Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKWali Sanga: kang ingsun tresnani, ja wadi ja sumelang, anindakna Kuran Ian Kadise, tindak nabi miwah para ngalim tindakna kang kemit nyebaraken agami Islam kang mancorong, agamane para nabi kabeh, miwah para ratu-ratu Jawi dumugi semangkin, Islam kang den enut. Wali Sanga: yang saya cintai , jangan takut, jangan khawatir. menjalankan perintah Qur'an dan Hadist, tindakan para nabi bersama orang-orang alim. jalankan dengan kesadaran ... menyebarkan agama Islam yang bersinar-sinar, agamanya semua nabi, jugs para raja-raja Jawa sampai sekarang, Islam yang di anut... Judul utama tulisan ini diilhami oleh isi makalah Nancy K. Fiorida yang dipresentasikan dalam Simposium Tradisi Tulis Indonesia beberapa bulan yang lalu. Dalam makalahnya Nancy menyitir sebuah roman karya Louis Couperus yaitu Kekuatan yang Tak Tampak (De Stilfle Krachf), yang melukiskan gambaran tentang Islam dalam masa kolonial, di mana Islam dipandang sebagai hantu yang membayangi kekuasaan kolonial. Dalam roman Couperus tersebut, kekuatan Islam digambarkan dengan pemunculan figur haji misterius yang bagai hantu sekali-kali menampakkan diri pada saat-saat kritis dan juga pada roh 'fanatisme' yang dikhawatirkan akan tertularkan pada khalayak ramai. Makalah Nancy secara khusus melihat pengaruh tradisi santri dalam dunia Kepujanggaan di Keraton Surakarta, yang selama ini tidak tampak karena secara sengaja filologi kolonial telah mengembangkan "ke-tidak-penglihatan" pengaruh Islam atas manusia Jawa yang hidup dalam kekuasaan kolonial. Apa yang ingin diungkapkan oleh Nancy juga menjadi pokok bahasan penulis, meski kurun dan subjeknya berbeda. Di sini penulis ingin mengkaji suatu dinamik Islam pada awal abad ke-20, di wilayah? "

"ABSTRAKKajian sejarah tentang Islam di Indonesia merupakan pokok-pokok pembahasan yang menarik banyak ahli bangsa Indonesia sendiri ataupun pakar asing -Hanya saja ada beberapa subyek kajian yang cukup menarik : untuk dikaji, tetapi terlewatkan begitu saja.Seperti sejarah tentang pemikiran keagamaan, dalam hal ini agama Islam di pulau Jawa dalam kurun antara abad ke-20. Selama ini kajian atas 'kebudayaan Jawa' dalam arti luas telah menghasilkan banyak tulisantentang filsafat, seni tradisi, gaya hidup dan kesusastraan. Sementara kajian atas sejarah agama, khususnya Islam, tenggelam di tengah-tengah pandangan-pandangan yang secara historis pantas dipertanyakan, menyangkut sikap keber-agama-an orang Jawa. Seperti menghubungkan bahwa agama orang Jawa tak lebih dari agama kejawen atau Islam sinkretik.Dalam kaitannya dengan pandangan di atas, naskah penelitian ini tidak menolak pandangan tersebut,karena memang jika kita memandang kehidupan orang Jawa akan kita dapati keanekaragaman corak keagamaan orang Jawa. Tetapi hal ini tidak harus mengesampingkan kondisi-kondisi dimana ada sebagian masyarakat Jawa menganut Islam secara taat. Dan mereka sesuai dengan semangat bahwa, setiap muslim adalah pendakwah, maka mncullah gerakan dakwah dari individu-individu maupun organisasi-organisasi untuk mengajak kaum muslimin melaksanakan ajaran islam dengan murni dan konsekwen.Bertitik tolak dari pandangan diatas itulah, diperlukan usaha untuk merekonstruksi kisah sejarah tentang gerakan dakwah Islam yang dilakukan oleh kaum muslimin di Tanah Kerajaan Jawa atau Vorstenlanden, sebuah wilayah yang pada awal abad ke-20, merupakan wilayah Kasunanan Surakarta, Kesultanan Yogyakarta, Pura Pakualaman, dan Pura Mangkunegaran.Pemikiran-pemikiran keagamaan (Islam) yang didakwahkan melalui artikel-artikel dari majalah dan surat kabar yang terbit di Tanah Kerajaan Jawa cukup menarik, karena digunakannya media cetak untuk menyampaikan pesan dakwah, hal ini merupakan perkembangan yang menarik untuk ditelaah karena menggantikan posisi tradisi lisan dalam penyampaian pesan atau dakwah. Selain itu permasalahan yang juga penting adalah pokok-pokok pikiran dakwah yang mereka tuliskan. Seperti tentang permasalahan pentingnya manusia beragama dengan memeluk agama yang bertauhid (Islam) dan menjauhkan diri dari sikap syirik,serta mengajak masyarakat mengerjakan perintah dan menjauhi larangan Allah SWT, kemudian perlunya umat Islam memperbaiki tingkat sosial-ekonominya dan mengajak umat Islam mengejar ilmu pengetahuan agar terhindar dari kebodohan. Dari pemikiran-pemikiran keagamaan yang muncul dalam artikel dakwah dalam media cetak pada awal abad ke-20, diharapkan memberikan sedikit 'pelita' dalam usaha melihat sosok dan kondisi keislaman orang Jawa yang ada di tanah kerajaan Jawa atau Vorstenlenden. (FSUI; DIP-OPF 1995/1996; 74 hal)"

"Konsep pemasaran sudah banyak diterapkan di bidang jasa informasi. Istilah pemasaran yang dimaksud mengacu pada kegiatan menganalisa, merencana, mengimplementasikan dan mengawasi segala kegiatan guna mencapai tingkat pemasaran sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi. Daur hidup produk merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menentukan strategi pemasaran yang tepat berdasarkan posisi produk yang dihasilkan oleh suatu unit usaha dalam kurva daur hidup produknya. Gagasan umum dari daur hidup produk adalah bahwa suatu jasa pelayanan mempunyai karakteristik kehidupan normal yang mengikuti tahap-tahap perkenalan, pertumbuhan, kedewasaan, penurunan dan pada akhirnya menyelesaikan daur hidupnya atau keluar dari pasar. Pada penelitian ini, Yang diteliti adalah produk jasa Kesiagaan Informasi di PDII-LIPI. Data yang diambil dibatasi hanya pada Jasa Informasi Kilat, Buletin Informasi Kilat dan Paket Kesiagaan Informasi Teknologi Industri. Data dianalisa berdasarkan prosentasi perubahan penjualan riil dari beberapa tahun periode pengamatan. Prosentasi perubahan penjualan tersebut merupakan variabel kontinyu yang digambarkan sebagai suatu kurva distribusi normal dengan nilai rata-rata sama dengan nol, dengan menggunakan parameter nilai rata-rata dan standar deviasi."

"Media massa memiliki peran penting di tengah masyarakat, terutama di tengah masyarakat yang menjadikan pertarungan opini sebagai suatu hal yang penting. Media memengaruhi masyarakat dengan membangun suatu realitas pengetahuan dan media juga dipengaruhi oleh konteks sosial masyarakat. Salah satunya fenomena yang menarik adalah tentang isu pemahaman pluralisme dalam Islam yang ditampilkan oleh media Islam Indonesia_ Di tengah masyarakat Indonesia Islam seringkali dipahami sebagai suatu hal yang 'given', tidak dipahami sebagai suatu ajaran yang telah melewati proses sejarah yang panjang yang telah membuat intrepretasi terhadap Islam itu sendiri menjadi beragam. Hal itu membuat perbedaan pendapat dalam memahami Islam di tengah konteks masyarakat Indonesia menjadi suatu hal yang dianggap tidak lazim, bahkan dipandang sebagai hal yang membahayakan ajaran Islam itu sendiri. Bahkan tidak sedikit berbagai kasus kekerasan alas nama ajaran Islam juga terjadi.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Sabili dan Syirah membingkai isu tentang perbedaan pemahaman tentang pluralisme dalam Islam dan untuk mengetahui bagaimana majalah Sabili dan Syir'ah memahami pluralisme dalam Islam yang disandarkan kepada berbagai pendapat para pemikir Islam dalam mendefinisikan dan mendeskripsikan Islam. Penelitian ini dilakukan dengan paradigma konstruksionisme yang diaplikasikan dengan pendekatan kualitatif dan teknik analisi framing Gamson. Dipayungi oleh teori tentang Konstruksi Realitas Peter Berger dan Hierarki pengaruh terhadap media dari Shoemaker dan Reese_Temuan yang didapatkan mengenai bingkai Sabili dan Syir'ah dalam menampilkan isu pemahaman pluralisme dalam Islam menunjukkan majalah Sabili dan Syir'ah menampilkan isu pemahaman pluralisme secara berbeda. Sabili menampilkan bingkai bahwa: 1) Pluralisme mencampuradukkan agama, 2) Pluralisme harus dilawan, 3) Konsep turunan Pluralisme harus diwaspadai, 4) Pluralisme digemborkan oleh Dunia Barat. 5) {llama pemiliki otoritas pemahaman Islam, 4) Pluralisme menghina simbol sakral Islam, 6) Pengusung pluralisme adalah kaki tangan Barat_ Sedangkan Majalah Syir'ah rnenarnpilkan bingkai bahwa: 1) Pluralisme bukan mencampuradukkan agama, 2) Pluralisme mengajarkan kesamaan nilai universal agama, 3) Pluralisme membangun kasadaran menyikapi perbedaan agama, 4) Pluralisme bagian dari konsep dasar Islam, 5) Pengharaman pluralisme adalah kekeliruan pars ulama, 6) tJlama tidak menjadi sumber mutlak kebenaran, 7) Pengharaman pluralisme telah mendorong tindakan kekerasan, 8) Penyebaran pluralisme masih penuh tantangan_Analisis tentang kecendrungan pemahaman pluralisme dalam Islam dilihat berdasarkan cara pandang terhadap Islam secara substansi (nilai) dan institusi (sistem keyakinan, ritual dan norma). Penelitian ini menunjukkan bahwa Majalah Sabili ditemukan sebagai majalah yang cenderung dengan pemikiran Islam dan pluralisme secara tekstual yang melihat Islam sebagai suatu kesatuan, tidak terpisah antara substansi dan institusi sehingga pluralisme kemudian menjadi suatu hal yang tidak dapat diterima. Sedangkan Syir'ah didapati cendrung memahami Islam dan pluralisme secara kontekstual, yang memahami Islam terdiri atas unsur substansi dan institusi. Syir'ah menerima pluralisme pada tataran substansi, namun tidak secara institusi, artinya pluralisme ada secara nilai, namun tidak dapat berkaitan dengan sistem keyakinan, ritual, dan norma.Bingkai-bingkai dan berbagai kecenderungan ini muncul karena suatu kanteks yang melatari Sabili dan Syirah. Sabili adalah majalah yang didirikan kelompok Islam Tarbiyah yang pendekatannya terhadap ajaran Islam cenderung tekstual dan Sabili lahir di tengah intimidasi Orde Baru terhadap Islam yang melahirkan suatu pandangan tentang adanya konspirasi meminggirkan Islam. Lain halnya dengan Syir'ah yang dimotori aleh generasi muda akademis Islam yang cenderung melihat Islam sebagai kajian ilmu yang dipahami dari unsur metodologisnya yang kontekstual. Selain itu, Syir'ah lahir dari kelompok diskusi naungan Yayasan Desantara, yakni suatu lembaga swadaya masyarakat yang banyak bekerja sama dengan berbagai pihak intemasional dalam mengusung berbagai isu tentang pluralisme, HAM, dan demokrasi, termasuk dalam membingkai Islam."

"Skripsi ini membahas dinamika makna dari nilai independensi media massa dalam konteks ruang berita konvergensi Tempo. Independensi sebagai cita-cita normatif media massa menggambarkan kapasitas individu atau lembaga untuk membuat keputusan dan bertindak sesuai dengan logikanya sendiri. Namun, hadirnya teknologi internet atau layanan tertentu seperti media sosial, menciptakan lingkungan media yang sangat berbeda dengan media massa konvensional. Konsep independensi yang menjadi prinsip luhur di dunia pers kini menjadi buram relevansi konsepsinya karena dengan logika viral dan usaha optimalisasi klik, redaksi menjadi semakin sulit untuk membatasi diri dari pengaruh eksternal. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplor signifikansi praktik media digital terhadap nilai independensi dan dinamika budaya di ruang berita Tempo.

---

This research discussed the dynamics of the meaning of independence value of the mass media in the context of Tempo convergence newsroom. Independence as a normative ideal of mass media describes the capacity of individuals or institutions to make decisions and act according to their own logics. However, the presence of internet technology or certain digital services such as social medias, create an entirely different media environment compared to the conventional mass media. The concept of independence which is a noble principle in the world of the press has now become opaque in its conceptual relevance because with the viral logics and click optimization efforts, editors have difficulty in limiting themselves from external influences. This study aimed to explore the significance of the practice of digital medias towards the independence values and cultural dynamics in Tempo newsroom."

"ABSTRAKTulisan ini membahas tentang bagaimana media daring (dalam jaringan) menggunakan logika viral dan bersifat latah dalam memproduksi konten berita kejahatan (perspektif kriminologi konstitutif) sebagai usaha untuk meningkatkan traffic. Logika viral mengacu pada cara media memanfaatkan apa yang sekiranya sedang ramai dibicarakan warganet sebagai pasar mereka dengan cepat, mudah, dan massal. Melalui penelitian kualitatif dengan analisis isi deskriptif, peneliti berusaha menjelaskan bagaimana media daring memanfaatkan postingan yang sebelumnya telah viral di media sosial untuk dijadikan konten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pergeseran fungsi dan nilai media yang dilihat melalui cara pandang Newsmaking Criminology. Media tidak lagi menjadi gatekeeper, melainkan hanya menjadi cermin dengan menaikkan berita yang memang sudah menjadi perhatian publik. Konten media daring yang menggunakan logika viral dan kelatahan merupakan sebuah bentuk koproduksi wacana dalam produk kultural masyarakat (media sosial) dari adanya suatu konstruksi sosial yang membenarkan akan suatu peristiwa.

---

ABSTRACTThis study discusses about how online media uses viral logic and imitative behavior in producing crime news content (constitutive criminology perspective) in an effort to increase traffic. Viral logic refers to the way media use what discussed by netizen as their market quickly, easily, and massively. This study assesses based on qualitative content analysis to explain how online media uses posts that had previously been viral on social media to be used as content. Results show that there is an alteration in the function and value of media seen through the perspective of Newsmaking Criminology. Media is no longer a gatekeeper, but only becomes a mirror by raising news that has become public attention. Online media content that contains viral logic and echolalia is a form of production of discourse in peoples cultural products (social media) from the existence of a social construction that justifies an event."

"Seiring dengan perkembangan dunia modern dan pertumbuhan yang pesat dari media informasi, isu mengenai teror dan terorisme semakin terasa dekat dikarenakan paparan yang terus disajikan oleh media. Media sosial, dimana penggunanya seringkali mendapatkan kebebasan berpendapat dengan memanfaatkan fitur anonimitas, seringkali disalahgunakan untuk menyebarkan berita palsu ataupun ancaman mengenai isu teror dan terorisme. Hal seperti itu memaksa pemerintah untuk melakukan pengawasan dan pengendalian untuk mencegah adanya serangan yang mungkin ditimbulkan akibat informasi yang keluar tersebut. Menggunakan beberapa contoh kasus ancaman bom dan beberapa kasus mengenai isu teror dan terorisme, tulisan ini menganalisis dengan teori panopticism mengenai bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya pemerintah negara Amerika Serikat, untuk mengawasi warga negara mereka dan mencegah terjadinya bencana yang mungkin berakibat dari pesan-pesan tersebut.

---

Along with the development of the modern world and the rapid growth of the media, the issues regarding terror and terrorism is seemingly getting closer because of the exposure that continues to be presented by the medias. Social media, where users often get the freedom of speech granted by the anonymity in the virtual space, is often misused to spread false news or threats regarding the issue of terror and terrorism. Such matters compel the government to exercise oversight and control to prevent possible attacks from the outgoing information that is available to them. Using several examples of bomb threats and some cases of terror and terrorism issues, this paper analyzes with the theory of panopticism on how government oversight, especially the United States government, oversees their citizens and prevents the occurrence of disasters that may come from those messages."

"Penyelesaian kasus pers dan kasus yang menyangkut pers di indonesia memiliki dua pilihan penting. Pilihan tersebut antara lain menyelesaikan kasus pers dan kasus yang menyangkut pers melalui pemberitaan atau yang disebut sebagai penyelesaian dengan Mekanisme Hak Jawab menurut UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan/atau Penyelesaian dengan penerapan ketentuan hukum pidana sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Apabita ada pelanggaran ataupun kejahatan yang dilakukan dalam kegiatan pers dan diselesaikan melalui mekanisme Hak Jawab maka penyelesaian tersebut adalah penyelesaian dengan pemberitaan sedangkan penyeiesaian menurut KUHP adalah penyelesaian menurut ketentuan hukum publik yaitu bila ada tindakan pidana maka harus ada sanksinya bisa berupa hukuman kurungan atau denda. Tindak Pidana yang sering terjadi daiam kegiatan pers adalah tindak pidana yang dalam KUHP disebut sebagai penghinaan. Kansep dan pengertian penghinaan diarur dalam Bob XVI Buku H KUHP, yang mengatur mengenai beberapa bentuk tindak pidana penghinaan seperti 'pencemaran (smaad)' vide Pasal 310 KUHP, 'fitnah (laster)' Pasal 311 KUHP, dan 'benghinaan sederhana' (eenvoudige helediging). Tindak Pidana Penghinaan (belediging) yang sangat erat kaitannya dengan pers adalah Delik pencemaran Pasal 310 KUHP yang unsur-unsurya terdiri dari unsur menyerang nama baik dan kehormatan; unsur kesengajaan; unsur di depan umum yang karenanya memiliki syarat publikasi. Selain pencemaran, ada detik fitnah (laster) Pasaf 311 KUHP. Seiain itu masih ada banyak tindak pidana penghinaan lainnya yang tersebar di dalam KUHP dan banyak pula tindak pidana yang bukan penghinaan tetapi berkaitan dengan berita bohong dan sebagainya. Namun, tindak pidana penghinaan Pasa! 310 KUHP ini dihapus hukumannya apabila kegiatan pers tersebut diiakukan demi kepentingan umum, Kepentingan umum seperti apa yang dapat dijadikan alasan penghapus atas kejahatan penghinaan di atas adalah kepentingan umum yang memang diemban oleh pers dalam fungsi dan perannya. Unsur ?kepentingan umum" yang harus ditafsfrkan sebagai afasan penghapus pidana dalam Pasol 310 ayat (3) adalah unsur kepentingan umum yang berkaitan dengan kegiatan pers terutama pemberitaan yang sesuai dengan UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ)/Kade Etik Wartawan indonesia (KEWI). Pemberitaan yang dapat menggunakan dalil 'kepentingan umum" sebagai a!asan penghapus pidana (strafuitsluitingsgrond) hanyalah pemberitaan pers yang memenuhi semua persyaratan yaitu kebenaran, kewajaran, kepantasan, kualitas (profesfonal), kejujuran, obyektivitas, ketidakberpihakan, keseimbangan, dan keterjangkauan. Dengan kriteria kepentingan umum Pasa! 310 KUHP yang mernenuhi semua persyararan di atas, maka sebuah pemberitaan pers jelas-jelas telah menjalankan fungsi dan perannya sebagai lembaga sosial dan ekonomi menurut aturan yang berlaku. Pemberitaan yang telah memenuhf semua persyaratan tersebut di atas merupakan penjelmaan dari penerapan prinsip-prinsip kernerdekaan pers yang bertanggung jawab.

---

The settlement of press cases and cases related to press in indonesia has two key choices. The choice, among other things, is to settle press cases and cases related to press by means of press news or called as Settlement through the Mechanism of Right to Respond pursuant to Law No. 40 of 1999 on Press and/or Settlement with the application of provisions of the criminal law as regulated in the Criminal Code. ln the event of violation or criminal act committed in press activities and it is settled through the mechanism of Right to Respond then such settlement is a settlement by means of press news, whereas the settlement pursuant to the Criminal Code is a settlement that is in accordance with the provisions of public law namely when a criminal act is committed then it must be subject to sanction either in the form of sentence to imprisonment or a fine.

A criminal act which frequently occurs in press activities is a criminal act which is in the Criminal Code referred to as humiliation. The concept and interpretation of humiliation is regulated in Chapter XV! Book ll of the Criminal Code which regulates on some forms of criminal act of humiliation such as ?aspersion (smaad)? vide Article 310 of the Criminal Code "calumny (laster)" Article 311 of the Criminal Code, and ?plain insult (eenvoudige be!ediging)". The criminal act of humiliation (belediging) which greatly relates to press is Offense of Aspersion as set forth in Article 310 ofthe Criminal Code of which elements consist of the element of attacking the good reputation and honor; the element of deliberateness; the element of before the public that makes it have a publication condition. ln addition to aspersion, there is an Offense of calumny (laster) of Article 311 of the Criminal Code. Besides, there are still other humiliation criminal acts set forth in the Criminal Code and there are also other criminal acts which are non-humiliation but being correlated with fake/ false news/ report and others.

Yet, criminal act of humiliation in Article 310 of the Criminal Code has its punishment eliminated when such press activity is performed for the sake of the public interest. What kind of public interest which may become the reason of eliminating the crime of humiliation as mentioned above is the public interest that is indeed performed by press in its function and role. The element of ?public interest? which must be construed as the reason of the criminal elimination in Article 310 paragraph (3) is the element of public interest relating to press activities especially the press which is in accordance with Law on Press and Journalistic Ethic Code (KEJ)lindonesian Journalists Ethic Code (KEWI). The press that may use the argumentation of ?public interest? as the reason of eliminating the criminal act (strafuitsluitingsgrond) is only the press news meeting all conditions namely truthfulness, fairness, appropriateness, quality (professional), honesty, objectivity, nonalignment, balance, and achievability. With the criteria of public interest of Article 310 of the Criminal Code which meets all of the aforesaid conditions, press news has obviously performed its function and role as a social and economic institution pursuant to the applicable rules. The press news which has met all aforesaid requirements is the realization of the application of independence principles of the accountable press."

"Pada masa pemerintah Reagan, Amerika dilanda kasus yang cukup kontroversial dengan kebijakan umum pemerintah di dalam menyikapi hubunganhubungannya dengan Negara-negara yang tidak sehaluan dengan ideologi Amerika. Kasus ini kemudian mencuat kepermukan dan lebih dikenal sebagai kasus Iran-Contra. Sikap pers Amerika cukup kritikal dalam menanggapi kasus ini. Seperti dipahami secara umum, sikap pers Amerika, tidak saja yang tercetak (surat kabar) maupun media elektronik (televisi) sama-sama tidak sejalan dengan apa yang ditempuh oleh Reagan, baik terhadap pemerintah Iran maupun terhadap pemerintah Nicaragua. Sementara opini public di Amerika ketika itu terpecah antara yang mendukung dan yang menentang. Inti persoalannya adalah bahwa pemerintah Reagan secara diam-diam telah menjual senjata ke Iran, yang sudah jelas-jelas bukan partner Amerika dalam politik globalnya. Hasil penjualan senjata tersebut digunakan oleh Reagan untuk membantu Nicaragua yang sedang terlibat dalam konflik lokal dengan pihak komunis. Sementara itu semua bantuan militer dan keuangan terhadap Contra adalah bertentangan dengan Boland Amendment. Apa yang dilakukan oleh Reagan terhadap Iran bisa membawa dirinya ke jalur impeachment, namun kemudian hal itu tidak terjadi pada diri Reagan. Walaupun pihak media sendiri ketika itu punya posisi yang tegas dengan mengkritik tindakan Reagan namun media ternyata punya alasan yang cukup kuat membenarkan Reagan, bahkan tokoh Oliver North dianggapnya sebagai pahlawan dalam hal ini. Media massa baik cetak maupun elektronik, selama pemerintahan Reagan berlaku lunak, tidak berarti media meninggalkan prinsip the watchdog unction nya terhadap pemerintah, akan tetapi Reagan ternyata punya cukup kebijakan yang strategis bagaimana membina hubungan baik dengan media. Dan ini berlainan dengan presiden-presiden Amerika sebelum dan sesudahnya. Sebagai kerangka pikir teoritik yang digunakan dalam tesis ini adalah meminjam teori pers libertarian yang dirintis oleh John Stuart Mill, John Milton dan John Locke. Filosofinya adalah bahwa media harus bertindak sebagai watchdog terhadap pemerintah dan mencari kebenaran. Disamping itu media bisa juga digunakan atau berfungsi sebagai alat politik. Walaupun control terhadap media bisa dilakukan, akan tetapi hanya untuk kasus-kasus tertentu saja dan control tersebut biasanya melalui lembaga peradilan, Namun yang paling penting adalah bahwa media dimiliki oleh swasta. Penelitian yang penulis lakukan ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Data dan informasi yang peneliti gunakan adalah semuanya dalam bentuk data sekunder yang diperoleh dari sumber tertulis, buku-buku, dokumen dan terbitan-terbitan berkala seperti surat kabar, rnajalah maupun bentuk dokumen lainnya.Sebagai kesimpulan dari penelitian ini intinya adalah bahwa :Dalam kasus Iran-Contra hubungan pers dengan pemerintah tidak harmonis, karena kedua belah pihak mempunyai kepentigannya sendiri-sendiri. Pers di Amerika tidak berorientasi kepada politik pemerintah, artinya ia bukan atas pemerintah bahkan secara eksterm, pers merupakan lawan pemerintah, disamping itu juga pers Amerika banyak dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosialnya, sehingga posisinya cukup kuat untuk lebih mengutamakan kepentingan publik ketimbang kepentingan pemerintah. Dalam kasus Iran-Contra pers ketika itu mengalami kesukaran di dalam mengungkapkan kasus tersebut. Hal ini disebabkan karena penyidik irrdeperrderrl councel (Lawrence Walsh) tetap menuntut agar tuduhan dapat dikenakan dakwaan. Kasus Iran-Contra bukanlah kesalahan konstitusional akan tetapi hanyalah kesalahan procedural, dan yang hanya merupakan penyimpangan dari prinsip check and halaces yang terjadi akibat dari adanya patriotisme yang tinggi yang melekat pada diri Presiden Reagan dan pembantu-pembantunya di NSC untuk membela sebagai apa yang mereka anggap sebagai kepentingan Amerika di Amerika Tengah di Teluk Persi termasuk Sandra Amerika yang disekap di penjara Lebanon.

---

In the era of Reagan regime, America experience rather, controversially, government general policy in responding their relations with other countries being not line with America's ideology. Then, this case had emerged and more be recognized as Iran-Contra case. Press of America responded -such case more critically. As public speaking, press of America is not as printing media solely, but also electronic mass media (television) had not agreed with what had been attained by Reagan, either with Iran or to Nicaragua governments. Meanwhile public opinion in America had been separated among pro and contra opinion at that's time. The core of problem is that secretly, Reagan regime had sold weapons to Iran being not American's partner in global politic actually. The revenue from those selling had been used for helping Nicaragua who involve in local conflict with communists. At moment, all military and financial assistances against Contra is contradicted with Boland Amendment. What had been implemented by Reagan with Iran it may bring his self to impeachment line, nevertheless, it had not occurred to Reagan. Although self mass media has prompt position by criticizing Reagan's commitment, but, really, more strongly, mass media has self opinion to justify Reagan, even, the figure of Oliver North had been recognized as hero in this case. In the era of Reagan's regime, mass media both printing and electronic had treated softly, and media had leaven their principle of Watchdog with government, but, sufficiently, in reality Reagan had strategic policy how to build good relation with media. And it is contradicted with other America's presidents previously or thereto. As theoretical frame used in this thesis is libertarian press theory pioneered by John Swart Mill, John Milton and John Locke. Philosophically, mass media should act as watchdog with government for seeking out the truth. As well as mass media may be used or functioned as political means. Although, control against mass media may be realized, but, it just for certain cases and usually, it is conducted by press' s trial, Most importantly, mass media is owned by private sector. The research conducted by author herein use qualitative research and descriptive analysis approaches. Data and information used by researcher all of them in secondary data obtained from written resources those are : books, documents, periodical publishing such as news papers, magazine or other documents.

As conclusion from this research essentially, as follows :

In Iran-Contra case the relations among press and government had not been harmony, both parties had had selves interests. America' s press had not been oriented to government policy, it means it is not government's means but extremely, press of America is government's opposition unless it had been influenced by some social environment factors, so that, rather, its position is strong to prioritize publics interests than government one. In Iran-Contra case at that's time press had had trouble in revealing such case. It is caused by independent council investigator (Lawrence Walsh) remain prosecute in order to sue it. Iran-Contra case is not constitutional failure, but, solely, it is only as procedural one and deviating from check and balance principle occurred as result of the high patriotism own by President Reagan and his assistants at NSC for defending what they assume as America's interest at Center America at Persian Gulf including American's hostage seized at Lebanon's jail."