Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Akuntabilitas Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam kebijakan pengendalian banjir selalu menjadi sorotan publik setiap tahunnya, sehubungan dengan semakin meningkatnya luas daerah yang terkena banjir, lama surutnya banjir, dan meningkatnya kerugian yang diakibatkan banjir. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mengevaluasi kinerja Pemprov DKI Jakarta dalam kebijakan pengendalian banjir dan menjelaskan kendala Pemprov DKI Jakarta dalam melaksanakan kebijakan pengendalian banjir.Penelitian ini dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum Pemprov DKI Jakarta, dengan menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, observasi dan wawancara dengan informan yang mungkin di lingkungan Pemprov DKI Jakarta mulai dari hierarki terendah sampai dengan yang tertinggi.Basis teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah kebijakan publik. Salah satu pilihan kebijakan publik adalah kebijakan perkotaan yang terkait dengan kebijakan pelayanan lingkungan dalam hal proteksi publik dan lingkungan, seperti kebijakan pengendalian banjir. Upaya untuk pengendalian banjir telah banyak dilakukan, tetapi kejadian banjir tetap terulang dan cenderung semakin meningkat. Nampaknya masalah pengendalian banjir tidak cukup hanya diatasi dengan pendekatan teknologi, tetapi diperlukan juga pendekatan pendekatan kelembagaan.Pendekatan kelembagaan merupakan pendekatan yang sangat terkait dengan organisasi publik di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta tanggungjawabnya atas pelayanan yang diberikan. Oleh karena itu mengukur kinerja organisasi publik sangat diperlukan, agar dapat diketahui sampai dimana tingkat kinerjanya. Dengan demikian, mengetahui informasi mengenai kinerja Pemprov DKI Jakarta dalam kebijakan pengendalian banjir, menjadi hal yang sangat penting untuk dilihat tingkat akuntabilitasnya.Dalam penelitian ini, akuntabilitas Pemprov DKI Jakarta dalam kebijakan pengendalian banjir yang akan diukur, adalah : 1) akuntabilitas aturan main; 2) akuntabilitas struktur dan proses; 3) akuntabilitas prasarana dan sarana; dan 4) akuntabilitas anggaran. Berdasarkan hal tersebut, akan diklasifikasikan kinerja akuntabilitas Pemprov DKI Jakarta dalam kebijakan pengendalian banjir, apakah termasuk dalam klasifikasi : sangat baik; baik; cukup; atau kurang.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Pemprov DKI Jakarta dari akuntabilitas melaksanakan aturan main cenderung kurang, karena 13 sungai yang melintasi dan dominan menyebabkan banjir di Jakarta, menurut Pemprov DKI Jakarta bukan merupakan tanggungjawabnya, sehingga persepsi Pemprov DKI Jakarta dalam melaksanakan kebijakan pengendalian banjir, cenderung hanya sebatas membantu Pemerintah Pusat.Kinerja Pemprov DKI Jakarta dari akuntabilitas stuktur dan proses cenderung baik, karena sudah memiliki : 1) aturan dan prosedur yang jelas dalam bentuk tertulis; 2) tingkatan yang diberikan wewenang dan tanggungjawab untuk mengambil keputusan dalam pengendalian banjir; dan 3) bagian yang secara khusus diandalkan untuk melaksanakan pengendalian dan penanggulangan banjir.Kinerja Pemprov DKI Jakarta dari akuntabilitas prasarana dan sarana pengendali banjir cenderung kurang, karena prasarana dan sarana dalarn pengendalian banjir yang ada, sudah tidak sesuai lagi dengan debit banjir rencana periode ulang 25 tahunan yang ditetapkan. Sementara, bencana banjir pada tahun 2002, termasuk dalam kategori kejadian banjir yang hanya dapat diantisipasi dengan debit banjir rencana untuk periode ulang 50 tahunan. Di samping itu, prasarana dan sarana penunjang untuk pengendalian banjir dan penanggulangannya juga sudah banyak yang tua/lama.Kinerja Pemprov DKI Jakarta dari akuntabilitas anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan pengendalian banjir cenderung kurang, karena alokasi anggaran yang disediakan setiap tahunnya belum mencerminkan outcome yang dapat mengurangi/membatasi banjir dan akibat yang ditimbulkannya. Sementara, kejadian banjir di masa mendatang diperkirakan akan cenderung terjadi dalam waktu yang lebih rapat dan lebih besar lagi.Dengan demikian, rekomendasi dan saran yang dapat penulis sampaikan adalah kinerja Pemprov DKI Jakarta dalam kebijakan pengendalian banjir perlu dipertajam lagi, mengingat akuntabilitas Pemprov DKI Jakarta cenderung baik hanya dari aspek memiliki struktur dan proses untuk melaksanakan kebijakan pengendalian banjir dan penanggulangannya. Sementara di dalam pelaksanaan aturan main, penyediaan prasarana dan sarana, serta besarnya alokasi anggaran untuk pengendalian banjir dan penanggulangannya, cenderung kurang. Hal itu berarti Pemprov DKI Jakarta hares : 1) memperbaiki aturan main yang ada, khususnya di dalam menegaskan batas kewenangan wilayah 13 sungai yang melintasi Jakarta; 2) meningkatkan kapasitas prasarana dan sarana pengendali banjir dan penanggulangannya, sehingga dapat mengurangi/membatasi banjir dan akibat yang ditimbulkannya. Di samping itu, berbagai program dan kegiatan yang selama ini cenderung menggunakan pendekatan yang bersifat teknis, maka harus dikombinasikan dengan pendekatan non-teknis di dalam pengendalian banjir dan penanggulangannya; 3) memiliki alokasi anggaran yang lebih mencerminkan outcome untuk mengurangi/membatasi banjir dan akibat yang ditimbulkannya, sehingga menjadi lebih proporsional, dan sesuai dengan nilai aset yang akan dilindungi dari ancaman bahaya banjir."

"Reformasi tahun 1998, telah memungkinkan terbentuknya pemerintahan baru. Banyak harapan digantungkan masyarakat terhadap pemerintahan baru tersebut, di antaranya peningkatan kualitas pelayanan kepada warga masyarakat, yang menghargai, dan menjamin perlindungan terhadap hak-hak asasi warga.Selama masa reformasi, telah terjadi pergantian kepemimpinan nasional sebanyak tiga kali. Namun, belum terlihat banyak kemajuan yang berarti untuk perbaikan pelayanan kepada masyarakat, serta masih minimnya perlindungan negara terhadap hak-hak asasi warganya.Perubahan memang bukan merupakan perkara yang berdiri sendiri dan langsung jadi, banyak aspek yang mempengaruhi perubahan, di antaranya adalah aspek penegakan hukum dan kesadaran untuk mematuhi aturan-aturan yang telah disepakati bersama.Pemerintah Daerah sebagai satu-satunya institusi yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pelayanan pemberian Kartu Tanda Penduduk (KTP), selama ini masih banyak menjadi sorotan masyarakat terhadap kinerjanya yang sering mengecewakan. Oleh karena itu momentum reformasi perlu dimanfaatkan untuk melakukan perbaikan?perbaikan yang mendasar terutaina perbaikan kinerja Pemerintah Daerah dalam pelayanan pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP).Penelitian ini mencoba mendeskripsikan aspek-aspek yang mempengaruhi kesadaran warga masyarakat untuk memiliki KTP dan secara khusus menggali aspek mana saja dari pelayanan pengurusan KTP yang perlu diprioritaskan untuk diperbaiki, dipertahankan, ataupun dikurangi. KTP adalah salah satu upaya pemerintah untuk menyelenggarakan tertib administrasi kependudukan, mengendalikan jumlah penduduk, dan merupakan pelaksanaan hak asasi setiap penduduk, yaitu untuk dicatat dan diterbitkan KTP-nya oleh pemerintah. Sebagai hak asasi, KTP merupakan dokumen yang sangat strategis untuk memperoleh akses terhadap pekerjaan, pendidikan, peningkatan ekonomi, pengakuan pemerintah atas status kewarganegaraan, dan sebagainya.Penelitian yang dilaksanakan di Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Setelah dilakukan pengumpulan data dengan menggunakan teknik survei, wawancara mendalam, dan observasi dilakukan analisis aspek-aspek yang mempengaruhi sikap warga untuk memiliki KTP dan penilaian masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Daerah dari perspektif harapan warga dan penilaian kenyataan pelaksanaan pelayanan pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP).Dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa terdapat aspek-aspek kesadaran warga masyarakat untuk memiliki KTP. Aspek-aspek tersebut yaitu aspek internal dan aspek eksternal. Aspek internal: tingkat pendidikan, usia, lapangan pekerjaan, dan lamanya tinggal di suatu wilayah. Dan, aspek eksternal: geografis, persepsi warga terhadap pemerintah, persepsi aparat terhadap produk jasa layanannya, dan tingkat kepuasan warga masyarakat terhadap kinerja pelayanan Pemerintah Daerah berupa nilai-nilai kesenjangan antara harapan dan kenyataan, serta penilaian prioritas pelayanan yang diberikan.Untuk meningkatkan kesadaran warga untuk memiliki KTP, maka aspek. yang menghambat warga untuk memiliki KTP harus dikurangi, seperti aspek geografis tempat layanan, aspek pendidikan warga, dan aspek pelayanan yang memuaskan warga; seperti faktor pemberian informasi dan prosedur pelayanan kepada warga masyarakat yang kurang jelas, faktor biaya yang terlalu mahal, faktor kemampuan dan keterampilan staf di lapangan, maupun faktor sikap dan etika petugas terhadap warga masyarakat yang datang berkunjung."

"Perubahan utama dalam otonomi daerah adalah peningkatan pelayanan masyarakat yang diaplikasikan di pengukuran kinerja pada setiap unit organisasi. Pengukuran kinerja organisasi menurut Kaplan dan Norton dapat dinilai dengan Balanced Scorecard yang meliputi 4 perspektif.Kinerja organisasi dipengaruhi oleh adanya faktor-faktor pengendalian manajemen yang memberi pedoman dan bertujuan untuk mengarahkan kepada para pimpinanlstaf untuk pencapaian tujuan organisasi. Faktor-faktor pengendalian manajemen tersebut menurut Mulyadi (2001:8) adalah jaringan informasi dan sistem penghargaan. Sehingga timbul permasalahan bagaimanakah pengaruh jaringan informasi dan sistem penghargaan terhadap kinerja Biro Keuangan Propinsi DKI Jakarta.Untuk mendapatkan jawaban permasalah tersebut, digunakan data primer dan sekunder dengan penyebaran kuesioner kepada para pemegang kas serta karyawan yang berhubungan secara langsung/tidak langsung dengan pelayanan yang dikemudian diolah dengan SPSS versi 10.0.Jaringan informasi: koefesien korelasinya = 0,277 signifikasi 0,00 (2 tailed) 0,05 & sistem penghargaan = 0,435 signifikasi 0,00 (2-tailed) < 0,05 berarti kedua variabel tersebut secara signifikan mempunyai hubungan dengan kinerja Biro Keuangan DKI Jakarta. Sistem penghargaan mempunyai pengaruh paling signifikan diantara kedua variabel tersebut dengan koefesien [ = 10,958 dibandingkan koefesien jaringan informasi = 2,024 jika dianalisis serempak jaringan informasi dan sistem penghargaan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja Biro Keuangan DKI Jakarta hal ini ditunjukkan signifikasi F 0,000 < 0,05 sehingga didapat persamaan Y = 95,376 + 2,024 Xi + 10,958 X2 + e, jika dianalisis secara partial, hanya variabel sistem penghargaan yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap 'kinerja Biro Keuangan hal ini ditunjukkan dengan signifikasi t = 0,000 < 0,05 dan jaringan informasi menunjukkan signifikasi t nya = 0,325 > 0,05. Dengan demikian maka dianalisis kembali didapat persamaan regresi yang baru : Y = 99,337 + 12,074 X2 + e. Koefesien determinasi sebesar 19,40% maka kontribusi kedua faktor-faktor pengendalian manajemen tersebut yang meliputi jaringan informasi dan sistem penghargaan terhadap Kinerja Biro Keuangan DKI Jakarta adalah sebesar 19,40% sedangkan sisanya dipengaruhi ofeh faktor-faktor pengendalian manajemen lainnya."

"Seiring trend swastanisasi, penyelenggaraan dan pembinaan haji di wilayah DKI Jakarta yang selama ini hanya dilakukan oleh pemerintah, dikeluarkan kebijakan kepada masyarakat untuk terlibat di dalamnya. Keterlibatan masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan perhajian berbentuk dalam Kelompok Bimbingan lbadah Haji (KBIH). Namun, keberadaan KBIH ini dirasakan masih belum memberikan hasil yang optimal. Hal ini bisa dilihat dari masih adanya jamaah calon haji yang tidak bisa diberangkatkan, adanya jamaah colon haji yang masuk asrama tanpa SPMA, dan keterlibatan lembaga yang terlalu jauh dalam membimbing jamaah calon haji sehingga terkesan arogan, dsb. Ini sangat tidak mendukung keinginan untuk memandirikan jamaah. Untuk itu, pemerintah membatasi peran KBIH sebatas sebagai "pembantu". Studi ini dimaksudkan untuk melihat kinerja KBIH, berikut factor-faktor yang mempengaruhinya. Tujuannya adalah mendeskripsikan kinerja KBIH, dan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhinya, serta menganalisis tingkat hubungan di antaranya. Diharapkan dengan tercapainya tujuan ini maka akan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi penyempurnaan peran serta KBIH dalam penyelenggaraan dan pembinaan haji. Analisis dilakukan secara deskriptif dan juga menyertakan analisis hubungan dengan menggunakan teknik statistik Kai Kuadrat untuk mengetahui tingkat hubungan, serta teknik analisis Kontingensi untuk mengukur intensitas/signifikansinya. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara univariate didapati Kondisi Kelembagaan umumnya dianggap "mendukung" penyelenggaraan perhajian, Respons terhadap Kebijakan Pemerintah cukup "positif", dan Tingkat Kinerja KBIH umumnya "sedang". Namun, melalui analisis hubungan diperoleh hasil bahwa perubahan pada Kondisi Kelembagaan tidak cukup signifikan untuk mempengaruhi Kinerja KBIH. Demikian juga, Respons terhadap Kebijakan Pemerintah tidak cukup signifikan untuk mempengaruhi Kinerja KBIH. Rekomendasi dari penulis adalah perlu penggunaan indikator lain dalam menggunakan kedua variabel bebas. Disamping itu, secara substansial perlu meningkatkan koordinasi antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan dengan KBIH dalam penyelenggaraan haji, sehingga lembaga KBIH ini dapat berfungsi sebagaimana mestinya untuk melayani para jamaah calon haji."

"ABSTRAKBertolak belakang dengan peranannya sebagai ujung tombak pada pelaksanaan konstruksi yang menggunakan sistem mandor, mandor tidak memperoleh cukup perhatian dalam berbagai pembahasan akademis tentang manajemen konstruksi. Mandor adalah partisipan aktifitas konstruksi yang khas di Indonesia. Padanan yang paling dekat dengan profesi ini diluar negeri dikenal dengan nama foremen, namun demikian dengan karakteristiknya yang khas dalam mensub-kontrak tenaga pelaksana pekerjaan konstruksi, mandor tidak identik dengan foremen. Berangkat dari acuan yang minim, pada penelitian ini dicoba untuk mengidentifikasi kompetensi mandor dari berbagai aspek kecakapan terkait dengan lingkup pekerjaan mandor dalam pelaksanaan, yang diduga merupakan elemen pembentuk kompetensi mandor secara utuh. Aspek kecakapan yang diidentifikasi dalam penelitian ini meliputi; kualifikasi pendidikan dan pelatihan formal, serta kecakapan teknis dan manajerial dari seorang mandor. Kinerja pelaksanaan pada tahap pekerjaan struktur dalam penelitian ini, diukur dari parameter-parameter yang lazim digunakan meliputi; waktu, biaya, mutu, penerjaan ulang (reworks) dan kecelakaan kerja. Tahap pekerjaan struktur dipilih karena karakteristik tahap ini yang bersifat standar dan terukur, sehingga lebih memungkinkan untuk diteliti (researchable). Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dijumpai pola hubungan yang khas antara variabel kompetensi mandor yang terwakili oleh kemampuan mengorganisasi tenaga dan kemampuan perencanaan bahan, dengan variabel kinerja pelaksanaan konstruksi yang terwakili oleh kinerja waktu pelaksanaan. Atau dengan kata lain : kompetensi mandor berpengaruh terhadap kinerja pelaksanaan konstruksi. Dari analisis deskriptif teridentifikasi bahwa mandor memerlukan bukti formal yang dapat membuktikan kemampuan mereka pada saat proses rekruitmen/seleksi, sewaktu akan memasuki organisasi proyek. Bukti paling sederhana yang penulis sarankan adalah sertifikat tunggal yang dikeluarkan oleh lembaga tertentu yang relevan dan kompeten . Dalam rangka sertifikasi tersebut perlu dilakukan pelatihan terhadap elemen pembentuk kompetensi mandor, yang sebagaimana teridentifikasi dan penelitian ini, memiliki korelasi kuat terhadap kinerja waktu pelaksanaan, yaitu; 1. Kecakapan manajerial : a. memotivasi tenaga kerja b. mengorganisasi tenaga kerja c. komunikasi horisontal2. Kecakapan teknis : a. memotivasi tenaga kerja b. mengorganisasi tenaga kerja c. metoda pelaksanaan d. komunikasi horisontal Format penelitian menggunakan data diskrit yang diambil pada fragmen tertentu dari rangkaian kegiatan konstruksi secara keseluruhan, jadi bukan merupakan data yang bersifat time series. Dengan demikian untuk generalisasi hasil penelitian diperlukan inferensi bahwa kinerja pelaksanaan konstruksi secara total pada proyek tertentu merupakan integrasi dari seluruh fragmen yang membentuk rangkaian kegiatan konstruksi secara keseluruhan .

---

"

"Penelitian tentang Strategi Peningkatan Kinerja Pegawai Bank DKI ini dilakukan dengan dilatarbelakangi pada ketertarikan penulis pada prestasi Bank DKI yang menduduki peringkat papan atas dari bank-bank dengan jumlah asset 1 - 10 triliun rupiah, serta dilatarbelakangi pada pertanyaan yang timbul yaitu apakah Bank DKI dapat lebih meningkatkan prestasinya, faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi kinerja pegawai Bank DKI, bagaimana dominasi setiap faktor, serta bagaimana alternatif strategi yang dapat diambil untuk meningkatkan kinerja pegawai Bank DKI berdasarkan fakta yang diperoleh. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja pegawai, dominasinya, serta selanjutnya merumuskan alternatif strategi yang dapat diambil untuk meningkatkan kinerja pegawai berdasar pada fakta yang diperoleh dalam penelitian. Landasan teori yang dipergunakan dalam penelitian ini lebih banyak mengambil teed-lead manajemen khususnya yang berkaitan dengan kinerja (performance), dan motivasi. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif eksplanatif dengan memakai alat bantu statistik deskriptif dan inferensial sebagai alat analisis kuantitatif. Fakta diperoleh dari sampel yang diambil secara "stratified random sampling" pada strata pegawai berdasar masa kerja. Hasil penelitian berupa ranking dominasi setiap faktor serta signifikansinya terhadap populasi digunakan sebagai acuan untuk menyusun kesimpulan dan rekomendasi yang diharapkan dapat berguna sebagai masukan manajemen dalam penyempurnaan strategi dan kebijaksanaan Peningkatan kinerja pegawai Bank DKI lebih lanjut. Kesimpulan utama yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah bahwa ada 5 faktor pengaruh utama kinerja pegawai Bank DKI, yaitu faktor Pemahaman Peran, Kemampuan, Motivasi, Kesempatan untuk Meningkatkan Kinerja, serta faktor Effort (Usaha). Dari faktor-faktor tersebut, terdapat sepuluh elemen variabel yang menempati posisi terendah dan perlu ditingkatkan yaitu elemen-elemen variabel dari faktor pengaruh Motivasi serta Kesempatan untuk Meningkatkan Kinerja. Berdasarkan pada adanya titik-titik lemah ini maka saran yang disampaikan berkisar pada penyempurnaan dari Strategi dan Rencana Kerja Bank DKI yang terkait dengan kinerja pegawai, yaitu Strategi Peningkatan Profesionalisme dan Mutu Sumber Daya Manusia, serta Strategi Peningkatan Mutu Pelayanan guna memperkecil kelemahan dan sekaligus disertai dengan saran untuk tetap memelihara dan bahkan meningkatkan posisi dari beberapa faktor yang dicatat telah cukup kuat."

"Kinerja adalah suatu prestasi yang dicapai seseorang/organisasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan standar atas kriteria yang ditetapkan untuk pencapaian pelaksanaan tugas-tugas itu. Dan Pembiayaan Pendidikan Dasar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APED) Propinsi DKI Jakarta, merupakan salah satu sumber pembiayaan pendidikan dasar sebagai salah satu masukan, yang sangat berperan bagi pembentukan keluaran dalam pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tabun di Propinsi DKI Jakarta.Perencanaan anggaran tidak terlepas dari penentuan arah kebijakan umum, strategi dan prioritas, program dan kegiatan yang hendak dicapai serta menggunakan indikator Efisiensi dan Efektivitas sebagai alat untuk mengukur capaian kinerja program/kegiatan. Dan Efisiensi merupakan penilaian tingkat keberhasilan proses transformasi dari masukan menjadi keluaran, sedangkan efektivitas merupakan perwujudan kinerja, yang merupakan proses transformasi keluaran menjadi hasil yang sesuai dengan sasaran dan tujuan suatu program/kegiatan.Dalam melaksanakan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tabun, Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta menggunakan Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Putus Sekolah (APS), Angka Mengulang Kelas (AMK), Angka Transmisi (AT), dan Nilai EBTANAS Murni (NEM), sebagai indikator keberhasilan, efisiensi serta efektivitasnya.Terlihat dalam trend perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) setiap tahunnya diperoleh informasi bahwa Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta sudah mencapai tingkat keberhasilan pada target yang diharapkan secara nasional. Tetapi walaupun demikian, dalam pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun itu Pemda Propinsi DKI Jakarta belum dapat dikatakan efisien dan efektif. Walaupun terdapat kecenderungan yang menurun, terdapatnya Angka Putus Sekolah (APS) dan Angka Mengulang Kelas (AMK) membuat penilaian terhadap pelaksanaan program itu dikatakan kurang efisien dan efektif.Dari kecenderungan menurun perolehan rata-rata Nilai EBTANAS Murni (NEM) setiap tahunnya menandakan bahwa mutu pendidikan dasar tingkat sekolah dasar masih rendah. Kesemua perolehan angka itu menunjukan bahwa Pemda Propinsi DKI Jakarta masih belum melaksanakan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun secara efisien dan efektif. Dan berarti Kinerja Dinas Pendidikan Dasar Propinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan Program itu masih belum sesuai target.Dalam hubungan dengan pembiayaan pendidikan dasar, dan analisa studi ini diperoleh informasi bahwa besaran dana pendidikan yang dikeluarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi DKI Jakarta berpengaruh kuat terhadap pencapaian Kinerja Dinas Pendidikan Dasar Propinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun . Segala upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan Dasar Propinsi DKI Jakarta, untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pemerataan kesempatan belajar membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sehingga dapat dikatakan bahwa upaya itu akan sulit dilaksanakan tanpa adanya dana. Hal ini yang menjadi alasan bahwa hasil analisa studi ini menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berpengaruh kuat terhadap Kinerja Dinas Pendidikan Dasar Propinsi DKI Jakarta."

"Kinerja adalah penampilan hasil karya personal dalam suatu organisasi, dapat merupakan penampilan individu maupun kelompok kerja personal. Kinerja Dokter gigi di Puskesmas merupakan karya suatu organisasi dan merupakan salah satu faktor untuk meningkatkan kesehatan masyarakat terutama dibidang kesehatan gigi dan mulut. Karena sebagian penyakit yang diderita oleh manusia bersumber dari mulut dan gigi. Selain itu peningkatan kinerja merupakan salah satu upaya untuk mempercepat tercapainya Indonesia Sehat 2010.Berdasarkan laporan Sistem Pencatatan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP) dan data Stratifikasi Puskesmas tahun 2002, menunjukkan sebagian besar Puskesmas kota Palembang pencapaian cakupan Upaya pelayanan kesehatan gigi masih rendah, yaitu 75 %. Puskesmas yang belum mencapai cakupan antara lain Puskesmas 5 Ilir 334,3 (69,79%), Puskesmas Taman Bacaan 342,3 (71,44%), Puskesmas Sei.Selincah 348,2 (72,6%) dan Puskesmas Sei.Baung 347,6 (72,57%).Tujuan penelitian untuk mengetahui gambaran knerja dokter gigi dan faktor-faktor yang berhubungan dengan knerja dokter gigi terhadap pelaksanaan program kesehatan gigi dan mulut tahun 2003 di Puskesmas kota Palembang.Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif analitik dan menggunakan desain penelitian Cross sectional. Populasi peneifitan adalah seluruh dokter gigi yang bertanggung jawab terhadap upaya Kesehatan Gigi dan Mulut Puskesmas di kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2003. Hasil dari penelitian dianalisis memakai univariat dan bivariat.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Dokter gigi Puskesmas di kota Palembang yang baik 31 %. Sedangkan hasil dari analisis bivariat diperoleh hubungan yang bermakna antara variabel imbalan dengan Kinerja Dokter gigi.Mengingat Imbalan merupakan variabel yang mempunyai hubungan yang bermakna terhadap kinerja dokter gigi, maka disarankan agar terhadap Dokter gigi yang mempunyai kinerja baik dan berprestasi agar diberikan reward atau penghargaan berupa kemudahan untuk pengurusan kenaikan pangkat atau pemberian insentif. Kemudian bagi dokter gigi yang berkinerja kurang diberikan teguran atau sanksi.Daftar bacaan : 55 ( 1974 - 2004)

---

Factors Which Deal with Dentist Performance in Palembang City Puskesmas of South Sumatra ProvincePerformance is personnel creation result appearance in an organization, which can represent whether an individual or personnel working team. Dentist Performance in Puskesmas is an organization creation and represents one factor for improving public health especially in teeth health and mouth. Because some disease suffered by human being is becoming from mouth and teeth. Beside that, performance improvement is one of effort to haste in reaching Healthy Indonesia 2004.Based on Puskesmas Inwrought Report Recording System (SP2TP) and Puskesmas Stratification data in the year 2002, showing that most of Puskesmas in Palembang town teeth health service strive coverage still low, which is 75%. Puskesmas which is not yet reached coverage for example are Puskesmas of 5 Strop 334,3 (69,79%), Puskesmas of Library 342,3 (71,44%), Puskesmas Sei.Selincah 348,2 (72,6%), and Puskesmas Sei.Baung 347,6 (72,57%).Research target is to know the picture of dentist performance and factors which is related with dentist performance to teeth and mouth health program execution in the year 2003 in Palembang town Puskesmas.This research representing quantitative research with analytic descriptive approach and Cross Sectional research design. Research populations are the entire dentist which is responsible to Health and Mouth Health in Palembang town South Sumatra Province in the year 2003. The result of research analyzed that it use univariate and bivariate.Result research show that Puskesmas Dentist performance in Palembang town is 31% good. Meanwhile, from bivariate obtained meaningful relation between Reward variable with Dentist Performance.Considering Reward as a variable which is having a meaningful relation to dentist performance, hence suggested that dentist who have a good performance and have an achievement has to be given a reward or appreciation in a form of amenity for promotion or incentive gift. Then for dentist who has a bad performance has to be given an exhortation or sanction.Reading list: 55 (1974-2004)"

"Pembangunan Kota Jakarta merupakan keterpaduan berbagai sektor, salah satunya adalah pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang merupakan tugas pokok Dinas Pertamanan propinsi DKI Jakarta. Hasil yang optimal dapat tercapai sesuai yang diharapkan bila dilakukan dengan efektif dan efisien. Kurangnya motivasi dan kurangnya pembinaan atas togas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab dari setiap pelaksana tugas merupakan hal-hal perlu dicermati. Berangkat dari pengamatan itulah penulis mengangkat topik ini sebagai topik penelitian. Adapun pokok permasalahan dari topik penelitian ini adalah mencari hubungan antara variabel motivasi berprestasi, variable pembinaan dan variabel efektifitas kerja.Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah mencari adanya hubungan antara variabel motivasi berprestasi, variabel pembinaan dan variabel efektifitas kerja karyawan. Berdasarkan hasil penelitian dengan teknik pengumpulan data melalui penyebaran angket dan analisis dengan mempergunakan teknis analisa statistik, maka dapat dikemukakan bahwa memang terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara variabel motivasi berprestasi, variabel pembinaan,dan variabel efektifitas kerja. Secara signifikan dari perhitungan data statistik diperoleh hasilnya adalah sebagai berikut: koefisien korelasi untuk hubungan motivasi berprestasi dengan efektifitas kerja adalah sebesar 0,376, koefisien korelasi untuk hubungan pembinaan dengan efektifitas kerja adalah sebesar 0,444, koefisien korelasi untuk hubungan motivasi dan pembinaan secara bersama-sama dengan efektifitas kerja adalah sebesar 0,556. Selanjutnya masing-masing r kerja tersebut dibandingkan dengan r tabel untuk uji signifikansinya terhadap sampel, kemudian untuk uji signifikan agar dapat berlaku bagi seluruh populasi digunakan t - test dan F-test, selanjutnya dihitung koefisien determinasinya untuk mengetahui kategori interpertasinya serta perhitungan dengan regresi liner untuk mengetahui pengaruh antara masing-masing variable. Dan perhitungan-perhitungan tersebut seluruhnya mendapatkan hasil yang signifikan dan positif, dengan demikian hipotesa serta pertanyaan penelitian dapat diterima dan positif.Selanjutnya saran untuk meningkatkan efektifitas melalui motivasi berprestasi dan pembinaan adalah dengan memberlakukan sistem reward dan punishment secara konsisten dan meningkatkan pembinaan melalui pendidikan dan latihan di dalam maupun di luar unit kerja sesuai dengan bidang tugas."

"Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang ditentukan dan dikumpulkan secara lokal. Jenis pendapatan ini seharusnya merupakan sumber penghasilan utama bagi daerah. Perusahaan Daerah menempati posisi strategis sebagai penghasil dana untuk menambah kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam membiayai pembangunan di daerah, mengingat laba perusahaan tersebut merupakan salah satu sumber PAD. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan khususnya profitabilitas (ROI) Perusahaan Daerah, apakah termasuk ke-dalam katagori sehat sekali, sehat, kurang sehat, dan tidak sehat serta mencari variabel apa saja yang mempengaruhi peningkatan profitabilitas (ROI)-nya. Kemudian dilakukan analisa pengaruh variabel Total Aset (TA), Net Sales (NS), dan Earning After Tax (EAT) secara simultan berpengaruh atau tidak terhadap Return on Investment (ROI) serta mencari variabel manakah yang pengaruhnya signifikan terhadap (ROl).Metode Penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan menggunakan analisis rasio keuangan formula Du Pont dan metode kuantitatif dengan menggunakan metode statistik regresi linear berganda dengan uji F dan uji t serta dilakukan uji asumsi klasik. Penelitian dilakukan pada enam Perusahaan Daerah Propinsi DKI Jakarta yaitu : PDAM Jaya, PD PAL Jaya, PD Sarana Jaya, PD Pasar Jaya, PD Dharma Niaga dan PD Wisata Niaga. Jenis penelitian adalah penelitian studi kasus, data yang dianalisis adalah laporan keuangan berupa Neraca dan Laporan Laba Rugi Perusahaan Daerah selama sepuluh tahun (1992-2001).Hasil penelitian menyatakan bahwa : ROI Perusahaan Daerah Propinsi DKI Jakarta berada kurang dari 5%, sehingga masuk pada katagori "Tidak sehat". Uji F menyatakan variabel (TA), (NS), dan (EAT) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap (ROI) dengan R2 masing-masing Perusahaan Daerah sebagi berikut (PDAM = 0.996); (PD Dharma Jaya = 0,998); (PD Saran Jaya = 0,999); (PD Wisata Niaga z 0,983); PD Pasar Jaya = 0,961); ( PD Pal Jaya = 0,931). Uji t menyatakan variabel yang memiliiki pengaruh signifikan terhadap (ROI) pada enam Perusahaan Daerah adalah (EAT) pada tingkat a. = 0,05 dan (TA) pada tingkat a = 0,10. Kecuali pada : PDAM Jaya varibel EAT = 0,000 dan NS = 0,049; PD Wisata Niaga variabel TA = 0,147; PD Pal Jaya variabel TA = 0,224.Untuk meningkatkan Profitabilitas ROT perlu dilakukan upaya menaikkan penjualan yang akan meningkatkan total asset turn over namun kenaikan biaya tidak lebih besar dan kenaikan penjualan dan dapat juga dilakukan dengan meningkatkan periode penagihan piutang agar lebih pendek dan mengoptimalkan persediaan. serta melakukan leasing dalam perolehan asset atau melakukan oautsourcing dalam produksi, sehingga dapat ditekan biaya modal, pemeliharaan dan biaya penyusutan asset.Untuk meningkatkan kemampuan modal kerja Perusahaan Daerah, maka perlu ditinjau kembali besarnya persentase untuk APBD dari (EAT) yang diperoleh."