Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKMasalah perumahan merupakan salah satu fenomena kemiskinan yang paling menonjol di wilayah perkotaan. Untuk mengatasi masalah ini, Departemen Sosial menetapkan kebijakan sosial melalui Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK). Program RSDK ditujukan bagi keluarga berumah tidak layak huni di daerah kumuh. Permasalahan yang diungkap dalam tesis ini adalah (1) bagaimanakah kondisi perumahan dan lingkungan pemukiman KBS termasuk di dalamnya sarana dan prasarana sosial yang ada, (2) bagaimanakah pemahaman KBS tentang pola hidup sehat, (3) bagaimanakah kemampuan KBS dalam memanfaatkan sarana sosial tersebut. Untuk mengetahui hal ini, maka dilakukan penelitian evaluatif terhadap pelaksanaan program RSDK. Program RSDK dapat dikategorikan sebagai salah satu jenis program dalam pengembangan masyarakat. Selanjutnya program RSDK diterapkan melalui proses yang berkesinambungan dari satu tahap ke tahap berikutnya, dengan mempergunakan teknik-teknik pekerjaan sosial, karena diterapkan pada 5 RW yang merupakan satu kesatuan geografis.Mengacu pada pemikiran Lippit (1958) tentang proses pengembangan masyarakat, maka pelaksanaan program RSDK dapat digambarkan sebagai berikut (a) tahap kontak antara warga masyarakat dengan lembaga/agen perubahan. Dalam program RSDK kontak yang terjadi adalah petugas pengembangan masyarakat mendatangi komunitas pada daerah yang menjadi sasarannya (b) tahap membentuk relasi perubahan, yaitu kegiatan Bimbingan Pengembangan Swadaya Sosial Masyarakat, yang berupa penyuluhan pengembangan motivasi perubahan (c) kegiatan kearah perubahan, yaitu proses pelaksanaan perbaikan perumahan dan lingkungan pemikiman (d) generalisasi dan stabilitasi perubahan. Generalisasi baru terlihat pada area dimana 24 KBS tinggal. Stabilisasi perubahan, yaitu perubahan tingkah laku/sikap hidup sehat, baru pada tahap awal (e) terminasi yang terjadi adalah terminasi program, sedangkan bimbingan perubahan nilai dan sikap diteruskan. Pelaksanaan program RSDK telah berhasil membantu perbaikan rumah sebanyak 23 orang dari 24 yang menjadi sasaran program. Peran petugas pengembangan masyarakat (PSK) adalah sebagai enabler yaitu petugas yang menerapkan alur pemikiran pelayanan sosial. Dalam mengadakan pendekatan dan bimbingan sosial PSK dibantu oleh kader sebagai PSM (Pekerja Sosial Masyarakat).Hasil penelitian menggambarkan bahwa terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaan program RSDK, yaitu : (1) persiapan sosial (social preparation) kurang menyentuh kelompok sasaran. (2) kurang efektifnya kelompok kerja dalam proses perbaikan rumah. Untuk mengatasinya disarankan (a) penyampaian materi pada kegiatan penyuluhan, baik mengenai kebijakan sosial sebagai salah satu bentuk teknologi sosial maupun materi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan daerah kumuh, perlu disampaikan kedalam bahasa yang lebih sederhana, tidak menggunakan istilah-istilah yang masih asing dan sulit dipahami oleh Keluarga Bina Sosial (b) untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas pengembangan masyarakat(PSK) dalam pelaksanaan kegiatan, perlu memperoleh informasi yang mutakhir tentang kebijakan sosial dan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan keterampilan yang dapat menunjang pelaksanaan tugas di lapangan."

"Dewasa ini disatu sisi permasalahan kenakalan anak kian serius dan kompleks, disisi lain institusi keluarga yang seharusnya menjadi lingkungan utama yang bertanggungjawab dalam membina, mendidik dan rnengembangkan perilaku anak mengalami pelemahan daya family cohesiveness yang menyebabkan tidak setiap keluarga dapat mengatasi kenakalan anaknya. Disinilah peran pelayanan rehabilitasi sosial anak nakal melalui sistem panti semakin penting dalam bertindak selaku pengasuh pengganti sementara dalam membina anak. Dalam kaitan itu manajemen pelayanan merupakan hal yang mendasari berhasil tidaknya proses pembinaan yang dilakukan maka penelitian dengan permasalahan pokok bagairnana realitas penempan kebijakan manajemen pelayanan sistem panti melaksanakan proses manajerialnya dalam mencapai tujuan pelayanan menjadi sangat penting.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran obyektif tentang realitas penerapan kebijakan manajemen pelayanan sistem panti serta masalah-masalah yang dihadapinya dan bagaimana upaya untuk mengatasinya. Penerapan kebijakan manajemen sistem panti ini ditelaah dengan pendekatan perspektif sistim. Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan dorongan bagi perkembangan pengetahun llmu Kesejahteraan Sosial dan praktek profesi pekerjaan sosial di Indonesia khususnya dalam studi manajemen organisasi pelayanan sosialnya. Kegunaan praktisnya sebagai masukan peningkatan kualitas manajemen pelayanan sosial khususnya yang diselenggarakan melalui sistem panti. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis melalui pendekatan kualitatif; penentuan informasinya secara purposive. Data penelitian dikumpulkan melalui studi kepustakaan,wawancara mendalam dan observasi. Sasaran penelitian adalah PSMP Handayani Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PSMP Handayani sebagai lembaga pelayanan sosial pemerintah yang bertindak bertugas memperbaiki dan memperkuat keberfungsian perorangan dan keluarga yang berkaitan dengan peran perannya dalam membina anak nakal belum dapat menghasilkan target fungsional bagi penerima pelayanannya,dikarenakan antara lain penerapan kebijakan menajemen pelayanan panti belum mampu berbuat banyak secara kreatif mengintegrasikan dan memanfaatkan sumber-sumber internal dan eksternal yang ada dalam lingkungannya menjadi suatu kesatuan yang utuh bagi keberhasilan pelayanannya. Hal ini terlihat dari 1) pelaksanaan manajemen panti pada aspek struktur organisasinya dimana manajemen panti belum dapat mewujudkan mekanisme kerja yang membentuk suatu pola kerja yang saling mengisi dan menunjang sebagi suatu aktivitas pelayanan yang mempunyai kesamaan arab, 2) pelaksanaan manajemen panti pada aspek lingkungan dimana manajemen panti belum dapat secara kreatif mengkaitkan/melibatkan aktivitas manajemennya dengan unsur-unsur lingkungan dalam upaya mendapatkan segala jenis sumber yang diperlukannya., 3) pelaksanaan manajemen panti pada aspek sumberdaya rnanusianya dimana manajemen panti belum mampu mendapatkan, mengatur dan mengoptimalkan peran sumberdaya manusianya bagi kegiatan pencapaian tujuan pelayanan secara Iebih berhasil. Kondisi manajemen ini dipengaruhi oleh masih sangat terbatasnya kuantitas, kualitas dan komposisi pegawai yang berkemampuan manajerial secara memadai dan adanya keterbatasan alokasi anggaran dari pemerintah. Unluk pembenahan kondisi tersebut, agar panti dapat berperan lebih nyata dalam menghasilkan sasaran fungsional bagi penerima pelayanannya, disarankan hal-hal sebagai berikut : 1) dalam pelaksanaan manajemen pada aspek struktur organisasi perlu dilakukan analisis jabatan sebagai dasar penentuan pembagian tugas dan prosedur kerja; perlu diciptakan mekanisme kerja dan koordinasi yang baik diantara sesama komponen pemberi pelayanan; perlu dibenahi dan diterapkannya instrumen administrasi pelayanan serta dilaksanakannya sistem pencatatan dan pelaporan secara periodik dan teratur. 2) Dalam pelaksanaan manajemen pada aspek lingkungan perlu dilakukan sosialisasi program dengan penggunaan konsep ? Social Marketing? dan perlu dibentuk jaringan kerja pelayanan dengan lembaga terkait.3) Dalam pelaksanaan manajemen pada aspek sumberdaya manusia perlu dilakukan pembenahan pengelolan SDM melalui pelaksanaan analisa kebutuhan dan perencanaan SDM; dilaksanakannya secara terprogram dan intensif pelaksanaan orientasi dan supervisi. Seiring dengan upaya tersebut diusahakan pula peningkatan kualitas SDM panti, khususnya para manajer, pekerja sosial dah pengasuh serta diupayakan pula tersedianya tenaga profesi lain sesuai dengan kebutuhan panti seperti tenaga profesi kependidikan., psikolog, psikiater, instruktur keterampilan dan lain lainnya dengan pemberian insentif/gaji yang layak sehingga pelayanan yang diberikan merupakan pelayanan yang terintegratif dan profesional. "

"ABSTRAKPenelitian ini dimaksudkan untuk mengungkap pekerja sosial dalam memberi pelayanan rehabilitasi sosial pasien ganggu jiwa; mengetahui peran pekerja sosial medik dalam pelaksanaan kegitatan rehabilitasi sosial bagi pasien gangguan mental di Rumah Sakit Jiwa. Lokasi penelitian RSKD Dadi Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Subjek penelitian terdiri profesi yang terlibat langsung dalam rehabilitasi, yaitu pekerja sosial medik enam orang. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi, dianalisis seacara deskriptif kualitatif dan interpretatif. Hasil penelitian ditemukan pekerja sosial medik sudah cukup berperan dalam setiap tahap rehabilitasi mental, tetapi belum optimal dalam pelaksanaanya. Peran pekerja sosial medik diawali tahap persiapan pada saat pasien masuk rumah sakit, pelayanan rehabilitasi sosial dan pasca rehabilitasi sosial setelah pasien pulang ke rumah. Tahap pemberian pelayanan sosial pekerja sosial medik membantu memecahkan masalah pasien, keluarga serta lingkungan di sekitar pasien yang dikhawatirkan akan menggangu kesehatan jiwa. Pekekrja Sosial Medik memberi masukan pada tim kerja berdasar hasil evaluasi sebagai salah satu faktor pendukung untuk memberi diagnosa ataupun terapi dan latihan kerja sesuai dengan keinginan pasien. Direkomendasikan kepada Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial untuk meningkatkan kuantitas pekerja sosial medik yang profesional, melalui pendidikan dan pelatihan profesi pekerjaan sosial. Perlu pengembangan pelatihan SDM bagi pekerja sosial yang ada di RS agar dalam memberi pelayanan kepada pasien lebih optimal dan efektif."

"Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan IPWL mengenai program wajib lapor berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 di Lembaga Komunitas “X” Kota Depok. Disahkannya program wajib lapor dan menggandeng lembaga-lembaga terpilih sebagai pelaksana IPWL, merupakan sebuah wujud upaya pemerintah dalam mengatasi tingginya kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia serta bertujuan memberikan wadah bagi pecandu narkotika memperoleh haknya untuk sembuh melalui rehabilitasi (dalam penelitian ini rehabilitasi sosial). Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan IPWL yang diselenggarakan di Lembaga Komunitas “X” Depok. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan program wajib lapor di IPWL Lembaga Komunitas “X” Depok, melaksanakan tugas sebagai IPWL dengan SOP yang telah dibuat dan dikembangkannya sesuai pedoman Kementerian. Terdapat beberapa perbedaan dalam pelaksanaannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 yaitu tidak terdapat tenaga psikolog dan tenaga pekerja sosial secara langsung saat pelaksanaan, melainkan hanya pada saat rapat koordinasi dan workshop. IPWL Lembaga Komunitas “X” melaksanakan rehabilitasi sosial dengan metode “12 langkah” yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan juga dikemas kedalam kegiatan sharing feeling. Lembaga Komunitas “X memiliki sumberdaya yang memadai serta struktur organisasi yang jelas. Di sisi lain, terdapat hambatan dalam pencairan dana/gaji oleh pemerintah bagi para tenaga pelaksana tetap IPWL Lembaga Komunitas “X” Depok yang perlu menjadi perhatian khusus dan evaluasi bagi pemerintah. Kemudian jam buka operasional Lembaga Komunitas “X” sebagai IPWL terlalu siang yaitu pukul 10.00 WIB, menyebabkan klien rawat jalan yang berstatus pekerja khususnya bekerja dengan sistem shift, mengalami kendala untuk melakukan konseling rutin mingguan. Wajib menjadi poin penting bagi IPWL Lembaga Komunitas “X” Depok untuk memperbaiki kebijakannya dan lebih memperhatikan hak klien rawat jalan.

---

This research is review about the implementation of IPWL on the ‘Compulsory Reporting Program’ based on Government Regulation Number 25 of 2011 in the “X” Community Institution in Depok. The existence of a “Compulsory Reporting Program” by the government in collaboration with attempt by the government to reduce the high number of cases of drug abuse in Indonesia, and aims to provide a forum forn narcotics addicts to get their right to recover through rehabilitation, in this research, is social rehabilitation. The purpose of this research is to analyze the implementation of ‘compulsory reporting’ held at “X” Community Institution as IPWL. This research is a qualitative research with a descriptive design. The result of this research, it was found that the implementation of the “Compulsory Report Program” in Community Institutions “X” runs IPWL using a Standard Operating Procedure that has been developed according to the guidelines given by the government. There are several differences in it’s application with government regulation number 25 of 2011. The difference is that there are no psychologists and social workers during the inplementation, but only gathering during coordination meetings and workshops. The Community Institution “X” carries out sosial rehabilitation using the “12 steps” method which is applied in daily and also packaged into “Sharing Feeling” activities, there are has adequate resource and a clear organizational structure. However, there were still barriers to disbursement of funds (salary/incentive) by the government for the implementers of ‘Compulsory Reporting Program’, it must be a concern and evaluation for the government. Another barriers is, the Community Institution “X” has operating hours at 10.00 am. This causes difficulties for outpatient clients who are workers and have a shift system in their work to come for counseling with coucelor at IPWL of “X” Community Institution. Must be an important point for IPWL to improve their policies about the operating hours, and pay more attention to the rights of outpatient clients."

"Dikabulkannya gugatan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) oleh Mahkamah Konstitusi (MK) atas pelaksanaan anggaran pendidikan 20 % dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) medio Agustus yang lalu sebagai amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan komitmen pemerintah untuk melaksanakanputusan Mahkamah Konstitusi tersebut mulai tahun anggaran 2009 seperti yang disebutkan dalam pidato Kenegaraan Presiden tanggal 16 Agustus 2008 telah memberikan harapan-harapan baru dalam upaya peningkatan pendidikan...."

"Trend penyalahgunaan narkotika dan psikotropika yang terus berkembang di masyarakat membawa resiko dan dampak buruk terhadap kehidupan masyarakat, untuk menyelamatkan bangsa Indonesia dari ketergantungan terhadap narkotika dan psikotropika, berbagai macam cara telah dilakukan oleh pemerintah, antara lain dengan pembuatan undang-undang anti narkotika dan undang-undang anti psikotropika serta pembentukan beberapa Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika di seluruh Indonesia, hal tersebut sesuai dengan pasal 37 ayat 1 UU No.5 tahun1997 tentang psikotropika, bahwa pengguna psikotropika yang menderita sindrom ketergantungan berkewajiban ikut serta dalam pengobatan atau perawatan, pasal 45 UU No. 22 tahun 1997 tentang narkotika, bahwa pecandu narkotika wajib menjalani pengobatan dan/atau perawatan, dan panduan umum pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan narkotika, bahwa narapidana kasus penyalahgunaan narkotika dan psikotropika khususnya pemakai/pengguna wajib diberikan rehabilitasi, artinya perbaikan kembali kondisi fisik, psikis, dan social kemasyarakatan.Penelitian untuk melakukan pembinaan dan rehabilitasi terhadap para penyalah guna narkotika dan psikotropika ini menggunakan teori penbinaan ketergantungan terhadap obat-obatan dari Shadi W. Roman dengan konsep metode Therapeutic Community (TC) yang dikembangkan oleh George De Leon. Metode yang digunakan untuk melakukan perubahan adalah memakai konsep sebuah keluarga melalui pertemuan-pertemuan kelompok. Metode peneltian secara deskriptif kualitatif dan studi kasus, tujuannya untuk meneliti dan menggambarkan obyek penelitian secara mendalam terhadap kasus yang diteliti. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, dan pengamatan terhadap subyek yang teriibat didalamnya, serta studi dokumen yang relevan dengan penelitian.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika melalui Metode Therapeutic Community (TC) pada dasarnya dapat dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Cirebon, namun karena adanya periedaan tahapan pembinaan, keterbatasan sumber daya manusia, minimnya sarana dan prasarana dan tidak adanya anggaran keuangan, mengakibatkan tidak semua pertemuan kelompok dan tahapan pelayanan metode TC dapat dilaksanakan sehingga pelaksanaan pembinaan narapidana melalui metode TC berjalan kurang efektif.

---

The increasing trend of narcotics and pshycotropics abuse in the society has brought some risks as well as bad effect to the society's life, Thus in order to save Indonesian from addiction to the narcotics and psychotropics, a lots of measures have been conducted by the government, such as the creation of the anti narcotics and anti pshycotropics law as well as some Narcotics Correctional Institutions (Which-so-called Lapas) all over Indonesia, which based on the article 37 (1) Law number 5 year 1997 concerning psychotropics; mentioning that the psychotropics users suffering the addiction syndrome ought to participate in the therapy or treatment program, and the article 45 Law number 22 year 1997 concerning narcotics, mentioning that the narcotics addicted should participate in a therapy and/or building process, and the general guide of the rehabilitation in the Narcotics Correctional Institution, that the prisoners of the narcotis and psycotropics abusing case, in particular the users should be given a rehabilitation, which means the process of recovering their physical, psychological as well as social condition.

The research is scrutinizing about the building and rehabilitation, towards the narcotics and psycotropics abusers by adopting the the theory of drugs addicted building/rehabilitation from shadi W. Roman, the one using the concept Therapeutic Community (TC) Method, depeloved by George de Leon. The method meant to make the change expected will be using the concept of family through some group meetings. The research-Method used here is descriptive-qualitative and case study, with purpose to scrutinize and describe the research object profoundly within the case being scrutinized. The technic used in data collecting is profound interview, and observation towards the subject involved within, as well as document study which is relevant to the research.

The research result shows that the building and rehabilitation of narcotics and psycotropics abuse prisoners through the Therapeutic Community (TC)

Method basicly can be implemented in Cirebon Narcotics Correction Institution, but due to the difference of the building/treatment steps, the limited human resources, the minimum facilities and the absence of regular budget, not all regular group meeting and the TC method steps services can be conducted well, which familiy brought cunsequence in the form of the ineffectivity of the TC method Community (TC) Method based treatment."

"AbstrakBantuan sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Program Keluarga Harapanpengembangan Desa Sejahtera Mandiri (DSM) merupakan program baru yang digulirkanoleh Kementerian Sosial pada tahun 2016 di Kecamatan Jaten. Kementerian Sosial selakustakeholder utama menggulirkan program ini dalam upaya untuk memandirikan desa dalammengatasi permasalahan kesejahteraan sosial. Pengguliran bantuan ini di Kecamatan Jatenternyata tidak dilepaskan adanya pengaruh pseudo goverment yang mempengaruhikeoptimalan pelaksanaan pemberdayaan KUBE PKH untuk membentuk DSM di KecamatanJaten. Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji fenomena pseudo goverment yang terjadipada pengguliran bantuan sosial KUBE PKH pengembangan DSM di Kecamatan Jaten.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Untukmengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi, focusgroup discussion (FGD), dan studi dokumen. Data kemudian dideskripsikan, didialogkandengan teori, dan diinterpretasikan.Temuan pada penelitian bahwa praktik pseudo goverment yang terjadi di KecamatanJaten membawa pengaruh pada tujuan kemandirian dari KUBE maupun desa tidak terlaksanasecara maksimal. Proses tersebut juga membawa pengaruh pula terhadap praktikpemberdayaan yang dilakukan oleh para pendamping KUBE, dimana mereka kesulitan untukmengatur anggota KUBE untuk mengembangkan aspek ekonomi, sosial, dan lembaganya.Akibatnya kemandirian dari KUBE tersebut sulit diwujudkan. Walaupun demikian, tidaksemua KUBE yang berada di Kecamatan Jaten patuh dengan pseudo goverment. Ada diantara mereka yang melakukan perlawanan secara kolektif dengan memperkuat modal-modalyang dimilikinya. Perlawanan ini merupakan proses heterodoxa yang bertujuan untukmenciptakan keberhasilan program yaitu memandirikan KUBE dan desa penerima bantuan.Pola perlawanan kolektif yang dilakukan KUBE didukung oleh stakeholder utama denganmemberikan penguatan modal-modal yang dimiliki dalam melaksanakan pemberdayaanKUBE untuk mengembangkan menjadi DSM."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelayanan rehabilitasi sosial bagi penderita cacat tubuh dalam membantu kemandirian dan bimbingan social melalui ketrampilan kerja agar penderita cacat tubuh berkehidupan baik dimasyarakat maupun keluarga menjadi seajahtera...."

"ABSTRAKMasalah yang diteliti dalam tesis ini adalah bagaimana proses pelaksanaan program rehabilitasi sosial penyandang cacat netra di dalam panti, dan bagaimana kerjasama antar lembaga dalam upaya mengintegrasikan penyandang cacat netra tersebut di masyarakat, serta bagaimana pemahaman para pelaksana program terhadap kebijakan hukum, khususnya kebijakan kesejahteraan sosial yang melandasi pelaksanaan tugasnya. Sedangkan tujuan yang ingin dicapainya adalah memahami dan menjelaskan penerapan teknologi pelayanan sosial dalam proses pelaksanaan program rehabilitasi sosial penyandang cacat netra di dalam panti dan dalam upaya mengintegrasikan penyandang cacat netra di masyarakat melalui kerjasama antar lembaga, serta dalam upaya meningkatkan pemahaman petugas panti terhadap kebijakan hukum dalam bentuknya sebagai peraturan perundang undangan dan kebijakan kesejahteraan sosial.Oleh karena penelitian ini bersifat deskriprif-analitis dengan pendekatan yuridis normatif empiris, maka pengumpulan datanya tidak saja dengan studi kepustakaan melainkan juga dengan studi lapangan melalui kegiatan pengamatan peserta (participant observation) dan wawancara tidak berstruktur, yang sampelnya ditentukan dengan purposive sampling.Dari hasil penelitian dengan menggunakan metodologi penelitian tersebut, maka diketahui bahwa proses pelaksanaan program rehabilitasi sosial penyandang cacat netra di Panti Sosial Bina Netra Wyata Guna Bandung telah menggunakan teknologi pelayanan sosial. Teknologi tersebut, lebih banyak diperoleh dari sumber inforrnasi dasar kebijakan hukum (legal policy) melalui proses penemuan penafsiran hukum (legal interpretation) yang tipe-tipenya antara lain nampak dalam proses pelaksanaan program rehabilitasi sosial penyandang cacat netra di dalam panti, yaitu bahwa semua tahapan kegiatan pelayanannya mendasarkan diri pada kehijakan sosial dan kebijakan kesejahteraan sosial. Kebijakan-kebijakan tersebut merupakan teknologi pelayanan sosial, karena dapat mem-berikan pedoman kepada para pelaksana program untuk melaksanakan tugasnya secara benar dan dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum. Kebijakan yang digunakan tersebut antara lain adalah UU No. 6 Tahun 1974, PP. No. 36 Tahun 1980, Keppres No. 39 Tahun 1983, Kepmensos No. 22/HUKII995, Kepmensos No. 55/HUKIKEPIVMl 1981, dan kebijakan kesejahteraan sosial lain sebagai pelaksananya. Program pelayanan untuk menangani masalah sosial penyandang cacat netra adalah program rehabilitasi sosial berseta pelayanan-pelayanan lainnya yang terkait. Sistem pelayanan yang digunakannya adalah rehabilitasi sosial melalui sistem panti. Metoda intervensi yang digunakan dalam setiap tahapan pelayanan adalah metoda intervensi pekerjaan sosial. Dari tipe teknologi pelayanan sosial yang memanfaatkan struktur organisasi, nampak dari sikap pimpinan dan para petugas pelaksananya yang telah melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Misalnya pimpinan panti menetapkan kebijakan intern panti dan melakukan supervisi dalam upaya meningkatkan pemahaman petugasnya terhadap kebijakan yang telah ditetapkan dan mampu menerapkan teknologi pelayanan sosial lainnya dengan baik. Dan para petugas yang khusus diberikan wewenang menangani masalah sosial penyandang cacat netra adalah pekerja sosial fungsional sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal S Kepmensos 221HUK11995 jo. PP. No. 16 Tahun 1994 jo. Pasal 17 UU. No. 8 Tahun 1974.Tahapan kegiatan setelah pelayanan rehabilitasi sosial adalah resosialisasi dan pembinaan lanjut. Cara yang ditempuh untuk mengintegrasikan penyandang cacat netra dalam tahapan kegiatan tersebut dapat dilakukan melalui upaya pemasaran sosial. Pemasaran sosial tersebut dapat dilaksanakan melalui kerjasama antar lembaga, pendekatan terhadap perusahaan atau lembaga yang bersedia menerima tenaga kerja penyandang cacat netra, dan mengadakan penyuluhan sosial dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk dapat menerima tenaga kerja dari penyandang cacat netra atau tidak memperlakukannya secara berbeda. Dalam tahapan kegiatan ini, semua teknologi pelayanan sosial seperti dalam proses pelaksanaan program, dapat digunakan.Berkaitan dengan pemahaman petugas terhadap kebijakan kesejateraan sosial yang berkaitan dengan program rehabilitasi sosial yang menjadi tanggung jawabnya, sebenarnya telah dipahaminya dengan baik. Tetapi pemahaman tersebut dalam pelaksanaan kegiatan resosialisasi dan pembinaan lanjut belum dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan atau kebijakan sosial pendukung lainnya. Sehingga seringkali upaya yang dilaksanakan dalam mengintegrasikan eks penerima pelayanan di masyarakat masih menemukan banyak hambatan. Hambatan tersebut dapat datang dari pihak perusahaan yang tidak bersedia menerima penyandang cacat netra, atau karena kemampuan/keahlian penyandang cacat netra sendiri yang masih di bawah standar pasar kerja. Dalam masalah ini, tipe teknologi pelayanan sosial yang belum digunakan secara maksimal adalah perpaduan kebijakan sosial dan metoda intervensi. Artinya jenis keterampilan yang diberikan harus benar-benar dibutuhkan dalam pasaran kerja, para petugas juga perlu aktif melakukan kerjasama atau penyadaran masyarakat dengan mempergunakan kebijakan sosial dan kebijakan kesejahteraan sosial lainnya yang terkait.

---

ABSTRACT

The Juridical Contemplation Of The Social Welfare Policy To The Activities Of Social Rehabilitation Program Over The Blind People At The Blind Service Institution Wyata Guna Bandung

The problem being researched in this thesis was how the realization process of the social rehabilitation in integrating the blind people in society, and how the program activities to the legal policy, especially the social welfare policy which bases the process. The goal of this research is to comprehend and to explain the application of the social service technology in the process of social rehabilitation program activities to the blind person at the institution and in integrating them in the society through the corporation among institutions, and the effort of improving the comprehension of the institutions officers to the legal policy in the term as rules of the legal and social welfare policy.

For the reasons, the research is analytic descriptive by using the empirical-normative approach, so the data collection either by literature study or field study through the observation of the activities and the unstructured interview, where the samples we defined by purposive sampling.

From the research result which used the methodology, was observed that the process of social rehabilitation on The Blind Service Institutions Wyata Guna Bandung has used the social service technology. This technology, gained the information more from the basis information resource of the legal policy through the process of legal interpretation which the types appeared in the process of the social rehabilitation program to the blind in the services institution, that all the service for the activities based on the social policy and social welfare policy. This policy is the social service technology, because it is able to give the guidelines to the program doers to conduct their duty in the right way and rescindable in the term of law. The policy used are UU. No. 6/1974, PP. No. 36/1980, Keppres No. 39/1983, and Kepmensos No. 55/HUK/KEP/VIIU1981, and other social welfare policies.

The service program for hardling the blind person's social problem is the social rehabilitation program with other related service. The service system used is the social workers intervention method. The type of social service technology which is using the organization structure, showed from the principle stated the institution intern policy and did the supervision in order to improve his employees comprehension to the policy and capable to apply the social service technology in the right way. The workers who has the authority to overcome the blind person's problem, is the functional social worker stated in article 8 of the Minister of social affairs decree (Kepmensos) No. 22/HUK/1995 jo. Gouvernment rule (PP) No. 16/1994 jo. article 17 UU No. 8/1974.

The procedure of the activities after the social rehabilitation service is resosialization with the further establishment. The way to integrate the blind person into the process can be done through a social marketing. This social marketing can be applied through cooperation among the institutions, the approach to the companies or institutions who are willing to employ the handicapped, and give the social orientation program in order to improve the society awareness so they can employ the blind person or doesn't treat them differently. In this step, all of the social service technology in the process of conducting the program can be used.

Relating to the comprehension of the workers to the social welfare policy which is related to the social rehabilitation that is their responsibility, has been understood indeed. But this comprehension in the act of the further realization and the construction has not been connected to the legal regulation or the orthel connected social policy, so it often become an obstruction for the old costumers to integrate. The problem can be resourced from the Companies who don't want to employ the blind person, or because of the blind person's skill themselves whose the work is still under standard. In this matter, the type of the service technology that hasn't been used maximally, is the mixing of the social policy and the intervention method. It means that the skill given is really needed in the field of work, the officials are also needed to be active in the cooperation or the society awareness by using the social policy and others related social welfare policy."