.Tujuan utama penelitian ini yaitu menjelaskan dan menguraikan bagaimana efektifitas organisasi pada Kantor Pelayanan Pajak Besar Satu dan bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas organisasi tersebut. Seberapa besar pengaruhnya terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Besar Satu. Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi mengenai efektifitas organisasi pada Kantor Pelayanan Pajak Besar Satu menganalisis dan mendeskripsikan efektifitas organisasi serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kulitatif dan kuantitatif, teknik analisis yang digunakan adalah hubungan korelasi non paramedik spearman?s antara in put dan out put. In putnya adalah faktor ? faktor yang mempengaruhi dan out putnya adalah efektifitas organisasi/penerimaan dan pelayanan. Untuk menjelaskan efektifitas organisasi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya maka digunakan teori model 7 ? S Mc Kinsey dengan dimensi structure, strategy, skills, style, system, staff, shared value. Untuk mengetahui tingkat efektifitas organisasi menggunakan teori Steers dengan dimensi pendekatan optimasi tujuan.Berdasarkan hasil penelitian terhadap 57 sampel pegawai di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Besar Satu dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektifitas organisasi adalah : structure, strategy, skills, style, system, staff, shared value. Setelah dilakukan uji hipótesis dengan menggunakan model uji statistik terbukti bahwa faktor-faktor yang diduga berpengaruh tersebut diterima secara signifikan. Tingkat efektifitas organisasi dengan menggunakan dimensi pencapaian tujuan dapat disimpulkan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Besar Satu organisasinya cukup efektif hal ini didasarkan dari beberapa indikator antara lain : dari realisasi dengan target yang telah ditetapkan tiga tahun berturut-turut mencapai target bahkan mengalami surplus yang cukup signifikan, dan biaya penagihan pajak (collection cost) Kantor Pelayanan Pajak Besar Satu sangat efisien. Namun dalam pelayanan wajib pajak masih belum merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh KPP Besar Satu.Saran dalam penelitian ini adalah masih terdapat beberapa kekurangan dalam implimentasi tugas-tugas pelayanan yang perlu segera dilakukan pembenahan agar efektifitas organisasi pada KPP Besar Satu dapat ditingkatkan. Indikator menunjukan bahwa hubungan personal seperti keramahan dan pemahaman tentang bisnis, pelayanan dan administrasi perpajakan wajib pajak perlu ditingkatkan.

---

The Directorate General of Taxes has taken some measures to reform the tax administration which will become a basis in establishing a modern, efficient, effective and reliable tax administration. In applying this new system, some changes have been made at the Tax Directorate Office, such as the function-based organizational structure. In addition, an improvement of the services has been done by applying the information technology which will facilitate tax payers in fulfilling their tax obligations based on the tax principles.

The main objective of this research is to describe and elaborate how the effectiveness of organization at the Large Tax Office I and what factors affecting such effectiveness of the organization as well as what its effects to the tax collection at the Large Tax Office I. In general, this research is aimed at identifying the effectiveness of the organization at the Large Tax Office I by analyzing the effectiveness of the organization and elaborating its affecting factors.

This research applies a descriptive method under the qualitative and quantitative approaches. The analysis is conducted by studying the correlation between the inputs and outputs under the non-paramedic Spearman. These inputs comprise of the affecting factors, while the output is the effectiveness of the organization/tax collection and services. To describe the effectiveness of the organization and its affecting factors, it is applied the model 7 ? S Mc Kinsey?s model under the structure, strategy, skills, style, system, staff and shared value. Meanwhile, in order to identify the effectiveness of the organization, the Steer?s theory under the objective optimization approach dimension is applied.

Based on the results of the research to 57 samples comprising of the employees at the Large Tax Office I, it can be concluded that the factors which affect the effectiveness of the organization include the structure, strategy, skills, style, system, staff and shared value. Upon the application of the test of the hypothesis by the statistic test model, it is evidenced that the affecting factors are significantly acceptable. With regard to the effectiveness of the organization by using the objective achievement dimension, it can be concluded that the organization of the Large Tax Office I is adequately effective on the basis of the some indicators. These among others include the target specified within three consecutive years has been realized and even shows an significant surplus, and the collection cost has been efficient. However, taxpayers have not yet been satisfied with the services provided by the Large Tax Office I.

In this research, it is suggested that some weaknesses in the implementation of the service obligations shall be enhanced in order that the effectiveness of the organization at the Large Tax Office I can be improved. The indicators show that the personal relations such as hospitality and understanding of the business, services and administration of taxes shall be also improved."

"Direktorat Jenderal Pajak telah memulai beberapa langkah reformasi administrasi perpajakan yang menjadi landasan bagi tcrciptanya administrasi perpajakan yang modern, efisien, efektif dan dipercaya Wajib Pajak. Dalam penerapan sistem yang baru ini terdapat beberapa perubahan, diantaranya dalam struktur organisasi dan pelayanan. Struktur organisasi yang baru dirancang berdasarkan fungsi bukan jenis pajak. Sedangkan perubahan dalam pelayanan menyangkut penerapan teknologi informasi, misalnya dalam hal Wajib Pajak melakukan pelaporan kewajiban perpajakan.Wajib pajak KPP BUMN terdiri dari seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk anak perusahaan yang penyertaan modal baik langsung maupun tidak langsung dari BUMN Iebih dari 50% (Keputusan Dircktur Jenderal Pajak No. KEP/PJ/2004 tanggal 29 Maret 2004).Penerimaan KPP BUMN cukup signifikan kontribusinya bagi penerimaan Kanwil DJP Jakarta Khusus maupun penerimaan nasional. Pada tahun anggaran 2003, KPP BUMN telah menyumbang sebesar Rp. 26.50 triliun (52,13%) dari Pencrimaan Kanwil DJP Jakarta Khusus yang mencapai Rp. 50.83 Triliun atau sebesar 10.92% dari realisasi penerimaan nasional yang mencapai Rp. 242,6 triliun. Sedangkan untuk tahun 2004 realisasi penerimaan KPP BUMN adalah sebesar Rp. 30,65 Triliun atau 59,80% dari realisasi penerimaan Kanwil DJP Jakarta Khusus, atau sekitar 10,91% dari penerimaan pajak nasional sebesar Rp. 230,8 Triliun. Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat penyesuaian terhadap sistem dan organisasi yang baru dalam sistem administarsi perpajakan modern dan sejauhmana efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak yang dilaksanakan oleh KPP BUMN serta faktor-faktor apa yang dapat mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak.Tujuan penelitian ini yaitu menjelaskan dan menguraikan sistem pemungutan pajak dengan menggunakan sistem administrasi perpajakan modern dan mengetahui sejauhmana efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak serta menjelaskan faktor-faktor yang dapat mendorong efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak.Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis yang dilakukan bersifat analisis kualitatif.Dari analisis diketahui pada tahun 2003, pertumbuhan penerimaan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak juga diikuti oleh penerimaan KPP BUMN. dan memberikan kontribusi yang cukup besar tiap tahunnya. Pada tahun 2003 kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan dalam negeri sebesar 71% dan pada tahun selanjutnya naik menjadi 80% atau naik sebesar 9%. Tingginya efektivitas kinerja pemungutan dapat dilihat dari tingginya kontribusi penerimaan bcrdasarkan self assessment yaitu 97% selama dua tahun. Selama dua tahun yaitu 2003 dan 2004 terjadi kenaikan kontribusi per pegawai. Hal ini mengartikan bahwa efisiensi kinerja petugas pajak KPP BUMN mengalami peningkatan yang cukup baik.Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah bahwa rasio penerimaan perpajakan Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto sccara umum mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Dapat disimpulkan bahwa reformasi administrasi perpajakan cukup efektif meningkatkan kinerja penerimaan.Saran dalam penelitian ini adalah peranan reformasi perpajakan sangatlah besar peranannya dalam meningkatkan rasio-rasio perpajakan. Diusulkan untuk meningkatkan anggaran Direktorat Jenderal Pajak khususnya KPP BUMN bagi sumberdaya manusianya untuk meningkatkan motivasi kerja.

---

The Directorate General of Taxes had begun a several step reform tax administration that becomes basic for create tax administrative modem system, efficient, effective and believe by taxpayers. By applying the new system, there are some changes, among others are in organization structure and service. The new organization structure is designed based on functions, not type of taxes. The change in service involves among others the application of information technology, such as when taxpayers report their tax obligations.

Taxpayers registered in TDO SOE consist of all SOEs, including their subsidiaries with direct or indirect ownership more than 50% (the director General Office's decree number: KEP-67/PJ./2004 dated March 29, 2004). The TDO SOE's tax revenue contributes significantly to Special Region's revenue, as well as to national revenue. In the fiscal year of 2003, TDO SOE contributed as much as Rp. 29, 50 trillion, or equals to 52, 13% of Special Region Office's revenue of 50, 83 trillion or equal to 10, 92% of national revenue of 242, 6 trillion. Meanwhile, for the fiscal year of 2004, the revenue realize for TDO SOE is Rp. 30,65 trillion or 59,80% of special region's revenue realize. or equals to 10,9f% of national revenue of 280,8 trillion.

Pursuant to the above mentioned there is has a fixed of a new system and organized in tax administrative modern system and how far effectively and efficiently of collection of by TDO SOE and what factor to push that. The goal of the research is to explain and elaborate on how far the tax administrative modem system influences effectively and efficiently of collection and explain the factor can be push there effectively and efficiently.

Research methodology and data collecting method use this research is qualitative research method by using descriptive research, to collect data with research library and field research. Analysis data use a qualitative analysis.

It is known from the analysis in the year 2003; growth of tax revenue by the Directorate General of Taxes followed by Tax District Office for State-owned Enterprises and gives a big contribution every year. Fiscal year of 2003, contribute of tax revenue to internal revenue of 71% and the next year grow up to 80% or equals grow up to 9%. The high an effective of activities collection can be sec from high of contributes revenue as self assessment is 97% for two years. For two years in 2003 and 2004 had grown up contribute foe employee. This is means that efficiently of activities tax employee TDO SOE had a good grown up.

Conclusion of the result is that ratio of Indonesia tax revenue affect to Gross Domestic Product as generally had developed and administration reform had enough effectively increase revenue performed.

Suggestion made from this research is the act of tax reform had great contribution in increase of tax ratios. There is a change to increase tax revenue, so that tax revenue can be realized. To get a highly motivation of work, the Directorate General of Taxes especially TDO SOE suggest increase budget."

"Dalam upayanya untuk meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah melakukan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi obyek pajak. Salah satu usaha ekstensifikasi dan intensifikasi tersebut adalah pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak di lokasi usaha terhadap Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang mempunyai lokasi usaha di sentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau mal atau plaza atau kawasan industri atau sentra lainnya, serta kewajiban untuk membayar Pajak Penghasilan Pasal 25 sebesar 2% dari peredaranusaha tiap bulan di masing-masing lokasi usaha tersebut, di mana pembayaran ini diperlakukan sebagai pajak final.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah kebijakan ini telah memenuhi azas keadilan. Di samping itu juga ditujukan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan ini pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Dua. Pembuatan suatu kebijakan perpajakan harus memperhatikan azas-azas perpajakan. Salah satu azas perpajakan yang harus dipegang teguh adalah azas keadilan. Suatu pemungutan pajak adalah adil, apabila orang-orang yang berada dalam keadaan ekonomis yang sama dikenakan pajak yang sama, sedang orang-orang yang keadaan ekonomisnya tidak sama diperlakukan tidak sama, setara dengan ketidaksamaannya itu. Apabila azas keadilan ingin diterapkan dalam sistem pajak penghasilan, maka baik syarat keadilan horizontal maupun syarat keadilan vertikal harus dipenuhi. Tingkat keadilan (fairness) yang tinggi dalam sistem perpajakan akan memicu setiap individu untuk patuh secara sukarela.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara terhadap para informan yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi pengusaha Tertentu. Informan dipilih dari pihak fiskus dan Wajib Pajak. Dari pihak fiskus wawancara dilakukan dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Dua, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi, Kepala Seksi Ekstensifikasi, dan salah seorang petugas seksi ekstensifikasi. Selain itu kajian dokumentasi yang merupakan data sekunder juga dilakukan terhadap berbagai dokumen yang relevan. Kewajiban pendaftaran di setiap lokasi usaha bagi Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu sebenarnya sudah tepat dan dapat membawa pada keadilan, tetapi adanya pengecualian bagi pedagang kendaraan bermotor dan restoran menyebabkan timbulnya ketidakadilan. Selanjutnya pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 yang ditetapkan sebesar 2% dari peredaran bruto serta diperlakukan sebagai pajak final juga tidak memenuhi azas keadilan dengan tidak terpenuhinya lima syarat keadilan horizontal dan dua syarat keadilan vertikal.Pada tingkat implementasi, ketidakadilan tersebut membawa kepada banyaknya ketidakpatuhan pada kebijakan ini. Dari sisi kantor pajak, lemahnya law enforcement, yang antara lain ditandai dengan tidak adanya sanksi bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai kebijakan ini, juga memiliki andil dalam membuat ketidakpatuhan Wajib Pajak. Selanjutnya ketidakpatuhan ini dapat membawa pada ketidakadilan dalam implementasi peraturan, karena Wajib Pajak yang berada dalam kondisi sama mendapat perlakuan perpajakan yang berbeda.

---

In its effort to increase the income tax, the government has conducted taxpayers expansion and tax base intensification. One of the expansion and intensification effort is to give Taxpayer Identification Number (NPWP) to each of certain entrepreneur person having shop in a trading or shopping centre or stores or mall or plaza or industrial area or other centre, as well as the obligation to pay income tax Article 25 at 2% of gross revenue per month in respective business location. The payment is treated as final tax.This research is made to find out whether this policy has met the requirement of equity principle. In addition it is also aimed to recognize how the implementation of this policy at Pratama District Tax Office of Jakarta Gambir Dua. Determining a tax policy should comply with taxation principles. One of the tax principles that must be obeyed is the equity principle. A tax collection is considered fair if those who are in equal economic condition were imposed with equal tax, while those who are in unequal economic condition were treated unequal, relative to its difference. If equity principle would be applied in income tax system, then both horizontal equity requirements and vertical equity requirements should be fulfilled. The high fairness level in tax system will motivate every taxpayer to comply voluntarily.This research used descriptive qualitative method. Primary data collection was conducted through interview with informants having knowledge and experience on individual taxpayer of certain enterpreneurs. Informants were selected from tax officers and taxpayers. Interview with the tax officers were conducted with the Head Officer of KPP Pratama Jakarta Gambir Dua, head of supervision and consultancy section, head of expansion section, and one of the expansion section officer. In addition documentation evaluation representing secondary data was also conducted on various documents. The obligation to register for each business location for individual taxpayer of certain entrepreneur actually is proper and can direct to equal treatment, but the fact that motor vehicle and restaurant enterpreneu were excluded from this obligation make it become unfair. Further the imposition of income tax Article 25 at 2% of gross revenue and treated as final tax does not fulfill equity principle, in the way that it does not fulfill five requirements of horizontal equity and two requirements of vertical equity.In implementation level, the inequality can caused much incompliance with this policy. From the tax office side, the weakness of law enforcement, among of them s indicated by none penalty for the tax violator pursuant to this policy, also contribute in creating taxpayer incompliance. Further this incompliance may caused unfairness in policy implementation, because taxpayer in similar condition get different treatment in tax area."

"Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak erat kaitannya dengan kewajiban Wajib Pajak di bidang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah. Dalam perkembangannya pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak ini banyak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan keuangan negara. Berdasarkan pemeriksaan banyak ditemukan Pengusaha Kena Pajak yang tidak melakukan kewajiban pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dengan benar bahkan lama sekali tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai. Bahkan kemudian ditengarai banyak Pengusaha Kena Pajak fiktif yang menggunakan alamat dan identitas yang tidak benar, tidak menyelenggarakan pembukuan, bahkan mengajukan restitusi yang tentunya fiktif. Tentu ini tidak bisa dibiarkan, karena membahayakan penerimaan negara. Hal inilah yang mendorong dikeluarkannya kebijakan Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak.Tujuan dari registrasi ulang adalah agar Direktorat Jenderal Pajak mempunyai database yang akurat dan up to date mengenai identitas Wajib Pajak yang berada di wilayah kerjanya, meliputi nama Wajib Pajak, penanggungjawab perusahaan, alamat, dan nomor telepon, lokasi usaha, gambaran kegiatan usaha serta data peredaran usaha. Selain itu, registrasi ulang pengukuhan Pengusaha Kena Pajak merupakan salah satu cara Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban pelaporan Surat Pemberitahuan.Dinyatakan bahwa wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri (unregistered taxpayer) menimbulkan gap antara wajib pajak potensial dengan wajib pajak yang terdaftar. Untuk mengatasi majalah ini administrasi pajak dapat mcmbuat masterlist wajib pajak, yang harus di-up-date dalam jangka waktu tertentu untuk mempertahankan keakuratannya. Sementara dinyatakan pula bahwa keberhasilan pemungutan pajak tergantung kepada kepatuhan suka rela (voluntary compliance). Kepatuhan biasanya bukan didasari atas kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajak tetapi lebih disebabkan karena ketakutan akan adanya sanksi apabila mereka tidak memenuhi kewajibannya.Dalam penelitian ini diteliti tentang "Pengaruh Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Jakarta Setiabudi Satu". Kegiatan penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh registrasi ulang terhadap penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif dan Regresi dengan sample data sebanyak 24 bulan, dari sejak Januari 2004-Desember 2005.Hasil penelitian ini adalah :1. Pengaruh Registrasi Ulang PKP Terhadap Penerimaan Pajak, menghasilkan persamaan regresi sebagai berikut: Y = -988.573,4+448,165XDari persamaan ini tampak nilai b (koefisien regresi) menunjukkan arah yang positif. Hal tersebut memberi arti kalau kenaikan variabel bebas (Registrasi Ulang PKP), akan menaikkan variabel terikat (Penerimaan Pajak).Dalam pengertian lain dapat disederhanakan, semakin berhasil program registrasi ulang, maka semakin meningkatkan penerimaan pajak. Alasannya karena PKP yang sudah terseleksi dari hasil registrasi ulang benar-benar sudah bersih dari PKP yang tidak aktif, dan mendorong PKP untuk lebih tertib lagi.2. Pengaruh Registrasi Ulang PKP Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, menghasilkan persamaan garis regresi sebagai berikut: Y =1.197,701+0,355XDari persamaan ini tampak nilai b (koefisien regresi) menunjukkan arah yang positif. Hal tersebut memberi arti kalau kenaikan variabel bebas (Registrasi Ulang PKP), akan menaikkan variabel terikat (Kepatuhan Wajib Pajak).Namun kalau dilihat dari angka R2 atau koefisien determinasi yang menunjukkan angka 0,020 atau 2%, dapat dijelaskan bahwa 2% dari kepatuhan Wajib Pajak melaporkan SPT Masa bisa dijelaskan oleh variabel registrasi ulang pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Sedangkan sisanya sebesar 98% dijelaskan oleh faktor-faktor lain.Melihat basil uji statistik dari variabel bebas registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak mempunyai pengaruh positif, maka sudah selayaknya kegiatan registrasi ulang ini tidak berhenti di sini saja. Dengan selalu dilakukannya pemantauan terhadap Wajib Pajak secara langsung melalui registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak maka akan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak akan pengawasan yang terns manerus dilakukan oleh petugas pajak. Sehingga dengan demikian mengurangi keinginan Wajib Pajak untuk melaporkan pajaknya dengan tidak benar.Pengenaan sanksi yang kecil bagi Wajib Pajak yang tidak atau terlambat melaporkan SPT Masa, merupakan salah satu sebab Wajib Pajak enggan melakukan kewajibannya. Jadi sanksi yang dikenakan harus lebih besar lagi. Dengan adanya sanksi yang memberatkan, maka Wajib Pajak akan berpikir ulang untuk melakukan pelanggaran dalam melakukan kewajiban perpajakannya."

"Sebagai upaya meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak dan merupakan jawaban atas perkembangan lingkungan yang kompleks serta mempunyai ketidakpastian tinggi Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan transformasi dalam struktur organisasinya. Transformasi organisasi bukan sekedar melakukan downsizing tetapi mengandung rnakna yang lebih mendasar yaitu pergesaran secara fundamental akan nilai-nilai, pola kerja, budaya organisasi dan pola pikir yang sesuai dengan tuntutan organisasi dalam rangka meningkatkan kualitas produk dan jasa kepada para pelanggannya.Keberadaan Kantor Palayanan Pajak Wajib Pajak Besar selanjutnya disebut KPP WP Besar dibentuk atas dasar Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. 65/KMK.01/2002 tanggal 27 Pebruari 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan KFP Wajib Pajak Besar. KPP ini dirancang sedemikian rupa sehingga akan menjadi kantor percontohan bagi KPP lainnya sehingga mempunyai perbedaan mendasar dalam pelaksanaannya. Atas dasar itulah, maka perlu diketahui bagaimana tingkat efektivitas kinerja KPP yang telah dibentuk, diukur dengan pendekatan Balanced Scorecard.Pendekatan Balanced Scorecard yang digunakan dalam penilaian kinerja karena penilaian tidak dilihat dari aspek finansial saja akan tetapi menggunakan instrumen penilaian yang menyeluruh dan mampu memberikan hasil yang telah dicapai saat ini serta bagaimana mencapai tujuan jangka panjang. Intrumen yang dimaksud adalah aspek-aspek lain dalam Balanced Scorecard yaitu aspek pertumbuhan dan pembelajaran, aspek proses bisnis internal dan aspek pelanggan. Pola pikir yang ada dalam Balanced Scorecard adalah aspek Finansial merupakan dampak logis yang ditimbulkan karena adanya pelanggan (Wajib Pajak) yang loyal sehingga dengan penuh tanggung jawab akan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelanggan yang loyal merupakan suatu keberhasilan dari aspek proses bisnis internal yang berjalan dengan baik, dan proses ini muncul karena tingkat pertumbuhan dan pembelajaran dari seluruh karyawan KPP telah terbina dengan baik.Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan kinerja KPP WP Besar dilihat dari aspek Finansial, aspek Pembelajaran dan Pertumbuhan, aspek Proses Bisnis Internal dan aspek Kepuasan Pelanggan. Penelitian ini menggunakan Metode Deskriptif karena bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan kinerja KPP WP Besar seperti adanya. Sedangkan teknik pengumpulan data adalah deskriptif statistik berupa frekuensi distribusi dan prosentase untuk menggambarkan profit indikator-indikatornya kemudian akan dideskripsikan atau digambarkan sebagaimana adanya.Hasil penelitian menunjukkan, skor yang diperoleh KPP WP Besar secara keseluruhan dari seluruh aspek kinerja yang diukur mencapai angka 63 dengan jumlah indikator sebanyak 15. Dari rentang skor tersebut, dapat dikatakan bahwa kinerja KPP WP Besar untuk seluruh aspek yang diukur dalam kondisi baik."