Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kualitas pelayanan yang diberikan oleh Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Departemen Agama, ditinjau dari dimensi kualitas pelayanan (yaitu tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy), dan untuk mengetahui service delivery dari petugas pelayanan kepegawaian dapat memenuhi spesifikasi kualitas pelayanan dari Biro Kepegawaian, ditinjau dari faktor-faktor kunci yang memberikan kontribusi pada gap 3 (yaitu : team work, kesesuaian skill pegawai-tugas, kesesuaian teknologi-tugas, kendali yang dirasakan, sistem kontrol yang tepat, peran konflik dan peran ambiguitas).Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner, jumlah sampel penerima layanan sebesar 96 dan teknik pengambilan sampelnya menggunakan teknik proportional random sampling. Sedangkan, jumlah -sampel pemberi layanan sebesar 30 dan teknik pengambilan sampelnya menggunakan simple random sampling. Analisis data yang terkumpul dari kuesioner dilakukan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dan kuantitatif serta uji korelasi Spearman Rank (Rho), dengan bantuan program SPSS 11,00.Untuk mengetahui tingkat kinerja dan tingkat harapan penerima layanan menggunakan teori dari dari John A. Manila and John C. James, tentang Importance-Performance Analysis, dan pemetaan faktor/atribut menggunakan diagram kartesius, ada tidaknya gap antara persepsi pelaksanaan kinerja dengan harapan, menggunakan skor - servqual dari Zeithaml Cs, dan ada tidaknya gap antara service delivery dengan spesifikasi kualitas pelayanan, menggunakan skor gap 3 dari Zeithaml, Cs.Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebesar 53,44% penerima layanan kepegawaian menilai kinerja Biro Kepegawaian setidaknya menilai baik dan 46,56% nya lagi masih menilai .belum baik. Dad skor servqual, diketahui terdapat gap antara persepsi pelaksanaan kinerja dengan harapan penerima layanan, artinya kualitas pelayanan yang. diberikan oleh Biro Kepegawaian masih belum memuaskan. Hal ini disebabkan penilaian terhadap dimensi kehandalan/reliability paling rendah, padahal dimensi ini oleh responden . dianggap tingkat kepentingannya paling tinggi.Pada Diagram Kartesius, terdapat 5 faktor/atribut pelayanan Biro Kepegawaian yang perlu mendapat prioritas utama untuk segera diperbaiki kinerjanya, yaitu : ketepatan dan keakuratan dalam memproses SK-SK Kepegawaian (SK Kenaikan Pangkat, Mutasi, Jabalan di); prosedur pelayanan pembuatan SK-SK Kepegawaian (tidak berbelit-belit); ketepatan dalam pelaksanaan pelayanan kepegawaian (tepat waktu); kredibilitas (kejujuran, ketegasan, tepat janji) petugas kepegawaian dalam memberikan pelayanan; dan periakuan petugas kepegawaian dalam memberikan pelayanan kepegawaian (tidak pandang bulu). Dari faktor/atribut tersebut di atas diketahui bahwa reliability (kehandalan), assurance (jaminan kepastian) dan empati dari petugas masih rendah, hal ini dapat diminimalisir dengan melakukan :- Pembentukkan budaya kerja "error free? atau ?no mistake? (tidak ada kesalahan),- Secara periodik memberikan pelatihan-pelatihan dan menekankan kerja team work, dengan team work koordinasi antar bagian menjadi lebih baik;- Pembagian tugas secara proporsional (tidak bertumpuk pada seseorang);- Memberikan penghargaan atau sistem reward yang memadai terhadap kinerja pegawai yang dapat mencapai atau melebihi target;- Meningkatkan kompetensi petugas dengan memberikan pelatihan-pelatihan mengenai hal-hal yang sering menjadi pertanyaan penerima layanan;- Membangun personal approach antara petugas dengan penerima layanan, dengan secara terus menerus memberikan pelatihan-pelatihan tentang kualitas pelayanan;- Personal approach/sentuhan pribadi ini perlu didukung dengan sistem data base pegawai yang efektif.Dari skor Gap 3, diketahui bahwa ada gap antara service delivery dengan spesifikasi kualitas pelayanan, artinya service delivery dari petugas pelayanan kepegawaian masih belum memenuhi spesifikasi kualitas pelayanan dari Biro Kepegawaian. Selanjutnya, dari temuan penelitian tentang faktor gap 3, ada yang perlu diperbaiki yaitu pertama, sistem kontrol terhadap petugas, hal ini dapat diminimalisir dengan membuat suatu sistem pengukuran kinerja yang berdasarkan kompetensi pegawai termasuk kedisiplinan pegawai, dengan tidak melupakan reward/penghargaan bagi pegawai. Kedua, masih adanya konflik peran, hal ini dapat diminimalisir dengan penggunaan sistem pengukuran kinerja yang memfokuskan pada pelangganipenerima layanan dan tugas-tugas kerja dapat dibedabedakan supaya dapat mengatur beban kerja yang berlebihan. Ketiga, masih adanya ambiguitas peranan yang dialami oleh petugas pelayanan. Hal ini dapat diminimalisir dengan memberikan pelatihan-pelatihan yang didukung dengan pesan-pesan/informasi yang jelas mengenai apa yang diharapkan para pejabat/pimpinan sehingga ada umpan balik dari kinerja pegawai.Terakhir, uji korelasi antara faktor gap 3 dengan dimensi servqual, ternyata korelasinya tidak signifikan yang artinya tingkat hubungannya tidak begitu kuat, akan tetapi pada dimensi responsiveness mempunyai korelasi negatif dengan peran ambiguitas, artinya tingkat hubungan antar keduanya cukup kuat berlawanan. Pada dimensi empathy ternyata juga mempunyai korelasi yang signifikan dengan team work, yang artinya tingkat hubungan antar keduanya cukup kuat."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek keadilan sistem penggajian Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta memformulasi sistem penggajian yang memenuhi prinsip keadilan sesuai dengan perspektif manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) saat ini. Penelitian menggunakan pendekatan post-positivis dan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kandungan nilai keadilan dalam tujuan/sasaran sistem penggajian PNS dalam Undang-Undang ASN masih terbatas pada upaya pemenuhan keadilan internal dan keadilan eksternal, sementara kandungan nilai keadilan individual menjadi tidak koheren karena adanya pemisahan antara Gaji dengan pemberian Tunjangan Kinerja pegawai. Kandungan nilai keadilan dari sisi penerapan sistem penggajian PNS belum mampu terpenuhi hingga saat ini, hal tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu: a) alignment, basis golongan dan masa kerja saat ini yang dinilai sudah tidak relevan karena tidak mencerminkan nilai relatif suatu jabatan, b) competitiveness, besaran gaji kurang kompetitif dibandingkan dengan market rate, c) contributions, kurangnya penghargaan terhadap kinerja dan kompetensi pegawai, d) management, kurangnya transparansi khususnya terkait data dan informasi kemampuan keuangan Negara untuk alokasi gaji. Penelitian ini menghasilkan formulasi penggajian PNS dengan menggunakan pendekatan gaji berbasis jabatan (job-based pay), dengan parameter meliputi jumlah grade, rentang nilai, rentang gaji, dan garis kebijakan penggajian.

---

The objectives of analysis in this paper are: analyzing the aspect of equity in civil service pay system in National Civil Service Agency (BKN), and formulating civil service pay system in BKN in accordance with the State Civil Apparatus (ASN) Management Perspective. This study uses a post-positivist approach and descriptive study. The results showed that the equity content in the objective of the salary system of civil service as stipulated in the Law on ASN is still limited to the efforts of internal and external equity, while the values of individuals equity is incoherent because formulation of the Act clearly separates between civil service?s salaries and performance allowances. On the other hand the equity content of the pay system implementation is also not able to be fulfilled until now, it can be seen from several aspects which includes: a) alignment, salary structure of civil service based on clusters and length of service is considered to be irrelevant, because it does not reflect the relative value of a position, b) competitiveness, amount of salary of civil servants are less competitive than the market rate, c) contributions, lack of appreciation of the performance and competence, d) management, lack of transparency, especially related to data and information of the financial capacity of the State to the allocation of salary. This research resulted the formulation of a civil service pay system using the approach of job-based pay which used the number of grade, the points range, the pay range, and the pay policy line parameters."

"Penelitian ini meneliti tentang motivasi kerja pegawai di lingkungan Biro Persidangan Sekretariat Jenderal DPR-RI, maupun kinerja pegawai itu sendiri antara lain berupa pelayanan kegiatan persidangan di DPR-RI. Dengan penelitian ini diharapkan dapat diketahui gambarang tentang motivasi kerja pegawai di lingkungan Biro Persidangan, selaku tempat diadakannya penelitian tersebut.Selain itu hal yang pokok dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antara variabel motivasi kerja pegawai terhadap variabel kualitas pelayanan kegiatan persidangan di Biro Persidangan Sekretariat Jenderal DPR-RI.Kerangka teori yang dipergunakan untuk mendukung penelitian ini adalah teori tentang motivasi, meliputi pengertian-pengertian tentang motivasi, teori yang digunakan yang sesuai dengan permasalahan dan teori tentang pelayanan.Prinsip-prinsip pelayanan juga diuraikan dalam penelitian ini, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan. Selanjutnya dalam peneiitian ini juga mencari hubungan antara kedua teori tersebut untuk dijadikan kerangka pemikiran dalam penelitian ini.Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adaiah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah para pegawai di Iingkungan Biro Persidangan Sekretariat Jenderal DPR-Rl, maupun para Anggota DPR-RI. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 139 orang, dan sampel yang diambil adalah 58 orang.Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan mempergunakan kuesioner, wawancara dan observasi. Sedangkan teknis analisis data yang dipergunakan adalah teknik deskriptif korelasional. yang dibantu dengan tabel, gambar, dan grafik. Analisis korelasi data diolah dengan bantuan komputer.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi kerja pegawai di lingkungan Biro Persidangan Sekretariat Jenderal DPR-Rl cenderung dalam posisi sedang, kualitas pelayanan kegiatan persidangan juga dalam posisi sedang. Kemudian antara motivasi kerja pegawai dengan kualitas pelayanan mempunyai hubungan yang positif dan signifikan. Kontribusi motivasi kerja terhadap kualitas pelayanan menunjukkan skor 17%, dengan demikian dapat diartikan bahwa meningkatnya motivasi kerja akan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kegiatan persidangan, atau sebaliknya menurunnya motivasi kerja akan membawa dampak menurunnya kualitas pelayanan."

"Manajemen sumber daya manusia mencakup masalah-masalah yang berkaitan dengan pembinaan, penggunaan, dan perlindungan sumber daya manusia baik yang berada dalam hubungan kerja maupun yang berusaha sendiri. Maju mundurnya organisasi sangat bergantung kepada sumber daya manusia dan pengelolaanya. Begitu juga dengan rumah sakit, yang merupakan suatu organisasi yang padat karya, padat modal, padat ilmu pengetahuan, dan padat teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran kepuasan pelayanan urusan kepegawaian di Rumah Sakit Dr.H. Marzoeki Mahdi Bogor Tahun 2008.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian survey (survey research method) yang bersifat analitik (explanatory study), dengan analisis kuantitatif yang berasal dari data hasil pengisian kuesioner oleh responden sebagai analisis utama dan didukung dengan analisis kualitatif. Namun bila dilihat dari segi waktu, penelitian ini termasuk dalam metode cross sectional. Pengambilan sampel dilakukan secara random sampling dengan jumlah sampel 93 responden dan 5 informan yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Rumah Sakit Dr.H. Marzoeki Mahdi Bogor. Variabel Independen yang dipakai pada penelitian ini adalah karakteristik pegawai yang terdiri dari umur, pendidikan, jenis pekerjaan, dan lama bekerja. Sedangkan variabel dependen adalah kepuasan pelayanan urusan kepegawaian, yang dilihat dari 5 dimensi pengukuran yaitu kemampuan (ability), kehandalan (responsiveness), empati (emphaty), jaminan (assurance), dan tanggung jawab (accountability). Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: analisis univariat, bivariat dengan memakai uji Chi Square, dan diagram kartesius.Hasil penelitian didapatkan bahwa pada analisis univariat untuk karakteristik responden, sebesar 64,5% (60 responden) berumur lebih dari 40 tahun, sebesar 86% (80 responden) memiliki pendidikan tinggi, 43% (40 responden) dari kelompok non medis, dan 64,4% (60 responden) memiliki masa kerja lebih dari 10 tahun. Pada analisis bivariat, didapatkan bahwa jenis pekerjaan mempunyai hubungan yang signifikan dengan tingkat kepuasan pelayanan urusan kepegawaian RS Dr.H. Marzoeki Mahdi Bogor Tahun 2008 (p = 0,011). Dan hasil analisis berdasarkan distribusi frekuensi kepuasan total, responden puas sebesar 52,7% (49 responden), dan tidak puas sebesar 47,3% (44 responden) menyatakan tidak puas terhadap pelayanan urusan kepegawaian.Dari hasil penelitian yang dilakukan maka saran yang ditujukan untuk rumah sakit yaitu melakukan pengembangan karier bagi petugas urusan kepegawaian, dengan cara membuat program kerja, jangka pendek maupun jangka panjang, job description dan SOP (Standar Operating Procedures), birokrasi perjalanan berkas urusan kepegawaian, peningkatan kompetensi pegawai, melakukan pengawasan secara berkesinambungan dan memperkuat struktur organisasi."

"Latar belakang masalah tesis ini berkaitan dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, di mana sebagian besar wewenang Pemerintah Pusat diserahkan kepada Pemerintah Daerah, sehingga semua Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Pusat yaitu Pegawai Negeri Sipil Kantor Wilayah dan Kantor Departemen diubah jenis kepegawaiannya menjadi Pegawai Daerah. Dengan demikian Biro Kepegawaian mempunyai tantangan tugas yang semakin berat dan kompleks untuk mendayagunakan dan membina seluruh Sumber Daya Manusia baik yang ada saat ini maupun Sumber Daya Manusia Pusat yang akan beralih jenis kepegawaiannya menjadi Pegawai Daerah. Pendayagunaan Sumber Daya Manusia secara optimal dapat menghasilkan produktifitas kerja yang mampu melaksanakan beban tugas. Upaya pendayagunaan tersebut sesungguhnya erat kaitannya dengan kemampuan pimpinan untuk mempengaruhi perilaku bawahannya guna mencapai tujuan organisasi. Kemampuan ini disebut dengan kepemimpinan. Secara konseptual, tata Cara yang ditempuh pemimpin dalam menjalankan kepemimpinan menghasilkan Gaya Kepemimpinan. Selanjutnya, Gaya Kepemimpinan menghasilkan Situasi Kepemimpinan. Dalam kehidupan berorganisasi, faktor Gaya Kepemimpinan dan Situasi Kepemimpinan mempengaruhi Motivasi Kerja Pegawai. Bertitik tolak dari pemikiran tersebut, pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan : 1) Apakah terdapat perbedaan persepsi antara Pegawai Golongan II dengan Golongan III terhadap Gaya Kepemimpinan dan Situasi Kepemimpinan ? 2) Apakah terdapat perbedaan Motivasi Kerja antara Pegawai Golongan II dengan Golongan Ill ? 3) Bagaimana hubungan antara Gaya Kepemimpinan dan Situasi Kepemimpinan dengan Motivasi Kerja Pegawai ? Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan studi kasus, yaitu terhadap pegawai di Biro Kepegawaian Pemda DKI Jakarta. Untuk memperoleh data, digunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Kedua pendekatan ini digunakan secara komplementer. Populasi dari penelitian ini adalah pegawai Biro Kepegawaian Pemda DKI Jakarta. Mengingat adanya keterbatasan penulis, tidak seluruh pegawai diteliti tetapi menfokuskan pada sampel yaitu pegawai Golongan II dan 111 sebanyak 80 orang. Setelah dilakukan pengumpulan data, pengolahan data, analisis dan uji statistik, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: - Terdapat hubungan signifikan antara Gaya Kepemimpinan dengan Situasi Kepemimpinan dan Motivasi Kerja - Terdapat hubungan signifikan antara Situasi Kepemimpinan dengan Motivasi Kerja. - Terdapat hubungan signifikan antara Gaya Kepemimpinan dan Situasi Kepemimpinan dengan Motivasi Kerja. - Tidak terdapat perbedaan signifikan persepsi pegawai Golongan II dan 11I terhadap Gaya Kepemimpinan dan Situasi Kepemimpinan. - Tidak terdapat perbedaan signifikan Motivasi Kerja pegawai Golongan it dan III. - Dalam melaksanakan kepemimpinan, kualitas Gaya Kepemimpinan dan Situasi Kepemimpinan termasuk dalam kategori balk. Sedangkan pengaruh kedua faktor ini terhadap Motivasi Kerja termasuk dalam kategori sedang. Untuk meningkatkan produktifitas kerja pegawai Biro Kepegawaian, maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut: 1) Guna menumbuhkembangkan Motivasi Kerja, maka masih perlu dilakukan peningkatan kualitas Gaya Kepemimpinan dan Situasi Kepemimpinan dengan cara : (a) Mengintensifkan pemberian hukuman dan teguran untuk mengontrol kualitas hasil penyelesaian pekerjaan; (b) Lebih banyak memperhatikan tujuan dan keinginan yang menjadi harapan pegawai; (c) Memperluas kesempatan mendapatkan kepuasan, pengembangan kualitas SDM dan kemungkinan promosi. 2) Agar peningkatan kualitas Gaya Kepemimpinan dan Situasi Kepemimpinan dapat efektif, maka perlu ditempuh langkah strategis, yaitu : (a) Membuat standarisasi sistem dan prosedur pelaksanaan tugas; (b) Menyusun indikator kualitas pelaksanaan pekerjaan; (c) Menginventarisasi dan merumuskan tujuan, kebutuhan dan keinginan pegawai dalam bekerja, sehingga pimpinan memiliki patokan untuk memenuhi keinginan pegawai; dan (d) Merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan guna memenuhi tujuan, keinginan dan kebutuhan pegawai. Keseluruhan hasil penelitian tersebut, diharapkan dapat memiliki kegunaan secara teoritis, yaitu sebagai salah satu kontribusi dalam khazanah keilmuan. Selain itu, juga hendaknya memiliki kegunaan praktis, yaitu dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran mengenai langkah-langkah peningkatan produktifitas kerja pegawai, khususnya di Biro Kepegawaian dan pegawai Pemda DKI Jakarta pada umumnya."

"Biro Kepegawaian sebagai suatu unit yang berada pada Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM mempunyai tugas untuk melayani masalah kepegawaian kepada seluruh pegawai dilingkungan Departemen Hukum dan HAM yang saat ini jumlahnya kurang lebih 46.000 pegawai. Dengan jumlah yang harus dilayani demikian banyak, Biro Kepegawaian hanya memiliki 139 orang pegawai. Untuk itu disiplin kerja sangat diperlukan, agar pelayanan dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu. Kenyataan menunjukkan bahwa secara umum disiplin kerja pegawai masih jauh berbeda dari yang dicita-citakan. Hal ini dapat terlihat antara lain dari tidak disiplinnya pegawai terhadap jam kerja, banyaknya pegawai yang tidak masuk kerja dengan berbagai alasan yang dibuat-buat, menunda-nunda pekerjaan dengan alasan keterbatasan fasilitas tanpa memikirkan solusinya, bermain games pada jam kerja dan mengerjakan pekerjaan lain yang tidak berhubungan dengan tugasnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja perlu dijabarkan dan diteliti agar dapat diketahui faktor mana yang paling dominan mempengaruhi tingkat kedisiplinan pegawai pada Biro Kepegawaian. Sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat disesuaikan dengan tahapan implementasi kebijakan disiplin kerja pada Biro Kepegawaian.Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja pegawai pada Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian berupa sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang disiplin kerja, dan memberikan masukan serta umpan balik kepada berbagai pihak terutama dalam pengambilan kebijakan publik tentang disiplin kerja.Metode penelitian yang digunakan adalam metode survai. Metode pengumpulan data melalui observasi, dan kuesioner. Uji validitas dilakukan dengan melihat nilai Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy, Bartlett's test of Sphericity, Diagonal Anti-Image Correlation Matrix, "Cummulative %" pada Total Variance Explained, dan Factor Loading pada Component Matrix, yang didapat dengan mengoperasikan program SPSS (Statistic Program for Social Science) 13.0 for Windows. Penghitungan koefisien reliabilitas dilakukan dengan menggunakan teknik statistik koefisien alpha cronbach. Secara parsial 8 faktor yang mempengaruhi disiplin kerja berpengaruh secara signifikan, namun secara simultan faktor yang mempengaruhi disiplin kerja secara signifikan adalah faktor tujuan dan kemampuan, pengawasan melekat, sanksi hukuman, dan ketegasan. Faktor yang paling dominan mempengaruhi disiplin kerja adalah pengawasan melekat.

---

Personnel Bureau as a unit under the Secretariat General of Department of Law and Human Rights has duties to provide employment service to all employees at Department of Law and Human Rights. Currently, the number of employees are approximately 42.000 people. With such numerous employees to be served, the Personnel Bureau has only 139 personnel. Therefore, the work discipline is highly required in order to provide reliable and timely service. The facts indicate that in general the employees' work discipline is still far from ideal. It can be seen from the facts that the employees are undisciplined toward working hours, many employees are not attending office for unreasonable causes, delaying their job with reasons due to limited facilities without giving any solutions, playing games during working hours and doing other jobs unrelated to their duties. Factors influencing work discipline need to be described and examined in order to identify which factor is the most dominant in infuencing the level of employees' discipline at Personnel Bureau. So the result of this research is expected to be adjusted with stages of work discipline policies implementation at Personnel Bureau.The objective of this research is to analyze the influencing factors to employees' work discipline at Personnel Bureau of Secretariat General of Department of Law and Human Rights. The results of this research is expected to be used as study material in contributing some ideas in developing science in the field of work discipline, and giving inputs and feedbacks to all parties especially in public decision making on work discipline.The research method used is survey. Data collection method is using observation and questionnaire. Validity test conducted to see the value of Kaiser-Mayer-Olkin Measure of Sampling Adequacy, Bartlett's test of Sphericity, Diagonal Anti-Image Correlation Matrix, "Cumulative %" at Total Variance Explained, and Factor Loading at Component Matrix, obtained by using SPSS (Statistic Program for Social Science) program 13.0 version for Windows. Calculation of reliability coefficient conducted is using Alpha Cronbach coefficient statistical technique. In partial, the 8 factors which influence the work discipline are significant, but in simultaneous the significant factors which influence the work discipline are the factor of objective and competence, close supervision, sanction, and the decisiveness. The most dominant factor in influencing work discipline is close supervision."

"Lembaga Kepresidenan adalah salah satu lembaga yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian diberi kewenangan sebagai penentu kebijakan manajemen Pegawai Negeri Sipil. Presiden selaku kepala pemerintahan memiliki wewenang menetapkan mutasi kenaikan pangkat, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian serta mutasi jabatan PNS yang menduduki pangkat/golongan tertentu. Untuk menjalankan kewenangan tersebut, Biro Personil Sekretariat Kabinet bertugas membantu menjalankan tugas dan kewenangan Presiden di bidang administrasi kepegawaian tersebut.Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya mengungkapkan dan menganalisis kualitas pelayanan pada Biro Personil pada saat ini dan kondisi kualitas pelayanan yang diharapkan oleh para pegawai yang mengurus kenaikan pangkatnya di Biro Personil. Di samping itu, penelitian ini ingin mengungkapkan sejauh mana optimalisasi proses pelayanan telah dilakukan oleh Biro Personil dan bagaimana harapan penerima layanan terhadap upaya itu.Populasi dan sampel penelitian adalah para penerima layanan meliputi para PNS yang mengurus kenaikan pangkatnya dan petugas penghubung, ditambah pegawai pada Biro Personil Setkab yang menangani pemrosesan administrasi kepangkatan, pemberhentian dan pensiun. Dengan metoda sensus didapatkan 30 orang sampel internal dan 30 sampel eksternal.Ada dua teknik analisis yang digunakan, Pertama: analisis deskriptif dengan menggunakan analisis rentang kriteria untuk menentukan kriteria dari variabel yang akan diteliti. Kedua: analisis statistik untuk mengetahui koefisien korelasi, signifikansi, determinasi dan regresi untuk mengetahui sejauh mana tingkat keeratan hubungan antar variabel.Hasil penelitian dengan analisis rentang kriteria menunjukkan bahwa menurut pegawai pemberi layanan, kualitas pelayanan yang diberikan oleh Biro Personil normal, sedangkan harapan penerima layanan sangat tinggi. Hal yang sama terjadi pada hasil analisis terhadap optimalisasi proses pelayanan yang diupayakan oleh Biro Personil Setkab. Persepsi pegawai terhadap optimalisasi proses pelayanan normal, sedangkan harapan penerima layanan terhadap optimalisasi proses pelayanan sangat tinggi. Dari analisis terlihat bahwa terdapat kesenjangan antara persepsi pegawai Biro Personil dan harapan penerima layanan.Sedangkan berdasarkan hasil analisis statistik yang dilakukan menunjukkan adanya korelasi yang sangat kuat dan sangat signifikan antara variabel optimalisasi proses pelayanan (X) yang meliputi sistem, struktur, strategi, gaya kepemimpinan, penataan staf, skill dan pemilikan nilai dengan variabel kualitas pelayanan (Y). Nilai koefisien korelasi menunjukkan nilai 0,809 dan koefisien determinasi 0,654.Berdasarkan hasil penelitian ini ada beberapa saran yang perlu diperhatikan, yaitu: Pertama: Biro personil perlu memperkecil kesenjangan yang terjadi antara pihaknya dengan pihak penerima layanan, Kedua: perlu dibangun visi dan komitmen bersama di antara anggota organisasi Biro Personil untuk meningkatkan kualitas pelayanan, dengan secara terus menerus mengupayakan optimalisasi proses pelayanan melalui implementasi The Seven 'S Mc Kinsey secara konsisten."