Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bisnis diharapkan mencapai kinerjanya yang terbaik melalui koordinasi mekanisme pasar dan hierarki. Melalui jaringan, fleksibilitas dan sinergis bisnis dapat diraih. Optimalisasi bisnis melalui keinginan tereduksinya biaya transaksi turut menentukan jaringan bisnis yang dibangun.Permasalahan penelitian adalah Bagaimana Jaringan Bisnis Cina Perantuan di Kotamadya Kupang, apakah faktor-faktor penentunya dan seberapa jauh pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap Jaringan Bisnis Cina Perantauan di Kotamadya Kupang. Guna menjawab permasalahan tersebut data yang relevan dikumpulkan dengan menggunakan teknik angket, wawancara, berpedoman pada daftar pertanyaan terstruktur dan wawancara mendalam terhadap informan kunci. Selain itu dilakukan pengumpulan data melalui studi dokumentasi dan kepustakaan, serta observasi lapangan.Hasil analisis parsial antara variabel bebas dengan variabel terikat yang terbentang dari hubungan yang paling kuat sampai hubungan terlemah sebagai berikut : Biaya-biaya transaksi, Kehandalan, Konektifitas, Intensitas, Nilai-nilai sentral yang dianut dan Densitas.Terpenting dari penelitian ini bahwa kepercayaan, kejujuran yang diwujudkan dalam bentuk kurang urgennya kontrak eksplisit (explicit contractual) menjadi basis jaringan bisnis Cina Perantauan di Kotamadya Kupang karena sudah saling kenal mengenal adanya ikatan-ikatan kekeluargaan, saling berkomunikasi, saling membantu dan adanya biaya transkasi yang tereduksi. Namun demikian dalam praktek Bisnis Cina Perantuan di Kotamadya Kupang masih dijumpai perilaku curang di antara mereka yang diwujudkan dalam bentuk pengembalian bantuan modal/pinjaman tidak tepat waktu dan jumlah hutang yang dikembalikan tidak sesuai dengan kesepakatan semula, barang yang dipesan lebih rendah kualitasnya. Sehingga timbul konflik yang diredam dengan cara anggota yang berlaku curang tersebut didepak ke luar dari jaringan yang berupa tidak mempunyai akses terhadap informasi, dan dianggap mati sebagai sanksi sosial yang cukup berat.Dengan demikian membangun kinerja sukses bisnis pada umumnya penentu kebijakan dapat belajar dari sukses Cina Perantauan yang bertumpu pada jaringan bisnis. Di dalam membentuk jaringan bisnis, nilai-nilai sentral perlu direkayasa sedemikian rupa guna menghindari perilaku curang yang berimplikasi meningkatnya biaya transaksi. Cara yang ditempuh yakni menempatkan mekanisme eksplisit dan implisit kontraktual secara proporsional."

"ABSTRAKBanyak kontribusi penting yang dapat diberikan oleh pengusaha kecil bagiperkembangan perekonomian (Longenecker, Moore & Petty, 1994). Kontribusi-kontribusi tersebut antara lain; penyediaan lapangan kerja dan turut mendukungperusahaan besar (produsen) dengan berperan sebagai penghubung antaraprodusen dengan konsumen, serta berperan sebagai pemasok (supplier) yangmenyediakan bahan-bahan produksi bagi perusahaan besar (Longenecker, dkk,1994). Usaha yang dijalankan pengusaha kecil tersebut bahkan dapat menyerapsekitar 84% dari jumlah total tenaga kerja nasional (S. Iwantono, dalam GATRA17 Januari 1998).Meskipun peranan pengusaha kecil dalam menunjang kehidupanperekonomian telah diakui, ternyata masih terdapat banyak masalah yang harusdihadapi pengusaha kecil. Masalah-masalah tersebut antara lain; iklim usaha diIndonesia yang dirasakan masih menyulitkan pengusaha kecil, berbagai tuntutandalam peran maupun tugas sebagai pengusaha kecil yang dirasakan menekan,berbagai kondisi di linglcungan kmjanya yang sering menimbulkan masalah seperti;adanya perampokan atau penjarahan, serta masalah-masalah yang timbul dalarnhubungan interpersonal pengusaha kecil di tempat kerjanya.Berbagai masalah dan tuntutan tersebut dapat menimbulkan stres. Lazarus(1976) menyatakan bahwa stres muncul bila ada tuntutan-tuntutan pada diriindividu yang dianggap menantang, membebani atau melebihi daya penyesuaianyang dimiliki individu. Kemudian Torrance (1986) rnenyatakan bahwa untukmenunjang kesuksesan dalam pekerjaannya pengusaha kecil harus mengenali hal-hal yang menyebabkan stres dan memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diridengan hal-hal pemicu stres tersehut.Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran penyebabstres kerja serta perilaku coping yang dilakukan pengusaha kecil untuk mengatasihal-hal penyebab stres kerja tersebut.Subyek penelitian ini adalah 63 orang pengusaha kecil dan berbagai jenisusaha di Jakarta, yang diambil dengan menggunakan teknik nonprobabilitysampling tipe accidental. Alat ukur yang digunakan disusun sendiri oleh peneliti, yaitu Kuesioner Penyebab Stres untuk mengukur taraf dan frekwensi tiap penyebabstres kerja dan Kuesioner Perilaku Coping untuk mengukur frekwensi perilakucoping pengusaha kecil untuk mengatasi hal-hal yang menyebabkan stres padapekerjaannya. Teknik pengolahan data yang dilakukan adalah dengan menghitungmean, mean kelompok (grand mean) dan teknik analisa perbedaan mean dengan t-test.Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian ini diperoleh gambaranbahwa penyebab stres kerja pengusaha kecil dimensi tuntutan tugas tergolongbertaraf berat dan berfrekwensi tinggi. Sedangkan penyebab stres kerja dimensituntutan peran, kondisi lingkungan kerja, iklim usaha dan hubungan interpersonaltergolong sedang. Namun tidak ada dimensi penyebab stres kerja yang tergolongbertaraf ringan dan berfrekwensi rendah.Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kedua jenis perilaku copingyaitu, perilaku coping berorientasi masalah dan berorientasi emosi berfrekwensisedang atau cukup sering dilakukan oleh pengusaha kecil. Namun melaluipengujian t-test diketahui bahwa perilaku coping berorientasi masalah lebih seringdilakukan pengusaha kecil untuk mengatasi hal-hal penyebab stres padapekerjaannya.Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai hal-hal penyebab stres kerja dan perilaku coping untuk mengatasinya, khususnya padapengusaha kecil di Jakarta. Selain itu diharapkan hasil penelitian dapatmemberikan masukan bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan pengembanganusaha kecil, terutama mengenai iklim usaha yang dirasakan masih cukup seringmenyulitkan pengusaha kecil."

"Kebijakan PPN yang berlaku saat ini menentukan bahwa seluruh pengusaha emas perhiasan, termasuk yang tergolong sebagai pengusaha kecil, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Penelitian ini dilakukan untuk menyajikan sebuah tinjauan komprehensif mengenai evaluasi terhadap kebijakan penetapan PKP emas perhiasan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian deskriptif, dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa penetapan PKP terhadap semua pengusaha emas perhiasan tidak memenuhi salah satu kriteria yang baik dari tipe evaluasi proses menurut Langbein, yaitu kesesuain pelaksanaan dengan peraturan. Kriteria kesesuaian pelaksanaan dengan peraturan identik dengan asas certainty di dalam perpajakan. Kebijakan penetapan PKP terhadap pengusaha emas perhiasan yang tergolong sebagai pengusaha kecil tidak diatur di dalam UU PPN. Di dalam UU PPN hanya diatur bahwa pengusaha yang tergolong sebagai pengusaha kecil tidak diwajibkan untuk melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Kriteria lainnya dari tipe evaluasi proses, seperti sumber daya, manfaat, dan strategi sudah terpenuhi dengan baik. Berdasarkan kriteria tipe evaluasi outcomes, kebijakan penetapan PKP emas perhiasan memberikan dampak secara langsung dan tidak langsung. Kebijakan secara langsung berdampak kepada tercapainya tujuannya dari kebijakan, namun secara tidak langsung berdampak kepada cost of taxation yang perlu dipertimbangkan oleh pembuat kebijakan.

---

The current value-added tax policy, states that, the entire gold jewellery businessmans, including those classified as small businessman, is obliged to report his attempt to be confirmed as a Taxable Person. This research is aimed to provide a comprehensive overeview regarding policy implementation process of the determination taxable person to gold jewellery businessman and obstacle that found of the implementation. The research is conducted by using a qualitativedescriptive approach. Data collected through library research and in-depth interviews.

The results of the research indicate that the determination taxable person of gold jewellery businessmans, including those classified as small businessmen, not in accordance with one of the good criteria from the type of process evaluation according to Langbein, suitability implementation of the regulation. Those criteria are identical to the certainty of taxation principle. The policy of determination taxable person gold jewellery that classified as small entrepreneurs is not regulated in the Law on VAT.

In the VAT Law stipulated only that employers are classified as small entrepreneurs are not obliged to report his business to be confirmed as taxable person. Other criteria of the type of evaluation process, such as resources, benefits, and strategies have been properly fulfilled. Based on the criteria of the type of outcomes evaluation, the policysetting gold jewellery Taxable Person impact directly and indirectly. Policies directly affect the achievement of the objective of the policy, but indirectly it affect the cost of taxation to be considered by policy makers."

"Penelitian ini ingin mengungkapkan proses pembauran di antara etnik Cina dengan pribumi berikut masalah-masalah yang melingkupinya dengan setting studi kelompok etnik Cina dan pribumi di Kelurahan Solor Kotamadya Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh KK yang menjadi penduduk resmi Kelurahan Solor (500 KK pribumi, 40 KK Cina keturunan dan 10 KK Cina totok). Responden penelitian diambil dengan menggunakan dua cara yakni cara sampling dan cara keseluruhan. Pengambilan responden cara sampling dilakukan secara acak sederhana (simple random sampling) dengan Cara undian terhadap etnik pribumi karena jumlahnya banyak Sedangkan untuk KK etnik Cina keturunan dan totok diambil semuanya karena jumlahnya sedikit, Sejumlah 100 KK dijadikan sampel penelitian dengan perincian 50 KK etnik Cina (10 Cina totok dan 40 Cina keturunan) dan 50 KK etnik pribumi. Metode yang digunakan daam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan memakai analisa korelasi rank Spearman. Selain melalui questioner data dijaring melalui teknik wawacara mendalam, wawancaraterstruktur dan pengamatan. Studi analitis ini ingin mencari hubungan antara 10 variabel bebas yang mempengaruhi terjadinya proses pembauran itu (variabel terikat). Variabel bebas itu meliputi aspek kewarganegaraan, lamanya menetap, kerja sama ekonomi, kesamaan agama pendidikan campuran, pemukiman campuran, penggunaan bahasa daerah yang sama, pendidikan/pekerjaan/pendapatan, keterlibatan dalam aktivitas sosial kemasyarakatan yang sudah melembaga dan kawin campur. Sedangkan variabel terikatnya adalah asimilasi atau pembauran. Yang ingin diketahui adalah apakah ke sepuluh variabel itu menyebabkan terjadinyaasimilasi dan bila ya sejauh mana kekuatan hubungannya. Hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut.Ho : Kewarganegaraan, Iamanya menetap, kerja sama ekonomi, kesamaan agama, pendidikan campuran, pemukiman campuran, penggunaan bahasa daerah yang sama, pendidikan/pekerjaan/pendapatan, keterlibatan dalam aktivltas sosial yang sudah melembaga dan kawin campur secara sendiri-sendiri tidak mengakibatkan terjadinya pembauran.Ha Kewarganegaraan, Iamanya menetap, kerja sama ekonomi, kesamaan agama. pendidikan campuran, pemukiman campuran. penggunaan bahasa daerah yang sama, pendidikan/pekejaan/pendapatan. keterlilbatan dalam aktivitas sosial kemasyarakatan yang sudah melembaga dan kawin campur secara sendiri-sendiri mengakibatkan terjadinya pembauran. Dalam pengujian hipotesis ini ditentukan taraf signifikansi 5% artinya peluang kesalahannya 5% dan taraf kepercayaannya 95%. Nilai tabel atau harga kritis sebesar 1,645 dengan df = n-2 atau 100-2 = 98( lihat tabel lampiran). Dengan memakai uji statistik Koefisien Korelasi rank Spearman hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat sangat kuat. Kekuatan hubungannya sebesar 0,802. Pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti kesepuluh variabel di atas mempengaruhi terjadinya pembauran di antara kedua etnik. Melalui penelitian itu ditunjukkan suatu fakta bahwa proses pembauran antara etnik Cina dan pribumi dapat tercipta apabila hubungan sosial di antara keduanya berlangsung intensif. Dan analisa tabel silang diketahui bahwa makin mereka sating membina hubungan sosiat proses pembauran makin tinggi, sebaliknya jikamereka tidak membina hubungan sosial yang intensif proses pembauran makin rendah. Prasangka-prasangka sosial negatip bisa dihindari manakala kedua etnik saling membuka din, saling menghargai dan menerima satu sama lain."

"Kejahatan perkosaan adalah satu bentuk kejahatan kekerasan yang sangat merugikan korban dan meresahkan masyarakat, apalagi beberapa tahun terakhir ini perkosaan meningkat terus di Indonesia tak terkecuali di Daerah Kotamadya Kupang. Hal seperti itu akan membahayakan perkembangan sosial perempuan, tentu rintangan bagi pembangunan. Oleh sebab itu kejahatan perkosaan harus dicegah. Salah satu upaya pencegahan adalah melalui ketentuan hukum pidana yang memperhatikan kepentingan pelaku, korban, masyarakat, dan negara. Namun hukum pidana yang berlaku sekarang masih kurang memperhatikan kepentingan korban perkosaan, karena itu perlu dibentuk kebijakan kriminal melalui hukum pidana yang bersifat integral. Membentuk kebijakan kriminal yang bersifat integral harus sesuai dengan budaya, hukum yang hidup dalam masyarakat, dan perkembangan hukum Internasional, sehingga perlu dilakukan penelitian. Penelitian ini penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif yakni untuk menggambarkan ketentuan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan di Indonesia, implementasinya di Kotamadya Kupang dan kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan di Kotamadya Kupang, serta mencari perspektif kebijakan hukum yang tepat dalam upaya perlindungan hukum korban perkosaan di Indonesia agar niiai keadilan terwujud dalam ketentuan hukum pidana. Perlindungan hukum terhadap korban perkosaan belum diatur secara layak dan wajar dalam hukum pidana sebagaimana nilai keadilan yang terkandung dalam Pancasila dan UUD' 1945. Pelaksanaan perlindungan hak-hak korban perkosaan sebagaimana ditentukan dalam hukum pidana belum semua diterapkan di Kotamadya Kupang. Faktor belum diterapkannya karena Undang-Undang, aparat penegak hukum, budaya masyarakat dan faktor sarana atau fasilitasnya. Berdasarkan keadaan itu hak-hak korban perkosaan yang harus diatur dan terintegrasi dalam kebijakan kriminal melalui hukum pidana Indonesia adalah hak mendapatkan restitusi dan atau kompensasi, bantuan hukum, psikolog, psikiater, ahli agama atau ahli lain yang mampu mengembalikan kepercayaan korban, mengembalikan nama baik korban, hak memperoleh informasi dan pelayanan yang layak dalam mengikuti perkembangan kasusnya, hak mendapat keamanan dalam melapor dan selama menjadi saksi."