Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) munculnya kawasan perumahan yang banyak menjadi potensi pajak karena sampai dengan batasan realestat maka penyerahan perumahannya termasuk Barang Kena Pajak. Kondisi perekonomian yang tidak memungkinkan menyebabkan Pengembang mulai menjual kaveling saja untuk mendongkrak penjualannya yang merosot.Dalam pandangan DJP upaya menjual kaveling tersebut menimbulkan ketidakadilan antara Wajib pajak yang membeli rumah dan tanah dengan yang membeli kaveling saja. Atas pertimbangan itu, maka dikeluarkanlah Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-387/PJC2002 pada tanggal 19 Agustus 2002 yang mengatur Tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri yang Dilakukan Tidak Dalam Kegiatan Usaha atau Pekerjaan oleh Orang Pribadi atau Badan yang Hasilnya Digunakan Sendiri atau Digunakan Pihak Lain. Keputusan Dirjen Pajak tersebut merupakan pelaksana dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 554/KMK.04/2000 jo Keputusan Menteri Keuangan Nomor 320/KMK.0312002 tanggal 28 Juni 2002.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme Pengenaan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri di Kawasan realestat, apakah ada potensi pajak yang hilang akibat mekanisme tersebut, bagaimana Dasar Pengenaan Pajak yang seharusnya serta pemenuhan azas keadilan dalam kebijakan tersebut.Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan melakukan studi kasus pada PT ABC yang merupakan pengembang perumahan di kawasan Jabotabek. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Data yang diolah berupa data kualitatif dari hasil wawancara dan data sekunder tentang jenis kaveling yang terjual serta biaya pembangunan dari pengembang tahun 2002.Dari hasil penelitian dapat diperoleh gambaran bahwa mekanisme Pengenaan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri di Kawasan Realestat berbeda saat pemungutan dengan saat penjualan kaveling sehingga menimbulkan potensi pajak yang hilang. Oleh karena itu, sebaiknya tidak dibedakan karena pembeli kaveling cepat atau lambat akan membangun rumahnya. Adapun DPP yang dapat digunakan adalah biaya pembangunan rumah sejenis oleh Pengembang atau NJOP PBB. Kebijakan Pajak diatas juga menimbulkan rasa ketidakadilan bagi Wajib pajak maupun PKP."

"Tesis ini membuhas tentang permasalahan ketentuan perpajakan atas Real Estate Investment Trusts (REITs). RElTs di Indonesia disebut sebagai Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak lnvestasi Kolektif (DIRE KIK). Dari sudut pandang investor, DIRE KlK merupakan reksa dana dengan perbedaan pada jcnis investasi yang dHakukan. Blla reksa dana berinvestasi pada instrnmen keuangan, maka DIRE KIK berinvestasi pada aset real estat dan efek yang dlterbitkan oleh perusahaan rea:J cstat Yang jadi permasalahan adalah bagaimana perlakuan perpajakan atas DIRJ~ KIK, mengingat bahwa sampai saat ini belum tcrdapat aturan khusus tentang DIRE~ padahal salah satu hal yang menarlk dari REITs adalah adanya fasilitas perpajakan. Sebagian orang mengiru bahwa akan terdapat pengenaan pajak berganda bHa tidak tcrdapat fasilitas perpajakan atas DIRE KIK. Berdasarkan hasil analisis terdapat beberapa hal yang perlu diatur secara khusus daJam ketentuan perpajakan atas DIRE KlK yailu dividen yang diterima dari Special Purpose Company (SPC) dan penHaian kemhali atas aktiva tetap. Bila DIRE KIK berlnvestao.:i melalui SPC maka akan terdapat pengenaan pajak berganda. Penilaian kembali aset reat estat DIRE KlK, pada substansinya merupakan penilaian aset investasi pada harga pasar dan bukan revaiuasi al'tiva tetap. HasH analisis mengusulkan agar dilakukan amandemen terhadap UU Pajak Pcnghasilan, khususnya atas dividen yang dikecualikan daTi nbyek pajak dan se!isih lebih penilaian kembali aset real estat DIRE KTK.

---

The focus on this study is Income Tax treatment of Real Investment Trusts (REITs). REITs in Indonesia called Dana InvesJasi Real Eslal berbentuk Kontrak Investasi Koleklif (DIRE KJK). From investor's point of view, DIRE KJK simtlar with mutual fund, with different investment type. If mutual funds invest in financial instruments, DIRE KIK invest in real asset and marketable securilies issued by real estate agents. The problem is how the appropriate tax treatment of DIRE KlK, while no specific tax regulation regarding DIRE and the main attraction of DIRE for many customers are the tax facility. Some people assume that there will be double taxation if there is no tax faciliy on DIRE KIK, considering Indonesian taxation system is classicaL If that is true, DIRE KIK would not be interesting for investor. Based on analysis on current tax regulation, the researcher suggest some specific regu1ation on dividend received from Special Purpose Company (SPC) and assets revaluation. If DIRE KIK invest through SPC \\"

"Salah satu jenis pajak yang mempunyai peranan dalam penerimaan Negara adalah Pajak Pertambahan Nilai, dimana penerapannya di Indonesia untuk pertama kali yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 dan merupakan upaya reformasi perpajakan menggantikan pelaksanaan pemungutan pajak penjualan berdasarkan Undang-Undang Darurat nomor 19 tahun 1951 dan Undang-Undang nomor 35 tahun 1953.

Pajak Pertambahan Nilai memiliki legal karakter sebagai pajak objektif dimana timbulnya suatu kewajiban pajak sangat ditentukan oleh factor objektif yaitu karena adanya peristiwa atau perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak, sedangkan kondisi subjektif subjek pajak tidak ikut menentukan. Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri merupakan perluasan objek Pajak Pertambahan Nilai yang baru diatur dalam pasal 16.C Undang-Undang nomor 11 tahun 1994 dimana kebijakan tersebut masih kurang selaras dengan memori penjelasan pada pasal 4.

Disamping itu dalam memori penjelasan pasal 16.C Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yaitu untuk mencegah terjadinya penghindaran pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan untuk melindungi masyarakat yang berpenghasilan rendah juga belum sesuai dengan implementasi kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri yang telah dijalankan.

Berdasarkan hal tersebut penulis mendapatkan beberapa permasalahan pokok sebagai sumber dalam penulisan tesis ini yaitu :

1. Apakah Implementasi Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri tidak dalam usaha atau pekerjaannya dapat mempengaruhi masyarakat Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

2. Bagaimana pengaruh Implementasi Kebijakan Pajak Pertambahan NiIai atas kegiatan membangun sendiri tidak dalam usaha atau pekerjaannya terhadap penerimaan Negara dari Pajak Pertambahan Nilai.

3. Apakah Implementasi Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri tidak dalam usaha atau pekerjaannya dapat dilaksanakan sesuai kondisi di Indonesia.

Hasil analisis yang menggunakan metode desk iptif analisis melalui studi kepustakaan diketahui bahwa pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam usaha atau pekerjaan oleh Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, Pengusaha Kecil, maupun membangun sendiri yang dilakukan dalam kawasan real estate tujuannya adalah untuk memajaki pengeluaran konsumsi dan adanya kecendrungan masyarakat wajib pajak untuk melaksanakan kegiatan membangun sendiri dengan menggunakan jasa pemborong yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Dari kesimpulan diatas untuk mengoptimalkan Implementasi Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap kebijakan-kebijakan yang mengatur sehingga maksud dan tujuan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dapat dioptimalkan.

---

Analysis On The Implementation Of Value Added Tax (VAT) Policy Toward Self Establishment Activity

One type of the tax which has an important role for State revenue is Value Added Tax (VAT), which was firstly implemented in Indonesia by UU (Code of Law) number 8, 1983 and is one of tax reform action to subsirute for the implementation of sale tax collection based on Undang-undang Dana-at Number 19,1951 and Undang-undang Number 35, 1953.

Value Added Tax has legal characteristics as an objective tax in which the obligation to pay the tax is fully determined by objective factors, i.e. due to a legal event or action from which the tax can be collected, where as the subjective condition of the tax payer does not determine. VAT toward self establishment activity is the extension of VAT object which is regulated an article 16C UU (Code of Law) number 11,1994, of which policy is not in accordance with the explanation of article 4.

Besides, on the explanation of article 16C of VAT Code of Law, that is to stop the avoidance of VAT collection, as well as to protect low-income society which is not in accordance with the implementation of VAT policy toward self establishment activity. Based on those explanations the writer formulizes several research problems as the sources in writing this thesis, i.e.

1. Whether the implementation of VAT policy toward self establishment activity outside the job can stimulate tax payers to fulfill the duty in accordance with the tax regulation.

2. How the implementation of VAT policy toward self establishment activity outside the job can affect state revenue from VAT.

3. Whether the implementation of VAT policy toward self establishment activity outside the job can be implemented in Indonesian setting.

From the result of the analysis utilizing Descriptive method through library study, it is found that VAT policy implemented toward self establishment activity which is done outside the work by individuals, Institutions, Soft Office, as self establishment done by real estate in order to collect the tax from consumption and the tendency of tax payers to do self establishment activity by using the construction company which is not legalized as Tax Payer.

It can be concluded that the effort to increase the implementation of VAT Policy toward self establishment activity should be improved especially toward the regulating policies so that the purpose of VAT collection can be optimalized."

"Penelitian ini menguji secara empiris pengaruh imbal hasil pasar modal dan suku bunga terhadap imbal hasil REITs serta karakteristik spesifik masing-masing REITs dapat mempengaruhi paparan dari pengaruh-pengaruh tersebut. Karakteristik spesifik REITs yang diteliti adalah struktur aset, leverage, manajemen dan spesialisasi. Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa imbal hasil REITs dipengaruhi oleh pasar modal, sedangkan suku bunga tidak berpengaruh. Risiko tersebut berbeda paparannya untuk masing-masing REITs berdasarkan struktur asetnya. Sedangkan karakteristik spesifik REITs lainnya tidak berpengaruh terhadap risiko dari pasar modal.

---

This research empirically tests the relationship between market return and interest rate with REITs return. This study also research whether specific characteristics of each REITs can affect the risk from those factors. The REITs specific characteristics that will be studied in this research are asset structures, leverage, management, and specialization. The result from this research is that REITs return have relationship with market return, whereas interest rate not affecting the return of REITs. Those risk differently affect each REITs depends on its asset structure. Other specific REITs characteristic not affect their risk from market."

"Tesis ini meneliti tentang keuntungan dari sekuritisasi Islam dibandingkan dengan sekuritisasi konvensional. Islamic-Real Estate Investment Trusts (I-REITs) adalah salah satu bentuk proses sekuritiasi yang sesuai dengan shariah compliance. Dengan menggunakan analisa treynor index dan jensen-alpha index, performa IREITs Malaysia lebih baik dibandingkan dengan benchmark. Sedangkan I-REITs jika dibandingkan dengan REITs konvensional memiliki volatilias yang lebih kecil. Equity I-REITs yang merupakan produk yang shariah compliance bisa menjadi salah satu inovasi produk di dalam pasar modal syariah Indonesia.

---

This thesis examines the advantages of Islamic securitization compared to conventional securitization. Islamic Real Estate Investment Trusts (I-REITs) are one form securitization in accordance with shariah compliance. By using analysis Treynor index and Jensen-alpha index, the performance of the I-REITs Malaysia better than the benchmark. While I-REITs when compared with conventional REITs have a smaller volatility. Equity I-REITs that are Shariah compliant products could be one product innovation in the Islamic capital market in Indonesia."

"Penelitian ini membahas tentang Penerapan Ketentuan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri yang dilakukan oleh developer industry properti, dalam hal ini studi kasus dilakukan pada salah satu perusahaan developer PT. X. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa masih ada wajib pajak yang mempertanyakan dasar dari pemajakan pasal 16C undang-undang PPN, kemudian dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan oleh PT. X terdapat perbedaan pemahaman definisi bangunan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2010, perbedaan terjadi antara fiskus dengan pihak PT. X. Kemudian kendala juga timbul dalam hal penyerahan jasa membangun kepada kontraktor Non-PKP.

---

This research discusses the implementation of theValue Added Tax rules activities undertaken by the developer of the property industry, in this case study conducted in one of the developer Company PT. X. The approach used in this research is a qualitative approach with a descriptive method. The results of this study stated that there are tax payers who ask the basis of taxation of Article 16C VAT law, then the implementation of tax obligations on building your own activity conducted by PT. X there is a different understanding of the definition of the building in the Minister of Finance No.39/PMK.03/2010, differences occur between the tax authorities with the PT. X.Then another problem from the delivery of services to a contractor to build with non-PKP contractor."

"Adanya keinginan untuk mencapai target penerimaan pajak, dan keinginan untuk meningkatkan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak mendorong pemerintah dalam memformulasikan kebijakan penurunan ambang batas dalam pemungutan Pajak Penghasilan pasal 22 atas penjualan hunian sangat mewah. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis proses formulasi kebijakan penurunan ambang batas dalam pemungutan PPh pasal 22 atas penjualan hunian sangat mewah. Hasil penelitian adalah proses formulasi kebijakan ini melewati empat tahap proses formulasi, yaitu identifikasi masalah, penyusunan agenda, formulasi masalah kebijakan, dan desain kebijakan. Akan tetapi, kebijakan ini dinilai masih memiliki sejumlah kekurangan seperti tidak sesuai dengan kebijakan PPnBM atas hunian mewah, dan adanya potensi mendistorsi pasar. Saat kebijakan dirumuskan, sudah selayaknya perumus mempertimbangkan dampak yang tidak diinginkan dan cara mengatasinya. Kemudian saat public hiring dilakukan, semua stakeholder harus diikutsertakan.

---

The desire to achieve the target of tax revenue, and improving tax compliance control lead the government to formulate the Policy of Threshold Reduction in Income Tax Article 22 Collection on a Very Luxurious Residential Sales. This research is a qualitative research aimed to describe and analyze the process of Policy Formulation of Threshold Reduction in Income Tax Article 22 Collection on a Very Luxurious Residential Sales. The results showed that the process of this policy formulation through four stages : problem identification, agenda setting, policy problem formulation, and policy design. However, this policy still has some shortcomings. Those are the overlap between luxury tax and super-luxury tax, and the potential to distort the market. When this policy is being formulated, the formulator supposed to consider the unwanted impacts and the strategies to overcome them. Then during the public hiring, all the stakeholder supposed to be involved."

"Tesis ini membahas mengenai PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri (PPN KMS) yang merupakan salah satu kewajiban perpajakan objektif yang melekat pada kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan atas pembangunan rumah atau bangunan dengan kriteria tertentu. Pertimbangan utama diberlakukan kebijakan ini adalah untuk mencegah penghindaran pengenaan PPN. Dalam perjalanan waktu, ketentuan PPN KMS senantiasa mengalami perubahan. Penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan dengan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah asas keadilan pajak terpenuhi pada pengenaan PPN KMS dan aturan pelaksananya telah memenuhi asas kepastian hukum. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa PPN KMS sama sekali tidak mencerminkan asas keadilan pemungutan pajak dan peraturan pelaksana PPN KMS tidak memberikan kepastian hukum karena peraturan yang ada selalu berubah-ubah atau inkonsistensi sehingga sangat membingungkan masyarakat yang melakukan kegiatan membangun sendiri.

---

This thesis discussed about the Value Added Tax imposed on activity of build on one's own that is one obligation taxation objective attached to to the activity of build on one’s own that conducted not within the business activity or work by individual or corporate for the construction of house or building with certain criteria. Activity of build on one's own that conducted not within its business activity or work, subject to Value Added Tax with consideration to prevent evasion of Value Added tax. In course of time, the provisions of the Value Added Tax imposed on activity of build on one's own constantly changing. The research was conducted with the study of librarianship and field studies with the aim of this study is to determine whether the principle of tax fairness are met on the imposition of Value Added Tax imposed on activity of build on one's own and rules of the organization has fulfilled the principle of legal certainty. Based on the results of this research thar the Value Added Tax imposed on activity of build on one's own in no way reflects the principle of tax fairness and the implementing regulation of the Value Added Tax imposed on activity of build on one's own does not provide legal certainty due to the ever-changing regulations or inconsistencies so very confusing communities that conduct activities to build on one's own."