Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPerkembangan tentang pemerintah daerah memberikan gambaran betapa sulitnya mengurus negara Republik Indonesia ini. Hal ini bukan saja dilatarbelakangi oleh keragaman suku (etnik) dan berbagai tingkah laku tertentu, tetapi juga tekad yang terus berubah dari pemerintah berkedaulatan rakyat ke pemerintahan demokratis, dilanjutkan dengan pelimpahan otonomi yang seluas-luasnya berakhir dengan rumusan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab dalam dua puluh tahun terakhir ini.Di samping perubahan dalam rumusan-rumusan umum itu, praktek pelaksanaan pemerintah daerah juga menunjukkan irama naik-turunnya pemberian kekuasaan vertikal pada pemerintah daerah. Apalagi jika hal tersebut dikaitkan dengan masalah keuangan yang menampilkan masalah beralasan kemampuan daerah dalam mengolah hasil kekayaan daerah dan dimana pula bagian untuk pemerintah pusat.Kelihatannya naik turun tekad dan praktek pelaksanaan pemerintah daerah amat dipengaruhi oleh seberapa jauh pemahaman tentang distribusi kekuasaan dalam pemerintah dan masyarakat. Pengetahuan ini menumbuh kembangkan kemampuan mandiri dalam batas-batas wajar yang dapat dipertanggung jawabkan di kemudian hari."

"Di tengah era desentralisasi di Indonesia, alokasi anggaran dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dalam APBN dinilai masih terlalu besar yaitu mencapai 14,76 persen dari total anggaran Pemerintah Pusat. Penelitian ini bertujuan menganalisis alokasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan TA. 2012 berdasarkan kesesuaiannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Menggunakan metode kuantitatif sederhana dan penilaian berdasarkan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah diperoleh hasil sebanyak Rp198.555 miliar atau 48,75 persen dari total dana dekonsentrasi dan Rp913.449 miliar atau 94,98 persen dari total dana tugas pembantuan yang dialokasikan dari APBN Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2012 ternyata masih digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang dikategorikan merupakan urusan pemerintah daerah. Walau dalam Undang-Undang No.33/2004 disebutkan bahwa dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang tidak sesuai peruntukannya harus dialihkan menjadi Dana Alokasi Khusus paling lambat tahun 2010, Kementerian Kelautan dan Perikanan melaksanakannya sebanyak satu kali yaitu pada tahun 2010 sebesar Rp275 miliar. Masih tingginya dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang tidak sesuai penggunaanya disebabkan oleh kelemahan dalam peraturan perundang-undangan yang menyebabkan kesalahan dalam pemahaman dan persepsi dalam perumusan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Indonesia.

---

In the midst of decentralization era in Indonesia, allocation of deconcentration and co-administration funds in APBN (National Budget of Income and Expenditures) are relatively huge, it reached to 14.76 percent of total Central Government budget. Objective of this study is to analyze the allocation of deconcentration and co-administration funds in the Ministry of Marine Affairs and Fisheries in Fiscal Year of 2012, based on compliance with Government Regulation Number 38 of 2007. By using a simple quantitative methods and assessment based on the division of authority between the central government and local government obtained results, indicate that as many as Rp198.555 billion or 48.75 percent of the total deconcentration fund and Rp913.449 billion or 94.98 percent of the total co-administration fund from the national budget allocation of the Marine Affairs and Fisheries in 2012 turned out to be used to implement programs and activities that are categorized as local government affairs. Although in Act Number 33/2004 states that deconcentration and co-administration funds that do not fit the designation must be transferred to DAK (Special Allocation Fund) not later than in 2010, the Ministry of Marine Affairs and Fisheries has conducted this once which was on 2010 amounted to IDR 275 billion. Deconcentration and coadministration funds that do not fit its use is still high, due to the weaknesses in the legislation that led to the error in the understanding and perception in the formulation of the planning and implementation of deconcentration and coadministration in Indonesia."

"In Indonesia, decentralization phenomenon has been done very extensive, since the landscape of politics and goverment in this country want to be reformatted to promote the widest posibble autonomy. In the rise of this study, it is natural if ..."

"Untuk melaksanakan pembangunan yang mampu memberikan partisipasi kepada penduduk secara optimal, termasuk dalam penanggulangan kemiskinan, tampaknya masih diperlukan cara-cara yang lebih efektif dalam merubah paradigma pembangunan, yang hendaknya tidak laagi bertumpu pada model mengutamakan pertumbuhan dan membagi untuk pemerataan, melainkan menerapkan model pembangunan berwawasan kependudukan. Dalam kaitan ini strategi dan kebijakan dalam pengentasan kemiskinan hendaknya lebih memberikan keleluasan daerah untuk mengatur dan mengurus sesuai dengan situasi dan kondisi. Dengan demikian sektor pembangunan, senantiasa menjadikan penduduk sebagai titik sentral pembangunan untuk ditingkatkan harkat, derajat dan martabatnya."