Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"A. Latar Belakang: Bertempat tinggal di apartemen dapat dikatakan sebagai hal yang baru bagi penduduk Jakarta dan karena itu, baik disadari maupun tanpa disadari, para penghuninya membutuhkan proses penyesuaian diri baik penyesuaian diri di dalam lingkungan keluarganya maupun penyesuaian diri terhadap lingkungan di luar keluarga, antara lain tetangga yang seapartemen, di mana untuk selanjutnya akan berpengaruh pula pada kehidupan sosial budaya penghuni apartemen tersebut. B. Permasalahan: Proses penyesuaian diri bagi penghuni apartemen pertama-tama tentunya berkaitan dengan suasana rumah tinggal yang tidak lagi terletak langsung di atas sebidang tanah melainkan berupa rumah vertikal, yaitu beberapa tempat tinggal yang dibangun di sebuah gedung bertingkat. Demikian pula suasana antara satu keluarga penghuni dengan keluarga lainnya tentunya akan berbeda."

"Keistimewaan dari bangsa Indonesia salah satunya adalah kekayaannya akan budaya, yaitu banyaknya sukubangsa yang tersebar dari Sabang Sampai Merauke...."

"Salah satu bentuk permukiman di tepi sungai adalah yang terdapat di kota Palembang Sumatera Selatan. Palembang merupakan salah satu permukiman tepi sungai yang memiliki sejarah panjang dan lama di Indonesia. Seperti permukiman tadisional yang lainnya di Sumatera, sungai merupakan faktor yang cukup vital dalam berkembangnya suatu pemukiman. Berdasarkan sejarah dan hasil temuan arkeologis, bukti-bukti tentang adanya kegiatan bermukim di wilayah ini telah ada sejak abad ke 6 masehi ( Pusat Penelitian Arkeologi Nasional,1994).Pada masa kesultanan hingga kolonial dan masa kemerdekaan, permukiman penduduk di kota Palembang berkembang dan terpusat di tepi sungai Musi terutama di tepi bagian utara. Pada masa kesultanan terdapat peraturan yang mengatur tentang kepemilikan dan penggunaan lahan. Oleh karena Palembang terletak di dataran rendah yang berawa-rawa dan dialiri oleh banyak anak sungai sehingga hanya pada bagian - bagian tertentu terdapat tanah-tanah tinggi dan padat, maka pembagian lahan serta letak permukiman pun di atur berdasarkan status sosial dan mata pencaharian masyarakat masa itu ( Sevenhoven, 1971). Pada masa berkembangan hingga kini warisan masa lalu pun masih diterapkan oleh para pemukim di kota Palembang, namun karena makin bertambahnya penduduk dan makin kompleksnya hubungan sosial yang ada serta berubahnya kondisi lingkungan, menimbulkan masalah baru bagi masyarakat di kota ini untuk beriteraksi baik antar masyarakat maupun dengan lingkungan mereka.Kondisi wilayah permukiman tepi sungai yang dahulunya telah ditata rapi pada masa kesultanan kini telah menjadi suatu kawasan padat dan tidak teratur serta terkenal cukup rawan baik sosial, budaya, dan lingkungan. Derasnya arus urbanisasi dari berbagai daerah di sekitar kota Palembang, dengan berbagai latar belakang kebudayaannya, dan tidak jelasnya peraturan yang ada sekarang membuat permukiman di tepi sungai menjadi semakin padat dan tak teratur, sedangkan warga sendiri selanjutnya tidak membuat aturan dalam penerapan tata ruang dalam pemukiman.Penelitian dilakukan di dua Kecamatan , masing-masing terletak di sisi tepian sungai yang berbeda (berseberangan) yaitu Kecamatan Ulu Barat II dan Seberang Ulu I. Dari hasil penelitian ini diketahui ternyata bukan raja urbanisasi yang membuat padat dan kumuh permukiman di tepi sungai, tetapi juga kebiasaan dan kecenderungan penduduk setempat untuk tinggal dekat dengan sanak keluarga dan memanfaatkan ruang yang ada untuk tempat tinggal anak-anak mereka yang telah menikah atau untuk di sewakan kepada para pendatang, meskipun seringkali kondisi fisik lingkungan dan tempat tersebut sudah sangat tidak layak."

"Rumah tinggal menjadi salah satu bangunan penunjang yang terdapat dalam emplasmen perkebunan teh. Dalam membangun sebuah rumah tinggal perlu memperhatikan kondisi lingkungan sekitar. Oleh karena itu, orang-orang Belanda memahami perlunya beradaptasi dengan lingkungan daerah Kabawetan. Adanya kebutuhan untuk beradaptasi dengan iklim dan alam sekitar yang sesuai dengan daerah perkebunan teh Kabawetan mempengaruhi bentuk suatu bangunan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk adaptasi manusia melalui tinggalan budaya materialnya berupa bangunan rumah tinggal. Pendekatan ekologi budaya digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Pada tahapan analisis, penulis menggunakan analisis bentuk, analisis komparatif dan analisis kontekstual. Hasilnya orang-orang Belanda mampu beradaptasi dengan lingkungan daerah Kabawetan. Hal tersebut dapat dilihat dari bentuk-bentuk bangunan rumah tinggal yang mereka bangun. Beberapa elemen rumah merepresentasikan adaptasi terhadap lingkungan daerah Kabawetan, seperti penggunaan atap limas, dinding yang tidak terlalu tebal, pondasi yang ditinggikan dari permukaan lantai dan lain-lain. Dalam penelitian ini proses adaptasi tersebut dilihat melalui mekanisme budaya dimana orang-orang Belanda mengembangkan pengetahuan dan kemampuan teknologi yang dikuasainya untuk beradaptasi.

---

Residential houses are one of the supporting buildings found in tea plantation emplacements. In building a residential house, it is necessary to pay attention to the surrounding environmental conditions. Therefore, the Dutch people understood the need to adapt to the environment of the Kabawetan area. The need to adapt to the climate and natural surroundings that are suitable for the Kabawetan tea plantation area affects the shape of a building. Thus, this study aims to determine the form of human adaptation through its material cultural heritage in the form of residential buildings. The cultural ecology approach is used to achieve this goal. In the analysis stage, the author uses form analysis, comparative analysis and contextual analysis. The result is that the Dutch people were able to adapt to the environment of the Kabawetan area. This can be seen from the forms of residential buildings that they built. Some elements of the house represent adaptation to the environment of the Kabawetan area, such as the use of pyramid roofs, walls that are not too thick, foundations that are elevated from the floor surface and others. In this study, the adaptation process is seen through a cultural mechanism where the Dutch people develop their knowledge and technological capabilities to adapt."

"ABSTRAKTujuan penulisan ini adalah untuk mengkaji penetapan harga pasar dari rumahsejahtera tapak dibawah plafon ceiling price yang telah ditetapkan olehpemerintah.Dengan menggunakanpendekatankuantitatifdanmetoderegresi linearbergandadari data panel, hasil dalam penelitian ini bahwa Faktor – factordeterminan yang berpengaruh dalam perhitungan harga rumah sejahtera tapakdibawah plafon ceiling price pemerintah adalah harga tanah, indek kemahalankonstruksi, serta biaya penyediaan fasilitas umum. Pengaruh yang diberikan olehmasing masing factor determinan tersebut cukup relevan secara individu yangdiartikan padasetiap kenaikan harga rumah sejahtera tapak, ketiganya memberkontribusi nilai yang berbeda setiap tahunnya. Sementara untuk factor determinanlainnya yakni biaya penyediaan PSU dari hasil penelitian ini menunjukanperubahan searah namun tidak signifikan, sehingga kenaikan harga rumah tapaksejahtera tidak terpengaruhi oleh keberadaan pembiayaan penyediaan PSU. Halini diasumsikan bahwa pembiayaan penyediaan PSU tidak seluruhnya dibebankan kepada penyedia jasa bidang perumahan namun dibiayai oleh bantuanstimulan PSU yang telah diberikan pemerintah sebagai bentuk subsidi bagipenyedia jasa bidang perumahan.

---

ABSTRACTThe purpose of this paper is to examine the market pricing of the prosperous treadbelow the ceiling price by the government. By using a quantitative approach andthe method of multiple linear regression of panel data, the results in this study thatthe factors - factors that influence the calculation of the determinant of houseprices prosperous tread below the ceiling price ceiling is a government land price,construction cost index, as well as the cost of providing public facilities. Influenceexerted by each factor is quite relevant determinants are defined individually oneach rising landed house price prosperous, contributing three different values eachyear . As for the other determinant factors namely cost of providing the PSU fromthe results of this study showed changes in the same direction but not significant,so the rise of landedhouse price prosperous unaffected by the presence offinancing the provision of PSU . It is assumed that the financing of the provisionof the PSU is not entirely in charge to providers of housing financed by astimulant but a PSU that has been given by the government as a form of subsidyfor the housing sector service providers ."

"Saat ini, semakin banyak orang memilih bermukim di Kota Depok hingga proporsi komuternya tertinggi se-Indonesia. Hal tersebut memberikan dampak terhadap pembangunan wilayah itu, salah satunya yakni membangun perumahan untuk mengakomodasi populasinya yang meningkat. Peningkatan jumlah perumahan di Kota Depok tentunya harus diiringi pula dengan ketersediaan sarananya. Namun, standar tentang sarana perumahan di Indonesia disusun pada tahun 2003 kemudian disahkan pada tahun 2004 sehingga perlu diketahui kesesuaiannya dengan kebutuhan saat ini. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengevaluasi penyediaan sarana pada Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan. Tujuan penelitian ini yakni mengetahui kesesuaian ketersediaan sarana perumahan di lokasi penelitian dengan SNI tersebut, keberadaan implikasi sosio-spasial sarana perumahan di lokasi penelitian, dan keberadaan pengaruh ketersediaan sarana perumahan di lokasi penelitian terhadap kepuasan bermukim dan keinginan untuk pindah rumah penduduk setempat. Metode penelitian yang digunakan yakni metode campuran, terdiri atas metode kualitatif dan metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sarana perumahan di Kota Depok masih tidak sesuai dengan SNI terkait. Selain itu, terdapat sarana perumahan yang perlu dan tidak perlu tercantum pada SNI tersebut berdasarkan kebutuhan informan. Lalu, sarana perumahan di Kota Depok memiliki implikasi sosio-spasial. Akan tetapi, ketersediaan sarana tersebut tidak terlalu memengaruhi kepuasan bermukim dan keinginan pindah tempat tinggal penduduk setempat. Meskipun begitu, pemerintah pusat perlu merevisi SNI terkait sarana perumahan berdasarkan kebutuhan masyarakat Indonesia saat ini. Setelah itu, menghasilkan Undang-Undang (UU) baru yang mengharuskan pembangunan perumahan di Indonesia harus berdasarkan SNI terbaru tersebut. Kemudian, pemerintah pusat mensosialisasikan hal tersebut kepada pemerintah daerah. Lalu, pemerintah daerah menerapkannya pada peraturan daerah setempat kemudian mensosialisasikan hal tersebut kepada warga daerah setempat sehingga mereka menaatinya. Nantinya, semua developer dan arsitek membangun perumahan di Indonesia berdasarkan SNI terbaru tersebut. Masyarakat Indonesia juga menjadi kritis terhadap ketersediaan sarana perumahan. Peneliti yang ingin melanjutkan penelitian ini perlu memperluas sampel penelitian dan sarana perumahan yang belum disebutkan pada penelitian ini diperbanyak lagi.

---

Currently, more people are choosing to live in Depok City until its proportion of commuters is the highest in Indonesia. That matter gives an impact on the development of that area, one of which is building housing to accommodate its increasing population. The increasing in the number of housing in Depok City must be accompanied by the availability of that facilities. However, standards regarding housing facilities in Indonesia were drawn up in 2003 and then finalized in 2004 so it is necessary to know its suitability with current needs. Therefore, the author is interested in researching the provision of facilities in the Indonesian National Standard (Standar Nasional Indonesia abbreviated SNI) 03-1733-2004 concerning Procedure for Environment Housing Planning in Urban Area. The purpose of this study was to determine the suitability of the availability of housing facilities at the research location with mentioned SNI, the existence of housing facilities socio-spatial implications at the research location, and the influence of housing facilities availability at the research location on living satisfaction and the desire to change residence. The research method used is mixed methods, consisting of qualitative method and quantitative method. The research results show that housing facilities in Depok City are still not in accordance with the relevant SNI. Apart from that, there are housing facilities that need and do not need to be listed in the SNI based on the informant's needs. Then, housing facilities in Depok City have socio-spatial implications. However, the availability of these facilities does not really influence the settlement satisfaction and desire to move local residents. Even so, the central government needs to revise SNI regarding housing facilities based on the current needs of Indonesian society. After that, a new Law (UU) was produced which required housing construction in Indonesia to be based on the latest SNI. Subsequently, the central government socialized this matter to regional governments. Then, the regional government applies it to local regional regulations and then socializes this to local residents so that they obey it. In the future, all developers and architects will build housing in Indonesia based on the latest SNI. Indonesian society has also become critical of the availability of housing facilities. Researchers who want to continue this research need to expand the research sample and increase the number of housing facilities that have not been mentioned in this research."

"ABSTRAK Secara konstitusional Dewan Perwalilan Rakyat adalah lembaga tinggi negara yang mewakili rakyat. DPR memiliki fungsi penetapan Anggaran Belanja Negara, bersama-sama Presiden membuat Undang-Undang, dan fungsi pengawasan. Dalam menjalankan tugasnya sebagai penyerap aspirasi rakyat ini DPR memiliki hak, yaitu (1) hak meminta keterangan kepada Presiden, (2) hak mengadakan penyelidikan, (3) hak amandemen; (5) hak mengajukan pernyataan pendapat, (6) hak mengajukan RUU usul inisiatif, dan (7) hak mengajukan pertanyaan. Melalui hak-hak itu, DPR memiliki posisi yang sangat strategis sebagai rantai penghubung usaha pemenuhan substansi aspirasi rakyat terhadap berbagai kebij aksanaan pemerintah. Keberanian para anggota DPR mempertanyakan kepada pemerintah terhadap berbagai masalah yang menjadi keprihatinan masyarakat merupakan kewajiban yang hares dipenuhi. Pelaksanaan hak-hak DPR yang demikian itu, merupakan kewajiban advokasi yang hams dilaksanakan oleh setiap Anggota untuk mengartikulasikan aspirasi masyarakat lemah kedalam bentuk kebijaksanaan nasional dan sekaligus mengadakan pengawasan atas kebijaksanaan itu. Keberhasilan DPR dalam melaksanakan Kewajiban Advokasi ini pada akhirnya akan membuat pemerintah menjadi peka terhadap aspirasi masyarakat. Hal tersebut diyakini, karena tugas negara sesungguhnya adalah menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, bukan orang-perorang, atau golongan tertentu, dengan menciptakan basis kemakmuran bagi seluruh rakyat. Kemakmuran ditandai dengan ketersediaan barang dan jasa bagi masyarakat luas, terutama masyarakat lemah agar mereka dapat mencapai kemakmuran pribadinya. Keberhasilan advokasi itu ditentukan oleh informasi yang diperoleh. Penyedia informasi tersebut adalah Peneliti di Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi, yang berfungsi sebagai "penghubung" keluhan masyarakat. Secara sosiologis, antara anggota DPR dan masyarakat yang diwakilinya memiliki latar belakang sosial yang berbeda. Anggota DPR muncul dari individu-individu yang memiliki daya tawar tinggi karena kemampuannya, memiliki ide-ide, dan semangat pembaruan, sehingga agar para Anggota DPR dapat memahami aspirasi masyarakat membutuhkan peneliti yang menerjemahkan aspirasi tersebut. "

"Private-label berkembang menjadi brand yang memperhatikan nilai. PLB di Indonesia melibatkan UMKM sebagai pemasok dan hal ini menjadi menarik jika dilihat dari aspek sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi PLB yang produksiUMKM. Data diperoleh dari 441 responden dan diuji dengan PLS-SEM Hasil penelitian menunjukkan bahwa Store Loyalty dan Brand Image berpengaruh positif signifikan, sedangkan Perceived Risk ditemukan memiliki efek negatif yang signifikan. Namun Brand Category ditemukan hanya memoderasi variabel anteseden Store Loyalty dan Perceived Risk. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kalangan akademisi dengan memperluas kajian private-label dan UMKM. Dari segi prakits, peritel dapat mempertimbangkan untuk melibatkan lebih banyak UMKM dalam bisnis private-label.

---

Private-label evolves into a value-conscious brand. PLB in Indonesia involves MSMEs as suppliers and this is interesting from a social perspective. This study aims to examine the influence of the factors that influence the perception of PLB that is produced by SMEs. Data were obtained from 441 respondents and tested with PLS-SEM. The results showed that Store Loyalty and Brand Image had a significant positive effect, while Perceived Risk was found to have a significant negative effect. However, Brand Category was found to only moderate the antecedent variables Store Loyalty and Perceived Risk. This research is expected to be useful for academics by expanding private-label and MSME studies. From a practical standpoint, retailers may consider involving more MSMEs in the private-label business."