Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Evaluasi terhadap program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir TA 2001 sudah dilakukan oleh Center for Information and Development Studies Persada Consultant. Tim LSM Pusat Inkubasi .Bisnis Usaha Kecil propinsi Jambi yang melaksanakan program tersebut. Evaluasi yang memberikan perhatin khusus pada aspek perubahan perilaku sasaran program belum dilakukan. Perubahan perilaku penting dikaji untuk melihat sejaumana program dikatakan berhasil.Untuk memperoleh gambaran proses perubahan perilaku tahap derni tahap secara mendalarn, evaluasi dilakukan dengan menggunakan motode analisa berfikir logis ( logical framework analysis) dengan melihat input, output, affect, dan impact. Hasil evaluasi kemudian dipetakan dengan menggunakan prinsip dasar Romans dalam perubahan perilaku.Penelitian evaluasi ini bertujuan melihat apakah program yang dilaksanakan mencapai sasaran program seperti yang direncanakan sebelumnya dan bagaimana mencapainya. Populasi pada penelitian adalah nelayan yang mendapatkan bantuan modal usaha dari program PEMP TA 2001 di kelurahan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Propinsi Jambi. Penelitian menggunakan data kuantitaf untuk memperoleh gambaran lokasi studi dan masyarakatnya dan data kualitatif sebagai hasil focus group discussion dan wawancara yang dilakukan dengan informan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan perilaku yang terjadi pada program PEMP sudah sampai pada tahap impact terhadap nelyan itu sandhi, tapi belum pada masyarakat sekitar. Perubahan perilaku nelayan yaitu nelayan bersedia membentuk kelompok dan menjadi kader, memiliki modal usaha dari rencana definitif yang diusulkan, sehingga nelayan tidak tergantung lagi pada toke. Melalui pengorganisasian kelompok dan penguatan kelembagaan, nelayan menyetujui sistem bagi hasil untuk mengembangkan modal usaha dengan memilih memakai perahu motor ukuran 7 m x 120 cm, mesin robin Ey.20 B, dan jaring tangsi 113 4 peel, serta perlengkapan melaut lainnya.Temuan lain memperhatikan kekuatan dan kelemahan program. Usaha-usaha proses pemberdayaan, dan pendampingan yang diakukan oleh staf LSM PINBUK, tersedianya kelembagaan sosial-ekonomi dengan pengelolaan sistem bagi hasil, kepemilikan aset melaut, serta didukung komitmen nelayan terhadap program menunjukkan kekuatan. Kelemahan program yang diperoleh berdasarkan temuan lapangan seperti kurangnya perhatian pengurus LEPP M3 pada aspek alokasi biaya pemeliharaan dan kecelakaan armada dan alat tangkap, desain pelatihan materi yang sulit dipahami nelayan, kurangnya staf Dinas Perikanan dan Kelantan melakukan pembinaan secara langsung (kunjungan) kelapangan, dan kurangnya pengetahuan Konsultan Manajemen Kabupaten tentang kehidupan ekonomi sosial & budaya pada sasaran program, serta dampak program terhadap nelayan sekitar yang belum terlihat.Prinsip dasar Homans dan social behavior yang terdapat dalam penelitian adalah stimulus, action, reward, value dan expectation. Proposisi stimulus, success, value, dan agresi approval yang tepat menggambarkan perubahan perilaku nelayan. Lebih lanjut, berdasarkan temuan lapangan, pertimbangan rasional dalam memilih beberapa alternatif kegiatan usaha melaut adalah faktor biaya produksi merupakan faktor dominan yang dipertimbangkan nelayan untuk menentukan armada & teknologi alat tangkap."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang pelaksanaan program PEL melalui pengadaan alat tangkap dalam upaya pemberdayaan masyarakat nelayan di Kelurahan Balohan Kecamatan Sukajaya Kota Sabang Daerah Istimewa Aceh. Perhatian kepada kelompok masyarakat nelayan di wilayah ini penting dilakukan karena di samping memiliki potensi perikanan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, juga masih terdapat masyarakat nelayan yang relatif masih miskin.Program ini bertujuan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat di daerah yang berpotensi dengan cara meningkatkan nilai tambah produksinya melalui pembentukan dan pendayagunaan kelembagaan, mobilisasi sumber daya, serta jaringan kemitraan pengembangan usaha kecil sesuai kompetensi ekonomi lokal.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tahapan dalam pelaksanaan program PEL melalui pengadaan alat tangkap di lapangan, hambatan-hambatan, dan alternatif pemecahannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan, wawancara mendalam (indept interview) dan observasi langsung dimana peneliti langsung berada di lapangan. Informan dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling selanjutnya informan lain ditelusuri dengan mengikuti prinsip teknik snow ball.Dari hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan Program PEL melalui pengadaan alat tangkap meliputi beberapa tahap, yaitu tahap sosialisasi program, tahap persiapan, pelaksanaan dan tahap pelestarian kegiatan. Sosialisasi program terdiri dari kegiatan penyebaran informasi dan pelatihan. Penyebaran informasi melalui mimbar ceramah di meunasah (surau) lebih efektif dari pada papan informasi dan brosur-brosur, hal ini disebabkan masyarakat setempat sangat patuh terhadap agama dan aturan adat. Papan informasi dan brosur-brosur ternyata kurang menarik minat kelompok sasaran, karena masih kurangnya kemampuan dan minat baca dari masyarakat, sehingga informasi tentang program hanya beredar dan dipahami oleh kalangan terbatas. Pertemuan diskusi kelompok sasaran melalui lembaga yang telah tumbuh dalam masyarakat menjadi sarana dalam penyampaian informasi. Dalam sosialisasi program juga dilaksanakan pelatihan manajemen keuangan dan industri bagi masyarakat pemanfaat serta sifat dari program tersebut.Tahap persiapan pelaksanaan program meliputi pemilihan desa partisipasi, pembentukan kelompok, dan perumusan rencana kegiatan. Pemilihan desa partisipasi PEL dilaksanakan berdasarkan musyawarah, namun dalam hal ini terlihat adanya intervensi dimana forum musyawarah tersebut terlalu diarahkan oleh dikoordinator TPPK. Pembentukan, kelompok KMP masih dirasakan belum tepat sasaran yang mana keputusan lebih didominasi oleh pihak petugas dan begitu pula dengan perumusan rencana kerja masih terlihat kebutuhan yang diberikan belum mewakili dari kelompok masyarakat pemanfaat. Oleh karena itu persiapan pelaksanaan diharapkan dapat menjadi proses belajar bagi masyarakat, sehingga rencana program yang dibuat sesuai dengan kebutuhannya.Pelaksanaan kegiatan meliputi tahap pengajuan dan pencairan dana, kegiatan kelompok sasaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan. kegiatan pengajuan dan pencairan dana dilakukan berdasarkan rencana kegiatan (RK) yang telah dimusyawarahkan ditujukan kepada pimpinan proyek agar dana dicairkan ke rekening TPPK yang ada di bank lokal (BM), selanjutnya diajukan ke KPKN dengan dilengkapi tanda tangan ketua TPPK dan FK. Dalam pelaksanaan kegiatan PEL, keterlibatan kelompok sasaran belum memberikan masukan-masukan yang bersifat pemikiran, hal ini terlihat dari peralatan yang di berikan belum sesuai dengan kebutuhan KMP. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan hasil dilaksanakan oleh tim pelaksana dengan melibatkan warga masyarakat sehingga terbentuk suatu sistem dalam komunitas untuk melakukan pengawasan secara internal, tetapi sayangnya kegiatan tersebut hanya dilakukan pada awal-awal program saja. Peningkatan pendapatan tidak disebabkan oleh kerjasama kelompok, akan tetapi penggunaan alat tangkap yang efektif.Kemudian tahap pelestarian, dalam pelestarian program terlihat masih kurang berjalan karena tingkat kesadaran dari petugas masih kurang dalam mengarahkan dan memantau sistem perguliran dana, demikian juga dalam pemasaran, peran jaringan kemitraan dengan pihak swasta belum terlihat. Menurut pengamatan di lapangan terlihat bahwa terminasi yang dilakukan bukanlah karena masyarakat pemanfaat yang mandiri atau berhasil, melainkan karena habisnya waktu yang telah ditetapkan dalam proyek telah berakhir.Beberapa kendala dalam pelaksanaan program antara lain: kurangnya peran tim pelaksana (fasilitator) dalam pelaksanaan program, sosialisasi program kurang berhasil, kurangnya motivasi dan partisipasi masyarakat, rendahnya tingkat pendidikan dan kualitas masyarakat, minimnya tanggungjawab serta sikap malas (budaya malas) yang dimiliki oleh anggota kelompok sasaran, dengan demikian tingkat keberhasilan program rendah atau tidak mencapai tujuan.Perbaikan yang perlu dilakukan agar pelaksanaan program PEL melalui pengadaan alat tangkap berjalan dengan efektif maka perlu meningkatkan peran serta tim pendamping (fasilitator) sehingga kehadirannya dapat menjadi motivator, perlu dilakukan penataan ulang perencanaan agar tercipta keserasian antara tujuan dengan kebutuhan kelompok sasaran dalam pelaksanaan program, Pemerintah secara konsisten mendorong masyarakat untuk menuntut ilmu, disamping itu juga perlu dilakukan persiapan sosial dengan mengedepankan metode participatory rural appraisal (PRA), dan mengadakan pendekatan non-direktif."

"Salah satu program unggulan yang dijadikan sebagai altematif pemecahan masalah kemiskinan yang dihadapi komunitas nelayan adalah program PEMP. Program ini telah dilaksanakan di Kelurahan Mamburungan Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan periode tahun 2001 - 2002. Penelitian ini mencoba melakukan penelusuran terhadap proses pelaksanaan program untuk memperoleh penjelasan bagaimana hasil yang telah dicapai program dalam memberdayakan komunitas nelayan di wilayah tersebut.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif analitik untuk menghasifkan informasi tentang proses dan hasii pelaksanaannya, yang diperoleh melalui informan. Pemilihan informan dilakukan dengan purposive sampling yakni meliputi penanggung jawab operasianal program, penanggung jawab wilayah kecamatan dan kelurahan, konsultan manajemen (KM) dan staf teknis program, pihak pengelola program dan nelayan sebagai penerima manfaat program. Untuk mendapatkan informasi dari informan tersebut, peneliti menggunakan in-depth interview, observasi dan studi pustaka.Dari hasil penelitian diketahui, proses perencanaan program diiaksanakan di tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan. Keseluruhan proses penyusunan rencana kegiatan di tingkat Kota dan Kecamatan dilaksanakan untuk memfasilitasi pelaksanaan program baik secara administrasi maupun teknis kepada Kelompok Masyarakat Pemanfaat (KMP) dengan menumbuhkan peran serta dan berbagai pihak yang terkait untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program. Pada tingkat Kelurahan dilaksanakan penyusunan usulan rencana kegiatan tindak lanjut (RIM) melalui diskusi kelompok peserta yang sistematis dalam kerangka perencanaan partisipatif. Proses pelaksanaan program melalui dua tahap kegiatan yaitu persiapan dan pelaksanaan kegiatan. Persiapan program diimplementasikan melalui kegiatan sosialisasi, seleksi peserta, pembentukan kelembagaan, pelatihan peserta, pencairan dan penyaluran dana ekonomi produktif (DEP) sebagai upaya fasilitasi dan menstimulir kelompok peserta program untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Pelaksanaan kegiatan ekonomi produktif dilandasi pengetahuan lokal nelayan, introduksi teknologi dan pengadaan sarana penunjang, pelatihan teknis perikanan, pendampingan manajemen usaha kelompok dan kewirausahaan serta kerjasama pemasaran hasil perikanan secara vertikal dan horizontal. Proses pengernbangan kegiatan ekonomi dlarahkan kepada keberdayaan komunitas nelayan dalam mengakumulasi dan mendistribusikan DEP secara koordinatif dan kerjasama antar lembaga PEMP dengan prioritas pengembangan kepada keterkaitan jenis dan skala usaha KMP sebelumnya. Proses pengawasan dilakukan secara tes-buka dan melibatkan berbagai pihak terkait untuk berperan aktif menyampaikan hasil pengawasannya. Metode pengawasan dan pelaporan, dilaksanakan secara eksternal oleh Dinas/Intansi terkait yang melibatkan KMP dan masyarakat kelurahan dan secara internal dilakukan antar pengurus Mitra Desa (MD), KMP, LEPP-M3, Tenaga Pendamping Desa (TPD) dan staf teknis program.Dari proses pelaksanaan program PEMP tersebut, telah dihasilkan perencanaan kegiatan di tingkat Kota dan Kecamatan yaitu administrasi, pemilihan KM, menetapkan lokasi dan peserta program, koordinasi dan sinkronisasi program serta alokasi pembiayaan program. Perencanaan kegiatan ini mampu mendorong partisipasi aparat pemerintah, pihak swasta, masyarakat nelayan dan stakeholders terkait lainnya untuk berperan aktif dalam pelaksanaan program. Perencanaan kegiatan di tingkat kelurahan melalui forum musyawarah dan diskusi kelompok antar peserta program berhasil menyusun rencana kegiatan ekonomi produktif.Keberhasilan dalam penyusunan ini telah mampu mendorong partisipasi aktif komunitas nelayan, baik secara individu maupun kelompok didalam menyusun rencana kegiatan ekonomi produktifnya. Persiapan program berhasil memfasilitasi dan meningkatkan kapasitas komunitas nelayan dalam melaksanakan kegiatan program, hal ini ditunjang dengan berfungsinya forum sosialiasi berjenjang, keterlibatan peserta dalam seleksi program, pembentukan kelembagaan berdasarkan sistem tata nilai dan unit unit usaha masyarakat setempat serta pengembangan kelembagaan melalui penguatan secara internal dan eksternal, pelatihan secara terstruktur dan terencana sesuai kebutuhan jenis usaha dan lembaga serta mekanisme penyaluran dan pengembalian DEP dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pelaksanaan kegiatan ekonomi produktif mampu meningkatkan pendapatan KMP, memenuhi kebutuhan dasar, kepemilikan aset kelompok, melaksanakan tabungan anggota dan kelompok serta membayar angsuran kredit. Manajemen usaha KMP telah menumbuhkan partisipasi aktif anggota kelompok dalam menjalankan kegiatan usahanya.Pada tahap pengembangan kegiatan ekonomi, KMP mampu mendatakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja baru bagi nelayan miskin dilokasi dan diluar lokasi sasaran program, pengembangan jenis dan skala saha pendukung, partisipasi untuk dana sosial program, pembangunan kelurahan dan dana swakelola sosial lainnya, tersedianya dana operasional LEPP-M3 dan dana insentif MD. Pengawasan program mampu meningkatkan kernampuan dan keterlibatan anggota dan pengurus KMP serta masyarakat kelurahan untuk mengawasi jalannya pelaksanaan program secara berkesinambungan.Hasil penelitian merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah : pertama, meningkatkan struktur armada KMP Pukat dan melatih nelayan dalam operasionalnya serta upaya diversifikasi produk olahan, memfasilitasi kemitraan usaha KMP yang baru, meningkatkan penyediaan modal melalui skim kredit Mina Mandiri, mengimplementasikan pedaman teknis Nilai Tukar Nelayan. Kedua, meningkatkan sarana prasarana pemasaran KMP Induk, agar berkembang menjadl Cold Storage Mini. Ketiga, melaksanakan proses legalisasi LEPP-M3 menjadi Koperasi Nelayan dan merestrukturisasi Mitra Desa menjadi Lembaga Keswadayaan Sosial Masyarakat Pesisir (LKSMP). Keempat meningkatkan kegiatan koordinasi dan pembinaan teknis pasta program. Kelima, menerbitlan Peraturan Daerah tentang sistem pengelolaan perikanan dengan merevitalisasi kearifan lokal nelayan. Usulan rekomendasi kepada komunitas nelayan : pertama, kearifan lokal nelayan dikembangkan sesuai perkembangan tatanan kehidupan. Kedua, menyelenggarakan asuransi nelayan sebagai bentuk jaminan sosial kegiatan usaha. Ketiga, sistem pengawasan secara internal yang berkesinambungan dapat dikembangkan melalui sistem pengawasan masyarakat Keempat pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh nelayan perlu dikembangkan dengan memfungsikan peran kelembagaan program sebagai media pendidikan nelayan."

"Kemiskinan sosial ekonomi yang membawa dampak sulitnya keluarga nelayan di Pulau Tidung dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari disebabkan oleh faktor-faktor yang sangat kompleks.Kompleksitas permasalahan tersebut diperparah dengan adanya kebijakan pemerintah yang cenderung mengabaikan kepentingan nelayan dalam menjangkau aksesbilitas ekonomi laut yang selama ini menjadi sumber kehidupan dan penghidupannya.Dalam kaitan tersebut, maka LSM Sekretariat Bina DesaIINDHRRA Jakarta melakukan upaya pemberdayaan melalui Program Pendampingan Sosial sebagai suatu strategi pemberdayaan komunitas pesisir dengan Cara memfasilitasi masyarakat agar mampu memenuhi kebutuhan dasar secara wajar, mengartikulasikan berbagai pandangan dan kepentingan, serta menumbuhkan kemandirian secara politis dan ekonomis. Tujuan utama dari program tersebut adalah terbentuknya institusi sosial masyarakat sebagai wadah atau sarana untuk menggugah kesadaran kritis masyarakat sehingga sadar akan hak-hak ekonomi yang dimilikinya.Perumusan masalah yang diajukan dalam studi ini adalah : "Bagaimanakah proses dan hasil-hasil pemberdayaan yang dapat dicapai dalam pelaksanaan Program Pendampingan Sosial oleh Sekretariat Bina Desa/INDHRRA Jakarta sehingga dapat mengatasi permasalahan yang terjadi pada masyarakat nelayan di Pulau Tidung".Adapun konsep pemberdayaan yang digunakan dalam studi ini adalah menurut Cornell University Empowerement Group yang menyatakan bahwa "pemberdayaan adalah suatu proses yang disengaja dan terus menerus dipusatkan di dalam komunitas lokal, meliputi saling menghormati, sikap refleksi kritis, kepedulian dan partisipasi kelompok masyarakat yang merasa kurang memiliki rasa secara bersama sumber-sumber yang berharga, memperoleh akses yang lebih besar untuk mendapatkan dan mengontrol sumber-sumber tersebut" (dalam Seeelebey, 1992:85).Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah dengan jenis deskriptif dan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dan pengamatan terlibat yang kemudian dianalisis secara induktif. Data-data tersebut diperoleh melalui informan dengan Cara non probability sampling dan teknik sampel bertujuan (purposive sampling), yaitu terhadap warga masyarakat dan keluarga nelayan di Pulau Tidung, khususnya nelayan samudera, nelayan pantai, nelayan rumput laut, pemuka masyarakat, dan lembaga peyelenggara yaitu Sekretariat Bina Desa/INDHRRA Jakarta.Hasil studi menunjukkan bahwa keberadaan institusi sosial yang telah terbentuk belum cukup membantu dirinya sendiri dalam mengatasi persoalannya. Tekanan sosial ekonomi yang diakibatkan oleh kondisi kemiskinan struktural yang memang telah lama mereka jalani belum cukup mampu merespon dengan tindakan-tindakan sosial yang nyata membawa ke arah perubahan. Mereka lebih bersifat konservatif dan adaptif dalam menyikapi atau menyiasati terhadap dampak negatif perubahan sosial ekonomi yang berlangsung di lingkungannya. Dalam kaitan tersebut, perubahan yang terjadi dalam masyarakat masih terbatas sebagai awarenes campaign daripada perubahan yang substantif pemberdayaan.Persoalan atau isu-isu marjinal yang menjadi gagasan awal program yang dirumuskan oleh Sekretariat Bina Desa, kurang menyntuh dan dirasakan sebagai suatu masalah. Kebijakan pemerintah yang sistemik dari pusat hingga wilayah telah melembaga untuk mengemban misi pembangunan kota Jakarta sebagai Ibukota Negara.Dalam kaitan tersebut persoalan-persoalan sosial ekonomi yang diangkat sebagai isu utama, masih berakar dari faktor-faktor yang kompleks sehingga upaya-upaya untuk mengatasinya juga bertitik tolak dari masing-masing faktor tersebut. Namun demikian diakui bahwa dengan terbentuknya beberapa institusi sosial masyarakat di Pulau Tidung telah mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi pemecahan masalahnya secara mandiri. Bagi masyarakat nelayan di Pulau Tidung, pencarian sumber ekonomi yang beragam (diversifikasi usaha) merupakan persoalan krusial untuk menunjang kelangsungan hidupnya dalam jangka panjang.Untuk menggalang pengorganisasian masyarakat sebagai bentuk kesadaran komunitas, perlu upaya tindak lanjut terhadap terbentuknya institusi sosial tadi dan mempertimbangkan pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi sebagai titik awal yang langsung menyentuh persoalan dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, jika usaha yang tengah dilakukan institusi sosial di Pulau Tidung dapat berkembang dan berhasil dengan baik maka akan memicu anggota untuk memperkuat kerjasama dalam organisasi. Pada saatnya nanti institusi tersebut tidak saja merupakan institusi usaha ekonomi, tetapi merupakan wadah perjuangan rakyat dalam merespons berbagai persoalan yang berkembang, sebagai penyalur aspirasi anggota, sebagai tempat rakyat mengartikulasikan kepentingan secara utuh, baik sosial, ekonomi, politik, budaya, teknologi dan lingkungan."

"Penelitian yang berjudul Peran Pendamping Dalam Program Pengembangan Masyarakat (Studi Kasus Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Comdev Indonesia di Penjaringan, Jakarta Utara) ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai peran pendamping Comdev Indonesia dalam melaksanakan program pengembangan masyarakat yang berorientasi pada program pemberdayaan ekonomi di Penjaringan, Jakarta Utara, mendeskripsikan dan menganalisis mengenai hambatan yang dialami oleh pendamping Comdev Indonesia dalam melaksanakan pengembangan masyarakat yang berorientasi pada program pemberdayaan ekonomi masyarakat di Penjaringan, Jakarta Utara, dan mendeskripsikan dan menganalisis hasil dari proses pendampingan dalam pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat.Latar belakang dari pemilihan topik pada penelitian ini adalah belum optimalnya pencapaian tujuan program kemiskinan, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh LSM, termasuk program pengembangan masyarakat yang berorientasi pada program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan Comdev Indonesia. Padahal dalam, program-program tersebut ada pendampingan yang dilakukan oleh pendamping. Terdapat empat peran utama yang dirumuskan oleh Comdev Indonesia untuk para pendampingnya, yaitu : peran fasliitatif, peran edukatif (peran pendidikan), peran representatif (peran perwakilan), dan peran teknis. Oleh sebab itu, salah satu upaya agar program pengentasan kemiskinan khususnya program pengembangan masyarakat yang berorientasi pada program pemberdayaan ekonomi masyarakat berjalan sesuai dengan tujuannya yaitu untuk membantu masyarakat miskin seperti untuk meningkatkan pendapatan mereka karena pendapatan mereka masih di bawah standar (belum sesuai dengan upah minimum propinsi) belum bisa memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, dapat tercapai dengan adanya peran-peran yang dilakukan oleh pendamping sesuai dengan kebutuhan tempat pendamping di tugaskan atau ditempatkan. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sementara jenisnya adalah penelitian yang tergolong penelitian case study. Lokasi penelitian adalah kelurahan Penjaringan Jakarta Utara. Janis sampling (Type of Sampling) pada penelitian ini adalah nonprobab lity sampling atau nonrandom sampling dan penentuan informan dalam penelitian ini mengggunakan metode Snowball Sampling. Sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi dan wawancara untuk mendapatkan data primer dan studi dokumentasi untuk mendapatkan data sekunder. Pembahasan dalam penelitian ini menggunakan teori peran community worker dari Jim Ife. Jim Ife mengemukakan bahwa ada empat peranan utama yang dimainkan seorang ages pendamping (community worker) agar terwujudnya tujuan sebuah program pengembangan masyarakat, yakni pecan fasilitatif (facilitative roles), peran pendidikan (educational roles), peran.perwakilan (representational roles), dan peranan teknis (technical roles). Kelurahan Penjaringan adalah daerah yang pertama kali dilaksanakannya program pengembangan masyarakat yang berorientsi pada program pemberdayaan ekonomi masyarakat oleh Comdev Indonesia. Dan dari hasil peneiitian, terdapat beberapa peran yang dilakukan oleh pendamping Comdev Indonesia, yaltu: peran fasililatif yang meliputi animasi sosial, pemberi dukungan, fasilitasi kelompok, pemanfaat sumber daya dan keterampilan, serta mengorganisir; peran pendidik yang dilakukan oleh pendamping adalah membangkitkan kesadaran, memberikan informasi, memberikan pelatihan; peran perwakilan yang dilakukan oleh pendamping adalah mencari sumber daya manusia, sharing ilmu dan pengalaman; peran teknis yang dilakukan pendamping adalah mengumpulkan data (data collection), mengoperasikan komputer untuk memasukkan data-data yang yang sudah didapatkannya di lapangan, manajemen, pendamping membuat pembukuan sederhana yang dilaporan kepada Comdev, dan mengontrol keuangan. Selain itu, ada lima tahap intervensi yang dilakukan oleh pendamping yaltu pengenalan wilayah pemberdayaan, konsolidasi internal mitra komunitas, penyusunan rencana program, pelaksanaan program, dan monitoring dan evaluasi. Ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh pendamping dalam menjalankan program tersebut, yaitu hambatan internal dan eksternal. Hambatan tersebut disebabkan oleh tiga faktor yaitu, predisposisi yang terdiri dari kurangnya pengetahuan dan persepsi masyarakat mengenai bantuan. Faktor penguat terdiri dari banyaknya tengkulak, latar belakang pendamping bukan dari marketing, sikap pendamping yang kurang bisa berinteraksi secara luwes dengan ibu-ibu, dan tidak adanya keterlibatan dari pihak-pihak tokoh masyarakat, bailk formal maupun non formal secara langsung. Faktor pemungkin terdiri dari salary pendamping yang kecil. Namun meskipun mengalami hambatan ada beberapa hasil yang di dapat dari pelakasanaan program tersebut, seperti rneningkatnya pendapatan mitra komunitas (sasaran progam). Dalam rangka mengoptimalkan hasil dari proses pendampingan yang dilakukan oleb pendamping maka perlu kiranya dilakukan beberapa perbaikan yaitu: Pertama, peiibatan tokoh masyarakat, bailk tokoh masyarakat formal maupun informal. Kedua, pada setiap pengambilan keputusan yang nantinya berdampak kepada mitra komunitas maka hendaknya pendamping mengikutsertakan mitra komunitas. Ketiga, perlu kiranya pendamping meningkatkan hubungan dengan mitra komunitasnya. Keempat, pendamping sebaiknya lebih memperdalam keilmuan atau pun keterampilan baik dilakukan secara otodidak atau dengan Cara lainnya."

"Penanggulangan kemiskinan dengan menitikberatkan pada masyarakat sebagai pendekatan operasional, merupakan wujud komitmen pemerintah dalam merealisasikan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program-program penanggulangan dan pengentasan kemiskinan.Untuk tujuan ini dipertukan program-program pembangunan gampong melalui upaya-upaya terobosan dalam bentuk gerakan pembangunan yaitu GEMA ASSALAM' (Gerakan Masyarakat Aceh Darussalam). Program pembangunan Gema Assalam merupakan pengembangan lebih lanjut dari program pembangunan gampong masa sebelumnya dalam penanggulangan kemiskinan, dengan menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasionalnya. Masyarakat gampong dengan difasilitasi oleh aparat pemerintah merupakan subyek utama sekaligus pemanfaatan potensi yang ada di gampong sehingga mampu memutuskan sendiri kegiatan pembangunan secara musyawarah sesuai dengan kebutuhan masyarakat gampong setempat.Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang pemberdayaan masyarakat melalui Program Gema Assalam terutama untuk mengetahui apakah telah terjadi proses pemberdayaan didalam usaha ekonomi produktif, serta untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan pemberdayaan tersebut.Penelitian ini menggunakan tipe pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan Program Gema Assalam. Data diperoleh melalui studi pustaka, observasi dan wawancara mendalam (indepth interview) dengan para informan. Sedangkan pemilihan para informan pertama-lama dilakukan melalui teknik purposive sampling, yaitu dengan memilih secara mendalam dan bisa dipercaya untuk dijadikan sumber data, dan selanjutnya dipadukan dengan teknik snowball sampling, dan informan pertama tersebut diminta memberikan petunjuk tentang informan berikutnya yang dapat memberikan informasi yang tepat dan mendalam.Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa pemberdayaan (empowerment) yang dilakukan oleh Program Gema Assalam mulai terlihat dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan kegiatan sampai tahap pengawasan hal ini dapat dilihat dari adanya partisipasi dari masyarakat pada tahapan-tahapan tersebut (bottom-up planning) terutama pada pembentukan kelompok usaha ekonomi produktif. Sudah mulai nampak terjadinya transfer daya (power) kepada masyarakat baik itu berbentuk kesempatan atau peluang. Transfer pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), modal (capital) sehingga diharapkan lerjadi peningkatan kapasitas masyarakat. Akan tetapi pelaksanaan kegiatan Program Gema Assalam di Mukim Biskang ini masih belum dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat miskin yang merupakan sasaran dari program ini, hal ini dapat terlihat dari penggunaan dana yang sangat besar untuk kegiatan fisik yang tidak langsung menyentuh masyarakat miskin. Hal ini juga diakibatkan oleh pengawasan yang dilakukan belum optimal dan juga rendahnya peran lembaga swadaya masyarakat.Pada saat pelaksanaan Program Gema Assalam ini terdapat beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung terlihat dari adanya partisipasi masyarakat. Sedangkan faktor penghambat adalah sumber daya manusia yang masih rendah, kondisi geografis lokasi kegiatan yang kurang mendukung, dominasi yang besar dari Imum Mukim dan lemahnya penegakan aturan."

"Tesis ini merupakan penelitian studi kasus Perencanaan Partisipatif dalam PNPM-PISEW di Kecamatan Sungai Gelam dengan pendekatan Kualitatif. Tujuannya untuk memperoleh deskripsi proses penjaringan usulan masyarakat dan mekanisme pemilihan usulan tersebut menjadi prioritas pelaksanaan kegiatan program. Analisis dilakukan dengan pendekatan teori perencanaan, parisipasi masyarakat, dan perencanaan partisipatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan partisipatif PNPM-PISEW terjadi di perencanaan tingkat desa melalui penjaringan aspirasi masyarakat. Proses perencanaan di tingkat kecamatan merupakan pertemuan antara perencanaan yang bersifat top-down dan perencanaan yang bersifat bottom-up. Mekanisme penilaian usulan masyarakat menjadi prioritas pelaksanaan dilakukan dengan skoring analisa manfaat, dampak, dan kelayakan pelaksanaan.

---

This thesis is a case study of participatory planning on PNPM-PISEW in Sungai Gelam Sub-District with qualitative approach. The goal is to describe the process of collecting community proposals and selection mechanism of proposals to be priority in program implementation. The analysis was done by approaching with planning theories, community participation theories, and participatory planning theories.

The results showed that participatory planning in PNPMPISEW mostly occurs in program planning process in village level, trough public aspiration process. Program planning in sub-district level is consolidation process between top-down and bottom-up planning. The proposed assessment mechanism to be priority in implementation is done trough most applicable analysis (benefit), impact analysis, and the feasibility of implementation analysis."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemberdayaan ekonomi rakyat yang sedang digulirkan pemerintah terkait terhadap kecenderungan perilaku masyarakat pada ketahanan nasional di daerah ini. Penelitian dilakukan pada seluruh masyarakat Kalimantan Barat. Metode yang digunakan adalah Expost facto. Unit analisis yang digunakan bersifat agregatif yakni dengan menggunakan masyarakat kelurahan/desa sebagai unit analisis. Perhitungan sampel minimal dilakukan dengan formula Cohen, dan dihasilkan sampel minimal sebanyak 150 kelompok masyarakat. Setiap kelompok masyarakat diwakili oleh tiga orang sumber informasi. Tiga orang sumber informasi yang digunakan itu adalah mereka yang dalam kelompok masyarakat tersebut selalu dijadikan acuan baik pendapat atau nasehatnya. Data diperoleh dengan menggunakan kuesioner. Dalam pelaksanaannya ada yang langsung diisi oleh sumber informasi (sumber data), tetapi ada pula yang dilakukan dengan wawancara langsung.Hasil penelitian menunjukkan: (1) perilaku masyarakat cenderung kurang menunjukkan perilaku yang mengacu atau mendukung ketahanan nasional; (2) sikap masyarakat Kalimantan Barat terhadap kebijakan pembangunan yang dibuat pemerintah umumnya positif; (3) masyarakat menilai kurang baik terhadap program pemberdayaan. ekonomi yang diberikan kepada mereka; (4) pola pemberdayaan ekonomi rakyat yang diberikan kepada masyarakat masih belum menyentuh pengembangan kemampuan masyarakat sendiri; (5) adanya perilaku masyarakat yang kurang mengacu atau mendukung ketahanan nasional disebabkan adanya sikap yang masih belum semuanya positif terhadap kebijakan pembangunan dan adanya persepsi yang menilai kurang baik (positif) program pemberdayaan ekonomi yang di berikan pemerintah kepada mereka. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perilaku masyarakat yang mengacu atau mendukung ketahanan nasional sangat ditentukan oleh sikap dan penilaian masyarakat sendiri terhadap kebijakan pembangunan. dan pemberdayaaa yang diberikan kepadanya.Hasil penelitian menyarankan agar para pembina politik dan Pemda Tingkat I serta Tingkat II yang ada di Kalimantan Barat berupaya melibatkan masyarakat dalam setiap perencanaan pembangunan yang akan diberikan kepada mereka. Di samping itu disarankan pula agar aparat pemerintah lebih mengedepankan perspektif moral dalam melakukan pembinaan pada masyarakat. Untuk penelitian berikutnya, disarankan agar dikaji pola perilaku masyarakat yang berorientasi pada ketahanan nasional dalam kaitannya dengan etnis yang ada, khususnya di Kalimantan Barat."

"Di Indonesia, keberhasilan pembangunan yang telah dilakukan, tidak diragukan lagi, khususnya selama PJP I. Sjahrir menyatakan bahwa dari tahun 1969 hingga tahun 1988 telah terjadi peningkatan yang nyaris fantastis dari persediaan perkapita dari jumlah barang dan jasa yang ada dalam masyarakat Indonesia. Peningkatan itu dapat dilihat pada Tabel 1 (Lampiran .2).Zulkarnain Djamin menyatakan, pada waktu kita mulai membangun dahulu, penghasilan rata-rata per jiwa rakyat Indonesia hanya sekitar 70 dollar Amerika setahun. Sekarang penghasilannya sudah diatas 600 dollar Amerika. Diukur dari produksi nasional pada harga konstan, selama 25 tahun terakhir ini perekonomian kita telah tumbuh dengan rata-rata lebih dari 6 % setiap tahun. Tidak banyak negara yang berhasil mencapai pertumbuhan (ekonomi) dalam jangka waktu yang cukup panjang. Pada tahun 1970 ada 60 orang diantara kita yang hidup miskin dari setiap 100 orang penduduk. Jumlah penduduk miskin ini sangat besar, yaitu : sekitar 70 juta jiwa. Saudara-saudara kita yang miskin ini terus bertambah kecil jumlahnya dari tahun ketahun. Pada tahun 1990 tinggal 15 orang yang masih hidup miskin dari setiap 100 orang penduduk. Namun, karena penduduk kita besar jumlahnya maka jumlah penduduk yang masih hidup miskin itu masih besar juga jumlahnya sekitar 27 juta jiwa.Memang tidak dapat dipungkiri bahwa selama Indonesia melaksanakan pembangunan, sejak diletakkannya landasan yang kuat dalam pembangunan dengan dimulainya pelaksanaan Repelita I (1969/70-1973/74) hingga Repelita V (1989/90-1993/94), banyak sudah hasil-hasil yang telah di capai dan telah dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Namun disamping-itu masih banyak juga ditemukan dampak negatif atau kekurangan-kekurangan, sehingga merupakan tantangan atau kendala untuk tahapan pembangunan selanjutnya.Beberapa diantara kekurangan-kekurangan atau dampak negatif dari pembangunan yang telah dilakukan (dengan Trilogi Pembangunan sebagai Strategi, Dasar atau Landasan Pembangunan sejak Repelita I), yang terlihat saat ini adalah kesenjangan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan. Penduduk miskin di Indonesia hingga tahun 1993 sebanyak 25,9 juta jiwa, Dimana diantaranya 8,7 juta di perkotaan dan 17,2 juta di pedesaan. Namun terlihat bahwa persentase penduduk miskin di perkotaan hampir sama dengan di pedesaan (13,4% kota dan 13,8% desa), tetapi penurunan jumlah penduduk miskin di desa lebih cepat daripada di kota.Dari lima faktor atau penyebab kemiskinan yang dinyatakan oleh Robert Chamber, salah satu diantaranya adalah : Isolasi. Isolasi (karena tidak berpendidikan, tempat tinggal yang jauh terpencil atau diluar jangkauan komunikasi) menopang kemiskinan, pelayanan dan bantuan pemerintah tidak sampai menjangkau mereka, serta menutup kemungkinan masuk dalam daftar penerima kredit. lsolasi memperkuat kerentanan. Isolasi berarti kurang hubungan dengan para pemimpin politik atau bantuan hukum, serta tidak tahu apa yang dilakukan penguasa."

"Perubahan penggunaan tanah, rawa-rawa dan atau sawah-sawah pertanian yang lebih sering dikenal dengan alih fungsi lahan menjadi daerah permukiman dan atau kawasan industri (pabrik-pabrik), pusat perkantoran dan bisnis di daerah penelitian ini mempengaruhi kehidupan sosial-ekonomi masyarakat setempat.Penelitian ini menelaah dan menganalisa masalah yang berkaitan dengan pekerjaan, pendidikan, pendapatan dan pengeluaran. Apakah telah atau tidak terjadi diferensiasi jenis pekerjaan ? Bagaimana pengaruhpendidikan terhadap jenis pekerjaan dan pendapatan ? Bagaimana arah mobilitas sosial-ekonomi masyarakat ?Pilihan metode yang digunakan dalam penelitian bersifat deskriptif dan eksplanatif dengan jumlah responden sebanyak 100 Kepala Keluarga (KK). Pengujian hipotesa dilakukan dengan pengaplikasian hubungan variabel-variabel yang dijelaskan melalui tabel silang dua dimensi atau lebih, sedangkan data deskriptif digambarkan melalui tabel frekuensi. Didalam melakukan pengumpulan data digunakan teknik wawancara berstruktur dan teknik pengamatan tidak berstruktur yang bersifat 'non-participant observation'. Adapun metode yang digunakan untuk mengolah dan menganalisa data digunakan perangkat lunak 'Statistical Program for Social Science (SPSS)'.Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi diferensiasi pekerjaan yang cukup berarti di kalangan masyarakat nelayan kota, khususnya di Kampung Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara, dari jenis pekerjaan nelayan ke jenis pekerjaan bukan nelayan. Tetapi pola mobilitas antar lapisan menunjukkan sebagian besar (73 %) KK tetap pada lapisan yang sama (Bawah-Atas) dan sebanyak 13 % mengalami penurunan jarak pendek (Bawah-Bawah).Adanya kecenderungan arah mobilitas antar-generasi yang memiliki potensi naik (climbers) dari posisi Bawah-Atas ke Menengah-Bawah (52 %), potensi tetap (stayers) Bawah-Atas 14 %, dan potensi menurun (sinkers) sebesar 34 % Bila dibandingkan dalam kelompok KK, anak pertama KK Nelayan lebih besar (60 %) dibandingkan dengan anak pertama KK Bukan Nelayan (40 %) yang memiliki potensi 'climbers', tetapi berbanding terbalik dengan anak-anak yang memiliki potensi 'sinkers'. Sedangkan yang memiliki potensi 'stayers' berjumlah sama pada kedua anak pertama masing-masing KK.Untuk arah mobilitas ekonomi disimpulkan bahwa semakin tinggi kelas pendapatan semakin banyak ditempati oleh KK Nelayan. Hal ini memperkuat kenyataan bahwa mobilitas pekerjaan belum tentu diikuti dengan mobilitas ekonomi secara vertikal dalam artian menaik (up-ward).Pendidikan anak pertama KK Bukan Nelayan relatif lebih baik dari pada anak pertama KK Nelayan, meskipun anak pertama kedua KK pada umumnya relatif lebih baik dari pada orang tua mereka. Adanya korelasi positip antara tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan hanya berlaku pada responden KK Nelayan."