Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Universitas dan lembaga-lembaga riset selama ini telah menyelanggarakan penelitiannya secara terpisah sesuai dengan orientasi, tujuan dan agenda kegiatannya masing-masing. Bidang perkotaan merupakan salah satu Pola Ilmiah Pokok dalam Statuta Universitas Indonesia dan program jangka panjang dalam mewujudkan "universitas riset". Selama perkembangannya telah banyak kajian perkotaan yang telah dilakukan oleh jurusan, fakultas dan lembaga riset yang ada di Universitas Indonesia dengan berpedoman pada aspek ilmu yang melatarbelakanginya. Belum adanya suatu rangkaian menyeluruh terhadap hasil kajian bidang perkotaan yang disertai dengan sistem informasi terpadu di lingkungan Universitas Indonesia memungkinkan terjadinya tumpah tindih kajian antar disiplin ilmu yang ada. Di samping itu hal ini menimbulkan kesan terpilah-pilahnya kajian perkotaan di Universitas Indonesia, sehingga harapan akan adanya satu. kesatuan sistem kajian bidang perkotaan yang komprehensif, bersifat multi dan inter disiplin serta berkelanjutan kurang dapat terwujud dengan baik.Kenyataan tersebut di atas menuntut dilakukannya inventarisasi, pengolahan serta kajian keterkaitan antar berbagai hasil kegiatan yang berkaitan dengan perkotaan di Universitas Indonesia melalui "Meta Riset kajian bidang perkotaan di Universitas Indonesia". Meta riset ini akan dilakukan melalui penghimpunan seluruh hasil kajian bidang perkotaan di Universitas Indonesia melalui studi pustaka dan wawancara terhadap beberapa pakar bidang perkotaan di Universitas Indonesia. Kegiatan meta riset ini bertujuan menghasilkan kesatuan sistem informasi dan data dasar tingkat universitas yang akan menjadi acuan bersama dalam melakukan pendidikan, penelitian, serta pengabdian masyarakat oleh warga Universitas Indonesia. Diharapkan dengan demikian akan diperoleh basis konseptual serta pendekatan kajian perkotaan "verse Universitas Indonesia yang bersifat komprehensif, multi, inter atau bahkan trans disiplin."

"ABSTRAKDaya tarik perkotaan telah mendorong terjadinya urbanisasi yang ditandai dengan perpindahan penduduk dan perubahan kegiatan dari pertanian menjadi non pertanian. Secara fisik hal ini terlihat dari perembetan lahan terbangun ke wilayah pinggiran perkotaan. Sebagai daerah pinggiran Kota Jakarta, Kabupaten Bogor dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan yang tinggi dan alih fungsi lahan yang meluas. Sebagai wilayah penyangga, perkembangan wilayah perkotaan di Kabupaten Bogor tentu harus dikendalikan karena pertumbuhan perkotaan yang terjadi di wilayah ini tentu akan berdampak pada munculnya dampak negatif seperti berkurangnya lahan pertanian produktif. Penurunan jumlah lahan pertanian produktif ini tentu akan berdampak pada menurunnya jumlah produksi pangan dan mengakibatkan semakin lebarnya kesenjangan kebutuhan pangan yang harus dipenuhi. Tingginya konversi lahan menjadi lahan terbangun mendorong perlunya upaya pengendalian perkembangan lahan terbangun di Kabupaten Bogor. Untuk itu dalam penelitian ini akan dilakukan analisis mengenai pola perkembangan lahan terbangun dan pengaruhnya terhadap lahan pertanian serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan lahan terbangun.Penelitian ini bersifat experimental research dengan menggunakan teknik penelitian spatial statistik yang merupakan kombinasi pemanfaatan data statistik yang terdistribusi secara spasial yang ditampilkan dan dianalisis dengan menggunakan perangkat Sistem Informasi Geografis (SIG). Beberapa teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif, analisis spasial, analisis korelasi dan anaisis kebijakan. Penelitian ini menggunakan data citra satelit LANDSAT dengan periode perekaman antara 2000, 2005 dan 2010. Untuk data sekunder penelitian ini menggunakan basis data Potensi Desa (PODES).Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa pola perkembangan lahan terbangun di wilayah perkotaan memiliki laju konversi dan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi (14% per tahun dan indeks sprawl sebesar 3,61) sehingga ini akan mendorong perubahan lahan terbangun yang cukup pesat. Tetapi berdasarkan hasil uji korelasi, perkembangan lahan terbangun yang tinggi tersebut ternyata tidak memiliki hubungan korelasi terhadap penurunan jumlah luas lahan pertanian. Hal ini disebabkan kemampuan elastisitas lokasi lahan pertanian yang cenderung berpindah dan/atau meningkat luasannya pada daerah peralihan dan zobikotdes. Selain itu, faktor yang mempengaruhi pola perkembangan lahan terbangun secara berurutan tingkat pengaruhnya adalah (1) Ketersediaan jalan; (2) Kepadatan Penduduk, (3) Kesesuaian Lahan; (4) Rasio Jalan per luas lahan terbangun; (5) Rasio fasilitas kesehatan; (6) Jumlah Fasilitas Ekonomi; (7) Rasio jalan per penduduk (8) Jumlah Penduduk dan (9) jumlah rumah tangga pengguna listrik PLN.

---

ABSTRACTThe attractiveness of urban areas, has led to the occurrence of urbanization that is marked by the movement of population and activity changes from agricultural to non-agricultural. Physically , it is seen from the spillovers of built up area to the urban fringe areas. As a suburb of Jakarta , Bogor Regency influenced by high growth rates and widespread land conversion. As a buffer area , development of urban areas in Bogor Regency necessarily have to be controlled due to urban growth that occurred in the region will certainly have an impact on the emergence of negative impacts such as reduced productive agricultural land. The decrease in the number of productive agricultural land will certainly decrease the amount of food production and lead to the widening gap of food needs. The high conversion of land into built-up areas, requiring the need to control the development of the built up area in Bogor Regency. For that in this study will analyze the patterns of development of the built up area , and its effect on agricultural land as well as to identify the factors that influence the development of the built up area.This study is an experimental research study using spatial statistical techniques that combine the use of statistical data that are spatially distributed and displayed and analyzed using the Geographic Information System (GIS). Some of the analytical techniques used in this research is descriptive statistical analysis, spatial analysis, correlation analysis and policy analysis. This study uses LANDSAT satellite image data with recording period between 2000, 2005 and 2010. This study used secondary data obtained from the Village Potential data (PODES).Based on the results of this study found that the pattern of urban development in Bogor Regency has a high conversion rate and population growth (14 % per year and the sprawl index by 3.61 ) so that this will encourage changes in the built up area quite rapidly. But based on the results of the correlation, the correlation between the development of the built up area to decrease the amount of agricultural land showed no significant value. This happens due to the elasticity of the location capability of agricultural land is likely to shift and / or increase its range in the "daerah peralihan" and zobingkotdes. In addition , factors that influence the development of the built up area in sequence rate effect is (1) Availability of roads , (2) Population Density , (3) Land Suitability ; (4) Ratio Road to the extensive built-up area ; (5) Ratio of facility health, (6) number of facilities Economics ; (7) Ratio of road per resident (8) population and (9) the number of household users of electricity."

"Fokus dari disertasi ini adalah memodelkan interaksi antara guna lahan, transportasi, dan lingkungan dalam meningkatkan dan mengatur kualitas perkotaan. Salah satu konsep untuk menggabungkan ketiga aspek tersebut adalah Pembangunan Berorientasi Transit, yaitu konsep pengaturan pertumbuhan ruang pada koridor transit dengan ciri-ciri guna lahan campuran, kompak, kemudahan untuk berjalan kaki, dan pembangunan yang difokuskan di sekitar kawasan transit. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membangun konsep pengaturan pembangunan perkotaan yang fokus pada konsep TOD ramah lingkungan. Penelitian ini mengusulkan tapak ekologis, emisi karbon, dan daya dukung ruang terbuka hijau sebagai indikator pembangunan perkotaan berkelanjutan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis guna lahan perkotaan dengan SIG, analisis transportasi, dan memprediksi skenario-skenario kebijakan pembangunan dengan menggunakan system dynamics. Hasil simulasi menunjukkan bahwa pemuatan konsep pembangunan berorientasi transit menjadi penting, tidak hanya untuk merestrukturisasi pertumbuhan guna lahan perkotaan secara efektif, atau meningkatkan penggunaan moda transportasi publik, namun juga dapat meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan.

---

The focus of this study is the modelling of interaction between land use, transportation, and environment in improving and managing urban quality. One of the concepts to integrate those three aspects is Transit Oriented Development (TOD). It is a concept of managing urban growth in transit corridor with the characteristics of mixed land use, compact, walking-distance, and development focused around public transit area. The purpose of this study is to build a concept for managing urban development with the focus of green TOD concept.

This study proposes ecological footprint, carbon emission, and green open space carrying capacity as sustainable urban development indicators. The methods applied for this research consist of urban land use analysis using GIS, transport analysis, and forecasting the development scenarios using system dynamics.

The simulation result reveals that the introduction of transit oriented development concept is of importance not only for restructuring urban land use growth effectively or regaining the modal share of public transport but also improving the urban environment quality."

"Pertumbuhan penduduk perkotaan merupakan fenomena yang sedang dihadapi di Indonesia dimana saat ini jumlah penduduk perkotaan mencapai 36% dari total jumlah penduduk Indonesia. Selain daripada itu akibat tingginya laju urbanisasi tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan, menyebabkan berkembangnya kawasan permukiman padat penduduk dan kumuh di wilayah perkotaan. Akibatnya terjadi peningkatan kualitas orang-orang yang datang dan menetap di kota menjadikan kota semakin padat. Sebagian besar penduduk kota adalah masyarakat berpenghasilan rendah. Krisis ekonomi yang terjadi semakin mempercepat penurunan kualitas lingkungan fisik di kawasan permukiman padat penduduk dan kumuh. Kemampuan daya beli masyarakat menjadi menurun termasuk pemeliharaan prasarana dan sarana di kawasan permukiman, pula krisis tersebut meningkatkan jumlah penduduk miskin termasuk di wilayah permukiman kumuh. Dan dalam rangka mengupayakan percepatan pengentasan kemiskinan, salah satu cara yang ditempuh oleh pemerintah adalah menata kawasan permukiman kumuh di perkotaan dengan meluncurkan program-program penataan kawasan kumuh yakni program perbaikan fisik permukiman, program perbaikan dan peningkatan ekonomi serta program pemberdayaan masyarakat untuk perbaikan dan peningkatan sosial - budaya masyarakat. Kebijakan yang diterapkan dalam pelaksanaan program tersebut melalui konsep pendekatan Tribina dan pengembangannya dengan konsep Catur Bina Teknologi. Namun dalam pelaksanaannya program-program tersebut tidak dapat berjalan dengan lancar, bahkan masyarakat tidak peduli akan pelaksanaan program tersebut. Hal ini dikarenakan masih berlakunya sistim top down programme yang diberlakukan oleh pemerintah walaupun skalanya kecil serta tidak adanya sosialisasi peluncuran program secara transparan, sehingga masyarakat tidak mempunyai kesempatan untuk mengusulkan keinginannya sesuai dengan kepentingan masyarakat, sehingga hal tersebut menimbulkan konflik kepentingan antara pemerintah dan masyarakat. Untuk mengetahui sampai seberapa jauh konflik kepentingan tersebut, dan untuk memecahkan penelitian, maka ditentukan lokasi studi kasus yaitu Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Kodya Jakarta Barat dengan pertimbangan wilayah tersebut termasuk permukiman yang tingkat kekumuhannya di DKI Jakarta sangat tinggi. Selain itu kondisi ,wilayahnya sangat tidak mendukung, berada 1-2 meter diatas permukaan laut, yang mengakibatkan wilayah tersebut mudah sekali tergenang banjir, sehingga setiap kali program perbaikan kampung dilaksanakan, hanya dapat bertahan sampai dengan 3 tahun. Setelah itu rusak kembali atau kumuh kembali; selain itu juga tidak adanya dukungan partisipasi dari masyarakat setempat. Bertolak dari kenyataan tersebut diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi konsep dan kebijakan untuk penanganan kawasan permukiman kumuh di perkotaan, sejauh mana tingkat keberhasilannya dan berupaya untuk dapat memecahkan konflik kepentingan yang sering terjadi antara pemerintah dan masyarakat di kelurahan Kapuk. Analisa dilakukan dengan menggunakan metode Game Theory dengan AHP untuk memecahkan konflik kepentingan yang terjadi dan menentukan alternatif kebijakan yang baik yang dapat diterima oleh masyarakat dan pemerintah yang seimbang sehingga setiap program yang diluncurkan dapat dilaksanakan secara terpadu dan sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Dengan kata lain masyarakat dapat merasa memiliki seluruh hasil pembangunan baik fisik, ekonomi dan sosial - budaya. Dari hasil analisa dengan AHP dan Game Theory didapatkan hasil akhir payoff antara pemerintah dan masyarakat terjadi keseimbangan strategi yaitu pada strategi peningkatan usaha masyarakat yaitu dengan memberikan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha yang produktif kepada masyarakat sehingga mendapatkan niiai tambah dan mendukung usaha-usaha masyarakat serta membangun, merehabilitasi dan melengkapi fasilitas usaha seperti prasarana dan sarana tempat usaha, yang merupakan strategi terbaik dalam menghadapi strategi masyarakat yakni menempati bangunan rumah seadanya yang notabene non standard dengan tujuan utama dapat berteduh dari panas dan hujan untuk selanjutnya dapat mengkonsentrasikan diri dalam mencari nafkah, demikian pula sebaliknya. Kedua strategi tersebut (pemerintah dan masyarakat) sama kuatnya. Dengan berjalannya waktu dan perubahan-perubahan yang akan terjadi maka tugas Pemerintah termasuk pemerintah daerah lebih terkonsentrasi sebagai regulator dan pembuat kebijakan. Untuk itu analisis yang sangat mungkin terjadi adalah masyarakat menentukan terlebih dahulu strategi yang akan dijalankan, kemudian diikuti dengan strategi yang dipilih oleh pemerintah yaitu peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam segala bidang pembangunan baik ekonomi, fisik dan sosial - budaya. Dengan demikian diharapkan tidak akan terjadi lagi konflik kepentingan antara pemerintah dan masyarakat. Dan kebijakan pemerintah dengan membiarkan warga menempati bangunan seadanya merupakan kebijakan dalam jangka pendek mengingat kondisi perekonomian negara masih dalam kondisi krisis, dimana masyarakat yang berpenghasilan rendah mengutamakan mencari nafkah tanpa mempedulikan kondisi bangunan tempat tinggal maupun lingkungannya. Selanjutnya untuk mencapai target yang telah ditentukan dapat direkomendasikan kebijakan untuk jangka menengah dan panjang, yang mengacu dari hasil analisa Game Theory yaitu pertama kebijakan peningkatan dan pengembangan kesempatan kerja dan kegiatan usaha baik usaha yang bersifat tradisional maupun pengembangan usaha baru; kedua kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, melalui kelompok-kelompok swadaya masyarakat dan ketiga kebijakan pembangunan rumah susun sewa bagi masyarakat berpenghasilan rendah perlu dilanjutkan dan ditingkatkan. Sedangkan dari hasil analisa sensitivitas secara keseluruhan menunjukkan bahwa hirarki kurang sensitif terhadap perubahan prioritas, artinya apabila prioritas kriteria yang dilakukan oleh pemerintah di rubah, maka strategi kebijakan yang paling baik dilaksanakan oleh pemerintah adalah peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam setiap kegiatan pelaksanaan pembangunan di segala bidang. Sedangkan hasil analisa sensitivitas dari hasil analisa konflik yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa strategi kebijakan yang paling baik saat ini dalam arti untuk jangka pendek dilaksanakan oleh pemerintah adalah meningkatkan dan mendukung usaha-usaha masyarakat dengan memberikan kesempatan kerja dan kesempatan usaha produktif seluas-luasnya kepada masyarakat serta membangun dan merehabilitasi fasilitas-fasilitas seperti prasarana dan sarana tempat usaha. Jadi kesimpulan yang dapat ditarik bahwa bagaimanapun bentuk program penanganan kawasan permukiman kumuh di perkotaan dilaksanakan, maka yang paling penting dilakukan oleh pemerintah adalah mengajak serta masyarakat untuk ikut andil mulai dari usulan program, perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengoperasiannya dan pemeliharaannya, sehingga program-program tersebut benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu yang tidak kalah pentingnya yakni pemerintah harus duduk bersama-sama dengan masyarakat untuk mensosialisasikan program-program yang akan dilaksanakan secara transparan sehingga masyarakat mengerti benar akan hal-hal yang harus dilaksanakan sesuai dengan kapasitasnya sebagai penerima program."

"Pemilihan indikator kota merupakan sesuatu yang belum pemah dilakukan oleh pihak Pemerintah Propinsi DKI Jakarta. Pemilihan indikator kota sangat panting untuk mengetahui efek yang timbul akibat kegiatan yang dikerjakan oleh pihak pemerintah. Oleh karena itu pemilihan terhadap indikator harus dilakukan oleh para ahli perkotaan yang memiliki kemampuan dalam bidang masing-masing.Dengan menggunakan metode Analitycal Hierarchy Process, pemilihan terhadap indikator dapat dilakukan dengan memberikan bobot melalui perbandingan berpasangan dari masing-masing indikator.Penelitian dilakukan pada indikator sektor kesehatan sebagai studi kasus dengan cara memilih dan memprioritaskan indikator tersebut oleh ahli perkotaan. Kemudian dilanjutkan dengan merating ahli perkotaan berdasarkan kriteria Curriculum Vitae Standar.Hasil akhir dari penelitian ini adalah prioritas dan bobot dari indikator sektor kesehatan yang telah dipilih oleh Ahli Perkotaan, dan kriteria. Ahli Perkotaan berdasarkan kriteria Curriculum Vitae Standar. Prioritas dan bobot dari indikator sektor kesehatan diperlukan dan digunakan pihak pemerintah dalam hal perencanaan.

---

Selecting city indicators is a task that has not been carried out by The Regional government of DKI Jakarta Province. Selecting city indicators is important to see the effect from the activities that regional govemment do in the city. Because of that reason, the selection of city indicators must be donc by the City’s Experts with the expertise in their fields.

By using Analitycal Hierarchy Process, selecting the indicators is carried out with giving weight and doing pairwise comparison between the indicators involve.

This research was conducted in selecting and prioritizing indicators in the health sector as a case and thc selection was done by thc City’s Experts. The research continued by rating the City’s Experts with standard cuniculum vitae as the rating criteria.

Final result of this research is the priority and weight of indicators for the health sector that has been selected by City’s Experts, and the City’s Experts criteria based on the criteria from standard curriculum vitae. Priorities of the indicators can be used bythe govemment to make plan."

"ABSTRAKKota yang berbasis sektor pertambangan kerap kali menemui masalah ketika kegiatanproduksi tambang berhenti. Kota Sawahlunto mengalami persoalan penurunan jumlahpenduduk, perlambatan aktivitas perekonomian dan kerusakan lingkungan pasca PT BAUPOmenghentikan kegiatan produksi batubaranya. Untuk mengatasi persoalan tersebut,Pemerintah Kota Sawahlunto mengeluarkan serangkaian kebijakan yang diharapkandapat memulihan kondisi perkotaan seperti sediakala.Kebijakan regenerasi kota yang diluncurkan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto ditujukanuntuk mengembalikan perkembangan kota Sawahlunto melalui transformasi ekonomi,sosial dan lingkungan yang disebabkan oleh terhentinya kegiatan produksi pertambangan.Regenerasi yang terjadi Sawahlunto merupakan proses menarik untuk dipelajari dalamkonteks perkembangan kota yang kembali bangkit dari kemunduran yang dialami sektorpertambangan.Penelitian ini akan menggali mekanisme penyusutan kota yang terjadi di akhir abad 20.Pemahaman mengenai faktor-faktor yang mendorong perkembangan kota diharapkandapat memberikan latar belakang yang cukup dalam menemukenali proses penyusutankota di Sawahlunto. Pemahaman mengenai proses regenerasi kota yang terjadi diSawahlunto akan dilakukan melalui eksplorasi terhadap fenomena penyusutan kota yangterjadi di Sawahlunto pada akhir abad 20.Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan strategi penelitianstudi kasus tunggal. Pengumpulan data primer didapat melalui wawancara mendalamyang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan.Sedangkan pengumpulan data sekunder yaitu dengan studi kepustakaan denganmenghimpun data dari berbagai literatur seperti buku-buku, artikel, majalah, surat kabardan sebagainya yang berhubungan dengan topik penelitian ini.Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka penyusutan kota Sawahluntodipengaruhi oleh kondisi ekonomi serta situasi sosial politik di tingkat global dannasional. Kesimpulan ini didapatkan melalui data bahwasanya fenomena penyusutan kotatelah beberapa kali terjadi di Sawahlunto. Respon yang diambil dalam menghadapipersoalan penyusutan kota di masa lalu menjadi perbandingan sekaligus pembelajarandalam menilai respon yang diambil saat ini dalam menghadapi penyusutan. Prosesperkembangan kota Sawahlunto merefleksikan bagaimana kota-kota di Indonesia yangpembentukan awalnya disebabkan oleh kepentingan global dan kemudian secara mandirimendefinisikan kembali falsafah kehidupan kotanya.Pilihan kebijakan dan strategi untuk merespon penyusutan kota amat ditentukan olehpihak yang memegang peran sebagai otoritas pembangunan kota. Saat ini PemerintahKota memegang peran lebih besar dalam proses pembangunan kota Sawahlunto.Pemerintah Kota memberikan ruang yang lebih besar kepada warga untuk terlibat dalamproses regenerasi kota. Aksesibilitas terhadap ruang kota yang lebih besar mempengaruhiefektivitas program regenerasi yang diusung oleh Pemerintah Kota Sawahlunto.Keberadaan Pemerintah Kota sebagai aktor utama proses regenerasi menunjukkan sebuahpembelajaran yang baik bagi Pemerintah Daerah yang akan menghadapi persoalan serupa dengan Sawahlunto. Perkembangan kota Sawahlunto adalah bentuk nyatabagaimana transisi pengelolaan kota dari perusahaan tambang kepada pemerintah sipilberjalan dengan baik. Transisi ini yang kemudian menjadi salah satu faktor keberhasilandalam melakukan proses regenerasi kota.Pemerintah Kota yang memberikan akses yang sama terhadap proses penyusunankebijakan ataupun tahapan pelaksanaan regenerasi kota adalah langkah manajemenpembangunan kota yang patut diimplementasikan di wilayah lain dengan persoalanserupa.

---

ABSTRACTMining sector-based cities are often encountering problems when the mining activitiesclosed down. Sawahlunto, a city once well known for its coal mines, has experienced adecrease in population, economic downturn, environmental damage and other problemsafter PT BA-UPO closed down its coal mining operation in the city. To overcome thisproblem, Sawahlunto Municipality Administration has issued a series of policies whichare expected to be able to restore the city’s condition.The city’s regeneration policies aimed at restoring the development of Sawahluntothrough the transformation of economic, social and environment that have been spoileddue to the closing down of mining activities in the city. The regeneration policies thattakes place in Sawahlunto has been an interesting process to be studied in the context ofurban development whereby a city has managed to revive from economic downturn as thedomino effect of the setback suffered by the mining sector.This study will explore the city shrinkage mechanism that occurred at the end of the 20thcentury. An in-depth comprehension on factors that encourage the development of a cityis expected to provide sufficient background in the process of identifying city shrinkagein Sawahlunto. The comprehension on regeneration process that occurs in Sawahluntowill be obtained through the exploration of the city shrinkage phenomenon that took placein Sawahlunto Municipality at the late 20th century.This study deploys a qualitative research approach with a single case study as its researchstrategy. The primary data collection was carried out through in-depth interviewsconducted by asking questions directly to appropriate infromant. The secondary datacollection was carried out through literature study, collecting data from a variety ofliteratures such as books, articles, magazines, newspapers and other media related to thisresearch topic.Based on the results of the study, the shrinkage of Sawahlunto Municipality is affected byglobal economic condition and socio-political situation at the national level. Thisconclusion is made based on the data obtained which suggests that city shrinkagephenomenons have taken place in Sawahlunto for several times. Responses taken towardsthe city shrinkage issues in the past have become the comparison and lesson learned inassessing the response made in tackling the same issue this time. The developmentprocess of Sawahlunto reflects how the cities in Indonesia, which are originally formedbased on global importance, independently redefine the philosophy of their lives.The policy and strategy option to respond to the city shrinkage is heavily determined byany party who holds the role as the urban development authority agency. Currently, thecity administration holds a greater role in the development process of Sawahlunto. Thecity administration provides a larger space for the community to be involved in theregeneration process of the city. The larger accessibility to urban space affects the effectiveness of the regeneration program promoted by Sawahlunto MunicipalityAdministration.The existence of city administration as the main actor of the regeneration process inSawahlunto has shown a good lesson for any other local governments who will facesimilar problem. The development of Sawahlunto is a real tremendous example on thetransition of urban management from mining company to a public government. It isindeed this transition that become one of the success factors in the regeneration process ofthe city.The Urban Local Government that provides equal access towards the policy makingprocess or the city regeneration phases is the urban development management measuresthat should be implemented in other local governments with similar problems"