Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pertumbuhan penduduk DKI Jakarta yang semakin pesat mengakibatkan kurang terpenuhi kebutuhan hidup bagi penduduknya sacara layak. Karenanya perlu dikembangkan pusat-pusat pertumbuhan kota di sekitar Jakarta secara terencana dan terarah. Di samping untuk meningkatkan pembangunan daerah Jakarta, juga guna mengurangi arus urbanisasi yang memusat di Jakarta. Berdasarkan instruksi Presiden No. 13 bulan Juli 1976, diadakanlah pengembangan wilayah Jabotabek untuk meringankan tekanan penduduk Jakarta yakni dengan cara membina pola pemukiman perkotaan dan penyebaran kesempatan kerja. Salah satu dari wilayah pengembangan kota tersebut adalah Kabupaten Bekasi, mengingat wilayah ini memiliki potensi untuk berkembang. Hal ini sesuai dengan permasalahan penelitian ini, yakni tentang: pelaksanaan pembinaan kota Bekasi, masalah - masalah yang terdapat dalam pengembangan kota Bekasi, dan pengaruh fungsi Bekasi sebagai kota penyangga terhadap arus urbanisasi ke Jakarta. Pemenuhan data lapangan secara kualitatif dilakukan selama 20 hari didua daerah yang signifikan dengan permasalahan penelitian ini yakni di wilayah Kotip Bekasi sebagai kawasan pemukiman yang heterogenitasnya lebih tinggi dibanding pemukiman lainnya dan Kecamatan Cibitung sebagai salah satu kawasan industri terbesar di Bekasi. Sedangkan untuk jenis penelitian ini adalah deskriptif-eksplanasi dengan penarikan sampel secara purposive. Letak kabupaten Bekasi terlihat cukup strategis (dekat dengan Ibu Kota Jakarta), sehingga Bekasi mendapat tanggung jawab siabagi kota penyangga bagi Jakarta. Sebab itu kini Bekasi menyediakan fasilitas pemukiman dan lahan pekerjaan di bidang industri yang dapat dimanfaakan bagi penduduk Jakarta. Akibatnya tingkat migrasi dan heterogenitas penduduk Bekasipun tinggi, sehingga membawa berbagai masalah. Meskipun banyak permasalahan yang dihadai, Bekasi sejauh ini telah mampu menjalankan perannya sebagai kota penyangga dalam memenuhi kebutuhan pemukiman. Sedangkan untuk menyediakan lahan pekerjaan, Bekasi hanya memberi kesempatan kepada para urban untuk memilih bekerja di Bekasi. Bila pembinaan kota Bekasi untuk pemukiman dan industri tidak diperhatikan, maka tak heranlah dapat menimbulkan berbagai masalah. Dan dapat mengakibatkan para urban yang datang (dari Jakarta) kembali keasalnya. Akhirnya bisa saja kelak Bekasi bukan lagi sebagai daerah penyangga tetapi menjadi daerah batu loncatan bagi urbanisasi ke Jakarta."

"Permasalahan yang dihadapi oleh beberapa kota pada saat ini terutama disebabkan oleh pertumbuhan populasi yang sangat pesat. Hasil Sensus Penduduk 1990 memperlihatkan bahwa laju pertumbuhan penduduk perkotaan telah mencapai 5,38 % per tahun sementara laju pertumbuhan total hanya mencapai 1,98 % per tahun. Ini berarti laju pertumbuhan penduduk perkotaan jauh melebihi laju pertumbuhan total penduduk. Akibatnya, timbul permasalahan baik fisik lingkungan maupun social ekonomi. Hal inilah yang juga terjadi di Bekasi, sebuah kota kecil yang berdekatan dengan Jakarta.Kota administratif (Kotif) Bekasi, terletak di sepanjang akses yang terpenting di timur Jakarta dan merupakan ibu kota dari sebuah kabupaten yang telah berubah dari suatu daerah pertanian tenang menjadi salah satu pusat industri yang sangat sibuk. Ratusan hektar tanah pertanian prima telah berubah menjadi daerah industri hanya dalam waktu kurang dari satu dekade dan proses tersebut masih berjalan hingga saat ini.Selain itu, banyak jumlah pendatang baik yang mencari pekerjaan dan terutama kaum penglaju. tampaknya tidak dapat diimbangi oleh kemajuan/perkembangan struktur kota. Hal inilah yang mengganggu keserasian lingkungan hidup.Dengan anggapan adanya perkembangan diatas, penelitian struktur kota Bekasi ini dilakukan. Beberapa pertanyaan yang diharapkan dapat terjawab dalam penelitian ini adalah, seperti misalnya, apakah struktur kota Bekasi mengikuti pola kota industri barat atau bertahan dengan pola kota kolonial yang banyak ditemukan di Indonesia? Atau adakah kemungkinan kota ini memiliki suatu pola baru yang tersendiri ? Apakah struktur kota mempunyai kaitan dan pengaruh terhadap Iingkungan hidup perkotaannyaHasil pengkajian mengenai struktur kota dari penelitian yang bersifat "content analysis" ini, menunjukkan bahwa dari banyaknya pusat kota, Kotif Bekasi terlihat mempunyai struktur kota Multiple. Dari perletakan industrinya, Kotif Bekasi bercirikan struktur kota Multiple dan Sector. Perletakan industri yang ada di Kotif Bekasi rata-rata berada pada bagian arah Jakarta, ini mencirikan betapa kuatnya pengaruh Jakarta pada Bekasi. Namun demikian, seperti halnya kota-kota lainnya di Indonesia, Kotif Bekasi masih tetap bercirikan struktur kota kolonial, yaitu dengan adanya pemukiman kumuh yang terletak ditengah pusat kota. Pola harga tanah sebetulnya memusat, menyerupai pola Concentric, tetapi karena adanya pengaruh yang kuat dari Jakarta, maka harga tanah di Kotif Bekasi cenderung berorientasi kearah Jakarta.Sementara itu, hasil pengkajian keterkaitan struktur kota dan pengaruhnya terhadap lingkungan hidup perkotaannya, menunjukkan bahwa secara spatial, ternyata kegiatan industri di Kotif Bekasi tidak begitu menyita lahan ruang terbuka hijau. Yang paling banyak menyita justru kegiatan perumahan. Pada tahun 1985, perbandingan antara ruang terbuka hijau dengan perumahan adalah 3.296,99 hektar berbanding 5.063,22 hektar. Pada 1990 perbandingan tersebut menjadi 1.914,03 hektar berbanding 6. 472,3 hektar. Dengan merujuk pada batasan Iuas ideal ruang terbuka hijau sebesar 20 % dari luas seluruhnya IRDTRK Bekasi 1987), maka dapat dilihat terdapat satu kecamatan yang mempunyai nilai buruk, yaitu kecamatan Bekasi Timur, dimana lugs ruang terbuka hijaunya hanya sekitar 12,82 % dari lugs seluruh kecamatan. Tetapi dalam skala kota, Iuas ruang terbuka hijau diseluruh Kotif Bekasi masih mempunyai nilai baik, yaitu sebesar 21,6 %.Dalam mendapatkan nilai tingkat kesejahteraan yang merujuk pada kondisi perumahannya, dapat dilihat bahwa masyarakat di Kotif Bekasi rata-rata berada dalam tingkat kesejahteraan yang balk. Bahkan kecamatan Bekasi Selatan mempunyai tingkat kesejahteraan diatas rata-rata. ini artinya, perkembangan struktur kota di Kotif Bekasi membawa pengaruh yang dapat meningkatkan niiai kesejahteraan masyarakatnyaAkhirnya, kesimpulan yang didapat dapat dirumuskan sebagai berikut;1 Kesimpulan dari penelitian ini, sedemikian jauh menunjukan dengan jelas bahwa Bekasi mempunyai suatu struktur kota yang khan, yaitu berupa poia struktur kota tersendiri yang berbeda, tidak mengikuti poia kota industri barat dan tidak pula mengikuti poia tradisional kota kolonial yang masih banyak ditemukan di Indonesia. Ini berarti bahwa struktur kota ini tidak mencerminkan secara mumi salah satu teori-teori kota yang ada. Namun demikian, meskipun pada saat ini hasil penelitian tersebut diatas dapat dianggap benar, kita harus tetap beranggapan bahwa struktur kota Bekasi masih dalam proses pertumbuhan yang pesat, sehingga suiit untuk memperkirakan atau meramalkan pola struktur akhimya.2 struktur kota rnempunyai kaftan dan pengaruh terhadap lingkungan hidup perkotaannya. Pada sisi lingkungan hidup alaminya, perkembangan struktur kota memberikan pengaruh yang mengkhawatirkan.Selama kurun waktu lima tahun terakhir yaitu dari tahun 1985 sampai rahun 1990, pada wilayah Kotif Bekasi, terlihat adanya laju penurunan yang cukup besar pada luas ruang terbuka hijau kota. Namun demikian merujuk pada kondisi perumahannya perkembangan struktur kota tersebut memberikan dampak yang cukup positif dalam meningkatkan tingkat kesejaheraan penduduknya, (Seberapa jauh pengaruh tersebut, tentunya harus dilihat dari suatu studi yang khusus menganalisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL.)

---

The problems faced by many cities presently are mainly due to the fact that their population are growing at a rate much too fast. This is precisely what happened in Bekasi, a small town adjacent to Jakarta. Located along the most important eastern approach to Jakarta, the once sleepy farming community has presently become one of the busiest industrial centers of the country. Hundreds of hectares of prime agricultural land has been converted to industrial sites, primarily without the administrative limits of the city, during less than a decade and (the process) is still going on today. With industries, inevitably come along housing development and the construction of new roads and other public facilities, which occur mostly within the city limits. Although compensation to landowners are sufficiently adequate and resulted in the improvement of their standard of living, the number of jobseekers from other areas of the country is such, that the physical structure of the city does not seem to keep pace with progress, which is disturbing to the environmental equilibrium.

It is with such development in mind, that the investigation of the structure of the city of Bekasi has been carried out.

Does the structure of the city of Bekasi follow the pattern of Western industrial cities, or does it retain the pattern of colonial towns as it is usually found in older cities in Indonesia ? Or is there a possibility that it might show a completely new pattern which is truly it's own ?

The result of the investigation so far shows clearly, that Bekasi shows to possess a distinct structural pattern of it's own. It neither follows the pattern of a Western industrial city, nor does it follow the traditional colonial city pattern, which is still commonly found in Indonesia. Although this might be true at the moment, one must keep in mind, that presently Bekasi is in the process of robust growth, which makes it rather difficult to predict it's eventual structural pattern."

"ABSTRAKKota yang berbasis sektor pertambangan kerap kali menemui masalah ketika kegiatanproduksi tambang berhenti. Kota Sawahlunto mengalami persoalan penurunan jumlahpenduduk, perlambatan aktivitas perekonomian dan kerusakan lingkungan pasca PT BAUPOmenghentikan kegiatan produksi batubaranya. Untuk mengatasi persoalan tersebut,Pemerintah Kota Sawahlunto mengeluarkan serangkaian kebijakan yang diharapkandapat memulihan kondisi perkotaan seperti sediakala.Kebijakan regenerasi kota yang diluncurkan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto ditujukanuntuk mengembalikan perkembangan kota Sawahlunto melalui transformasi ekonomi,sosial dan lingkungan yang disebabkan oleh terhentinya kegiatan produksi pertambangan.Regenerasi yang terjadi Sawahlunto merupakan proses menarik untuk dipelajari dalamkonteks perkembangan kota yang kembali bangkit dari kemunduran yang dialami sektorpertambangan.Penelitian ini akan menggali mekanisme penyusutan kota yang terjadi di akhir abad 20.Pemahaman mengenai faktor-faktor yang mendorong perkembangan kota diharapkandapat memberikan latar belakang yang cukup dalam menemukenali proses penyusutankota di Sawahlunto. Pemahaman mengenai proses regenerasi kota yang terjadi diSawahlunto akan dilakukan melalui eksplorasi terhadap fenomena penyusutan kota yangterjadi di Sawahlunto pada akhir abad 20.Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan strategi penelitianstudi kasus tunggal. Pengumpulan data primer didapat melalui wawancara mendalamyang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan.Sedangkan pengumpulan data sekunder yaitu dengan studi kepustakaan denganmenghimpun data dari berbagai literatur seperti buku-buku, artikel, majalah, surat kabardan sebagainya yang berhubungan dengan topik penelitian ini.Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka penyusutan kota Sawahluntodipengaruhi oleh kondisi ekonomi serta situasi sosial politik di tingkat global dannasional. Kesimpulan ini didapatkan melalui data bahwasanya fenomena penyusutan kotatelah beberapa kali terjadi di Sawahlunto. Respon yang diambil dalam menghadapipersoalan penyusutan kota di masa lalu menjadi perbandingan sekaligus pembelajarandalam menilai respon yang diambil saat ini dalam menghadapi penyusutan. Prosesperkembangan kota Sawahlunto merefleksikan bagaimana kota-kota di Indonesia yangpembentukan awalnya disebabkan oleh kepentingan global dan kemudian secara mandirimendefinisikan kembali falsafah kehidupan kotanya.Pilihan kebijakan dan strategi untuk merespon penyusutan kota amat ditentukan olehpihak yang memegang peran sebagai otoritas pembangunan kota. Saat ini PemerintahKota memegang peran lebih besar dalam proses pembangunan kota Sawahlunto.Pemerintah Kota memberikan ruang yang lebih besar kepada warga untuk terlibat dalamproses regenerasi kota. Aksesibilitas terhadap ruang kota yang lebih besar mempengaruhiefektivitas program regenerasi yang diusung oleh Pemerintah Kota Sawahlunto.Keberadaan Pemerintah Kota sebagai aktor utama proses regenerasi menunjukkan sebuahpembelajaran yang baik bagi Pemerintah Daerah yang akan menghadapi persoalan serupa dengan Sawahlunto. Perkembangan kota Sawahlunto adalah bentuk nyatabagaimana transisi pengelolaan kota dari perusahaan tambang kepada pemerintah sipilberjalan dengan baik. Transisi ini yang kemudian menjadi salah satu faktor keberhasilandalam melakukan proses regenerasi kota.Pemerintah Kota yang memberikan akses yang sama terhadap proses penyusunankebijakan ataupun tahapan pelaksanaan regenerasi kota adalah langkah manajemenpembangunan kota yang patut diimplementasikan di wilayah lain dengan persoalanserupa.

---

ABSTRACTMining sector-based cities are often encountering problems when the mining activitiesclosed down. Sawahlunto, a city once well known for its coal mines, has experienced adecrease in population, economic downturn, environmental damage and other problemsafter PT BA-UPO closed down its coal mining operation in the city. To overcome thisproblem, Sawahlunto Municipality Administration has issued a series of policies whichare expected to be able to restore the city’s condition.The city’s regeneration policies aimed at restoring the development of Sawahluntothrough the transformation of economic, social and environment that have been spoileddue to the closing down of mining activities in the city. The regeneration policies thattakes place in Sawahlunto has been an interesting process to be studied in the context ofurban development whereby a city has managed to revive from economic downturn as thedomino effect of the setback suffered by the mining sector.This study will explore the city shrinkage mechanism that occurred at the end of the 20thcentury. An in-depth comprehension on factors that encourage the development of a cityis expected to provide sufficient background in the process of identifying city shrinkagein Sawahlunto. The comprehension on regeneration process that occurs in Sawahluntowill be obtained through the exploration of the city shrinkage phenomenon that took placein Sawahlunto Municipality at the late 20th century.This study deploys a qualitative research approach with a single case study as its researchstrategy. The primary data collection was carried out through in-depth interviewsconducted by asking questions directly to appropriate infromant. The secondary datacollection was carried out through literature study, collecting data from a variety ofliteratures such as books, articles, magazines, newspapers and other media related to thisresearch topic.Based on the results of the study, the shrinkage of Sawahlunto Municipality is affected byglobal economic condition and socio-political situation at the national level. Thisconclusion is made based on the data obtained which suggests that city shrinkagephenomenons have taken place in Sawahlunto for several times. Responses taken towardsthe city shrinkage issues in the past have become the comparison and lesson learned inassessing the response made in tackling the same issue this time. The developmentprocess of Sawahlunto reflects how the cities in Indonesia, which are originally formedbased on global importance, independently redefine the philosophy of their lives.The policy and strategy option to respond to the city shrinkage is heavily determined byany party who holds the role as the urban development authority agency. Currently, thecity administration holds a greater role in the development process of Sawahlunto. Thecity administration provides a larger space for the community to be involved in theregeneration process of the city. The larger accessibility to urban space affects the effectiveness of the regeneration program promoted by Sawahlunto MunicipalityAdministration.The existence of city administration as the main actor of the regeneration process inSawahlunto has shown a good lesson for any other local governments who will facesimilar problem. The development of Sawahlunto is a real tremendous example on thetransition of urban management from mining company to a public government. It isindeed this transition that become one of the success factors in the regeneration process ofthe city.The Urban Local Government that provides equal access towards the policy makingprocess or the city regeneration phases is the urban development management measuresthat should be implemented in other local governments with similar problems"

"Kota Metro dan Kota Bandar Lampung merupakan kota-kota di Provinsi Lampung yang memiliki karakteristik georafis dan latar belakang sejarahnya yang berbeda . Hal tersebut mengakibatkan perbedaan perkembangan struktur internal kota-kota tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan struktur internal dan faktor yang mempengaruhinya pada Kota Bandar Lampung dan Kota Metro. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah penggunaan tanah, kepadatan penduduk, kerapatan jalan dan penggunaan utilitas kota. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis spasial. Perkembangan struktur internal Kota Bandar Lampung menunjukkan perubahan bentuk dari dua inti menjadi tiga inti sedangkan Kota Metro menunjukkan bentuk struktur internal yang relatif stabil dengan satu pusat kota sebagai intinya. Wilayah pusat kota menunjukkan tingkat urbanisasi yang tinggi. Perkembangan struktur internal Kota Bandar Lampung dan Kota Metro tidak dipengaruhi oleh faktor kepadatan penduduk, kerapatan jalan dan penggunaan utilitas kota.

---

Metro and Bandar Lampung are the cities in Lampung Province that had different geographic characteristics and historical background. That resulted different development of the internal structure of these towns. The purpose of this study was to determine the development of the internal structure and the factors that influence. Variables that been used in this study are land use, population density, road density and the utilization of the municipal infrastructure. By applying spatial analysis, the study showed that internal structure of Bandar Lampung changed from a two cores into three cores form. Whereas Metro internal structure showed a relatively stable internal structure with a single center as its core. The downtown area showed a high level of urbanization. Population density, road density and the utilization of the municipal infrastructure factors did not influences the development of Bandar Lampung and Metro internal structure."

"Laju pertumbuhan pembangunan yang terus meningkat, banyaknya para investor yang ingin menanamkan modalnya, dan adanya pengaruh perguruan tinggi menjadi daya tarik tersendiri untuk Kota Depok. Ketidaksiapan Depok menjadi kota dan perencanaan yang kurang tepat, membuat pembangunan tiap-tiap wilayah tidak merata. Pengaruh adanya perguruan tinggi seperti kampus UI dan Gunadarma membuat pembangunan kawasan Margonda Raya tumbuh dengan pesat. Tetapi sangat disayangkan cepatnya pertumbuhan tersebut tidak diikuti dengan ketersediaan prasarana yang memadai khususnya dalam hal ketersediaan halte dan jembatan penyeberangan orang. Jalan Raya Margonda yang begitu lebar, dan banyaknya bangkitan disana, membuat pejalan kaki kesulitan untuk menyeberang, menunggu dan memberhentikan kendaraan. Tidak sedikit pejalan kaki yang menjadi korban kecelakaan / tertabrak dikarenakan sulitnya untuk menyeberang, serta kendaraan yang melaju dengan cepat. Perencanaan yang telah dibuat oleh Pemda Kota Depok harus segera direalisasikan demi keselamatan pejalan kaki dan kenyamanan bersama.

---

Development growth rate continues to rise, many investors who want to invest their shares, and the influence of the college, the main attraction for the city of Depok Margonda region. Unpreparedness Depok into the city and the lack of proper planning to make the development of each region does not spread with blanced. Development in the rapidly growing Margonda not matched by availability of shelter and adequate pedestrian bridge. This makes it difficult for pedestrians to cross. Not the least pedestrian accident victims. Plans that have been made by local governments must be realized Depok City for the creation of pedestrian safety and convenience together."

"Sejarah perkembangan kota telah dimulai jauh sebelum masehi. Beberapa di antara kota tersebut, seperti Athena dan Sparta di Yonani kuno telah memperlihatkan tingkat perkembangan yang sudah tinggi dan kedua kota tersebut walaupun dengan pola yang berbeda namun menjadi pusat peradaban dan kebudayaan pada masa itu dan berpengaruh terhadap perkembangan peradaban Barat selanjutnya. Demikian pula kota Mahenjodaro dan Haharappa di lembah sungai Indus yang menjadi pusat peradaban India yang besar pula pengaruhnya terhadap bangsa-bangsa Asia lainnya. Kota Jeriko di Palestina, kota Ur di Babilonia, kota Anyang di sungai Hoangho di Cina, Alexandria di Mesir, semuanya juga menjadi pusat peradaban dan kebudayaan bangsa yang mendukungnya.Dalam perkembangan selanjutnya ditemukan pasang surut pertumbuhan kota baik di Eropa maupun di Asia. Dengan mundurnya perkembangan peradaban manusia sesudah kejayaan Yunani dan Romawi di sekitar taut tengah, perkembangan kota di Eropah pun mengalami perlambatan dan baru mulai berkembang kembali dengan pesat sejak dua abad yang lalu, yaitu awal abad 18, bersamaan dengan terjadinya kemajuan ekonomi di berbagai negara, yang didukung oleh munculnya industri-industri baik menengah maupun besar terutama yang melanda Eropah sehingga munculah apa yang dinamakan revolusi industri.Revolusi industri serta kemajuan teknologi yang terjadi di Eropa Barat pada abad ke 19 telah memulai suatu permasalahan baru yang menyangkut eksistensi manusia di dalam lingkungan alam tempat kehidupannya. Perpindahan penduduk dari daerah pedesaan ke daerah pusat industri yang kemudian berkembang menjadi kota, mulai muncul secara menoniol sejak abad industri teknologi ini. Lapangan pekerjaan baru yang terbuka dengan munculnya industri di kota-kota yang menarik penduduk pindah ke kota telah meningkatkan permasalahan di dalam lingkungan kota. Kebutuhan fasilitas perumahan di kota, kebutuhan tanah untuk perluasan kota?"

"Pertumbuhan penduduk yang sangat pesat,khususnya di Kota Cilegon disebabkan oleh pertumbuhan alamiah dan migrasi. Pertumbuhan ini mengakibatkan tekanan yang berat terhadap kota, apalagi mengingat fungsi kota Cilegon yang dijadikan sebagai kota industri, perdagangan dan jasa. Dengan berbagai fungsi yang harus diemban oleh Cilegon, tentunya semua kegiatan tersebut akan bertumpu pada lahan sebagai ruang yang dapat menyediakan (mengalokasikan) ruang bagi kegiatan-kegiatan tersebut beserta fasilitas dan utilitas penunjang yang dibutuhkan. Keterbatasan luas lahan yang tersedia, sementara tuntutan terhadap peningkatan berbagai fungsi lahan untuk berbagai kegiatan pembangunan terus meningkat. Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan diberbagai bidang seiring dengan fungsi yang harus diemban oleh Cilegon, baik langsung maupun tidak langsung akan menyebabkan terjadinya perubahan pada pemanfaatan ruang. Perubahan struktur dan fungsi ruang baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap pola adaptasi masyarakat. Proses adaptasi akan dialami baik oleh masyarakat pendatang maupun masyarakat asli. Adaptasi yang dituntut terjadi tidak hanya dari segi budaya tetapi juga dalam keikutsertaan berperan pada kegiatan pembangunan. Berdasarkan karakteristik tersebut, penelitian dilakukan di wilayah Cilegon, yang saat ini terbagi atas 4 (empat) kecamatan, yaitu: Cilegon, Ciwandan, Cibeber, dan Pulomerak. Cilegon berada 90 km dari Barat Jakarta. Sebagai pusat penataan ruang, Cilegon merupakan pusat perdagangan, perkantoran, dan wilayah permukiman; Ciwandan memiliki pelabuhan Banten dan kawasan industri; Pulomerak sebagai kawasan industri, pelabuhan Merak dan wilayah pemukiman; Cibeber adalah wilayah permukiman dan juga terdapat waduk yang digunakan untuk menyuplai air ke sebagian komunitas masyarakat di Cilegon dan juga untuk PT. Krakatau Steel. Luas Cilegon (17.550 Ha), dan jumlah penduduk sebesar 294,936 jiwa (talrun 1999), tersebar pada 4 (empat) Kecamatan di Kota Cilegon, dengan rincian:

1. Kecamatan Ciwandan dengan luas wilayah (7.483 Ha), kepadatan penduduk sebesar 83.861 jiwa, yang terdiri dari 42.897 jiwa laki-laki dan 40.964 jiwa perempuan.
2. Kecamatan Cilegon dengan luas wilayah (1.753 Ha), kepadatan penduduk sebesar 69.488 jiwa, yang terdiri dari 35.352 jiwa laki-laki dan 34.136 jiwa perempuan.
3. Kecamatan Cibeber dengan luas wilayah (2.466 Ha), kepadatan penduduk sebesar 41.362 jiwa, yang terdiri dari 20.911 jiwa laki-laki dan 20.451 jiwa perempuan.
4. Kecamatan Pulomerak dengan luas wilayah (5.848 Ha), kepadatan penduduk sebesar 100.225 jiwa, yang terdiri dari 51.527 jiwa laki-laki dan 48.698 jiwa perempuan.

Pada tahun 1990 penduduk Cilegon terdaftar sebesar 226.461 jiwa. Pada 1998 jumlah tersebut meningkat menjadi sebesar 257.864 jiwa dan pada tahun 1999 menjadi 278.462 jiwa. Pertambahan jumlah penduduk tersebut terus berlangsung pada tahun 2000, mencapai 294.936 jiwa, hal itu berarti bahwa pada tahun 1999 terjadi pertambahan penduduk sebesar 8,06%, dibandingkan dengan tahun 1998 terjadi peningkatan sebesar 6,13% (terjadi penurunan peningkatannya sebesar 1,93% dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 1998-1999). Sementara luas Cilegon tetap pada 17.550 Ha, yang berarti tingkat kepadatan penduduk pada tahun 1998 adalah sebesar 1.469 jiwa per Ha, sedangkan tahun 2000 menjadi 1.681 jiwa per Ha. Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi di daerah ini erat kaitannya dengan perkembangan industri yang dimulai semenjak tahun 1965 dengan berdirinya industri baja pertama yang sekarang dikenal dengan PT. Krakatau Steel, dan pembangunan berianjut sampai tahun 1990 (di mana industri lain juga dibangun di Cilegon, yang sebagian besar industri kimia, seperti: PT. PENI, PT. UAP, Bakrie Kasei, PT. PIPI (DOW Chemical), PT Tripolyta, Asahimas, PT. Chandra Asri. dan lain-lain). Nampaknya pertumbuhan penduduk yang tidak merata persebarannya di Cilegon itu sangat erat kaitannya dengan perkembangan industri tersebut. Hal ini menimbulkan penyebaran penduduk yang terkonsentari di pusat kegiatan bisnis (Cilegon). Perkembangan industri dan konsentrasi serta distribusi penduduk tersebut, tidak terlepas dari penataan wilayah yang direncanakan sedemikian rupa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Cilegon ditetapkan sebagai pusat utama untuk kawasan andalan Bojonegara-Merak-Cilegon dan sekitarnya. Sektor unggulan untuk kawasan ini adalah: industri, pertanian tanaman pangan, pariwisata, perikanan, dan pertambangan. Khusus untuk RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah), Cilegon berfungsi sebagai pusat (simpul). Dengan adanya RTRW yang menetapkan fungsi sebagai pusat, maka fungsi-fungsi yang diemban oleh Cilegon adalah sebagai pusat industri, pusat kegiatan perdagangan dan jasa, pusat kegiatan komersial, pusat kegiatan pemerintahan, pusat kegiatan pelabuhan dan sebagai pintu gerbang Barat PuIau Jawa, serta sebagai kota lintasan pergerakan kegiatan wisata Anyer-Carita dan lalu lintas Jawa-Sumatera. Dengan berbagai fungsi yang harus diemban oleh Cilegon, tentunya semua kegiatan tersebut akan menyebabkan terjadinya perubahan pada pemanfaatan ruang dan daya dukung wilayahnya. Dari kenyataan tersebut di atas penataan ruang Cilegon menunjukkan penataan ruang dalam arti sempit. Budihardjo (1997: 1) mengungkapkan bahwa tata ruang sebagai suatu kegiatan penataan yang tidak hanya berarti sempit atau terbatas pada perencanaan dan perancangan fisik semata, tetapi juga melakukan penataan manusia dengan segenap keunikan perilakunya. Bahkan Rapoport menggunakan istilah "cultural landscape" karena kota dan daerah pada dasarnya merupakan pengejawantahan budaya dengan beraneka ragam karakter, sifat, keunikan, dan kepribadian. Mengingat hal tersebut (Budihardjo, 1997: 2) mengungkapkan bahwa yang pertama-tama harus dipahami adalah budaya dari berbagai kelompok masyarakat dan pengaruh dari tata nilai, norma, gaya hidup, kegiatan dan simbol-simbol yang mereka anut terhadap penataan dan bentuk kota maupun daerah. Berkaitan dengan penataan ruang dan adaptasi manusia, Weber (dalam Budihardjo, 1997. 2) mengungkapkan bahwa jurang kaya miskin makin menganga mencolok mata, komunitas yang guyub pecah menjelma menjadi masyarakat patembayan yang dilandasi penalaran kalkulatif. Durkheim (dalam Budihardjo, 1997:2) menambahkan bahwa keadaan demikian menyebabkan kesepakatan moral yang disepakati bersama makin meluntur. Gejala demikian terlihat pada masyarakat yang terdapat di Kota Cilegon. Permasalahan umum yang terdapat di Kota Cilegon, seperti juga yang dihadapi oleh kota-kota lain di Indonesia, sesuai dengan perkembangannya adalah sebagai berikut :

1. Penyebaran (distribusi) penduduk di wilayah kota yang tidak merata.
2. Pertumbuhan penduduk kota yang tinggi, pertumbuhan ini terjadi terutama diakibatkan oleh migrasi penduduk dari tempat lain ke Cilegon untuk memperoleh penghasilan yang lebih baik.
3. Ketersediaan fasilitas dan utilitas kota yang tidak atau belum mencapai tingkat yang optimal.
4. Perkembangan yang sangat pesat terkonsentrasi di sepanjang jalur arteri regional (sepanjang Jalan Raya Cilegon).
5. Kualitas jaringan jalan yang sebagian besar belum mencapai tingkat kondisi yang baik, terutama jalan-jalan lingkungan atau jalan-jalan desa.

Sementara itu permasalahan khusus yang dihadapi oleh Cilegon adalah adaptasi masyarakat terhadap perubahan fisik dan sosial yang diperkenalkan melalui kegiatan pembangunan wilayah. Perubahan yang diperkenalkan melalui kegiatan pembangunan seyogyanya dapat meningkatkan mutu hidup masyarakat. Kenyataannya, perubahan kegiatan pembangunan khususnya di bidang industri, ternyata juga membuka lapangan kerja dan menimbulkan dampak lingkungan yang harus dihadapi oleh penduduk setempat dan juga tergusurnya penduduk dari lingkungan hidupnya yang asli. Di mana hal ini akan menimbulkan masalah yang cukup besar atau akan berdampak pada perubahan sosial dan budaya masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini difokuskan pada penduduk setempat dan kemampuan mereka dalam menghadapi proses penyesuaian terhadap perubahan fungsi lingkungan. Dari permasalahan yang diuraikan di atas maka formulasi pertanyaan penelitian adalah:

1. Apakah terdapat hubungan antara penataan ruang dengan kualitas hidup masyarakat?
2. Apakah terdapat hubungan antara penataan ruang dengan kelembagaan sosial, keamanan dan ketertiban?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka dirumuskan: tata ruang mikro (yang dilihat dari: ventilasi, pencahayaan, saluran air (drainage)) dan persepsi terhadap pelaksanaan rencana tata ruang (yang dilihat dari struktur dan wujud tata ruang) di jadikan variabel bebas (independent variable) dan kualitas hidup (berisikan kondisi sosial ekonomi, yang dilihat dari: umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, daerah asal, pendapatan, pengeluaran, kesehatan, kelembagaan sosial, keamanan dan ketertiban) dijadikan variabel tidak bebas (dependent variable). Selanjutnya, berdasarkan fokus penelitian, asumsi-asumsi yang dikemukakan, diformulasikan kedalam 2 (dua) hipotesis berikut:

1. Terdapat hubungan antara kualitas hidup masyarakat dengan penataan ruang.
2. Terdapat hubungan antara kelembagaan sosial, keamanan dan ketertiban dengan penataan ruang.

Lokasi penelitian adalah Kota Cilegon seperti telah disebutkan di atas, yang meliputi 4 (empat) kecamatan, yaitu: Ciwandan, Cilegon, Cibeber, dan Pulomerak. Sampel yang digunakan dipilih secara acak, yaitu sebesar 130 kepala keluarga (KK/responden), yang terdiri dari: 25 responden di Ciwandan, 55 responden di Cilegon, 15 responden di Cibeber, dan 35 responden di Pulomerak. Analisis data dilakukan secara deskriptif (dengan menggunakan perhitungan persentase dan populasi) dan analisis kuantitatif (untuk melihat hubungan dari masing-masing variabel, menggunakan uji statistik Chi-Square (x2) dan uji korelasi dengan tingkat signifikansi 95% (a=0,05)). Dari hasil pengolahan data terhadap penataan ruang (independent variable) dan kualitas hidup (dependent variable) diperoleh:1. Tata Ruang Mikro. Variabel uji yang digunakan adalah ventilasi, pencahayaan, dan saluran air. Dari hasil uji statistik diperoleh, penataan ruang berpengaruh terhadap kualitas hidup (dari variabel kontrol pendapatan). Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan (x2 hitung = 33,815 (ventilasi) dan 25,631 (pencahayaan) lebih besar dari x2 tabel= 24,996; dan 33,015 (saluran air) lebih besar x2 tabel= 18,307), 2. Persepsi terhadap Pelaksanaan Rencana Tata Ruang. Variabel yang diuji dibagi atas dua yaitu struktur tata ruang (meliputi: alih fungsi ruang, dan pembebasan tanah) dan wujud tata ruang (meliputi: persepsi terhadap UUPR, UU, dan pelaksanaan UUPR). Dari hasil uji statistik diperoleh hasil uji terhadap kualitas hidup (variabel kontrol pendapatan), untuk struktur tata ruang (x2 hitung = 59,138 (alih fungsi); 32,415 (pembebasan tanah), yang keduanya lebih besar dari x2 tabel = 18,307); perhitungan statistik untuk wujud tata ruang (x2 hitung = 29,569 (pengetahuan), lebih besar dari x2 tabel =11,070) dan (f hitung = 32,415 (pelaksanaan RUTR) dan 92,785 (sikap pemerintah terhadap RUTR), keduanya lebih besar dari (x2 tabel = 18,307). Dapat dikatakan pengetahuan mengenai tata ruang yang tertuang dalam RUTR wilayah berpengaruh terhadap peningkatan kualitas hidup yang diwakili oleh pendapatan yang diperoleh sebagai penghasilan perbulan. 3. Daerah Asal. 79 responden (60,80%) menyatakan bahwa mereka adalah penduduk asli daerah Cilegon, karena mereka sudah bermukim dan memperoleh penghidupan di wilayah ini sudah lebih dari 20 tahun. Sementara sisanya, 51 responden (39,20%) adalah penduduk yang datang dan bermukim di Cilegon untuk memperoleh penghidupan kurang dari 20 tahun. Dari hasil analisis statistik menunjukkan, tidak adanya pengaruh daerah asal terhadap pendapatan, dimana (x2 hitung=6,031 lebih kecil dari x2 tabel= 11,070), 4. Sosial Ekonomia.Tingkat Pendidikan Dari tingkat pendidikan sebagian besar responden berada pada tingkat pendidikan menengah (Pendidikan SLTA), 84 responden (64,6%) berada pada tingkat pendidikan menengah (SLTA); 29 responden (22,3%) berada pada tingkat pendidikan tinggi (Perguruan Tinggi); 17 responden (13,1%) berada pada tingkat pendidikan rendah (SD-SLTP). b.Jenis Pekerjaan. 42 responden (32,3%) berprofesi sebagai Pegawai Negeri; 30 responden (23,1%) berprofesi sebagai karyawan swasta; 30 reponden (23,1%) mempunyai usaha sendiri sebagai wiraswasta; dan sisanya 28 responden (21,6%) bekerja sebagai buruh dan lain-lain (tukang ojek dan ibu rumah tangga). c.Pendapatan dan pengeluaran. Berada pada kisaran (Rp. 500.000 sampai lebih besar dari Rp. 3.000.000 per bulan). Sebahagian besar tingkat pendapatan penduduk Cilegon tersebut dipergunakan untuk pengeluaran kebutuhan pokok (37,75%) dan sekunder (62,25%). Dari hasil ini dapat dikategorikan bahwa masyarakat Cilegon sebagai masyarakat tidak miskin, dikarenakan proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok berada dibawah 40% dari seluruh total pengeluaran. 5. Kelembagaan Sosial, Keamanan dan Ketertiban - Kelembagaan Sosial. Terdapat 11 (sebelas) lembaga sosial masyarakat yang terbentuk di Cilegon, yaitu: PPM (Pemuda Panca Marga); FKKT (Forum Komunikasi Karang Taruna); AMS (Angkatan Muda Siliwangi); KNPI; Pemuda Pancasila; IPSI; FBMC (Forum Bersama Masyarakat Cilegon); MUI (Majelis Ularna Indonesia); LPMC (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Cilegon); AMPI; KMC (Korp Mubalig Cilegon). - Keamanan dan Ketertiban. 92 responden (70,77%) menyatakan kondisi keamanan lingkungannya aman; 38 responden (29,23%) tidak aman. Dari hasil uji statistik diperoleh bahwa keamanan lingkungan berpengaruh terhadap terhadap kualitas hidup (variabel kontrol pendapatan), yang ditunjukkan oleh (x2 hitung = 84,938 lebih besar dari x2 tabel = 18,307). 6. Kesehatan. Kesehatan masyarakat dilihat dari tingkat kesehatan balita, penyediaan sumber air bersih, dan sanitasi/MCK. Dari perhitungan statistik diperoleh, terdapat pengaruh kesehatan masyarakat terhadap kualitas hidup (variabel kontrol pendapatan), dengan variabel uji: Kesehatan balita, penyediaan sumber air bersih, MCK. Dari hasil perhitungan diperoleh untuk kesehatan balita (x2 hitung = 51,154 lebih besar dari x2 tabel = 18,307). Tetapi untuk Kondisi MCK (x2 hitung = 6,108 lebih kecil dari x2 tabel = 18,307) dan sumber air bersih [x2 hitung = 2,406 lebih kecil dari x2 tabel = 18,307), yang berarti sanitasi dan air bersih yang digunakan dan dikonsumsi masyarakat sehari-hari tidak berpengaruh terhadap pendapatan (variabel kontrol kualitas hidup). Secara keseluruhan, berdasarkan hasil penelitian dan hubungannya dengan perspektif penelitian lingkungan (sebagai acuan dalam penggelolaan lingkungan), penataan ruang berpengaruh terhadap kualitas hidup, dan tidak terdapat korelasi (hubungan) antara penataan ruang dan keberadaan kelembagaan sosial. Sementara itu, keamanan dan ketertiban lingkungan berpengaruh terhadap kualitas hidup (variabel kontrol pendapatan). Sesuai dengan keinginan masyarakat, Pemerintah Kota Cilegon harus terbuka dalam penataan kotanya, terutama dalam penataan ruang.

---

The fast growing of population, especially in Cilegon was caused by natural growth and migration. This growth brought heavy pressure to the city, especially its function in the future as the industrial city, trading, and services.

By the number of its functions, its makes all of activities concentrated to the land as the space with allocated for all of those activities and also provided facilities and utilities as needed. Its need to increase the land functions for all aspect in development activities, meanwhile, its limited on availability of land area. Those activities, direct or indirect, will caused the changed on space utilisations for the number of development sectors.

Eventually, the changed in function of structure and space will be affected to the adaptation pattern in the society. Adaptation process should be concerned by the society, even the foreigner or origin society. It's not just adaptation of cultural needs, but also the participation on the development activity.

Based on those characteristics, this research focuses on the Cilegon area, which is divided by 4 (four) sub-districts area, ie: Cilegon, Ciwandan, Cibeber and Pulomerak. Cilegon is 90 kilometers from west Jakarta. As focused to the spatial planning, Cilegon as the center of trading, offices, and settlement region; Ciwandan has a Banten Port and industrial estate; Pulomerak as industrial estate, Merak Port and settlement region; Cibeber as settlement region and has a reservoir which is supply the water to some area in Cilegon community and PT. Krakatau Steel.

When the monetary crisis came to Indonesia in the middle of 1997, its affected to all of economic sectors in this country, and also to the investment on industrial sector in Cilegon. By 1997, population growth following the crisis not so many people come to work in industrial basis. Industrial sector could not employ `more employee' to work with them. This is another problem that affected to Cilegon government in manage their community.

Cilegon area (17.550 Ha), 294.936 persons in number of populations (year 1999); which are 150.687 (male) and 144.249 (female) and they spread on 4 (four) sub-districts in Cilegon, as follows:

1. Ciwandan area (7.483 Ha), by population density of 83.861 persons; 42.897 (male) and 40.964 (female).

2. Cilegon area (1.753 Ha), by population density of 69.488 persons: 35.352 (male) and 34.136 (female).

3. Cibeber area (2.466 Ha), by population density of 41.362 persons; 20.911 (male) and 20.451 (female).

4. Pulomerak area (5.848 Ha), by population density of 100.225 persons; 51,527 (male) and 48.698 (female).

By the 1990, number of populations in Cilegon are 226.461 persons, and in 1998 increased to 257.864 persons, and its increased in 1999 278.462 persons. Its increased continued to year 2000, up to 294.936 persons. Its mean, in 1999 (8,06%) increased than 1998 (6,13%) and the populations decreased (1,93%) than growth in population (1998-1999). Meanwhile, Cilegon areas stay at 17.550 Ha (1998), population density of 1.469 persons per Ha, and 1.681 persons per Ha (2000).

Higher in population growth of Cilegon are related to the development of industrial growth which has started since 1965 by development of PT. Krakatau Steel, and the developing continued to 1990 (when some other industries build in Cilegon area, mostly chemical industries, ie., PT. PENI, PT. UAP, Bakrie Kasei, PT. PIPI (Dow Chemical), PT. Tripolyta, Asahimas, PT. Chandra Asri, etc). Population distribution related to the distribution of industries space. Its make the population concentrated into the center of business districts (Cilegon).

Industrial development and population density concentrated in Cilegon area based on Spatial Planning Area, under Regulation No. 47, year 1999 about National of Regional Spatial Planning (RTRWN), and considered to Cilegon, as the center of the pledge area: Bojonegara-Merak-Cilegon. The first development sectors are: industries, agricultural, tourism, fishery, and mining area. Especially, RTRW (Regional Spatial PIanning), Cilegon functions are as the districts of industries, trading and services, center of commercial places, government activities, and as the West Gate' of Java Island, and the center of maritime-tourism (Anyer-Carita-Labuan) and as the matters pertaining traffic of Java-Sumatra.

By the number of that functions, its makes all of activities were concentrated to the land, and for the number of development sectors will caused the changed on space utilisations and capability (carrying capacity).

Based on those characteristics, spatial planning in Cilegon has shown a `constrictive meaning'. Budihardjo (1997: 7) said that spatial planning is a structuring activity that not just limited on planning and physical design, but also how to manage human aspect in all of unique behavior. Even, Rapoport used the `cultural landscape', because the city and region are based on the implementation of the culture in various characteristics, attitude, unique, and personality. Considering to those matters (Budihardjo, 1997: 2) shown that the first things to understand of the culture from various community and the impact of value system, norm, life style, activities and the conviction symbol to the structure and format of the city and region. Understand to the impact in all aspect of human life, its need a human adaptation to their community.

Related to the spatial planning and human adaptation, Weber (in Budihardjo, 1997: 2) shown, that we have to face `the gap' between the richer and the poorer, and the solid community became an individualistic and based on the calculative thinking. Durkheim (in Budihardjo, 1997: 2) also said that situation will affected to the changeable of integrative agreement (integrative needs). Those symptoms have shown by Cilegon community, lately.

General issues in Cilegon area, as also found in the other cities (or entire cities) in Indonesia, following their development are:

1. Inequitability in distribution population, especially in the city region.

2. Higher in population growth, specially in the city region, its caused (especially) by migration from the other city to Cilegon for having `a better income (revenue).

3. The availability of facilities and utilities are not optimise.

4. The fast development concentrated along the arterial road (along Cilegon main road).

5. Most of road network are still in `minor' conditions, especially embraced road and rural.

Meanwhile, the specific issues that have to face by Cilegon are adaptation of community into physical and social change that introduced by the region development activities. The changed that introduced by the development activities should increase the quality of life. In fact, changed in development activities, especially in industries based, beside its open new space for `man power', also affected to `minor community who could not gain to it. Who become `a big problem' or affected to social and culture.

In accordance with these matters, this research focuses on the local society effort to face readjustment process on their environment, which shifted in function.

For this reason, the fundamental problem in this research is formulated in two research questions as follows:

1. Are there any correlations between spatial planning and the quality of life?

2.Are there any correlations between spatial planning and social institution and environmental safety?

To answer research questions as it has been mentioned, the spatial planning (contained society perception on implementation of spatial planning it self; Regulations and the implementation) indicated as independent variable and quality of life (contained in social-economic basis: education, income (revenue), expenditure, health, social institution perception on implementation of the spatial planning and environmental safety), as dependent variable.

Furthermore, to focus to the research problem, assumption has been made through two general hypothesis:

1. There is correlation between spatial planning and the quality of life.

2. There is correlation between spatial planning and social institution and environmental safety.

Research location is Cilegon (as mentioned above) in four sub-districts, ie: Ciwandan, Cilegon, Cibeber and Pulomerak. Sample being used is stratified random sampling for 130 head of family (KK) consist of 25 in Ciwandan, 55 in Cilegon, 15 in Cibeber and 35 in Pulomerak.

Data were analyses descriptively by percentage as well as statistical test of CM-Square (x2) and correlation (0, with significance level 95% (a= 0.05).

As a research results were the spatial planning (independent variable) and the quality of life (dependent variable) in social-economics, which is contained:

1. Micro Spatial Planning. Variable test that used for statistical test was ventilations, illuminations (sunlight), and drainage. From statistical test, its shown (x2 test 33.815 (ventilations); 25.631 (illuminations); and 33.015 (drainage), which are higher than x2 table= 24.996 (ventilations and illuminations); 18,307 (drainage), its mean these variables significantly affected by spatial planning.

2. Perception on Implementation of Spatial Planning. Variable test that used for statistical test was spatial planning structures (transferring the right of land and acquittal) and formatted (perception of knowledge and implementation of regulation of spatial planning). From statistical test, its shown that (x2 test = 59.138 and 32.415 for structures) higher than (x2 tables for both = 18.307) and (x2 test = 29.569; 31415; and 92.785 for formatted) higher than (x2 tables = 18.307 for implementations and 11.070 for knowledge). Significantly structure and formatted of spatial planning affected to the quality of life (in income as control variable).

3. Origin Region. 79 respondents (60.0%) from Cilegon (which stayed in Cilegon longer than 20 years) and 51 respondents (39.20%) from outside Cilegon. There is no impact of the origin to income, as shown statistically (x2 test=6,031 lower than x2 table= 11,070).

4. Social-Economics, contained:

Education.

84 respondents (64,6%) from senior high school (SLTA); 29 respondents (22,3%) from college, 17 respondents (13,1%) basic (SD-SLTP).

Job.

42 respondents (32,3%) Government Employee; 30 respondents (23,1%) private workers; 30 respondents (23,1%) running their own business; 28 respondents (others; house wife, laborer, etc).

Income and expenses.

Range between (Rp. 500,000 to higher than Rp. 3,000,000)1 Most of expenses for secondary section needs (62.25%) and the rest for nine staples (37.75%). That's mean Cilegon society are not poor society.

5. Social Institutions and Environmental Safety

Social Institutions. There are 11 (eleven) social institutions in Cilegon, ie., PPM, AMS KNPI, Youth Pancasila, IPSI, FBMC, MIA and KMC (Moslem organization), LPMC, and AMPI. According to the information, these institutions not affected to the lower level community. They trapped into the conflict of interest (certain community).

- Environmental Safety.

92 respondents (70.77%) said there were no crime (safe); 38 respondents (20.77%) unsafe. It was found from the statistical test that environmental endurance was affected to the quality of life (income), which shown by (x2 test = 84.938 higher than x2 table = 18.307).

6. Health. The society health test by children under five years old category, clean water resources, and sanitations. From statistical test results: for health conditions affected to quality of life (income), which has shown by (x2 test = 51.154 higher than x2 table = 18.307) and sanitations did not affect to the quality of life (income), which shown by (x2 test = 6.108 lower than x2 table = 18.307); clean water resources did not affect to the quality of life (income), which shown by (x2 test = 2.406 lowest than x2 table = 18.307).

As a whole, based on research results and in conjunction with the perspective of environmental research (basic guidance on managing the environment), spatial planning affected to quality of life, and there was correlated between spatial planning to environmental safety but not affected to social institutions. In order to the community requested, Cilegon government should have open management in manage their town. "